DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DAN PENYAMPAIANNYA SERTA PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Kepala Daerah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah ten tang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 55 Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penyampaiannya serta menerbitkan SPM dan SP2D;

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan SPM dan SP2D perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DE~GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG TATACARAPENATAUSAHAAN,PENYUSUNANLAPORAN PERTANGGUNGJAWABANBENDAHARADAN PENYAMPAIANNYA SERTAPENERBITANSURAT PERINTAHMEMBAYAR DANSURATPERINTAHPENCAIRANDANA PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR l'f TAHUN 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 2 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 5. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 1. 2. 3. 4. Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN :

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta . Penyampaiannya;
4.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075); --, 3
6.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7.Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat (BPPKAD)adalah BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
10.Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memepertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
12.Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
13.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, · membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 1 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenan.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalahz dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 4
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPPKAD selaku BUD.
21.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPA-L adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
23.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25.Penerimaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke kas daerah.
26.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
27.Kas Daerah adalah ternpat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
29.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA Perangkat Daerah.
31.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
32.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
33.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan deng!W pembayaran langsung. ------- 5 ·-._/
39.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah Surat Perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani kode rekening yang dananya digunakan untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah dipakai.
40.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani Kode Rekening.
41.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar Langsung kepada Pihak Ketiga yang diterbitkan olek Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kontrak Kerja.
42.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah Surat Keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.
43.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau transaksi belanja sampaijumlah tertentu.
34.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna membiayai kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.
35.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kontrak Kerja dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
36.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah Uang yang diberikan, kepada Perangkat Daerah untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
37.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Surat Perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan tidak membebani Kode Rekening.
38.Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah Surat Perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh Kuasa Bendaharawan Umum.

(4)Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Penatausahaan Penerimaan PPKD;
2. b.Pembukuan Penerimaan PPKD;
3. c.Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
(5)Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Pengajuan SPP;
2. b.Pembukuan Belanja;
3. c.Pertanggungjawaban.
(6)Materi muatan yang berkaitan dengan Tata cara Penerbitan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.Proses penerbitan SPM;
2. b.Proses penerbitan SP2D. 6
(1)Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya;
2. b.Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya;
3. c.Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD serta Penyampaiannya;
4. d.Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD serta Penyampaiannya;
5. e.Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D.
(2)Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan;
2. b.Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
(3)Materi yang berkaitan dengan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pengajuan SPP;
2. b.Pembukuan Belanja;
3. c.Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.

Pasal 2

(4)
(3)7
(2)

Pasal 3

Bend~ara Penerimaan Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, meny~mpan, menyetorkan, menatausahakan dan mpertanggungjawabkan penenmaan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah berwenang: '

a.menerima seluruh penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah:
b.menyimpan seluruh penerimaan; '
c.menyetorkan seluruh penerimaan yang diterima sesuat ketentuan termasuk penerimaan dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
d.dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan/atau alat transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka penyetorannya d1lakUkan setamnat- lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung sejak uang diterima;
e.mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang dipersamakan;
f.penyampaian Surat Tanda Setoran atau bukti lain yang tlipersamakan kepada Kepala BPPKAD/BidangPerbendaharaan selaku BUD/Kuasa BUD;
g.memeriksa semua bukti penerimaan agar lengkap dan sah; Secara fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPPKAD/BidangPerbendaharaan selaku BUD/Kuasa BUD; Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas untuk melakukan penatausahaan terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bendahara Penerimaan, antara lain:
a.menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
b.menyimpan seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
c.menyetorkan seluruh penerimaan yang diterima sesuai ketentuan termasuk penerimaan dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja; .
d.mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang dipersamakan;

BAB II

. TATA CARA PENATAUSAHAANDAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANBENDAHARA PENERIMAANPERANGKAT DAERAH DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH SERTA PENYAMPAIANNYA

