DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; III. Etika Pengelola Pengadaan; IV. Pemantauan Kode Etik; V. Sanksi Pelanggaran Kode Etik; VI. Rehabilitasi; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:

1.Pengelola Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan/atau bekerja sebagai Pejabat Pengadaan, Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Kode Etik Pengelola Pengadaan BaranglJasa adalah pedoman sikap, tingkah iaku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas ULP, Pejabat Pengadaan, POKJA Pengadaan Barang/Jasa dan PPHP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Pelanggaran Kode Etik Pengeiola Pengadaan adaiah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode trtik.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

(1)Dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.Efisien, berarti Pengaciaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan daner yang teiah ditetapkan untuk mencapai hasii dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. b.Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasarar yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. c.Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang lJasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia BaranglJasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4. d.Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapert diikuti oleh selnua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi prasyarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. e.Bersaing, berarti Pengadaan Barang/.Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebernYak mungkin Penyedia Barang/Jasa dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yarlg ditawarkan secara kompet-itif dan tidak ada intervensi yang menggarlggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan vang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tiduk tnengarah tlntuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasicltral; dart
7. g.Akuntabel, berarti harus sesuai dengan atura-n dan l<etentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/.lasa sehingga -. dalpat dipertanggungi awabkan. (2\ prinsip pengadaan sebagairnana climaksr-rd pada ayiit (1) rnerupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Pengadaan Barangl Jasa. l-
8. a.hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua baik seca-ra horisontal maupun vertikal antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau arggota uL,PlPejabat pengadaan; dan/atau
9. b.PPK/uLP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menj alankan peru sahaan Penyedia Barang/ Jasa.

BAB IV

PEMANTAUAN KODE ETIK

Pasal 5

Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya, pengelola pengadaan barang/jasa wajib menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oieh atasan langsung dan/atau Pejabat yang mengangkat. Pemantauan kode etik pengelola pengadaan barang/.jasa dilaksanakan oleh para pejabat berwenang. Para pejabat berwenang sebagaimana dimaksud padei ayat (2) terdiri r-lerri:

a.Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan clan Kepangkatan (Baperj akat) ;
b.Inspektur;
c.Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
d.Kepala ULP;
e.Sekretaris ULP; dan
f.Para atasan langsung Pengeloia Pengadaan.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 6

Pengelola pengadaan yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan hasil pnmrrntaLran Pejairal .\,ang berwenang dalam Pasal .5 ayat (3) dikenakan sanksi moral. Sanksi moral sebagainrana dimaksud pada ayat (1) trerdasarkan hasil pemantauan oleh pejabat berwenang berupa:

a.permohonan maaf secara lisan;
b.permohonan maaf secara tertulis; atau Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) disampaikan secara langsung dan tertutup. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (i) clitetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegar,vaiar:r. L 'l

(5)Keputusan Pejabat Pembina Kepegau,aian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)memuat pelangga-ran kode etik -yang dileil<ukan.

Pasal 7

(1)Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelola pengadaan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Tindakan administratif sebagaimana dimaksucl pacla ayal (1) diberikan berdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan para pejabat benn'enang, berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis;
4. d.penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
5. e.penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahltn;
6. f.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
7. g.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selatna 3 (tiga) tahun;
8. h.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
9. i.pembebasan dari jabatan;
10. j.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
11. k.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS'

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 8

(1)pengelola pengadaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil pemantauan pejabat berwenang berhak direha.bilitasi nama baiknYa. (21 Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada a.yat (i) clitetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawa'* I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur' Ditetapkan di Kupang pada tanggal &! f*a:u4et 2AL7 /j \cunenNuR NUSA TENGGARA TTMUR, {/ ) t Diundangkaa di Kupang pada tarrggal 4 f*euftPll 2Ol7 vrnelYstsKus sALEM

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…