DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, dengan bahasan meliputi Objek, Subjek, dan Wajib PKB, BBNKB, PAB; Perhitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, PAB; Insentif PKB dan BBNKB; Pengenaan NJKB dan NJAB yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur; Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, Ganti Mesin dan Ubah Fungsi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);
10.Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 23);
11.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
9.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
11.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
13.Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
14.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
15.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis fungsi dan/atau serta penggunaannya.
16.Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum atas suatu Alat Berat.
17.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
18.Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
19.Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
20.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
21.Harga Kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
22.Harga Isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
23.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
24.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
25.Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PKB, BBNKB, PAB

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(3)Wajib PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
(4)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat.
(5)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua; dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

(1)Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(3)Wajib Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(4)Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat yang terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua; dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 4

(1)Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
(2)Subjek PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
(3)Wajib PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB, BBNKB, DAN PAB

Pasal 5

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat.
(2)PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perkalian NJKB dengan Bobot.

Pasal 6

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
(2)Dalam hal diperoleh harga jual kendaraan tanpa adanya pembiayaan pengurusan dokumen dan pajak atau harga kosong, NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

(1)NJKB ubah bentuk ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 8

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
(2)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut:
1. a.mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
4. d.blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
5. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. f.light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
7. g.truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Pasal 9

Ketentuan mengenai NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
(2)NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat pada minggu pertama bulan Desember Tahun sebelumnya.
(3)Dalam hal HPU atas Alat Berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
1. a.harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. b.penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi;
3. c.harga Alat Berat dengan merk Alat Berat yang sama;
4. d.harga Alat Berat dengan Tahun Pembuatan Alat Berat yang sama;
5. e.harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
6. f.harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
7. g.harga Alat Berat berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
8. h.NJAB dengan merk dan/atau tipe yang sama di provinsi lain;
9. i.kenaikan atau penurunan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
(4)Dalam hal NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, Kepala Badan menetapkan dasar pengenaan PAB dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PAB.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…