DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;

b.bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);/
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);k
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. 7.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

(1)Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
(2)RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistimatika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. c.BAB III
4. d.BABIV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI
7. g.BAB VII
8. h.BAB VIII Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan Dan Sasaran; Strategi Dan Arab Kebijakan; Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. k Pasal 2 RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
(2)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan basil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal �Sib t'-tA12.tT 2023 1 GUBERNUR N �CARA TIMUR/ f vroR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal ( MARET 2023 PLT. S. 'E RIS DAERAH kPROVI Sf N S A TENGGARA TIMUR,f JOHANNA E. LISAPALY BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 0\0 LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR I O TAHUN 2023 % Maret 2023 7 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

1.Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom, bahwa untuk Gubemur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Biro-Biro serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya RENSTRA Sekretariat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dijabarkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sehingga memiliki keterkaitan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah serta hukum yang akuntabel dan berbasis sistem tekhnologi informasi.
2.Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
17.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 2 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalansi Pemerintah;
22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instalasi Pemerintahan;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20.Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
22.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;
22.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037; (Berita Negara
24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
26.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
3.Maksud dan Tujuan Adapun maksud dari penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk:
1.Memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama selama masa transisi guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
2.Menyediakan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dalam menentukan prioritas program dan kegiatan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
3.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah:
1.Menjabarkan secara rinci dan komprehensif Program Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang meliputi 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT sesuai Rencana Pembangunan Daerah 3 (tiga) Tahunan yakni 2024-2026;
2.Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan dan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
3.Sebagai Pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4.Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan;
5.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Sekretariat Daerah Provinsi NTT dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4.Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Presiden. RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 bersama RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengandung tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.
5.Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistimatika sebagai berikut: B AB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJPD dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota dan dengan Renja SKPD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Togas dan Fungsi, Kewenangan SKPD serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra SKPD dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah lainnya. 1.5 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah SKPD serta Uraian tentang struktur organisasi, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional. p 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/ atau indikator lainnya SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4 Tantangan Pelayanan Sekretariat Daerah Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTI. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah. 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan. BABV STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bagian ini dikemukakan rumusan Strategi dan Kebijakanjangka Menengah Sekretaris Daerah. RENSTRA disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPO Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa RENSTRA Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Harns diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan/atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang. Namun demikian, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 agar dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program atau kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 2e Kupang, 2023 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD JOHANNA LISAPALY, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196401101989032015 ILU LAISKODATf- VIKTORB , GUBERNUR TENGGARA TIMU� ---- - - - - LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR / o TAHUN 2023 6 Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 r -
1.Latar Belakang Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur dewasa ini semakin penting seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin komplek, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, dan perubahan paradigma pemerintahan (Good Governance public service excellent), serta globalisasi seperti integrated economic (MEA, ACFTA, WTO) Selain itu aparatur pemerintah juga dituntut untuk peka terhadap berbagai isu strategis yang berkembang diantaranya kemiskinan, gender, pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan berbagai isu strategis yang lain. Kondisi tersebut akan berdampak buruk bagi negara jika pelaku-pelaku pembangunan memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang rendah. Kapabilitas aparat yang tidak mampu mendorong daya saing masyarakat dan tidak mampu melindungi masyarakat, maka sektor-sektor vital ekonomi, sosial, budaya akan dikuasai pihak luar bahkan dimungkinkan terjadinya penjajahan dalam wajah baru. Oleh karenanya, aparat yang profesional dan berkelas dunia menjadi prasyarat mutlak bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Guna melindungi stabilitas ekonomi, sosial, budaya, politik dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus sejak dini menyiapkan para aparatur yang akan mengayomi dan melindungi rnasyarakat dari berbagai darnpak negatif globalisasi. Pemerintah harus segera menyiapkan berbagai komponen sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien yang berpihak pada profesionalisme, wawasan global dan keintegritasan baik dari aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan, maupun kelembagaan. Berdasarkan bagian Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menegaskan Gubenur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023, untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 - 2026. Sehubungan dengan akan berakhimya masajabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur pada Bulan September 2023, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : . . . . Tanggal . . . Tentang... yang memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangakat Daerahnya masing-masing dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan. Rencana Strategis (RENSTRA) BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 -2026, dituntut melakukan perubahan-perubahan yang mendukung proses pelayanan publik yang inovatif, yang didukung dengan kerangka konseptual yang terencana dan didukung pula oleh berbagai pihak terkait terutama pimpinan / pejabat dalam satu organisasi, serta staf pelaksana konsepsi perubahan tersebut. Adapun syarat multlak terlaksananya pelayanan publik yang inovatif adalah tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi secara lengkap, baik itu kompetensi manajerial, teknis, fungsional maupun sosial kultural. Dengan adanya tuntutan kompetensi aparatur yang semakin tinggi dan semakin luas maka pendekatan-pendekatan dalam pengembangan SDM aparatur kini tidak cukup hanya dengan berbasis kompetensi (competency based human resource development) tapi lebih mengarah kepada pengembangan talent pool atau talent based human resource development yang akan mampu menghasilkan tidak hanya PNS yang profesional tapi juga PNS yang memiliki integritas, dedikasi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perkembangan jaman. Dalam rangka mewujudkan hal di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perangkat daerah yang menangani pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi aparatur memegang peranan yang sangat vital. Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu didu kung dengan ketersediaan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang mana merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana strategis terse but disusun dengan tetap mempertimbangkan asas kesinambungan dan keberlanjutan program program Rencana Strategis (RENSTRA) BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yaitu pengembangan kompetensi aparatur yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 berisi tentang arah masa depan organisasi disertai dengan strategi dan kebijakan, program, serta kegiatan pokok, yang akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya, sekaligus menjadi tolok ukur capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain: • Landasan Idiil: Pancasila • Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 • Landasan Operasional :
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
12.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Peerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
25.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135)
27.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
28.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 201 7 Nomor 136);
29.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
37.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38.lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
41.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
44.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
45.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 08);
46.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 26).
47.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001).
49.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
3.Maksud dan Tujuan

a.Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPO) Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
b.Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:
1. 1.Untuk mengejawantahkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 ke dalam pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. 2.Sebagai panduan bagi seluruh jajaran Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan program jangka menengah dan perencanaan tahunan;
3. 3.Sebagai tolok ukur capaian kinerja bagi seluruh jajaran Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan; r - - � I I
4. 4.Sebagai acuan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. 5.Sebagai media komunikasi dan informasi dengan stakeholders.
6. 4.Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan tata urut penulisan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 1 1 sebagai berikut :
7. 1.Latar belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
8. 2.Landasan hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
9. 3.Maksud dan tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
10. 4.Sistematika penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta susunan garis besar isi dokumen. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi stakeholders yang memiliki keterkaitan dengan program pembangunan SOM Aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SOM Aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai berikut: 1 . Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 secara murni dan konsekuen;
11. 2.Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. 3.Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajeman yang berkualitas. d KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TTD NOLDY HOSEA PELLOKILA, S.Sos, MM, CRMO PEMBINA TK.I NIP 197111271998031005 1 GUBERNUR NUSA ENGGARA TIMUR/ % �- VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR I o TAHUN 2023 Maret 2023 A€ RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah menerbitkan UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama Tahun 2022 ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Namun, masalah yang dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan, yaitu kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluarannya, baik karena terbatasnya sumber penerimaan yang ada maupun karena kurang intensifnya pengembangan dan penggarapan sumber penerimaan potensial yang dimiliki. Arab pembiayaan masih lebih terfokus kepada pembelanjaan ketimbang pencarian sumber dana, untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan bagian Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Gubemur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023,maka untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan dan aset Strategis (RENSTRA) daerah, berkewajiban juga menyusun Rencana dalam pelaksanaannya dituntut mengelola pendapatan dan aset daerah secara berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenyataan ini tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan barang milik daerah serta laporan keuangan yang berbasis akrual, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah :
13. 1.Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
14. 2.Dapat mengukur outcome (basil) yang harus dicapai;
15. 3.Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan basil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
16. 4.Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
17. 5.Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya. B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
18. 1.Alur Proses Teknokratis dan Strategis Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, altematif-altematif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.
19. 2.Alur Proses Partisipatif Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning events untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahaptahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.
20. 3.Alur Legislasi dan Politik Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif. Kedudukan dokumen Renstra ini disusun dengan rujukan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dilaksanakan menurut perencanaan taktis-strategis dan teknis operasional. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tertera pada bagan berikut di bawah ini: Gambar 1 . 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUS UNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN Tidal «al PEN YUSUNAN RP)MD Perumuan Rang Alhir RP)MD Penet pan et] ens.tr $KPD RENSTRA 5KPD Ranangan Akhi Rens tr $49 p' Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 yang disusun oleh Sadan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan langkah awal untuk mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan pada periode sebelumnya dan yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya akibat dari perubahan lingkungan strategis di tingkat Nasional maupun Daerah. Berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara cepat dan sukar diramalkan, apabila direspon secara salah dapat membawa resiko fluktuasi dan inkonsistensi program. Hal tersebut dapat pula mengakibatkan menurunnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pendapatan dan aset daerah dalam pencapaian tujuan organisasi, menjamin kontinuitas dan konsistensi program Sadan Pendapatan dan Aset Daerah sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi, ------------------------------------ --- - sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dalam periode tersebut. Dengan demikian, Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026, perlu disusun dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan publik dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, transparan dan akuntabel. 1.2. Landasan Hukum Sebagai dokumen perencanaan formal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu kepada :
21. 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
22. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
23. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
24. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
25. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
26. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
27. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
29. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2019 ten tang 18 Tahun 2016Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
30. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
31. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
32. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
33. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
34. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengandialian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
35. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
36. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
37. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun tentang Perangkat Daerah;
39. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
40. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
41. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
42. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
43. 24.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
44. 25.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 26.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
46. 27.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
47. 28.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
48. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
49. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
50. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
51. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
52. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. 34.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
54. 35.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
55. 36.Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 -2025;
56. 37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
57. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 2037;
58. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
59. 40.Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha;
60. 41.Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 ten tang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
61. 42.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. 43.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, adalah :
63. 1.Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai;
64. 2.Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
65. 3.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan aset daerah secara tahunan;
66. 4.Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kualitas pengelolaan aset daerah. Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, adalah:
67. 1.Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
68. 2.Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
69. 3.Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan aset daerah;
70. 4.Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (futuristik) dalam mendorong dan meningkatkan PAD;
71. 5.Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan;
72. 6.Meningkatkan layanan masyarakat secara prima;
73. 7.Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Memuat tentang pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan melalui Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Struktur organisai, sistem dan prosedur tata kerjanya serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Pada bab ini juga digambarkan ten tang kinerja pelayanan BPAD pada saat ini serta analisis tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Mengggambarkan dan melanjutkan tentang permasalahan yang ada selama melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir 2024-2026. TUJUAN DAN SASARAN Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 3 (tiga) tahun mendatang (2024-2026). 2e B AB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta rencana Pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sadan Pendapatan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun 2024-2026; KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Memuat tentang Indikator Kinerja Sadan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. -/5<- TTD ALEXON LUMBA, SH, M.Hum PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196708281995101001 1GUBERNUR NUS�� TIMU4 vmroR BUNGTILU LAISKODAT Ku pang, 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR [o TAHUN 2023 b Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 B AB I PENDAHULUAN
74. 1.Latar Belakang Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara penyampaiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kaitannya dengan itu, maka dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, demikian juga dengan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang baru. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana salah satu amanatnya adalah Gubernur yang masajabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Adanya regulasi dan kebijakan dimaksud, menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang disusun ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah:
75. 1.Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
76. 2.Mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
77. 3.Menjadi sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
78. 4.Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
79. 5.Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya. alurmemperhatikan B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Rencana Strategis dilakukan dengan Perencanaan Pembangunan, yaitu : 1 . Alur Proses Teknokratis dan Strategis Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, altematif-altematif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.
80. 2.Alur Proses Partisipatif Alur ini merupakan alur bagi ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning events untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.
81. 3.Alur Legislasi dan Politik Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif. Berdasarkan alur di atas, maka Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dimaksud, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan ekstemal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts}, kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD setiap tahun. C. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar
82. 1.1 berikut ini : Gambar 1.1 Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ENSTRA l ENA l RU H CAN BN I . . ¢ c Pedoman Pedoman Pedoman le ; z « > ' I - Ill u 5 5 • £ 5 ° A 0 RP NSOAL Jedan. L » Plane l u MD 0 R48N A8N A • Sp! A ' ' Dia Dipertatin;; Deras.ian meltui musrerbang ' ' ' ' I ,,, Laa ND DEA .+ 0 l . 48D , 48D % • • • . • - a: DE £ J ¢ a 0 u � 3 4 • 5 d d 0 W 1es7A $00 [=l 8 900 Pedoma GANA - . U No 25 Tahon 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan . UU No. 17 1bun 2003 tentang levangan Negara
83. 2.Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut : 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
84. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
85. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
86. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
87. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
88. 6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
89. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007;
90. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009;
91. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
92. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
93. 7.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
94. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
95. 9.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
96. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntasi Pemerintahan;
97. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
98. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
99. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
100. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
101. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
102. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
103. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
104. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
105. 20.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2 1. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
106. 22.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
107. 23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
108. 24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
109. 25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
110. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
111. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
112. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
113. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
114. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; 3 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
115. 32.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
116. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;
117. 34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
118. 35.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
119. 36.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023;
120. 37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
121. 38.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
122. 39.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
123. 3.Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut : 1 . Adanya tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan daerah.
124. 2.Terkendalinya pencapaian nilai indikator kinerja.
125. 3.Tersedianya alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
126. 4.Tersedianya dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan.
127. 5.Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai dokumen acuan penyusunan Renja.
