DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Deskripsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja yang dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 20234 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 081) diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan semula sebesar Rp.5.219.986.855.755,- (lima triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.336.485.770.331,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.4.883.501.085.424,- (empat triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.923.350.420.755,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.151.925.174.331,- (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.771.425.246.424,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 4
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.567.588.247.801,- (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp.151.883.174.331,- (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupaih) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.415.705.073.470,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus lima juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.218.587.260.975,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.218.545.260.975,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.519.178.857,- (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.74.655.733.122,-(tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah direncanakan semula sebesar Rp.1.567.588.247.801,- (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp.151.883.174.331,- (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupaih) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.415.705.073.470,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar 5 tujuh ratus lima juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
1. a.pajak kendaraan bermotor;
2. b.bea balik nama kendaraan bermotor;
3. c.pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. d.pajak air permukaan;
5. e.pajak rokok;
6. f.pajak alat berat; dan
7. g.opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
(2)Retribusi Daerah direncanakan semula sebesar Rp.218.587.260.975,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.218.545.260.975,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.62.519.178.857,- (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pemerintah Pusat.
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.74.655.733.122,- (tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdiri atas:
1. a.hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan;
3. c.jasa giro;
4. d.pendapatan bunga;
5. e.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
6. f.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
7. g.pendapatan denda pajak daerah; dan
8. h.pendapatan dari pengembalian. 6
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.510.000.000.000,- (lima ratus sepuluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp.79.355.762.199,- (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.430.644.237.801,- (empat ratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan satu rupiah).
(2)Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp.78.937.531.502,- (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.221.062.468.498,- (dua ratus dua puluh satu miliar enam puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.277.607.890.144,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
(4)Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
(5)Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.455.480.357.657,- (empat ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.6.368.119.370,- (enam miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.461.848.477.027,- (empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah). 7
(6)Anggaran pajak alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
(7)Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.167.513.200.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.167.588.200.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
(2)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.50.634.060.975,- (lima puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.50.517.060.975,- (lima puluh miliar lima ratus tujuh belas juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk tahun anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.3.296.636.435.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.184.560.596.000,- (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.112.075.839.000,- (tiga triliun saratus dua belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

a.Insentif Fiskal;
b.Dana Bagi Hasil (DBH); 8
c.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d.Dana Alokasi Khusus (DAK)
1. 7.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.700.771.000,-(enam miliar tujuh ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
(2)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.652.427.000,-(enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
(3)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.2.132.047.308.000,-(dua triliun seratus tiga puluh dua miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.102.793.719.000,- (seratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.2.029.253.589.000,- (dua triliun dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.1.096.235.929.000,-(satu triliun sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.81.766.877.000,- (delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.014.469.052.000,- (satu triliun empat belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu rupiah).

8.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.5.056.507.288.791,- (lima triliun lima puluh enam miliar lima ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.288.576.262.368,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh dua 9 ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.4.767.931.026.423,- (empat triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 9.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.964.259.077.875,-(tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.39.606.969.573,- (tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupaih) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.924.652.108.302,- (tiga triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan ribu tiga ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.2.434.609.539.949,-(dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.52.115.492.280,- (lima puluh dua miliar seratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.2.382.494.047.669,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah). 10
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.942.887.980.442,-(sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.10.117.704.567,- (sepuluh miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.953.005.685.009,- (sembilan ratus lima puluh tiga miliar lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.206.923.484,-(empat puluh tujuh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.529.694.634.000,-(lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.251.852.860,- (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.527.442.781.140,- (lima ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.9.860.000.000,-(sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.642.671.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.14.502.671.000,- (empat belas miliar lima ratus dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Anggaran belanja pegawai semula sebesar Rp.2.434.609.539.949,-(dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.52.115.492.280,- (lima puluh dua miliar seratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.2.382.494.047.669,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh 11 dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
4. d.belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan dprd serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
6. f.belanja pegawai badan layanan umum daerah.
(2)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.708.002.662.828,- (satu triliun tujuh ratus delapan miliar dua juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.2.447 026.330,-. (dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.710.449.689.158,- (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.669.202.782.021,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.54.189.718.510,- (lima puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.615.013.063.511,- (enam ratus lima belas miliar tiga belas juta enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.410.551.000,- (empat puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.263.528.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.500.536.000,- (dua miliar lima ratus juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). 12
(7)Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp.7.229.480.100,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.372.800.100,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu seratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.6.856.680.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

11.Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…