DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 67 Tahun 2016

Nomor: 67
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketentuan mengenai kedudukan, susunan , organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara !Timur; Menimbang KEDUDUKAN, SUSUN~ ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA:DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! N'QSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG ' GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2016 ·-1~:·:.-.... ., ~ ..... ··) ,_/ -~-- -. ,_ 2 ..J BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi ~usa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ a tau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat UPT. Menetapkan : PERATURANGUBERNUR NUSA TENGGARATIMUR TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGANPROVINS! NUSA TENGGARArIMUR. MEMUTUSKAN : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang .Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur [Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082); 5. ,; . 6. 3

(5)Bidang Angkutan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas : , I
1. a.Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; I !
(4)Bidang Kepelabuhanan "sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas :
1. a.Seksi Pembangunan Pelabuhan;
2. b.Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan; dan
3. c.Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
(3)Bidang Angkutan .Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas :
1. a.Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
2. b.Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
3. c.Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
(2)Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas :
1. a.Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. b.Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
3. c.Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. I
4. d.Unit Pelaksana Teknis Dinas. i
5. c.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. b.Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas:
  1. 1.Bidang Lalu Lintas Jalan;
  2. 2.Bidang Angkutan Jalan;
  3. 3.Bidang Kepelabuhanan; dan
  4. 4.Bidang Angkutan Pelayaran.
7. a.Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian:
  1. 1.Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

BAB ILL

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
(2)Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. .; 4

Pasal 6

.} (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

BAB V

J4BATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai keahlian dan kebutuhan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. c.pelaksanaan evaluasidan pelaporan di bidang perhubungan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

'l'UGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(10)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang.tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. i
(11)Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(9)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(8)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)
1. b.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat; dan
2. c.Seksi Angkutan Penyeberangan, 5

Pasal 11

I I I BAB VIII PENGANG1cATAN DAN PEMBERHENTIAN !

Pasal 10

I Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan I perundang-undangan yang berlaku.

(2)Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya. I Pasal 9 i
(1)Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TATAKERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun ~tar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. ·

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan ..,, organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturani Gu bernur. I Jumlah dan jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I i j BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

( 1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja mencakup \satu atau beberapa Kabupaten/Kota. ; '

(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang ~ertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)
(2)Setiap Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas. · I I I i terdiri atas sejumlah terlaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. I .. 6 BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR TAHUN 2016 NOMOR 064 FRANSISKUS SALEM . SEKRETARIS DAERAH PROVINS!NUSA TENGGARATIMUR, Diundangkan di Kupang pada tanggal 5 Desember 2016 FRANS LEBU RAYA Ditetapkan di Kupang pada tanggal 5 Desember 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARATIMUR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…