128. 4.Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut: B AB I PENDAHULUAN BAB ini menguraikan Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat informasi tentang Gambaran Umum Pelayanan Badan Keuangan Daerah, yang menjelaskan tentang Togas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah; Sumber Daya Badan Keuangan Daerah; Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah. BABII BABIII BABIV TUJUAN DAN SASARAN BAB ini berisikan tentang rumusan pemyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB ini berisikan tentang rumusan pemyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifyang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun ke depan. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran bagi aparatur Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Kupang, Februari 2023 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Drs. ZAKARIAS MORUK, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196312091986031016 1 GUBERNUR NUS TENGGARA TIMUR/ ft VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN V NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /O TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
129. 1.Latar Belakang Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta untuk periode 5 (lima) Tahun. Proses penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari Pembentukan Tim Penyusun Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta, yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Kepala Subbidang Promosi dan Kerja Sama Investasi dan Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan. Mekanismenya, Sub bagian dan Sub bidang menyampaikan Rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk 5 (lima) tahun ke depan, dan disinergikan dengan Visi dan Misi Gubemur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan sebagai Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2024-2026. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPO Tahun 2024-2026. ----------------------------------- Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Barn dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Alur hubungan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya disampaikan dalam Gambar 1 Gambar 1 Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat RAPBN APBN Rincianm RKA APBN Renste domanQenja - Pedoman « ""0# Peon. T Do i a c u ' p%bolaRPIPN Zpom pMN ¢ pc {edoman, Oiac4 Diperhatikan ♦ l DiseraSiklll melaiUi JlkJSlenbang RPJP:.;:, � -:--;ro· RKPD FetlataiB RAPBD._,. APBO ! 1acu t f RPJND BALI Pedoman Pedoman owms ensta •+ + " an«an Fr s o " l o UU SPPN UU Keuangan Negara Keterkaitan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana Gambar2. Gambar 2 Hubungan RPD dengan Dokumen RTRW dan RZWP3K TUJUAN PEMBANGUNANTUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN RTRW NASIONAL • • ,. I I RPJPN • • RPJMN RENCANA TATA RUANG R£NCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA KAWASAN PERBATASAN TENGGARA NEGARA DI PROVINSI Nrr ,. RPJPO RPO + RTRW PROVINS! i RZWP3K I 2.Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penghubung NIT di Jakarta Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :
130. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
131. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
132. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
133. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
134. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
135. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
136. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
137. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
138. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
139. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
140. 12.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun le I 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
141. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
142. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
143. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
144. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
145. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
146. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
147. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
148. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
149. 21.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
150. 22.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
151. 23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
152. 24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
153. 25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
154. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
155. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
156. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
157. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
158. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
159. 31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
160. 32.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
161. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Perubahan Jangka Menengah RPJMD 2018-2023;
162. 34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045)
163. 35.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 2037;
164. 36.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
165. 37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
166. 38.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001);
167. 39.Surat keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: BP 24. 32 /01/2022 Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 3.Maksud dan Tujuan
168. 1.Maksud penyusunan Renstra : Sebagai pedoman bagi Sumber Daya Aparatur Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur.
169. 2.Tujuan penyusunan Renstra adalah
a.Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Pelayanan �--------- - -- Perangkat Daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
b.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan/kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan.
c.Menetapkan berbagai program prioritas disertai indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja untuk dilaksanakan pada tahun 2024-2026.
d.Menetapkan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2024-2026.
1. 4.Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 - 2026, sesuai pasal 1 1 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 201 7 terdiri dari 8 (Delapan) Bab dengan rincian sebagai berikut : Renstra disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pelayanan Penghubung dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi NTT yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPO Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi NTT. Hal strategis yang harus menjadi komitmen Bersama adalah bahwa Renstra Badan Penghubung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Penghubung. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Badan Penghubung serta merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pelayanan Penghubung dan atau target kinerja sasaran Badan Penghubung. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penghubung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penghubung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKIP) Badan Penghubung. Laporan kinerja (LKIP) akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Penghubung di masa yang akan dating. Akhimya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sadan Penghubung ini. At Kupang, 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD HENDRY D.L. IZAAC, S.Sos, M.Si Pembina (IV /a) NIP 197210011999031011 ,GUSERNUR NUSA ENGGARA TIMUR/ � f-VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN VI NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /o TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
2. 1.Latar Belakang Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan posisi Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Atas dasar itu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional sehingga dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dalam pelaksanannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top down dan bottom-up. Perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana semakin terbatas menjadi lebih efisien pembangunan yang dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu dinamika dan tuntutan terhadap peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin besar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kadangkala tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian ini antara lain disebabkan produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau Kelitbangan. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan peran kelitbangan dan inovasi agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan mengakomodir permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep perencanaan dan kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dilaksanakan dalam empat tahapan kegiatan yaitu 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja PD tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Pengaturan proses perencanaan pembangunan di daerah tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan menjadi fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi perencanaan pembangunan dan kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain tantangan saat ini adalah arah dan strategi kegiatan perencanaan (planning) penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendorong pembangunan. Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan di Provinsi NTT dan sesuai dengan visi dan misi jangka panjang Daerah, yaitu Visi: Nusa Tenggara Timur gang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Misi: (1) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global; (3) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan; (5) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; (6) Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat; dan (7) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, maka peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan, memiliki peran yang strategis untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, terkhususnya misi ke tiga yaitu "Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum". Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan dan kelitbangan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan dan kelitbangan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Rencana Perencanaan Daerah (RPO) yang baru, sebagai tindaklanjut amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pernilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen rencana perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 2026. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu dibarengi dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah atau Renstra setiap Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Provinsi NTT. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NIT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NIT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2024-2026. Selain itu penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NIT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.
3. 2.Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NIT Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:
4. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
13. 10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Informasi Geospasial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 49; 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. 12.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. 13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. 14.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
17. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyeienggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
22. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
23. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
30. 29.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
31. 30.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepuiauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
32. 31.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
33. 32.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. 33.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. 34.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310);
37. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementeriaan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
38. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 201 7 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
40. 39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
42. 41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. 42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
44. 43.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Nomenklatur Pemuktahiran Klasifikasi, Perencanaan Pembangunan Kodefikasi dan dan Keuangan Daerah;
45. 44.Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
46. 45.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;
47. 46.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
48. 47.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. 48.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penguatan Penyelenggaraan Kelitbangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. 49.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
51. 50.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. 51.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001);
53. 52.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
54. 3.Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPO) sesuai dengan urusan kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tujuan dari penyusunan Renstra Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:
55. 1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. 2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
57. 3.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2024-2026.
58. 4.Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
59. 1.Pedoman Transisi Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.
60. 2.Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:
61. 1.Sekretariat dan bidang- bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
62. 2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
63. 3.Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dua tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT;
64. 4.Dalam rangka meningkatkan pemerintahan efektifitas dan efisiensi sertapenyelenggaraan dan pembangunan memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;dan
65. 5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4 Kupang, 2023 Pit. KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Dr. Ir. ALFONSUS THEODORUS, MT PEMBINA TINGKAT I NIP 197401191999031004 1GUBERNUR NUS TENGGARA TIMUR/ � ft.,.VIKTOR BUNGTI U LAISKODAT LAMPIRAN VII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR lo TAHUN 2023 6 Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 Perangkat Daerah merupakan unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk jangka waktu lima tahun. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJPD dan bersifat indikatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kedudukannya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah yang menjadi kewenangan daerah memiliki peran dan fungsi yang strategis. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yaitu RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi koordinasi oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan di kawasan perbatasan agar terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Untuk menjawab keberlanjutan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 yaitu Visi : "NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" maka peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok pengkoordinasian pembangunan kawasan perbatasan, memiliki peran yang strategis untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 diperlukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengingat terdapat indkator 3 (tiga) kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah yaitu : 1) Meningkatkan cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (jumlah layanan pemerintah daerah dan KL), 2) Meningkatkan cakupan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dan 3) Meningkatnya cakupan monitoring dan evaluasi di kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang masing-masing : 1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi.Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provins Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Selain itu penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi antara Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT, Renstra Sadan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Renstra Kabupaten Perbatasan serta Renja Sadan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.
66. 2.Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sadan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:
67. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Sersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
68. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
69. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
70. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
71. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
72. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
73. 7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
74. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
75. 9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
76. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
77. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
78. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
79. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
80. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
81. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
82. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
83. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
84. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
85. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
86. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
87. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
88. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
89. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor186,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
90. 26.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
91. 27.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
92. 28.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
93. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ;
94. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ; 3 1 . Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
95. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
96. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
97. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
98. 35.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
99. 36.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
100. 37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
101. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
102. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
103. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 117);
104. 41.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
105. 42.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001);
106. 43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
107. 44.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
108. 45.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
109. 3.Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJPD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut :
110. 1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
111. 2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
112. 3.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.
113. 4.Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Pendahuluan BAB ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah BAB ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT. 8.2 Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:
114. 1.Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
115. 2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
116. 3.Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
117. 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintah dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.
118. 5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. A€- Ku pang, 2023 KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Drs. PETRUS SERAN TAHUK Pembina Utama Muda NIP 197012311991011005 H GUBERNUR NU A TENGGARA TIMUR/ Av1KTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR l0 TAHUN 2023 TANGGAL % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
119. 1.Latar Belakang Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula kemudian disusun dan bersifat responsif menjadi ditetapkan Undang-undang preventif, Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia selanjutnya Penanggulangan Bencana diselenggarakan melalui manajemen penanggulangan bencana sebagai upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi - fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi Pencegahan, Tanggap Darurat serta Rehabilitaai dan Rekonstruksi dengan melibatkan seluruh potensi potensi dan sumber daya guna melindungi sebesarnya besarnya masyarakat,danberusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, sertameningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.Upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Intemasional. Dalam Kerangka Sendai tahun 2015-2030 dengan menyepakati ada 4 (empat) prioritas yang sangat prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni :
a.Prioritas 1 :Memahami risiko bencana;
b.Prioritas 2 : Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana;
c.Prioritas 3: Investasi dalam pengurangan risiko bencana;
d.Prioritas 4 : Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana maka secara cermat hal ini direspon oleh Pemerintah NTT dan DPRD NTT dengan didukung oleh para LSM dan Perguruan Tinggi serta steakholder telah menghasilkan dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 16 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Gubemur Nomor 29 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT. Melihat dari sejarah bencana yang menimpa Nusa Tenggara Timur telah mengakibatkan kerugian material dan imaterial yang sangat luar biasa, terutama sejak bencana tsunami Flores tahun 1992 dan bencana Siklon Tropis SEROJA yang berdampak buruk pada kehidupan dan penghidupan masyarakat, disamping itu juga ada kekeringan panjang, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan transportasi laut dan konflik sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Kompleksitas ancaman rawan bencana yang berpotensi menjadi Bencana di NTT adalah Geologis, Topografis, Geografis, Klimatologis, Biologis, Demografi, Sosiologis, sehingga dengan luas wilayah 47,932 km? dan terdiri dari 5 pulau dan1,192 tak berpenghuni buah dikategorikan sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap bencana dan dikategorikan Provinsi dengan bencana yang paling Kompleks. Ketika urusan penanggulangan bencana menjadi urusan kewenangan bersama maka dalam konteks ini unsur-unsur dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam 5 unsur (pentahelix) besaran yakni Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, Media. Menyatunya semua unsur ini, dimaksud agar adanya suatu kekuatan besar dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu semua unsur tersebut harus mempunyai :
a.Kesamaan persepsi tentang kebencanaan dan penanggulangannya,
b.Kesadaran dan kepeduliann terhadap lingkungannya. Membangun persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentingan dikalangan masyarakat,pemangku dan kepentingan terkait lainnya. Dalam kerangka penanggulangan bencana, sistem nilai masyarakat (kearifan lokal) baik sebagai alat deteksi dini bila akan terjadi bencana dan cara menghindarinya termasuk penentuan titik rawan dan titik aman untuk pengungsian agar dalam proses pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal dan menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mewajibkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sadan yang menangani penanggulangan bencana di daerah, dan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat meliputi pencegahan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghadapi berbagai isu, permasalahan dan tantangan yang ada, Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yang menggambarkan arah pembangunan depan dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, serta program prioritas pembangunan Provinsi NTT dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Rencana Strategis Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontrak kerja Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam bentuk tujuan, isu strategi, kebijakan, program/kegiatan dan target yang harus dicapai Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Renstra Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Propinsi NTT 2024-2026 dan merupakan kontrak kerja Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT yang akan dijabarkan ke dalam fungsi perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) yang menjadi pedoman dalam menyusun - - - - - - - Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun yang menjadi alasan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2024-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :
1. 1.Perubahan Indikator Kinerja perangkat daerah Target Kinerja Tujuan Indikator Tujuan/Sasaran Pada Tahun K e 2024 2025 2026 Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1 0 0 % - - yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini 80% 1 0 0 % - pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana 93,75 % 1 0 0 % - Persentase SOM Bidang kebencanaan yang terlatih 45,45 % 72,73 % 100% Persentase kabupaten kota yang memilki buffer 100 100 100 stok logistik Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPD 2024-2026
2. 2.Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana;
3. 3.Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
4. 4.Sebagai pedoman penyusunan RKPD; Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Sadan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :
5. 1.Rencana Strategis (Renstra) Sadan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026.
6. 2.Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu: 1 . Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah �----------------------------- --- -- Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
7. 2.Merupakan dokumen yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
8. 3.Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat. Keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat sebagaimana Gambar dibawah ini: Gambar 1 . 1 Bagan Alir Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Rencana Lainnya UU Keuangan Negara RKA- uncr KL an RAPB APBN Renstn etom» Renja y t u t A »wN pa jij- se4gm, Diac( Di:rhatikan • D/Jl/)lrl:II � n Diserasikan melalui .J, Y "sir RPJP� D NTT ........_, RKPD � - APB 0aer1111_ . Jah ......,..-; � II Dt � f ; = 3 5 3 3 : Aioi n orms pl RiA int rs n et - ' an ow soro +SO SKPD APBD UUSPPN Perangkat Daerah menyusun Renstra PD dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan Renstra
b.Penyusunan rancangan Renstra;
c.Penyusunan rancangan akhir Renstra ; dan
d.Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Perubahan dapat dilihat pada Gambar Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi berikut. Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra Provinsi PENUSUNAN PANCANGAN RENSTRA SK
1. 2.Landasan Hukum PENYUSU'NAN RANCANGAN AKIR PENYU SUNAN RPMD � PENEIAN 4 Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024-2026 disusun dengan berlandaskan Landasan !dill dan Landasan Hukum yang mengatur segala kegiatan Badan Penanggulangan Bencana terkait dengan usaha pencegahan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.1 Landasan Hukum dan Operasional
2. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. 6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. 13.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 2 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. 22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru; 3 1 . Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
30. 32.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
31. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
32. 34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 16 ) ;
33. 35.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 ten tang Peru bahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 ) ;
34. 36.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001);
35. 37.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
36. 3.Maksud dan Tujuan
37. 1.Maksud Maksud dari Rencana strategis (Renstra) 2024-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk Mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
38. 2.Tujuan Tujuan dari Renstra BPBD adalah:
a.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
b.Menjadi acuan kerja resmi bagi BPBD serta para pihak terkait dalam di bidang penanggulangan bencana
c.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja.
1. 4.Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN
2. 1.Latar Belakang Pada Bab pendahuluan memuat tentang adanya perubahan paradigrna dalam penanganan bencana baik dilihat dari aspek legalisasi, penyelenggaraan penanggulangan Hukum
3. 2.Landasan Hukum institusi, bencana maupun Landasan Memuat landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Rencan Strategis (RENSTRA)
4. 3.Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 1 . Togas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi NTT Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. 2.Sumber Daya BPBD Provinsi NTT Memuat informasi ketersediaan sumber daya manusia beserta sarana dan prasana penunjang kerja pada BPBD Provinsi NTT
6. 3.Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi NTT Memuat informasi terkait pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020
7. 4.Tantangan dan Peluang Memuat tentang peluang yang tantangan dalam pelayanan kerja dan dimiliki untuk menentukan arah pelaksanaan Program/Kegiatan BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang di telaah dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Memuat tentang penentuan tujuan, sasaran dan indikator serta target yang didasarkan pada telaah terhadap Visi, Misi kepala daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD dan basil csscading dari indikator sasaran strategis RPJMD BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VIII PENUTUP Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program /Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun kedepan (2024-2026), diharapkan menjadi acuan tiga tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian Visi pembangunan daerah jangka menengah yakni: « NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" pe- Kupang, 2023 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, TTD AMBROSIUS KODO. S.Sos. MM Pembina Utama Muda NIP 197102201995031002 � VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN IX NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR I b TAHUN 2023 6 Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
8. 1.Latar Belakang Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara penyampaiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kaitannya dengan itu, maka dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang tindakan dan kegiatan merupakan serangkaian mendasar yang dibuat rencana untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, demikian juga dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang baru. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana salah satu amanatnya adalah Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Adanya regulasi dan kebijakan dimaksud, menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang disusun ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah:
9. 1.Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
10. 2.Mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
11. 3.Menjadi sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
12. 4.Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
13. 5.Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya. B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Rencana Strategis dilakukan dengan memperhatikan alur Perencanaan Pembangunan, yaitu : 1 . Alur Proses Teknokratis dan Strategis Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.
