DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 73 Tahun 2020

Nomor: 73
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang belum diatur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2020 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabiltas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;

b.bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang belum diatur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2020 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabiltas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
b.bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang belum diatur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2020 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabiltas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
b.bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang belum diatur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 10. 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. 13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12); 14 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 57); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut:
11. 1.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan harus mengacu pada ASB.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghitung belanja keluaran program yang mempunyai kesamaan kerja dalam kegiatan, proses, kebutuhan belanja, dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(2A)Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.ASB-001 (ASB Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan);
2. b.ASB-002 (ASB Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan);
3. c.ASB-003 (ASB Bimbingan Teknis);
4. d.ASB-004 (ASB Workshop/Lokakarya/Seminar);
5. e.ASB-005 (ASB Sosialisasi);
6. f.ASB-006 (ASB Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion);
7. g.ASB-007 (ASB Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM));
8. h.ASB-008 (ASB Drainase);
9. i.ASB-009 (ASB Peningkatan Jalan Lingkungan);
10. j.ASB-010 (ASB Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH)); dan
11. k.ASB-012 (ASB Pembangunan Rumah Sarana Hunian Pariwisata (SARHUNTA)).
(3)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

3.Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 16 Desember 2020 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 16 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 73 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020 JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA : 1) Analisis Standar Belanja Umum
1.ASB-001 RapatKoordinasi Deskripsi : Merupakan kegiatanyang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menyamakan persepsi tentang penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap program dan kegiatan serta mengendalikannya agar dapat mencapai hasil yang tetapkan. Tujuan : Untuk menyamakan persepsi, memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan. Standar Belanja kegiatan Rapat Koordinasi ditetapkan sebagai berikut :

a.Rapat Koordinasi Tipe I 1) Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda. 2) Anggaran maksimal (sampai dengan 30 orang) : Rp.10.959.500,- 3) Anggaran per orang per hari Rp.365.317,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Makan dan Minum.
b.Rapat Koordinasi Tipe II 1) Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda. 2) Anggaran maksimal (sampai dengan 50 orang) : Rp.12.534.500,- 3) Anggaran per orang per hari Rp.250.690,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Makan dan Minum.
c.Rapat Koordinasi Tipe III 1) Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda. 2) Anggaran maksimal (sampai dengan 75 orang) : Rp.14.559.500,- 3) Anggaran per orang per hari Rp.132.359,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Makan dan Minum.
d.Rapat Koordinasi Tipe IV 1) Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda. 2) Anggaran maksimal (sampai dengan110 orang) : Rp.17.484.500,- 3) Anggaran per orang per hari Rp.158.950,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Makan dan Minum.
e.Rapat Koordinasi Tipe V 1) Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan di hotel 2) Anggaran per orang per hari Rp. 384.450,- (half day) 3) Anggaran per orang per hari Rp.538.450,- (full day) 4) Anggaran per orang per hari Rp. 846.450,- (Residence) 5) Anggaran per orang per hari Rp. 916.850,-(full board) 6) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, makan dan minum
1. 2.Ketentuan operasional
a.Rapat koordinasi dilaksanakan maksimal 1 hari. Setiap hari dihitung 8 JP dan setiap JP dihitung 60 menit.
b.Jumlah peserta maksimal 110 orang atau lebih, belum termasuk panitia/penyelenggara kegiatan.
c.Jumlah panitia/penyelenggara kegiatan maksimal 10% dari peserta kegiatan.
d.Belanja Cetak/Penggandaan Belanja penggandaan untuk kebutuhan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan penggandaan untuk materi peserta.
e.Belanja Makan dan Minum untuktipe I, II dan III Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja Makan dan Minum untuk satu hari pelaksanaan diperhitungkan maksimal dengan 2 x snack serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku.
f.Biaya penginapan mengacu pada satuan standar harga.
g.Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Persiapan. 1) Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 1 kali. 2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodasi a) Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan kepada para Moderator/Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia apabila:

(1)Acara dilaksanakan di luar kota (dalam daerah)/luar daerah;
(2)Acara dilaksanakan di dalam kota ( pelaksanaan di luar kantor instansi pelaksana ) tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

