DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024

Nomor: 29
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025; 1 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Peraturan . . .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9.Direktur . . .
9.Rencana Keria Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 3 1 Desember 2025.

Pasal 2

( 1 ) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2025.

(2)RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
1. a.BAB I pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; rencana kerja dan pendanaan Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dan rancangan APBD tahun anggaran 2025.

Pasal 4

( 1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 5

(1)Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan RKPD Tahun 2025.
(2)Pimpinan PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2025 dengan rencana kerja PD.
(3)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Riset dan lnovasi Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanju tnya.

Pasal 6

. . .

b.BAB II C. BAB III
d.BAB IV
e.B AB V
f.BAB VI
g.BAB VII
h.BAB VIII

Pasal 6

( 1 ) Gubemur menyampaikan Peraturan Gubemur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2)Peraturan Gubemur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2025 oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 uni 2024 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AYODHIA G. L. KALAKE Diundangkan di Kupang pada tanggal 2 &8 Ji 2024 JEEPROVINS�,ENGGARA TIMUR KOSMAS� BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 001 PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN fKESRA PLT. KEPALA BIRO HUKUM k PERANCANG PERATURAN 4 PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PARAF HIERARKI PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN €KES PLT. KEPALA BIRO HUKUM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 B AB I PENDAHULUAN 1 . 1 . LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dengan arah kebijakan Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas. Selanjutnya RKPD tahun 2025 ini juga merupakan perwujudan dari perencanaan periode IV RPJPD 2005 - 2025 dengan arah kebijakan pada periode keempat RPJPD yaitu : Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas. Kemudian untuk menjembatani perencanaan jangka panjang daerah seperti yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan masional dan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Provinsi NIT tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan didalam RPJPD Provinsi NIT Tahun 2025 - 2045 khususnya pada pelaksanaan RPJMD periode pertama tahun 2025 -2029 dengan arah kebijakan menyesuaikan dengan Misi, Transformasi daerah dan upaya transformasi super prioritas (Game Changers). Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan masih menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up, dan top down serta berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan ( 1 ) politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses; (2) teknokratik menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah; (3) partisipatif, pendekatan yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat; (4) bottom up dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, dan provinsi; (5) top down dilakukan dengan mengacu pada RKP Tahun 2025 dan RPJMN 2025-2045. Pendekatan yang berorientasi pada THIS diimplementasikan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Implementasi money follow priority program dan program follow result menjadi landasan kerangka pendanaan pembangunan. RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 "ii RKPD 2025 selain berpedoman pada RPD 2024-2026 juga berpedoman pada RKP 2025 sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan. Alur Perencanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Gambar 1 . 1 berikut. - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rema PD berpedom.an (turunar) dar Rensta PD (Tabel 6) Tabel 6 Renst2PD meruuk berpedoran mad tab«1 7.2 RPD Bhan Berpedoman UU22014 RMN \ I I I I I I I •1 I I I I I I I ' / � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pedoman 4 I I I I I I I I I I I I I Diperharikcn DD BALI & NTB +pN Gambar 1 . 1 Alur Perencanaan RKPD Tahun 2025 Sebagai penjabaran tahun kedua dari RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2025 memuat strategi dan kebijakan yang diarahkan pada penguatan ekonomi yang kokoh dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2025-2045, sekaligus mengacu pada tema RKP Tahun 2025 yaitu :AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, maka arah kebijakan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan; pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal; penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar; pencapaian dan pemenuhan SPM; dan sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. 1.2. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut: RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 "

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 " 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintah Daerah (SIPD);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 "i
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan RKP Tahun 2025;
27.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
29.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30.Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007); 3 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 0 0 . 1. 1 5 . 5 - 1 3 1 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, RKP Tahun 2025, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2025 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010- 2030, dengan tetap menjaga keselarasan dengan terhadap RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). RKPD Tahun 2025 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2025. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2025 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2025. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA 2025. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar 1 . 2 berikut. RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 " Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RTRW Nasional RPIP NASIONAL Diacu Pe$ora" RENA-KL Pedonan RENSTRA RKA-KL RINCIAN ·KL APBN r PEMERINTAH J · $ Peora L ·oar«ar Ped0an RPJM RKP r> RAPBN APBN NASIONAL • 's -· • . . Diperhatikan " "Diserasikan melalui Musrenbang . •. v Lil#KN Pedomsn gRAPBD APBD PEMERINTAH J P l PER RINCIAN AP8D RKA $KPD RP]p Petra RPIM Djbri � DAERAH RTRW r-'\ DAERAH Daerah / Pera" Da. Ped0ran RENJA RENSTRA SKPD $KPD usPPN ' $ Gambar I.2 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
1.Maksud Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
2.Tujuan Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah: 1) Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan RAPBD TA. 2025; 2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 3) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat; 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik. RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 " 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RKPD Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada Dokumen RPO tahun 2024-2026. • Sebelah Utara: Berhatasan dengan Laut Flores. • Sebelah Selatan: Berbasan dengan Samudera Hindia (Negara Australia) • Sebelah Timur: Berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor • Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat) 2 . 1 . 1 . 1 . Topografi Daratan Kondisi topografis NTT sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung. Kawasan yang tergolong datar hingga landai menyehar secara sporadis pada gugusan-gugusan yang sempit, di antara lekukan perbukitan atau memanjang mengikuti garis pantai. Lahan dengan kemiringan <40, yang cocok untuk kawasan budidaya mencapai 64,54 persen, sebagian besar di antaranya (38,07 persen dari total luas lahan) memiliki kemiringan 1 5 - 40 persen. Sisanya, 35,46 Persen merupakan lahan dengan kemiringan >40 persen, dan tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Kondisi geomorfologis/bentang alam yang demikian menimbulkan potensi erosi yang sangat tinggi. Akibatnya, laju degradasi sumberdaya lahan yang tinggi. Tabel 2 . 1. Ketinggian Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT (Mdpi) Tahun 2022 No Kabupaten/ Kota Nama Ibu Kota Tinggi Wilayah (Mdpl)
1.Ngada Bajawa 1.204,50
2.Manggarai Ruteng 1 . 1 7 3 . 0 8
3.Timor Tengah Selatan So'e 901,60
4.Sumba Tengah Waibakul 437,30
5.Sumba Barat Waikabubak 436,50
6.Belu Atambua 398,78
7.Timar Tonoah IItara Kefamenan1! 2g0 0 ------- - ---o-- - --- --- ,--
8.Manggarai Timur Borong 266,08
9.Rote Ndao Ba'a 158,00
10.Manggarai Barat Labuan Bajo 78,23 1 1. Sumba Timur Waingapu 62,90 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , No Kabupaten/ Kota Nama Ibu Kota Tinggi Wilayah (Mdpl) 1 2 . Kota Kupang Kupang 6 1 , 1 3
13.Sabu Raijua Seba 56,66 1 4 . Sumba Barat Daya Tambolaka 52,80 1 5 . Alor Kalabahi 36,60
16.Nagekeo Mbay 34,93
17.Ende Ende 3 1 , 3 5
18.Kupang Oelamasi _ ----- ------- -- ---- --- 2 8, 8 5----··--· -- ----· --- -------------·---·------------- -- .
19.Flores Timur Larantuka 27,06
20.Sikka Maumere 14,48 2 1. Malaka Betun 1 4 , 2 1
22.Lembata Lewoleba 12,35 Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) 2 . 1 . 1 . 2 . Topografi Lautan Perairan pesisir NTT sampai batas 12 mil memiliki kedalaman yang bervariasi, dari yang dangkal sampai kedalaman lebih dari 300 m seperti peraian di selatan Lembata dan Tenggara Alor. Mengacu kepada kriteria laut dalam (kcdalaman lcbih dari 20O m), maka pada jarak sampai 4 mil diukur dari daratan, perairan yang berada di hadapan daratan sebagian besar kabupaten/kota di NTT merupakan perairan dangkal sampai perairan dalam. Kabu paten yang tidak memiliki perairan dalam pada jarak 4 mil dari darat adalah Sumba Barat Daya, Malaka, TTS, dan Kota Kunang. Pada jarak antara 4 - 1 2 mil, kondisi batimetri perairan di NTT umumnya akan makin dalam lagi kecuali pada wilayah tertentu yang berdekatan dengan pulau pulau lainnya atau bukit bawah laut yang umumnya terdapat di wilayah Flores. Perairan dangkal umumnya berada pada perairan yang berada pada wilayah selat dan yang berdampingan dengan daratan. Dari sudut lokasi, wilayah utara NTT seperti Flores sampai Alor memiliki kondisi batimetri yang lebih dalam dibanding bagian selatan NTT seperti dari Sumba sampai Timor . A.. 44.. •

