DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 101 Tahun 2022

Nomor: 101
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kebijakan Belanja Wajib; Bab 3. Kebijakan Penyaluran Belanja Wajib; Bab 4. Kebijakan Pelaporan; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah perlu menganggarkan betanja wajib perlindungan sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak lnflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

1.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengant Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (embaran Negara Republik Indonesia Tan 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahan 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahn 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Fahun 2022 Nomor 837);
9.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA WAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022. . ,,

BAB I

I KEBIJAKAN BELANJA WAJIB

Pasal 1

Dalam Feraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
5.Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Satuan Kerja Ferangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPD adalah unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan APBD. 1 1 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
13.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adaiah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Behan APBD.
16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18.Belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 2

(1)Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
(2)Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
1. a.pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek,usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
2. b.penciptaan lapangan kerja; dan
3. c.pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
(3)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan. w + l
(4)Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
(5)DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
(6)Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
(7)Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

(1)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa ang dan/atau barang kepada individu, kelarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
(2)Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
(3)Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
(4)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

( 1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima yang terdiri atas bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.diatokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau rnasyarakat yang sudah jelas narna, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD; ' l
2. b.berdasarken usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD;dan
3. c.dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
(3)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.dialokasikan untuk kebuthan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan;
2. b.Pagu alokasi anggaran yang tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. c.Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
(4)Usulan permintaan atas bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Kepala SKPD melakukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
2. b.PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
(5)Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial mempedomani Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal E Tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
1. a.rehabilitasi sosial, yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
2. b.perlindungan sosial, yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
3. c.pemberdayaan sosial, yang ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
4. d.jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
5. e.penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
6. f.penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 6

(1)Belanja wajib perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Belanja wajib perlindungan sosial lainnya yang dilakukan pemerintah berupa pasar murah bersubsidi dan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
(4)Penganggaran belanja wajib perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, rincian belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat serta sub rincian belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
(5)Penganggaran belanja wajib perlindungan sosial berupa penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja operasi, jenis belanja barang danjasa, obyek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat serta sub rincian belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
(6)Penganggaran belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut kelompok belanja operasi, jenis belanja barang danjasa, obyek belanja barang, rincian belanja barang pakai habis serta sub rincian belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
(7)Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belanja wajib perlindungan sosial, SKPD terkait dapat menganggarkan belanja penunjang kegiatan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait.
(8)Penatausahaan pelaksanaan kegiatan Belanja wajib perlindungan sosial serta belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)dianggarkan dengan melakukan perubahan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB ILL

KEBIJAKAN PENYALURAN BELANJA WAJIB

Pasal 8

(1)Penyaluran belanja wajib perlindungan sosial berupa belanja bantuan sosial dan belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada individu, keluarga, kelompok rentan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengendalikan inflasi di daerah.
(2)Gubernur melalui SKPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penyaluran kepada SKPD teknis terkait Kabupaten/Kota untuk menghindari terjadinya duplikasi penyaluran yang telah dilakukan Kabupaten/Kota.
(3)Gubernur melalui SKPD terkait melakukan terobosan dan Langkah-langkah inovatif sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana tepat sasaran sebagai upaya meminimalisir kesalahan penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaan penyaluran, Gubernur melalui SKPD terkait mengikutsertakan :
1. a.Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran dalam rangka pengendalian inflasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal; dan
2. b.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) untuk pendampingan pelaksanaan APBD guna pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.

BAB IV

KEBIJAKAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)La.poran penganggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 September 2022.
(3)Laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.
(4)La.poran realisasi belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) melalui surat elektronik (e-mail} resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5)Dalam hal batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerimaan laporan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(6)La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
(7)Penyampaian laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bertepatan dengan langkah-langkah akhir tahun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan Oktober 2022 atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal 29 triwulan III bagi Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU.
(9)La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan berikutnya atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal 29 triwulan IV bagi Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU.
(10)Terhadap Daerah yang belum disalurkan DAU atau DBH, penyaluran DAU atau DBH dilakukan setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1 1 ) Dalam hal sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berjalan dokumen persyaratan penyaluran belum diterima, penyaluran DAU atau DBH yang belum disalurkan dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU atau DBH yang belum disalurkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terakhir di bulan Desember tahun berjalan.
(12)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
(13)Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ctiatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di upang pada tanggal ' OKober 2022 / � GUBERNUR N A TENGGARA TIMUR/ Pz__-- vToR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 5 0I er 2022 PIt. SEKRET, S DAERAH Q/PROVINSI, ENGGARA TIMUR, HANNA ~. LISAPALY BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR I O I LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TANGGAL : I O I TAHUN 2022 : 5 0tokoer 2022 FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL SKPD , , . BULAN . TAHUN ANGGARAN . . . . . • NO URAIAN BELANJA / NAMA ANGGARAN REALISASI REALISASI OUTPUT KEGIATAN Rp. % Rp. % VOLUME &ATUAN 1 2 3 4 s 6 7 B I BANTOAN SOSIAL

a.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 %
b.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 %
c.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % Sub Total Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % II PENCIPTAAN LAPANGAN KER.JA
a.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 %
b.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 %
c.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % Sub Total Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % III SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTABI
a.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 %
b.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 %
c.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % sub Total Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % , URAIAN BELANJA / NAMA ANGGARAN REALISASI REALISASI OUTPUT NO KEGIATAN Rp. % Rp. % VOLUME SATUAN l 2 3 4 s 6 7 8 IV PERLIN DUNGAN SOSIAL LAINNYA
a.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00% Rp. 0,00%
b.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00 %
c.Diisi nama kegiatan Rp. 0,00 % Rp. 0,00% Sub Total Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % JUMLAH BELANJA WAJJB Rp. 0,00 % Rp. 0,00 % PERLINDUNGAN SOSIAL Keterangan: Kolom 1 : diisi dengan nomor urut uraian belanja. Kolom 2 : diisi dengan jenis belanja dan dirinci untuk setiap kegiatan dalam jenis belanja berkenaan. Kolom 3 : diisi dengan jumlah anggaran dalam rupiah. Kolom 4 : diisi dengan persentase jumlah anggaran setiap kegiatan terhadap sub total jenis belanja. Kolom 5 : diisi dengan jumlah realisasi belanja dalam rupiah. Kolom 6 : diisi dengan persentase jumlah realisasi setiap kegiatan terhadap sub total jenis belanja. Kolom 7 : diisi dengan volume output dari belanja yang sudah terealisasi. Kolom 8 : diisi dengan satuan output dari belanja yang sudah terealisasi. Demikian Japoran ini dibuat dengan sebenamya dan kami bertanggungjawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala SKPD .. (tanda tangan asli dan cap basah SKPD) NIP .. GUBERNUR �SA TENGGARA TIMUR� ? � VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…