14. 2.Alur Proses Partisipatif Alur ini merupakan alur bagi ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning events untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.
15. 3.Alur Legislasi dan Politik Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif. Berdasarkan alur di atas, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dimaksud, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan ekstemal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD setiap tahun. C. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1 . 1 berikut ini : Gambar 1.1 Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 8T4 84 r ( c % t , 5 5 t 0 g + 90 t No N N woe Dar Dorian} fer.le rekl bag l r .. op o o < ± ¢ < ow i t , d "w : 1 S ¢ 0 r tt.4 90 --l nu 90 edon - .J ► U No 25Then 204 tenant Stem u Ne. IT than 200 tetg Perencnaan embangan ¢ lenge egr ►
16. 2.Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 sebagai berikut : jQ_
17. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
18. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
19. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
20. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
22. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
23. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
24. 8.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
27. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
29. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Bantuan Keuangan Parpol;
30. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
32. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah;
33. 18.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
34. 19.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. 20.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 2 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
36. 22.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
37. 23.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
38. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
39. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
40. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK);
41. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
42. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
43. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah;
45. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
47. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
48. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. 35.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
50. 36.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Klasifikasi, Validasi Kodefikasi dan dan Inventarisasi NomenklaturPemutakhiran Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. 37.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
52. 38.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
53. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;
54. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
55. 41.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
56. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. 43.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. 44.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
59. 3.Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 sebagai berikut :
60. 1.Adanya tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan daerah.
61. 2.Terkendalinya pencapaian nilai indikator kinerja.
62. 3.Tersedianya alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
63. 4.Tersedianya dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan.
64. 5.Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai dokumen acuan penyusunan Renja.
65. 4.Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat informasi tentang Gambaran Umum Pelayanan Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menjelaskan tentang Togas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; Sumber Daya Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kinerja Pelayanan Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB ini menguraikan tentang tentang Identifikasi Penentuan Isu-Isu Strategis. TUJUAN DAN SASARAN BAB ini berisikan tentang rumusan pemyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB ini berisikan tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 3 (tiga) tahun mendatang. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun ke depan. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB ini menguraikan tentang lndikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai bentuk kornitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. 2023Kupang, Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. 4 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196610291994031007 H GUBERNUR NUS _TENGGARA TIMUR/ ft VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN X NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR lo 6 Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 TAHUN 2023 BABI PENDAHULUAN
66. 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untukjangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang merupakan tugas dari Sadan Kepegawaian Daerah perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hal ini juga perlu dituangkan dalam sebuah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan pada saatnya nanti. Rencana strategis ini untuk terrselenggaranya Pemerintahan yang benar (good government) dan bersih (clean government) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memotivasi timbulnya aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan peningkatan pelayanan yang adil dan merata dengan meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang baik dan berkualitas membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas sebagai pusat keunggulan dan sekaligus sebagai alat daya saing dalam merealisasikan potensi daerah dan mewujudkan good governance dan clean governance. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam setiap organisasi pemerintahan harus memiliki potensi dan kompetensi yang jelas, terukur dan terpercaya. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak dalam setiap organisasi pemerintahan, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara harus merniliki pemahaman yang mendalam tentang status, tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sadan Kepegawaian Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS diantaranya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi kepegawaian nasional. Pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan arus globalisasi telah memaksa dan memicu semua komponen untuk berpikir dengan paradigma baru (perubahan pola pikir/mindset) sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, cerdas dan tuntas. Pola pikir dan perilaku itu harus menjadi semangat bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyusunan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal, menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Muara dari perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun dan secara aplikatif terimplementasi ke dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan berdasarkan azas Otonomi Daerah yang dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas dan sasaran. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: 1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
67. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
68. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
69. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
70. 5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
71. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
72. 7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
73. 8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
74. 9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
75. 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); 1 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
76. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
77. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
78. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 6322);
79. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
80. 16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
81. 17.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
82. 18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
83. 19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
84. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
85. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang / Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
86. 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
87. 24.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
88. 25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
89. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
90. 27.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
91. 28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 1 1 7);
92. 29.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas AR Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
93. 30.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001);
94. 31.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah, Pertama, sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Kepegawaian. Kedua, sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pemerintah. Ketiga, untuk memacu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 3 (tiga) Tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :
a.Memberikan pedoman dan arah bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) Tahun.
b.Memberikan kejelasan terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan.
c.Memberikan tolok ukur secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian tujuan.
d.Memberikan kemudahan sebagai alat komunikasi, informasi, koordinasi perencanaan dan pertanggung jawaban. -------------------------------------- Gambar 1 Bagan Alur Penyusunan Renstra PENYUSuNAN RANKANGAN RENSTRA $PD __J 1.4. Sistematika Penulisan ENrUuAN RAN«CANGAN AH PEN~AP AN RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 -- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Memuat tentang kondisi obyekif pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pertama, tugas, fungsi dan struktur organisasi, kedua, sumber daya, ketiga, kinerja pelayanan dan keempat, tantangan dan peluang pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA K/L Tujuan dan Sasaran Memuat tentang tujuan, sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Strategi dan Arah Kebijakan Memuat tentang strategi dan arah kebijkan dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Memuat tentang indikator kinerja program (outcome), kondisi kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, target capaian setiap tahun selama 3 (tiga) tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPO. Kinerja Penyelanggaran Bidang Urusan Memuat tentang kinerja yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang Penutup BAB ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain berisi penegasan bahwa Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja serta referensi dan penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu dimuat dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahun serta ekspektasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran langsung dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggaran Timur untuk mengukur pencapaian rencana-rencana kerja yang memuat kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya ) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju arah yang lebih baik dalam melaksanakan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan Togas Pokok dan Fungsi kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timuruntuk itu diharapkan semua pihak dapat memahami dan mampu menterjemahkan rencana-rencana strategis dalam RENSTRA ini dan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 4 Kupang, 2023 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD HENDERINA S. LAISKODAT, SP. M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP 197107071997032008 , GUBERNUR NUS TENGGARA TIMUR, /-¥IKTOR BUNGTI ksKODAT LAMPIRAN XI NOMOR TANGGAL lo TAHUN 2023 MARET 2023 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
1. 1.Latar Belakang Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republlik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2024--2026. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya untuk urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Dalam penyusunannya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020- 2024; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
2. 2.Landasan Hukum tentang1992Tahun1. Undang-Undang Nomor 25 Perkoperasian;
3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 5.Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 1 ) ;
7. 6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Secara skematik hubungan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut: Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Transmigrasi Tahun 2020-2024, juga dengan mempertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang sedang berkembang. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. 8.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. 15.Peraturan Presiden Nornor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 135);
16. 16.Peraturan Presiden Nornor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 382);
17. 17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 136);
18. 18.Peraturan Presiden Nornor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. 19.Peraturan Presiden Nornor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Inforrnasi Pernerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1 1 1 4 ) ; 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1447);
21. 22.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nornor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;
22. 23.Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. 26.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
26. 27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. 28.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
28. 29.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
29. 30.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
30. 31.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
31. 32.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
32. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 117);
33. 34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
34. 35.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. 36.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
36. 3.Maksud dan Tujuan
37. 1.Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: 1 . Memudahkan Aparatur Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur serta masyarakat pada umumnya untuk memahami tujuan, sasaran dan arah kebijakan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransrnigrasian selama tiga tahun kedepan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
38. 2.Menyediakan dokumen perencanaan, strategi dan prioritas program tiga tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun.
39. 2.Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah dalam rangka:
40. 1.Menyediakan dokumen rencana pembangunan urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tiga tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dokumen yang berkaitan dengan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransrnigrasian;
41. 2.Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransrnigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun kedepan;
42. 3.Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan visi, misi dan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
43. 4.Sistimatika Penulisan Bab. I. Pendahuluan, memuat tentang La.tar Belakang penulisan serta landasan hukum serta maksud dan tujuan, dan Sistimatika Penulisan Rencana Strategis ini. Bab. II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2024-2026, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Bab.III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kemendes, PDT dan Transrnigrasi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis. Bab. IV. Tujuan dan Sasaran, memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bab. V. Strategi dan Arab Kebijakan mengemukakan tentang rumusan pemyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi. Bab. VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab. VIII. Penutup, memuat kalimat-kalimat penutup. Rencana Strategis Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini selanjutnya akan dijadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja Dinas) dan setiap tahun akan dilakukan Evaluasi dan dimungkinkan untuk dilakukan penyempumaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi dalam mengatasi masalah di bidang Koperasi UKM Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui dan melindungi kita semua. Ku pang, 2023 KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP. MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196805121995032003 H GUBERNUR USA TENGGARA TIMU4 -/{VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XII NOMOR TANGGAL lo TAHUN 2023 Maret 2023 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
44. 1.Latar Belakang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai +5.700 km dan luas laut 200.000 km serta memiliki keanaekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Pasca terjadinya wabah pandemi Covid-19 serta ancaman resesi global tentunya berdampak langsung kepada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu dipertimbangkan dalam penyesuaian target-target pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Untuk mensinergiskan pEDOMAN OIJABARKAN ' DIPERHATIKAN ' ' PEDOMAN PEDOMAN Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 -- 2026 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2024-2026, Renstra Kementerian Pertanian, RZWP3K dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi. Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019 2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Gambar 1.1. Alur Alur Kedudukan RENSTRA SKPD KEDUDUKAN RENSTRA SKPD DINAS PERTANIAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR kebijakan pembangunan pertanian di daerah dan nasional maka RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga disinergiskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sinergitas RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan RPJMD Provinsi NTT dan RENSTRA Kementerian sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1 . 1 . menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NIT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah visi "Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Proses penyusunannya diawali dengan inventarisasi isu strategis dengan metode USG dan analisis SWOT telaahan lingkungan ekstemal, evaluasi lingkungan internal, perumusan strategi dan kebijakan serta penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan
45. 2.Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NIT Tahun 2024-2026 mengacu pada :
46. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
47. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
48. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
49. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
50. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
51. 6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
52. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
53. 8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
54. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
55. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Penyelenggaraan Togas Pembantuan; 1 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 202019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
56. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
57. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
58. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
59. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
60. 16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naisonal (RPJMN) Tahun 2020 -- 2024; tentang
61. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
62. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
63. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
64. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
65. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan;
66. 23.Peraturan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
67. 24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 1 0 - 2030;
68. 25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
69. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
70. 27.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001).
71. 4.Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah:
72. 1.Memberikan arah dan pedoman/acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di NTT. DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
73. 8.Peraturan Menteri Pertanian RI No.107 Tahun 2014 Tentang Pengawasaan Pestisida;
74. 9.Peraturan Menteri Pertanian RI Tahun 2020 Tentang Harga Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
75. 10.Peraturan Menteri Pertanian RI No.35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. 15/M-Nomor
76. 3.Aturan Terkait Sektor Pertanian dan Pangan
77. 1.Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian;
78. 2.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
79. 3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahanatas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
80. 4.Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
81. 5.Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
82. 6.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Pertanian Bekelanjutan;
83. 7.Peraturan Menteri Perdagangan
84. 2.Mewujudkan pernbangunan yang terpadu, sinergis, harrnonis dan berkesinambungan.
85. 3.Secara operasional akan rnenjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga secara sisternatis akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam penjabaran program pernbangunan pertanian dan ketahanan pangan baik di tingkat provinsi rnaupun Kabupaten/ Kota di NTT setiap tahun selama tahun 2024-2026. Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagai berikut :
86. 1.Menjabarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024 2026 ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Dinas.
87. 2.Merurnuskan langkah - langkah teknis program dan kegiatan Dinas serta pendanaan untuk Tahun 2024-2026.
88. 3.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pirnpinan perangkat daerah dalarn rnelaksanakan pernbangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rnelaksanakan visi, rnisi dan program kepala daerah.
89. 4.Mewujudkan perencanaan pernbangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pernbangunan nasional dan rnenjarnin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
90. 5.Sistematika Penulisan Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mencakup 8 (delapan) bab dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, gambaran pelayanan dinas, isu - isu strategis, visi, rnisi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, rencana program serta kegiatan pernbangunan pertanian, indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT serta kesimpulan. Masing-masing bab sebagairnana dirurnuskan sebagai berikut: Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam 5 (lima) Tahun mendatang. Beisi tentang indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Tlmur. Dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan bagi Pembangunan Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten / Kota se NTT. Dengan demikian kinerja lembaga dinas dapat terukur dan diharapkan dampaknya akan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Demikian RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 disajikan untuk dipergunakan selanjutnya. 2? Kupang, 2023 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TTD LECKY FREDERICH KOLI, S.TP PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196402101986031029 M GUBERNUR N A TENGGARA TIMUR/ � VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR /O TAHUN 2023 TANGGAL % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
91. 1.Latar Belakang Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD) untuk jangka waktu 20 {dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) untuk jangka waktu 5 {lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD) untuk jangka waktu 1 {satu) tahun. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menegah Daerah {RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2024-2026 maka disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, fungsi perangkat daerah. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 2024-2026 ini akan menjadi acuan dan tolok ukur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra DP3A Tahun 2024-2026 ini akan memuat permasalahan dan isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan untuk tahun 2024-2026 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT. Penyusunan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 ini juga mengacu pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPPA nomor 2 tahun 2020. Renstra Strategis DP3A Tahun 2024-2026 ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Penyusunan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, analisis isu strategis serta koordinasi internal dan external untuk selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 Alur Penyusunan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 sebagai berikut:
92. 2.Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
93. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
94. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
95. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
96. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
97. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
98. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
99. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
100. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pem bentukan Peraturan Perundang Undangan;
101. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
102. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
103. 12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
104. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
105. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
106. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
107. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
108. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
109. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
110. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
111. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 2 1. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
112. 22.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
113. 23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
114. 24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
115. 25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
116. 26.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
117. 27.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
118. 28.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
119. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
120. 30.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
121. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
122. 32.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
123. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
124. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
125. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
126. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
127. 37.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
128. 38.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
129. 39.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
130. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
131. 41.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
132. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
133. 43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 ten tang Peru bahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 117);
134. 44.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
135. 45.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan;
136. 46.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
137. 47.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
138. 48.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender;
139. 49.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
140. 50.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
141. 51.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT; Pengarusutamaan NomorTimur
142. 52.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
143. 53.Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Togas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi NTT;
144. 54.Keputusan Gubemur Nusa Tenggara 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur;
145. 55.Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 345/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
146. 56.Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/KEP /HK/2020 tentang Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
147. 57.Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 238/KEP/HK/2022 tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024;
148. 58.Surat Edaran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.260/DP3A/2022 tentang Pelaksanaan pendampingan calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting;
149. 59.Surat Edaran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 807 /01/DP3A5.1/VI/2022 tentang Percepatan pemenuhan hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi NTT.
