DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Organisasai dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
1. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 2.Undang-Undang . . .
3. 2.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026. Pa sal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. 3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. 5.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. 6.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. 7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. 8.Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SKGUPPT-RPD adalah staf khusus yang memiliki tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan, dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah kepada Gubernur.
11. 9.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. 10.Biro Umum adalah Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya SKGUPPT-RPD adalah untuk melakukan percepatan pencapaian indikator kinerja melalui pelaksanaan pembangunan daerah baik melalui perbaikan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya program unggulan, prioritas dan strategis Daerah.

Pasal 3

SKGUPPT-RPD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

( 1 ) SKGUPPT-RPD mempunyai tugas memberi saran/pendapat/pertimbangan kepada Gubernur dari aspek kebijakan untuk pelaksanaan percepatan pencapaian target RPD 2024-2026.

(2)SKGUPPT-RPD mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam rangka percepatan pencapaian target RPD 2024-2026.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKGUPPT-RPD berwenang:
1. a.memberikan masukan kepada Gubernur dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan program prioritas dan strategis Gubernur;
2. b.memberikan masukan kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan agar sesuai masukan, saran, laporan, aspirasi dan harapan masyarakat;
3. c.bersama PD menemukan rumusan pengambilan kebijakan; dan
4. d.menyampaikan saran/pendapat/pandangan kepada Gubernur atas berbagai hal pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
(2)Penugasan anggota SKGUPPT-RPD ke kabupaten/kota atau keluar Daerah dilakukan berdasarkan petunjuk Gubemur.

Pasal 6

Anggota SKGUPPT-RPD berasal dari unsur profesional/ahli/praktisi.

Pasal 7

Anggota SKGUPPT-RPD yang berasal dari profesional/ahli/praktisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal . . . ' ,..
c.pendidikan minimal S 1 (strata satu);
d.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
e.memiliki keahlian/ disiplin ilmu tertentu. Pasa18

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2)Pengangkatan SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Anggota SKGUPPT-RPD Diberhentikan apabila:

a.ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana;
b.mengundurkan diri;
c.meninggal dunia;
d.sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
e.promosi atau diberdayakan pada jabatan lain;
f.sesuai hasil berkinerja tidak baik; atau
g.pertimbangan lain dari Gubernur.

Pasal 10

Pemberhentian anggota SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)SKGUPPT-RPD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan PD dan instansi pemerintah lainnya.
(2)SKGUPPT-RPD sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) mendapat dukungan administrasi dari Biro Umum.

Pasal 12

(1)SKGUPPT-RPD diberikan hak keuangan berupa honorarium atau tunjangan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya operasional SKGUPPT-RPD dan penugasan lainnya diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…