DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat perubahan terkait tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat 1 . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun
6.2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 083), diubah sebagai berikut:
1.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 1 disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 1 ( 1) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran TPP bulanan dan dokumen pendukung melalui mekanisme sebagai berikut:

a.PD menyampaikan dokumen pembayaran TPP berupa keputusan penerima TPP berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.dokumen pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah;
c.dokumen pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa: 1 . Keputusan penetapan Kelas Jabatan ASN dan perhitungan beban kerja jabatan yang telah divalidasi oleh PD yang membidangi organisasi di Daerah;
1. 2.Surat Keterangan Bebas Tunggakan yang juga berisi daftar ASN yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan surat pernyataan kesanggupan melakukan pengurangan besaran TPP bagi ASN yang belum memenuhi kewajibannya sesuai rekomendasi PD yang membidangi pendapatan dan pengelolaan aset di Daerah;
2. 3.Surat Keterangan Bebas Temuan yangjuga berisi daftar ASN yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam menyelesaikan TPTGR, serta Surat Pernyataan kesanggupan melakukan pengurangan besaran TPP bagi ASN yang belum menyelesaikan kewajibannya sesuai rekomendasi APIP dan BPK;dan
3. 4.Surat pemberitahuan tentang ASN Wajib LHKPN dan Wajib LHKAN yang sudah melaporkan LHKPN dan SPT Tahunan serta belum melaporkan LHKPN dan SPT Tahunan disampaikan sebagai dokumen pendukung sejak penyampaian dokumen bulan april.
d.dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Tim Pelaksanaan TPP sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah. ( la) TPP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah TPP yang dibayarkan setiap bulan sesuai kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) , Pasal 8 ayat ( 1 ) , Pasal 9 ayat ( 1 ) , Pasal 10 ayat ( 1 ) , Pasal 12 ayat ( 1 ) , dan Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

(2)PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan kuantifikasi predikat kinerja bulanan dan perhitungan nilai predikat kinerja bulanan sesuai rilis data PD yang membidangi kepegawaian di Daerah.
(3)Kuantifikasi predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(4)Format perhitungan nilai predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(5)Dokumen pembayaran TPP bulanan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Pimpinan PD, disampaikan kembali melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah untuk divalidasi.
(6)PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan perhitungan besaran TPP bulanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Format daftar perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

2.Ketentuan Pasal 33 ayat ( 1 ) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

( 1 ) Permintaan pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdiannya dan paling lambat setelah PNS yang bersangkutan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah ditetapkannya keputusan mengenai pensiun dari PNSD bersangkutan.

(2)Permintaan pembayaran TPP bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari ASN bersangkutan menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.
(3)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kas Daerah.

3.Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)TPP bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 1 ayat (la) dibayarkan terhitung mulai bulanjanuari sampai dengan bulan desember di tahun anggaran berkenaan.
(2)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan kondisi kasDaerah.
(3)Penilaian predikat kinerja ASN pada bulan desember untuk kebutuhan pembayaran TPP diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.
(4)Pembayaran TPP dapat dilakukan melalui mekanisme susulan jika memenuhi keten tuan se bagai beriku t:
1. a.dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan; atau
2. b.terdapat kesalahan penginputan data yang berpengaruh terhadap besaran TPP yang diterima oleh ASN yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(5)Proses pengajuan pembayaran TPP susulan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 1 dengan melarnpirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 1 1 April 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd E. MELKIADES LAKA LENA Diundangkan di Kupang pada tanggal 1 1 April 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, ttd KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 0 1 9 SH M.A M.H 86021001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 33

Pasal 36

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 33

Pasal 36

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2024