150. 3.Maksud dan Tujuan Ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 adalah: 1 . Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2024- 2026 adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPO 2024-2026.
151. 2.Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT adalah: • Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Menjabarkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah mulai 2024-2026 • Menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024-2026 • Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT • Menjadi acuan penyusunan kerja sama, kolaborasi bagi mitra yang bekerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
152. 4.Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pelaksanaan program kegiatan di tahun 2024-2026 memerlukan strategi kolaborasi mitra dan menyesuaikan kebutuhan dan situasi. Adanya inovasi, beradaptasi di era digitalisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor merupakan kunci dalam implementasi program kegiatan kedepan untuk tercapainya indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. De KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD drg. IIEN ADRIANY, M.KES Pembina Utama Muda NIP.197108182000032007 SA TENGGARA TIMU4MGUBERNUR svmroR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TANGGAL l o TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 Sejalan dengan itu sesuai Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.050/04/Bappelitbangda/2023 tenang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi NTT Tahun 2024- 2026 beserta lampirannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 sesuai Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi NTT Tahun 2024 2026. Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai leading sector yang merniliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi bagi terwujudnya peningkatan kesejehateraan masyarakat. Sejalan dengan itu, dengan adanya berbagai perubahan kebijakan di Tingkat Nasional dan daerah terkait urusan penanaman modal, diantaranya UU Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko,dengan aturan turunan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta perubahan struktur kelembagaan DPMPTSP amanat Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mana terjadi perubahan dari jabatan struktural ke fungsonal dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi global (ancaman resesi ekonomi) dan paskah wabah Pandemi Covid-19 yang dampaknya masih terasa sampai saat ini. Sehingga perlu disusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 - 2026 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 dengan memperhatikan berbagai kebijakan, isu strategis Nasional dan isu strategis serta pemasalahan daerah terkait optimalisasi pelaksanaan dan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko System Online Single Sumission Risk Based Approach (OSS RBA) yang dirasakan masih belum optimal. Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026, Urusan Penanaman Modal mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yaitu Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial, dengan Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana pada Gambar
153. 1.1 berikut ini. Gambar 1 . 1 Keterkaitan Renstra dan Rencana Pemangunan Daerah Hubungan keterkaitan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan RPJMD, Renstra BKPM RI, Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota dan RTRW, adalah : 1) Renstra disusun mengacu pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 dengan berbagai perubahan baik pada tujuan, sasaran, kebijakan, program serta indikator kinerja yang berhubungan dengan Urusan Penanaman Modal ; 2) Selain itu Renstra Perangkat Daerah disusun memperhatikan kebijakan nasional dalam Renstra BKPM RI berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3) Renstra yang disusun harus mempedomani RTRW Nasional dan Provinsi dalam mengarahkan lokasi dan sasaran pelaksanaan kegiatan; 4) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota disusun memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT serta Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Pengelolaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat didalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi NTT. 1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai berikut: 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
154. 2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
155. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
156. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
157. 5.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
158. 6.Undang - Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
159. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
160. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eiektronik;
161. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
162. 10.Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah; 12 Tahun 2019 tentang 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
163. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
164. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
165. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
166. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
167. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
168. 17.Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
169. 18.Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
170. 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
171. 20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru; 2 1 . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
172. 22.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
173. 23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
174. 24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 2037;
175. 25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
176. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
177. 27.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
178. 28.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
179. 3.Maksud dan Tujuan
180. 1.Maksud Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut: 1 . Melakukan penyelarasan dengan berbagai perubahan kebijakan, pembangunan nasional dan daerah serta kondisi pandemi Covid 19 ;
181. 2.Untuk memberikan arah yang lebih operasional, realistis, dan partisipatif serta terpadu dengan kebijakan Penanaman Modal Nasional dan daerah sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan tercapai dengan baik;
182. 3.Memacu perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan terutama pada peningkatan invetasi daerah dengan;
183. 4.Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan perijinan investasi serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.
184. 2.Tujuan Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut:
185. 1.Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas daerah dalam Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi NTT Tahun 2024 - 2025 ;
186. 2.Sebagai pedoman dan acuan seluruh unit kerja dan jajaran DPMPTSP dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan;
187. 3.Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi perangkat daerah serta unit kerja dan jajarannya.
188. 4.Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan. BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan. SUBKEGIATAN DANBAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). p? Kupang, 2023 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD SEMUEL HALUNDAKA, S.IP, M.Si Pembina Tingkat I NIP 196602261999031002 , GUBERNUR NUS TENGGARA TIMUR; f., VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XV NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR le TAHUN 2023 6 MARET 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 B AB I PENDAHULUAN
189. 1.Latar Belakang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai +5.700 km dan luas laut ±200.000 km serta memiliki keanaekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasca terjadinya wabah pandemi Covid-19 serta ancaman resesi global tentunya berdampak langsung kepada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu di[ertimbangkan dalam penyesuaian target-target pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 2 4 - 2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu sesuai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala internasional, nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi serta kebijakan strategis dalam meningkatkan kinerja institusi. Renstra berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai roadmap atas semua usulan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Roadmap berfungsi sebagai justifikasi apakah kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah menyimpang jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah. Rest "whom_genja s Pedoman k u mo-J oaf wN e4em ow $. a £eomg, f±res t �--::::- _,"" .... RKPO - RAPBD- APBO t, oat t t Pedoman Pedova p rp RenstraR en i e. , ' R i n i a n DAN NTE SKPD SKPD AP8D Pemerintah Pemerintah Daerah Deerask.an melalut Musrenbanq :aa .Nr!APBN UUSPPN ■ UU Keuangan Negara Gambar 1 . 1 Kedudukan Renstra Dengan Dokumen Rencana Lainnya Keterkaitan RPO Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) - sebagaimana Gambar 1.2. TUJUAN PEMBANGUNAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKE LANJUTAN RTRW NASIONAL • • d I RPJPN .- • RP)MN RENCANA TATA RUANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA AWASAN PERBATASAN TENGGARA NEGARA DI PROVINSI NTT de RPJPD . RPO + RTRW PROVINSI t RZWP3K Gambar 1.2 Hubungan RPO dengan Ookumen RTRW dan RZWP3K Renstra Oinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 - 2026 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, RZWP3K dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang Baling melengkapi. Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019- 2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 - 2025, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah visi Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Proses penyusunannya diawali dengan inventarisasi isu strategis dengan metode USG dan analisis SWOT telaahan lingkungan eksternal, evaluasi lingkungan internal, perumusan strategi dan kebijakan serta penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
190. 2.Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disusun berlandaskan:
191. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
192. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
193. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
194. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
195. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
196. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
197. 7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
198. 8.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
199. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
200. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
201. 12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
202. 13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
203. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
204. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
205. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
206. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
207. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
208. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
209. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
210. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
211. 23.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
212. 24.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
213. 25.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
214. 26.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
215. 27.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
216. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
217. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
218. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
219. 31.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024;
220. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
221. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
222. 34.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
223. 35.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
224. 36.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan;
225. 37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
226. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
227. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
228. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peru bahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
229. 41.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
230. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 ) ;
231. 43.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 3 Maksud dan Tujuan 1 . Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2024-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026
232. 2.Tujuan
a.Merumuskan strategi dan arah pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2024 -2026 sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam RPJPD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2005 - 2025;
b.Merumuskan program dan kegiatan strategis pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tahun 2024-2026 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya.
c.Sebagai pedoman dalam mewujudkan kondisi pembangunan kelautan dan perikanan yang diharapkan hingga tahun 2026.
1. 4.Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 terdiri dari 8 Bab sebagaimana di bawah. Pada sub bab landasan hukum memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang menajdi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Pada sub bab maksud dan tujuan Renstra memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra dan susunan garis besar isi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Rencana Strategis Oinas Kelautan dan Perikanan merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Oinas Kelautan dan Perikanan. Oalam 3 (tiga) tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalankan 5 (lima) Program dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Program (outcome). Renstra Perubahan Oinas Kelautan dan Perikanan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala setiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan. Oemikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Oinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 agar menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempumaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. z Ku pang, 2023 Pit. KEPALA OINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD STEFANIA T. BORO, S.Pi, MM Pembina Tingkat I NIP 197307141998032011 � GUBERNUR NU TENGGARA TIMUR, � VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XVI NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /e TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005 2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan Pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2024-2026 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pada masa kepemimpinan pj. Kepala Daerah terpilih. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur. Rencana Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalamjangka waktu tiga tahun ke depan. Keterkaitan antar dokumen regulasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1 . 1 . Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pemerintah Daerah emerintah Pusat 5jj~ w""'s PN Dierasikan melalui Musrenbanq ' • I I • pedomanRenst "edomn genja Kt g i d RPJPN @9mag pJMN RKP oad oaow$ %..... RPJ� 7 "'°"" ...+ RKPD i+-,,,_...__,_..,,+ RAPBD.,_. APBD t, t t t o eAu rPedoman la~, pKA DAN NrE Renstra enja Rincian SKPD SKPD APBD UUSPPN UU Keuangan Negara
2. 2.LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu dan memperhatikan dasar hukum:
3. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. 4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
7. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
10. 8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. 9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
12. 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
13. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
14. 13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
15. 14.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. 15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
17. 16.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
19. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. 19.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
26. 26.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
27. 27.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. 28.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. 29.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
30. 30.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. 37.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. 38.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023;
38. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
39. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030; 4 1 . Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
40. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
41. 43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. 44.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
43. 45.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah;
44. 46.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
45. 47.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001).
46. 48.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
47. 3.MAKSUD DAN TUJUAN
48. 1.Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024-2026 adalah:
a.Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif yang sudah disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD);
b.Merumuskan kembali strategi dalam pencapaian indikator Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
1. 2.Tujuan Berdasarkan pertimbangan di atas maka Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan:
a.Sebagai tolok ukur penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; Pemerintahan,
b.Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dan pihak lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
c.Menjadi pedoman Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnnya;
d.Menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bagi pemerintah kabupaten/kota;
e.Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
f.Memberikan gambaran umum tentang kondisi kekinian bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup regional dan nasional.
1. 4.SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dirumuskan sebagai berikut : Implementasi dari Renstra ini juga menuntut adanya koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kemitraan agar mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pentingnya koordinasi ini juga harus dipahami dari sisi bagaimana menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, dalam kondisi dimana kemampuan keuangan daerah relatif terbatas diperlukan kesadaran untuk menempatkan prioritas pembangunan pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung dan kuat bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial. 2023Kupang, Untuk itu, semua stakeholders dalam pembangunan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi ini diharapkan untuk mampu memahami substansi Renstra ini secara0 menyeluruh sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan tahunan selama periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 untuk mencapai sasaran meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian. Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2026. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan. $- KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Dr. ZET LIBING, M.Si Pembina Utama Muda NIP 196807131989031009 ,GUBERNUR NU�Ji;GGARA TIMUR/ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XVII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (0 TAHUN 2023 l Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
2. 1.Latar Belakang Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional Tahun 2020-2024, diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Daging, susu dan telur merupakan bahan pangan yang dihasilkan oleh hewan ternak sebagai sumber energy dan protein dan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan dan intelejensia masyarakat. Ketersediaan daging sebagai bahan pangan utama sumber protein hewani tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Daging sapi/kerbau sebagai komoditi pangan strategis asal ternak merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan nasional, untuk itu menjadi tantangan bagi masyarakat peternakan untuk membuktikan kemampuannya menyediakan pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas yang baik serta berkesinambungan. Langkah operasional peningkatan produksi daging nasional yang diemban oleh Kementerian Pertanian saat ini adalah : 1) peningkatan produktivitas ternak sapi lokal; 2) pengembangan pakan ternak; 3) penyediaan bibit sapi/kerbau; 4) kesehatan hewan; 5) kesmavet, pasca panen dan pemasaran; dan (6) regulasi pemerintah. Pembangunan ekonomi daerah NIT terus digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, ditinjau dari aspek demografi pada tahun 2022 penduduk NIT dari basil proyeksi interim Sensus Penduduk 2020 berjumlah 5.466.285 jiwa (BPS Provinsi NTT). Sumbangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB NIT atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 11.291.130.000.000,- atau 10,18% terhadap total PDRB NIT, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,04% (BPS Prov.NTT, 2022). Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Capaian pelaksanaan pembangunan peternakan periode 2018 -- 2023 secara akumulasi integratif, ditunjukkan dengan indikator-indikator makro antara lain dari (a) nilai tukar petani (peternak); (b) produksi dan produktivitas; (c) pendapatan per kapita; (d) konsumsi / pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan; (e) manfaat nilai pendapatan regional jumlah pengeluaran / antar pulau dan Pendapatan Asli Daerah. (f) Peternakan berperan sangat penting dalam perekonomian wilayah NTT maupun perekonomian keluarga tani, khususnya petani miskin di pedesaan. Dari sekitar 80% rumah tangga petani yang dominan tinggal di pedesaan hampir seluruhnya memelihara ternak dan secara langsung ataupun tidak langsung bergantung pada usaha peternakan sebagai sumber uang tunai dan sumber protein hewani keluarga maupun untuk urusan sosial. Pembangunan sub sektor peternakan di NTT sampai saat ini mencakup dua peran utama, yakni: 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak. Produksi ternak di NTT, baik produksi per satuan ternak maupun produksi per satuan usaha, per satuan luas serta per satuan waktu, belum mencapai tingkat yang optimal. Selain itu peranan dari produksi yang telah dihasilkan itu secara keseluruhan belum berfungsi optimal sebagai pembentuk kesejahteraan keluarga peternak secara stabil dan nyata baik dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek gizi makanan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Peternakan Provinsi NTT wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan strategis 3 tahunan (Tahun 2024- 2026) yang berisikan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja, rencana indikatif pendanaan dan unit kerja pelaksana. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dokumen ini berfungsi sebagai pengarah dan pedoman bagi manajemen operasional seluruh jajaran aparat di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan daerah NTT periode tahun 2024 hingga 2026. Dalam penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Selain itu juga telah memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta disinergiskan dengan renstra kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode waktu yang relevan. Dalam implementasinya, Renstra ini memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi NTI yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.
3. 2.Landasan Hukum Landasan hukum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan;
10. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
12. 10.Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 1 1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. 12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. 13.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 2 1 . Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. 22.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. 23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. 24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. 25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
28. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. 32.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
32. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
33. 34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
34. 35.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
35. 36.Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan;
36. 37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
37. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
38. 39.Peraturan Gubemur NTT No. 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Petemakan Provinsi NTT;
39. 40.Peraturan Gubemur NTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran XI dan Lampiran XXX Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Togas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.