Pasal 4

(1)Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atas STS atau bukti Iain yang dipersamakan.
(2)Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga:
2. b.disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
(3)Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dan disahkan oleh BPPKADCq. Bidang Aset dan Retribusi.
(4)Prosedur penatausahaan Bendahara penerimaan diatur sebagai berikut:
1. a.Pihak Ketiga/Bendahara Penerimaan mengisi Surat Tanda Setoran (STS)berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) dan/atau tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. b.Bendahara Penerimaan menerima uang dan mencocokan antara STS dengan SKP-Daerah/SKR-Daerah dan/tanda bukti lainnya yang sah.
3. c.Dokumen-Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan dalam Pembukuan Pendapatan:
  1. 1.Buku penerimaan penyetoran Bendahara penerimaan;
  2. 2.Buku pembantu per rincian objek penerimaan;
  3. 3.Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
4. d.Bendahara Penerimaan dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdasarkan:
  1. 1.Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
  2. 2.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);
  3. 3.Surat Tanda Setoran (STS);
  4. 4.Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
  5. 5.Bukti Penerimaan lain yang sah.
5. e.Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi pada bank untuk menyimpan uang kas.
6. e.P~nyampaian Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain an dipersamakan kepada Kepala BPPKAD/Bidang Perbendah~aa! P selak1;t BUD/Kuasa BUD dengan tembusan kepada Bendahara enenmaan;
7. f.memeriksa semua bukti penerimaan agar lengkap dan sah.
(5)Bendahara . Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan Laporan :ertangg~nruawaban penenmaan kepada Bendahara Penerimaan setiap ulan paling lambat tanggal 5 (lima)bulan berikutnya. 9 ···-..t

Pasal 5

(1)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagai berikut: a, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya:

1.secara administratif kepada Pengguna Anggaran Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
2.secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya melalui bidang akuntansi dan pelaporan setelah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

b.Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang Rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara.
c.Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada pain b dilampirkan dengan :
1. 1.buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenan;
2. 2.register STS;
3. 3.buku rekapitulasi penerimaan harian;
4. 4.bukti penerimaan lain yang sah; dan
5. 5.pertanggungjawab bendahara penerima pembantu.
d.Pertanggungjawaban penerirnaan dan lampirannya beserta hardcopy dan softcopy disampaikan kepada PPKDselaku BUD melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD.

(5)Penerimaan Setoran melalui Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:
1. a.Bendahara Penerimaan Pembantu menerima uang dan mencocokan antara STS dengan SKP Daerah/SKR Daerah dan/atau tanda bukti penerimaan yang sah.
2. b.Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dalam pembukuan pendapatan:
  1. 1.Buku penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu;
  2. 2.Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu.
3. c.Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berdasarkan :
  1. 1.Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
  2. 2.Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
  3. 3.Surat Tanda Setoran (STS);
  4. 4.Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
  5. 5.Bukti Penerimaan lain yang sah. 10
(3)
(2)
(1)Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah berkewenang:
1. a.mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-Perangkat Daerah) dengan menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUdan SPP-LS;
2. b.menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan;
3. c.melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diterima dari PPTK;
6. f.mengembalikan dokumen pembayaran yang diberikan oleh Pengguna Anggaran, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap;
7. g.memeriksa semua bukti pengeluaran yang dipersyaratkan;
8. h.memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak negara lainnya dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk melakukan peiiatausahaan terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran, antara lain:
9. a.Mengajukan Permintaan Pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP- LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran; BABIII TATACARAPEN!\TAUSAHAANDANPENYUSUNANLAPORAN PERTANGGUNGJAWABANOLEHBENDAHARAPENGELUARAN PERANGKATDAERAHDANBENDAHARAPENGELUARANPEMBANTU PERANGKATDAERAHSERTAPENYAMPAIANNYA

Pasal 6

~an~=-langkah. penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban en ara Penenmaan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu . Perangkat Daerah beserta format dokumen ~::;,tanggungi:31wabanadalah sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri d am Negen Nornor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan an Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penvempaiannya.

