DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 85 Tahun 2022

Nomor: 85
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar memiliki kelas jabatan lebih tinggi daripada kelas jabatan pelaksana tertinggi dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatan pelaksana tertinggi; Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional yang memiliki kelas jabatan lebih rendah atau sama dengan kelas jabatan pelaksana tertinggi dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran kelas jabatan yang bersangkutan serta Pemberian TPP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah tempat asal Pegawai Negeri Sipil bertugas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali sehubungan dengan perubahan persentase pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Ketentuan Pasal 9B dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

(1)Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar memiliki kelas jabatan lebih tinggi daripada kelas jabatan pelaksana tertinggi dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatan pelaksana tertinggi;
2. b.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional yang memiliki kelas jabatan lebih rendah atau sama dengan kelas jabatan pelaksana tertinggi dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
3. c.Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran kelas jabatan yang bersangkutan.
(2)Pemberian TPP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah tempat asal Pegawai Negeri Sipil bertugas. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 8 September 2022 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 8 September 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 85 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, LALU RUDY GUNAWAN NIP. 19700527 199603 1 002

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…