40. 41.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
41. 3.Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 202-2026 adalah :
42. 1.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh pemangku kepentingan terkait;
43. 2.Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program kegiatan;
44. 3.Landasan operasional bagi mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 yaitu peningkatan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar, peningkatan presentase jumlah ternak yang sehat, peningkatan daging dan protein asal ternak dan peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar. Selanjutnya, tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah : 1 . Menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban tujuan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 2.Menetapkan program dan kegiatan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi wilayah;
46. 3.Menyediakan landasan penilaian dan tolok ukur kinerja organisasi pada akhir periode rencana kinerja.
47. 4.Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT 2024-2026 sebagai berikut : Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 ini sangat bergantung pada kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas serta konsistensi dan komitmen pimpinan PD dan seluruh aparatur pelaksana hingga tingkat lapangan. Selain itu bergantung juga pada fasilitasi dan dukungan dari pemerintah dawrah, Lembaga legislative, Lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, Lembaga/ organisasi mitra, asosiasi kelompok usaha bidang peternakan maupun masyarakat peternak. Rencana Strategis ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama kemitraan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pencapaian misi/tujuan pembangunan peternakan daerah NTT. Perencanaan yang ada harus diikuti oleh pelaksanaan dan evaluasi yang baik pula agar dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan rencana di masa depan. Sebaik apa pun rencana yang telah dibuat, apabila tidak didukung oleh kebersamaan dan partsisipasi aktif semua pihak terkait, maka akan sia-sia dan tidak dapat memberi nilai tambah yang berarti. Oleh karena itu, bagi semua stakeholders pembangunan peternakan diharapkan dapat memberi kontribusi sesuai kemampuan, kedudukan dan kewenangan masing-masing, dalam kerangka tata Kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan peternakan di daerah NTT. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Terima kasih. Kupang, 2023 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD JOHANNA E. LISAPALY, SH, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196401101989032015 M GUBERNUR NUS TENGGARA TIMU+ % � VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XVIII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /o TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
48. 1.Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini menggariskan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Renstra, merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena masa jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, maka penyusunan Renstra ini mengacu pada Dokumen Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Dengan demikian, Renstra menguraikan tujuan, sasaran dan program urusan tahun 2018-2023 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Renstra menyajikan agenda utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta menjadi bagian dari program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Renstra yang dilakukan, disebabkan oleh adanya perubahan aturan dari pusat, yaitu lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Proses penyusunan Renstra Perubahan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPO Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1 . 1 . Gambar 1 . 1 Keterkaitan dan tahapan Penyusunan Renstra SKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 • Dalam rangka meningkatkan sinergitas penyusunan perencanaan pembangunan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunannya juga memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian R1 dan Kementerian Perdagangan RI. Demi tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan tujuan, arah dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan di dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Untuk mencapai tujuan diperlukan suatu strategi, kebijakan program dan kegiatan, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, program lintas OPD dan program lintas wilayah.
49. 2.Landasan Hukum
50. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
51. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
52. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
53. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
54. 5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
55. 6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
56. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
57. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
58. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
59. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
60. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
61. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
62. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
63. 15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 2024;
64. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
65. 17.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan;
66. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
67. 19.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian;
68. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah;
69. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
70. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
71. 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masajabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023;
72. 24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
73. 25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
74. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
75. 27.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
76. 28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 ) ;
77. 29.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
78. 30.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
79. 3.Maksud dan Tujuan
80. 1.Maksud Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara operasional yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi NTT Tahun 2024-2026, Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
81. 2.Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT ini adalah sebagai berikut:
a.Merumuskan gambaran umum dan kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
b.Menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2024-2026;
c.Menetapkan berbagai kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target kinerja serta bentuk pelayanan kepada masyarakat;
d.Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
e.Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
f.Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.
1. 4.Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: dari Renstra Provinsi NTT Dinas secara BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan visi, misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penentuan isu-isu strategis; BABVIII PENUTUP 2023Kupang, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program Tahun 2024-2026 disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya ditangani, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 3 (tiga) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026. Dalam penyusunan Renstra ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri dan perdagangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2026. A KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Drs. Ec. MUHAMAD NASIR ABDULLAH, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19631016199203 1005 GUBERNUR N A TENGGARA TIMUR; vmToR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TANGGAL lo TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
2. 1.Latar Belakang Rencana Strategis (Penstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Otonomi Baru, maka perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka perangkat daerah juga harus memulai melakukan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024-2026 yang memperhatikan tupoksi tiap perangkat daerah. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa TenggaraTimur berkewajiban menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang bersifat indikatif. Renstra dimaksud disusun sebagai langkah untuk melaksanakan Rencana Pembangunan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam penyusunannya perlu dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksernal dengan memperhitungkan kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), peluang ( opportunitie) dan tantangan (threat). Analisis lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan landasan pedoman bagi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi dan program, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Renstra Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan dan perpustakaan
3. 2.Dasar Hukum Penyusunan
4. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 p9 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
6. 12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Iembaran Negara Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. 13.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 15.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksananaan Serah Simpan Karya Rekam dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita/Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
13. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66670;
17. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. 28.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. 29.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. 30.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 3 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. 32.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
27. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. 38.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 132 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
31. 39.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
32. 40.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. 41.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
34. 42.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
35. 43.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pemerintah Daerah;
36. 44.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
37. 45.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pengawasan Kearsipan;
38. 46.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
39. 47.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
40. 48.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
41. 49.Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
42. 50.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
43. 51.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
44. 52.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 53.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001).
46. 54.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
47. 55.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
48. 3.Maksud dan Tujuan
49. 1.Maksud Maksud Penyusunan Rencana StrategisDinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 sebagai berikut :
a.Mendukung keberhasilan Program Penjabat Gubemur selama tiga tahun ke depan;
b.Memberikan arah dan pedoman pembangunan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tiga tahun ke depan;
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama tiga tahun mendatang;
d.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan pada Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
1. 2.Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini bertujuan:
2. 1.Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kurun waktu 2024-2026;
3. 2.Sinkronisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan strategi dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026;
4. 3.Menyediakan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. 4.Bahanevaluasi perencanaan tugas-tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berikutnya.
6. 4.Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut : Berisi tujuan dan sasarankan jangka menengah dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan berpedoman pada RPDProvinsi NTT 2024-2026. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berisi strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan berpedoman pada RPDProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 1 . Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi 2024-2026 sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
7. 2.Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Renstraperubahan yang berpedoman pada kewenangan sesuai sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
8. 3.Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 2024-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. 4.Kesimpulan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perpustakaan, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas). Dalam pelaksanaannya sangat di pengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelakasanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT maka dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini menjadi acuan kerja, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Kupang, 2023 KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Drs. KANISIUS H. M. MAU, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP 197101241990031001 ,GUBERNUR NU�ARA TIMU4 vmToR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XX NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Jo TAHUN 2023 Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 B AB I PENDAHULUAN
10. 1.LATAR BELAKANG Tahun 2004 tentang Sistem dan Undang-Undang Nomor 23Perencanaan Pembangunan Nasional kedalam program utama penyelenggaraan pemerintah pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Perencanaan strategis adalah proses yang terus menerus dari pembuatan suatu program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan yang bijak tentang masa depan dalam menghadapi pembangunan daerah. Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang diinginkan dan men uangkan feed back secara sistematis dan pelaksanaan Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang masa jabatan kepemimpinan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dapat menyusunan RKPD Provinsi Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NIT terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesu ai Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun
11. 2022.Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur secara keseluruhan dan memberi manfaat pertumbuhan ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi penyelenggaraan infrastruktur. Manfaat ekonomi pada tahap konstruksi terlihat dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan dalam bidang infrastruktur. RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Togas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen Rencana Strategis ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT dapat mendukung perwujudan visi dan misi Provinsi NTT. Pada proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan dengan tahapan sebagai berikut:
12. 1.persiapan penyusunan;
13. 2.penyusunan rancangan awal;
14. 3.penyusunanrancangan
15. 4.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
16. 5.perumusan rancangan akhir; dan
17. 6.penetapan.
18. 2.LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: & 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
19. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
20. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
21. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
22. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
23. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. 9.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Inforrnasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
27. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Rencana (Lembaran Negara Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 1 1 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
28. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
29. 13.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
30. 14.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
31. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
32. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
34. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
36. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
37. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
38. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
39. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
40. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
41. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
42. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
43. 28.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
44. 29.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
45. 30.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 3 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
46. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
47. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
48. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
49. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
50. 36.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
51. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
52. 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
53. 39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
54. 40.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. 41.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
56. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
57. 43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
58. 44.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 16 ) ;
59. 45.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata (Berita Negara Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001).
60. 46.Peratu ran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2037;
61. 47.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 );
62. 48.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 11 6 ) ;
63. 49.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
64. 3.MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Maksud penyusunanan Renstra Dinas Pekerjaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Umum dan 2024-2026 dilakukan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk tiga tahunan yang didalamnya digambarkan kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada RPO. dilakukan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk tiga tahunan yang didalamnya digambarkan kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada RPD. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:
65. 1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam mendukung Visi dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
66. 2.Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur dan menjadi instrumen penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
67. 3.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun
68. 4.SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyajian pad dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini diuraikan dalam 8 (delapan) Bab, yaitu: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:
69. 1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam mendukung Visi dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
70. 2.Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur dan menjadi instrumen penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
71. 3.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun
72. 4.SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyajian pad dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini diuraikan dalam 8 (delapan) Bab, yaitu: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya untuk kurun waktu 2024-2026 dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-2026 agar dapat menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. A- Kupang, 2023 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Ir. MAKSI Y.E NENABU, MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196803261997031005 � GUBERNUR N\.;:::ARA TIMUR( I VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT ,----------------------------- --- - - LAMPIRAN XXXI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR /O TAHUN 2023 TANGGAL 6 Maret 2023 '· RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 Sejalan dengan itu, Pemerintah Pusat telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untukjangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan ketentuan dan alasan sebagaimana disebutkan di atas maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2024-2026 dan dokumen lainnya. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan yang penting, karena dalam 3 (tiga) tahun kedepan Inspektorat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah adalah:
73. 1.Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama Tahun 2024-2026.
74. 2.Dasar penilaian kinerja Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
75. 3.Menjadi acuan penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Renstra Inspektorat Daerah dipakai sebagai bahan evaluasi yang penting agar arah pembangunan dapat berjalan lebih sistematis, komprehensif dan tepat fokus akan masalah-masalah yang mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di lnspektorat Daerah Provinsi NTT untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mengawal program unggulan kepala daerah. Untuk mewujudkan hal-hal seperti yang disebutkan maka perlu didukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang selanjutnya diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut: 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang I 4< Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
76. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
77. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
78. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
79. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
80. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
81. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
82. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
83. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan;
84. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; 1 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
85. 12.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
86. 13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
87. 14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
88. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
89. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
90. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
91. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
92. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
93. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
94. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
95. 23.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
96. 24.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
97. 25.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
98. 26.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
99. 27.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
100. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
101. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
102. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
103. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
104. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
105. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);
106. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
107. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
108. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
109. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
110. 38.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
111. 39.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
112. 40.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7 /2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
113. 41.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
114. 42.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
115. 43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
116. 44.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
117. 45.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 2037;
118. 46.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 117);
119. 47.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Review Laporan Keuangan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 157 Seri E Nomor 130);
120. 48.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131).
121. 49.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.;
122. 50.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. --- - - - - - - - - -- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi NTT ini adalah :
123. 1.Tersedianya dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sesuai Togas Pokok dan Fungsi;
124. 2.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja lnspektorat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2024-2026;
125. 3.Memberikan arah dan pedoman bagi Inspektur dan Jajaran lnspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi NTT ini adalah :
126. 1.Tersedianya suatu dokumen strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, sebagai informasi perencanaan arah kebijakan, sebagai arah pedoman pengendalian, pembuatan rencana strategis di lnspektorat Daerah;
127. 2.Untuk menjabarkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
128. 3.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyajian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2024--2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yaitu sebagai berikut: Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Program pengawasan internal dan pendampingan sebagai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT menjadi hal yang sangat krusial sehingga harus mendapat dukungan sepenuhnya dari Pimpinan Daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan sebagai tantangan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pencapaian Kapabilitas APIP pada level 3 merupakan tonggak awal dalam memperbaiki peran dan layanan sehingga APIP tidak hanya complient audit tapi juga melakukan jasa konsultansi dan performance audit (audit kinerja) terhadap program prioritas pemerintah. Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu berkomitmen dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang benar sebagai upaya menjamin keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yang merupakan dukungan dalam mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ¥ Kupang, 2023 Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD STEFANUS FANU HALLA, ST, MM PEMBlNA TINGKAT 1 NIP 197301052000121004 �GUBERNUR �ARATIMU./ /l VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXXII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /o TAHUN 2023 6 Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
129. 1.Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara berjangka (Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembanguanan Menengah Daerah/RPJMD dan Rencanan Kerja Pembangunan Daerah/RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu Tahunan sebagai implementasi dari Rencana Strategis). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal Perangkat Daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayananan Pemerintahan Daerah.Kualitas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan,tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam menerjemahkan visi, misi dan program Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD 2005 2025 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ada 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni 1). Permasalahan apa yang yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam 3 (tiga) Tahun mendatang; 2). Bagaimana mencapainya; 3). Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) melibatkan semua potensi yang ada di lingkungan Satuan Palisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam proses penyusunan tetap mengacu pada urusan wajib Pelayanan Dasar yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang sebagai aparatur penegakan peraturan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam proses penyusunan diperlukan ketajamanan untuk menentukan indikator kinerja serta memperioritaskan kegiatan yang berdampak pada Standar Pelayanan Minimal. Hasil -hasil yang diperoleh disusun sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Tujuan akhir pembangunan NTT sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025 adalah mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti kemiskinan, Stunting dan indeks pembangunan manusia, masih menempatkan Nusa Tenggara Timur dibawah rata-rata capaian secara nasional. Karena itu, dalam pembangunan lima Tahunan periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dinyatakan bahwa harus diupayakan adanya akselerasi/lompatan besar (great leap) agar terjadi perubahan atas kemajuan yang signifikan. Inilah sebabnya dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 terdapat beberapa target makro pembangunan Nusa Tenggara Timur tetap dipertahankan dan beberapa indikator makro pembangunan yang lain mengalami koreksian dan disesuaikan dengan target-target makro pembangunanyang di tuangkan dalam indikator kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026 Rencana Pembangunan Daerah 2024 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT.Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 merupakan pedoman dalarn penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan mayarakat. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Terkait dengan pasal diatas dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan waiib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal." Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa:
a.Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi mencakup, jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada) di Provinsi;
b.Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:
1. 1.Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
2. 2.Standar sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
3. 3.Standar peningkapan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
4. 4.Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada). Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan Perintah Undang-undang melaksanakan tugas,fungsi dan wewenangnya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui: a). Perencanaan; b). Pencegahan; c). Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada ).; d). Perlindungan; e). Pembinaan; dan f). Monitoring dan Evaluasi. Adapun pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pendanaan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar perlu disusun perencanaan strategis untuk lima Tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang terintegral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
5. 2.Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
6. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaaan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4287);
7. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Tahun Nasional (Lembaran Negara 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104,Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82,Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. 8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104,Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
15. 10.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
16. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana dengan Peraturan Pemerinyah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penagwasan Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
20. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. 18.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
23. 19.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
24. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 20 I 7 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 2 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. 22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nsional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
28. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratiran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); �-------------------------------------- ---- --
30. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Satandar Pelayanan Minimal
32. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Verifikasi dan validasi dan nomenklatur pemuktahiran perencanaanklasifikasi,kodefikasi pembangunan keuangan Daerah:
33. 30.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
34. 31.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 Ten tang Remcana Tata Ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur rahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
35. 32.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
36. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0 117);
37. 34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
38. 35.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Berita acara daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001;
39. 4.Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:
40. 36.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pravinsi Nusa Tenggara Timur;
41. 37.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
42. 3.Maksud Dan Tujuan
43. 1.Maksud Menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Pravinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (Tiga) Tahun dan sebagai dasar perencanaan Tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.