2.ASB-002 Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Deskripsi : Kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menyampaikan informasi tentang keadaan dan permasalahan dari program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Tujuan : Untuk mengetahui kesalahan awal sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mengurangi risiko yang cukup besar serta melakukan perbandingan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, norma yang telah ditetapkan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam pencapaian.
1.Standar Belanja kegiatan Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

a.Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda.
b.Anggaran maksimal (untuk 30 orang) : Rp.3.587.000,-
c.Anggaran per orang per hari Rp.119.567,-
d.Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Makan dan Minum.
1. 2.Ketentuan operasional
a.Jumlah peserta maksimal 30 orang, belum termasuk panitia/penyelenggara kegiatan.
b.Belanja Cetak/Penggandaan Belanja penggandaan untuk kebutuhan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan penggandaan untuk materi peserta.
c.Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja Makan dan Minum untuk satu hari pelaksanaan diperhitungkan maksimal dengan 1 x snack serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku.
d.Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Persiapan. 1) Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 1 kali. 2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan kepada para Moderator/Narasumber/ Tenaga Ahli/Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.ASB-003 Bimbingan teknis Deskripsi : Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan atas topik tertentu termasuk implementasi peraturan perundang-undangan, Manajemen, Kewirausahaan, dan pengolahan data untuk ASN dan/atau yang disetarakan (BUMN, BUMD), yang dilaksanakan oleh Parangkat Daerah dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi Pemerintah Daerah (maksimal 4 hari). Tujuan : Untuk meningkatkan kompetensi bagi Aparat Sipil Negara dan/atau yang disetarakan.
2. 1.Standar Belanja kegiatan Bimtek ditetapkan sebagai berikut :
a.Bimtek Tipe I (1 hari) 1) Bimtek 1 hari dilaksanakan dengan Aset Pemerintah Daerah (Pemda). 2) Anggaran maksimal (untuk 50 orang) : Rp.29.872.000,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.597.440,- 4) Jenis belanja: Alat Tulis Kantor, Dokumentasi, Cetak/Penggandaan, Kelengkapan Peserta, Moderator/ Narasumber/ Tenaga Ahli / Profesional, Makan dan Minum
b.Bimtek Tipe II 1) Bimtek 2 hari dilaksanakan dengan Aset Pemerintah Daerah (Pemda). 2) Anggaran maksimal (untuk 50 orang) : Rp.47.947.000,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.958.940,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Dokumentasi, Cetak/Penggandaan, Kelengkapan Peserta, Moderator Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional, Makan dan Minum.
b.Bimtek Tipe III 1) Bimtek 3 hari dilaksanakan dengan Aset Pemerintah Daerah (Pemda). 2) Anggaran maksimal (untuk 50 orang) : Rp. 66.047.000,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp. 1.320.940,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Dokumentasi, Cetak/Penggandaan, Kelengkapan Peserta, Moderator / Narasumber /Tenaga Ahli/ Profesional, Makan dan Minum.
c.Bimtek Tipe IV 1) Bimtek 3 hari dilaksanakan di hotel ( 3 hari 2 malam ). 2) Anggaran maksimal (untuk 50 orang) : Rp.190.067.000,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.3.801.340,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Kelengkapan Peserta, Moderator / Narasumber /Tenaga Ahli/Profesional, Paket Fullboard.
d.Bimtek Tipe V 1) Bimtek 4 hari dilaksanakan di hotel ( 4 hari 3 malam). 2) Anggaran maksimal (untuk 50 orang) : Rp.250.455.000,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.5.009.100,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Kelengkapan Peserta, Moderator / Narasumber/ Tenaga Ahli / Profesional, Paket Fullboard.
1. 2.Ketentuan Operasional
a.Jumlah peserta maksimal 50 orang , belum termasuk panitia/penyelenggara kegiatan.
b.Jumlah panitia/penyelenggara kegiatan maksimal 10% dari peserta kegiatan.
c.Bimtek dilaksanakan maksimal 4 hari dan minimal 2 hari. Setiap hari dihitung 8 jam dan setiap jam dihitung 45 menit.
d.Belanja Makan dan Minum 1) Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja Makan dan Minum untuk satu hari pelaksanaan diperhitungkan maksimal dengan 2 x snack (pagi dan sore) serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku. 2) Pelaksanaan di hotel Belanja Makan dan Minum diperhitungkan dengan Paket fullboard.
e.Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk belanja untuk biaya untuk Rapat Persiapan, Belanja Bahan Material, belanja untuk kegiatan Tinjauan Lapangan/Observasi Lapangan/atau sebutan lainnya apabila di dalam seminar diperlukan kegiatan tersebut dan Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Rapat Persiapan Kegiatan dilaksanakan maksimal 2 kali. 2) Belanja Bahan Material a) Belanja bahan material meliputi : Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek dan atau pakaian kerja dan sebutan lainnya yang termasuk dalam belanja tersebut. b) Belanja Bahan Material dan pakaian kerja dapat dianggarkan apabila kegiatan pelatihan yang dilaksanakan memerlukan bahan material khusus dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. c) Belanja Bahan Material dapat dianggarkan apabila kegiatan Bimtek yang dilaksanakan memerlukan bahan material khusus dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. d) Besarnya nilai Belanja Bahan Material dihitung dengan cara mengalikan jumlah bahan material yang diperlukan dengan standar harga bahan material yang berlaku. 3) Tinjauan Lapangan/Observasi Lapangan/atau sebutan lainnya a) Komponen belanja yang termasuk dalam biaya pelaksanaan Tinjauan Lapangan/Observasi Lapangan/atau sebutan lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhitungkan jumlah peserta dan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan standart yang berlaku dengan RAB tersediri. b) Jumlah hari pada ketentuan poin 2. c) belum termasuk kegiatan tinjauan lapangan/observasi lapangan/atau sebutan lainnya. 4) Belanja Perjalanan Dinas a) Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan kepada para Moderator / Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. b) Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Uang Harian Peserta diberikan kepada peserta non ASN. c) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia apabila :