(2)11
1. b.Menerirna dan menyirnpan Uang Persediaan dan Tarnbah Uang Persediaan/Pelirnpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
2. c.Melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya;
3. d.Menolak perintah rnernbayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. e.Meneliti kelengkapan dokurnen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
5. f.Mengernbalikan dokurnen SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokurnen tersebut tidak rnernenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
(4)Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pernbantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji bertugas mernbantu Bendahara Pengeluaran dalarn melaksanakan tugas rnenatausahakan pengeluaran Anggaran.
(5)Bendahara Pengeluaran diwajibkan melakukan rekonsiliasi dengan BPPKADCq. Bidang Perbendaharaan setiap bulannya berdasarkan kode rekening dan program kegiatan yang telah dibayar dengan SP2D untuk menjamin kebenaran pernbayaran.
(6)Pernbantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji, Pembuat SPP dan SPM, Petugas Pelaksana verifikasi SPJ dan Petugas Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji:
  1. 1.mernbuat daftar gaji;
  2. 2.rneneliti dan mengoreksi daftar gaji;
  3. 3.menyiapkan SPP gaji berdasarkan daftar gaji:
  4. 4.menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji; uang duka dan lain-lain;
  5. 5.mernbayar gaji kepada pegawai;
  6. 6.rnencatat penerirnaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji;
  7. 7.mengajukan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) untuk pegawai yang mutasi/pensiun;
  8. 8.mernungut, mernbukukan dan menyetorkan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); dan
  9. 9.menyiapkan peremajaan daftar gaji.
2. b.Petugas Pelaksana verifikasi SPJ dan Petugas Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
  1. 1.menyiapkan dokurnen-dokumen penatausahaan pelaksanaan DPAPerangkat Daerah;
  2. 2.menyiapkan jadwal kegiatan beserta alokasi anggaran yang bersumber dari masing-masing PPTK;
  3. 3.mencatat dan menyimpan dokumen seperti RKA Perangkat Daerah DPA/DPPAPerangkat Daerah, Anggaran Kas Perangkat Daerah, Keputusan-Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Dokumen Lelangdan lain-lain;
  4. 4.Menyiapkan, mernbuat dan menyusun dokurnen/laporan penerirnaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;
  5. 5.rnenyiapkan SPJ;
  6. 6.rnenghimpun bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai larnpiran SPJ;
  7. 7.rnembuat register dan menyimpan SPP, SPMdan SP2D; dan ·-~
  8. 8.rnencatat penerirnaan/pengeluaran pada buku besar dan buku' besar pernbantu. lh 12
(2)Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka Pengguna Anggaran memberikan Kuasa kepada pejabat satu tingkat di bawahnya atau Pejabat Eselon III.
(1)Pejabat Penandatangan SPM adalah Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tugas:
1. a.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. b.menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)