44. 2.Tujuan
a.Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian kegiatan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
b.Mensinergikan rencana kegiatan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari pusat hingga Provinsi/Kabupaten dan Kota.
c.Merumuskan rencana program/kegiatan selama 3 (Tahun) Tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Startegis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) Satuan Polisi Pamong Praja Pravinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut: BAB Strategi dan Arab Kebijakan BAB ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2024-2026. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan. Adapun prosesnya penyusunan mengacu pada indikator kinerja utama dan capaian kinerja bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan ha! tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :
1. 1.Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
2. 2.Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan pedoman bagi komponen Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. 3.Seluruh komponen di lingkungan atuan Polisi Pamong Praja terutama bidang dan sekretariat diwajibkan untuk menjabarkan RRencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja 2024 2026 kedalam Rencana kerja bidangnya masing-masing.
4. 4.Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip prinsip kepemerintahan yang baik dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
5. 5.Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu tiga Tahun ke depan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur. Dalam Penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan para pejabat Struktural yang ada guna mendapat informasi terkait hasil yang dicapai pada Tahun sebelumnya dan rencana serta target yang akan dicapai untuk 3(tiga) Tahun kedepan. Dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang baik dan efektif, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) sehingga akan membantu menciptakan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat memberi bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, atas nama seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Praja Wibawa! b- Kupang, 2023 KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Ir. CORNELIS WADU, M.SI Pembina Utama Muda NIP 196505141997031006 �GUBERNUR N\�ARA TIMUR/ f VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXXIII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR [o TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
6. 1.Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bemegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 1 1 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoiman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun ekstemal dan ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdsapat 6 (enam) tahapan yakni: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan U Ne 172003 t% ungain Negara pemerintahan negara. -- - -- -- - - fedora Pedone Renstra KL Renja KL RKA KL Runcian APBN I ! I l fetonon �-- ·-· RPJM RK RAPBN Nasional 0or E 1-,........,_.,.,._"""" '; RP.JM Dicu RP.JMD Debark fedoeno ovinst Kab/Kota RAPBD APBD - - I I i t RKA SKPD Rincian APBD Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa RPJMD sebagai pedoman penyusunan RENSTRA PD dan dijabarkan kedalam RKPD untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dimana masing-masing PD menyiapkan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dan selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam satu Tahun Anggaran.
7. 2.Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, berpedoman pada : 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
9. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6801);
14. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara republik indonesia Nomor 6841);
15. 9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1 . Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
17. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. 19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. 20.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
27. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan �------- --- - - Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. 26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. 27.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
32. 28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
33. 29.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
34. 30.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun (Lembaran daerah Provinsi nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 noor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
35. 31.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 ) ;
36. 32.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
37. 33.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001);
38. 34.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut:
39. 1.Sebagai arah pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024 - 2026;
40. 2.Menjadi Acuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
41. 3.Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. 4.Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi;
43. 5.Memberikan gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur yang memberikan pelayanan kepada DPRD. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, adalah: 1 . Mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam agenda pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan;
44. 2.Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan rencana tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
45. 3.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2024--2026 dengan sistematika sebagai berikut: A. Evaluasi Renstra Perubahan 2018 - 2023 untuk menggambarkan adanya data dan informasi, bahwa Pencapaian Indikator Kinerja Umum Program dan Kegiatan tahun 2022 sebesar 85 % dengan klasifikasi Capaian Kinerja BERHASIL, Sedangkan Pencapaian Kinerja Akhir Keuangan mencapai sebesar : 91.53 % B. Walaupun capaian kinerja program dan kegiatan maupun capaian kinerja keuangan tingkat pencapaian BERHASIL dan dikategorikan OPTIMAL, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatan dan tantangan yang dikemukakan dalam Evaluasi Hasil Akhir Kinerja Renstra Perubahan 2018 - 2023 selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan dalam periode tahun Renstra 2024-2026; C. Berhasil tidaknya pelaksanaan Renstra 2024 - 2026 sangat tergantung pada bagaimana mengelola isu-isu strategis dan potensi kekuatan dan bagaimana meminimalisir isu-isu kelemahan yang berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Keseimbangan dalam mengelola dua isu (faktor) strategis tersebut akan terukur dari bagaimana upaya melakukan transformasi nilai-nilai dan upaya-upaya mendayagunakan isu-isu strategis tersebut sebagaimana yang telah diuraikan didalam bab-bab terdahulu yang pada hakekatnya apabila dikelola secara maksimal akan dapat "Mewujudkan pelaanan secara cepat tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik" sebagaimana digambarkan dalam tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026. 8.2 Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka guna memaksimalkan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disarankan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti sebagai berikut : A. Perlunya komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk konsisten dalam melaksanakan Renstra Tahun 2024 - 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya; B. Perlu diwujudkannya efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sarana dan prasarana dan pendanaan secara maksimal; C. Perlu diupayakan pemberdayaan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara professional kepada DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 40 Kupang, 2023 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD DRS. TOBIAS NGONGO BULU PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196312311993031178 1 GUBERNUR NUS , TENGGARA TIMU1 f vroR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXI NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR I O TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 • BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk periode tahun 2024-2026. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dokumen ini juga menunjukan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam penyesuaian target-target pembangunan pada RPD tahun 2024-2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun
46. 2024.Jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Hal-hal lain yang turut serta dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu penyusunan perencanaan yang responsif terhadap situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memiliki dampak baik kesehatan, ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal tersebut wajib direspon oleh semua pihak sebagai bentuk tindak lanjut atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini secara umum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (Refocusing), Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah. Selain itu, implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT selain mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1 /8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2011-2030. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tersebut. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. 1.2. Landaasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
47. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
48. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
49. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
50. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
51. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
52. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
53. 7.Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
54. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
55. 9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
56. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1 . Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
57. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25);
58. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
59. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
60. 15.Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
61. 16.Peraturan Pemerintah Nornor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
62. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nornor 4453);
63. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
64. 19.Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4696);
65. 20.Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
66. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
67. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
68. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
69. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
70. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
71. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
72. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
73. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
74. 29.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
75. 30.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
76. 31.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
77. 32.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
78. 33.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
79. 34.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
80. 35.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.27/Menhut-II/2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan tahun 2006-2025;
81. 36.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
82. 37.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. l/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
83. 38.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
84. 39.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
85. 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
86. 41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
87. 42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
88. 43.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
89. 44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
90. 45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
91. 46.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
92. 47.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
93. 48.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 0 0 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
94. 49.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
95. 50.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
96. 51.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
97. 52.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
98. 53.Peraturan Gubemur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
99. 54.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja baseline, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:
100. 1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
101. 2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;
102. 3.Memberikan pedoman bagi Komponen Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan. 1.4. Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 Bab sebagaimana tersusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: Sub Bab terakhir adalah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Selanjutnya Sub Bab Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT. Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTT untuk Tahun 2024 -2026. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT. Sub Bab ketiga adalah Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang l mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Sub Bab keempat memuat Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD. Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW. Sub Bab Penentuan Isu-Isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun rencana. Pemyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT beserta indikator kinerjanya. �--------------------------------- BAB VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat menjadi acuan bagi para stakeholder pengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan clean and good governance. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya dalam periode 2024-2026. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
103. 1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik baiknya;
104. 2.Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapai suatu kondisi yang dicita-citakan. p9 Ku pang, 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196512191994031007 H GUBERNUR NU A TENGGARA TIMU� f� VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR {o TAHUN 2023 % Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
105. 1.Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu dalam mencanangkan perubahan paradigma upaya pemerintah dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". untuk memastikan sampai sejauh mana tujuan dan sasaran RPJPD NTT 2005-2025 telah tercapai. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor rill. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energi, penyediaan energi yang berkelajutan dalam rangka ketahanan energi dan bahan baku domestik dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi melakukan penataan terhadap struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur , dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor O 1 1 7) Kewenangan sektor ESDM di kabupaten/kota melimpahkan kepada provinsi menjadikan struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkannya Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, Dinas ESDM Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2024- 2026 agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut. Dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat yang terlihat dari terbitnya beberapa peraturan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas ESDM Provinsi yaitu :
106. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Berlakunya undang-undang ini kewenangan Migas dan Kebencanaan Geologi tidak lagi ditangani oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas ESDM.
107. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dengan berlakunya undang-undang sumber daya air, kewenangan pengelolaan air tanah ditangani oleh ESDM dan PUPR. Kewenangan Dinas ESDM dalam pengelolaan air tanah adalah :
a.Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
b.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan persetujuan Penggunan Sumber Daya Air di dataran sumba, Adonara, Lembata dan Alor.
1. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang minerba mengubah semua kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan mineral batubara, sebagaimana disebut pasal 4 ayat (2) "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang in i . Namun demikian masih ada kewenangan daerah dalam menangani urusan mineral sebagaimana disebut dalam pasal berikut • Pasal 17 ayat (1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubemur. • Pasal 17Aayat(l) bagi pemerintah dan batu bara Penetapan WIUP Mineral logam dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 WIUP Batubara dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 17 A ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan. • Pasal 22A Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. • Pasal 31A ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Pasal 3 1 ayat (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dengan diterbitkannya undang-undang ini proses perijinan di setiap sektor, termasuk ESDM dipermudah dengan sistem perijinan online / daring.
3. 5.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral bahwa pendelegasian kewenangan penetapan harga patokan batuan oleh Pemerintah Pusat ke Pememerintah Daerah. Selain beberapa regulasi bidang ESDM, perubahan Renstra juga diakibatkan oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistimatis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen renstra disusun dengan mempedomani KLHS, RPD, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Kementerian ESDM yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas. Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
4. 2.Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
5. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
12. 8.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
13. 9.Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
14. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. 12.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); -------------------------------------- - - - - - - -
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. 17.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
21. 18.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
22. 19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. 20.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 2 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. 22.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 ten tang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
25. 23.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
26. 24.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang pertambangan Mineral Batubara pasal 2 (ayat 12) Huruf b bahwa Pendelegasian Kewenangan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam , bukan logam jenis tertentu dan Penetapan harga patokan batuan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
27. 25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan Wialayah Sungai;
28. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
30. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
31. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 1 5 1 ) ;
35. 33.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);
36. 34.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. 35.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan IZIN Pengusahaan Air Tanah;
38. 36.KepUtusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal R1 Nomor 25.K/GL.01/MEM.G/2022, Nomor 07/PKS/M/202, Nomor 188 Tahun 2022;
39. 37.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berak.hir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
40. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Jembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
41. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
42. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. 41.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
44. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
45. 43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 117);
46. 44.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
47. 45.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta tata Kerja Cabang Dinas dan unit pelaksana teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. 46.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Togas Jabatan Struktural pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. 47.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
50. 3.Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026). Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu:
51. 1.Sebagai pedoman dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
52. 2.Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
53. 3.Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. 4.Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tujuan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral selama 5 (lima) tahun. Gambar 1.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan Sistematika Penulisan Berdasarkan Permen nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: Sub Bab Telaahan Renstra Kementrian ESDM, Bagian ini mengemukkan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT. Sub Bab telaahan RTRW KLHS pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS Sub Bab penentuan isu-isu strategis pada bagian ini di Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 wajib dilaksanakan oleh unit unit kegiatan yang ada di lingkugan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat menjadi acuan bagi para pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan clean and good governance. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
55. 1.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
56. 2.Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait Jangsung dengan sasaran yang diinginkan. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan. p Kupang, 2023 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD JUSUF ALFRED. ADOE, SE, MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196407221992091001 M GUBERNUR NU A TENGGARA TIMURJ 'L- fvuToR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXIII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR l o TAHUN 2023 6 Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuat karena adanya perubahan kinerja daerah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana mengacu pada perubahan capaian kinerja secara nasional. Dengan demikian berimplikasi juga pada pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. Demikian juga adanya perubahan kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada perubahan pada pembangunan nasional berdasarkan Pepres nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta perubahan nomeklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Pennendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal lainjuga dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Renstra ini nantinya menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT (Tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik pusat (Kementerian Perhubungan) maupun daerah tennasuk didalamnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dinas Perhubungan senantiasa berusaha mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah serta berorientasi zero accident dengan sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional, dan beretika. Dengan melihat kondisi geografi dan administrasi NTT yang merupakan wilayah kepulauan maka peranan sektor transportasi sangat penting dan strategis untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa, membangun konektivitas lokal kabupaten, regional (antar daerah kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan intemasional (dengan negara-negara tetangga) serta antar Koridor Ekonomi. Pembangunan NTT berpijak pada realitas sebagai "Provinsi kepulauan, di mana luas laut empat kali luas daratan, garis pantai yang panjang serta potensi laut, pesisir dan pulau-pulau yang kaya dengan sumberdaya. Dalam pembangunan transportasi (darat, laut, dan udara), Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas pada daerah-daerah yang kurang berkembang, terisolir/terpencil dan perbatasan, diantaranya pikir ke-arah perencanaan dan penetapan anggaran pembangunan pada sektor khususnya bersumber dari dana APBDinfrastruktur transportasi menuntut perubahan pola pengembangan pelayanan keperintisan transportasi darat, laut dan udara dengan sumber pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain pemerintah (pusat dan daerah) juga ada penyedia jasa transportasi yang mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi yang didukung perangkat keras, perangkat lunak termasuk manajemen dan sumber daya manusia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi maupun penyedia jasa transportasi untuk kepentingan sendiri/pribadi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa transportasi yang dihasilkannya. Dan sebagai pengguna jasa transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan jasa transportasi dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dalam bidang pertahanan-keamanan negara. Tuntutan kualitas pelayanan transportasi ke depan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta aksesibilitas pada daerah terisolir/tertinggal dan daerah perbatasan negara. Dengan terbatasnya prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara efektif, efisien , sesuai kebutuhan, berdasarkan realitas pola aktivitas, pola bangkitan/tarikan-pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif dalam suatu wilayah/ daerah yang nan tinya akan dituangkan dalam Rencana Strategis PD, hal lnl tentunya sejalan dengan arah pengembangan dan pembangunan transportasi wilayah (TATRAWIIL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan sektor perhubungan (darat, laut, dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan, diarahkan untuk pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yaitu NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. 1.2 Landasan Hukum
57. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
58. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
59. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
60. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
61. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
62. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
63. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
64. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
65. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
66. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
67. 12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
68. 13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
69. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
70. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
71. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
72. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
73. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
74. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
75. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
76. 22.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
77. 23.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
78. 24.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
79. 25.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
80. 26.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
81. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
82. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
83. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
84. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
85. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
86. 32.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024;
87. 33.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
88. 34.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
89. 35.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
90. 36.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
91. 37.Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi NTT Tahun 2014 - 2030;
92. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
93. 39.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
94. 40.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten /Kota; - -------------------------------------------
95. 41.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita;
96. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 116);
97. 43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
98. 44.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 014);
99. 45.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:
100. 1.Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kurun waktu lima tahun dalam mendukung Visi dan Misi gubernur Nusa Tenggara Timur;
101. 2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
102. 3.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupkan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 8.2 Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2026, yang perlu diatur sebagai berikut:
103. 1.Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik baiknya.