(1)Acara dilaksanakan di luar kota (dalam daerah)/luar daerah.
(2)Acara dilaksanakan di dalam kota ( pelaksanaan di luar kantor instansi pelaksana ) tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

4.ASB-004 Workshop/Lokakarya/Seminar Deskripsi : Workshop, lokakarya, atau seminar merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk bersama mencari solusi atas suatu permasalahan yang dibahas. Pelaksanaan workshop, lokakarya, atau seminar menyediakan narasumber yang bertugas untuk mempresentasikan teori, konsep, logika, serta menyatukan persepsi peserta agar dapat mencari penyelesaian atas masalah yang dibahas yang dilaksanakan maksimal 2 hari. Tujuan : Untuk memberikan solusi, informasi dan pengetahuan baru kepada para peserta sesuai dengan bidang profesinya.
1.Standar Belanja Standar belanja kegiatan Workshop ditetapkan sebagai berikut :

a.Workshop Tipe I 1) Pelaksanaan 1(satu) hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda 2) Anggaran maksimal (untuk 100 orang) : Rp.56.486.500,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.564.865,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Kelengkapan Peserta, Dekorasi, Moderator/ Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional, Makan dan Minum.
b.Workshop Tipe II 1) Pelaksanaan 2 hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda. 2) Anggaran maksimal (untuk 100 orang) : Rp. 72.386.500,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp. 723.865,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Dekorasi, Kelengkapan Peserta, Moderator/Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional, Makan dan Minum.
c.Workshop Tipe III 1) Pelaksanaan 2 hari dilaksanakan di hotel (dua hari satu malam). 2) Anggaran maksimal (untuk 100 orang) : Rp.226.722.500,- 3) Anggaran per orang per kegiatan Rp.2.267.225,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Moderator/Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional, Kelengkapan Peserta, Paket Fullboard Hotel.
1. 2.Ketentuan operasional
a.Workshop dilaksanakan maksimal 2 hari. Setiap hari dihitung 8 JP dan setiap JP dihitung 45 menit.
b.Jumlah peserta maksimal 100 orang, belum termasuk panitia/penyelenggara kegiatan.
c.Jumlah panitia/penyelenggara kegiatan maksimal 10% dari peserta kegiatan.
d.Belanja Makan dan Minum 1) Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja makan dan minum untuk satu hari pelaksanaan diperhitungkan maksimal dengan 2 x snack (pagi dan sore) serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku. 2) Pelaksanaan di Hotel Belanja makan dan minum diperhitungkan dengan paket fullboard.
e.Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Persiapan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 2 kali 2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodasi a) Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan kepada para Moderator/Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada peserta apabila peserta adalah non ASN berupa Belanja Bantuan Transport. c) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia apabila :

(1)Acara dilaksanakan di luar kota (dalam daerah)/luar daerah
(2)Acara dilaksanakan di dalam kota (pelaksanaan di luar kantor instansi pelaksana) tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

5.ASB-005 Sosialisasi Deskripsi : Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada ASN dan/atau non ASN(masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Tujuan : Untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi ASN maupun non ASN.
1.Standar Belanja Standar belanja kegiatan Sosialisasi ditetapkan sebagai berikut :