Pasal 7

Petugas Pembuat SPP dan SPM, petugas verifikasi SPJ dan petugas akuntansi dan pelaporan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Petugas Pembuat SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada aya.t (1), bertugas untuk menyiapkan SPP dan SPM baik Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang maupun Belanja Langsung. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas pembuat SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Pejabat Penandatangan SPMmelalui Bendahara Pengeluaran. Petugas Verifikasi SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian atas keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah baik SPJ Administratif guna disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maupun SPJ Fungsional yang disampaikan kepada PPKD. Dalam melaksanaan tugasnya, Petugas verifikasi SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah. Petugas Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur melalui BPPKADCq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagai entitas Pelaporan untuk penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Dalam melaksanaan tugasnya, Petugas Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)13 , .. ,) Penentuan besaran UP untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah Pagu Anggaran dikuran i Belan · a Tidak Langsung dikurangi LS dengan ni ar dia as p. 10 .000.000,- (Seratus Juta upia 1 rangi tanda bintang dan lain-lain dibagi 12 (dua belas), dengan tidak merinci per kode rekening.
(4)Surat Permintaan Pembayaran (SPP)terdiri dari :
1. a.SPP-Uang Persediaan (SPP-UP);
2. b.SPP-Ganti Uang (SPP-GU);
3. c.SPP-Tambah Uang (SPP-TU);
4. d.SPP-Langsung (SPP-LS).
(3)
(1)Berdasarkan DPA/DPPAPerangkat Daerah yang telah ditetapkan maka Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) epada Pengguna Anggaran. (2 urat Penyediaan Dana ~PQ) disamakan dengan DPA/ DPPA sehingga BUDtidak perlu mengeluarkan SPD. ~-~
(1)Berdasarkan DPA/DPPA yang telah disahkan oleh PPKD, Pengguna Anggaran Perangkat Daerah mengajukan Anggaran Kas Perangkat Daerah untuk selanjutnya dievaluasi oleh BUD untuk ditetapkan menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disusun setiap bulannya.
(2)Berdasarkan Anggaran Kas maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus memperhatikan efisiensi dalam penggunaan dana yang tersedia untuk digunakan.
(3)Khusus untuk paket pekerjaan yang dilanjutkan dapat dilakukan pembayaran dengan SPP-LS setelah DPAL ditetapkan.
(4)Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam pembukuan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
1. a.Buku Kas Umum;
2. b.Buku Pembantu Simpanan/Bank;
3. c.Buku Pembantu Pajak;
4. d.Buku Pembantu Panjar;
5. e.Buku Pembantu Rekapitulasi Pengeluaran per rincian objek;
6. f.Register SPP-UP/GU/TU/LS;
7. g.Buku Pembantu Kas Tunai.
(5)Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

Pasal 9

(1)Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPMdiatur sebagai berikut:
1. a.SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran hanya sekali dalam setahun dengan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.Surat Pengantar SPP-UP;
  2. 2.Ringkasan SPP-UP;
  3. 3.Rincian rencana penggunaan UP sampai dengan Jenis Belanja;
  4. 4.Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran' yang menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang lain selain Uang Persediaan pada saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD.
2. b.SPP-GU diajukan untuk menggantikan Uang Persediaan (revolving) yang telah digunakan sebesar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UP yang disampaikan ke BPPKAD.
3. c.SPP GU diajukan maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan dengan Kelengkapan SPP-GUsebagai berikut:
  1. 1.Surat Pengantar SPP-GU;
  2. 2.Ringkasan SPP-GU;
  3. 3.Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu sampai dengan rincian objek;
  4. 4.Bukti transaksi yang sah dan lengkap;
  5. 5.Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional atas penggunaan dana UP/GU/TU/LS sebelumnya;
  6. 6.Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain GU saat pengajuan SP2D;
  7. 7.Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SPTBatau kuitansi/ tanda bukti pembayaran lainnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
  8. 8.Surat Setoran Pajak (SSP) berkenan yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus dilampirkan pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
4. d.SPP Tambah Uang diajukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, dimana Uang Persediaan (UP) yang ada tidak tersedia dalam UP untuk membiayai kegiatan yang mendesak.
5. e.SPP-TUberikutnya dapat diajukan apabila SPP-TUsebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
6. f.Pengajuan SPP-TUdisertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
  1. 1.Surat Pengantar SPP-TU.
  2. 2.Ringkasan SPP-TU.
  3. 3.Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU.
(5)Besaran UP hanya dipergunakan untuk pembayaran selain dengan mekanisme TU dan LS. ..