d.4u. ...44. ve. ff...4 f%.. r . -.� ,,- -..----,,--· 3 , p- +Tt7f ] " - o.a d k; . - 6f/i;:_,../- k ee° " _ . ( -- . . ! ,, --··- .,.----- ---- � J' - - . • �- - -· . -- -- .. ---- . . . - --- - -------- Sumber: Daya Duukung dan Daya Tampung Provinsi NTT Tahun 2019 Gambar 2 . 1 . Peta Kedalaman Laut di wilayah Provinsi NTT RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 2.1.1.3. Garis Pantai Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2019, maka panjang garis pantai Provinsi NTT adalah 5.700 km. 2.1.1.4. Iklim Peruhahan iklim merupakan fenomena glohal yang dipicu oleh naiknya suhu rata-rata atmosfir bumi seiring meningkatnya gas rumah kaca di atmosfir. Perubahan suhu global ini berdampak pada perubahan iklim seperti perubahan pola hujan menjadikan tidak menentunya musim, naik dan turunnya hujan disuatu wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan. Selain itu wilayah NTT juga dipengaruhi oleh fenomena iklim global lain yang dapat memperngaruhi variabilitas iklim seperti fenomena El Nino Southern Oscilation (ENSO) dan Indian Dipole Mode (10D). Dampak variablitas dan perubahan iklim tersebut akan semakin buruk pada suatu wilayah yang memiliki kerentanan dengan kategori tinggi. Salah satu faktor yang menentukan kerentanan adalah kemampuan adaptasi suatu wilayah dan tingginya sentitivitas dan keterpaparan menjadikan wilayah tersebut menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu indikasi fenomena perubahan iklim dapat diamati dari perubahan pola curah hujan rata-rata pada suatu wilayah. 100GOE 1100OE i 0....:::200 iioc: 400 ::iii.a-oiiii: 100 ::::=:=:::i 1 "� Somber data : Cata ObMrvasi BMKG i �-------------------------------'100OOE 0GOE 13000E 10OE Laju Perubahan (datam mm / 30 tahun) ; <(300) 0 - 1 00 (-300)-(-200) 100 - 200 (-200)-(-100) 200 - 300 € ( 1 00 ) - 0 @ > 300 Sumber: BMKG 2023 Gambar 2.2. La.ju Perubahan Curah Hujan Tahunan Periode 1981-2022 Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk laju perubahan curah hujan tahunan periode 1 9 8 1 sampai dengan 2022, Provinsi N'IT khusus wilayah Timor, Sabu dan Sumba memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam rentang 0-100 mm/30 tahun. Sedangkan Pulau Alor memililzi laj peruhahan curah hujan tahumnan atau mengalami lennilan dalam rentang 100-200 mm/30 tahun. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Demikian juga untuk kategori laju perubahan hari hujan dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NIT khususnya wilayah Timor, Sahu dan Alor memiliki laju perubahan hari hujan >6 hari/ 30 tahun. Sedangkan untuk wilayah Sumba memiliki laju perubahan hari hujan atau mengalami kenaikan dalam rentang (-3)-0 hari/30 tahun sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. +10ooE 100'0OE 1300OE Sumber c1aa : Oala ObMfvasi BMKG i 1400oE Laju Perubahsn (dalam hart130 tatun) : <46 0 - 3 (-3)-46) 3 - 6 € 3 ) -0 6 Sumber: BMKG 2023 Gambar 2 . 3 . Laju Perubahan Hari Hujan Periode 1981-2022 Proycksi curah hujan musiman wilayah Provinsi NTT periode 2020 2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami penurunan dalam rentang (-0,5)-0 sampai dengan (-25)-(-20) persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. «d4 s 9 i 0 5M t O llO J:JO .UO Perutbahan (%): -cz» [Jei»-«9LJ 1o-1s E «z»-«a6» [76r.· EE] 1s-2o E ea»-«is»[Jo-s El zo.as e1s»-ci»[7s-o I > zs Batas Negara --- Batas Propinsi - Garis Pantai Sumber: BMKG 2023 Gambar 2.4. Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 y I Proyeksi perubahan hari kering wilayah Provinsi NIT periode 2020- 2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kenaikan dalam rentang 0-5 persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. f ie $ i O M 11 0 V'O :UO - Perubshan (%): -«2s» [Ji»-«s [ 1o-1s E Gas»-co»[7cs»-o v s - zo EJ « a » - « 1 9 CJ 0 . s ao-2z5 LJ « 1 » - ¢ i » [J 5 - i o -as Keterangan : aeatas Negara ----- Batas Propinsi -Gerig Pgntai Sumber: BMKG 2023 Gambar 2.5. Proyeksi Perubahan Hari Kering Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktoher, November Skenario RCP4.5 Proyeksi perubahan awal musim hujan wilayah Provinsi NIT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kemajuan dalam kategori rentang maju lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. £ ·9 I ·-- uo :s,o -- Perubahan [__] no Ecows re [ wt on 2z 0w [] nor ser + o [ so z pw [ no sew 2 o [] son s ova nor tea o 2 0on Keterangan ; Batas Negara -..--- Batas Propinsi -Garis Pantai Sumber: BMKG 2023 Gambar 2.6. Proyeksi Perubahan Awal Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976- 2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Proyeksi perubahan panjang musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November cukup bervariasi, sebagian besar wilayah di Provinsi NTT mengalami pengurangan dalam kategori rentang berkurang lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, dan sebagian kecil bertambah dalam rentang 1 sampai 2 dasarian, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. i os.i10 no uo ..a- « Perubaha : Eon tab oz 0 [E ear set pa [ eew sew 2zoo ere sea 2z paw Leser sew ova boron tban on 2z 0 E]cw Batas Negara --- Batas Propinsi Ganis Pantai Sumber: BMKG 2023 Gambar 2.7. Proyeksi Perubahan Panjang Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktoher, November Skenario RCP4.5 2.1.1.5. Suhu Udara Perubahan iklim juga identik dengan meningkatnya suhu udara yang berdampak pada perubahan musim dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Peningkatan nilai suhu udara dapat terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti CO, CH, NO, HFC, PFC, dan SF« di amosfer. Selin dari alam, emisi GRK dapat bersumber dari buatan manusia seperti sektor industri dan energi serta akibat dari adanya migrasi penduduk sehingga terjadi peningkatan konsentrasi jumlah penduduk pada suatu wilayah yang turut memberikan kontribusi salah satunya dalam penggunaan kendaraan bermotor. Peningkatan suhu udara permukaan memberikan respon baik buruk yang cukup signifikan terhadap kondisi alam dan pola hidup manusia. Berdasarkan analisis BMKG terkait laju perubahan suhu rata-rata tahunan periode 1981 sampai dengan 2022 untuk wilayah Provinsi NTT pada umumnya meningkat. Wilayah Timor, Flores dan Sumba berada dalam rentang 0,6-0,8°C/ 30 Tahun, wilayah Sahu Raijua berada dalam rentang 0,4-0,6°C/ 30 Tahun. Sedangkan untuk wilayah Alor berada dalam rentang 0,2-0,4°C/ 30 Tahun. Rincian selengkapnya terkait lanjut perubahan suhu rata-rata Tahunan Periode 1981-2022, dapat dilihat pada gambar berikut 1m1. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 100' 0OE 110OE 1200OE 130'ODE ; 0 200 400 800 1,200«Cm 10000E 1200OE 130O0E i Sumber data : Data Observasi BMKG i 140'00E Laju Perubahan (dalam CI 30 tahun) : o <02 0 06-0.8 0 02-04 0 8 - 1 0 04-06 @ > 1 0 Sumber: BMKG 2023 Gambar 2.8. Laju Perubahan Suhu Rata-Rata Tahunan Periode 1981-2022 2.1.1.6. Tutupan Lahan Tutupan lahan di Provinsi NTT terbagi menjadi 2 1 tipe tutupan lahan, yaitu Badan Air, Bandara/Pelabuhan, Awan, Belukar, Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Tanaman, Permukiman, Perkebunan, Fertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Rawa, Savanna/Padang Rumput, Sawah, Tambak dan Tutupan lahan dominan yang menempati posisi pertama di Provinsi NTT adalah hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 1.603.390,22 ha (34,67 Persen), kcmudian scmak/belukar scluas 1.219.989,79 ha (26,38 Persen) serta savanna/padang rumput seluas 820.995,28 ha (17,75 Persen. Sedangkan tutupan lahan paling sempit adalah hutan rawa primer seluas 89,85 ha (0,002 Persen). Tabel 2 . 2 . Komnonen Tutunan Lahan Provinsi N'TT. - - - ·- -· No. Tutupan Laban Luas (Ha) Persen
1. 1.Awan 96,21 0,00
2. 2.BadanAir 3.147,92 0,07
3. 3.Bandara/ Pelabuhan 588,21 0,01
4. 4.Beiukar 1.219.989,79 26,38
5. 5.Belukar Rawa 8.126,63 0,18
6. 6.Hutan Laban Kering Primer 268.180,46 5,80
7. 7.Hutan Lahan Kering Sekunder 1.603.390,22 34,67
8. 8.Hutan Mangrove Primer 14.601,43 0,32
9. 9.Hutan Mangrove Sekunder 7.857,17 0,17
10. 10.Hutan Rawa Primer 89,85 0,00 1 1. Hutan Rawa Sekunder 698,18 0,02
11. 12.Hutan Tanaman 18.984,08 0,41
12. 13.Permukiman 31.581,84 0,68 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , No. Tutupan Laban Luas (Ha) Persen
13. 14.Perkebunan 2.462,11 0,05
14. 15.Pertanian Laban Kering 192.482,82 4,16
15. 16.Pertanian Laban Kering Campur 319.967,72 6,92
16. 17.Rawa 5.817,40 0 , 1 3
17. 18.Savanna/ Padang rumput 820.955,28 17,75
18. 19.Sawah 52.052,66 1 , 1 3
19. 20.Tambak 1.036,12 0,02
20. 21.Tanah Terbuka I 52.505,44 j 1 , 1 4 j Total 4.624.611,54 100,00 Sumber: Daya Dkung dan Daya Tampung Provinsi NTT Tahun 2019 70,27 72,42 66,55 62,98 63,13 63,42 64 21 ' 62,81 65,48 60,25 55 60 65 70 so 50,72 45 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 ·Nusa Tenggara Timur ·Indonesia Sumber: Indeks Kalitas Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK RI Gambar 2.9. lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTT 2010-2022 2.1.1.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan komposi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Provinsi NTT dalam kurun waktu sejak 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2010 nilai IKLH Provinsi NTT senilai 50,72 yang naik menjadi 73,49 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 80 73,28 73,49 75 2.1.1.8. Indeks Resiko Bencana Wilayah Provinsi NTT dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust, sesar Bondowatu Fault, sesar Sumba Strike-slip Fault, sesar Sumba Ridge Thrust, sesar Savu Thrust, sesar Semau Fault dan sesar Sape Strike slip Fault (PusGen, 2017). Dalam perspektif klimatologi, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samrudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah (BPS NTT 2022). Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terlah terjadi 576 kejadian bencana di NTT. bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan. Sejak Tahun 2 0 1 5 nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi NTT memiliki indeks risiko senilai 157, 16 dengan kategori tinggi kemudian turun menjadi 139,23 pada Tahun 2022 dengan kategori sedang. Ancaman Bencana pada wilayah ini meliputi: Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Ekstrim/ Abrasi, Kebakaran Hutan dan Laban serta Cuaca Ekstrim. Rincian perkembangan nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2015-2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 143,67 w 1 4 1 , 9 3 202220212020 142,52 201920182017 160,00 157,16 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 2015 2016 Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI 2022, BNPB Gambar 2 . 1 0 . Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT 2015-2022 2.1.1.9. Indeks Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT cenederung naik. Pada tahun 2019, nilai IKP Provinsi NTT senilai 50,69 dan naik menjadi 71,25 pada Tahun 2023. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 75 71,25 70 65 60 55 so 45 66,92 67,35 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional Gambar 2 . 1 1. lndeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT 2019-2023 2.1.1.10. Ketahanan Energi Berdasarkan Peraturan Gubernur NTI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTI Tahun 2019-2050, menggambarkan aspek penyediaan, pemanfataan dan pengembangan konservasi energi daerah yang disesuaikan dengan potensidan sumber daya lokal yang dimiliki. Secara garis besar pemodelan dalam RUED Provinsi NTT menunjukan target bauran energi primer tahun 2025 adalah 24 Persen kontrihusi dari energi baru dan terharukan (EBT), 12 persen dipasok dari batu bara dan 10 persen pasokan dari gas bumi dan sisanya sebesar 54 persen masih dipasok dari minyak bumi. Sedangkan pada tahun 2050 diharapkan scbcsar 39 persen kontribusi dari EBT, 16 persen dipasok dari batu bara dan 14 persen pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 3 1 persen masih tetap memhutuhkan minyak bumi sebagai pemasok energi primer. Tabel 2.3. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Sektor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050 (Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE) No. Sektor 2025 2035 2050
21. 1.Rumah Tangga 0,32 5,56 9,78
22. 2.Komersial 0,46 0,97 2,72
23. 3.Transportasi 6,71 10,13 17,29
24. 4.Industri 3,32 0,63 1,52
25. 5.Sektor Lainnya 0,22 0,37 0,72 I Total 1 1 , 0 3 ] 1 7 , 6 6 ] 3 2 , 0 3 ] Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050 Secara kuantitas nilai absolut dari total pasokan energi primer tahun 2025 untuk provinsi NTI diperkirankan sehesar 2,6 MTOE (juta ton setara minyak) dimana dapat menghasilkan pemhangkit listrik sebesar 1 GW RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , dengan porsi EBT sekitar 0,54 GW. Sedangkan untuk tahun 2050 diperkirankan sebesar 8,3 MTOE dimana dapat menghasilkan pembangkit sebesar 4,24 GW dengan porsi EBT sekitar 2,24 GW. Tabel 2.4. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Jenis Untuk Seluruh Sektor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050 (Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE) No. Sektor 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
26. 1.Listrik 597 1.431 2.342 3.391 4.738 6.389 8.405 10.750
27. 2.Gas Bumi 39 254 611 853 1.164 1.154 2.038 2.622
28. 3.Premium 1.990 1.789 798 883 938 960 950 907
29. 4.Avtur 311 417 295 336 354 327 223 .
30. 5.iiinyak 83 2 1 1 - - - - Tanah
31. 6.Minyak 1.558 1.241 685 18 13 9 4 - Solar
32. 7.Minyak 8 6 6 6 4 4 4 4 Bakar
33. 8.LPG 539 1.029 1.114 1.171 1.219 1.259 1.289 1.214
34. 9.Batu 99 126 171 242 336 462 620 822 Bara
35. 10.Avgas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1 1. Bio Solar 274 976 2.001 3.300 4.036 4.888 5.861 6.960
36. 12.Bio - 929 2.347 2.815 3.247 3.660 4.065 4.473 Premium
37. 13.Minyal 1 - - - - - - - Diesel
38. 14.Biomasa 26 35 49 70 98 134 186 249 Komersial
39. 15.Bioavtur - - 295 504 826 1.307 2.007 3.001
40. 16.EBT - 28 217 30/ 403 b0b 610 72 Lainnya Total 5.525 8.235 10.715 13.590 16.973 20.553 26.262 31.726 Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050 Dalam RUED Provinsi NTT hasil pemodelan untuk konservasi energi pada sisi kebutuhan tahun 2025 sebesar 7 ,06 persen dan sebesar 25 persen pada tahun 2050. Sedangkan elastisitas energi tahun 2025 dan tahun 2050 sebesar 0,74 dan 0,65 yakin sejalan dengan tren nasional dalam RUEN yang berjalan flat ditahun 2025 sampai dengan 2050. Gamharan kelistrikan di Provinsi NTT meliputi kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik, daya mampu pembangkit listrik, serta jaringan transmisi periode 2 0 1 1 sampai dengan 2021 guna mencapai rasio elektrifikasi serta desa berlistrik 100% dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Gambaran Indikator Kelistrikan di NTT 201 1-2021 No. Komponen 2016 2017 2018 2019 2020 2021
41. 1.Kapasitas Terpasang n.a. n.a. 413,54 467,77 519,05 534,39 Pembangkit Listrik Nasional (MW
42. 2.Kapasitas Terpasang 216,79 276,79 374,85 424,54 475,82 488,55 Pembangkit Listrik PLN (MW)
43. 3.Kapasitas Terpasang 8,77 39,77 38,69 43,22 43,22 45,85 Pembangkit Listrik Non RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 111111 , Iuu [100 j] A 4 . ] taso Lesa pernsUIK [/o) ] v,+o ] 9,+~ ] >,~4 ] ,~o ] Sumber: Statistik Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM No. Komponen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PLN (MW)
44. 4.Daya Mampu Pembangkit n.a. n.a. 328,07 328,07 433,58 448,02 Tenaga Listrik Nasional (MW)
45. 5.Daya Mampu Pembangkit 79,06 92,74 289,88 339,57 390,85 403,58 Listrik PLN (MW)
46. 6.Daya Mampu Pembangkit n.a. n.a. 38,19 42,72 42,72 45,35 Listrik Non PLN (MW)
47. 7.Jumlah Pembangkit 447 441 437 437 474 493 Tenaga Listril PLN (Lnit}
48. 8.Jumlah Transmisi PLN 256,2 624,87 776,06 1164,76 1335,06 1589,91 (Kms)
49. 9.Jumlah Transmisi PLN 270 195 405 565 565 745 Gardu Induk (MVA)
50. 10.Rasio Elektrifikasi (%) 58,93 59,85 61,9 85,84 87,62 89,91 . . - � w f t d i ·<" ..... ··- « d .r,o,..-. ,,... _ ◄ .. ,... « 2 . 2 . 1 . 1 1 . Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Perencanaan pembangunan rendah karbon merupakan transformasi strategi dari penyelenggafraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Capaian total penurunan emisi GRK Provinsi NTT sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Total emisi GRK Provinsi NTT pada Tahun 2000 sejumlah 1.297.758,66 Gg CO? yang turun menjadi 805.301,73 Gg CO pada Tahun 2 0 2 1 . Rincian perkembangan emisi GRK Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 40k 30k 20k $ 4 IOk� ·;;:; Ee l Ok - 1 O k [ mi»r in..% meas..» mo«»a» • n n n n ! n M � " M r, M -�- 1i n n ■ n I i i i i i j j i i f f · -20k ( t T T T I . T t 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2001 2003 2005 2007 2009 2 0 1 1 2013 2015 Sumber: KLHK 2024 ; T T " r 2016 2 0 1 8 2020 2022 2017 2 0 1 9 2021 2023 Gambar 2 . 1 2 . Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan dan Limbah Provinsi NTT Tahun 2000-2021 2 . 1 . 1 . 1 2 . Ketahanan Air Berdasarkan studi oleh World Bank dan Bappenas yang dilakukan pada Tahun 2021, gambaran Status Kelangkaan air di wilayah sungai untuk region Bali dan NTT pada Tahun 2022 yaitu 89 persen kategori parah, 0,3 persen kategori tinggi, 0, 1 kategori Sedang dan 0, 7 persen tidak memiliki RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , kelangkaan air di wilayah sungai. Sedangkan untuk status pemanfaatan region bali dan NTT terdapat 92 persen rumah tangga dengan akses ke air yang lebih baik, 28 persen rumah tangga dengan akses ke air perpipaan, 88 persen rumah tangga dengan akses ke sanitasi yang lebih baik, 0,6 persen daerah irigasi dari total daerah irigasi nasional, 0,3 persen memilik penyimpanan air dari total penyimpanan air nasional serta terdapat 12 persen memiliki Stasiun pemantauan air permukaan sangat tercemar. C C ' 01 o 0 O o D I ·�- 0$% .,... a#i 01% 01% 0 0 01% 01% 04% 02% 41% 02% 74% 14% 7$% # =E • « .......L. :: 1 7% % 01% 07% i01% • • .' 02% J 74% % SUMATERA l KALMANTAN j SULAWESI .'(5,59,35,090) (1,48,11,544) (1,84,03,630) r ; 7 MALUKU (27,96,076) @ +z] PAPUA 78% 3r% 75% $% 21% 91% (40,26,937) O @ @ BAU & N TT @ @ @ L ,, •. ,o. 1 .489':"" 0,,,.· _ (1,39,63,492) T © G> © @ @ © ® © @ $32% 270% 40% $5% 20% $2% 12% 21% 4% $0% 17% $2% 664% 12% 60% O 0 ® 0 0 ® 0 0 @ 0 @ @ 0 21% 21% 27% 41% 43 4% 04% 03% 61% 02% 0% 12% 01% 00% 31% Kelangkaan Air di % Kebutuhan air wrah so«. as»ma» @ @ per Pulau kategori per pulau umnah tangga Rumah tangga Rumah tangga Daerah irigasi Penyimnpanan Stasiun Paraholdak ada e«um&h t..,..a -� dengan akse-s dengan akses dengan a� dari total air darl total pemantautan rcturt tears e air yang le air ke sanitasi daerah irigasi Peryirnpanan air permukaan inggi Sedang Pertain lebih baik perpipaan yang tebih baik nasional air nasional sangat tercemar Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuj Ketahanan Air, 2022 Gambar 2 . 1 3 . Gambaran Umum Tantangan Terkait air diseluruh Wilayah Indonesia Tahun 2022 Meskipun sumber daya air pada umumnya melimpah di Indonesia, namun penyebarannya tidak merata. Kini, setengah dari total PDB dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air 'tinggi' atau 'parah' di musim kemarau. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan dua pertiga (67 persen) dari PDB akan dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air yang sangat tinggi atau sangat parah pada tahun 2045. • j&leers... % • Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022 rgnda Kotao utan. at yea moenotoritao oo roe L_ 4%rrtCr. rdak ada Ceamong( 25%)L razz75 awan soot Toal ( 100%) Gambar 2 . 1 4 . Kelangkaan air pada musim kemarau di Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah sungai menyumbang 60 Fersen dari PDB Tahun 2045 Lebih dari separuh sungai di Indonesia mengalami pencemaran yang cukup parah, dan dua sistem sungai utama di Indonesia termasuk dalam RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f sungai yang paling tercemar di dunia. Berdasarkan pengujian air, sekitar 85 persen populasi terpapar polusi tinja koliform di sumber air. Lebih dari 70 persen PDB dihasilkan di wilayah sungai dengan sebagian besar sampel airnya dikategorikan sebagai 'tercemar parah'. Kualitas air tanah memburuk, dengan lebih dari empat periima (93 persenj sampel air tanah melebihi ambang batas polutan. Sekitar 70 persen pencemaran air tanah di Indonesia berasal dari tangki kakus yang bocor dan limbah yang sengaja dibuang ke saluran air. Sungai menyumbang lebih dari 80 persen plastik yang mengalir ke lingkungan laut dari sumber berbasis darat di Indonesia. Status polusi + Keadaan baik • Sedikit tercemar + Cukup tercemar + Sangat tercemar Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuuju Ketahanan Air, 2022 Gambar 2 . 1 5 Status Pencemaran Air Permukaan di Seluruh Indonesia Tahun 2021 Tujuan pemhangunan hendungan ada dua yait single purpose dam dan multi purpose dam. Single purpose dam merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. Multi purpose dam dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Provinsi NTT memiliki 18 bendungan beroperasi yang telah dibangun sejak Tahun 1981 sampai dengan 2016 dan 3 bendungan pada tahun 2023 masih dalam tahap konstruksi yaitu bendungan Mbay, Manikin dan Temef. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.6. Jumlah Bendungan di Provinsi NTT 1981-2023 No. Nama Lokasi Tahun Kondisi Volume Tampung Bendungan Pembangunan Bangunan Total (m3)
51. 1.Danu Tua Rote Ndz 1981 Beroperasi 1.740.133
52. 2.Lokojange Sumba 1995 Beroperasi 54.249.846 Tengah
53. 3.Rakawatu Sumba Timur 1995 Tidak Beroperasi n.a.
54. 4.Kapalangga Rote Ndao 1987 Beroperasi 670.128.000 .. Lere Sabu Raijua t Tidak Beroperasi n1.a.2. 1277
55. 6.Manubulu Rote Ndao 1994 Beroperasi 790.365
56. 7.Tilong Kab.Kupang 1998 Beroperasi 190.700
57. 8.Benkoko Kab.Kupang 1994 Beroperasi 29.137.395
58. 9.Haekrit Belu 2008 Beroperasi 5.389.217 1111111 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Nama Lokasi Tahun Kondisi Volume Tampung No. Bendungan Pembangunan Bangunan Total (m3)
59. 10.Waerita Sikka 1994 Beroperasi n.a.
60. 11.Haliwen Belu 2003 Beroperasi n.a.
61. 12.Karinga Sumba Timur 1993 Beroperasi 449.354
62. 13.Matasio Rote Ndao 1996 Beroperasi n.a.
63. 14.Padang Alor 1996 Beroperasi n.a. Panjang
64. 15.Oeltua Kab.Kupang 1996 Beroperasi 225.241
65. 16.Raknamo Kab.Kupang 2015 Beroperasi 18.774.100
66. 17.Rotiklot Belu 2015 Beroperasi 2.900.000
67. 18.Napun Gete Sikka 2016 Beroperasi n.a.
68. 19.Mbay Nagekeo 2023 Tahap n.a. Konstruksi
69. 20.Manikin Kab.Kupang 2023 Tahap n.a. Konstruksi
70. 21.Temef TTS 2023 Tahap n.a. Konstruksi Samber. https.//sigip.go.id/, Kementerin PUPR 2023 Neraca air adalah keseimbangan antara kebutuhan air dan jumlah air yang tersedia. Dengan memahami neraca air pada suatu wilayah sungai, maka dapat diidentifikasi seberapa kritis kondisi kekurangan air yang dapat terjadi atau seherapa rawan terhadap ancaman kekeringan pada wilayah sungai yang bersangkutan. Berikut ini adalah neraca air pada 15 sungai yang berada pada wilayah Provinsi NTT dimana berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 sungai dengan kategori Tidak Kritis, 6 Sungai dengan kategori Kritis ringan, 5 Sungai dengan kategori kritis Sedang dan 2 sungai dengan kategori kritis berat. Tabel 2.7. Neraca Air pada wilayah Sungai di Provinsi NTT Tahun 2016 I Ketersediaan Kebutuhan Neraca Air lndeks Klasifikasi I Permukaan indeks No Nama Neraca Air Air Total Air Total (Surplus, Pemakaian Pemakaian Air (m3/det) (m3/det) Air (%) Defisit) (%) 1. WD Golo Ketak 30,4 30,57 -0,17 100,55 Kritis Berat Nangalili 2. WO Pocong Sangan 67,51 31,09 36,43 46,05 Kritis Ringan Kalo
71. 3.WD Sumba Barat 43,38 18,41 24,97 42,45 Kritis Ringan
72. 4.WD Sumba Timur 57,12 29,3 27,82 51,29 Kritis Sedang
73. 5.WD Aesesa 41,53 26,16 15,37 63,00 Kritis Sedang
74. 6.WD Alor 19 5 14 26,33 Kritis Ringan
75. 7.WD Flotim 6,96 1,69 5,27 24,32 Tidak Kritis
76. 8.WD Lembata 10,04 3,15 6,89 31,39 Kritis Ringan
77. 9.WD Nebe Waiwajo 24,22 10 14,22 41,29 Kritis Ringan 10 WD Rotendao 3,87 3,14 0,73 81,18 KritisSedang
78. 11.WD Sabu Raijua 5,7 1,08 4,63 18,89 Tidak Kritis
79. 12.WD Bima 12,35 29,84 -17,5 241,72 Kritis Berat
80. 13.WD Benanain A 16,53 6,51 10,02 39,38 Kritis Ringan
81. 14.WD Benanain B 40,08 16,46 23,62 41,08 Kritis Ringan
82. 15.WD Kupang 71,76 28,21 43,56 39,31 Kritis Ringan RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Sumber: https://sigi.pu.go.id/, Kementerian PUPR 2023 Penyelenggaran Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha. Di Provinsi NTT penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUMD Air Minum dengan cakupan layanan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2021 cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2 0 1 2 , cakupan layanan BUMD Air Minum di Provinsi NTT mencapai 2 1 , 3 2 persen yang meningkat menjadi 42,84 persen pada Tahun 2 0 1 5 dan 2016 dan turun menjadi 26,68 persen pada Tahun 2 0 2 1 . 45 42,84 42,84 I I 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 €Nusa Tenggara Timur Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementeriaan PUPR Gambar 2 . 1 6 . Persentase Penduduk Yang Terlayani BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021 Demikian juga dengan hasil penilaian atas kinerja BUMD Air minum Provinsi NTT yang dilakukan secara rutin oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR diperoleh informasi bahwa pada Tahun 2021 terdapat 38,46 persen BUMD dengan kategori sehat, 46,15 persen BUMD Penyedia Air Minum dengan kategori kinerja kurang sehat serta sebanyak 15,38 persen BUMD Air Minum dengan kategori sakit. Rincian selengkapnya tentang Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi NTT selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 111111 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sehat Kurang Sehat s Sakit Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementeriaan PUPR Gambar 2 . 1 7 . Kinerja BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 2.1.2. Demografi 2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Proyeksi La.ju pertumbuhan penduduk NTT Tahun sejak Tahun 2 0 1 1 sampai dengan Tahun 2022 cenderung menurun. Pada Tahun 2 0 1 1 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk NTT sebesar 1 , 7 5% yang terus menurun hingga Tahun 2022 sebesar 1,50%. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 2,4 111111 1,8 1,2 0,6 1,75 1,73 1,7 1,67 1,65 1,63 1,61 1,59 1,58 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber BPS NTT Tahuun 2023 Gambar 2 . 1 8 . Proyeksi La.ju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2022 (%) 2.1.2.2. Komposisi Penduduk Komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 0-4 tahun diikuti oleh 5-9 tahun dan terus berkurang sampai kategori usia 75 tahun keatas. Sedangkan untuk komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki-laki. Gambar 2 . 1 9 . Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi NTT Tahun 2024 85+ 75.79 7 0 - 7 5 65 · 69 60-64 $ 5 5 9 5 0 - 5 4 4 5 - 4 9 40- 44 35- 39 3 0 - 3 4 25-29 2 0 - 2 4 1 5 . 1 9 1 0 - 1 4 5 - 9 0 - 4 300.000 200.000 100.000 100.000 200.000 300.000 Sumber : BPS NTT 2024 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f 2.1.2.3. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk Provinsi NTT dalam kurun waktu 20 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada Tahun 2002 kepadatan penduduk Provinsi NTT senilai 78 jiwa/km2 yang mengalami peningkatan sampai Tahun 2010 menjadi 98 jiwa/km 2 dan terus meningkat hingga Tahun 2024 senilai 122 jiwa/km 2• Kepadatan Provinsi NTT sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2024 masih berada dibawah kepadatan penduduk secara nasional. 130 110 90 70 so 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2023 2024 Sumber BPS NIT 2023 Gambar 2.20. Kepadatan Penduduk Provinsi N'IT Tahun 2002-2024 enggara 1mur on 1s1 sampa1 engan un Jumlah Wilayah Jumlah Wilayah Jumlah Wilayah Nama Adat pada Adat pada Adat pada BRWA Status No. Kabupaten/ BRWA dengan BRWA dengan dengan status: Pengak Kota status: status: uan Teregistrasi Terverifikasi Tersertifi.kasi
83. 1.Alor 3 - - 1
84. 2.Ende 1 5 - 6
85. 3.Flores 1 - - - Timur
86. 4.Manggarai 2 - - 2 2.1.2.4. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang dalam bentuknya sebagai persekutuan hukum, terikat dalam kesatuan nilai dan hidup bersama pada wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki pranata adat dan pemerintahan adat sedangkan wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan social berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sebagai penyangga sumber-sumber pcnghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya. Table 2.8. Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status Teregistrasi, Terverifi.kasi dan Tersertifikasi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa T. T k d: · ' d Tah 2023 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f « 0 L0j i t ai ] ~> ] i i Jumlah Wilayah Jumlah Wilayah Jumlah Wilayah Nama Adat pada Adat pada Adat pada BRWA Status No. Kabupaten/ BRWA dengan BRWA dengan dengan status: Pengak Kota status: status: uan Teregistrasi Terverifikasi Tersertifikasi
87. 5.Manggarai 1 - - 1 Barat
88. 6.Manggarai 4 6 5 15 Timur
89. 7.Sikka 1 1 - - 6 n ! "� 1 1 r r 1 Sumber: Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) 2023 Di wilayah Provinsi Nusa Tenggatra Timur sampai dengan Tahun 2023, terdapat 39 masyarakat hukum adat dengan status teregistrasi pada BRWA sejumlah 23 masyarakat hukum adat, status terverifikasi sejumlah 1 1 masyarakat hukum adat, serta dengan status terteverifikasi sejumlah 5 masyarakat hukum adat yang berada pada 7 kabupaten. Dari ke 39 masyarakat hukum adat tersebut, terdapat 3 1 masyarakat hukum adat yang terlah memperoleh pengakuan, dan 8 lainnya belum memperoleh pengakuan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 2 . 2 . 1 . 1 . Pertumbuhan Ekonomi Selama periode 2010-2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum mengalami penurunan. Capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2 0 1 0 sebesar 5,06 persen dan terus mengalami pelambatan hingga sampai pada titik terendah saat mengalami kontraksi sebesar -0,84 di Tahun 2020. Perlambatan ini dikontribusi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi mencapai -0,84 persen pada Tahun 2020 yang kemudian meningkat perlahan menjadi 3,52 persen pada Tahun 2023. 2021 2022 2023 7 6 s 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 6,22 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ·Nusa Tenggara Timur ·-Indonesia Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Gambar 2 . 2 1 . Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2010-2023 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 2.2.1.2. Ketimpangan Gini rasio di Indonesia menggambarkan tentang kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi ketimpangan pengeluaran masih berada dalam kategori moderat mendekati rendah (0,3-0,5) dan cenderung menurun. Kondisi ini dapat diamati dari garis trend tinier yang terus melandai. Pada Tahun 2009, nilai gini rasio sebesar 0,357 kemudian menurun menjadi 0,354 pada Tahun 2020 dan 0,325 pada Tahun 2023. Gini Rasio -Gini Rasio «..-+- Linear (Gini Rasio) 2023 1 0,325 I . ] 0.334 o.sud , - - ... . ' I Pandemi I coo-1s ; I I ··T······ I I I I I I I I I "en"enm y ' = 0.39 0.378 0.38 0,37 0.36 0.35 0,357 0.34 0.33 0,32 0.31 0,3 0.29 Milestone 1 (MI) Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Milestone Il (MII) Gambar 2.22. Gini Ratio Provinsi NIT Tahun 2009-2023 Ketimpangan pemhangunan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Perkembangan nilai indeks Williamson Provinsi NTT sejak tahun 2 0 1 1 sampai dengan 2019 cenderung meningkat dan pada periode 2019 sampai dengan 2022 mengalami Penurunan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. 0,68 0,66 0,67 0,66 0,64 0,63 0,63 0,62 0,60 0,58 0,56 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Gambar 2.23. Indeks Williamson Provinsi NTT Tahun 2009-2022 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f 2.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relative semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relative lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau dibawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. NTP Provinsi NTT sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 cenderung bergerak secara fluktuasi. Pada Tahun 2008 nilai NTP Provinsi NTT senilai 96,03 yang naik pada 2019 menjadi 106,14 dan turun secara signifikan menjadi 95, 98. Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila nilai NTP < 1 0 0 maka indeks harga yang diterima oleh petani lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar oleh petani sehingga petani mengalami penurunan daya beli atau dengan kata lain terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani. Rincian perkembangan NTP Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 110 108 107,33 106 104 102 100 98 96 94 92 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nusa Tenggara Timur Indonesia Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Gambar 2.24. Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2008-2022 2.2.1.4. Angka Kemiskinan Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada hand book on poverty and inequality yang diterbitkan oleh world bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kehutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Secara kumulatif, perkembangan penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2023 yaitu sebesar 8,23% dari tahun baseline 2005 sebesar 28, 19% menjadi 19,96% pada bulan Maret 2023 atau masih berada diatas capaian kumulatif penurunan kemiskinan nasional yaitu sebesar 6,61 % pada periode yang RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 111111 sama. Rincian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 35 30 00 o "' tu t 0«o f u u 25 00 t ,.; v 0o t 0 0 «t «t «t N ... l c 0 0 Ln otu tu + o o o 0\ c c o tu tu tu 4 tu o otu tu tu tu f 20 tu «t "' f to «ffl ,.. 0 tr 15 N «o «t el i 0 f ,.. N 0 ... c + f t f f o c o of d 4 «o f a t 10 5 0 00 0 o f tu er «t u o ,.. 0o 0 o f tu ffl o 8 f t t ... f f f f f f tu tu N tu o o o c o o o o o o o o o o o N N e4 tu tu tu tu eu tu tu N tu t4 tu tu tu ·-QNusa Tenggara Timur ·indonesia Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Gambar 2.25. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2023 2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2008 TPT Provinsi NTT senilai 3,37 persen dan menurun menjadi 3, 14 persen pada Tahun 2023 dan masih berada jauh dibawah TPT nasional untuk periode yang sama, yaitu senilai 5, 79%. 9 8 f o , 7 6 un II\ t II\ 5 t n0,,, 00 un ,,, .... 4 tu tN m ,,, 3 2 1 0 00 0 o f u "" «t u to f 00 c o «t u t o o f f f t t ... f t .t o tN tu tu tu o o o o o c o o o o o o o o o o 4 tu tu tN tu tu tu t tu N tu tu tu tu tN e4 -Nusa Tenggara Timur Qlndonesia Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Gambar 2.26. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NIT Tahun 2005-2023 2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia 1PM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. Jika diamati secara kumulatif, 1PM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 6,69 Poin atau 59,21 pada Tahun 2010 yang menjadi 66,68 di Tahun 2023. Peningkatan kumulatif ini masih berada diatas nasional untuk periode yang sama, yaitu sebesar 6,38 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , poin dari tahun 2020 senilai 66,53 menjadi 74,39 pada Tahun 2023. Rincian pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selama periode 2010 sampai dengan 2023, dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 80 c t «r 75 f f Lr 0o 0o «t c f u cc o 4 c v a f t 4 o « 70 c
