DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2022

Nomor: 104
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Oktober 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mengingat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b.bahwa substansi kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali sesuai mekanisme yang di atur dalam TPTGR;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);l - 1 .,
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;k - 2 MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Cubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 037) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, tidak berhak mendapatkan TPP terhitung bulan berkenaan sampai dengan bulan penyampaian LHKPN dan LHKASN.

2.Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf c, dan huruf d, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

a.Pegawai ASN yang tidak memenuhi kriteria disiplin pada bulan berkenaan;
b.Pegawai ASN dan keluarganya yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku; dan
d.Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PD dengan melakukan pemotongan atau pengurangan TPP serta melakukan pembayaran kewajiban terutang sesuai surat pernyataan kesanggupan oleh Pegawai ASN terutang.
1. 3.Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: k - 3 Menetapkan

Pasal 36

(1)Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf b dan huruf c dikenakan apabila :
1. a.Pegawai ASN yang bersangkutan dan/atau keluarganya belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor; dan
2. b.Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
(2)Keluarga Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari Suami/Isteri dan anak.
(3)Data kepemilikan kendaraan bermotor Pegawai ASN dan Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan penetapan pajak terutang.
(5)Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan penetapan kewajiban terutang.
(6)Jika besaran kewajiban terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) melebihi besaran TPP yang diterima Pegawai ASN bersangkutan setiap bulannya, maka pengurangan akan tetap dilakukan sampai penyelesaian kewajiban terutang. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan i Kupang pada tanggal[I OKKober 2022 ] 1 GUBERNUR S ENGGARA TIMUR!' f- VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal t { Otp6er 2022 Plt. SEKRETAR S DAERAH 2 l PROVINS] »A T E) IG G A RA TIMUR,/ SERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR [OA - 4

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 33

Pasal 36

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 33

Pasal 36

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022