DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Jenis SOP; III. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta,h yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikaanya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satual Kerja Perangkat Daerah.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjalankan sebagian kewenangan Penggu na Anggaran. f
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP ada-1ah Unit Layanan Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Kepala ULP ada.lah Kepala ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Sekretaris ULP adalah Sekretaris ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalai Kelompok Kerja yang ditunjuk oleh Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
10.Dokumen Pengadaan adaiah dokumen yang ditetapkan oleh POKJA ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
11.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah apa.rat yang melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan y€rng menyediakan barang/peker.1'aan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
13.Lembaga Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14.Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat RUP adalah informasi umum yang berisi uraian nama pekerjaan pengadaan barang/jasa, besaran pagu, sumber dana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
15.Rencana Pelaksanaan Pengadaan selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen yallg berisi hasil kajian ulang terhadap RUP, kebijakan umum pengadaan, rencana pengangga-ran biaya pengadaan, Kerangka Acuan Kerja yang sudah dilaksanakan.
16.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOp adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. L

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi ULP Provinsi NTT dalam melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungar Pemerintah Provinsi NTT; dart
b.sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kew4iibannya yang berkaitan dengan proses pengadaaa barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Tujuan ditetapkaanya Peraturan Gubernur ini adalah:
a.memberikan deskripsi dan instruksi tentang proses pelayanan pengadaan barang/jasa secara efisien dan efektif;
b.memberikan layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas;
c.memberikan kejelasan dan kepastian persyaratan dart tahapan proses pengadaan barang/jasa kepada pengguna dan penyedia baralg/jasa;
d.memberikan jaminan terhadap ketepatan waltu pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
e.menyediakan informasi prosedur pengadaan barang/jasa yang transparan dan dapat dipercaya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa.
a.SOP Internal; dan
b.SOP External. SOP internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah SOP yang mengatur proses pengadaan barang/jasa yang sebagia-n besar tahapan prosesnya berada dalam batas kewenangan ULP Provinsi NTT. SOP external sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b, ada-lah SOP yang mengatur proses pengadaan barang/jasa yang sebagian besar prosesnya berada diluar batas kewenangan ULP Provinsi NT.t dan melibatkaa para pemangku kepentingan, baik pengguna maupun pelanggan pengadaan I barang/Jasa. L

Pasal 4

(1)SOP internal terdiri dari:
1. a.SOP Pengelolaan Jawaban Sanggah;
2. b.SOP Penerimaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Kelompok Kerja;
3. c.SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran;
4. d.SOP Pemelihan Peyediaan Barang/Jasa metode Pascakualifikasi 1 Sampul;
5. e.SOP Permintaan User ID Anggota POKJA ULP;
6. f.SOP Setting Paket Lelang;
7. g.SOP Manajemen Risiko; dan
8. h.SOP Pengelolaal Arsip. (2\ SOP eksternal terdiri dari:
9. a.SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
10. b.SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Baraag/Jasa; dal
11. c.SOP Penyerahaa Hasil Proses Lelang.
(3)SOP Interna-l dan SOP Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiral I sampai dengan Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Penyusunan Rencana Umum Pengadaan untuk pengadaan langsung yang niiainya di bawai dua ratus juta rupiah (Rp 200.000.000,-) dan untuk paket pekerjaan swakelola menggunakan SOP ini.
(2)Proses Pengadaan melalui sistem Pembelian Langsu ng (e-purchasing), sayembara dan kontes yang tidak diatur dalam SOP ini menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f,

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengeta,huinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal l5 dATi*< Diundargkan di Kupang pada tan[ga1 te a<tu&

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…