r.«ou r? o OD 4o o o 65 0o c o t c 0o o.n ODc t t t4,.,, ,.,, o.n r.n' o.n «o «o t f �4o f t ..,; to uo «o 60 0o 4 «o ..,; t 4o i v o uo t 0o +r «o f tu c 40 4o tu o a «o «o 55 u 50 o .... t en «t u 4o t 0o a c f tu et «.t «et f .t t t t t .dd .d e4 (4 (4 u o c c c c c C C c c c c c c tu tu tu tu tu tu t4 tu td eV tu tu t4 tu -Nusa Tenggara Timur indonesia Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Gambar 2.27. Perkembangan 1PM Provinsi NTT Tahun 2010-2023 2.1.7. Mata Pencaharian Penduduk Rata-rata mata pencaharian utama di Provinsi NIT menyumbang sebesar 40 persen pendapatan rumah tangga. Mata pencaharian di wilayah Flores lebih beragam apabila dibandingkan dengan di wilayah Timor dan Sumba yang kemungkinan disebabkan karena akses, ketersediaan infrastruktur dan kondisi tanah serta iklim yang lebih baik sehingga memberikan peluang yang lebih baik bagi perkembangan berbagai mata pencaharian. « . .-.-.. Sumber: WFP Indonesia c I 5 ,. _ - - a -- - - - a -- - -- -4 r I M O m t t s r € Gambar 2.28. Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NIT Tahun 2023 Pulau Sumba dan Pulau Timor mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Flores, dimana terlihat sebagian besar RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Pulau Sumba dan Pulau Timor didominasi oleh warna orange. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik unik dari masing-masing kelompok pulau di NTT (yaitu Pulau Flores, Sumba, dan Timor) berdampak pada sensitivitas mata pencaharian. Sensitivitas sektor pertanian di NTT lebih tinggi dibandingkan non-pertanian dengan mata pencaharian pada pertanian musiman dan perikanan menjadi kategori mata pencaharian paling sensitif. Kondisi ini dianggap wajar karena sektor pertanian pada umumnya rentan terhadap bencana, variabilitas cuaca, dan iklim. Sedangkan mata pencaharian Non-pertanian walaupun sensitivitasnya lebih rendah dibandingkai mata pencaharian lain, i@in secara keselruha1 sensitivitasnya masih tinggi. Kemudian, kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak alternatif mata pencaharian juga lebih sensitif. Sehingga baik pertanian maupun non pertanian dan yang memiliki alternatif mata pencaharian pun tetap memiliki sensivitas terhadap perubahan iklim. 4# 4NG6AA AT T I M O R t e s r e a u t s a w 44.. e t -et .- - . . .. e e . . 4. • + • . . . . e Z E E . 5 . ± < ; . % . . 111111 twee r e v u e va r ow e or er-woe woe to ·wore f s rw o w o w « w e Sumber: WFP Indonesia Gambar 2.29. Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya 2.2.2.1. Indeks Kualitas Keluarga Mengukur ketahanan dan kualitas keluarga digunakan indikator indikator kualitas keluaraga mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial. Pekemhangan nilai Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif walaupun masih berada dibawah capaian nasional untuk periode yang sama. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 ·-·------ , 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 63,87 60,00 58,00 56,00 2019 2020 2021 76,53 2022 ·-QNusa Tenggara Timur Indonesia Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023 Gambar 2.30. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2019-2022 Secara umum, komponen pemhantuk Indeks Kalitas Kelarga Provinsi NTT tahun 2020 dan 2021 cenderung membaik. Komponen yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu komponen Ketahanan Fisik dan komponen Kualitas Kehatanan Sosial Budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar beriku t ini. Kualitas Ketahanan 54,98 Sosial Budaya (KK5B) 54,36 49,57 Ketahanan Legalitas Struktur (KLS) 73,43 65,56 66,00 63,85 72,g9Getahanan Fisik (KF) 70,45 72,97 72,50 . Kulaitas Ketahanan 75,49 Ekonomi (KKE) 66,90 Kualitas Ketahanan74,15 Sosial Psikologi (KKSP) -2020 2021 -2022 Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023 Gambar 2 . 3 1. Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022 2.2.2.2. Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi Hak Sipili dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus. Dalam 3 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Tahun terakhir nilai IPA Provinsi NTT terjadi penurunan. Pada Tahun 2019 nilai IPA Provinsi NTT senilai 5 1 , 1 5 yang turun menjadi 48,12 pada Tahun 2021 dan kemudian naik menjadi 50,87 pada Tahun 2022. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meiiputi hak sipil dan kebebasan, iingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada Tahun 2019 nilai IPHA Provinsi NTT senilai 49,26 yang meningkat menjadi 50,14 pada Tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 52,03 pada Tahun 2022. Indeks Pemenuha Hak Khusus Anak {IPKA} merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandan disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Nilai IPKA Provinsi NTT juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada Tahun 2019 nilai IPKA Provinsi NTT yaitu 57,84 yang turun menjadi 44,90 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 48,23 pada Tahun 2022. 57,84 60 50 40 30 20 10 0 2019 2020 2021 2022 ■ Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks Pertindungan Khusus Anak {IPKA) Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2022, KemenPPPA & BPS 2022 Gambar 2.32. Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi NTT Tahun 2019-2022 2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f 95 94 93 92 91 90 89 N «t a 88 00 87 86 0 f tN tr t g if f 0 o 0 0 tN N tu tu Lu t 0 tN to "0 t f «f 0 tN 00 j 0 tN 0 f o tN 0 t 0 tu if tN 0 tN tN tu 0 tN 00 t rti 0 t tN o tu ·-QNusa Tenggara Timur ·Indonesia Sumber: BPS NTT, 2024 Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2023 Capaian IPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama pada periode 2010-2023. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa di awal periode (2010) IPD NTT sebesar 90,06 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 92,91 poin pada 2015. Perkembangan IPD NTT mengalami stagnansi pada 2015-2022 dimana IPD bergerak di kisaran 92 poin dengan kondisi terakhir 93,38 poin pada 2023. Dibandingkan dengan capaian nasional, perkembangan IPD NTT berada di atas capaian nasional. Capaian IPD nasional pada 2010 sebesar 89,42 dan secara bertahap naik menjadi 91,85 poin pada 2023. Hal ini mengindikasikan kondisi pembangunan gender di NTT sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi secara nasional. 2.2.2.4. Indeks Pemberdayaan Gender Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga memperkenalkan ukuran komposit lainnya yangjuga terkait dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan power dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan Keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan Keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Selanjutnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga professional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi sementara sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 80 t 0 et IDtu u u; u; t f f 75 t u er 70 t 65 60 00 55 0 r?..,, so 45 o l tN t «t u o f 00 0 o f tu t f f f t f f t M «f «if tu tu tu tu o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 ( (N tu tu tu tN tu tu tu tN tu tu tN tN ·Nusa Tenggara Timur -Indonesia Sumber: BPS NTT, 2024 Gambar 2.34. lndeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2023 Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa di awal periode (2010) capaian IDG Provinsi NTT sebesar 57,98 poin, sementara di tingkat nasional sebesar 68, 1 5 poin. IDG NTT terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 73,37 poin pada 2019, sedikit di hawah capaian nasional sebesar 75,24 poin di di tahun yang sama. Selanjutnya perkembangan IDG NTT maupun nasional mengalami peningkatan secara stagnan dengan kondisi di akhir periode (2023) masing-masing sebesar 76,9 poin dan 7 5 , 1 poin. 2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2022 seara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, 1KG berkurang sebesar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengidikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2022 sccara konsisten menurun. Scjak tahun 2018, IKG berkurang scbcsar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengidikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 ii , 0.52 0.51 0.5 0. 0.48 0.46 0.44 0.42 0.4 2018 2019 2020 QNUSA TENGGARA TIMUR Sumber: BPS NTT, 2023 0.46 2021 2022 ·(INDONESIA Gambar 2.35. Indeks Ketimpangan Gender (1KG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022 2.2.2.6. Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan IPP Provinsi NTT sejak Tahun 2015 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai IPP pada tahun 2015 sebesar 46,83 yang terus meningkat sampai dengan tahun 2022 senilai 52,83. 54.00 52.00 50.00 48.00 46.00 44.00 42.00 51.67 52.17 52.83 52.83 �.......... 53.17 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber: Kemenpora, 2023 Gambar 2.36. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2015-2022 Komponen pembentuk IPP di Provinsi NTT Tahun 2022 antara lain komponen pendidikan senilai 67, komponen kesehatan dan kesejahteraan senilai 53, komponen lapangan dan kesempatan kerja senilai 45, komponen partisipasi dan kepemimpinan senilai 50, serta komponen gender dan diskriminasi senilai 50 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Gender dan 50 Diskriminasi 53 Kesehatan dan Kesejahteraan Partisipasi dan 50 Kepemimpinan Lapangan dan Kesempatan Kerja ·«Series1 Sumber: Kemenpora, 2023 Gambar 2.37. Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2022 2.2.2.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu indstrumen dalam memberikan gamharan terkait kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, acauan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nilai IPK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dimana pada Tahun 2 0 1 8 nilai IPK Provinsi NTT senilai 49,13 naik menjadi 50,48, turun menjadi 48,93 pada Tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 50,70 pada Tahun 2022. 202220212020 48,93 48,93 2019 55,91 57 55 53 51 49 49,13 47 45 2018 Nusa Tenggara Timur -Indonesia Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayyaan, Riset dan Teknologi Gambar 2.38. Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2018-2022 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosia budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender. Nilai komponen IPK di Provinsi NTT Tahun 2022 yang masih tergolon rendah yaitu komponen ekonomi budaya, warisan budaya serta ekspresi budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gender 66,08 Ekonomi Budaya 90,00 75,00 60,00 65,51 Pendidikan Budaya Literasi 49,25 38,99 Ketahanan Sosial Budaya Ekspresi Budaya Warisan Budaya Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Gambar 2.39. Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NIT Tahun 2022 2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah 2.3.1.1. PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendanatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana pembangunan selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termaksud swasta. PDRB sendiri dihitung melalui dua cara, yaitu PDRB harga konstan di mana perhitungan menggunakan harga tahun dasar, dan PDRB harga berlaku dimana pcrhitungan mcnggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi tahunan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BA� , Tabel 2.8. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Lapangan Usaha, 2017 - 2023 Tahun No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 1.Pertanian, Kehutanan, dan 28.34 27.93 28.51 29.17 29.60 29,31 Perikanan
2. 2.Pertambangan dan Penggalian 1.21 1.17 1.08 1.07 1.06 1,05
3. 3.Industri Pengolahan 1.27 1.32 1.28 1.18 1.21 1,31
4. 4.Pengadaan Listrik dan Gas 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0,09
5. 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0,06 Ulang
6. 6.Konstruksi 10.86 10.87 9.82 10.36 10.20 10,55
7. 7.Perdegangen Desar dam Eceran; Reparasi Mobil dan 1 1. 1 4 11.49 1 1. 1 6 11.48 12.05 12,52 Seoeda Motor
8. 8.Transportasi dan 5.52 5.47 4.62 4.56 4.84 5,07 Pergudangan
9. 9.Penyediaan Akomodasi dan 0.76 0.75 0.56 0.55 0.62 0,66 MakanMinum
10. 10.Informasi dan Komunikas1 6.64 6.63 7.44 7.41 7.28 6,98 1 1. Jasa Keuangan dan Asuransi 4.12 4.04 4.36 4.46 4.53 4,36
11. 12.Real Estate 2.5 2.32 2.28 2.23 2.32 2,38
12. 13.Jasa Perusahaan 0.3 0.29 0.18 0.15 0.15 0,15
13. 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 13.38 13.65 14.26 13.41 12.82 12,41 Sosial Wajib
14. 15.Jasa Pendidikan 9.54 9.64 10.08 9.56 9.07 8,90
15. 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.17 2.18 2.40 2.58 2.44 2,55 Sosial
16. 17.Jasa lainnya 2.12 2.12 1.83 1.69 1.67 1,65 PDRB 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Sumber: BPS NTT, 2024 Tabel 2.8. merincikan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Bcrlaku Provinsi Nusa Tonggara Timur menurut 17 Scktor atau Lapangan Usaha tahun 2017 - 2023. Selama periode ini, terdapat tiga sektor yang mengalami tren peningkatan proporsi/ share pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas, 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Di sisi lain, terdapat enam sektor yang mengalami tren penurunan proporsi/ share pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Real Estate, 5) Jasa Perusahaan, dan 6) Jasa lainnya. Semetara itu, sektor lainnya mengalami flukstuasi selama periode dimaksud. 2.3.1.2. PDRB Perkapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita mengukur pendapatan rata-rata penduduk pada sebuah wilayah. PDRB per Kapita diperoleh dari pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di dacrah terscbut. Semakin tinggi nilai PDRB per Kapita maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk pada sebuah wilayah. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi pada tahun 2022. Tampak pada Gambar dinawah ini bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per Kapita tertinggi di Indonesia, yakni sebesar Rp 1 9 2 , 1 3 juta, disusul oleh provinsi Kalimantan Timur (Rp 137,5 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , juta) dan provinsi Kalimantan Utara (Rp 95,6 juta). Sementara itu, provinsi NTT merupakan provinsi dengan PDRB per Kapita terendah kedua di Indonesia di tahun 2023, yakni hanya sebesar Rp 13,5 juta, disusul provinsi Maluku (18,3 juta) dan provinsi NTB (18,6 juta). Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. "'t 200.000 et 180.000 0 f u 160.000 "tr f 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 9 o " ~. a , o o a Q ~ e 6 d c~ ii~iiiiii Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024 (diolah) Gambar 2.40. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi (Ribu Rupiah), 2023 Secara umum, PDR per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2010-2023. Pada Tahun 2 0 1 0 , PDRB riil per kapita sebesar 9 . 3 1 7 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 1 3 . 5 1 3 ribu rupiah pada Tahun 2023. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9 . 3 1 7 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 23.078 ribu rupiah pada Tahun 2023. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 40.000 35.000 tn f t t 5 e .,, 30.000 z or ;t a er n vM � tu t 25.000 f ei 4 et i 20.000 et 15.000 10.000 5.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ■ PDRB Per Kapita ADHB PDRB Per Kapita ADHK Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah) Gambar 2 . 4 1 . Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTT Tahun 2010-2023 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f 2.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau lndeks ekonomi hijau (Green Economy index/ GEi) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. lndeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 pilar sustainable development yaitu ekonomi, social dan lingkungan. Tabel 2.9. Indikator Kinerja Utama Yang Mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Provinsi NTT Tahun 2024-2026 PILAR INDIKATOR Target Musa Tenggara Timur 2024 2025 2026 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 2,66%3,37% 2,51%-2,35% 2,25% -2,05% TINGKAT KEMISKINAN 20,00%-19,63% 19,35%- 18,85% 18,50%- 17,03% SOSIAL ANGKA HARAPAN HIDUP 67,5 tahun 68 tahun 69 tahun RATA-RATA LAMA SEKOLAH 7,75 tahun 7,93 tahun 8,2 tahun PERTUMBUHAN EKONOMI 4,55%-5,35% 4,75%-5,65% 5.15%-6,01% SKOR POLA PANGAN HARAPAN (SPPH) 68 Poin 68,25 Poin 68,5 Poin EKONOMI PENGELUARAN PERKAPITA Rp7.598.000,00 Rp7.762.000,00 Rp7.954.000,00 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM PDRB 31 32 33 RASIO ELEKTRIFIKASI 93% 94% 95% LINGKUNGAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 73,62 Poin 73,95 poin 74,28 poin INDEKS RISIKO BENCANA 140 Poin 138 Poin 135 Poin 2.3.1.5. Indeks Ekonomi Biru Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam sektor ekonomi biru. lndeks ekonomi biru terdiri dari 35 indikator yang mewakili 3 pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sector ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut. 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia 2.3.2.1. Indeks Modal Manusia Indeks modal manusia (human capital index merupakan indeks yang mengukur sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun, mengingat resiko terhadap pendidikan dan kesehatan yang buruk dinegara tempat ia tinggal. Nilai indeks modal modal manusia Provinsi NTT masih berada dibawah capaian nasional. Sejak Tahun 2015 sampai dengan 2017 berada pada nilai 0,53 dan turun menjadi 0,52 pada Tahun 2018. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2018 akan menjadi lebih produktif 52 persen ketika ia tumbuh dewasa, dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan akses kesehatan yang baik. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 0,59 t 1/1 c 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 2015 2016 2017 2018 Nusa Tenggara Timur Indonesia Sumber: Kajian Indeks Modal Manusia dan Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2018 Gambar 2.42. Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Provinsi NTT Tahun 2015-2018 2.3.2.2. Indeks Pendidikan Pencapaian indeks pendidikan Provinsi NTT sejak Tahun 2 0 1 1 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 nilai indeks pendidikan Provinsi NTT sebesar 5 1 , 8 1 dan meningkat menjadi 60,72 pada Tahun 2018. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 62 60,72 60,14 60 58,76 59,43 57,98 58 56 54 52 so 48 46 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: BPS 2023 Gambar 2.43. Indeks Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2010-2018 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , ....---------------111111111111 2.3.2.3. Angka Literasi dan Numerasi Pada Tahun 2023, kurang dari 40 persen peserta didik di Provinsi NTT yang telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca dan kurang dari 25 persen peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40,86 35,95 28,33 25,93 2022 2023 • Kemampuan literasi Kemnampuan Numerasi Sumber: Asesmen Nasional Kemendibudristek RI 2023 Gambar 2.44. Angka Literasi dan Numerasi Provinsi NTT Tahun 2022-2023 2.3.2.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan. Capaian IPLM berdasarkan Kabupaten/Kota tertinggi Tahun 2023 yakini Kabupaten Sumba Timur dengan nilai 94,48 diikuti oleh Kabupaten Malaka dengan nilai 87,51. Sedangkan capaian terendah Tahun 2023 yaitu Kabupaten Manggarai dengan nilai 25,53, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai 43,31 serta Kabupaten Ende dengan nilai 45,31. Rincian selenmgkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 111111 00 <t t 100,00 ¢' u 0 . r "' 0 to ,,,- r 90,00 00o 00 f v 0 "'00 00 f . «t o "' "' 0 ¢_ " f 0 0 80,00 " f m tu 00 r t 0 u t f " p 0o o¢ cc o 0 «t r r .o .o o to f ¢- i 00 00 70,00 IO .o .o +i 0 .o .o r 00 u "'60,00 "' tu i.o "' t 50,00 <t Mi «t 40,00 + u •30,00 u 20,00 I 10,00 0,00 � "' 0 ::, 5 " c ,; a¢ "' "' 0 z 0 % "' c ;:; U "'::, 4 d z z "' c % a¢ " c ::, " ,,, c z £ F -M £ "' £ "' -£ o "' "' z :, 2 ;;; c " "'c 5 .0 5 ="' L a: i= a £ Ill z a co c cc .... 0 Ac OD c z "' ::, ::, .ri cr c n r 3 "' "' V) "' 4 ., 5 ., r 4 "' ::, "' l 5 .ci % z .2 r z ¥ z 5 c 2 "' ...J "' % " 4 c n .. "' ;;; "'£ "' ,, " 5 6 c ¥ .r "" r "' £ .0 " ¥ 2 ::, " £ 5.2 "' ; c "' "' ::, £ a cc 4 " • c u. ¥ "' 5 L ¥ "' ' •"' ¥ c C "' I- £ ::, c 0 "' c + £ "' " .. 5 I- "' " 5 ,., 2 £ 4 " z 5 :.:: r .ci ::,4 £ ¥¥ "' ..ci V) • £ = ¥ "' ' 5 4 £ "' ""z "' ¥ "' 4 ¥ Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2024 Gambar 2.45. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/ Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 2.3.2.5. Indeks Literasi Digital Dalam Laporan Status Literasi Digital di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kominfo RI, dijelaskan bahwa pengukuran lndeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,76, dimana lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 3,47. Pada tahun selanjutnya, Indeks Literasi Digital Provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,6. Sementara itu, IPLM nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 3,49. Pada tahun 2022, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan kembali menjadi 3,39 dan berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54. 3.76 3.47 3.49 a 2020 2021 2022 ■ Nusa Tenggara Timur ■ Indonesia Sumber: Kementerian Kominfo (2022) Gambar 2.46. Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, Tahun 2020-2022 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pada awal periode, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 70,58, berada jauh di atas rata-rata nasional, yakni 63,21. Pada tahun-tahun selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur rnaupun Indonesia sarna-sarna rnengalarni fluktuasi narnun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung berada di atas rata-rata nasional. Pada akhir periode, 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 75,23, sedangkan Tingkat Partisipasi 0Angkatan Kerja Indonesia sebesar 68,63. 80 75 70 65 60 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ·Nusa Tenggara Timur ·Indonesia Sumber: BPS NTT, 2023 Garnbar 2.47. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2012-2022 2.3.2.7. Angka Ketergantungan Pada tahun 2010, Rasio Ketergantungan provinsi ini sebesar 70,6 poin, dimana masih berada jauh lebih tinggi dibanding Rasio Ketergantungan Indonesia 50,5. Pada lima tahun selanjutnya, Rasio Ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalarni penurunan menjadi 66,7, yang terus menurun sampai Tahun 2035 senilai 6 1 , 6 . Sementara itu, Rasio Ketergantungan Indonesia mengalami penurunan pada Tahun 2010 senilai 50,5 yang terus menurun menjadi 48,6 pada Tahun 2 0 1 5 atau telah memasuki periode bonus demografi. 80 70 60 so 40 30 20 10 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Nusa Tenggara Timur ■ Indonesia Sumber: BPS NTT, 2023 Gambar 2.48. Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2010-2035 RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 2.3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah 2.3.3.1. Indeks Kualitas Layanan lnfrastruktur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Saat ini, perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Komponen iKii terdiri atas ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), efektivitas pemanfaatan (utility), penyerapan tenaga kerja (job creation) dan kontribusi pada perekonomian. 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi 2.3.4.1. Indeks Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengeavluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di nasional maupun di tingkat daerah. Perkembangan IDI di Provinsi NTT sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2009, nilai IDI Provinsi NTT sebesar 71,64 yang meningkat menjadi 82,49 pada Tahun 2016 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 77,83 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 85 80 75 70 65 60 55 82,49 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ·QNusa Tenggara Timur Indonesia Sumber: BPS Gambar 2.49. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2009-2022 2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks kerukunan umat beragama (KUB) merupakan ukuran tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama yang meliputi dimensi tolerasi, kerjasama dan kesetaraan. Provinsi NTT merupakan provinsi dengan capaian indeks KUB tertinggi secara nasional. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 I , ·----------------------------------------- 90 85,64 74,00 83,93 72,79 74,74 65 70 75 85 80 Tahun 2021 Tahun 2022 ■ Nusa Tenggara Timur ■ Nasional Tahun 2023 Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Gambar 2.50. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi N'IT Tahun 2021-2023 Perkembangan capaian komponen Indeks KUB Provinsi NTT dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang baik khususnya untuk dimensi kesetaraan dan kerjasama. Pada Tahun 2022 dimensi toleransi Provinsi NTT sehesar 83, 93 yang naik menjadi 83,95 pada Tahun 2023, dimensi Kesetaraan Tahun 2022 senilai 81,20 yang naik menjadi 87, 19 pada Tahun 2023, serta dimensi Kerjasama pada Tahun 2022 senilai 83, 16 yang naik menjadi 85, 77 pada Tahun 2023. 2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi suatu daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN untuk mengukur potensi dan kineria pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Capaian IDSD Provinsi N'IT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan dimana nilai IDSD Provinsi N'IT Tahun 2019 senilai 3,91 yang turun menjadi 3,20 pada Tahun 2022 dan Turun menjadi 3,42 pada Tahun 2023. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar beriku t ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , « 5 4 3,91 3,42 Tahun 2023 3,20 Tahun 2022 3,08 Tahun 2020 2 3 1 0 Tahun 2019 Sumber: BRIN 2024 Gambar 2 . 5 1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTT Tahun 2019-2023 Komponen IDSD meliputi 12 komponen diantaranya Instisusi, Infastruktur, Adposi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis serta Kapabilitas Inovasi. Komponen IDSD Provinsi NTT Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ·@ProvinsiNTT Nasional Kapabilitas lnovasi Dinamisme Bisnis Ukuran Pasar Sistem Keuangan Pasar Tenaga Kerja lnstitusi 5,00 lnfrastruktur Adopsi TIK Stabilitas Ekonomi Makro Kesehatan Keterampilan Pasar Produk Sumber: BRIN 2024 Gambar 2.52. Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023 2.3.4.6. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkemnangan suatu wilayah menuju masyarakat informasi. Dalam 10 Tahun terakhir, perkembangan IPTIK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2 0 1 2 nilai IPTIK Provinsi NTT sebesar 2,83 yang sempat turun menjadi 2,75 pada Tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 5 , 1 3 pada Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 7,00 6,00 5,59 5,76 5,85 5,00 4,00 3,00 2,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tNusa Tenggara Timur Indonesia Sumber: BPS Gambar 2.53. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) Provinsi NTT Tahun 2012-2022 IPTIK terdiri dari 3 komponen subindeks yaitu akses dan infrastruktr TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK. Komponen subindeks akses dan infrastruktur TIK di Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan, dimana nilai subindeks akses dan infrastruktur TIK Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 9 1 , 3 5 yang turun menjadi 85.26 dan mengalami pertumbuhan menjadi 86.25 pada Tahun 2022. Komponen subindeks penggunaan TIK di Provinsi NTT cenderung mengalami peningkatan yang konsisten dimana pada Tahun 2019 nilai subindeks penggunaan TIK senilai 29,96 yang naik menjadi 57,27 pada Tahun 2020 dan terus naik menjadi 61,62 pada Tahun 2022. Demikian juga subindeks keahlian TIK Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan sejak Tahun 2019 senilai 38 dan pada Tahun 2022 menjadi 60,35. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 105 "' z 4o 4d .,; 90 m 75 60 45 30 15 0 2019 2020 2021 2022 Akses dan Infrastrutktur TIK Penggunaan TIK Keahlian TIK Sumber: BPS Gambar 2.54. Komponen Indeks Pembangunan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2012-2022 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 111111 2.3.4.7. Penanaman Modal Penanaman modal merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh baik oleh penanam modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 realisasi penanaman modal dalam negeri dari sisi jumlah proyek, Provinsi NTT masih mendapatkan proporsi yang tergolong sangat kecil atau dibawah 1 persen. Demikian juga dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 juga masih mendapatkan proporsi dibawah l persen kecuali pada Tahun 2018 senilai 1,3 persen. Sedangkan untuk jumlah proyek penaman modal luar negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2 0 1 0 sampai dengan 2022 juga masih mendapatkan Proporsi dibawah 1 persen, demikian juga dengan realisasi nilai investasi Provinsi NTT mendapatkan porsi dibawah 0,4 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabcl bcrikut ini. Tabel 2 . 1 0 . Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
d.LI N ' D ; P · · N TT Tah 2006 2022an uar eger1 1 rovIns1 un - Ne. Kcrponez Peranamer Mcdel I 2010 2016 I 2020 I 2023
1. 1.Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Proyek) 4 29 761 2.350
2. 2.Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri secara Nasional (Proyek) 875 7 . 5 1 1 96.623 266.722 Proporsi umlah Prayek Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara 0,46 0,39 0,79 0,88 Timur terhadap Nasional (%)
3. 3.Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Miliar Rupiah) 0 , 1 822,2 3.028,5 3.407 A Realisasi Penanaman Modal Dalant , Negeri secara Nasional (Miliar Rupiah) 60.626 216.231 413.536 674.923 Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara 0,0002 0,4 0,7 0,5 Timur terhadap Nasional (%)
4. 5.Reaiisasi Penanaman iodai iuar Negeri di Provinsi NTT (Proyek) 12 164 520 466
5. 6.Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri secara Nasional (Proyek) 3.076 25.321 56.726 70.898 Proporsi Jumlah Proyek Penanaman Modal Lua Negeri Nusa Tenggara 0,39 0,65 0,92 0,66 Timur terhadap Nasional (%)
6. 7.Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi NTT (USO) 3,8 58,2 81,3 124,3
7. 8.Realisasi Penanaman Modal Luar vegeri secara Nasionai (U5Dj 16211,8 28961,1 28666,3 rnocr7 04 u s 4 4 Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Nusa Tenggara 0,02 0,20 0,28 0,25 Timur terhadap Nasional (%) Sumber: BPS 2024, diolah 2.3.5. Daya Saing Sektor Unggulan Daerah 2.3.5.1. Pariwisata Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status super prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Bodobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Likupang. Kelima DSP ini merupakan bagian dari program 10 Bali baru" yang diharapkan menjadi diversifikasi destinasi selain Bali yang lebih dulu identik sebagai destinasi utama wisata Indonesia. Berdasarkan statistik dalam kurun waktu 20 Tahun terakhir, jumlah tamu wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Provinsi NTT mengalami pasang surut. Pada Tahun 2010 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTT sejumlah 578.999 jiwa yang naik menjadi 1.239.432 jiwa pada Tahun 2018 kemudian turun secara signifikan menjadi 387.066 pada Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19, jumlah wisawatan naik menjadi 956.127 jiwa pada Tahun 2023. 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 1 J J l 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Wisawatan Mancanegara Wisawatan Domestik Sumber: BPS 2024 Gambar 2.55. Jumlah Tamu Hotel Wisatawan Mancanegara dan Domestik Provinsi NTT Tahun 2010-2023 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT juga turut terdampak akibat Pandemi Covid-19. TPK Hotel Bintang Provinsi NTT Tahun 2 0 1 0 senilai 50,38 persen yang turun menjadi 30,90 persen pada Tahun 2020 dan kemudian perlahan naik menjadi 341,80 persen pada Tahun 2023. Demikian juga TPK Hotel Non Bin tang Provinsi NTT pada Tahun 2 0 1 0 senilai 20,49 persen yang turun menjadi 9,62 persen pada Tahun 2020 dan kemudian naik perlahan menjadi 16,81 persen pada Tahun 2023. 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 20,49 20.02 21,16 ·' 19,84 18,55 18,82 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ·Hotel Bintang «Hotel Non Bintang Sumber: BPS Gambar 2.56. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT Tahun 2010-2023 (%) RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Perkembangan rata-rata lama menginap tamu di Provinsi NTT secara umum berada diatas rata-rata lama menginap secara nasional. Pada Tahun 2004 rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang selama 2,05 hari yang naik menjadi 2,59 hari pada Tahun 2012 lalu kemudian turun menjadi 1,70 hari pada Tahun 2022. 2,80 2,59 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,61 1,64 1,40 1,20 1,00 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 ·Nusa Tenggara Timur «indonesia Sumber: BPS Gambar 2.57. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Di Provinsi NTT Tahun 2004-2022 (hari) 2.3.5.2. Peternakan Pertenakan termasuk dalam sector usaha yang dijalankan oleh masyarakat di Provinsi NTT. Pertemakan merupakan kegiatan untuk mengembangbiakan serta budidaya hewan untuk mendapatkan manfaatnya. Provinsi NTT merupakan sa1ah satu Provinsi dengan kontribusi peternakan besar yang cukup signifikan secara nasional. Terdapat 5 temak di Provinsi NTT yang telah menjadi komoditas unggulan sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini meliputi Babi, Kerbau, Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Pada Tahun 2022 Provinsi NTT memiliki populasi Babi dan Kerbau yang terbesar secara nasionai, diikuti oieh Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Rincian selengkapnya dapat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut 1m1. 2022d2000 Tabel 2 . 1 1. Ian Pr NTT Tahak Uula. TPop S1 em nggu OVlilSl un samba1 engan Peringkat No. Provinsi 2000 2010 2020 2022 Nasional Tahun 2022