a.Sosialisasi Tipe I 1) Pelaksanaan 1 hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda. 2) Anggaran maksimal (untuk 100 orang) : Rp.44.470.000,- 3) Anggaran per orang per hari Rp.444.700,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Belanja Dekorasi, Moderator/ Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional, Makan dan Minum.
b.Sosialisasi Tipe II 1) Pelaksanaan sosialisasi 2 hari dilaksanakan di hotel (dua hari satu malam). 2) Anggaran maksimal (untuk 100 orang) : Rp.121.638.000,- 3) Anggaran per orang per hari Rp.1.216.380,- 4) Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Moderator/Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional, Paket Fullboard Hotel.
1. 2.Ketentuan operasional
a.Sosialisasi dilaksanakan maksimal 2 hari (dua hari satu malam). Setiap hari dihitung 8 JP dan setiap JP dihitung 45 menit.
b.Jumlah peserta maksimal 200 orang, belum termasuk panitia/penyelenggara kegiatan.
c.Jumlah panitia/penyelenggara kegiatan maksimal 10 % dari peserta kegiatan.
d.Belanja Cetak/Penggandaan Belanja penggandaan untuk kebutuhan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan penggandaan untuk materi peserta.
e.Belanja Makan dan Minum 1) Pelaksanaan di Aset Pemda Belanja Makan dan Minum untuk satu hari pelaksanaan diperhitungkan maksimal dengan 2 x snack (pagi dan sore) serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku. 2) Pelaksanaan di Hotel Belanja Makan dan Minum diperhitungkan dengan paket fullboard.
f.Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Persiapan. 1) Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 2 kali. 2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodasi a) Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan kepada para Moderator/ Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada peserta apabila peserta adalah non ASN berupa Belanja Bantuan Transport. c) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia apabila :

(1)Acara dilaksanakan di luar kota (dalam daerah)/luar daerah.
(2)Acara dilaksanakan di dalam kota ( pelaksanaan di luar kantor instansi pelaksana ) tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

6.ASB-006 Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) Deskripsi : Merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan mempertemukan berbagai unsur sebagai wadah saling berbagi dan tukar menukar informasi terkait isu atau topiktertentu. Tujuan : Untuk memperoleh masukan dan solusi tentang topik yang didiskusikan.
1.Standar Belanja Standar belanja kegiatan FGD ditetapkan sebagai berikut:

a.Anggaran maksimal (untuk 30 orang) : Rp.35.470.000,-
b.Anggaran per orang per hari Rp.1.182.330.-
c.Jenis belanja : Alat Tulis Kantor, Cetak/Penggandaan, Dekorasi, Moderator/ Narasumber/ Tenaga Ahli/Profesional, Makan dan Minum.
1. 2.Ketentuan Operasional
a.FGD dilaksanakan maksimal 1 hari, dengan narasumber maksimal 4 orang.
b.Jumlah peserta maksimal 30 orang, belum termasuk panitia / penyelenggara kegiatan.
c.Jumlah panitia/penyelenggara kegiatan maksimal 10 % dari peserta kegiatan.
d.Belanja Makan dan Minum diperhitungkan maksimal dengan 2 x snack (pagi dan sore) serta 1 x makan siang berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku.
e.Anggaran dan Obyek Belanja tersebut belum termasuk Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat Persiapan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 2 kali. 2) Belanja Perjalanan Dinas dan Akomodasi a) Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Rincian Akomodasi dan Transportasi dapat diberikan kepada para Moderator/ Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. b) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia apabila acara dilaksanakan di luar kota (dalam daerah)/luar daerah.
f.FGD dilaksanakan di aset Pemda. 2) Analisis Standar Belanja Khusus
1. 1.ASB-007 ASB Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Deskripsi: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menghadirkan Barang Modal/hibah yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Tujuan : Untuk memperoleh besarnya Belanja Modal/hibah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1) Standar Belanja SPAM Pulau Lombok ditetapkan sebagai berikut :
a.Pemasangan Pipa HDPE Ø6 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 711.498,- 2) Jenis belanja : Pipa HDPE Ø6 inchi dan tenaga
b.Pemasangan Pipa HDPE Ø4 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 362.163,- 2) Jenis belanja : Pipa HDPE Ø4 inchi dan tenaga
c.Pemasangan Pipa HDPE Ø3 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.251.563,- 2) Jenis belanja: Pipa HDPE Ø3 inchi dan tenaga
d.Pemasangan Pipa HDPE Ø2 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 132.392,- 2) Jenis belanja: Pipa HDPE Ø2 inchi dan tenaga
e.Pemasangan Pipa HDPE Ø1 ½ inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.93.672,- 2) Jenis belanja: Pipa HDPE Ø1 ½ inchi dan tenaga
f.Pemasangan pipa PVC Ø ½ inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 13.423,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø ½ inchi dan tenaga
g.Pemasangan pipa PVC Ø ¾ inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 17.898,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø3/4 inchi dan tenaga
h.Pemasangan pipa PVC Ø 1 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 34.615,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø1 inchi dan tenaga
i.Pemasangan pipa PVC Ø 1 ½ inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 70.567,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø1 ½ inchi dan tenaga
j.Pemasangan pipa PVC Ø 2 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 147.898,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø2 inchi dan tenaga
k.Pemasangan pipa PVC Ø 3 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 220.064,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø3 inchi dan tenaga
l.Pemasangan pipa PVC Ø 4 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 232.060,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø4 inchi dan tenaga
m.Pemasangan pipa PVC Ø 6 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 437.053,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø6 inchi dan tenaga
n.Pemasangan pipa GI Ø 2 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 251.485,- 2) Jenis belanja: Pipa GI Ø2 inchi
o.Pemasangan pipa GI Ø 3 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 372.871,- 2) Jenis belanja : Pipa GI Ø3 inchi
p.Pemasangan pipa GI Ø 4 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 565.502,- 2) Jenis belanja : Pipa GI Ø4 inchi
q.Pemasangan pipa GI Ø 6 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 886.943,- 2) Jenis belanja : Pipa Ø6 inchi
r.Pemasangan pipa GI Ø 8 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 1.496.558,- 2) Jenis belanja : Pipa Ø8 inchi
s.Pasangan batu kali termasuk plester dan siar 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 1.442.891,- 2) Jenis belanja: Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
t.Pasangan pondasi Beton Bertulang K175 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 5.403.218,- 2) Jenis belanja: Beton K175, begesting
u.Pasangan Dinding Beton Bertulang K175 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 12.664.270,- 2) Jenis belanja: Beton K175, begesting
v.Plat atap beton bertulang K175 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 8.736.277,- 2) Jenis belanja: Beton K175, begesting
w.Bak ukuran 1,25x1,25 m betonbertulang t=12 cm 1) Anggaran per unit Rp. 15.117.334,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175
x.Bak ukuran 1,5x1,5 m beton bertulang t=12 cm 1) Anggaran per unit Rp. 19.243.132,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaanbeton K175
y.Bak Reservoaruk. 2x2 m beton bertulang t=15cm 1) Anggaran per unit Rp.42.379.628 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris.
z.Bak Reservoaruk. 2x2 m dinding bata 1) Anggaran per unit Rp.33.450.913,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris. aa. Bak Reservoaruk. 3x3 m beton bertulang t=15cm 1) Anggaran per unit Rp.82.816.658,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris. bb. Bak Reservoaruk. 4x4 m beton bertulang t=15cm 1) Anggaran per unit Rp.135.224.053,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris cc. Dudukan pasangan batu kali H=1 m 1) Anggaran per unit Rp.5.610.791,- 2) Jenis belanja : Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dd. Tandon air kapasitas 2000 liter 1) Anggaran per unit Rp.7.425.000,- 2) Jenis belanja : tandon 2000 liter ee. Tandon air kapasitas 3000 liter 1) Anggaran per unit Rp.9.625.000,- 2) Jenis belanja : tandon 3000 liter ff. Tandon air kapasitas 5000 liter 1) Anggaran per unit Rp.13.827.000,- 2) Jenis belanja : tandon 5000 liter gg. Tower air beton bertulang H=4m 1) Anggaran per unit Rp.38.980.344,- 2) Jenis belanja : Perkerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan beton hh. Tower air besi siku (50.50.5) H=3m 1) Anggaran per unit Rp.28.511.479,- 2) Jenis belanja : Perkerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan beton, pekerjaan rangka baja profil, pekerjaan pengecatan ii. Tower air besi siku (50.50.5) H=4m 1) Anggaran per unit Rp.32.922.268,- 2) Jenis belanja : Perkerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan beton, pekerjaan rangka baja profil, pekerjaan pengecatan jj. Pemasangan water meter ex. Onda 1) Anggaran per unit Rp.1.181.597,- 2) Jenis belanja :pekerjaan pipa dan pemasangan water meter kk. Pasang pompa summersible ex. Grundfos Q=1 ltr/detik Head 40m 1) Anggaran per unit Rp.97.823.000,- 2) Jenis belanja :logging test, pompa summersible, asesoris pompa dan pipa distribusike tower, panel, pengadaan dan pemasangan kabel dan asesoris, listrik PLN 1300 VA, pemasangan pompa dan asesoris. ll. Pasang pompasummersible ex. Grundfos Q=1,5 ltr/detik Head 60m 1) Anggaran per unit Rp.102.773.000,- 2) Jenis belanja : logging test, pompa summersible, asesoris pompa dan pipa distribusike tower, panel, pengadaan dan pemasangan kabel dan asesoris, listrik PLN 1300 VA, pemasangan pompa dan asesoris. mm. Membuat sumur Bor Ø8 inchi jenis tanah biasa 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.1.650.000,- 2) Jenis belanja : pengeboran nn. Membuat sumur bor Ø8 inchi jenis tanah keras 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.1.980.000,- 2) Jenis belanja : pengeboran 2) Standar Belanja SPAM Pulau Sumbawa ditetapkan sebagai berikut :
a.Pemasangan Pipa HDPE Ø6 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 1.002.056,- 2) Jenis belanja : Pipa HDPE Ø6 inchi dan tenaga
b.Pemasangan Pipa HDPE Ø4 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 699.701,- 2) Jenis belanja : Pipa HDPE Ø4 inchi dan tenaga
c.Pemasangan Pipa HDPE Ø3 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter Panjang (m’) Rp. 584.815,- 2) Jenis belanja: Pipa HDPE Ø3 inchi dan tenaga
d.Pemasangan Pipa HDPE Ø2 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 458.574,- 2) Jenis belanja: Pipa HDPE Ø2 inchi dan tenaga
e.Pemasangan Pipa HDPE Ø1 1/2 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) anggaran per meter Panjang (m’) Rp.416.644,- 2) jenis belanja: Pipa HDPE Ø1 1/2 inchi dan tenaga
f.Pemasangan pipa PVC Ø 1/2 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 13.659,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø1/2 inchi dan tenaga
g.Pemasangan pipa PVC Ø 3/4 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 18.213,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø3/4 inchi dan tenaga
h.Pemasangan pipa PVC Ø 1inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 37.662,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø1inchi dan tenaga
i.Pemasangan pipa PVC Ø 1 ½ inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 74.872,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø1 1/2 inchi dan tenaga
j.Pemasangan pipa PVC Ø 2 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 155.257,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø2 inchi dan tenaga
k.Pemasangan pipa PVC Ø 3 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 232.155,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø3 inchi dan tenaga
l.Pemasangan pipa PVC Ø 4 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 245.346,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø4 inchi dan tenaga
m.Pemasangan pipa PVC Ø 6 inchi termasuk Pekerjaan Tanah 1) Angg aran per meter panjang (m’) Rp. 457.634,- 2) Jenis belanja : Pipa PVC S 12.5 Ø6 inchi dan tenaga
n.Pemasangan pipa GI Ø 2 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 260.462,- 2) Jenis belanja : Pipa GI Ø2 inchi
o.Pemasangan pipa GI Ø 3 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 386.808,- 2) Jenis belanja : Pipa GI Ø3 inchi
p.Pemasangan pipa GI Ø 4 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 587.958,- 2) Jenis belanja : Pipa GI Ø4 inchi
q.Pemasangan pipa GI Ø 6 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 923.371,- 2) Jenis belanja : Pipa Ø6 inchi
r.Pemasangan pipa GI Ø 8 inchi 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp. 1.534.440,- 2) Jenis belanja : Pipa Ø8 inchi
s.Pasangan batu kali termasukplester dan siar 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 1.442.891,- 2) Jenis belanja: Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
t.Pasangan pondasi Beton Bertulang K175 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 5.480.363,- 2) Jenis belanja: Beton K175, begesting
u.Pasangan Dinding Beton Bertulan K175 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 12.811.792,- 2) Jenis belanja: Beton K175, begesting
v.Plat atap beton bertulang K175 1) Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 8.736.277,- 2) Jenis belanja: Beton K175, begesting
w.Bak ukuran 1,25x1,25 m beton bertulang t=12 cm 1) Anggaran per unit Rp. 15.117.334,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175
x.Bakukuran 1,5x1,5 m betonbertulang t=12 cm 1) Anggaran per unit Rp. 18.596.277,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175
y.BakReservoaruk. 2x2 m betonbertulang t=15cm 1) Anggaran per unit Rp.41.567.148 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris.
z.Bak Reservoaruk. 2x2 m dindingbata 1) Anggaran per unit Rp.33.011.481,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris. aa. Bak Reservoaruk. 3x3 m beton bertulang t=15cm 1) Anggaran per unit Rp.81.720.613,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris. bb. Bak Reservoaruk. 4x4 m beton bertulang t=15cm 1) Anggaran per unit Rp.133.321.071,- 2) Jenis belanja: Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton K175, pekerjaan besi dan pengecatan dan pekerjaan acesoris cc. Dudukan pasangan batu kali H=1 m 1) Anggaran per unit Rp.5.619.762,- 2) Jenis belanja : Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dd. Tandon air kapasitas 2000 liter 1) Anggaran per unit Rp.7.425.000,- 2) Jenis belanja : tandon 2000 liter ee. Tandon air kapasitas 3000 liter 1) Anggaran per unit Rp.9.625.000,- 2) Jenis belanja : tandon 3000 liter ff. Tandon air kapasitas 5000 liter 1) Anggaran per unit Rp.13.827.000,- 2) Jenis belanja : tandon 5000 liter gg. Tower air betonbertulang H=4m 1) Anggaran per unit Rp.37.895.654,- 2) Jenis belanja : Perkerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan beton hh. Tower air besi siku (50.50.5) H=3m 1) Anggaran per unit Rp.28.638.779,- 2) Jenis belanja : Perkerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan beton, pekerjaan rangka baja profil, pekerjaan pengecatan ii. Tower air besi siku (50.50.5) H=4m 1) Anggaran per unit Rp.33.128.261,- 2) Jenis belanja : Perkerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan beton, pekerjaan rangka baja profil, pekerjaan pengecatan jj. Pemasangan water meter ex. Onda 1) Anggaran per unit Rp.1.181.597,- 2) Jenis belanja :pekerjaan pipa dan pemasangan watermeter kk. Pasang pompa summersible ex. Grundfos Q=1 ltr/detik Head 40m 1) Anggaran per unit Rp.97.823.000,- 2) Jenis belanja : logging test, pompa summersible, asesoris pompa dan pipa distribusike tower, panel, pengadaan dan pemasangan kabel dan asesoris, listrik PLN 1300 VA, pemasangan pompa dan asesoris. ll. Pasang pompa summersible ex. Grundfos Q=1,5 ltr/detik Head 60m 1) Anggaran per unit Rp.102.773.000,- 2) Jenis belanja : logging test, pompa summersible, asesoris pompa dan pipa distribusike tower, panel, pengadaan dan pemasangan kabel dan asesoris, listrik PLN 1300 VA, pemasangan pompa dan asesoris. mm. Membuat sumur Bor Ø8 inchi jenis tanah biasa 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.1.650.000,- 2) Jenis belanja : pengeboran nn. Membuat sumur bor Ø8 inchi jenis tanah keras 1) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.1.980.000,- 2) Jenis belanja : pengeboran
1. 2.ASB-008 ASB Drainase Deskripsi: Pembangunan Drainase merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menghadirkan Barang Modal/hibah yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Tujuan : Untuk memperoleh besarnya Belanja Modal/hibah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan drainase Standar Belanja drainase ditetapkan sebagai berikut :
a.Saluran terbuka batu kali H = 30 cm L=40 cm 1) pasangan batu 1:5 2) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.443.719,- 3) Jenis belanja :Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian.
b.Saluran terbuka batu kali H = 40 cm L=40 cm 1) Pasangan batu 1:5 2) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.536.384,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
c.Saluran terbuka batu kali H = 50 cm L=40 cm 1) Pasangan batu 1:5 2) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.746.374,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
d.Saluran terbuka batu kali H = 60 cm L=50 cm 1) Pasangan batu 1:5 2) Anggaran per meter Panjang (m’) Rp.830.826,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
e.Saluran terbuka batu kali H = 80 cm L=60 cm 1) Pasangan batu 1:5 2) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.1.181.549,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
f.Saluran terbuka batu kali H=100 cm L=80 1) Pasangan batu 1:5 2) Anggaran per meter panjang (m’) Rp.1.427.151,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
g.Saluran terbuka batu kali H=120 cm L=100 1) Pasangan batu 1:5 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 1.627.450,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
h.Saluran terbuka batu kali H = 30 cm L=40 cm + Plat tutupbetonbertulang t=12 cm 1) Pasangan batu 1: 5 + Beton K175 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 1.137.585,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, Beton bertulang 2 lapis K175, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
i.Saluran terbuka batu kali H = 40 cm L=40 cm + Plat tutup beton bertulang t=12 cm 1) Pasangan batu 1: 5 + Beton K175 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 1.214.036,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, Beton bertulang 2 lapis K175, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
j.Saluran terbuka batu kali H = 50 cm L=40 cm + Plat tutup beton bertulang t=12 cm 1) Pasangan batu 1: 5 + Beton K175 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 1.373.693,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, Beton bertulang 2 lapis K175, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