104. 2.Diharapkan Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin dan koordinasi yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
105. 3.Renstra dijabarkan dalan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen tahunan dalam kurun waktu 3 tahun untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunan Renja wajib mengikuti pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa tenggara Timur.
106. 4.Dalam rangka meningkatkan evektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target -target Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan dan hasil program kegiatan secara berkala.
107. 5.Apabila terjadi perubahan pembangunan ditingkat nasional dana atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku. e Kupang, 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TTD ISYAK NUKA, ST, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19631112199803 MGUBERNUR N A TENGGARA TIMUt « f---VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXIV NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /o TAHUN 2023 ( Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
108. 1.Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu juga memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD) tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun
109. 2024.Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPO) tahun 2024-2026. Dengan dernikian diharapkan dapat menentukan arah pengembangan untuk meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.
110. 2.Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
111. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
112. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
113. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
114. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
115. 5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
116. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
117. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
118. 8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
119. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
120. 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; 1 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
121. 12.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Keolahragaan;
122. 13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
123. 14.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
124. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
125. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
126. 17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
127. 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
128. 19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
129. 20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
130. 21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
131. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Pencapaian Tujuan Pembangunan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Pelaksanaantentang Berkelanjutan (Lembaran Nomor 136);
132. 23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
133. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
134. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
135. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
136. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
137. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
138. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
139. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
140. 31.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah;
141. 32.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
142. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
143. 34.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran - -- -- ------------------------ Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 ) ;
144. 35.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
145. 36.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 001);
146. 37.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
147. 3.Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 adalah:
148. 1.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
149. 2.Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan;
150. 3.Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun ekstemal;
151. 4.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : 1 . Menjabarkan secara sistemik RPO Tahun 2024-2026;
152. 2.Menjabarkan secara lebih rinci tentang program dan kegiatan yang tercantum dalam RPO Tahun 2024-2026;
153. 3.Menentukan target pencapaian program tahunan;
154. 4.Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan selama lima tahunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
155. 4.Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut: BAB IPENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026. &- KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TTD DRA. HILDEGARDIS BRIA SERAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196504011995032001 , GUBERNUR NUSA ENGGARA TIMUR/ � f-VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXV NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (6 TAHUN 2023 (, Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
156. 1.LATAR BELAKANG Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Pencapaian target-target pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran guna mengembangkan potensi individu memiliki nilai spiritual, kepribadiaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Definisi Pendidikan di atas memiliki makna outcome dari pendidikan mewujudkan masyarakat dapat hidup secara mandiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kondisi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah salah satunya meningkatnya kesejahteraan. Bentuk konkrit kesejahteraan dapat terlihat dari kondisi kehidupan yang layak didapatkan melalui pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak dapat terwujud tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan sangat penting bahkan menjadi salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib pelayanan dasar. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah. Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa mutu pelayanan dasar untuk bidang Pendidikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan serta petunjuk teknis atau cara pemenuhan standar. 1 . Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kebudayaan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat diukur kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu bentuk perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis (Renstra) berupa dokumen yang memuat perencanaan program dan kegiatan dalam waktu lima tahun. Dalam konteks ini (masa transisi berlaku 3 tahun yaitu: 2024-2026). Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan secara cascading dari Togas Pokok dan Fungsinya memuat Tujuan, Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayan beserta indicator-indikator pencapaiannya, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih lanjut difokuskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru; Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa: "Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) huruf (a) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif'. Penyusunan dokumen RENSTRA ini berfungsi sebagai alat koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Disamping itu juga sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat dan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera. Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi keberhasilan dan tidaknya suatu pencapaian terhadap target-target capaian yang telah ditetapkan. Keterkaitan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dapat dilihat dalam bagan berikut: m m " a l -t-1 �-RP.JMD ··{:,_; m •• ,- Ranc..o..R•n•tn PO I Rane. Rer tra D - a npu mm4 n et= p an _ [ fee.notr Pp, Porada RP.MD l "z" Gambar 1 . 1 Keterkaitan Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ranc Awal RPJMD Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta mengintegrasikan Grand Design dan Roadmap Grand Design Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2030, tentunya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut 1 . Proses integrasi perlu memperhatikan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang ada di daerah;
157. 2.Proses integrasi kedalam perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah (Renstra dan Renja) perlu di sesuaikan dengan program-program dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
158. 3.Proses integrasi kedalam Renstra dan Renja perlu memperhatikan skala prioritas program dan kegiatan yang mampu menghasilkan dampak besar dalam meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan pendidikan karakter Gambaran tentang hubungan antara renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tergambar pada bagan berikut: RPJP PEDOMAN RPJM DIJABARKAN � NASIONAL NASIONAL • DIPERHATIKAN IDIACU ♦ PEDOMAN DUABARKAN STAAUN l20 IAHUN 1 •-u•DACu PEDOMAN z] r RENJA jSKPD PEDOMAN 5 I4HUN 1 AHUN Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT dengan Dokumen Rencana Lainnya Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dalam hal ini RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur; juga secara tidak langsung merujuk pada Renstra Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya Kedudukan Renstra Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut: Pe..a.et fl$%pa.. .w. fa d... Gambar 1.3 Bagan Alur Kedudukan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan Dokumen Rencana Lainnya Selain itu dalam penyusunan RENSTRA Perubahan 2024-2026 Dinas P & K juga diintegrasikan Roadmap Grand Design Dinas P & K periode 2020-2023 sebagai bagian strategi perencanaan yang lebih detil sebagai panduan dalam mengimplementasikan program strategis yang ada dalam Grand Design. Agar tujuan besar Roadmap Grand Design dapat di capai dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah. Proses dan mekanisme integrasi Grand Design dan Roadmap dapat dilihat pada gambar 1.5, yang mejelaskan posisi Grand Design dan Roadmap, dengan harapan semua sasaran, strategi, program dan kegiatan strategis dapat diintegrasikan kedalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Dalam RPJMD tertuang dengan jelas mengenai perencanaan sektor pendidikan. Perencaaan sektor pendidikan harapannya dapat sinkron dengan perencanaan sektor pendidikan yang tertuang dalam RPJMN sub bidang pendidikan, Renstra Kementerian pendidikan, SPM dan atau dari RPJMD ditingkat provinsi untuk RPJMD Kabupaten/kota. Bulatan merah pada gambar 1.4. berikut ini menunjukkan upaya dalam mensinkronkan perencanaan sektor pendidikan daerah dengan nasional. Keterangan: RPJPN le] VIs1-MISI ' RO4DM.APGRAND DESIGN J o ] . [7 VIS1-MISI GUBERNUR/ BUPAT WALIKOTA
h.] R E v 5 T u4 let : KIL : • . l •••••• • • ········:�� : ,....�I_RP_--,--J_MD-=-_--r.,...::::::: ! !I �R�K�'P_D___, $ i t i 4 4 • • • • RENSTRA l»····s ' le] ( f f ltd " al • " T ] or ] ' •• • • • • • • • • • • • • • • • • . . . · , _, l � + I RP.JMN I - • • • • • RPJPD ] = Dokumen pendukung bidang pendidikan di dalam RPJMD; = Alur peraturan sesuai dengan Undang-Undang mengenai SPN dan RPJMD; = Alur atau hal-hal yang tertuang dalam perencanaan pendidikan. Gambar 1.4 Posisi Grand Design dan Roadmap dan integrasi ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah RPJpN le] VIS1-MISI J • • • pd " • J - ] R K P ] I SPi\l I VIS1-MISI GUBERNUR BUPAT WALIKOTA " I RP.JMN I I . • • • • • lo.j RE i i R4 ltd • • KL ; • • l . •••• • • RPJ . 0 M 0 • •D....,� ..... ..i ' I ::.KPD I .-.1'----�---��················••► T • T 4 • •• • " • RENSTRA l»···· • T " 0PD j a...l [ ] ; " or 2 : .. . . . . . . . . . . . . . . . . �----''----� . . . . [ aco rsic]-+[6o.oar» RT RW f 4 ] R P P D ]-» Keterangan: = Dokumen pendukung bidang pendidikan di dalam RPJMD; = Alur peraturan sesuai dengan Undang-Undang mengenai SPN dan RPJMD; = Alur atau hal-hal yang tertuang dalam perencanaan pendidikan; = Integrasi Grand Design dan Roadmap kedalam RPJMD, Resntra, Renja OPD, Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Gambar 1.5 Posisi Grand Design dan Roadmap dan integrasi ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
1. 2.DASAR HUKUM Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan Jandasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, yaitu:
2. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
10. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
11. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 12.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda;
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 25.
24. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. 29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
28. 30.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); 3 1 . Peraturan Presiden Nomor 1 79 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
29. 32.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 2019;
30. 33.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. 34.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
32. 35.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. 36.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
34. 37.Peraturan Bersama 3 Menteri Nomor 41 dan 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
35. 38.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
36. 39.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2015- 2019;
37. 40.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
38. 41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. 42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. 43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
41. 44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. 45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. 46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. 47.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. 48.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
46. 49.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran �--------------------------------- - - - - - Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor00ll);
47. 50.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
48. 51.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
49. 52.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 117);
50. 53.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
51. 54.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
52. 3.MAKSUD DAN TUJUAN
53. 1.Maksud penyusunan Renstra Perubahan 2024-2026 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disepakati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
54. 2.Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:
a.Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur;
c.Menjamin konsistensi perencanaan dan pernilihan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
d.Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
1. 4.SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Perubahan 2024-2026 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan serta berpedoman pada RPD Provinsi NTT 2024-2026. Adapun Sistematika Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: selain itu dijelaskan pula mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Renstra dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu- isu strategis. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan terutama terkait urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau urusan kebudayaan serta non urusan atau yang disebut dengan urusan penunjang pemerintah daerah (rutin). Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah mengakomodir semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan, selanjutnya di dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pedoman Transisi Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPO Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
b.Kaidah Pelaksanaan
1. 1.Sekretariat dan Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. 2.Seluruh aparatur di Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. 3.Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dua tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. 4.Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
5. 5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dengan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2024-2024, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai hasil yang optimal dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kupang, 2023 KEPALA DlNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD LINUS LUSI, S.Pd.,M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP 197209281996061001 1 GUBERNUR NU A TENGGARA TIMUR/ f-VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXVI NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ID TAHUN 2023 l Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
6. 1.LATAR BELAKANG Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023 sesuai masa jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, sehingga Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Pemerintah juga telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan dan kemandirian, adil dan merata serta dan manfaat dengan perhatian khusus padapengutamaan diselenggarakan pemberdayaan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir, sehingga Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang akan menjadi salah satu acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Rencana Strategis 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 bersifat indikatif dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dan kegiatan perangkat daerah, lintas perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapa tterwujud. Pembangunan kesehatan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan di NTT diarahkan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup melalui program Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan : 1 . Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
7. 2.Program pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
8. 3.Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman,
9. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
10. 5.Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan, serta
11. 6.Peningkatan Tata Kelola Kependudukan dan Catatan Sipil Renstra Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024--2026 merupakan Rencana Strategis jangka Menengah disesuaikan dengan RPD Tahun 2024-2026 dan Perubahan kebijakan mengenai perencanaan dan penganggaran. Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT Tahun 2024-2026 didasarkan pada kerangka pemenuhan Sistem Kesehatan Daerah yang meliputi Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan SDMK, Pengembangan Mutu dan peningkatn Kompetensi Teknis SDMK, Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:
12. 1.Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 - 2025 dan RPD Provinsi NIT Tahun 2024 - 2026;
13. 2.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD);
14. 3.Menjadi acuan sinergi pembangunan kesehatan pusat dan daerah, sinergi dengan Kabupaten/Kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat. Alur kedudukan Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diuraikan dalam gambar berikut: Gambar 1 . 1 Alur Kedudukan Renstra Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 Dipedomanl RENSTRAKL J RENJA KL ..7la = ',,a,le wwoas a Pedo an Diacu Diperhatkon ' Dirserasikan melolui Musrenbang ' '.. .. '.. I RPJPD I % RPJMD boson RKPD ' OipeOomant l ow ] - RENSTRA Dipedomany RENJA PD PD r5 er Renstra Tahun 2024-2026 merupakan kesinambungan dari pembangunan lima tahun sebelumnya dengan lebih mendorong sumber daya yang mampu meningkatkan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengeliminir kendala dan tantangan pembangunan sesuai basil analisis lingkungan strategis internal dan ekstemal.
15. 2.LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:
16. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
20. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
21. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
22. 7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
23. 8.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
24. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
25. 10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
29. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
33. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
34. 20.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
35. 21.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
36. 22.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
37. 23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
38. 24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
39. 25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
42. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. 29.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
44. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
46. 33.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019;
47. 34.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. 35.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
49. 36.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
50. 37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
51. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2016);
52. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
53. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 002 Tahun 2018); 4 1 . Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
54. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
55. 43.Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak NTT;
56. 44.Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 1 tahun 2017 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi NTT;
57. 45.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. 46.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
59. 47.Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
60. 3.MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program yang terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berorientasi padahasil yang ingin dicapai sema kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi NIT dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan RPJPD Provinsi NIT Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam sebuah dokumen resmi. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Dinas Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT dalam menentukan arah kebijakan, menyusundan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD , menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran. Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT merupakan penjabaran/tindaklanjut RPD Provinsi NIT tahun 2024-2026.