8. 1.Populasi Babi Provinsi NTT (Eor) 725.457 1.724.591 2.352.441 2.325.020 Populasi Babi Nasional (Ekor) 5.356.834 7.476.665 7.622.724 7.280.310 % Terhadap Populasi Nasional 13,54 23,07 30,86 31,94 Peringkat 1
9. 2.Populasi Kerbau Provinsi NTT (Ekor) 124.049 163.551 179.708 172.850 Populasi Kerbau Nasional (Ekor) 2.405.277 1.999.604 1.154.226 1.170.209 % Terhadap Populasi Nasional 5,16 8,18 15,57 14,77 Peringkat 1
10. 3.Populasi Kuda Provinsi NTT [Eor) 82.811 113.3267 118.338 125.302 Populasi Kuda Nasional (Ekor) 412.384 418.618 384.109 394.341 % Terhadap Populasi Nasional 20,08 27,08 30,81 31,78 Peringkat 2
11. 4.Populasi Sapi Potong Provinsi NTT 485.329 600.923 1.176.317 1.243.884 (Ekor) RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f Peringkat No. Provinsi 2000 2010 2020 2022 Nasional Tahun 2022 Populasi Potong Indonesia (Ekor) 11.008.017 13.581.570 17.440.393 18.610.148 % Terhadap Popuiasi Nasional 4,41 4,42 6,74 6,68 Peringkat 5
12. 5.Populasi Kambing Provinsi NTT 361.714 579.376 964.350 1.059.223 (Ekor) Populasi Kambing Indonesia (Ekor) 12.565.569 16.619.599 18.689.711 19.397.960 % Terhadap Populasi Nasional 2,88 3,49 5,16 5,46 Peringkat 5 Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI, 2023 diolah 2.3.5.3. Perkebunan Usaha Perkebunan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT dengan hasil utama meliputi Kelapa, Kopi serta Kakao. Sejak Tahun 2013 ketiga produk tanaman perkebunan unggulan Provinsi NTT tersebut mengalami peningkatan dalam hal luas Tanaman dalam lima tahun terakhir kecuali Kelapa. Pada Tahun 2 0 1 3 Luas areal tanaman perkebunan Kelapa di Provinsi NTT seluas 152,72 turun menjadi 136,3 ribu hektar pada Tahun
13. 2023.Luas tanaman perkebunan komoditas Kopi pada Tahun 2 0 1 3 seluas 7 2 , 1 0 ribu hektar yang meningkat menjadi 76,8 ribu hektar pada Tahun 2023 scrta Kakao pada Tahun 2013 memiliki luas arcal tanam scbcsar 53,95 persen yang meningkat menjadi 63,40 ribu hektar pada Tahun 2023. Tabel 2 . 1 2 . Luas Tanaman Perkebunan Unggulan Provinsi NTT Tahun 2013-2023 (Ribu Ha) Komoditas Peringkat No. Perkebunan 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Nasional Tahun Unggulan 2023
14. 1.Kelapa 152,7 140,2 143,9 144,3 140,1 136, Peringkat 8 2 0 0 0 0 3
15. 2.Kopi 72,10 65,70 70,30 71,10 80,70 76,8 Peringkat 8
16. 3.Kakao 53,95 53,90 57,30 61,80 63,90 63,4 Peringkat 8 Sumber: BPS 2024 2.3.5.4. Kelautan dan Perikanan Kelautan dan perikanan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT yang dijalankan oleh 62.502 rumah tangga perikanan di Provinsi NTT pada Tahun 2022. Komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTT meliputi Rumput Laut, Ikan Tuna, Ikan Tongkol, serta Ikan Cakalang. Pada tahun 2022, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedua tertinggi secara nasional dalam hal jumlah produksi rumput laut sebesar 1.392.539 Ton atau sebesar 19 persen dari total produksi rumput laut secara nasional. Komoditas unggulan kelautan dan perikanan lainnya juga menunjukan peningkatan jumlah produksi sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2 . 1 3 . Jumlah Produksi Komoditas Utama Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2017-2022 No. Komponen 2018 2019 2020 2021
17. 1.Jumlah Produksi Rumput Laut Provinsi NTT (Ton) 1.803.806 1.600.028 2.158.903 1.392.539 Jumlah Produksi Rumput Laut Nasional (Ton) 9.187.331 8.547.212 8.445.264 7.245.731 % Terhadap Produksi Nasional 19,63 18,72 25,56 19,22
18. 2.Jumlah Produksi Ikan Tuna Provinsi NTT (Ton) 2.612 3.213 3.422 6.904 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 111111111 I , No. Komponen 2018 2019 2020 2021 Jumlah Produksi Ikan Tuna Nasional (Ton) 409.016 323.884 300.803 359.143 % Terhadap Produksi Nasional 0,64 0,99 1 , 1 4 1,92
19. 3.Jumlah Produksi Ikan Tongkol Provinsi NTT (Ton) 19.866 13.190 20.418 24.350 Jumlah Produksi Ikan Tongkol Nasional (Ton) 542.782 503.564 580.804 593.901 % Terhadap Produksi Nasional 3,66 2,62 3,52 4,10
20. 4.Jumlah Produksi Ikan Cakalang Provinsi NTT 2.453 24.433 13.315 2 1. 3 1 6 (Ton) Jumlah Produksi Ikan Cakalang Nasional (Ton) 510.686 512.846 468.269 432.851 % Terhadap Froduksi Nasional 0,448 4,T6 2,8+ +,92 Sumber: Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan Perikanan 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Provinsi NTT pada Tahun 2021 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik denan kategori Cukup. 2.4.2. Indeks Inovasi Daerah Indeks inovasi daerah Provinsi NTT mengalami peningkatan pada periode 2021 dan 2022 dimana nilai capaian pada Tahun 2021 sebesar 53,35 dan meningkat menjadi 59,76 pada Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. 53,35 59,76 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2021 2022 Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023 Gambar 2.58. Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2022 2.4.3. Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Eklekronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,83 pada Tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik. RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 5 t 00 e « 4 3 2 1 uo tN e 0o tN v 0 2020 2021 Sumber: KemenpanRB 2024 2022 2023 Gambar 2.59. Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2023 2.4.4. Indeks SAKIP Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Provinsi NTT dalam 5 Tahun terakhir memiliki nilai Indeks SAKIP senilai 63 atau berada dalam rentang >60-70 dengan predikat Baik. 65 60 55 50 63 Tahun 2018 63 Tahun 2019 63 Tahun 2020 63 Tahun 2021 63,65 Tahun 2022 63,65 Tahun 2023 Sumber: KemenpanRB 2024 Gambar 2.60. Indeks SAKIP Provinsi NTT Tahun 2018-2023 2.4.5. Indeks Reformasi Birokrasi lndeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Pada Tahun 2019 nilai Indeks Reformasi Birokrasi RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , - -- ------------------------------------ « Provinsi NTT senilai 60 dan terus mengalami peninkatan sampai dengan Tahun 2023 dengan capaian 66,18 kategori Baik. 68 66,18 66 64 63,10 62 61 60 60 60 58 56 Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Sumber: KemenpanRB 2024 Gambar 2 . 6 1 . Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2019-2023 2.4.6. Standar Pelayanan Minimal Pada Tahun 2023 terdapat 9 pemerintahan daerah termasuk pemerintah Provinsi NTT yang memiliki data capaian SPM diatas 80% dimana Provinsi NTT memiliki persentase capaian tertinggi atau sebesar 92,43% dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan capaian yang terendah yaitu senilai 15,33%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar beriku t ini. 120 100 80 60 40 20 0 b «t 00 n u lliiir Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Gambar 2.62. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%) 2.4.6.1. Pendidikan SPM bidang pendidikan untuk provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan SPM bidang pendidikan untuk kabupaten/ kota meliputi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan anak usia dini. Capaian SPM bidang pendidikan Provinsi NTT pada Tahun 2023 senilai 72 persen sedangkan capaian SPM bidang RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 i f « o tu a (4 I 30,00 10,00 50,00 70,00 90,00 pendidikan kabupaten/ kota di Provinsi NTT tertinggi yaitu Kabupaten Sabu Raijua sebesar 93 persen, Kahupaten Belu sebesar 92,90 persen serta Kahupaten Malaka sebesar 90,60 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 110,00 -10,00 Smber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Gambar 2.63. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Berdasarkan Kahupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%) 2.4.6.2. Kesehatan SPM bidang kesehatan untuk provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. SPM bidang kesehatan untuk kabupaten/ kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan keschatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Capaian SPM bidang kesehatan Provinsi NTT pada Tahun 2023 sebesar 100 persen. Capaian SPM bidan kesehatan kebupaten/ kota pada Tahun 2023 tertinggi yaitu Kabupaten Sumba Barat sehesar 91,40 persen, Kabupaten Sabu Raijua sebesar 86 persen serta Kabupaten Manggarai Barat sebesar 83,70 persen. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Garn.bar 2.64. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%) 2.4.6.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi meliputi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota. Sedangkan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi NTT pada Tahun 2023 sebesar 100 persen. Capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota pada Tahun 2023 yang tertinggi yaitu Kabupaten Belu, Manggarai Barat sdan Kota Kupang senilai 100 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 c o «r u i i i . Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Gambar 2.65. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%) RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 2.4.6.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi. SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten/ kota meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota. Capaian SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 100 persen. Capaian SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/ kota Tahun 2023 yang tertinggi yaitu Kabupaten Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Rote Ndao dan Manggarai Barat dengan capaian sebesar 100 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 8 s 8 & s ? a et rt t es v et z n , i c 0 o ~ m m 00 0 0 O o o en c G o un «t Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Gambar 2.66. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%) 2.4.6.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat provinsi meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi sedangkan SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten/ kota meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten/ kota, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2023 sebesar 100 persen. Capaian RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , A SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten/ kota Tahun 2023 yang tertinggi yaitu Kabupaten Manggarai Timur sebesar 97,3 persen dan Kabupaten Sumba Timur sebesar 97,2 persen. Rincian capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar beriku t ini. 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 o o e ty et o ' r? o · 5 · 5 7 3 @ i 3 «t et e n t r r a «o to u m tu e c es n n 0o e « tu iii. Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Gambar 2.67. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%) 2.4.6.6. Sosial SPM bidang sosial provinsi meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. SPM bidang sosial kabupaten/ kota meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota. Capaian SPM bidang sosial Provinsi NTT pada Tahun 2023 sebesar 99,7 persen. Capaian SPM bidang sosial kabupaten/ kota pada Tahun 2023 yang tertinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 97,8 persen, Kabupaten Sahu Raijua sebesar 94,5 persen, serta Kabupaten Belu sebesar 93,2 persen. Rincian terkait capaian SPM bidang sosial selengekapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f 120,0 f 00 a ? Ln tN tu t0 � m m tu 0 r ,..;- u 100,0 0 0 0 r0 0 00 0o o «t 0o o 80,0 f t et 0 m m' v t co to to 6 in f «t 60,0 o ¢ «t «t o a rt! 0 in I rt! • ID' er 40,0 tn t t I 00 l I I I v r tN N 20,0 I I o o 0,0 t « t :::s 0 .. • 0 .. bo bo h 0 c % t Ill to r .. r0 .. co .. :::s % U � Ill 0 • c c :::s « 40 U .- .. t :::s -r 0 >.. .. z to ·- £ • E ( t E U d « .!!! « bo E .-M a t.. % co t 6 to to .n % 2 J co co q j:: 0 0 z % 8 0o r E £ 5 o cc bo :::s 2 z z e .. c .c ::, Ill 7 « Ill ¢ ¢ -� 0 in c 0 Ill tu 5 to .n .. z .n • Ill d co q0 .. bo .4 E « « c 0 .c z .. «0 £ r 8 E • 0 t cr « .n 0 co.. in :::s 0 ... 3 to Ea. 0 :::s ii:u c in ¢ ( £ r l 0 c 0 :::s .c .. Ill :::s to f u E0 2 4 z l E to 0 in j:: ¢ E Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Gambar 2.68. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%) 2.5 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Kondisi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan evaluasi RKPD 2024 (Semester I), pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2023, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina. Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1 . 1 9 2 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , q 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain: 1 . Masih tingginya angka kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 19,96 % atau berjumlah 1 , 1 1 7 juta orang pada maret tahun 2023 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 7,29 %.
21. 2.Masih tingginya Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemerintah pusat melalui Bappenas telah merubah target penurunan stunting di seluruh Indonesia termasuk Provinsi NTT dengan merujuk pada data basil Survey Kesebatan Indonesia(SKI) Tahun 2023. Berdasarkan basil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi Stunting provinsi NTT sebsesar 37,9 dan tahun 2024 diberikan target penurunan stunting menjadi 35,5. Kemudian pada Tahun 2025, provinsi NTT juga telah diberikan target penurunan Stunting sebesar 33,1. Sedangkan Data e-PPGBM digunakan untuk pemberian intervensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting. Tujuan pendekatan e-PPGBM agar status gizi anak terpantau dengan baik dan dapat diberi intervensi lebih tepat sasaran.
22. 3.Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Secara umum, PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2010-2023. Pada Tahun 2010, PDRB rill per kapita sebesar 9 . 3 1 7 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 13.513 ribu rupiah pada Tahun 2023. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9 . 3 1 7 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 23.078 ribu rupiah pada Tahun 2023, sedangkan pertumbuhan Ekonomi NTT pada tahun 2023 adalah sebesar 3,52 persen.
23. 4.Masih rendahnya Rata-rata lama sekolab (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) Capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang cukup baik dimana capaian 7,63 tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,82 tahun 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 0,19. Angka tersebut memberi makna bahwa rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal adalah baru mencapai pada janjang Kelas VII SMP. Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, maka capaian provinsi masih dibawah rerata capaian Nasional yang mencapai 8,77 tabun 2023. Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2021 yang mencapai 13,20 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (Dl). Angka HLS di NTT sedikit lebih rendah dari rata rata secara nasional yang sebesar 13,28 tahun.
24. 5.Infrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrasturktur RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BA� jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
25. 6.Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar ( 1 3 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut: 2.3.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 . Masih tingginya angka kemiskinan
26. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.3.2.2 Aspek Pelayanan Umum 1 . Pendidikan
a.Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
b.belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
d.Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
e.Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
1. 2.Kesehatan
a.Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
b.Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
c.Rendahnya SDM kesehatan.
d.Masih tingginya angka stunting.
e.Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2023.
b.Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
c.Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
d.Rendahnya kualitas DAS.
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
a.Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
b.Masih tingginya rumah tidak layak huni.
c.Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.
1. 5.Perhubungan
a.Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.
b.Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
c.Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
c.Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).
1. 6.Energi dan Sumber Daya Mineral RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 ,
a.Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
b.Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.
1. 7.Pertanian dan Peternakan
a.Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
b.Rendahnya populasi temak sapi, babi, ayam kampung;
c.Belum optimalnya penyediaan pakan temak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan temak luar NIT;
d.Belum tersedianya statistik temak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah temak besar).
1. 8.Perikanan dan Kelautan
a.Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NIT pada umumnya.
b.Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.
1. 9.Sosial Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.
2. 10.Tenaga Kerja
a.Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
b.Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
c.Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. 1 1 . Kebencanaan Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.
1. 12.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Belum optimalnya BUMDES.
b.Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.
1. 13.Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a.Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
b.Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
c.Kurangnya penangan sampah dan limbah B3.
d.Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
e.Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
f.Belum optimalnyaPemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
g.Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
h.Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).
1. 14.Perindustrian dan Perdagangan
a.Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 ,
b.Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
c.Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
1. 15.Perbatasan Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
2. 16.Penunjang
a.Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E Govemment dalam pelaksanaan pemerintahan.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender. 2.3.2.3 Aspek Daya Saing Daerah 1 . Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRB di tahun 2023 sebesar 3,52 %. Pandemi Covid 19 merupakan salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan ekonomi NTT dalam berapa tahun ini.
1. 2.Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan.
2. 3.Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana prensentasi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2023 masih rendah yaitu 30,85%. RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f Sedangkan kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. 3 . 1 . Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2024. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tghnm 9n4 99g, siKzl..+ lggi gag. dig1g;t dog t i g g tty:}z i ~iii t , i +iijinciii ~ii~ii~iiii iiiiiaii iii~ii» iiii Kiiiisoii i i4 ui i i ii i i i ii mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2023. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2025. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 3 . 1 . 1 . 1 . PDRB/Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada Tw. IV 2023 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan searah dengan kinerja perekonomian Nasional. Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,14% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,08% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan perekonomian Nasional yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,94% (yoy) pada triwulan III 2023. Pertumbuhan ekonomi NTT pada Triwulan IV 2023 tidak lepas dari percepatan kinerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek peningkatan infratstruktur jalan daerah yang didanai melalui dana inpres. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT Tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,52 (etc), kembali melanjutkan tren RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB 111 - 1 ..- f pertumbuhan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan pada hampir seluruh komponen sisi lapangan usaha sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Di sisi lain, peningkatan pada sisi investasi dan konsumsi pemerintah untuk mendukung dalam percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan dan realisasi pendanaan dan penyerapan tenaga kerja. II III I V I II III I V 2022 2023 5.05 %YO¥ « NasionalNTT 40 Triliun Rp 35 30 25 20 15 10 5 0 I II Ill IV I II Ill IV I 2020 2021 PDRBNTT Sumber: Buuku Laporan Perekonomian NTT, Febrari 2024 Gambar 3 . 1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional secara Triwulan Tahun 2023 Tabel 3 . 1 . Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran (y-on-y) Tahun Dasar 2010 Komponen Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Tahunan Pengeluaran I 2023 II 2023 III 2023 IV 2003 2023 Pengeluaran Konsumsi Rumah 2 . 1 3 2.85 1.46 2.54 2.25 Tangga Pengeluaran 1.47 6.04 3.01 14.43 6.29 Konsumsi LNPRT Pengeluaran 9.91 8.95 -5.31 2.35 2.83 Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal 2.57 2.86 7.77 11.47 6.39 Tetap Bruto Perubahan Inventori - - - - - Ekspor -4.77 -0.03 27.12 50.99 20.09 Impor -0.13 2.29 5.62 11.89 5.67 Produk Domestik 3.71 4.21 2.04 4 . 1 4 3.52 Regional Bruto Sumber: https://ntt.bps.go.id Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,31 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggayaitu sebesar 67,48 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2023 menurut lapangan usaha tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,39 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB I I I - 2 ..- , Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (yoy) Tahun 2023 seri 2010 Lapangan Usaha Triwulan I Triwulan Triwulan Triwulan Tahunan 2023 I1 2023 12023 IV 2023 Pertanian, Keh u tanan, dan 3.59 3.34 1.45 1.49 2.46 Perikanan Pertambangan dan 2 .4 1 2 . 10 4.37 5.69 3.65 Penggalian Industri Pengolahan 6.53 9.39 6.78 6.61 7.33 Pengadaan Listrik 0.43 14.81 17.02 16.39 1 2 . 1 5 dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0.62 0.50 1.55 7 . 1 9 2.46 Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 3.83 4.53 8.26 14.73 8 . 1 6 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4.68 8.93 4.56 3.91 5.50 Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan 2.99 4.24 3.04 4.35 3.66 Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan 4.50 10.92 12.41 14.57 10.71 Makan Minum Informasi dan 4 . 1 8 3.05 2.28 2.90 3 . 1 0 Komunikasi Jasa Keuangan dan -0.89 0.72 4 . 1 5 3.61 1.87 Asuransi Real Estate 1.88 3.23 1.93 2 . 1 8 2.30 J asa Perusahaan 1.34 3.45 3 .4 1 5.35 3.40 Administrasi Pemerintahan, 4.94 3.61 -7.03 3.29 1.00 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib J asa Pendidikan 3.51 2.32 2.65 2.27 2.66 Jasa Kesehatan dan 4.66 7.19 3.38 1.29 4.06 Kegiatan Sosial Jasa lainnya 2.25 4.40 5.28 5.26 4.30 PDRB 3.71 4.21 2.04 4 . 1 4 3.52 Sumber: https://ntt.bps.go.id, 2024 3.1.1.2. Inflasi Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga erat kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya. Inflasi gabungan 3 (tiga) kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,42@ (yoy), meningkat dibanding dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2, 19% (yoy). Tingkat inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,61 % (yoy) dan rata-rata gabungan Provinsi NTT pada tiga tahun terakhir sebesar 2,98% (averageyoy). Secara Spasial, inflasi tertinggi dicatat oleh kota Maumere yakni sebesar 3,33% (yoy), diikuti oleh Kota Waingapu sebesar 3,27% (yoy) dan Kota Kupang sebesar 2,21% (yoy). RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB II I - 3 4' 20232022 2.61 2.42 e t4 TT IVII e Nasional 1H IVIIII 1H IV 2021 % yoy f 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 Sumber: Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024 Gambar 3.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2021-2023 % yoy Ku pang Maumere Waingapu 8 7 6 5 4 3.33 3 3.27 2 2.21 1 0 II IH IV II Ill IV II Ill IV 2021 2022 2023 Sumber: Bk Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024 Gambar 3.3. Perkembangan Inflasi Kota Kupang, Maumere dan Waingapu Tahun 2021-2023 Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi di Provinsi NTT pada triwulan IV tahun 2023 terutama di dorong oleh tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 3,18% (yoy) atau lebih rendah dihandingkan triwulan sebelumnya dan memberikan andil sebesar 1,07% pada total inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok transportasi tercatat sebesar 4,12% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan memberikan andil sebesar 0,64% terhadap inflasi total. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB I I I - 4 4' f Tabel 3.3. Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan kelompok Komoditas Tahun 2023 KelompokKomod,ta; � lnflasi Umum Makanan, Minuman & Tembakau Pakaian & Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT Kesehatan I Transportasi I Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan Rekreasi, Olahraga & Budaya Pendidikan Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran Perawatan Pribadi & Jasa Lainn a 0.42 0.37 0.39 6.65 2.19 2.42 2.42 0.38 0.73 0.78 7.52 4.03 3 . 1 8 1 . 0 7 0.03 -0.06 -0 . 1 1 0.84 0.50 0.30 0.02 -0.02 0 . 1 8 0.07 1 . 1 3 1 . 7 0 1 . 6 6 0.28 0.08 0.08 -0.06 4.91 1 . 1 7 0.69 0.03
3. 0.10 -0.03 -0.01 2.59 2.37 2 . 3 1 0.04 1 . 6 3 0.36 0.39 2 1 . 5 2 0.23 4 . 1 2 0.64 0.03 0.01 0.02 -0.58 -0.09 -0.02 -0.00 0 . 1 0 0.01 -0 . 1 6 2.20 -0 . 2 1 -0.48 -0 . 0 1 0.00 0.00 0.00 1 . 7 6 1.34 0.22 0.01 0.02 0.02 0.81 1.52 3.04 3.50 0.20 0.55 0.54 0.23 7.92 2.94 2 . 1 9 0 . 1 5 Sumber: Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024 3 . 1 . 1 . 3 . Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Secara umum, pada periode September 2012-Maret 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Jumlah penduduk penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai 1 1 , 1 4 Juta orang meningkat sebesar 9.5 ribu orang dibandingkan bulan maret tahun 2022 sebesar 1 1 , 3 2 Juta orang penduduk miskin. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Maret 2023 antara lain adalah sebagai berikut:
4. 1.Selama periode September 2022-Maret 2023, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 2,58 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6 ,89 persen.
5. 2.Inflasi di wilayah pedesaan yang dicerminkan dari perubahan indeks konsumsi rumah tangga pada periode September 2022-Maret 2023 tercatat sebesar 3,51 persen.
6. 3.Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on y). Dari sisi pengeluaran, tercatat komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 2,55 persen.
7. 4.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3, 10 persen, turun sebesar 0,20 persen poinjika dibandingkan TPT Februari 2022.
8. 5.Membaiknya kondisi ketenagakerjaan juga tercennin dari peningkatan proporsi pekerja penuh pada Februari 2023 sebesar 51,06 persen atau meningkat dibandingkan Februari 2022 (47,20 persen). Pemerintah pusat dalam Ranwal RKP Tahun 2025 menargetkan presentase kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar 15,3 - 15,8 persen. Tabel 3.4 Jumlah dan presentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2021-2023 2021 2022 2023 Wilayah Jumlah Jumlah I Jumlah (Ribu Jiwa) % (Ribu Jiwa) % (Ribu Jiwa) % SumbaBarat 37.78 28.39 37.06 27.47 37.15 27.17 Sumba Timur 78.33 29.68 75.28 28.22 75.66 28.08 K g . 91.25 22.98 88.02 21.70 90.23 21.78tty Timor Tengah 125.68 26.64 120.45 25.45 119.51 25.18 Selatan Timor Tengah Utara 58.33 22.62 55.88 21.50 57.19 21.85 Belu 35.41 15.68 33.98 14.84 33.19 14.30 Alor 43.83 21.09 4230 20 .25 4 1 9 1 19.97 Lembata 38.75 26.21 37.88 25.18 37.94 24.78 Flores Timur 28.90 1 1. 1 4 28.08 10.75 30.93 11.77 Sikka 43.09 13.35 40.87 12.61 40.81 12.56 Ende 66.38 24.13 63.40 23.00 63.10 22.86 Ngada 20.98 12.58 20.14 11.93 20.57 12.06 Manggarai 71.03 20.48 69.68 19.84 70.00 19.69 Rote Ndao 51.71 28.08 52.43 27.45 53.55 27.05 Manggarai Barat 5 1 . 1 5 17.92 49.95 17.15 49.95 16.82 Sumba Tengah 25.48 r A er e A A d 32.51 rd rye .A &tr.tr d.tr 0 A + i o Sumba Barat Daya 100.42 28.18 98.50 27.16 101.40 27.48 Nagekeo 1 9 . 1 1 12.91 18.01 12.05 18.57 12.33 Manggarai Timur 77.17 26.50 74.55 25.35 74.40 25.06 Sabu Raijua 30.60 30.13 30.00 28.73 30.43 28.37 Malaka 32.17 16.33 30.48 15.26 29.19 14.42 Kota Kupang 41.77 9.17 40.20 8.61 41.20 8.61 NTT 1169.31 20.99 1131.62 20.05 1 1 4 1. 11 19.96 Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024 Berdasarkan daerah tempat tinggal, jika dibandingkan antara Maret 2022 dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 8,8 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,7 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 8,84 persen pada Maret 2022 menjadi 9, 12 persen pada Maret 2023. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23.86 persen pada Maret 2022 menjadi 23.76 persen pada Maret 2023. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAHi:.- Tabel 3.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret 2022--Maret 2023 Perkotaan Maret 2022 126,80 8,84 September 2022 131,36 9,00 Maret 2023 135,57 9,12 Perdcsaan Maret 2022 1.004,83 23,86 September 2022 1.017,81 24,11 Maret 2023 1.005,55 23,76 Total Maret 2022 1.131,62 20,05 September 2022 1.149,17 20,23 Maret 2023 1.1 4 1 , 1 1 19,96 Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 36/07/ 53/Th. XXVI, 1 7 Juli 2023 3.1.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakemas Agustus 2023 sebesar 3 , 1 4 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan dengan Agusts 2022. Pada Agustus 2023, TPT 1aki-laki sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,36 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,87 persen poin. Sementara itu, TPT perempuan mengalami peningkatan sebesar 0, 14 persen pain. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,26 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (2,40 persen). TPT perkotaan dan perdesaan memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2022, masing- masing sebesar 2,02 persen pain dan 0,01 persen pain. Tabel 3.6. Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT, A, 2021 A 2023gustus - gustus Agustus Agustus Agustus Perubahan Perubahan Ags Karakteristik Ags 2021-Ags Pengangguran 2021 2022 2023 2022 2022-Ag= 2023 (%) (%) (%) (% poin) (%) Tingkat Pengangguran --. ,., 3,54 «d # -0,23 A t Terbuka (TPT) 2 , 1 0,L U,+u TPT Menurut Jenis Kelamin - Laki-Laki 3,71 3,82 2,95 0,11 -0,87 - Perempuan 3,84 3,22 3,36 -0,62 0,14 TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal - Perkotaan 7,88 7,28 5,26 -0,60 -2,02 - Perdesaan 2,51 2,41 2,40 -0,10 -0,01 Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 60/ 11/53/T. XXVI, 06 November 2023 BAB I II - 7 RKPD PROVINS) NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 3 . 1 . 1 . 5 . Rasio Gini Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara O hingga 1 . Nilai Rasio Gini yang scmakin mendckati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 relatif stabil. Rasio gini pada Maret 2023 tercatat 0,325 relatif stabil dibanding september 2022 sebesar 0,334. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini: ] 0334 0,325 , - - - I [ Kondisi ; Pacer» l c0vD-19 j I I 03s4 I . ···· 1 ... I 0.3560,355 0.359 -Gii Rasio . . - . . . . - Linear (Gini Raio) 0.352 0,378 ,____2_01_0_2_0_,,__20_12__20_13__2_01_"_2_0_15__20_16__20_11__2_01_8_2_0_,19 "....:-=0=20-=--20-=21_1_20_2_2_2_0;,.3_·_, Gini Rasio 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,357 0,34 0.33 0.32 0.31 0.3 0.29 2009 Milestone 1 (MI) Mitestone tl {Mil) Gambar 3.4 Gini Rasio Provinsi NTT 2009 - 2023 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IL

l - 5 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f 11111111

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAHi� , 11111111 kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkrang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1 . 1 5 4 Juta meningkat sebesar Rp.59.320 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 44.202 Juta menurun sebesar Rp. 1 7 . 4 1 1 Juta dibanding tahun 2022. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 60.645 Juta meningkat sebesar Rp. 23.469 juta dibanding tahun 2022. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 167.365 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 2.080 juta dibanding tahun 2022. Dana perimbangan masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya dana perimbangan adalah Rp. 3.194.678 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 140.862 Juta dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.183 Juta menurun sebesar Rp. 5 . 7 1 5 Juta dibanding tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.5 Tabel 3. 7. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020-2022 Kode Uraian Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

1.PENDAPATAN 5.312.446.872.608,51 4.426.473.562.255,23 4.624.897.387.195,26 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.238.032.648.888,51 1.363.737.981.851,23 1.427.035.167.291,26
1.1. 1 Pajak Daerah 925.862.559.388,00 1.095.501.455.474,33 1.154.822.144.629,04 1 . 1 . 2 Retribusi Daerah 69.890.857.732,45 61.613.862.027,05 44.202.047.251,00 Hasil Pengelolaan 1.1.3 Keuangan Daerah Yang 64.982.172.050,00 37.175.980.457,00 60.645.290.853,00 Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 177.297.059.718,06 169.446.683.892,85 167.365.684.558,22 1.2 Dana Perimbangan 5.312.446.872.608,51 4.426.473.562.255,23 4.624.897.387.195,26 1.2.1 Pendapatan Transfer 1.238.032.648.888,51 1.363.737.981.851,23 1.427.035.167.291,26 Pemerintah Pusat 1.3 Lain-lain Pendapatan 925.862.559.388,00 1.095.501.455.474,33 1.154.822.144.629,04 Daerah yang Sah .3.1 Pendapatan Hibah 69.890.857.732,45 61.613.862.027,05 44.202.047.251,00 Sumber: Badan Keangan Daerah, diolah - 2024 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB!� Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2021-2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka proyeksikan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut i n i : Tabel 3.8. Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 Proyeksi Tahun 2024 Proyeksi Indikatif Uraian Pendapatan Daerah Proyeksi tahun 2026 (n-1) TAHUN 2025 PENDAPATAN 5.164 872070 656,00 5.093180949 961,00 5124390931.332,82 Pendapatan Asli 1.773.480.357.656,00 1.701.789.236.961,00 1.732.999.218.332,82 Daerah Pajak Daerah 1.380.158.348.934,00 1.364.126.976.373,00 1.391.409.515.900,46 Retribusi Daerah 77.954.481.601,00 196.372.092.218,00 200.299.534.062,36 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang 68.769.178.857,00 64.471.030.828,00 64.471.030.828,00 Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 246.598.348.264,00 76.819.137.542,00 76.819.137.542,00 Dana Perimbangan 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 Pendapatan Transfer 5.566.645.565.000,0% 3.566.$43.565.000,0 3.566.645.5659.000,0 Pemerintah Pusat Lain-lain Pendapatan 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 Daerah yang Sah Pendapatan Hibah 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 Sumber: Bapperida Provinsi NTT, 2024 diolah 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi SCIi~a pigluaran dari rek~iiiig las u u i darah yiig ii&urn1i ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang BAB III- 10 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini : T· bel 3 . 9 R ali s · B c lan i D: ah tah, 2021 2023 (RI .Ja . e sas1 e 1a aer un - 'p. uta Realisasi Rekx Uraian 2021 2022 2023
2.BELANJA DAERAH 5.508.767.906.132,69 4.816.652.654.356,79 4.460.910.047.257,77 2.1 BELANJA OPERASI 4.061.962.995.6265,69 3.051.851.164.202,45 3.185.343.321.503,27 2 . 1 . 1 Lalo Damar 1.509.164.221.0332,00 1.4121.971.102.162,27 1.511.505.996.559,00w A s4 4 4 w 44 2 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.078.288.386.249,19 1.208.109.064.095,84 1.207.862.533.807,27 2 . 1 . 3 Belanja Bunga 17.483.698.421,50 54.539.281.319,24 62.884.046.386,00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah l.347.483.386.922,00 335.277.916.325,00 379.445.844.651,00 2 . 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 10.243.290.000,00 32.050.800.000,00 23.544.900.000,00 2.2 BELANJA MODAL 903.257.622.800,00 1.216.802.446.597,34 621.342.023.685,60 2.2.1 Belanja Modal Tanah 147.952.000,00 1.050.294.656,00 0,00 2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.901.613.833,00 144.284.448.880,00 193.621.780.165,50 2.2.3 Belanja Modal Gedung dan 135.344.543.385,00 141.655.437.253,34 248.250.770.111,00 Bangunan 2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan ca A c Ax ctr tt 909.704.935.562,00 155.271.222.139,00 Irigasi + a 2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.451.016.885,00 20.107.430.246,00 24.198.241.271,00 2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 135.775.036.685,00 7.228.173.756,00 707.344.000,00 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 135.775.036.685,00 7.228.173.756,00 707.344.000,00 3 . 1. BELANJA TRANSFER 407.772.251.022,00 540.770.869.801,00 653.517.358.069,00 3 . 1. 1 Belanja Bagi Hasil 397.772.251.022,00 527.502.869.801,00 653.517.358.069,00 3.1.2 Belanja Bantuan Keuangan 10.000.000.000,00 13.268.000.000,00 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 5.508.767.906.132,69 4.816.652.654.356,79 4.460.910.047.257,77 Sumber: Badan Keu.angan Daerah, diolah Komponen dalam belanja dihagi menjadi belanja daerah dan belanja transfer. Belanja daerah dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 4.460.910 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp.133.492 Juta dibandingkan tahun 2022, hal tersebut karena peningkatan belanja pegawai Rp.89.731 juta dan belanja hibah yang besar yaitu sebesar Rp. 44.167 Juta. Untuk belanja modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 621.342 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 595.460 Juta dibanding tahun 2022. Belanja tak terdugajuga mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp.6.520 Juta dibanding tahun 2 0 2 1 . Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan dengan baseline penganggaran tahun 2021-2023 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD. Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, , penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD. Proyeksi belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini: RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB!� f Tabel 3 . 1 0 Proyeksi Belanja Provinsi NTT tahun 2024-2026 Proyeksi Tahun 2024 I Proyeksi Indikatif Uraian (n-1) Belanja Daerah Proyeksi tahun 2026 TAHON 2025 BELANJA 5.290.514.318.980,00 4.863.263.009.774,00 5.020.778.868.560,33 Belanja Operasi 3.979.410.392.552,00 3.587.696.284.019,50 3.745.212.142.805,83 Belanja Pegawai 1.912.331. 130.070,00 1.912.331.130.070,00 2.007. 94 7.686.573,50 Belanja Barang dan 1.577.288.702.242,00 1.212.192.205.556,50 1.272.801.815.834,33 Jasa Belanja Bunga 57. 933.263.642,00 57.933.263.642,00 57.933.263.642,00 Belanja Hibah 407.291.734.598,00 379.445.844.651,00 379.445.844.651,00 Belanja Bantuan 24.565.562.000,00 25.793.840.100,00 27 .083.532.105,00 Sosial Belanja Modal 521.791.175.684,00 621.342.023.685,50 621.342.023.685,50 Tanah 0,00 0,00 0,00 Peralatan dan 120.842.812.228,00 193.621. 780.165,50 193.621. 780.165,50 Mesin Gedung dan 271.312.750.372,00 248.250. 770.111,00 248.250. 770.111,00 Bangunan Jalan, Jaringan dan 126.043.157.284,00 155.271.232.138,00 155.271.232.138,00 Irigasi Aset Tetap Lainnya 3.592.455.800,00 24.198.241.271,00 24.198.241.271,00 Belanja Tidak 73.045.924.489.00 707.344.000.00 707.344.000,00 Terduga Belanja Tidak 73.045.924.489,00 707 .344.000,00 707.344.000,00 Terduga Belanja Transfer 716.266.826.255,00 653.517.358.069,00 653.517.358.069,00 Belanja Bagi Hasil 711.191.312.255,00 653.517.358.069,00 653.517.358.069,00 Bclanja Bantuan 5.075.514.000,00 Keuangan Surplus/Defisit (125.642.248.324,00) 229.917.940.187,00 103.612.062.772,50 Sumber: Bapperida Provinsi NTT, 2024 diolah 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 136.488 juta. Pengeluaran Pembiayaan mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari Rp.244.157 Juta pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.322.953 Juta pada tahun 2022 dan pada menurun tahun 2023 menjadi Rp. 264.779 Juta. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh meningkatnya pemberian pinjaman daerah. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melakukan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 1 1 4 . 3 5 7 Juta dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.2.500 Juta yang mana kedua komponen ini tidak terealisasi pada struktur pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, mengalami pemningkatan sebesar Rp.258865 Juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 473213 Juta pada tahun 222 dan mengalami kontraksi pada tahun 2023 menjadi (Rp 42.776 Juta) Setelah menutup defisit, sisa dari pembiyaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT dari Rp.62.544 Juta pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 83.034 juta dan kemudian RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BABI� f mengalami kenaikan menjadi R p . 1 2 1. 2 1 1 Juta tahun 2023. Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun proyeksi pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 berdasarkan pada realisasi Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut in i : Tahel 3.12 Proyeksi Pembiayaan Provinsi NTT tah1n 2024-2026 Proyeksi Tahun Proyeksi Indikatif Proyeksi Tahun Uraian 2024 Pembiayaan 2026 (n-1) Daerah (n+1) Tahun 2025 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 289.121.815.288,00 0,00 59.867.504.191,50 Sisa Lebih Penghitungan 119.929.728.888,00 0,00 0,00 Anggaran Tahun sebelumnva Penerimaan pinjaman daerah Pencairan Dana Cadangan 169 192.086 400,00 0,00 59 867 504 191,50 Penerimaan kembali pinjaman 4.159.731.999 7.582.090.000 daerah Pengeluaran Pembiayaan 163.479.566.964,00 229.917.940.187,00 163.479.566.964,00 Pembentukan dana cadangan 0,00 66.438.373.223,00 0,00 Penyertaan Modal 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Cicilan Pokok 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 163 .479.566. 964, 00 Utang vang Jatuh Tempo Pemberian pinjaman daerah - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00 Berkezaan I Sumber: Bapperida Provinsi NTT, 2024 diolah BAB I I I - 14 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2025-2029 dan RPD 2024-2026 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2025. Dalam hal RPJMN 2025-2029 masih sementara berproses, maka arah pembangunan dalam RPJPN 2025-245 dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. 4.1. Arahan RPJPN 2025-2045 4.1.1.Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 memuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai tahapan-tahapan rencana pembangunan lima tahunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga mendi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional jangka panjang sebagaimana termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 antara lain; 1j Pendapatanan per kapita setara negara maju; 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia menigkat; 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) Intensitas emisi Gas Rumah Kaea (GRK) menuju net zero emission. Selanjutnya, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui, 17 Arah (Tujuan), 8 Misi (Agenda) dan 45 Indikator Utara Pembangunan. Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didcrong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 17,5 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen. Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga 11111 BAB I V - 1 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 41a kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen. Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organiasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia. Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya mausia untuk kesehateraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan krcatifitas, dan kcschatan yang utamanya diukur mclalui peningkatan Indeks Modal manusia (Human Capital Index) menjadi 0, 73 pada tahun 2045. Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam rangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukan oleh menurunnya Intesitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaea di tahun 2010, menju zet zero emission pada tahun 2060. Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda}, 1 7 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya RPJPN Tahun 2025-2045 menggunakan paradigma baru meru bah pendekatan pembangunan bahwa, langkah reformasi saja tidak cukup melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Fokus utama transformasi meliputi aspek, social, ekonomi dan tata kelola yang merupakan 3 misi (agenda) pembangunan dalam kelompok pertama, yakni kelompok transformasi. Secara lebih jelas, 8 misi (agenda) pembangunan untuk menjawab Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari 3 (tiga) kelompok utama, antara lain:

