DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Rencana Strategis UPTD BLKPK adalah dokumen perencanaan UPTD BLKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Startegis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbagkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisa bisnis. Penyusunan Renstra UPTD BLKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; b. Strategi dan Arah Kebijakan; c. Rencana Program dan Kegiatan; dan d. Proyeksi Finansial. Renstra UPTD BLKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB IV : Strategi dan Arah Kebijakan BAB V : Rencana Program dan Kegiatan BAB VI : Proyeksi Finansial BAB VII : Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi yang selanjutnya disingkat UPTD BLKPK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis UPTD BLKPK adalah dokumen perencanaan UPTD BLKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Startegis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbagkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisa bisnis.
12.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencarana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13.Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
14.Program adalah instrumen yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanan oleh instasi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
16.Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

(1)Renstra UPTD BLKPK Tahun 2022–2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023.
(2)Renstra UPTD BLKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman UPTD BLKPK dalam penyusunan Renja dan RBA UPTD BLKPK.

Pasal 3

Penyusunan Renstra UPTD BLKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
b.Strategi dan Arah Kebijakan;
c.Rencana Program dan Kegiatan; dan
d.Proyeksi Finansial.

Pasal 4

(1)Renstra UPTD BLKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Renstra UPTD BLKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB IV : Strategi dan Arah Kebijakan BAB V : Rencana Program dan Kegiatan BAB VI : Proyeksi Finansial BAB VII : Penutup

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal, 2 Februari 2022 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal, 4 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…