61. 4.SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BABI:PENDAHULUAN
62. 1.Latar Belakang
63. 2.Landasan Hukum
64. 3.Maksuddan Tujuan
65. 4.Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
66. 1.Togas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
67. 2.Sumber Daya Perangkat Daerah
68. 3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
69. 4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
70. 1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT
71. 2.Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NIT Tahun 2005- 2025 dan Program
72. 3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NIT
73. 4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
74. 5.Penentuan isu strategis BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII : PENUTUP Dalam 3 (tiga) Tahun ini, Dinas Kesehatan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berusaha mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 yaitu "Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan sasaran dalam perencanaan dan penganggaran harus tepat dan dapat mengurangi/menyelesaikan permasalahan kesehatan demi mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan dari Program kegiatan yang telah dijabarkan, akan ditermuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai pembuktian pencapaian kinerja dan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Akhimya, diperlukan komitmen bersama dari semua unsur yang terkait di dalamnya, yaitu dari Kepala Dinas, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana serta Lintas Sektor dan Lintas Program untuk mewujudkan sasaran dari Visi "Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Le Kupang, 2023 KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD RUTH DIANA LAISKODAT, S.Si, Apt, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196908311997032001 1GUBERNUR NUS TENGGARA TIMU1 f- VIKTOR BUNGTIIJ LAISKODAT LAMPIRAN XXVII NOMOR TANGGAL /o TAHUN 2023 % Maret 2023 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
75. 1.Latar Belakang Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah, telah memberikan peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat dalam memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengfokuskan pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini dengan paradigma pembangunan yang desentralistik otonomi daerah, memberikan peran lebih besar kepada Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan dengan kewenangan yang seluas-luasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tidak sepenuhnya berjalan mulus ketika ditemui permasalahan meningkatnya kualitas dalam layanan dan kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan berbagai pro blematikanya. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Organisai Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, khususnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Prinsip To Help People To Help Them Self (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat Tat Twam Asi (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PPKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara baik dan mandiri bagi kesejahteraan hidupnya. Untuk mendukung pelayanan bagi PPKS di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2026 maka perlu disusun Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Rencana Pembagunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, maka untuk mencapai target pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengurangi populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), maka Rencana Strategis tahun 2024-2026 yang disusun ini harus dapat melaksanakan 2 (dua) model pendekatan yakni pendekatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan dan kedua berbasis kelembagaan dan masyarakat melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Muara dari perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan secara aplikatif terimplementasi kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan. Rencana Strategis tahun 2024-2026 merupakan jabaran yang lebih teknis dari Rencana Pembagunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan dimaksud sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini: Gambar 1. 1 Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Rencana Lainnya RPD NTT Daerah RKP RPJMN RPJPN RKPD Renstra K/L Renja - KL Renstra SKPD Renja SKPD RAPBD RKA - SKPD APBN RInclan ...... APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabakan kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerlntah Pusat Pemerlntah Daerah UU Keuangan Negara RPJPN Daerah RPJMD BALI DAN NTB Daerah Pedoman Pedoman Diacu Sinergi Pedoman Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Sosial mengikuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
76. 2.Landasan Hukum. 1 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Undian;
77. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
78. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
79. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3298);
80. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
81. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
82. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
83. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
84. 9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
85. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 1 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
86. 12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
87. 13.Undang-undang Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
88. 14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
89. 15.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
90. 16.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
91. 17.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
92. 18.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
93. 19.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
94. 20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; 2 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
95. 22.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
96. 23.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
97. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
98. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 77);
99. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Peiayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
100. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
101. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
102. 29.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
103. 30.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
104. 31.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
105. 32.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
106. 33.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 481 7);
107. 34.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
108. 35.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
109. 36.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
110. 37.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
111. 38.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
112. 39.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
113. 40.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 4 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
114. 42.Peraturan Presiden Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);
115. 43.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tenang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
116. 44.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
117. 45.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tonai;
118. 46.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
119. 47.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
120. 48.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
121. 49.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
122. 50.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
123. 51.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2 0 1 1 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 913);
124. 52.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
125. 53.Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok U saha Bersama;
126. 54.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
127. 55.Peraturan Menteri Sosial 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
128. 56.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial;
129. 57.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
130. 58.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan;
131. 59.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
132. 60.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
133. 61.Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2016 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara;
134. 62.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
135. 63.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
136. 64.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
137. 65.Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
138. 66.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
139. 67.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Nomor Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
140. 68.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
141. 69.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
142. 70.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 ) ;
143. 71.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
144. 72.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
145. 73.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
146. 3.Maksud dan tujuan. A. Maksud Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) yang terangkum dalam rumusan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Tujuan 1 . Menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun yaitu 2024-2026.
147. 2.Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.
148. 4.Sistematika Penulisan. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi NTT tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) BAB, yaitu: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, BAB ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi misi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, telaah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota, telaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis. TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, BAB ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-undangan. Penyusunan program dalam RENSTRA ini mengacu pada program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat. Dokumen RENSTRA ini secara normatif telah memuat program atau rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan Togas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan instansi terkait dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Kupang, 2023 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD YOSEF RASI, S.SOS, M.SI PEMBINA TINGKAT I NIP 197006291999031005 �GUBERNUR N A TENGGARA TIMU3/ � /-vIKTOR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXVIII NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /O TAHUN 2023 (% Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
149. 1.1. La tar Belakang Pemerintah merupakan unsur penting dalam ketatanegaraan terutama dalam konteks pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Fungsi tersebut menjadi begitu urgen karena berhubungan erat dan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga sangat membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi sangat diperlukan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya merniliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong masyarakat dalam mewujudkan NTT Bangkit, percepatan kemajuan Masyarakat Sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government). Secara terminologi, e-Government (SPBE) dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi {TIK). Pada prinsipnya inovasi e-Government (SPBE) ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan online sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki sejumlah komponen pengungkit antara lain dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan dan tata kelola, dukungan SOM TIK yang professional, dukungan keamanan informasi SPBE, dukungan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalarn manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Walaupun kebijakan SPBE telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik narnun dalarn penerapannya belum optimal dan masih memiliki banyak kendala di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:
150. 1.Komitmen Pemimpin (e-Leadership) Kegagalan terbesar dari penerapan SPBE adalah pentingnya komitmen pimpinan untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi pemerintahan berbasis elektronik yang dalarn implementasinya masih jauh dari harapan apalagi terpadu, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap atau selalu berubah, disisi Legislatif kurang optimalnya komitmen anggaran sebagai akibat lemahnya regulasi, serta masih kuatnya ego sektoral. Untuk itulah di era digitalisasi ini sangat dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Secara skematis tantangan utama SPBE dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: Garnbar 1 . 1 . Skema Tantangan Utama SPBE TANTANGAN UTAMA E-GOVERNMENT INDONESIA Sstern tr pshy-sh senjangan cgrt urn@nykrnanan inforrn fdk ad standard urangry tat klol van.gefek tf ftbtsrvw surnbrdr manus brkuhrts kKrgran nt uk bor bag surnbrdr.a
151. 2.Perlu Transformasl Manajemen dan Budaya (Cultural Transformation) Penerapan e-Government tidak semata-mata masalah teknologi, tetapi perubahan manajemen dan budaya kerja untuk manajemen perubahan. Hal itu diawali dengan standar kerja yang jelas berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), dikembangkannya tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya secara bersama (resource sharing) dalam sebuah kerangka kerja yang baik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
152. 3.Perlu Memahami Teknologi Terbaru (Technology) Untuk wilayah yang sedang memulai proses penerapan e-Government, teknologi selalu dianggap menjadi kendala utama. Sebagian besar daerah yang memulai menerapkan e-Government menggunakan infrastruktur, sistem aplikasi yang dikembangkan secara parsial, sehingga proses menjadi tidak efisien dan efektif. Akibat ketidaktahuan dan kesenjangan digital, banyak teknologi yang diterapkan secara tidak tepat, dan belum memiliki standar keamanan informasi yang handal. Dengan demikian Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk fokus pada permasalahan dan pendekatan elektronik terpadu untuk mendukung sistem layanan dan operasional agar dapat masuk dalam era internet of data dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018. Dengan bertolak pada potret permasalahan tersebut di atas, maka sangat tepat untuk dilaksanakan percepatan pelaksanaan e Government. Dalam rangka proses Gap analisis (analisa kesenjangan), maka dilakukan audit baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengingat ketersediaan data dan infrastruktur yang memang masih terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini jelas membutuhkan kebijakan dan strategi yang baik untuk melakukan tindakan akselerasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambar 1.2. Potret Indeks Pembangunan TIK Indonesia Secara Nasional Tahun 2020 NDEKS FEMEANGUNAN TEKNOL.OGI In4FOMASI DAN KOMLNKASI Qr.TIK) TAHUN 2020 . d e . . 0 %-. own on @ f it . .- 4. «f yr. er.e.t.e...%. e..ee«44fee %-- .« 0 f f .e. 4 r t. T .de. e r 00 0 ..-.... EE:. de0 % 4t t .
153. 6.4o. e r . e 0.f..-%.L. ¢ « . ....f.. e 4 ere.. .... .e-«.. 4-4fr.e.. 7.46 Ip> TI O20 5,59 Skala o--1O EEEEEISE HE!" wow di 5 , 3 4 -- C 5.92 3.35 Gambar 1.3. Potret sebaran Indeks Pembangunan TIK Indonesia Secara Nasional Tahun 2020 per daerah I-.- ± • + Dengan mencermati penjelasan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 dan RPD Tahun 2024-2026, maka dalam rangka mendorong pelaksanaan e Government (SPBE) secara terarah, terukur, terstruktur untuk mencapai indikator capaian RPD Provinsi NTT 2024-2026 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi :
154. 1.Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terin tegrasi
155. 2.Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi
156. 3.Pembangunan dan pengembangan keamanan informasi
157. 4.Pengembangan SDM pengelola TIK
158. 5.Pembangunan dan pengembangan pusat data
159. 6.Pengelolaan informasi dan komunikasi publik berbasis TIK 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
160. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
161. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
162. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
163. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
164. 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
165. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
166. 7.Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
167. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
168. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
169. 10.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
170. 12.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
171. 13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
172. 14.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 42 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
173. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
174. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
175. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
176. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
177. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
178. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
179. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
180. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
181. 24.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
182. 25.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
183. 26.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
184. 27.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
185. 28.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
186. 29.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
187. 30.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
188. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
189. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
190. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
191. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
192. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
193. 36.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
194. 37.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
195. 38.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
196. 39.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
197. 40.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
198. 41.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
199. 42.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 7 ) ;
200. 43.Peraturan Gubernur NTT No. 86 Tahun 2021 tentang Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2021 Nomor 086).
201. 44.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 015).
202. 45.Peraturan Gubernur NTT No. 72 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggata Timur Tahun 2022 Nomor 072);
203. 46.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 1.3 Maksud dan Tujuan
a.Maksud Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dan merupakan penjabaran secara operasional, terarah, terukur, dan terstruktur untuk mencapai indikator capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Tahun 2024- 2026.
b.Tujuan
1. 1.Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan
2. 2.Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan Tahun 2024-2026. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
l.l. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah BAB III PERMASALAHAN DAN !SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan dalam mengimplementasikan setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan panduan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus dapat mengambil langkah-langkah afirmatif untuk melaksanakannya secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan NTT Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera. Kupang, 2023 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Drs. ABA MAULAKA PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196302051986031031 MGUBERNUR NU TENGGARA TIMUR/ vroR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXIX NOMOR TANGGAL % Maret 2023 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR [D TAHUN 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026 BABI PENDAHULUAN
1. 1.LATAR BELAKANG Perencanaan strategis tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Pembuatan Renstra Dinas PMD Provinsi NIT Tahun 2024 -- 2026 juga memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah unsur Pelaksana dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyusunan Renstra Dinas PMD Provinsi NIT pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa: "Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif". RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru yang disebut Rencana Pembanguna Daerah (RPD). Menindaklanjuti amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubemur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005 2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Demi kesinambungan perencanaan tingkat unit kerja maka perlu dibuatkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dinas PMD Provinsi NTT sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu kategori pelayanan Urusan Wajib Non Dasar untuk Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Renstra PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kedudukannya yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun 2024 2026 pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPO. tentang1999Tahun28Nomor
2. 2.DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
3. 1.Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
11. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
12. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. 12.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. 13.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. 14.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. 15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. 16.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. 17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
27. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
31. 24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 0 1 1 ) ;
32. 25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
33. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
34. 27.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 1 1 7 ) ;
35. 28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 1 1 6 ) ;
36. 29.Peraturan Gubemur NTT Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. 30.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
38. 3.MAKSUD DAN TUJUAN
39. 1.Maksud Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untukjangka waktu tiga tahun mendatang.
40. 2.Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 ini ditujukan untuk :
a.Sebagai tolok ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
b.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Daerah;
c.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.
1. 4.SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan terutama terkait urusan wajib pemerintah daerah, wajib non layanan dasar yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provins Nusa Tenggara Timur memuat gambaran secara jelas tentang sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang hendak dicapai selama 3 (tiga) tahun ke depan, dan menjadi dasar serta acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan, penyusunan laporan tahunan, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP). p¥ Kupang, 2023 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196910081995031006 {GUBERNUR NUS TENGGARA TIMUR, % f vmroR BUNGTILU LAISKODAT LAMPIRAN XXX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR /0 TAHUN 2023 TANGGAL o Maret 2023 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. W.Z. JOHANNES KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
2. 1.LATAR BELAKANG Perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah antara lain perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan perubahan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya pandemic Covid-19 menyebabkan perlu dilakukannya perubahan pada Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 2024-2026. Rencana Strategis perubahan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tahun 2024-2026, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra perubahan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 2024-2026 mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Provinsi NTT tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2024-2026 serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi NTT 2024-2026. Perubahan Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 2024-2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan akhir RPJPD NTT 2024-2026 yaitu Nusa Tenggara Timur yang lebih maju, mandiri, adil makmur dan bermartabat. Renstra perubahan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 akan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) 2024-2026 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran(RKA) serta Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
3. 2.LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
4. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. 7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
12. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
13. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. 15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. 16.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
19. 17.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
20. 18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. 19.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
23. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. 25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. 26.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
28. 27.Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
29. 28.Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/ 272/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
30. 29.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
31. 30.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 117);
32. 31.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
33. 32.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
34. 3.MAKSUD DAN TUJUAN
35. 1.Maksud Rencana Strategis Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tahun 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
36. 2.Tujuan Tujuan penyusunan Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:
a.Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang setiap tahun selama tahun 2024-2026.
b.Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
c.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kinerja RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Program kepala daerah.
1. 4.SISTEMATIKA PENULISAN Kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada bagan alur berikut: n 5 Tahun 1 Tahun Gambar 1.1 Bagan Alur Kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan yang lain Pedoma n l NASIONAL Ped 1 :perhatikan l RPJMN DAERAH - Pedoman Penyusuna n RAPBD l RKPD DAERAH Diacu l I RENJAPD I r n 1 Pedoma Dijabarkan 7-7 RKPD RPJM Pedoma 20 Tahun RPJP DAERAH RPJP NASIONAL Dokumen Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 ini disusun dalam 8 (delapan) bab dengan sistematika sebagai berikut: Johannes Kupang. Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 merupakan "peta" utama perjalanan Rumah Sakit ke depan sehingga Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam menjalankan tugas mulianya memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2024-2026. Kupang, 2023 DIREKTUR RSUD PROF DR. W. Z. JOHANNES KUPANG PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, TTD Dr. drg. MINDO E. SINAGA, M. KES PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196403291993121003 , GUBERNUR N SA TENGGARA TIMUR,f � VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT