DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat substansi yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada huruf a berkaitan proses pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang berprofesi sebagai dokter sehingga Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); . ' '/ '
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 003); I • MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 003), diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara 6. 7. '8. 9. 10. I I I 1 1. 12. 13. , 1 4 . Timur. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kependudukan dan pencatatan sipil. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17.Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta yang selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang berkantor di Jakarta dan menyelenggarakan urusan L penunjang pemerintahan umum.
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
19.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. I
20.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2 1 . Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22.Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
23.Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/ Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
24.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
25.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
26.Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
27.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
28.Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran untuk menentukan tipologi suatu wilayah berdasarkan tingkat kesulitan akses ke wilayah tersebut meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksebilitas / transportasi. I ' 29. 30. 33. 32. Indeks Kesulitan Geografis Kantor adalah nilai hasil perbandingan Indeks Kesulitan Geografis dimana kantor tersebut berada dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah pada wilayah tersebut. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas. Indeks TPP adalah rasio antara Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dan Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aplikasi Simona adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksaaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Pemerintah Daerah. Aplikasi e-Anjab ABK Simona adalah aplikasi simona untuk melakukan monitoring pelaksaaan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Kinerja PD adalah capaian kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya. Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Reformasi Birokrasi PD adalah nilai reformasi birokrasi PD terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokras i semester sebelumnya. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
38.Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitifyang berhalangan tetap.
40.Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:

a.58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b.60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
c.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 4 1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
1. 42.Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk 1 menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
2. 43.Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang ' menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
3. 44.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya 1 disebut TPTGR adalah suatu proses tun tu tan bagi Bendahara dan/ atau Pengurus Barang dan Pegawai ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah. 37. 34. I 35. 3 1. 36. 45. 46. I « 48. • I I 50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang memfasilitasi dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pengawasan untuk menerangkan kewajiban terutang terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP terkait penyelesaian TPTGR dari Pegawai ASN. Surat Keterangan Bebas Tunggakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pendapatan dan aset daerah untuk menerangkan kewajiban terutang pajak kendaraan bermotor dari Pegawai ASN. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dokter adalah Aparatur Sipil Negara dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis / spesialis konsultan.
4. 2.Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

I ( 1) l(2) I

(3)Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan dalam APBD yang bersumber dari PAD. Dalam hal PAD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak cukup tersedia, pendanaan atas pembayaran TPP dapat bersumber dari :
1. a.efisiensi/ optimalisasi kegiatan dari sumber dana yang tidak diarahkan; dan/atau
2. b.pendapatan PD yang menerapkan sistem BLUD dan dikhususkan pembayaran TPP bagi Dokter. Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. . ' Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal r2 Ap 2023 ] 1 GUBERNUR N SA TENGGARA TIMUR( f vTOR BUN LAISKODAT Diundangkan di Ku pang pada tanggal 4 2023 PLT. SEKRETA S DAERAH t PROVINS A T NGGARA TIMUR, JOHANNA E/LISAPALY BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 017

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 39

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 39

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2023