a.Transformasi Indonesia 1 . Misi 1 : Transformasi Sosial Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
1. 2.Misi 2: Transformasi Ekonomi Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BIJMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
2. 3.Misi 3: Transformasi Tata Kelola
b.Landasan transformasi 1 . Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi Memantapkan supremasi hukum. stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan d"diplomasi Indonesia di tingkat global.
1. 2.Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi BAB I V - 2 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 41 Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga komunitas masyarakat pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal batik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimaikan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.
c.Kerangka Implementasi Tranfonnasi 1 . Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, scrta kctahanan sosial budaya dan ckologi. Penerjcmahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
1. 2.Misi 7: Sarana dan prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai Pilar pendukung agenda transformasi.
2. 3.Misi 8: Kesinambungan Pembangunan Kesinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang serta pembiayaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang didasarkan pada Kelompok Transformasi Indonesia dan Kelompok Landasan Transfonnasi yang dimuat dalam Tabel 4 . 1 , sebagai berikut: Tabel 4. 1 17 (tujuh Belas] Arah (Tujuan) Pembangunan Didasarkan Pada Kelompok Tranformasi Indonesia dan Landasan Transformasi TRANSFORMASI INDONESIA Arab Tujuan Pembangunan Transformasi Sosial
3. 1.Kesehatan untuk Semua
4. 2.Pendidikan Berkualitas yang Merata
5. 3.Perlindungan Sosial yang Adaptif Arab Tujuan Pembangunan
6. 4.lptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonoi
7. 5.Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Ekonomi 6. Transfonnasi Digital
8. 7.Integrasi Ekonomi Domesik dan Global
9. 8.Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Arab Tujuan Pembangunan
10. 9.Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif Transformasi Tata Kelola 1111 BAB I V - 3 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 � LANDASAN TRANSFORMASI SupermasiHukum, Stabiiitas, dan Ketangguhan Diplomasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Arah Tujuan Pembangunan
11. 10.Hukum Berkeadilan, Ketahanan Budaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansi. 1 1 . Stabilitas Ekonomi Makro
12. 12.Ketangguhan Diplomasi Arah Tujuan Pembangunan
13. 13.Beragama Masiahat dan Berkebudayaan Maju
14. 14.Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusi
15. 15.Lingkungan Hidup Berkualitas
16. 16.Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 1 7. Resiliansi terhadap Bencana dan Peru bahan Iklm. Sumber: RPJPN 2025-245, 2024 Selain 17 arah (tujuan) pembangunan tersebut, pada Kerangka Implementasi Transformasi diarahkan untuk mewujudkan 3 (tiga) aspek utama yaitu: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan Kesinambungan Pembangunan. Pentahapan Pembangunan dalam pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 245 dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di dalamnya terdapat 4 tahapan pembangunan, antara lain; Tahapan pertama (2025-2029) yaitu, Perkuatan Fondasi Transformasi, Tahapan kedua (2030-2034) yaitu, Akselerasi transformasi, Tahapan ketiga (2035-2039) yaitu, Ekspansi Global, dan Tahapan keempat (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas. Rencana tahunan termasuk pada level daerah mempedomani arah pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan. Dengan demikian, RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan tahunan pada tahun pertama sekaligus tahapan pembangunan periode pertama rencana jangka panjang baik Nasional maupun Daerah. Penguatan Fondasi Transformasi menjadi target yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan Tahapan pertama. Dalam RPJPN Tahun 2025-245, tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi, Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,7-5,9 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja penerapan ekonomi hijau pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada tidak adanya penambahan PLTU batu bara yang baru; pemanfaatan Energy Storage System [ES5); pengembangan kapasitas PLT ET, yaitu PLTA, PLTS PLTP, dan PLT Biomassa; penyiapan kelembagaan dan kerangka kebijakan pengembangan energi baru seperti hidrogen hijau, nuklir gas metana batubara, batu hara tercairkan; implementasi corbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil BAB IV - 4 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta : kai . :. • peningkatan 'pasitas masyarakat sipii. Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi difokuskan pada penguatan stabilitas hukum, politik, dari keamanan yang mencakup pembaharuan substansi hukum dan transformasi kelembagaan, hukum (sistem v penegakan hukum, pemberantasan korupsi; HAM. serta b11urla."va J.1,..J.uk�} ...........J.J.J.\J, pe--�---""'+-"".... n.:.t-"" .. �.:.t-... l,.a..,,..._.........,,.,.�""'<llt"II. -.""'S;O........... t lo.�b"'gaA 'J Ar AA3uuauat C " AC nuOAiAOIA AA ·Aiai, ii 'c demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan, stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi Yang tangguh difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan serta mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah - langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai peru bahan dan bencana; penguatan riset, inovasi,, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi 'dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur angada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (Smart Grid). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan Island Grid (dimulai di Sumatera) dan National Grid (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai bockbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darati dan digital- Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta pengembangan kota besar dan metropolitan Yang dimulai dengan pendalaman rencana induk mengacu pada pembangunan IKN. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro griff] terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah. Arah pembangunan pada tahapan pertama (2025-2029) menjadi acuan bagi penyusunan rencana tahunan daerah guna menjaga konsistensi dan sinkronisasi perencanaan di tingkat daerah terhadap prioritas dan « BAB I V - 5 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 41d sasaran pembangunan Nasional. Sebagai pedoman, RPJPN memuat 20 kerangka upaya transformasi super prioritas (Game Changers), yaitu: Tabel 4. 2 Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers] KELOMPOK TRANSFORMASI Transformasi Ekonomi Transformasi Sosial UPAYA TRANSFORMASI 1 . Peningkatan anggaran IPTEKIN termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh Industri
17. 2.Industrialisasi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasiT serta berorientasi ekspor
18. 3.Sumher pertumhuhan ekonomi haru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual
19. 4.Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik te rintegrasii serta transportasi hijau
20. 5.Superpet Form untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
21. 6.Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
22. 7.Pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN)
23. 1.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar)
24. 2.Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
25. 3.Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis
26. 4.Investasi pelayanan kesehatan pnmer serta menuntaskan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta)
27. 5.Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Reg Sostek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan 2. Diplomasi menu)u organisasi sipil Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional 1 . Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama single salary dan sistem pensiun) serta pemberantasan korupsi
28. 2.Penguatan sistem integritas partai politik 1 . Transformasi lembaga kepolisian Ketahan Budaya Ekologi Sosial dan 1 . Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
29. 2.Pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water) Sumber: RPJPN 2025-245, 2024 BAB I V - 6 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 4" Dalam RPJPN 2025-2045 termuat pula arah kebijakan pembangunan wilayah mengingat Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dengan masalah dan potensi yang beragam antar wilayah. Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan Luar Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Pulau Jawa lebih diintensifkan mengingat besarnya sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Pulau Jawa Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Pulau Jawa lebih tinggi dbandingkan di Pulau Jawa. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, serta kelompok rentan, terdapat 3 indikator yang ditetapkan sebagai pengukur keberhasilan serta sebagai alat Pe ........ anta....... n rtan ......"1..'"S; R0 10N ,.,,vlc:. ,.,045· s....�-..... ; \...,,.-:ku•·AA .A t tAal» AA« t v c u a i ni A .A A A 4u s 4 ) AacAi A u A A. L, 1 . Indikator Indeks Williamson dengan baseline tahun 2022 sebesar 0, 778 dan target tahun 2045 sebesar 0,750.
30. 2.Kontribusi KTU terhadap PDRB dengan baseline tahun 2022 sebesar 20,6 persen dan target 2045 sebesar 28,5 persen.
31. 3.Stok Infrastruktur terhadap PDRB dengan baseline tahun 2022 sebesar 46 persen dan target 2045 sebesar 62 persen. Telah ditetapkan dalam RPJPN mengenai trajektori pertumbuhan dan kontribusi ekonomi Kawasan dan wilayah pada setiap tahapan pembangunan 5 tahunan sampai dengan periode/tahapan terakhir (2041- 2045). Pertumbuhan dan kontribusi ekonomi untuk Kawasan Timur Indonesia antara lain, sebagai berikut: 1 . Pertumbuhan ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 6 , 1 persen dan target sebesar 6,8-7,1 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.
32. 2.Kontribusi ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 2 1 , 5 persen dan target sebesar 23,3 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045. Sementara tajektori pertumbuhan dan kontribusi ekonomi untuk Wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah, sebagai berikut: 1 . Pertumbuhan ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 5, 1 persen dan target sebesar 6,4-6,8 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.
33. 2.Kontribusi ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 2,7 persen dan target sebesar 3,0 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045. RPJPN Tahun 2025-2045 juga menetapkan tematik pembangunan wilayah, dan untuk Wilayah Koridor Ekonomi Bali-Nusra diarahkan sebagai wilayah Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara. Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 untuk Wilayah Nusa Tenggara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan bagian dari wilayah Bali-Nusa Tenggara. Wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 2,7 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Bali Nusa Tenggara berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 3,9 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar persen per tahun. Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara selama 20 tahun ke depan diarahkan sebagai Koridor Ekonomi esuperhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur BAB I V - 7 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 Indonesia Potensi wilayah lainnya akan tetap dikembangkan. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas. Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa ' Tenggara yaitu pariwisata, pertanian, petemakan dan perikanan. Kedua, pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; serta Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN. Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi backbone pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah didukung dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital. Keempat, penguatan tata kelola pembangunan wilayah untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif, penuntasan RDTR kabupaten/kota serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan. Kelima, peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan. Kelima hal tersebut diterjemahkan menjadi arah kebijakan pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Tabel 4. 3 Arab Kebijakan Transformasi Daerah Periode Arah Kebijakan Transformasi Daerah. • d Pelaksanaan (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) RPJMD TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN Periode 1 2025-2029 Perluasan upaya promotif-preventif dan V pembudayaan perilaku hidup sehat. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis V dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP. Pencegahan dan pengendalian penyakit, TRANSFORMASI serta masalah kesehatan akibat V SOSIAL perubahan iklim. Penuntasan stunting dan eliminasi V malaria. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk V aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis. Peningkatan akses pelayanan kesehatan V melalui sistem rujukan kepulauan BAB I V - 8 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) TRANSFORMASI I ARAH KEBIJAKAN (termasuk RS Perairan) dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain. Percepatan wajib belajar 13 tahun ( 1 tahun pra-sekoiah an 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Perluasan dan peningkatan kualitas PAUD HI untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan esensial anak secara utuh, yang meliputi Kesehatan dan gizi, Pendidikan, perlindungan pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini. Periode Pelaksanaan RPJMD Periode 1 2025-2029 V V 1111 Pererataan pendidikan memastikan yang setara tinggi. kualitas antarsatuan dan antardaerah untuk lulusan dengan kualitas dan tingkat kebekerjaan V Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI. Penycdiaan afirmasi akscs pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP melalui perlindungan sosial adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. V V V V V BAB I V - 9 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 41' TRANSFORMASI TRANSFORMASI EKONOMI ARAH KEBIJAKAN Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra produksi komaditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan. Pengembangan sektor pnmer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan terdiri dari sector peternakan ( sapi po tong, kerbau, kuda babi dan kambing), pertanian (kelapa, kopi, kkao, jambu mete} kelautan dan perikanan (rumput laut, ikan tuna, ikan cakalang, ikan ton kol, aram . Pengembangan kawasan pariwisata premium seperti Labuan Bajo, serta pengembangan ekonomi kreatif tenun, ko i, dan mete. Periode Pelaksanaan RPJMD Periode 1 2025-2029 V V V V V V Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) BAB I V - 10 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 4m - - -------------------------------------------- Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) Periode Pelaksanaan RPJMD TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan. Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestic dan internasional. Pengembangan kosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industry pariwisata dan industri krcatif lainnya. Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, dan mete, pada sentra sentra ekonomi lokal. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kon'\u ..... itc.asi ('T'lK\ ....... +••k �"""""'t-1,,asAAA4AAAA4 ·4 t A A A } 4AAA444A' AAA«AAA1A A 44 jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau ecotourism. Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SOM yang berkualitas dan berdaya saing. Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja. Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri. Pengemhangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Peningkatan akses dan ketersediaan Periode 1 2025-2029 V V V V V V V V V V V BAB I V - 1 1 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 41 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) Periode Pelaksanaan RPJMD 1111 TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar. Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skaia nasionai hingga giobai, salah satunya dengan pemanfaatan e commerce dan penguatan branding produk. Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri. Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. Peningkatan produktivitas BUMD. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas Periode 1 2025-2029 V V V V V V V V BAB I V - 1 2 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) Periode Pelaksanaan RPJMD q TRANSFORMASI TRANSFORMASI TATA KELOLA ARAH KEBIJAKAN penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelaniutan. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. g;; : k: ·; . 1 Ki. peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran) serta, (iii). Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. Optimasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil penguatan dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk Periode 1 2025-2029 V V V V V V RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB I V - 1 3 � Arab Kebijakan Transformasi Daerah Periode Pelaksanaan (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) RPJMD TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN Periode 1 2025-2029 penguatan aspek pemerintahan digital Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi V proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. Pengawasan proses pengembangan karier, promos1 mutasi ASN dan V manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja V sama yang telah dilakukan sebelumnya. Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta V peningkatan kapasitas masyarakat. Penguatan Integritas Partai Politik. V Peningkatan kesejah teraan masyarakat V di kawasan perbatasan. Peningkatan keamanan untuk V mengurangi tingkat kriminalitas lokal. KEAMANAN Peningkatan kapasitas fiskal daerah DAERAH melalui in tensifikasi pendapatan pajak TANGGUH, daerah dan retribusi daerah (PDRD), DEMOKRASI pemanfaatan pembiayaan alternatif SUBSTANSIAL terutama KPBU, peningkatan kualitas DAN STABILITAS belanja daerah untuk mendukung V EKONOMI potensi komoditas unggulan, MAKRO DAERAH optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah. V Opr ; : . dialog untuktimaiisasi uc11 V penyelesaian konflik sosial. Penguatan pendidikan yang berbasis V kerukunan antar etnis dan agama. Peningkatan pengakuan dan penghormatan c la lembaga-lembaga V1auc adat dan hak ulayat masyarakat. KETAHANAN Peningkatan upaya pelestarian adat, SOSIAL, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai BUDAYA DAN identitas dan citra daerah dalam V EKOLOGI mendukung pcngembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal. Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak V masyarakat dan mitra utama BAB I V - 14 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 q Arab Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) Periode Pelaksanaan RPJMD TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regenerative sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkclanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air. Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi. Penguatan karakter dan jati diri bangsa. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan Modernisasi irigasi. Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi. Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau pulau kecil dari risiko abrasi. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen Periode 1 2025-2029 V V V V V V V V V V BAB I V - 15 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 a.e..ii; Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) Periode Pelaksanaan RPJMD TRANSFORMASI IMPLEMENTASI TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran. Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata di antaranya Pelabuhan Tenau Kupang (NTT) dan Labuan Bajo (NTT) secara terpadu. Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang Periode 1 2025-2029 V V V V V V untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah. Pengembangan bandara utama Bandara [ten@gig,l 1 'Ta+i A Kngng dgAA4# AA4 is i «ski i iii i Ml is~ii bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP. Penyelesaian Trans Flores (NTT) serta jalan trans pada pulau-pulau 3TP serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk ialan/daerah. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang. V V V BAB I V - 16 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 41 Arah Kebijakan Transformasi Daerah Periode Pelaksanaan (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) RPJMD TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN Periode 1 2025-2029 Peningkatan kegiatan ekonomi dan V keamanan perbatasan. Pembangunan tampungan a1r serba guna yang memberikan manfaat secara V cepat bagi kebutuhan a1r masyarakat sehari-hari. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian V vang berketahanan bencana dan iklim. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan V inklusif sesuai karakteristik daerah. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam V pemenuhan akses ar mnum aman sesuai karakteristik daerah. Penyediaan a1r s1ap minum melalui jaringan perprpaan dan akses sanitasi V melalui system terpusat di wilayah perkotaan. Pelaksanaan pengawasan kualitas air V minum. Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja V baik dan optimal. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh V penyediaan sarana dan prasarania Tantai layanan air minum dan sanitasi yang aman. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapa1 minimasi residu melalui n0 7 g r ! z dz a4]zz gejzk dz; LA; A A A AaA A O MJ' ti aui i sumber dan seluruh sampah terangkut V dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan V daerah. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan V RTRW Provinsi. penickatan akuntabilitas kinerjaAAAAAS4' A pemda berdasarkan sasaran prioritas V nasional. Perkuatan pengendalian pembangunan, V melalui penerapan manajemen risiko. Penanganan permukiman kumuh V q BAB I V - 1 7 RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 41 f Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi) Periode Pelaksanaan RPJMD 11111 TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi. Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. Periode 1 2025-2029 V V V V Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Untuk mencapai Sasaran Indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPD 2024 - 2026 Provinsi NTT. Maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan disinkronkan dan mendukung pencapain indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut:
34. 2.Meningkatnya peranan pariwisata Kontribusi pariwisata pada PDRB (%) 7,77 untuk mendukung perekonomian Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta) 85.119,30
35. 3.Meningkatnya investasi dan neraca Realisasi Nilai investasi (Rp. Trilyun) 5,7 perdagangan Neraca perdagangan (Rp Triliun) -27,64
36. 4.Terciptanya lapangan kerja dan Tingkat Pengangguran terbuka (%) 2,51-2,35 meningkatnya kesempatan keria
37. 5.Meningkatkannya daya beli Pengeluaran per kapita (Rp 000) 7.762 masyarakat Inflasi 3 , 5 ± 1
38. 6.Menurunnya kemiskinan masyarakat Persentase Penduduk di bawah garis 19,35-18,85 kemiskinan (%)
39. 7.Menurunkan ketimpangan lndeks Gini (Poin) 0,337-0,335 pendapatan antar kelompok masyarakat
40. 8.Meningkatnya Kontribusi PAD Ratio PAD terhadap perdapatan daerah 25,8 terhadap Pendapatan daerah (%)
41. 9.Terjaminnya kesetaraan gender dan Indeks Pembangunan Gender (%) 94 perlind ungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial
42. 10.Terwujudnya Ketahanan dan Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin) 68,25 Kedaulatan Pangan
43. 2.Meningkatkan kualitas SDM 1. Meningkatnya akses dan kualitas SDM Indeks Pembangunan Manusia (1PM) 66,65-67 yang berdaya saing NTT yang tinggi dan berdaya saing (Poin) Rata-rata lama sekolah (Poin) 7,93 Harapan lama sekolah 14,6 (Poin)
44. 2.Meningkatnya akses dan kualitas Usia Harapan Hidup (Poin) 68 pelayanan Kesehatan BAB� Tabel 4. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025 Provinsi NTT RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 Tujuan Sasaran Indikator Target Prevelensi Stunting (%) 10-9,5
45. 3.Mewujudkan pembangunan 1. Memperkuat infrastruktur untuk Persentase 20anjang jalan provinsi 100 infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi mantap (%) berkelanjutan dengan dan pelayanan dasar Ratio Elektrifikasi (%) 94 memperhatikan aspek lingkungan hidup, 2. Meningkatnya kualitas tata ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 73,95 kewilayahan dan mitigasi dan lingkungan hidup Daerah bencana 3. Meningkatnya ketangguhan bencana Indeks Resiko Bencana (Poin) 138 daerah dan Adapta.si terhadap Perubahan lklim
46. 4.Mewujudkan Birokrasi yang 1. Meningkatnya kualita.s ta.ta.kelola Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) 64-65 Berorienta.si pelayanan, penyelenggaraan pemerinta.han yang OPINI BPK WTP Akuntabel, Kompeten, Berorienta.si pelayanan, Akunta.bel, Nilai Akunta.bilita.s Kinerja (Predikat) A Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Indeks Sistem Pemerinta.h Berbasis 2,5 Kolaboratif dan Kolaboratif Elektronik (SPBE) (Skor) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik 90 (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) 90 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 82,5 Sumber: RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 11111111111 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB� f Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target Nasional. Tabel 4.4 Menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran sesuai amanat RPD Provinsi NTT tahun 2024 - 2026 4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.1. Tema, Arab Kebijakan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Arah Kebijakan dari Tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah yaitu: 1 . Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
47. 2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
48. 3.Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek Iingkungan hidup kewilayahan dan mitigasi bencana;dan
49. 4.Reformasi birokrasi. Adapun Isu Strategis di Nusa Tenggara Timur secara umum sebagai berikut: 1 . Kemiskinan;
50. 2.Rendahnya kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai - nilai budaya;
51. 3.Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bias memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industry pengolahan (hilirisasi);
52. 4.Belum optimalnya Pembangunan Berkelanjutan melalui penerapan Ekonomi Biru dan ekonomi Hijau;
53. 5.Belum Optimalnya Tata kelola Pemerintahan;
54. 6.Belum Optimalnya supremasi Hukum yang menjamin Keadilan,Kepastian hukum;
55. 7.Kesenjangan Dan Ketertinggalan Daerah (Masih banyaknya daerah tertinggal); dan
56. 8.Perubahan Iklim,Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana Dengan target pencapaian Indikator Makro Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 4.5 dibawah i n i : Tabel 4. 5 Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2025 Realisasi Target NTT Sasaran RKP Target Target Target NTT Tahun 2025 NO Pembangnan Unum NTT 2025 (yang Nasional tahun 2025 (RKP) (RKP) (RPD 2025) disepakati) 2023 1 Pertumbuhan 5,05 5,3 - 5 , 6 4,75 -5,65 4,75 - 5,65 4,75 -5,65 Ekonomi (%) 2 Tingkat Pengangguran 5,32 4 , 5 - 5 , 0 2,49 -2,99 2,51 - 2 , 3 5 2,49 - 2,99 terbuka 3 Tingkat 9,36 7 , 0 - 6,0 15,32- 15,62 19,35 - 16,65 15,32- 15,62 Kemiskinan (%) 4 Rasio Gini (Nilai) 0,388 0,379- 0,382 0,319-0,324 0,34 -0,33 0,319-0,324 5 Indeks Modal 0,53 0,56 0,47 0,47 Manusia (Poin) - 6 Penurunan Intensitas Emisi 34,09 38,6 61,82 - 61,82 GRK (%i I I I • BA Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah di Mataram-NTB, yang diinput ke dalam KRISNA SELARAS 2025, 2024 Memperhatikan hal - hal tersebut di atas , Pemerintah Provinsi Nusa RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB IV - 2:.,i , Tenggara Timur menyadari bahwa tidak mungkin semuanya bisa ditangani sendiri. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama seluruh sektor Pembangunan baik Pemerintah ,swasta dan Masyarakat termasuk lembaga mitra melalui kerja sama kemitraan untuk mendukung berbagai kebijakan ,program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan . 4.3.2. Prioritas Pembangunan Nasional Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah serta rencana Program, Kegiatan,sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif , bottom up dan top down. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dan pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan Pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku Kepentingan. Sesuai dengan Terna RKP tahun 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan", Pembangunan Nasional diarahkan pada arah Kebijakan yang meliputi:
57. 1.SDM Berkualitas / SDM Berdaya Saing dan Produktif Transformasi Sosial - Penetapan wajib Belajar 13 tahun; - Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; - Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; - Penetapan Penggunaan Reg Sosek dan pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; - Peningkatan Partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas; - Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem; Ketahanan Sosiai Budaya dan Ekologi - Penetapan Kebijakan penguatan karakter dan jati diri Bangsa (misal: Pendidikan Budi Pekerti)
58. 2.Infrastruktur Berkualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Produktivitas Transformasi Ekonomi: - Penetapan hubungan laut dan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan Ekonomi - Penguatan Infrastruktur Digital - Penegembangan Infrastruktur transisi Energi - Percepatan lnfrastruktur IKN Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: - Penetapan Reformasi Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
59. 3.Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan : - Penguatan sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Pengembangan skema graduasi bansos - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, Penyandang Disabilitas ,perempuan dan Penduduk rentan lainnya sebagai angkatan kerja - Peningkatan Keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat. - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 B A B I V - 2 :..,i , - Peningkatan Produksi industri Pengolahan - Dukungan regulasi penciptaan iklim akan investasi yang kondusif - Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi 4.3.3. Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025 Dalam upaya mencapai indikator dan target makro Pembangunan Daerah pada tahun 2025, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) antara lain:
60. 1.Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
61. 2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
62. 3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
63. 4.Reformasi Birokrasi. Sedangkan, program Prioritas yang mendukung Prioritas Daerah di Tahun 2025 akan lebih dijabarkan pada Bab VI RKPD Tahun 2025 ini. Selanjutnya empat prioritas daerah tersebut disinergikan dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut: PD 1 : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri PN 6: Membangun dari Desa an dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaaan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PD 2: Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur PD 3: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana « PN 3 Mclanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif sert Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaaan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PD 4: Reformasi Birokrasi PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan > - > - - Ke empat prioritas daerah tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis yang belum terselesaikan yang merupakan isu strategis pembangunan dalam RKPD 2025 antara lain:
64. 1.Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT triwulan IV-2023 dibandingkan dengan triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 4 , 1 4 persen (yoy), namun angka tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional yaitu 5,04 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ini dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,39 persen, selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,73 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,57 persen. Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,32 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 67 ,48 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7 ,8 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.11,47 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata rata nasional. Selanjutnya, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.
65. 2.Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 B A B I V - 2 :..,i f pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%. Dari keseluruhan iuas (NTT daiam angka, 20l7) Provinsi NTT 47.931,54 km2 atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1 , 5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti : • • 1 b e t, . . . • + . di ikan tuna, cakalang, pia8is, dan erbagai jenis ikan lainnya terutama li wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketcrscdiaan dan pemanfaatan tcknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan. Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan, Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD. Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier / semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.
66. 3.Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1 , 1 4 1 , 1 1 0 orang pada tahun 2023 meningkat dihandingkan dengan dengan tahun 2022 yaitu 1 , 1 3 1 , 6 2 0 orang, namun secara presentase menurun dari 20,05 menjadi 19,96 tahun 2023. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan BAB I V - 25 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 « , bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Kelompok Rentan (RAD PD), anak, perempuan, PD.
67. 4.Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencanabencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Sejumlah ancaman dan risiko tersebut sudah menjadi pengalaman empiris NTT dari tahun ke tahun. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops PB) Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTT mencatat sejak 1 Januari hingga 3 1 Agustus 2023 ada 100 kejadian di seluruh NTT. Kejadian bencana alam yang mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Korban meninggal sebanyak 15 jiwa, hilang 2 jiwa, luka-luka 9 orang dan korban terdampak sebanyak 2 1 . 7 3 7 orang. Masyarakat NTT memiliki pengalaman terbaru terkait bencana yaitu Siklon Seroja pada 4 April 2021 yang dampaknya dirasakan di 2 1 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota. Bencana ini menyebabkan 182 orang meninggal dunia, 1 1 5 Iuka-Iuka, 47 orang hilang, 56,652 rumah rusak, 3,508 fasilitas publik rusak serta kerusakan lahan petanian dan peternakan. Bencana tersebut selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga merusak aset- aset penghidupan masyarakat dan karena terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim. Selanjutnya, penanggulangan bencana juga harus memperhatikan Kelompok yang paling rentan terkena dampak bencana seperti penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak dalam penanggulangan bencana tidak memperburuk kondisi rentan yang sudah dialami dalam kondisi tidak ada bencana. Sebagai contoh, Seorang bapak sedang mempersiapkan bendera berwarna merah, kuning dan hijau, sebagai petunjuk tingkatan air di Kali Siumate dalam simulasi kesiapsiagaan menghadapi banjir. Penggunaan bendera berbeda wama adalah upaya masyarakat memastikan informasi peringatan dini banjir bisa dipahami oleh warga yang tuli.
68. 5.Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (1PM). 1PM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (1PM) NTT. Pada tahun 2023 1PM NTT telah mencapai 66,68. Angka ini BAB I V - 26 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , « meningkat sebesar 0,78 poin dibandingkan dengan 1PM NTT pada tahun 2022 sebesar 65,90. Seluruh dimensi pembentuk 1PM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiiiki harapan untuk dapat hid up hingga 7 1 , 5 7 tahun, meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1 3 , 2 1 menjadi 13,22 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0 , 1 2 tahun, dari 7,70 tahun menjadi 7,82 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 371 ribu rupiah (4,71 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 74,39% tahun 2023 dan juga masih menjadi urutan ke 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.
69. 6.Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilainilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya. Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang right-sizing adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. Right-sizing organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi. Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari "kebiasaan lama ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif. Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB IV - 24'11 langkah herikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jahatan dan beban kerja. Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang herdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sister €government untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan menccgah tumpang tindih antara regulasi regulasi yang memiliki tujuan yang sama. 4.3.3. Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2025 Selain lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP 2025, lokasi prioritas pada RKPD 2025 ditetapkan untuk dua isu strategis yaitu Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem dan Stunting. Dilihat dari tingkat kemiskinan seperti terlihat pada grafik 4 . 1 , Kabupaten Sumba Tengah, Sahu Raijua dan Sumba Timur tercatat dengan tingkat kemiskinan tertinggi sementara posisi terendah ditempati Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Ngada. Namun jika dilihat dari sebaran jumlah penduduk miskin, Kahupaten TTS, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Kupang memiliki penduduk miskin terbanyak sementara Kahupaten Nagekeo, Ngada dan Sumba Tengah dengan jumlah penduduk miskin terendah. Dengan demikian, priotitas lokasi untuk isu kemiskinan yakni Kabupaten Sumba Tengah, Sahu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Kupang dengan memperhatikan dua aspek yaitu persentase dan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Grafik 4. 1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Kab/Kota 2023 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 B A B I V - 2 :.i f 0 0 c u t r Sumber: BPS (2023) Grafik 4. 2Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab/Kota 2023 Selanjutnya lokasi kemiskinan ekstrem ditetapkan pada Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, TTS dan Manggarai yang presentase dan jumlah Kemiskinan Ekstremnya tergolong tinggi seperti terlihat pada Grafik 4.3, Grafik 4. 3 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) Kab/Kota 2023 r Sumber : Estimasi Kemenko PMK dan BPS (2023) Grafik 4. 4 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 BAB I V - 29 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f Selanjutnya terkait isu stunting, lokasi yang menjadi prioritas yaitu kabupaten ITS, Belu dan malaka dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu masing-masing 50%, 48% dan 47% seperti tergambar pada Grafik 4.5, 0 cf 0 0 ci d t u cc r- 0 0 t t r rs o 0 i f u rn ci r 0 0 0 0t T 00 u rn 0 o 0t ? 0 0 0i et t\ o oG 0 C.() r 0 "' rt ("") p c c ¢4 on m • ui ?pr 0 0o or 00n 0 00n 0 II] (v t tu Sumber: SKI 2023 Grafik 4. 5 Prevalensi stunting kabI kota di NIT 4.4. INOVASI Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekhawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 0 1 7 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. lnovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing - masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain: 1 . Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
70. 2.Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
71. 3.Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah (11D) dan Innovation Government Award (IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran 11D ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 11D menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh HD menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil pengukuran 11D ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Tiga tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama tiga tahun terakhir (2020/2021, 2021/2022 dan 2022/2023). Dengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT teru dimonitor dari tahun ke tahun. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 i f Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT mendapat predikat sangat inovatif dengan skor 62,53. Pencapaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 , dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasii perhitungan indeks inovasi tahun 2023 terdapat 7 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif. Selama periode 2021-2024, terdapat Inovasi unggulan Daerah Provinsi NTT yang sudah dilaksanakan antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Pemberdayaan Keiompok Perempuan Bambu dan Revitalisasi Teknologi Tepat Guna Noelbaki. Selanjutnya untuk fokus inovasi pada tahun 2025, ditekankan pada 10 apek membudayakan inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:
72. 1.POLA PEMECAHAN MASALAH Merubah pola pemecahan masalah pemerintahan dengan cara-cara baru yang lebih solutif, inovatif, efektif dan efisien.
73. 2.KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Kebijakan Kepala Daerah yang dapat mewajibkan berinovasi bagi setiap perangkat daerah (misal: satu opd 3 inovasi / one innovation one program yang di tindaklanjuti secara terukur melalui komitmen kinerja inovasi. Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
74. 3.EVALUASI Evaluasi terhadap komitmen kinerja inovatif secara berkala dan komprehensif pada tiap perangkat daerah.
75. 4.KOORDINASI Komukasi dan koordinasi baik horizontal dan utamanya secara vertikal dengan pemerintah pusat terkait inovasi daerah.
76. 5.MARKETING Marketing dan Branding Inovasi Daerah dalam meningkatkan manfaat dan dampak.
77. 6.KOMPETISI DAN KOLABORASI Kompetisi dalam penciptaan inovasi daerah dan kolaborasi dalam penerapan inovasi daerah (win win solution). Kompetisi dilakukan bukan saja melalui IGA namun juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK).
78. 7.MANAJEMEN INOVASI Perbaikan menejemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan sumber daya manusia serta menejemen pengelolaan inovasi yang merujuk pd kematangan inovasi dengan tolok ukur 36 indikator Indeks Inovasi Daerah.
