DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 126 Tahun 2022

Nomor: 126
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 telah ditetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b.bahwa berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan persandian di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sadan Siber dan Sandi Negara, maka Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peratu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Sadan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
10.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 014); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 014) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Jenis Pola Hubungan Komunikasi Sandi, terdiri atas:
1. a.Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar PD;
2. b.Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar pemerintah Daerah dan pemerintah pusat.
(2)Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam menetapkan hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas berkoordinasi dengan Sadan Siber dan Sandi Negara. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jo BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2% Ditetapkan di Kupang pada tanggal 12 DES€ME9 2022 f 1GUBERNUR NU A TENGGARA TIMUR fVIKTOR BUNG Diundangkaan di Kupang pada tanggal Z DE£9€0 2022 Pj. SEKRET, 'IS DAERAH PROViNS USA TENGGARA TIMUR,f . , LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 2 % TAHUN 2022 TANGGAL: I 2_ 06€&ED 2022 POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PD A. Jenis Jaring Komunikasi Sandi :

1.Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur • •D D Sekretariat Badan Setwan E u u E D E D E [ L t [ j's ] L L [ [ a a u u p a n p E Inspektorat Biro / - 1
2.Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepala PD Sub Koordinator/JF Sub Koordinator/JF Sub Sub Sub Koordinator/JF Koordinator/JF Koordinator/JF Sub Koordinator/JF
3.Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan:

a.Jaring Komunikasi Pimpinan A Gubemur/Wakil Gubemur Sekretaris Daerah TAPD
b.Jaring Komunikasi Pimpinan B Gubernur/Wakil Gubernur / Kepala PD l 1 1 Kepala PD 2 1 1 Kepala PD 3 KepalaPD4 KepalaPD .39 , ,
c.Jaring Komunikasi Pimpinan C KepalaPD I KepalaPD2 KepalaPD 3 Kepala PD.39 KepalaPD 5 I Kepala PD4 B. Entitas Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar PD No Pola Hubungan Entitas yang Keterangan Komunikasi Sandi terhubung 1 . Jaring Komunikasi Sandi Seluruh OPD yang Difasilitasi BSSN Internal Pemerintah melaksanakan Provinsi Nusa Tenggara kegiatan Persandian Timur
1. 2.Jaring Komunikasi Sandi Kepala Perangkat Difasiltasi Pemda Internal dalam suatu Daerah, Provinsi NTT dan Perangkat Daerah Sekretaris/Kepala BSSN. Lingkup Pemerintah Bidang/Bagian / Koor Provinsi Nusa Tenggara dinator, Kepala Timur. Seksi/Sub Bagian/Sub Koordinator - 3 , 4 +
2. 3.Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan:
a.Jaring Komunikasi Gubernur/Wakil Difasiltasi Pemda Sandi Pimpinan A Gubernur, Provinsi NTT dan Sekretaris Daerah, BSSN. TAPD
b.Jaring Komunikasi Gubernur/Wakil Difasiltasi Pemda Sandi Pimpinan B Gubernur, Kepala Provinsi NTT dan Perangkat Daerah BSSN. Lingkup Pemerintah Provinsi NTT C. Jaring Komunikasi Kepala Perangkat Difasiltasi Pemda Sandi Pimpinan C Daerah Lingkup Provinsi NTT dan Pemerintah Provinsi BSSN. NTT i GUBERNUR NU A TENGGARA TIMU1 � f- VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…