Pasal 11

4.Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan dengan kegunaan sebagai berikut: a) Digunakan untuk kegiatan yang mendesak. b) Besarnya Tambah Uang berdasarkan persetujuan BPPKAD. c) Digunakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai Tanggal SP2D diterbitkan. d) Jika tambahan uang tidak habis digunakan dalam batas waktu sebagaimana rincian rencana penggunaan pada angka 4 huruf c, maka sisanya disetor ke rekening Kas Daerah pada bulan berikutnya, kecuali kegiatan yang pelaksanaan lebih dari satu bulan dan penundaan jadwal akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA. . e) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf d), tidak dapat diminta kernbali untuk digunakan karena merupakan sisa kas.
5.Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
6.Term Of Reference (TOR) Kegiatan yang akan dilaksanakan.

g.Kelengkapan Dokumen SPP-LS untuk Pembayaran Gaji dan tunjangan:
1. 1.Surat Pengantar SPP LS;
2. 2.Ringkasan SPP LS;
3. 3.Rincian SPP LS;
4. 4.Lampiran SPP LS;
5. 5.Pembayaran Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Ge.ji/Gaji Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas, Keputusan CPNS, Keputusan PNS, Keputusan Kenaikan Pangkat, Keputusan Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pemyataan Melaksanakan Togas, Daftar Keluarga (KP4), Foto Copy Surat Nikah yang disahkan, Foto copy Akte Kelahiran yang disahkan, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SSP, PPH Pasal 21, dimana kelengkapan terse but dipergunakan sesuai peruntukannya.
h.Tunjangan isteri/ suami diberikan kepada PegawaiNegeriSipil sebesar 10% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Anak sebesar 2% dari Gaji Pokok dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya bekerja sebagai Pegawai Negeri, Tunjangan Beras diberikan untuk masing-masing suami isteri menurut haknya sebagai Pegawai Negeri, disamping itu Tunjangan Beras juga diberikan kepada isteri atau suami dan anak- anak sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak.
i.Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras untuk anak yang diberikan kepada pegawai dibatasi hingga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras lebih dari 2 (dua) orang anak. ··-,4 - - ------------ 16
j.apabila setelah Tanggal 1 Maret 1994 jumlah anak yang memperoleh tunjangan berkurang ak.ibat dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua) orang anak.
k.Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud diberikan sampai dengan batas usia 21 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun apabila anak tersebut rnasih sekolah dengan bukti surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan. I. Tunjangan Anak Angkat hanya diberikan satu orang anak saja yang dibuktikan dengan surat keterangan sah dari Pengadilan.
m.Susunan Keluarga (KP4) dibuat pada setiap permulaan tahun dan apabila ada perubahan karena menikah/cerai atau kelahiran anak, kernatian, dibuktikan dengan surat nikah/cerai, kelahiran dan kematian dari yang berwewenang.
n.Pengajuan SPP Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya setiap Tanggal 10 sebelum bulan berkenaan dan untuk gaji susulan selambat-lambatnya tanggal 20 sebelurn bulan berkenaan.
o.SPP-LS untuk Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi PNSD Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan diatur I tersendiri dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum PNSD. f Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa adalah sebagai J/ berikut:
l.Surat Pengantar SPP-LS;
1. 2.Ringkasan SPP-LS/Ringkasan SPK/Kontrak yang mencantumkan Nilai Kontrak, Addendum Kontrak, Jangka Waktu Pelaksanaan, Lingkup Pekerjaan dan NornorRekening Rekanan, Sanksi/Denda dan Masa Perneliharaan;
2. 3.Surat Persetujuan Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
3. 4.Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa sernua dokumen LS yang diajukan adalah benar dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
4. 5.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan melampirkan bobot fisik pekerjaan (%);
5. 6.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
6. 7.Berita Acara Pembayaran;
7. 8.Kuitansi yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk; . . . .
8. 9.E billingbeserta E Faktur yang telah ditandatangam WaJ1bPajak;
9. 10.Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank;
10. 11.Dokumen lain yang dipersyaratkan misalnya identitas pribadi (KTP) Rekanan yang bersangkutan untuk mengambil dan mencairkan SP2D. 17 --:.I Pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selambat-lambatnya. - tanggal 10 bulan berikutnya, setelah diterbitkan surat pengesahan b.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…