DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2022

Nomor: 61
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park yang selanjutnya disebut Roadmap NTB HIP adalah peta jalan kawasan industri halal untuk sinergi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan industri halal terpadu. Roadmap NTB HIP dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengembangkan industrialisasi di kawasan NTB HIP. Roadmap NTB HIP bertujuan: a. sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan secara sistematis; b. mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam ruang lingkup yang sudah di tetapkan; dan c. sebagai acuan dasar terkait setiap perubahan yang akan dilakukan dan kerangka kerja bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk efektifitas pelaksanaan Roadmap NTB HIP, dibentuk: a. Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP; dan b. Sekretariat Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP. Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP, paling sedikit terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsi; b. Akademisi; dan c. Dunia Usaha atau Dunia Industri. Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang telah ditetapkan dalam Roadmap NTB HIP. Susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041, Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah dilaksanakan antara lain melalui Pembangunan Industri Halal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park Tahun 2022-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undarig Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029;
9.Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023;
10.Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 – 2041(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 183); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP NUSA TENGGARA BARAT HALAL INDUSTRIAL PARK TAHUN 2022-2025.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM BAB III KONSEP NTB HIP BAB IV ROADMAP NTB HIP BAB V PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Bupati adalah Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.WaliKota adalah Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park yang selanjutnya disebut Roadmap NTB HIP adalah peta jalan kawasan industri halal untuk sinergi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan industri halal terpadu.

Pasal 2

(1)Roadmap NTB HIP dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengembangkan industrialisasi di kawasan NTB HIP.
(2)Roadmap NTB HIP bertujuan:
1. a.sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan secara sistematis;
2. b.mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam ruang lingkup yang sudah di tetapkan; dan
3. c.sebagai acuan dasar terkait setiap perubahan yang akan dilakukan dan kerangka kerja bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB II

ROADMAP NTB HIP

Pasal 3

(1)Roadmap NTB HIP disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
(2)Roadmap NTB HIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TIM PELAKSANA ROADMAP NTB HIP

Pasal 4

(1)Untuk efektifitas pelaksanaan Roadmap NTB HIP, dibentuk:
1. a.Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP; dan
2. b.Sekretariat Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP.
(2)Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. b.Akademisi; dan
3. c.Dunia Usaha atau Dunia Industri.
(3)Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang telah ditetapkan dalam Roadmap NTB HIP.
(4)Susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Tim Pelaksana Roadmap NTB HIP melaporkan perkembangan pelaksanaan tahapan Roadmap NTB HIP kepada Gubernur.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut pelaksanaan tahapan Roadmap NTB HIP.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan Roadmap NTB HIP dalam Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
c.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 25 Mei 2022 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 25 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM BAB III KONSEP NTB HIP BAB IV ROADMAP NTB HIP BAB V PENUTUP

Pasal 1

Pasal 2

ROADMAP NTB HIP

Pasal 3

TIM PELAKSANA ROADMAP NTB HIP

Pasal 4

PELAPORAN

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM BAB III KONSEP NTB HIP BAB IV ROADMAP NTB HIP BAB V PENUTUP

Pasal 1

Pasal 2

ROADMAP NTB HIP

Pasal 3

TIM PELAKSANA ROADMAP NTB HIP

Pasal 4

PELAPORAN

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021