k.Saluran terbuka batu kali H = 60 cm L=50 cm + Plat tutup beton bertulang t=12 cm 1) Pasangan batu 1: 5 + Beton K175 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 1.596.945,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasanganbowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, Beton bertulang 2 lapis K175, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
l.Saluran terbuka batu kali H = 80 cm L=60 cm + Plat tutupbetonbertulang t=12 cm 1) Pasangan batu 1: 5 + Beton K175 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 2.048.608,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, Beton bertulang 2 lapis K175, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
m.Saluran terbuka batu kali H=100 cm L=80 + Plat tutup beton bertulang t=12 cm 1) Pasangan batu 1: 5 + Beton K175 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 2.312.015,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasanganbowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, Beton bertulang 2 lapis K175, pemasangan batu 1:5, plesterandan acian
n.Saluran terbuka batu kali H=120 cm L=100 + Plat tutup beton bertulang t=12 cm 1) Pasangan batu 1: 5 + Beton K175 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 2.830.291,- 3) Jenis belanja : Pengukuran dan pemasangan bowplank, Galian tanah biasa, urugan Kembali, Beton bertulang 2 lapis K175, pemasangan batu 1:5, plesteran dan acian
o.Saluran beton bertulang H=25cm L=25cm 1) Beton bertulang K175 tebal 8 cm 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 1.035.418,- 3) Jenis belanja :Galian tanah, pekerjaan lantai kerja, beton bertulang 2 lapis K175, begesting.
p.Saluran beton bertulang H=35cm L=35cm 1) Beton bertulang K175 tebal 10 cm 2) Anggaran per meter pajang (m’) Rp. 1.486.040,- 3) Jenis belanja :Galian tanah, pekerjaan lantai kerja, beton bertulang 2 lapis K175, begesting.
q.Plat penutup beton bertulang K 175 1) Beton bertulang K175 t=15cm 2) Anggaran per meter kubik (m3) Rp.7.602.717,- 3) Jenis belanja : beton bertulang 2 lapis K175, begesting
1. 3.ASB-009 ASB Peningkatan Jalan Lingkungan Deskripsi: Peningkatan jalan lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menghadirkan Barang Modal/hibah yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Tujuan : Untuk memperoleh besarnya Belanja Modal/hibah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan peningkatan jalan lingkungan
a.Standar Belanja Peningkatan Jalan Lingkungan ditetapkan sebagai berikut :
1. 1.Rabat beton
a.Mutu beton K175 slump 12 cm w/c=0,66
b.Anggaran per meter kubik (m3) Rp. 1.276.822.99,-
c.Jenis belanja : Tenaga dan bahan
1. 2.Paving Blok
a.Mutu paving K200, blok press tebal 8 cm
b.Anggaran per meter persegi (m2) Rp.294.076,-
c.Jenis belanja : Tenaga, bahan dan peralatan
1. 3.Lapen
a.2 lapisan aspal
b.Anggaran per meter persegi (m2) Rp. 221.796,29,-
c.Jenis belanja : urugansirtu tebal 10 cm, pasangan agregat 3/5, lapisan aspal 2,5 kg/m2, lapisan aspal 2 kg/m2
1. 4.Aspal goreng
a.3 lapisan aspal
b.Anggaran per meter persegi (m2) Rp.179.473,77,-
c.Jenis belanja : Lapis perekat (pream coat), Lapis aus (AC-WC) goreng manual, lapis aus(AC-WC) goreng manual 5 cm.
1. 4.ASB-010 ASB Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Deskripsi: Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menghadirkan Barang Modal/hibah yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah/masyarakat. Tujuan : Untuk memperoleh besarnya Belanja Modal/hibah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH)
2. 1.Standar Belanja Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) ditetapkan sebagai berikut :
a.Rumah Layak Huni Pulau Lombok 1) Type rumah 21 m2 2) Anggaran maksimal: Rp.44.890.000,- Anggaran per meter persegi Rp.2.137.619,- 3) Jenis belanja : pekerjaan persiapan, pekerjaantanah dan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, plesteran, lantai dihaluskan dan plafond, pekerjaan konstruksi atap, pekerjaan kusen dan daun pintu, pekerjaan sanitasi air dan pekerjaan pengecatan (kusen, daun pintu dan jendela).
b.Rumah Layak Huni Pulau Sumbawa 1) Type rumah 21 m2 2) Anggaran maksimal: Rp.46.900.000,- Anggaran per meter persegi Rp.2.233.333,- 3) Jenis belanja : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, plesteran lantai dihaluskan dan plafond, pekerjaan konstruksi atap, pekerjaan kusen dan daun pintu, pekerjaan sanitasi air dan pekerjaan pengecatan (kusen, daun pintu dan jendela).
1. 5.ASB-012 ASB Pembangunan Rumah Sarana Hunian Pariwisata (SARHUNTA) Deskripsi: Pembangunan Rumah Sarana Hunian Pariwisata (SARHUNTA) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menghadirkan Barang Modal/hibah agar dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Tujuan : Untuk memperoleh besarnya Belanja Modal/hibah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Sarana Hunian Pariwisata (SARHUNTA)
2. 1.Standar Belanja Pembangunan Rumah Sarana Hunian Pariwisata (SARHUNTA) ditetapkan sebagai berikut : 1) Type 21 m2 2) Anggaran maksimal Rp. 60.020.000,-, anggaran per meter persegi Rp. 2.858.095,- 3) Jenis belanja : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pondasi KM/WC, pekerjaan beton KM/WC, pekerjaan kayu dan konstruksi atap rumah panggung, pekerjaan kusen dan daun pintu, pekerjaan sanitasi air dan pekerjaan pengecatan politur (kusen, daun pintu dan jendela). GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H. ZULKIEFLIMANSYAH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…