DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2023

Nomor: 28A
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 dan perubahannya telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b.bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi yang berkaitan dengan rumus penetapan perolehan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan mekanisme pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dikenakan bagi Pegawai ASN sebagai pejabat penilai kinerja pegawai sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perubahannya, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 027); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 027), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 34 dan angka 50 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
7.Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
9.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum.
10.Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. 1 1 . Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12.Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kependudukan dan pencatatan sipil.
13.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. I_
15.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17.Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta yang selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang berkantor di Jakarta dan menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan umum.
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
19.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22.Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
23.Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
24.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
25.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
26.Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
27.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
28.Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran untuk menentukan tipologi suatu wilayah berdasarkan tingkat kesulitan akses ke wilayah tersebut meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksebilitas/transportasi.
29.Indeks Kesulitan Geografis Kantor adalah nilai hasil perbandingan Indeks Kesulitan Geografis dimana kantor tersebut berada dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah pada wilayah tersebut.
30.Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas. 3 1 . Indeks TPP adalah rasio antara Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dan Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
32.Aplikasi Simona adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksaaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Pemerintah Daerah.
33.Aplikasi e-Anjab ABK Simona adalah aplikasi simona untuk melakukan monitoring pelaksaaan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah.
34.Dihapus.
35.Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Reformasi Birokrasi PD adalah nilai reformasi birokrasi PD terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokras i semester sebelumnya.
36.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
37.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas bebanAPBD.
38.Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39.Pelaksana Togas yang selanjutnya disingkat Pit adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
40.Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:

a.58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b.60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
c.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
1. 41.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. 42.Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubemur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
3. 43.Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. L
4. 44.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan bagi Bendahara dan/ atau Pengurus Barang dan Pegawai ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
5. 45.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. 46.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 47.Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang memfasilitasi dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. 48.Surat Keterangan Bebas Temuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi menerangkan kewajiban pemeriksaan BPK RI dan Pegawai ASN.
9. 49.Surat Keterangan Bebas Tunggakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pendapatan dan aset daerah untuk menerangkan kewajiban terutang pajak kendaraan bermotor dari Pegawai ASN.
10. 50.Dihapus.
11. 51.Dokter adalah Aparatur Sipil Negara dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/spesialis konsultan.
12. 2.Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan sesuai aplikasi yang dikelola PD yang membidangi kepegawaian dan menjadi dasar perhitungan besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN. yang membidangi pengawasan untuk terutang terhadap temuan hasil APIP terkait penyelesaian TPTGR dari
(2)Predikat kinerja Pegawai ASN untuk pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus: Predikat Kinerja Pegawai ASN = I: (Rating Hasil Kerja + Rating Perilaku
(3)Perolehan besaran TPP bulanan yang diterima Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Kelas Jabatan dengan menggunakan rumus : TPP bulanan yang diterima = (Persentase Rata-Rata Nilai Reformasi Birokrasi PD Semester II Tahun Sebelumnya X Predikat Kinerja Pegawai AS) X Besaran maksimal TPP X Nilai Kehadiran
(4)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disiipkan 3 ayat yakni ayat (la), ayat (lb) dan ayat {le) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dikenakan bagi Pegawai ASN sebagai pejabat penilai kinerja pegawai yang memberikan penilaian dengan predikat butuh perbaikan atau sangat kurang tanpa alasan yang sah. {la) Predikat butuh perbaikan atau sangat kurang tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan akumulasi jumlah aktivitas harian pada bulan berkenaan dan adanya kesesuaian bukti dukung. {lb) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (la) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan indikator reneana hasil kerja yang sudah ditetapkan. (le) Bukti dukung sebagaimana dimaksud dalam ayat {la) merupakan bukti yang memiliki kesesuaian dengan aktivitas harian yang disertakan/ dilampirkan dalam laporan realisasi bulanan.
(2)Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN sebagai pejabat penilai predikat kinerja Pegawai ASN. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal I Me] ?> 2023 1 GUBERNUR �GGARA TIMUR, l VITOR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal el 2023 PLT. SEKRE ARIS DAERAH PROVINSJ 3A TENGGARA TIMUR, �JOHAN � LISAPALY BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 028 A

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 38

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 38

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023