DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Jenis DBHPP dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota; IV. Penetapan Alokasi DBHPP dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota; V. Petunjuk Pelaksanaan BDHPP dan Bantuan Keuangan; VI. Tata Cara Penyaluran DBHPP dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

1.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Pemerintah KabupatenlKota adalah Pemerintah KabupatenlKota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.KabupatenfKota adalah KabupatenlKota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun KabupatenlKota selaku pengguna anggaran lbarang. g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang seianjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Oaerah. I
10.Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari :

a.Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBHPKB;
b.Dana Bagi Hasil Bea Baiik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBHBBNKB;
c.Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnYa disingkat DBHPBBKB ;
d.Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBHPAP; dan
e.Dana Bagi Hasil Pajak Rokok'

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam hasil pajak dan bantuan keuangan kepada

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan' dan pembangunan secara nYata dan otonomi daerah

Pasal 4

RuanglingkupyangdiaturdalamPeraturanGubernurinimeliputi:

a.jenis DBHPP ke KabuPatenf Kota;
b.penetapan alokasi DBHPP dan bantuan keuangan kepada KabupatenlKota;
c.petunjuk pelaksanaan DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada KabuPaten/Kota; dan
d.tata cara pelaksanaan penyaluran DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada KabuPate n lKota; I Peraturan Gubernur lnl peiaksanaan Pembagian Kabupaten/ Kota. daerah di Provinsi; dan
b.mewujudkan PenYelenggaraan bertanggungjawab.

BAB III

JENIS DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 5

DBHPP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :

a.dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
b.dana bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
c.dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d.dana bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
e.dana bagi hasil pajak rokok.

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota pada Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

a.bantuan keuangan dalam rangka penyediaan tenaga guru di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b.bantuan dalam rangka penyelenggaraan daerah otonomi baru;
c.bantuan dalam rangka dukungan kepada Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi; dan
d.bantuan keuangan kePada Desa.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 7

(1)Persentase Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :
1. a.Hasil Penerimaan Palak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 3Oo/o (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
2. b.Hasil Penerimaan PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
3. c.Pajak Air Permukaan dialokasikan SOoh (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
4. d.Pajak Rokok dialokasikan TOoh (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; f,
(2)
1. e.Alokasi DBHPP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupatenf Kota dan Pemerataan. Persentase Alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut :
2. a.Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 5O% (lima puluh persen) dan sisanya 5O% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
3. b.Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80 o/o (delapan puluh persen) dan sisanya 2Oo/o (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
4. c.Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70 o/o (tujuh puluh persen) dan sisanya 3Ooh (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota. Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak hak Kabupaten dan Kota yang di anggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung penyediaan tenaga pendidik/guru di Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 dialokasikan anggaran penyediaan guru kontrak yang dianggarkan melalui bantuan keuangan kepada Kabupatenf Kota dengan rincian alokasi anggaran Bantuan Keuangan per KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. L
(3)
(4)
(2)Tenaga pendidik/guru kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.tenaga guru kontrak untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (sMA/ sMK);
2. b.tenaga guru sekolah luar biasa pada SD-LB, SMP-LB, SMA-LB dan Program Inklusif;
3. c.tenaga instruktur keterampilan pada SD-LB, SMP-LB dan SMA-LB. Alokasi jumlah tenaga pendidik/guru yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2015, dengan mengacu kepada Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Guru Kontrak Provinsi, Guru SLB dan Instruktur Keterampilan KabupatenlKota Tahun Anggaran 2014.

BAB V

PETUNJUK PELAKSANAAN DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1)Pendapatan DBHPP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam DPA - SKPD terkait di tingkat Kabupaten/ Kota.
(2)Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pdak dari Provinsi kepada KabupatenlKota Tahun Anggaran 2OI5, Pemerintah KabupatenlKota melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan pendanaan sesuai kewenangannya. pemanfaatan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 1O% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum. pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN-BPJS).

Pasal 10

(1)Pemanfaatan bantuan keuangan untuk penyediaan tenaga pendidik/guru, dapat menganggarkannya melalui SKPD Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota. L
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(2)
(3)
(1)Besarnya honorarium kepada tenaga pendidik/ guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan. Bagi KabupatenlKota yang belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, kegiatan atau pembayaran honor tenaga pendidik/guru tersebut dapat di laksanakan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL5.

Pasal 11

(1)Dalam rangka mendukung Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi disediakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yar'g diarahkan untuk penyediaan lampu jalan. Pemerintah Kota Kupang dapat menganggarkan melalui SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyediaan lampu jalan. Alokasi anggaran penyediaan bantuan keuangan untuk dukungan kepada Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal antara Provinsi, Kabupaten dan Desa, sehingga pemerintah desa memiliki kemampuan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Pemerintah Provinsi menyediakan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. (21 Besarnya bantuan keuangan kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.25O.OO0,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3)Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. L ,,
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…