DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)y - 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatu Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. } - 2 B AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pejabat Negara adalah Gubemur dan Wakil Gubemur, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 1 . Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
12.Gaji adalah hak PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut peraturan perundang undangan. t - 3
13.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA). 1 5 . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
16.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Pasal 2 Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 3

( 1 ) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.PNS dan Calon PNS;
b.PPPK; dan
c.Pejabat Negara.

(2)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(3)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri atas:
1. a.Gubemur dan Wakil Gubemur; dan
2. b.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Janda/duda, Anak atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tujangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda vs.f - 4

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, dalam hal :

a.sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasalS

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/ atau pangkatnya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
2. b.tunjangan keluarga
3. c.tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/ atau pangkat golongan/ruangnya.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:
1. a.tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
2. b.tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain; dan
3. c.tunjangan profesi, atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan.f - 5 -- --------------------------------------------

BAB ILL

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 7

( 1 ) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.

(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 8

( 1 ) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-f - 6

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. B AB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal ;o Af(l(L, 2021 / l GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR \W%- ), VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 30 pR2\U 2021 SEKRETARIS DAERAH {PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,� ,-- S POLO MAING BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 02l - 7

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…