DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat . . . . Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 150);
4.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 123) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDMD adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjayang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 1 1. Sistem Pembelajaran Terintegrasi ( Corporate University) adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah. 1 2 . Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 13.Pengarah Pembelajaran adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang dalam kedudukan CorpU disebut Dewan Pengarah Pembelajaran.
14.Pelaksana . . . . .
14.Pelaksana adalah Tim Pelaksana pembelajaran dan pelatihan serta pengembangan kompetensi.
15.Kelompok keahlian (group skill) adalah kelompok fungsional berdasarkan kompetensi keilmuan linear dan keahlian serumpun yang dapat digunakan sebagai sumber daya manusia khusus kediklatan.
16.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
17.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan / atau mengelola unit organisasi.
18.Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Kompetensi Pegawai ASN yang dilakukan pada tingkat nasional dan instansional melalui pendidikan dan/ atau pelatihan.
19.Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
20.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. 2 1 . Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) ASN di Daerah terdiri dari:

a.Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
b.Tim Pelaksana.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
2. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
b.Sekretaris Daerah;
c.Asisten Sekretaris Daerah; dan
a.pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan perencanaan, administrasi sumber daya manusia dan Pengembangan Kompetensi.

(2)Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai tugas:
1. a.merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
2. b.merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN lnstansi;
3. c.merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis lnstansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
4. d.merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi padalnstansiPemerintah;dan
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi Corporate University ASN.
  1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1 ) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.Koordinator Pembelajaran ( Chief Leaming Officer, dijabat oleh pejabat minimal setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang Pengembangan Kompetensi;
b.Koordinator Kelompok Keahlian ( Chief Group Skill dijabat oleh asisten sekretaris daerah;
c.Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
d.Pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan perencanaan, administrasi sumber daya manusia, dan Pengembangan Kompetensi, dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NIT.

(2)Togas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
1. a.menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi instansi;
2. b.mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi instansi;
3. c.menyampaikan . . . .
4. c.menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran;
5. d.mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Instansi Pemerintah dan unit kerja;
6. e.menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan/ atau Pelatihan Nonklasikal; dan
7. f.mengusulkan anggota kelompok keahlian (group skill) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Koordinator Pembelajaran ( Chief Learning Officer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf a, mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
b.menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa Pelatihan Klasikal;
c.mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana; dan
d.mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

(2)Koordinator Kelompok Keahlian ( Chief Group Skill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf b, mempunyai tugas:
1. a.memimpin kelompok keahlian (group skill) di lingkungan unit kerja;
2. b.menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
3. c.menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi di lingkungan unit kerja;
4. d.mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Nonklasikal di lingkungan unit kerja;
5. e.menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
6. f.menyampaikan usulan kelompok keahlian (group skill di lingkungan unit kerja;dan
7. g.melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (group skill) di lingkungan unit kerja.
(3)Tugas Kelompok Keahlian ( Group Skill) melakukan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai bidang keahlian dan Kompetensi yang dimiliki.

7.Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Ruang lingkup tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:

a.Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi ASN 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (corporate university) ASN; dan
b.Penyusunan . . . .
b.Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi ASN 1 (satu) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (corporate university) ASN.

(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b, memuat identifikasi kebutuhan, strategi pembelajaran, rencana anggaran, dan sasaran pelatihan yang disesuaikan kebutuhanjangka menengah dan tahunan.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui rapat koordinasi antara Dewan Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Keahlian (group skill).

(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sebelum proses perencanaan dan penganggaran tahunan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 22 Juli 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. E. MELKIADES LAKA LENA Diundangkan di Kupang pada tanggal 22 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, ttd KOSMAS D. LANA SERITA DAERAH P VINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 028 Salinan · inya KEPALA ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H NIP. 196609181986021001 o, p?

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…