79. 8.SUSTAINABLE INOVASI Inovasi yang berkelanjutan melalui update dan upgrade inovasi untuk menjaga ritme keberlanjutan inovasi dan memperluas dampak inovasi. Inovasi bukan hanya intervensi namun mengembangakan inovasi yang sudah ada agar bermanfaat lebih adalah inovasi.
80. 9.INNOVATION HUB Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah.
81. 10.INDIKATOR KINERJA UTAMA Menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama (iku) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menetapkan nilai satuan « RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f inovasi sebagai capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dari kesepuluh aspek tersebut, aspek yang paling menjadi perhatian dan capaiannya masih rendah yaitu pada bagian sustainable innovation dan Innovation Hub sehingga dapat menjadi prioritas untuk didorong capaiannya pada tahun mendatang. Selain penekanan pada aspek keberlanjutan dan publikasi hasil inovasi, salah satu inovasi unggulan yang akan dilaksanakan adalah Padu Patlan Data Mikro Kemiskinan (P3KE, REGSOSEK, DTKS) dengan data sektoral perangkat daerah dan instasi lainnya (PAPADANKE) dengan uraian sebagai berikut: A. Input 1 . Regulasi - Inpres 4 tahun 22022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem - Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota - Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi NTT nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01 /2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Patlan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah
82. 2.Anggaran - DPA BAPPELITBANGDA NTT TA 2025 dengan dukungan Skala dan Usaid Erat
83. 3.SDM - ASN Pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT sebanyak 10 orang sesuai SK Kepala BAPPELITBANGDA nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator inovasi Padu Patlan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah
84. 4.Sarana Prasarana Tenknis Padu Patlan Data menggunakan aplikasi STATA yang telah didownload oleh masing-masing fasilitator B. Proses Padu padan data dilakukan dengan beberapa tahapan: 1 . Mensosialisasikan tujuan padu padan data kepada OPD pengampuh kemiskinan;
85. 2.Menginformasikan kepada 1 1 Perangkat Daerah Pengampuh Kemiskinan (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas KOPNAKETRANS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk melaporkan kepada sekretariat TKPK (BAPPELITBANGDA) penerima manfaat program/kegiatan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem By Name By Address (BNBA) berserta NIK;
86. 3.Memadu madankan data penerima manfaat tersebut dengan data P3KE;
87. 4.Mendapatkan output hasil padu padan;
88. 5.Integrasi output padu padan dengan dashboard satu data NTT. C. Masalah Hasil simulasi yang dilakukan oleh Sekkretariat TNP2K menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada « RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f tahun 2024 melalui konvergensi program dan perbaikan sasaran. Konvergensi program dapat terjadi jiika koordinasi antar Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemerintah desa berjalan baik dan menggunakan sumber data yang sama. Berdasarkan pembelajaran intervensi penangguiangan kemiskinan ekstrem tahun 2023, Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem membutuhkan data yang akurat dan memiliki ranking kesejahteraan untuk secara tepat mensasar rumah tangga ekstrem. Namun demikian, untuk intervensi program kegiatan di tingkat provinsi NTT, terdapat salah satu persoalan mendasar yaitu data penerima manfaat yang berasal dari data sektoral perangkat daerah. Oleh karena itu padu padan data menjadi salah satu alternatif sebagai bahan evaluasi targeting TKPK NTT untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah. D. Output Output dari inovasi ini adalah untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah khususnya intervensi oleh 1 1 OPD Pengampuh kemiskinan di lingkup pemerintah provinsi NTT. E. Outcome Outcome yang diharapkan dari padu padan data ini adalah semakin banyak masyarakat miskin khususnya desil 1 dan 2 yang tercover dalam program penanggulangan kemiskinan (exclusion error) dan berkurangnya masyarakat yang terindikasi tidak miskin tetapi masih mendapat program penanggulangan kemiskinan (inclusion error) dan A A A pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di NTT. Selain IGA, pemprov NTT juga Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dengan dukungan USAID ERAT NTT. Terdapat beberapa catatan pelaksanaan KOIN-YANLIK 2023 antara lain:
89. 1.Meningkatnya peran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi dalam keikutsertaan KOIN-YANLIK
90. 2.Meningkatnya komitmen dari Kabupaten/Kota dengan hadirnya Bupati,Pj.Bupati/Pj.Walikota Kupang,Sekda dan Asisten Sekda pada tahap presentase dan wawancara KOIN-Y ANLIK
91. 3.Penetapan TOP 20 Inovasi dan TOP 10 Inovasi KOIN-YANLIK Tahun 2023
92. 4.Pendaftaran Inovasi berbasis WEB. Adapun yang menjadi Top 10 Inovasi KOIN-YANLIK termuat dalam tabel 4.7 berikut: Tabel 4.7 Top 10 Inovasi KOIN-YANLIK No Judul Inovasi Pengusul Urut 1 Dinas Kepndudukan dan Disdukcapil Jelas Sahabat Disabilitas Pencatatan Sipil kabupaten Rote Ndao 2 Dinas Perpustakaan dan EKO-LIT (Ekosistem Literasi) Kearsipan Daerah Kabupaten TTU 3 Gerakan Pertanian Berbasis Eko Enzim Dinas Ketahanan Pangan Untuk Menjaga Bumi (GERTAK BUMI) Kabupaten TIU RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 f No Judul Inovasi Pengusul Urut 4 Inovasi Gerakan Peduli Kesehatan Jiwa UPT. Puskesmas Waipare Dinas (GERLITA) bersama Pendamping Minum Obat (POM) Kesehatan Kabupaten Sikka 5 Kelurahan Wisata Balela KRIS BEL (Kelurahan Wisata Balela) Kabupaten Flores Timur 6 MADER APUNG (Mandiri Ayam Petelur & Ayam Kampung) Inovasi Layanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Peningkatan Produksi Telur dan Ayam Pangan Kabupaten Lembata berbasis Ayam Kampung Lokal 7 Pengendalian Belalang Kembara Secara Dinas Pertanian dan Pangan Gotong Royong Kabupaten Sumba Timur 8 PESONA HATI : Pelayanan Empati UPT. Puskesmas Waipare Dinas Sayang Orang Dengan HIV/ AIDS, Kesehatan Kabupaten Sikka Hindari Penularan dan kematian 9 SIMUNGIL LOVE (Inovasi Permohonan Pengujian dan Pengambilan Sampel Dinas Petemakan Provinsi NIT Online di Laboratorium Veteriner 10 Sistem Informasi Penghematan BBM Badan Keuangan dan Aset Teroadu (Si-Hebat Daerah Kota KupangA ' I 10 inovasi tersebut selanjutnya diprioritaskan untuk mengkuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di tingkat Nasional. Selanjutnya, di tahun 2025 akan dilaksanakan beberapa kegiatan serupa yaitu KOIN-YANLIK dengan pendaftaran berbasis WEB dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dan revitalisasi WEB Lopo Inovasi Flobamorata. RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 11111111 B AB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA BAB ini berisi rencana kerja pemhangunan daerah yang secara lebih mendetail mencakup arahan kebijakan umum Pembangunan kabupaten/Kota yang perlu dilaksanakan pada Tahun rencana 2025. Bab III dan Bab V dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Keduanya berfokus pada aspek perencanaan pembangunan daerah, namun dari sudut pandang yang berbeda. Apabila pada Bab III bertugas menganalisis kondisi ekonomi dan keuangan daerah saat ini, dan memproyeksikan kondisi ekonomi dan keuangan daerah ke depan, Bab V bertugas memberikan arahan kepada Kabupaten Kota terkait target-target makro Pembangunan yang akan memberikan kontribusi terhadap capaian target Pembangunan NTT secara agregat, dan arahan kebijakan Pembangunan yang perlu dilaksanakan Kabupaten/Kota dalam rangka memenuhi target target terse but. 5 . 1 . Target lndikator Makro Kabupaten/Kota se-NTT Arab Kebijakan Pembangunan Kota Kupang Kota kupang adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa, karena "keuntungan"nya sebagai ibukota Provinsi NTT. Kota Ku pang juga menunjukkan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di NTT. Indikator-indikator makro ekonomi utama daerah pada Kota Kupang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT. Pada Tahun rencana 2025, Kota Kupang diharapkan meneruskan performanya, sambil dapat memberikan dampak positif kepada wilayah-wilayah lain yang berada di sekitarnya. Kota Kupang juga harus bisa menjadi pusat demand, mampu menyerap komoditas dan produk yang telah dihasilkan oleh kabupaten/kota di NTT. Dengan denikian, Kota Kupang harus menjadi pusat pengolahan sekaligus pemasaran bagi produk unggulan yang dihasilkan di NTT. Hal ini memungkinkan dengan karakteristik Kota Kupang yang sudah bergerak ke arah jasa dan perdagangan, serta sarana prasarana infrastruktur yang tersedia, seperti transportasi darat, udara dan laut, listrik, air, dan telekomunikasi (IT). Adapun target indikator Pembangunan makro yang ditetapkan untuk kota Kupang pada Tahun rencana 2025 adalah sebagai berikut: Tabel. 5.1 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Kupang Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,30 - 6,31 Tingkat Pengangguran Terbuka d r d 96 $ 4 s t $ r (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 8 , 3 5 - 8 , 1 3 Indeks Pembangunan Manusia 80,58 - 8 1 , 0 1 (Point) Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Pada Tahun rencana 2025, Ekonomi Kota Kupang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,30 - 6,31%, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan akan berada pada kisaran 4,55% -4, 26%, dan persentase penduduk miskin yang pada Tahun 2023 tercatat sebesar 8,61 % diproyeksikan dapat ditekan RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 # , menjadi 8,35% - 8, 13% % dari total populasi. Pada Tahun rencana 2025, 1PM Kota Ku pang diproyeksikan akan mencapai 80,58 - 8 1 , 0 1 , capaian yang memang sangat jauh jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di NTT. Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kupang Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di NTT dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Pada Tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Kupang mencapai ±376 ribu jiwa atau merupakan Kabupaten ke dua di NTT dengan jumlah penduduk terbesar, setelah kabupaten Timor Tengah Selatan. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di NTT dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Kupang untuk dapat meningkatkan produktivitas ekonominya dan mendorong meningkatnya kesejahteraan Masyarakat. iuas wiiayah Kabupaten Kupang yang besar juga merupakan salah satu keuntungan tersendiri. Kabupaten Kupang diarahkan untuk pengembangan peternakan, khususnya sapi dan babi, juga unggas, khususnya ayam. Usaha-usaha pertanian juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan pada Kabupaten ini seperti pengembangan hortikultura dan tanaran pangan (jagung dean padi) dan pengembangan pertanian lahan kering mengingat situasi hidrologi dan klimatologi di wilayah ini yang kering. Pengembangan perikanan baik perikanan laut dan perikanan darat juga potensial di kembangkan di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang merupakan salah satu penghasil rumput laut dengan kualitas tinggi di NTT. Pembangunan Observatorium Timau di Amfoang bisa menjadi salah satu keunggulan untuk pengembangan wisata Langit Gelap, selain potensi wisata lainnya. Upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap harus dilakukan mengingat masih banyak penduduk miskin di daerah ini. Pada Tahun 2023, di Kabupaten Kupang tercatat persentase penduduk miskin mencapai 28,08%. Target makro Pembangunan daerah untuk Kabupaten Kupang pada Tahun rencana 2025 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel. 5.2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kupang Tahun 2025 Indikator Makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 4,79 - 5,70 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,57 - 2,41 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 2 1 , 1 1 - 2 0 , 5 7 Indeks Pembangunan Manusia 65,79 - 66,14 Sumber data olahan Bapperida Prov NIT dan RPD Prov NTT 2024-2026 Pada Tahun 2025, ekonomi Kabupaten Kupang diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,79 - 5,70%. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan akan turun menjadi 2,57% - 2,41% dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 2 1 , 1 1 % - 20,57% % turun dari 21,78% pada Tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kupang diproyeksikan akan berada pada kisaran 65,79 -- 66,14. Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan wilayah yang sangat luas, dengan jumlah Angkatan kerja yang besar ditambah dengan potensi pengembangan pertanian dan peternakan yang juga besar mengingat situasi - RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , geografis dan iklim yang relatif mendukung. Kabupaten TIS diarahkan untuk pengembangan pertanian khususnya tanaman pangan (padi, jagung), perkebunan dan pengembangan petemakan khususnya sapi. Untuk Tahun 2025, pengentasan dan pencegahan wabah rabies juga menjadi prioritas. Pendayagunaan potensi Kabupaten TIS dengan baik dipercaya akan memberi daya dorong yang besar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten ini (pada Tahun 2023 tercatat persentase penduduk miskin di TTS mencapai 25,18%. Kabupaten TTS ditargetkan untuk dapat mencapai target makro Pembangunan pada Tahun rencana 2025 sebagai be riku t : Tabel. 5.3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Indikator makro I Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 4,33 - 5 , 1 5 Tingkat Pengangguran Terbuka 2 , 1 1 - 1,98 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 24,41 - 23, 78 In le Damhanonan o n 1 . 1 G R 5 G R? g Q --,-- Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Kabupaten TIS pada Tahun rencana 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,33 - 5 , 1 5 dari Tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan dapat ditekan menjadi 2 , 1 1 % - 1,98%. Persentase penduduk miskin yang besar di daerah ini, yaitu sebesar 25,18% pada Tahun 2023 diproyeksikan akan dapat ditekan menjadi 24,41% - 23,78% pada Tahun rencana 2025. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Seperti wilayah lain di daratan Timor, situasi hidrologi dan klimatologi Timor Tengah Utara mendukung bagi pertumbuhan vegetasi yang mendukung usaha-usaha pertanian, perkebunan dan petemakan besar seperti Sapi,kerbau dan Kuda. Usaha-usaha pertanian dan petemakan dipercaya akan dapat memerikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pada Tahun 2025 kabupaten Timor Tengah Utara ditargetkan untuk dapat mencapai target-target makro berikut ini. Tabel. 5.4 Target lndikator Pembangunan Makro Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 Indikator makro Pertumbuhan ekonomi % Tingkat Pengangguran Terbuka TPT % Tar et 2025 4 , 0 5 - 4 , 8 2 1,57 - 1,47 2 1 , 1 8 - 20,63 Indeks Pembangunan Manusia i 65,13 - 65,47 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi TTU pada Tahun rencana 2025 diproyeksikan akan mencapai 4,05% - 4,82% dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 1 , 5 7 % 1,47% . persentase penduduk miskin di daerah ini yang cukup tinggi yaitu sebesar 21,85% pada Tahun 2023 dapat ditekan menjadi 2 1 , 1 8 % - 20,63% pada Tahun rencana 2025. Indeks pembangunan manusia di TTU diproyeksikan berada pada kisaran 65,13 - 65,47. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belu RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 ii , Kabupaten Belu termasuk salah satu kabupaten di NTT yang memiliki catatan perkembangan indikator Pembangunan yang relatif baik dari Tahun ke Tahun sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Situasi yang mendukung perkembangan positif dari Belu antara lain lokasinya yang merupakan salah satu Kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Timor Leste. Posisi geopolitik yang strategis yang membuat Kabupaten ini cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan dengan Kabupaten tetangga. Selain potensi geo-politik dan geo ekonomi nya yang strategis, kabupaten Belu memiliki potensi pengembangan pertanian, peternakan dan keiautan perikanan. Belu juga potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata penting di NTT mengingat daya tarik alam dan wisata minat khusus (wisata religi) yang dimilikinya. Oleh karena performa yang ditunjukkan oleh Kabupaten Belu, maka pada Tahun 2025, target indikator makro Pembangunan kabupaten Belu adalah sebagaimana terlihat dalamtabel berikut Tabel. 5.5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Belu Tahun 2025 Target 2025lndikator makro
b.'ertum ·unan ekonomi [/o] D, ( - 0 , I Tingkat Pengangguran Terbuka 4,36 - 4,08 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 1 3 , 8 6 - 13,50 Indeks Pembangunan Manusia 63,80 - 64,14 Suber data olain Bapperida Pro» NTT dan RFD Fro NTT 2024-2026 Ekonomi Kab. Belu diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,07% - 6,04% pada Tahun rencana 2025. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 4,36% - 4,08% dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 13,86% - 13,50%. 1PM belu diproyeksikan tumbuh menjadi 63,80 - 64,14. Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malaka Malaka merupakan kabupaten "bungsu" di Provinsi NTT, mekar dari kabupaten Induk Belu pada Tahun 2013 seperti juga belu dan TIU, malaka merupakan salah satu kabupaten di NTT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Oleh karena merupakan daerah otonom baru, infrastruktur pembangunan belum se "siap kabupaten-kabupaten tetangganya, sehingga berpengaruh terhadap capaian daerah ini yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan daerah tetangga. Namun dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, diantara-nya adalah potensi pertanian dan peternakan yang relatif besar, Kabupaten Malaka akan segera dapat mengejar ketertinggalannya. Pada Tahun 2025, kabupaten Malaka dipercaya akan dapat merealisasikan target-target makro pembangunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Tabel. 5.6 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Malaka Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,09 - 6,05 Tingkat Pengangguran Terbuka 2 , 4 5 - 2 , 2 9 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 13,98 - 13,62 Indeks Pembangunan Manusia 62,03 - 62,36 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Pro NTT 2024-2026 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 ii , Pada Tahun rencana 2025, ekonomi Malaka diproyeksikan tumbuh cepat sebesar 5,09% - 6,05% dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun manjadi 2,45% - 2,29%. Tingkat kemiskinan di Malaka diproyeksikan turun menjadi 13,98% - 13,62% dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 62,03 - 62,36. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat Manggarai Barat merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Nusa Tenggara Barat. Kabupaten paling barat di Nusa Tenggara Timur ini Iebih dikenal karena potensi pariwisata yang dimilikinya. Tidak juga mengherankan jika kabupaten Manggarai barat meskipun merupakan kabupaten yang relatif "baru" (mekar dari Kabupaten Induk Kabupaten Manggarai pada Tahun 2003), namun maju sangat pesat, mengingat karena selain ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium, proyek-proyek strategis nasional banyak yang beriokasi di Manggarai Barat. Selain pariwisata, potensi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat juga harus dikembangkan. Manggarai Barat juga bisa bekerja sama dengan kabupaten tetangga untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk pariwisata. Kabupaten manggarai Barat harus bersama Kota Kupang dan Kabupaten Belu harus bisa menjadi pusat demand yang menyerap produk yang dihasilkan di Provinsi NIT. Untuk bisa seperti ini, maka perlu menjaga dan menetapkan kawasan peruntukan untuk pertanian, sekaligus juga memperbaiki kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat, dengan memperbaiki tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Barat, baik melalui sekolah formal, maupun dengan pendidikan vokasi dan keahlian tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan pasar kerja. Dengan demikian kebutuhan tenaga kerja terampil di Kabupaten Manggarai Barat bisa dipenuhi dari Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya Menimbang kinerja pembangunan selama ini, target makro pembangunan Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel. 5. 7 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 lndikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 6 , 4 4 - 7 , 6 6 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,53 - 3 , 3 1 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 16,31 - 15,88 Indeks Pembangunan Manusia 65,78 - 66,13 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Manggarai Barat diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,44% 7,66%, tingkat pengangguran terbuka iproyeksikan dapat ditekan menjadi 3,53% - 3,31%. Persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi di wilayah ini diproyeksikan dapat ditekan menjadi 16,31% - 15,88%, dan indeks Pembangunan Manusia ditargetkan untuk berada pada kisaran 65,78 -- 6 6 , 1 3 . Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten paling "tua di NIT, yang lahir bersamaan dengan lahirnya Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi otonom, mekar dari Provinsi Sunda Kecil. Dari Kabupaten Manggarai - RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , telah mekar dua Kabupaten Otonom baru: Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai yang lebih dikenal sebagai Kabupaten dengan iklim yang sejuk ini memiliki kinerja pembangunan yang relatif baik. Manggarai sendiri memiliki potensi pengembangan yang besar terutama tanaman pangan dan perkebunan. Secara tradisional Manggarai sering dianggap sebagai lumbung padi NTT. Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang ada, Kabupaten Manggarai dapat menjalin kerja sama dengan Kabupaten Manggarai Barat untuk memenuhi kebutuhan pariwisata akan pangan segar di Kabupaten Manggarai Barat. Potensi Manggarai sendiri tidak terbatas pada sektor pertanian dan perkebunan. Manggarai juga memiliki potensi pengembangan wisata minat khusus karena memiliki beberapa destinasi wisata yang masih dapat dikembangkan. Karena itu, Kabupaten Manggarai dapat bekerja sama dengan Kabupaten Manggarai Barat melalui pelaksanaan event-event pariwisata dan paket pariwisata yang terintegrasi antara Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, sehingga wisatawan yang datang ke Kabupaten Manggarai Barat dapat juga melanjutkan ke Kabupaten Manggarai. Selain itu, Manggarai juga memiliki Potensi energi terbarukan khsusunya panas bumi yang telah mulai di kelola. Oleh karena potensi pengembangannya yang cukup besar, target-target makro pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Manggarai Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, dipercaya akan dapat dicapai. Tabel. 5.8 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 5 , 1 1 - 6 , 0 8 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,95 - 1,83 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 19,09 - 18,60 Indeks Pembangunan Manusia 66,39 - 66,74 Sumber data olahan Bappenda Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Pada Tahun rencana 2025, Ekonomi Kabupaten Manggarai diproyeksikan tumbuh sebesar 5, 1 1 % - 6,08% dan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 1 , 95% - 1,83%. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah ini ditargetkan turun menjadi 19,09% - 18,60%. Dan indeks pembangunan manusia Manggarai ditargetkan berada pada kisaran 66,39 - 66,74 Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Sebagai Kabupaten yang mekar paling akhir dari kabupaten Induk Manggarai, kabupaten Manggarai Timur termasuk dalam kelompok Kabupaten yang berusia relatif muda. "Konsekuensi dari relatif mudanya usia Kabupaten Manggarai Timur ini diantara-nya adalah masih relatif minimnya infrastruktur pembangunan yang terbangun dan berfungsi dengan baik untuk dapat mendorong potensi yang besar di kabupaten agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Kabupaten Manggarai Timur sendiri memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian dan perkebunan. Situasi tanah dan iklim yang baik menyebabkan tanah di kabupaten Manggarai Timur subur dan cocok untuk ditanami dengan tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan yang berharga tinggi di pasar hasil bumi. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 # , Kabupaten Manggarai Timur juga memiliki potensi pariwisata. Dengan adanya tumbuhan teratai terbesar kedua di dunia, setelah di India, selain potensi pariwisata lainnya. Dengan potensi pengembangan yang demikian besar, Kabupaten Manggarai Timur diyakini akan dapat mencapai target pembangunan daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel beriku t ini: Tabel. 5.9 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 4 , 7 2 - 5 , 6 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,30-1,22 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 24,29 - 23,67 Indeks Pembangunan Manusia I 63,21 -63,54 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Manggarai Timur diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,72% 5,62% pada Tahun rencana 2025. Tingkat pengangguran terbuka di targetkan dapat ditekan manjadi 1,30% - 1,22% dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini ditargetkan turun menjadi 24,29% - 23,67%. IPM Manggarai timur ditargetkan meningkat menjadi 63,21 - 63,54. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada Seperti Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada merupakan wilayah yang memiliki potensi besar pengembangan tanaman perkebunan. Lokasi dari Kabupaten yang berada di bawah kaki Gunung Inerie memberikan keuntungan dalam bentuk tanah yang subur dan iklim yang baik yang sangat membantu dalam mengupayakan tanaman-tanaman perkebunan berharga tinggi. Selain potensi di sektor perkebunan, Ngada sendiri memiliki potensi untuk pengembangan tanaman hortikultura dan peternakan khususnya ternak babi. Selain itu, Kabupaten Ngada juga dapatdikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang penting di NTT. Daya tarik alam dan adat istiadat di Ngada telah menarik ribuan turis untuk berkunjung setiap Tahunnya. Situs-situs budaya yang masih terjaga baik di Ngada masih dapat dikembangkan untuk dapat secara lebih besar memberikan dorongan bagi perkembangan industri pariwisata di daerah ini. Selain itu Penetapan Kawasan Wolobobo sebagai Kebun Raya melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.438/Men.lhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebagai Kebun Raya Wolobobo untuk Hutan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Lingkungan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Ngada Provinsi NTT seluas ± 100 Ha, memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Ngada, karena kawasan Kebun Raya Wolobobo juga menjadi salah satu destinasi paariwisata minat khusus, yang tidak ada di kabupaten/kota lain di Provinsi NTT. Lokasi Wolobobo yang berada di gunung tertinggi di Pulau Flores memungkinkan untuk itu. Membesarnya pariwisata di Ngada diharapkan dapat memberikan insentif bagi berkembangnya industri kreatif di daerah ini yang akan banyak menciptakan lapangan kerja baru. Kabupaten Ngada juga termasuk dalam wilayah yang memiliki kinerja pembangunan yang cukup baik relatif sehingga diyakini akan dapat merealisasikan target makro pembangunan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah in i : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagekeo Kabupaten Nagekeo merupakan Kabupaten pemekaran dari kabupaten Induk Ngada. Sebagaimana beberapa kabupaten baru yang ada di NTT, infrastruktur pembangunan yang terbangun masih belum selengkap sebagaimana yang ada di Kabupaten-Kabupaten yang sudah lama berdiri. Ini berakibat pada performa/kinerja pembangunannya yang relatif masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di NTT. Meskipun demikian, Nagekeo memiliki potensi pengembangan yang tidak kalah besar. Luasan wilayah yang masih mcmungkinkan untuk mcndorong pcrkcbunan skala besar mengingat situasi tanahnya yang subur. Potensi pariwisata dan perikanan kelautan juga merupakan potensi yang dapat didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, Negeko dipercaya akan dapat memenuhi target makro pembangunan sebagaimana tampak dalam tabel.. berikut: Tabel. 5 . 1 1 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 4,21 - 5,01 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,83 - 2,65 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 1 1 , 9 5 - 1 1 , 6 4 Indeks Pembangunan Manusia 67,04 - 67,39 Smber data olahan Bappenda Prov NIT dan RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Nagekeo ditargetkan tumbuh sebesar 4,21% - 5,01% pada Tahun rencana 2025. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 2,83% - 2,65% dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 1 1 , 9 5 % - 11,64%. Indeks Pembangunan Manusia Nagekeo ditargetkan berkisar antara 67 ,04 - 67,39 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ende Kabupaten Ende terletak di tengah pulau Flores. Namun bukan lokasinya saja yang terletak pada sentral Flores, peran Ende dalam perdagangan di Flores juga cukup sentral. ini tidak lepas dari lokasi dan ketersediaan infrastruktur perhubungan di Ende yang selama ini menjadi pintu masuk utama ke daratan Flores. Peran sentral Ende dalam perdagangan regional Flores menjadi salah satu modal utama dalam mengakselerasi pembangunan daerahnya selain potensi pertanian yang memang didukung oleh situasi tanah dan iklim. Kabupaten Ende juga memiliki potensi RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , pengembangan perikanan yang besar yang dapat dimaksimalkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat angka kemiskinan yang relatif tinggi di kabupaten ini (22,86% pada Tahun 2023), dibutuhkan upaya bersama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten ini. Dengan performa pembangunan sepanjang beberapa Tahun terakhir, Ende dipercaya akan dapat merealisasikan target pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. Tabel. 5.12 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Ende Tahun 2025 lndikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,22 - 6 , 2 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,07 - 1,94 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 2 2 , 1 6 - 21,59 Indeks Pembangunan Manusia 68,60 - 68, 96 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Kabupaten Ende ditargetkan dapat mendorong ekonominya tumbuh sebesar 5,22 - 6 , 2 1 % pada Tahun rencana 2025. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan untuk dapat diturunkan menjadi 2,07% - 1,94% dan tingkat kemiskinan diturunkan menjadi 22,16% 21,59%. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan dapat ditingkatkan pada kisaran 68,60 68,96 pada Tahun rencana 2025. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka, berlokasi di bagian barat-tengah pulau Flores kaya akan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendorong kemajuan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Beberapa potensi yang dimiliki antaranya potensi pertanian yang cukup besar, terutama dalam produksi jagung, kopi, kelapa, dan kemiri. Selain itu, komoditas pertanian lainnya seperti coklat, vanili, dan padi juga dapat dikembangkan. Di sektor perikanan, Wilayah ini juga kaya akan sumber daya perikanan, baik laut maupun darat. Berbagaijenis ikan dan hasil laut lainnya menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Di sektor pariwisata, Kabupaten Sikka memiliki potensi pariwisata yang menarik, terutama dengan keindahan alamnya seperti pantai-pantai yang eksotis, pulau-pulau cantik, serta keberagaman budaya dan adat istiadat. Pariwisata budaya dan religi juga merupakan daya tarik tersendiri. Kabupaten Sikka adalah salah satu dari sedikit wilayah di NTT yang mulai mengembangkan industri pertaniannya, Potensi industri di Kabupaten Sikka terutama berfokus pada pengolahan hasil pertanian dan perikanan, seperti Pe..,.g'"'l"l-..'"'..,. ko..... kola""" A..-...-.. ;_1T,.,. ... ga.1,.,.;_ .... "-*'' ;_..,.A,v,,t-" lr�ea+a· 84.,...0�-- k4�a'''"'"'"'ii; + ii i tki i 1ls it .ls ii«iii ikiiii, 'iciiii ii4is ii i ii ui ui i i i4 umi rmii ii i 4iiickii tangan juga memiliki peluang untuk dikembangkan. Dengan potensi yang dimilikinya, Sikka dipercaya akan dapat mencapai target pembangunan pada Tahun rencana 2025 seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB:.- , Tabel. 5-13 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sikka Tahun 2025 lndikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,09 - 6,05 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,09 - 1,96 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 1 2 , 1 8 - 1 1 , 8 6 Indeks Pembangunan Manusia 66,86 - 67,21 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Sikka ditargetkan untuk tumbuh sebesar 5,09% - 6,05% pada Tahun 2025, dan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 2,09% - 1,96%. Persentase penduduk miskin di daerah ini ditargetkan untuk dapat diturunkan ke level 12,18% - 11,86% dan Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan akan mencapai kisaran 66,86 - 67,21. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur, merupakan kabupaten yang berada di daratan (mainland) Flores yang paling timur, memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Flores Timur memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama karena keindahan alamnya yang memukau, dan sejarahnya yang unik yang membuatnya menjadi destinasi wisata religi yang mungkin paling terkenal di NTT. Pengembangan infrastruktur pariwisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Potensi pertanian di Kabupaten Flores Timur meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu, serta komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Selain itu, potensi besar Flores Timur adalah perikanan dan kelautan. Wilayah pesisir Kabupaten Flores Timur juga kaya akan sumber daya perikanan. Pengembangan sektor perikanan melalui pembangunan pelabuhan, fasilitas pengolahan, serta peningkatan kapasitas nelayan lokal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Akhir-akhir ini seiring dengan membesamya potensi pariwisata di daerah, industri kreatif di Flores Timur juga makin berkembang. Potensi industri kreatif seperti kerajinan tangan tradisional, tekstil, dan tenun ikat dikembangkan di Kabupaten Flores Timur. Dukungan dalam pengembangan keterampilan, pemasaran, dan akses pasar dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi para pengrajin lokal. Dengan potensi pengembangan yang besar, target capaian indikator pembangunan kabupaten Flores timur pada Tahun rencana 2025 adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini Tabel. 5-14 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 4,25-5,06 Tingkat Pengangguran Terbuka 3 , 0 3 - 2,84 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 1 1 , 4 1 - 1 1 , 1 2 Indeks Pembangunan Manusia 65,76 - 66, 1 1 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Pro NTT 2024-2026 RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 11111111 Pada Tahun rencana 2025, ekonomi Flores Timur ditargetkan untuk tumbuh sebesar 4,25% - 5,06% dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 3,03% - 2,84%. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 1 1 , 4 1 % - 1 1 , 1 2 % dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat di kisaran 65,76 - 6 6 , 1 1 . Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lembata Kabupaten Lembata, terletak di sebelah timur kabupaten Flores Timur, merupakan kabupaten yang relatif muda, mekar dari induknya Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2006. meskipun relatif muda, kabupaten Lembata memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam beberapa sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Lembata memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan, terutama dalam produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Selain itu, komoditas pertanian lainnya seperti kelapa, kakao, dan kopi juga dapat dikembangkan lebih lanjut. Wilayah pesisir Kabupaten Lembata kaya akan sumber daya perikanan. Pengembangan sektor perikanan melalui pembangunan infrastruktur penangkapan, pengolahan, dan pemasaran ikan dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi lokal. Selain bergantung kepada hasil bumi dan laut, terdapat potensi pengembangan Pariwisatadi daerah ini yang didukung oleh keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pantai-pantai yang eksotis, pemandangan gunung, serta keberagaman budaya dan tradisi lokal. Dengan segala potensi yang dimilikinya, maka kabupaten Lembata dipercaya akan dapat mencapai target makro pembangunan Tahun rencana 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini. Tabel. 5-15 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Lembata Tabun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 3,32 - 3 , 9 5 Tingkat Pengangguran Terbuka 2 , 0 4 - 1 , 9 1 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 24,02 - 23,40 Indeks Pembangunan Manusia 66,09 -- 66,44 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Lembata ditargetkan tumbuh sebesar 3,32 - 3,95% pada Tahun rencana 2025, dengan tingkat pengangguran terbukja yang ditekan menjadi 2,04% - 1,91%. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi ditargetkan dapat diturunkan menjadi 24,02% - 23,40% sementara Indeks pembangunan Manusia diproyeksikan akan dapat mencapai kisaran 66,09 66,44. Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten Alor Kabupaten Alor adalah Kabupaten paling Timur di NIT. Kabupaten ini memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai kabupaten kepulauan, Alor kaya akan sumber daya perikanan. Pengembangan sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan untuk pengembangan infrastruktur penangkapan, pengolahan, dan pemasaran ikan akan meningkatkan potensi sektor ini. Selain itu, potensi pariwisata di daerah ini juga potensial untuk dikembangkan. Potensi pariwisata di Kabupaten Alor RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 d , terletak pada keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pantai-pantai yang eksotis, terumbu karang yang indah, serta budaya dan tradisi unik masyarakat lokal. Destinasi wisata seperti Pulau Alor dan Pantai Takpala, menawarkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, Kabupaten Alor juga memiliki potensi dalam industri kreatif, seperti kerajinan tangan tradisional, anyaman, dan tenun ikat. Dukungan dalam pengembangan keterampilan, promosi, dan pemasaran produk-produk kreatif lokal dapat meningkatkan pendapatan bagi pengrajin dan pelaku usaha kecil. Potensi energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro juga dapat dikembangkan di Kabupaten Alor. Pemanfaatan sumber daya alam ini tidak hanya dapat meningkatkan ketersediaan energi, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pada Tahun rencana 2025, Kabupaten Alor diproyeksikan dapat mencapai target makro pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel beriku t ini. Tabel. 5-16 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Alor Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 5 , 5 2 - 6 , 5 6 Tingkat Pengangguran Terbuka 2 , 0 1 - 1,89 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 19,36 - 18,86 Indeks Pembangunan Manusia 62,96 - 63,29 Sumber data olahan Bapperida Prov NIT dari RPD Prov NIT 2024-2026 Pada Tahun rencana 2025, ekonomi alor ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,52% - 6,56% dengan tingkat pengangguran terbuka yang dapat ditekan menjadi 2,01% - 1,89%. Tingkat kemiskinan diproyeksikan akan dapat dikurangi menjadi 19,36% - 18,86% dan Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan akan mencapai kisaran 62,96 - 63,29% Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao merupakan Kabupaten paling selatan di NTT, berbatasan langsung dengan perairan batas negara Indonesia dan Australia. Sebagai daerah terdepan, Rote Ndao memiliki nilai strategis bagi Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangannya. Rote Ndao memiliki potensi untuk dikembangkan iebih lanjut pada beberapa sektor : Pariwisata: Rote Ndao memiliki pantai-pantai yang indah dan potensi untuk pengembangan ekowisata. Pariwisata pantai, selam, dan surfing bisa menjadi daya tarik utama. Promosi pariwisata yang lebih aktif, pengembangan infrastruktur yang mendukung, dan pelatihan bagi masyarakat lokal untuk menjadi pemandu wisata dapat menjadi langkah-langkah dalam pengembangan sektor pariwisata. Di sektor pertanian, terutama dalam produksi padi dan jagung merupakan komoditi pertanian utama di Rote Ndao. Pengembangan teknologi pertanian yang lebih modem, pelatihan bagi petani, dan pengembangan rantai pasok yang efisien dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Dengan lokasinya yang berada di dekat laut, perikanan merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Rote Ndao. Peningkatan teknologi perikanan, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, serta pengembangan pasar lokal RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 11111111 dan ekspor dapat meningkatkan potensi sektor perikanan. Rote Ndao memiliki budaya yang kaya, termasuk musik tradisional dan kerajinan lokal seperti tenun ikat. Pengembangan industri kreatif seperti pengolahan kerajinan tangan tradisional dan promosi seni dan budaya lokal dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dan meningkatkan pariwisata budaya. Pada Tahun rencana 2025, Rote Ndao diproyeksikan akan mencapai target-target makro pembangunan sebagaimana tertera dalam tabel berikut: Tabel. 5-17 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 lndikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 3 , 6 6 - 4 , 3 5 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,92 - 2,73 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 26,22 - 21,59 Indeks Pembangunan Manusia 63,97 - 64,31 Sumber data olahan Bappenda Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Rote Ndao ditargetkan tumbuh berkisar 3,66% - 4,35% pada Tahun rencana 2025 dengan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 2,92% - 2,73%. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten ini diproyeksikan akan dapat menurun menjadi 26,22% - 21,5% dan Indeks pembangunan manusia ditargetkan akan mencapai rentang 63,97 - 64,31. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sabu raijua merupakan salah satu Kabupaten termuda di NTT. Sebagai sebuah kabupaten yang masih muda, masih banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk pembenahannya. Tentu saja ini tidak mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil mengingat banyaknya potensi pengembangan yang dimiliki oleh daerah ini. Dengan keindahan alamnya, seperti pantai-pantai yang eksotis dan terumbu karang yang menakjubkan, Sabu Raijua memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Promosi pariwisata yang lebih aktif, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan pelatihan bagi pelaku pariwisata lokal dapat meningkatkan daya tarik pariwisata di daerah ini. Sebagai Kabupaten kepulauan, perikanan juga memiliki potensi besar di Sabu Raijua. Pengembangan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan dan fasilitas pengolahan ikan, serta peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan, dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor perikanan. Budaya dan kerajinan tradisional, seperti tenun ikat dan kerajinan tangan lainnya, merupakan kekayaan budaya Sabu aijua yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan industri kreatif melalui pelatihan keterampilan, promosi produk lokal, dan pembukaan pasar baru dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi populasi penduduk miskin di sabu raijua yang sangat tinggi. Pada Tahun 2023, tcrcatat di wilayah ini terdapat sebesar 28,37% penduduk miskin diantara total penduduknya. Dengan melihat performa Sabu Raijua di Tahun-Tahun sebelumnya, kabupaten sabu raijua dipercaya akan dapat mencapai target makro pembangunan Tahun rencana 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 w , Tabel. 5-18 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 3,54 - 4 , 2 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 3 , 2 5 - 3,04 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 27,50- 26,79 Indeks Pembangunan Manusia 58,86 - 59, 17 Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Pada Tahun rencana 2025, ekonomi Sahu Raijua ditargetkan tumbuh sebesar 3,54% - 4,21% dengan tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi 3,25% - 3,04%. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah ini ditargetkan untuk dapat diturunkan ke level 27,50% 26, 79% dan Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan dapat ditingkatkan menjadi 58,86%- 59,17%. Dengan potensi pengembangannya yang besar, diproyeksikan dapat mencapai target pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 Sumba makro Timur daerah » Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur terletak pada bagian timur pulau sumba. Wilayah ini memiliki berbagai potensi pengembangan diantaranya Pariwisata, didukung oleh keindahan alam yang memikat, pantai-pantai yang eksotis, serta kekayaan budaya yang khas, seperti tradisi adat dan tenun ikat Sumba. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang memadai, promosi destinasi wisata, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata bisa menjadi langkah-langkah yang ditempuh untuk menambah daya dorongnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi pertanian yang masih dapat dikembangkan lagi karena didukung oleh ketersediaan lahan yang besar dan angkatan kerja yang cukup. Pengembangan pertanian organik atau pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian daerah apabila didukung dengan penyediaan sumberdaya air yang memadai. Pemanfaatan potensi sumber daya laut seperti perikanan dan budidaya rumput laut dapat menjadi sektor yang menjanjikan di Sumba Timur. Pengembangan infrastruktur penangkapan dan pengolahan ikan, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan, bisa membantu mengoptimalkan potensi ini. Selain itu wilayah yang luas dan vegetasi yang mendukung memungkinkan sumba Timur untuk menjadi salah satu daerah produsen ternak-ternak besar seperti Sapl. k-0 ...bau A........ k··d" D; s""k+""� .o.k..,..,.,_1it""ll.,r,,.�.; 1,�,.._�.;, rra.1lt""ll.,,1it""II. .;.k"t Sumb�si iiciii ii .di , i mi. iii i. «iiiiiii ii~iiii% i i i i ui i i i, .i ii. 'CA merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk kreatif yang memiliki nilai jual tinggi. Pelatihan dan pendampingan bagi para pengrajin lokal dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan akses pasar. Upaya-upaya pembangunan sumba timur memang harus terus dilaksanakan mengingat persentase penduduk miskin yang tinggi di daerah ini, yang pada Tahun 2023 tercatat sebesar 28,08% dari total penduduk Sumba Timur. , Tabel. 5-19 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) I 4 , 2 1 - 5 , 0 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,77 - 1,65 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 27,22- 26,52 Indeks Pembangunan Manusia 67 ,02 - 67 ,37 Sumber data olahan Bappenda Prov NTT dani RPD Prov NTT 2024-2026 Pada Tahun rencana 2025, ekonomi Sumba Timur ditargetkan tumbuh sebesar 4,21 % - 5,01 %. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 1,77% - 1,65% sementara tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dapat diturunkan menjadi 27 ,22% - 26,52%. Indeks Pembangunan Manusia Sumba Timur ditargetkan mencapai 67,02 - 67,37 pada Tahun rencana 2025. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mekar dari Kabupaten induk Sumba Barat pada Tahun 2007. Kabupaten Sumba Tengah juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa potensi pengembangan yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah Pariwisata: Sumba Tengah memiliki keindahan alam yang luar biasa, tcrmasuk pantai-pantai yang mcmukau, dan keanekaragaman budaya. Potensi wisata alam dan budaya dapat dikembangkan melalui promosi destinasi wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pengembangan paket wisata yang menarik. Selain itu, daerah ini memiliki lahan pertanian yang subur dan potensial untuk pengembangan berbagai jenis tanaman seperti dan buah-buahan tropis lainnya. Pengembangan teknologi pertanian modern dan pelatihan bagi petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.Sumba Tengah juga memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan, baik melalui peningkatan kapasitas penangkapan ikan maupun pengembangan budidaya ikan air tawar dan air laut seperti keramba ikan atau rumput laut. Seperti Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah juga memiliki tradisi tenun ikat yang khas dan berharga. Pengembangan industri kreatif melalui promosi dan pengembangan produk-produk tenun ikat serta kerajinan tangan lainnya dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat setempat. Sumba tengah adalah salah satu kabupaten dengan catatan kemiskinan yang tinggi. Pada Tahun 2023 tercatat persentase penduduk miskin di Kabupaten ini mencapai 3 1 , 78% dari total populasinya sehingga upaya-upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus didorong. Pada Tahun rencana 2025, proyeksi beberapa indikator makro pembangunan Sumba Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam table berikut: Tabel. 5-20 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ckonomi (%) 3,85 - 4,57 Tingkat Pengangguran Terbuka 1 , 5 1 - 1 , 4 1 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 30,81 - 30,01 Indeks Pembangunan Manusia 63,45 - 63,78 Sumber data olahan Bapperida Prov NIT dari RPD Prov NTT 2024-2026 - : RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 « , 11111111 Pada Tahun rencana 2025, ekonomi sumba tengah ditargetkan dapat mencapai 3,85% - 4,57% dengan tingkat pengangguran terbuka yang dapat ditekan menjadi 1 , 5 1 % - 1,41%. Dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, diharapkan pada Tahun rencana 2025 sumba tengah dapat menurunkannya menjadi 30,81% - 30,01% dan indeks Pembangunan Manusia berkisar pada 63,45 - 63,78 Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat, adalah salah satu Tertua di NTT, dan telah mengalami pemekaran menjadi tiga Kabupaten: Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Seperti kabupaten lain di Sumba, juga memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan seperti Pariwisata, Pertanian dan kelautan perikanan. Kabupaten ini memiliki lahan pertanian yang cukup besar dan potensial untuk berbagai jenis tanaman. Potensi pengembangan pertanian organik atau pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian daerah. Diversifikasi produk pertanian juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan petani. Sumba Barat memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan baik di sektor penangkapan ikan maupun budidaya. Investasi dalam infrastruktur perikanan seperti dermaga dan fasilitas pengolahan ikan, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan lokal, dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan. Sumba Barat juga memiliki potensi besar untuk pengembangan peternakan karena vegetasi dan hamparan alamnya yang mendukung usaha-usaha peternakan. Seperti daerah lain di Sumba, tenun ikat merupakan warisan budaya yang penting di Sumba Barat. Pengembangan industri kreatif melalui promosi produk tenun ikat dan kerajinan lokal dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Upaya-upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah ini yang pada Tahun 2023 mencapai 2 7 , 1 7% Pada Tahun rencana 2025, target capaian indikator makro pcmbagnunan di Sumba Barat adalah scbagaimana terlihat dalam tabcl berikut: Tabel. 5-21 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 lndikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 4 , 9 9 - 5,94 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,81 - 2 , 6 3 (TPT) (%) Tingkat Kemiskinan (%) 26,34- 25,66 Indeks Pembangunan Manusia 65, 1 9 - 6 5 , 5 3 Sumber data olahan Bapperida Prov NIT dari RPD Prov NTT 2024-2026 Target pertumbuhan ekonomi sumba barat pada Tahun rencana 2025 adal,...1-,. S""b�,,. ... 4 99°1.0. - c:: 94°L �,,...... =..... ..�.....gk"* ....,,........ <"..... n=',...,.,. ..... .. ,,.,..b,,ka ,t�+oknnAc « 'MC ) ) t u AAS LA; .at A 3 GA 28 \A A CA LAA LA. AAAL4. .CI menjadi 2,81% - 2,63%. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini ditargetkan untuk dapat diturunkan menjadi 26,34% - 25,66% dan Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan untuk meningkat menjadi 65, 19 - 6 5 , 5 3 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB� Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba barat Daya Kabupaten Sumba Barat Daya secara geografis merupakan bagian paling barat dari pulau Sumba. Kabupaten ini mekar dari Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2007. Sebagai kabupaten dengan usia yang relatif "muda" potensi pengembangan Sumba Barat daya masih sangat luas. Potensi pengembangan kabupaten ini diantaranya: Pariwisata Berkelanjutan. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki pantai-pantai yang eksotis, pemandangan alam yang menakjubkan, dan kekayaan budaya yang unik. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, budaya lokal, serta kesejahteraan masyarakat setempat dapat menjadi salah satu arah utama. Investasi dalam infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata, dan pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata dapat meningkatkan daya tarik dan pengelolaan destinasi wisata. Pertanian merupakan sektor utama di Sumba Barat Daya. Dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang modem, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, serta diversifikasi tanaman, seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan, pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan untuk petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian juga penting. Potensi perikanan dan kelautan di wilayah pantai Sumba Barat Daya sangat besar. Pengembangan budidaya ikan, peningkatan kapasitas penangkapan ikan secara berkelanjutan, serta pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dapat menjadi fokus pengembangan dalam sektor ini. Warisan budaya seperti tenun ikat dan kerajinan tangan tradisional merupakan aset yang berharga di Sumba Barat Daya. Pengembangan industri kreatif melalui promosi dan pengembangan produk-produk lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pelatihan dalam pengembangan keterampilan dan manajemen bisnis juga dapat meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar. Pada Tahun rencana 2025, Sumba Barat daya dipercaya akan dapat mencapai target indikator makro pembangunan sebagaimana tertera pada tabel dibawa ini. Tabel. 5-22 Target lndikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 Indikator makro Target 2025 Pertumbuhan ekonomi (%) 4 , 0 5 - 4,82 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,66 - 1,56 yppTy ({) ( A 4 A t / J Tingkat Kemiskinan (%) 26,64 - 25,95 Indeks Pembangunan Manusia 63,71 - 64,05 Sumber data olahan Bappenda Prov NTT dan RPD Prov NTT 2024-2026 Ekonomi Sumba Barat Daya ditargetkan untuk tumbuh 4,05% - 4,82% pada Tahun rencana 2025 dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 1,66% - 1,56%. Tingkat kemiskinan yang tinggi ditargetkan untuk dapat diturunkan menjadi 26,64% - 25,95% sementara Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan meningkat pada kisaran 63,71 - 64,05. 5.2. Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Pengembangan rantai nilai ekonomi mengacu pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah dalam setiap tahapan produksi atau penyediaan barang dan jasa, dari bahan mentah hingga produk jadi atau layanan yang 11111111 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , siap digunakan. Tujuannya adalah untuk meningk:atkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk atau layanan tersebut di pasar. Bagi Nusa Tenggara Timur pengembangan rantai nilai ekonomi mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditi-komoditi yang dihasilkan di NTT agar memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat di NIT yang sebagian besarnya bekerja pada lapangan usaha primer (pertanian, peternakan, kelautan perikanan). Proses ini menuju kepada apa dalam istilah yang lebih umum sering disebut sebagai "hilirisasi. Untuk kepentingan hilirisasi ini kabupaten/Kota di NTT dibagi kedalam tiga kluster pembangunan yaitu cluster-Flores-Lembata-Alor; Cluster Timor Rote Ndao; dan Cluster Sumba-Sabu Raijua, dengan masing-masing peran yang diharapkan dapat dijalankan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah. Pengembangan wilayah yang berada dalam tiga cluster ekonomi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi hijau, yaitu model ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, berusaha untuk meningk:atkan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan, tanpa membahayakan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang; dan ekonomi biru yaitu konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan melestarikan kesehatan laut. 5.2.1. Pengembangan Cluster Flores-Lembata-Alor Cluster Flores - Lembata - Alor terdiri dari kabupaten-Kabupaten yang yang berada di daratan Flores yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores, Lembata dan Alor. Cluster ini selain memiliki lokasi yang berdekatan, juga memiliki kemiripan dalam hal potensi pertanian, perkebunan, potensi kelautan-Perikanan. Cluster Flores Lembata -Alor juga diarahkan untuk mendukung superhub pariwisata Bali Nusra dan memanfaatkan potensi pengembangan EBT seperti Geo Thermal di Kabupaten Manggarai dan potensi arus laut disekitar perairan Flores Timur Lembata. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan Cluster Flores-Lembata-Alor diarahkan untuk mendukung penciptaan, dan mendapatkan keuntungan dari perkembangan industri pariwisata NTT. Lokus pariwisata diarahkan pada empat Kabupaten : Manggarai barat, Ende, Flores Timur dan Alor. Kabupaten tetangga berfungsi sebagai pendukung lewat peran sebagai sentra pengembangan pangan, peternakan, dan perikanan serta pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk kemudian menjadi pemain utama dalam pasokan kebutuhan pangan pada empat titik pusat pariwisata daerah. Kabupaten Manggarai Barat di proyeksikan akan menjadi sentral industri pariwisata Flores bagian barat. Investasi yang terus masuk akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan komoditas-komoditas pangan. Peluang-peluang usaha yang muncul seiring dengan berkembangnya industri pariwisata di Manggarai Barat akan membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya industri kreatif. Kabupaten Manggarai adalah merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai Barat dapat memainkan peran untuk menyuplai kebutuhan pangan, menjadi pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pariwisata dan membangun hub pariwisata Flores. Ini sangat dimungkinkan karena secara tradisional Manggarai sering dianggap sebagai RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB� f lumbung padi NIT, memiliki tanah dan iklim yang memadai untuk usaha usaha pertanian dan perkebunan, sehingga dapat menjadi pemain kunci untuk menyediakan pangan yang permintaannya akan semakin membesar seiring membesarnya industri pariwisata di Manggaai barat. Kabupaten Manggarai juga memiliki institusi pendidikan tinggi yang dapat menjadi pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan di pusat industri pariwisata di Manggarai Barat. Selain itu, Manggarai sendiri memiliki beberapa destinasi wisata yang menarik, seperti niang todo, danau ranamese. Pengembangan pariwisata di Manggarai sendiri akan memberikan kontribusi terhadap terbangunnya saluran pariwisata yang menghubungkan seluruh daratan Flores sampai ke Kabupaten Alor. Kabupaten Manggaraijuga memiliki potensi pengembangan EBT yaitu potensi Geo Thermal di PLTG Ulumbu yang saat ini sudah beroperasi dan melayani kebutuhan listrik di Manggarai dan beberapa Kabupaten sekitarnya. Apabila Kabupaten Manggarai menjadi salah satu penyedia kunci bahan pangan untuk titik pusat pariwisata Manggarai Barat, Manggarai Timur diproyeksikan akan menjadi pusat penghasil dan pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti vanili dan cengkeh. Produk-produk perkebunan yang dihasilkan di Manggarai Timur, yang selama ini dijual mentah ke pasar hasil bum.; A� l.1111".- M'J'YT' �.a. ...l1., 11,..--.+, .. kr -r1.;""'--1-"-""- +o.......1-a.h.;\.-. -rl"h11,l,, ,,_..,..4.--,,l, �.a ....... .;.""".f"l(lTnf-l,· ...... n A. .A i AAA Au4CA ± A 9) 1 uA AAiLuA. AAA«AC Lt A4AA tAOAtAAtA tAAALuAn AAA4AAA4$Aatci nilai tambahnya. Hasil produksi tanaman perkebunan jadi / setengah jadi dapat menyuplai kebutuhan bukan saja terhadap permintaan pada pusat pariwisata Manggarai barat, tetapi juga seluruh permintaan dari zona tiga Manggarai: Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, yang memiliki pasar yang cukup besar, Seperti kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada memiliki potensi pengembangan perkebunan yang sangat besar. Tanaman-tanaman seperti kopi, vanili, cengkeh dan jahe memiliki potensi pengembangan yang besar. Ngada diproyeksikan akan menjadi pusat penghasil dan pengolahan hasil hasil perkebunan untuk menyuplai kebutuhan pasar pariwisata yang berpusat di Ende, dan kebutuhan akan hasil perkebunan olahan di wilayah Ngada, Nagekeo dan Ende. Selain itu, potensi pariwisata yang dimiliki Ngada perlu untuk terus dikembangkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan "hub" pariwisata Flores-alor. Kabupaten Nagekeo memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Potensi yang perlu terus dikembangkan untuk dapat menjadi salah satu pemain kunci dalam penyediaan pangan laut pada sentra pariwisata di Manggarai Barat dan Ende. Peluang Permintaan akan pangan laut yang terus membesar seiring dengan membesarnya industri pariwisata di Manggarai barat dan Ende perlu untuk ditangkap oleh Nagekeo dengan mengembangkan potensi kelautan dan perikanannya. selain itu, Nagekeo berpotensi dikembangkan sebagai sentra pengolahan komoditas kelautan agar komoditas komoditas kelautannya memiliki nilai tambah yang lebih besar. Selain perikanan dan kelautan, potensi pertanian dan perkebunan yang dimiliki Nagekeo dapat dikembangkan untuk memasok kebutuhan komoditas komoditas perkebunan mentah pada pusat-pusat pengolahan perkebunan di Ngada dan Manggarai Timur. Ende diproyeksikan sebagai sentra pariwisata Flores bagian tengah. Pengembangan Ende sebagai sentra pariwisata pada bagian tengah Flores akan dapat membuka peluang-peluang kerja sama ekonomi pada dua kabupaten tetangganya yaitu Ngada dan Nagekeo. Dua kabupaten tetangga tersebut dapat menjadi penopang permintaan terhadap pangan dan tenaga kerja. Selain itu potensi pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan di Ende yang cukup tinggi dapat menjadi pemasok bagi sentra pengolahan perkebunan di Ngada maupun perikanan di Nagekeo selain tentu saja - RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , menopang kebutuhan akan komoditas perkebunan dan perikanan di tiga kabupaten tersebut. Kabupaten Sikka diproyeksikan menjadi penopang sentra pariwisata Flores timur dengan menjadi pemain kunci dalam penyediaan kebutuhan pangan dan perkebunan yang dibutuhkan. industri pengolahan hasil perkebunan seperti coklat yang selama ini sudah ada perlu untuk di replikasi pada komoditas-komoditas perkebunan lainnya agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Posisi Sikka yang berbatasan langsung dengan Ende dan Flotim, dua kabupaten yang diproyeksikan sebagai sentra pariwisata Flores bagian tengah dan timur, membuat pasar terhadap hasil-hasil komoditi perkebunan olahan dari Sikka semakin besar, ini akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah yang akan membuka lapangan kerja dan membantu usaha penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran. Flores Timur diproyeksikan menjadi salah satu pusat pariwisata Flores bagian timur. Daya tarik alam dan adat istiadat Flores timur potensial untuk terus dikembangkan. Salah satu daya tarik terbesar dari Flores timur adalah wisata religi yang berbeda dengan Manggarai Barat dan Ende. Jika Ende dan Manggarai barat menawarkan wisata alam dan minat khusus, maka Flores timur menyediakan wisata religi. Diversifikasi dalam produk pariwisata daerah ini yang membuat Flores dapat membangun hub pariwisata karena dapat memberikan pengalaman yang lebih lengkap kepada wisatawan yang berkunjung pada kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain yang ada di Flores. Selain pariwisata, Flores timur memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Produk-produk perikanan di Flotim akan akan mendapatkan pasar pada pusat-pusat pariwisata di daerah tersebut dan menyuplai kebutuhan pangan laut untuk Flotim dan Sikka. Selain itu, komoditas perikanan Flotim dapat memasok kebutuhan bahan baku pengolahan ikan pada sentra pengolahan perikanan yang di proyeksikan akan ada di kabupaten Lembata. Lembata lebih terkenal dengan tradisi penangkapan pausnya. Hal ini saja merupakan salah satu daya tarik wisata, yang dapat dijual sebagai salah satu paket wisata yang ada di Flores. Namun potensi terbesar Lembata terletak di potensi kelautannya. Meskipun besar, komoditas-komoditas perikanan yang dihasilkan di Lembata hanya dijual mentah untuk memenuhi permintaan pasar hasil laut baik itu pada region Lembata-Flotim-Sikka, maupun untuk di jual keluar NTT. Oleh karena itu, Lembata dipandang potensial untuk dapat dikembangkan sebagai sentra pengolahan hasil pangan laut agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, yang akan dapat mendorong peningkatan masyarakat di daerah tersebut. Pasar hasil olahan pangan laut akan dapat menyuplai permintaan pada sentra pariwisata di Flores timur maupun alor, dan juga pada wilayah lain di Flores. Alor diproyeksikan sebagai salah satu pusat pariwisata di cluster Flores Lembata-Alor. Daya tarik pantai eksotik yang ada di alor, keindahan alam bawah lautnya, dan keunikan adat istiadat alor potensial menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke alor. Dalam kacamata hub pariwisata Flores, Alor menjadi destinasi awal/ pintu masuk dan/atau akhir/pintu keluar bagi wisatawan yang berkunjung ke cluster Flores-Lembata-Alor. Pengembangan alor sebagai pusat pariwisata di cluster tersebut akan membuka peluang peluang kerjasama dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Lembata dan Flores Timur seiring membesamya permintaan akan pasokan komoditas pangan, perkebunan dan perikanan. Kabupaten alor, yang juga adalah salah satu produsen perikanan, juga dapat memasok kebutuhan perikanannya sebagai komoditas input pada pusat pengolahan hasil perikanan yang ada di Lembata. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , 5.2.2. Pengembangan Cluster Timor-Rote Cluster Timor-Rote terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Bel, Malaka, dan Rote Ndao. Cluster ini terdiri dari Kabupaten-Kabupaten yang bertetangga dalam daratan Timor kecuali Rote Ndao yang secara lokasi berdekatan namun dipisahkan oleh batas lautan. Selain memiliki kedekatan secara geografis cluster ini juga memiliki kemiripan dalam hal iklim dan vegetasi yang sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman-tanaman pangan seperti jagung, dan peternakan ternak besar seperti sapi dan kuda. Potensi pengembangan EBT juga hadir di cluster ini, misalnya potensi pengembangan biomass pada kabupaten Kupang. Cluster dengan potensi pengembangan sektor perikanan dan pertanian perkebunan-peternakan ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam perkembangannya, sehingga dapat bersinergi dengan perkembangan sektor jasa yang dipercaya akan memberikan daya dorong terhadap perkembangan wilayah-wilayah yang ada dalam cluster ini pada Tahun rencana. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan Kota Kupang adalah wilayah dengan aktivitas ekonomi yang didominnasi oleh sektor jasa. Oleh karena Kota Kupang merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan jasa, kemajuan kota kupang menjadi sangat tinggi dan timpang jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di daratan Timor dan N 'l"T' sL'II,- ........ � ,,....,...._,,.,_..,_ 01.J... k---�....--.. .:.+,, K"+"" K,., .....--..........,C'"C' .........a..�t,,. ''�*,,tr- �°'�.:.�r1..:. P''S"*" ± i A t a c tAAAtAAi, AA .C A O A L LA ) 1 Aua ' Apa3 A u uALtAn AuAau u4 s a t pertumbuhan bagi wilayah-wilayah tetangga dalam hubungan yang saling menguntungkan. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dalam luas yang relatif kecil, pasar Kota Kupang terhadap produk-produk pangan sangat tinggi. Ini dapat menjadi peluang bagi wilayah-wilayah tetangga. Selain itu, kota kupang juga memiliki demand yang tinggi terhadap tenaga kerja yang dapat menjadi peluang bagi Kabupaten tetangga dalam menyiapkan dan menyediakan tenaga kerja berkualitas yang dapat memenuhi permintaan pasar kerja di kota Kupang yang semakin besar. Kabupaten Kupang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang. Ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Kupang untuk bisa mendapatkan dampak positif dari perkembangan kota Kupang . Kabupaten Kupang menjadi wilayah yang paling dekat untuk menyuplai kebutuhan pangan pokok seperti beras dan jagung, juga kebutuhan ternak untuk konsumsi dan kebutuhan pangan laut. Karena merupakan wilayah dengan potensi pengembangan pertanian dan kelautan dan perikanan, kabupaten Kupang sangat potensial dikembangkan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian mentah menjadi barang jadi/ setengah jadi untuk memenuhi permintaan pasar di Kota Kupang dan Kabupaten tetangga seperti TTS dan TTU. Potensi perikanan Kabupaten Kupang juga perlu untuk di kembangkan. Ketiadaan industri pengolahan hasil perikanan tangkap akan mendapatkan peningkatan nilai tambah apabila terdapat industri pengolahan hasil perikanan tangkap di Kabupaten Kupang. Sekali lagi pasar di Kota Kupang dan Kabupaten tetangga masih sangat besar dan potensial untuk di pasok dengan produk-produk dari industri pengolahan hasil laut. Selain itu potensi pengembangan biomass di Kabupaten Kupang dapat mensuplai kebutuhan bahan bakar di PLTD Kota Kupang sekaligus mengurangi konsumsi batu hara yang tidak ramah lingkungan. Kabupaten Timor Tengah Selatan terkenal karena potensi peternakan dan komoditas perkebunan seperti buah-buahan. Sayangnya komoditas RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , perkebunan tersebut masih dijual mentah bahkan beberapa komoditi telah mulai perlahan hilang karena kesulitan dalam mencari pasar, padahal lokasi TIS masih berada dalam satu daratan dengan Kota Kupang yang memiliki permintaan tinggi akan komoditas perkebunan tersebut. Oleh karena itu, kabupaten TTS perlu mulai mengembangkan sentra pengolahan hasil-hasil perkebunannya agar bisa memberikan nilai tambah lebih besar kepada masyarakat yang mengusahakannya dan menjadi pemain kunci dalam menyuplai permintaan dari Kota Kupang dan wilayah sekitar. Potensi petemakan yang dimilikijuga perlu dikembangkan dengan orientasi yang lebih kepada keuntungan/ profit sehingga dapat menjadi salah satu pernasok ternak baik untuk kebutuhan konsumsi pada kabupaten TIS sendiri, wilayah wilayah sekitar khususnya Kota Kupang, maupun menjadi pemasok temak untuk sentra pengolahan komoditi petemakan di cluster Timor-Rote ini. Seperti TTS, Kabupaten Timor Tengah Utara juga memiliki situasi geografi dan iklim yang cenderung cocok untuk mengusahakan tanaman pangan tertentu seperti jagung, dan usaha petemakan temak besar seperti Sapi. Dengan potensi tersebut, TIU berpotensi menjadi salah satu wilayah di cluster Timor-Rote yang mengembangkan industri pengolahan pangan untuk menyuplai kebutuhan wilayah sekitar, terutama Kupang yang masih bergantung pada pasokan dari luar NTT. Usaha petemakan di TIU dapat diarahkan untuk menyuplai kebutuhan wilayah sekitar dan pusat pertumbuhan baru di Belu yang pastinya akan semakin tinggi seiring dengan membesamya peran Belu dalam perdagangan kawasan dan posisinya sebagai pintu masuk ke Indonesia dari Timor Leste. Belu diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan/ pusat pemasaran baru di cluster Timor-Rote karena beberapa hal. Pertama: keuntungan geo-politiknya yang merupakan gerbang masuk ke Indonesia dari negara tetangga Timor Leste. Belu adalah pintu masuk Eksport-Import ke Indonesia dari Timor Leste sehingga peran perting Belu dalam perdagangan kawasan menjadi semakin besar. Oleh karena Belu berbatasan langsung dengan Timor Leste, membuatnya menjadi basis bagi kantor-kantor perwakilan bisnis, maupun NGO yang beroperasi di Timor Leste. Belu juga mendapatkan keuntungan lain sebagai wilayah perbatasan karena mobilitas masyarakat Timor leste ke Indonesia dan sebaliknya via darat melewati Belu sehingga memunculkan berbagai bentuk usaha jasa, baik itu kuliner, akomodasi dll. kedua : belu sendiri memiliki potensi pengembangan karena potensi SDA nya yang besar. Belu memiliki luas wilayah yang besar dan jumlah angkatan kerja yang besar, yang seperti umumnya wilayah di NTT, bekerja di sektor agraris-pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Optimalisasi potensi-potensi yang dimiliki Belu ini akan membuat Belu menjadi pusat pertumbuhan baru di Cluster Timor-Rote ini, khususnya pada sektor jasa yang pada beberapa Tahun terakhir ini menampakkan perkembangannya. Belu diproyeksikan akan dapat menjadi kabupaten dengan perkembangan sektor jasa yang tinggi dan Atambua, ibukota Belu berpotensi akan menjadi seperti Kupang, sebagai pusat perdagangan danjasa. Kabupaten Malaka seperti juga Kabupaten tetangganya memiliki iklim yang cenderung kering namun mendukung untuk pengembangan tanaman pangan altematif seperti jagung, juga tanaman perkebunan dan buah-buahan tropis. Malaka juga memiliki prospek pengembangan petemakan karena memiliki hamparan dan vegetasi yang mendukung. Dengan situasi demikian, Malaka diarahkan untuk dapat menjadi salah satu penopang untuk pusat pertumbuhan baru di Belu. Malaka diharapkan dapat menjadi menyuplai kebutuhan pangan di Malaka sendiri, pada pusat pertumbuhan baru Belu dan RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 i , kawasan tetangga, maupun menyediakan input bagi pemrosesan komoditi komoditi pangan yang belokasi di Kabupaten TIU. Oleh karena potensi petemakan yang besar, malaka diproyeksikan akan dapat menjadi salah satu kabupaten di cluster Timor-Rote yang mengembangkan industri pengolahan temak. Ini akan memberikan nilai tambah yang besar dan menjamin suplai produk petemakan olahan ke seluruh wilayah Timor -- Rote, bahkan seluruh wilayah NTT, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap produk olahan petemakan dari luar NTT. Rote Ndao merupakan wilayah yang meskipun berada dalam satu cluster dengan cluster Timor-Rote, namun memiliki batas laut. Hal ini membuat Rote memiliki peran yang unik dalam cluster ini. Dengan wilayah yang dikelilingi oleh laut, potensi perikanan Rote Ndao patut menjadi salah satu prioritas pengembangan untuk dapat menjadi pemain kunci dalam menyediakan kebutuhan pangan laut khususnya bagi Kota Kupang. Rote memiliki potensi untuk pengembangan industri pengolahan pangan laut yang akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi usaha kelautan dan perikanan. Pengembangan industri pengolahan kelautan dan perikanan juga akan menjamin suplai bagi pasar produk perikanan olahan yang selama ini masih bergantung pada produk dari luar NTT. Selain itu, Rote Ndao juga memiliki daya tarik wisata yang tidak kalah. Berbagai potensi wisata yang ada di Rote Ndao perlu untuk dikembangkan dalam rangka menjadikan Rote sebagai salah satu destinasi wisata yang penting di NTI, dan khususnya pada cluster Timor-Rote. 5.2.3. Pengembangan Cluster Sumba-Sabu Raijua Cluster ini terdiri dari Kabupaten-kabupaten di daratan pulau sumba : Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur; dan Kabupaten Sabu Raijua yang dipisahkan dengan laut namun berada sangat dekat dengan pulau sumba. Selain memiliki posisi yang berdekatan secara geografis, terdapat kemiripan sosial budaya pada cluster ini. iklim dan vegetasi di cluster ini juga memiliki kemiripan. Situasi yang potensial untuk pengembangan petemakan, pariwisata, perikanan dan kelautan. Pengembangan daratan Sumba sebagai lumbung baru pangan NTT juga potensial untuk dikembangkan mengingat Sumba diproyeksikan sebagai lokasi pelaksanaan food estate. Sumba juga sangat berpotensi untuk menjadi penyedia energi baru dan terbarukan. Sumba Iconic Island yang diluncurkan Pada Tahun 2010 dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sumba melalui sumber-sumber energi yang ramah lingkungan. Program ini berfokus pada pemanfaatan berbagai sumber energi terbarukan. Selain membantu kelestarian lingkungan, inisiatif ini juga turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Sumba. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu untuk menjadi alternatif pemanfaatan potensi pertanian perkebunan-petemakan dan potensi kelautan-perikanan yang dipunyai oleh sumba untuk dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, menekan tingkat kemiskinan yang masih tinggi pada wilayah yang berada dalam cluster ini. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Sabu Raijua merupakan Kabupaten dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten lain yang RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 # f berada dalam cluster Sumba Sabu. Namun situasi kesejahteraan di Sabu Raijua mirip dengan apa yang ada di daratan sumba. Sabu Raijua dalam cluster Sumba-Sabu memiliki peran untuk menopang perkembangan pusat pusat perkembangan baru di Sumba lewat komoditas yang menjadi andalan Sabu khususnya dari sektor kelautan an perikanan. Potensi perikanan yang dimiliki sabu akan mendapatkan pasarnya pada wilayah-wilayah yang berada di pulau Sumba. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu harapan agar Sabu Raijua dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan masyarakat miskin di kabupaten ini. Pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, dermaga, pusat distribusi, dan fasilitas pemrosesan ikan sangat direkomedasikan untuk dilaksanakan di Sabu Raijua untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok perikanan pada cluster Sumba- Sabu. Hal ini juga akah meningkatkan nilai tambah produk dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Sumba Timur merupakan wilayah dengan luasan area terbesar dalam cluster ini potensial untuk pengembangan pertanian. Dengan jumlah angkatan kerja yang memadai, peningkatan sektor pertanian di Sumba Timur akan dapat dilakukan dengan mendorong diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani. Selain tanaman pangan seperti padi dan jagung, juga dapat ditanam tanaman hortikultura; buah-buahan seperti jambu biji, mangga, nangka jambu mete; rempah rempah seperti kunyit, dan tanaman keras lainnya yang sesuai dengan kondisi agroekologi setempat. Sumba Timur juga memiliki potensi pengembangan petemakan temak besar seperti kerbau, Sapi, dan Kuda. lnvestasi dalam infrastruktur yang mendukung petemakan, seperti akses jalan yang baik, fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang modem, dan sistem distribusi yang efisien mutlak diperlukan agar membantu memperlancar rantai pasok petemakan dan meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu sumba Timur juga memiliki potensi kelautan dan perikanan seperti perikanan tangkap (ikan tongkol) termasuk rumput laut. Khusus terkait rumput laut, perlu mendorong pengembangan pasar domestik dan intemasional untuk produk rumput laut. Ini dapat dilakukan melalui promosi produk, partisipasi dalam pameran dagang, dan pembangunan jaringan distribusi yang efisien. Sumba Timur juga akan menjadi lokasi prioritas pengembangan budidaya udang shrimp farm Pengelolaan potensi kelautan yang dimiliki Sumba Timur akan dapat berkontribusi menjadikan cluster Sabu-Sumba sebagai cluster kesejahteraan baru di NTT. Satu potensi besar yang belum begitu dieksplorasi di Sumba Timur adalah sektor pariwisata alam dan budaya. Festival budaya seperti festival pasola, dan parade kuda sandel merupakan contoh festival budaya pada pulau sumba yang dapat dipromosikan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Pulau Sumba. Selain festival budaya, Sumba terkenal akan pantainya yang eksotik dan pemandangan alamnya yang memukau. Namun kerja-kerja pengembangan pariwisata daerah bukanlah sesuatu yang mudah dan murah. Diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, akomodasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Pengembangan pariwisata di Sumba Timur perlu mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan dan manajemen pariwisata untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang adil. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan koperasi pariwisata, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan ekonomi lokal. Kabupaten Sumba Tengah diproyeksikan memainkan peran untuk menjamin distribusi dan permintaan pangan lewat usaha pertanian yang dimilikinya. Potensi pertanian sumba tengah termasuk tanaman pangan (padi, dan jagung) dan tanaman buah-buahan tropis (jeruk besar), dan tanaman : RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , keras lainnya (cendana). Untuk meningkatkan potensi pertanian ini diperlukan upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur irigasi dan drainase untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengatasi masalah kekeringan yang sering terjadi. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi risiko gagal panen. Memperkenalkan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi tetes, penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit dan cuaca ekstrem. Seperti kabupaten lain di Sumba, Sumba Tengah juga memiliki potensi pengembangan peternakan. Komoditas peternakan antara lain sapi, kerbau, kuda dan kambing. Potensi perikanan surnba tengah j uga cukup besar dengan komoditi ikan cakalang, tongkol dan Tuna. Selain perikanan tangkap, Sumba Tengah memiliki potensi pengembangan rumput laut Cluster Sumba-Sabu akan menjadi pasar yang memadai bagi produk-produk pertanian dari sumba tengah asalkan terdapat jaringan distribusi yang efisien untuk meningkatkan akses petani ke pasar dan nilai tambah produk pertanian/ Kelautan/ Perikanan. Investasi juga perlu dilakukan pada infrastruktur transportasi seperti membuka/ meningkatkan kualitas akses jalan, mendirikan pusat pusat pengumpulan dan distribusi, dan memfasilitasi akses ke teknologi pemasaran digital. Kabupaten Sumba Tengah diproyeksikan akan dijadikan !glrggj f J p g t t p _ gs at gaol-atlas d l i t g g otg;a 1 ·Aas A j u v u' ) y 4i i A u 44 J u4 a A A S3Aa LnO A 1 A u k. tA v A uO i 1A LAA«Ai5 mengurangi ketergantungan pada impor pangan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kabupaten Sumba Tengah juga potensial untuk dikembangkannya Agro Eco Tourism, yaitu bentuk pariwisata yang berfokus pada pengalaman di lingkungan pertanian dan ekosistem alami, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan, pertanian organik, pelestarian lingkungan, dan kehidupan pedesaan. Karena lokasinya yang berada di tengah-tengah pulau sumba, potensi pembangunan infrastruktur perhubungan yang dapat memicu inisiatif usaha baru juga perlu untuk dilaksanakan di Sumba Tengah, misalnya dengan pembangunan rest area yang dapat dijadikan tempat usaha kecil membuka lapak dagangannya. Ini akan memberikan kesempatan kerja kepada penduduk sekitar. Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi pariwisata yang besar. Festival budaya seperti festival pasola, dan parade kuda sandel juga ada di Sumba Barat seperi juga pada empat Kabupaten yang ada di puiau Sumba. Daya tarik wisata alam dan budaya dipercaya akan membuat Sumba Barat dapat memberikan keuntungan bukan saja bagi masyarakat lokal, namun kepada wilayah-wilayah lain yang berada pada cluster Sumba-Sabu. Investasi perlu dilakukan untuk membuka akses menuju situs-situs pariwisata yang menarik. Infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk jalan, transportasi umum, akomodasi, tempat makan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum lainnya, dipastikan terbangun untuk dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki. Masyarakat lokal dan pengunjung perlu mendapatkan edukasi tentang pentingnya konservasi lingkungan dan warisan budaya, serta perilaku bertanggung jawab saat berkunjung agar warisan budaya yang ada di Sumba Barat tetap terjaga. Pelibatan komunitas lokal dalam pengembangan dan manajemen pariwisata mutlak untuk dilakukan. Juga dukungan terhadap inisiatif lokal untuk menciptakan lapangan kerja, mempromosikan budaya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pariwisata, Sumha Barat juga memiliki potensi pertanian yang menjanjikan. Sumba barat memiliki komoditi pertanian tanaman pangan seperti padi dan jagung; komoditi hortikultura seperti bayam, buncis, kangkung petai; dan tanaman perkebunan seperti kopi dan jambu mete. Potensi peternakan juga memiliki prospek baik untuk dikembangkan dengan komoditas utama berupa ternak besar seperti kerbau, sapi, dan kuda. Selain RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , pertanian dan peternakan, potensi kelautan perikanan yang prospektif untuk dikembangkan dengan komoditas unggulan antara lain ikan cakalang dan tongkol. Sumba barat juga memiliki potensi pengembangan rumput laut. Untuk menjamin potensi ini memberikan manfaat kepada masyarakat diperiukan investasi pada pengembangan keterampilan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk memastikan tenaga kerja yang terampil dan berkomitmen dalam jangka panjang. Seperti juga tiga kabupaten tetangganya, sumba barat memiliki potensi pengembangan pariwisata alam dan budaya yang besar. Pengembangan sektor pariwisata di daerah + t % t t t + t t anarapKan aKan mampu menyeaaKan 1apangan Ker]a yang 1em1n 1uas aan mendorong inisiatif-inisiatif ekonomi yang baru yang akan sangat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumba Barat daya merupakan Kabupaten paling timur dalam cluster Sumba-Sabu, memiliki potensi pengembangan pertanian, perkebunan peternakan dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Komoditas pertanian unggul di sumba barat daya antara lain komoditi tanaman pangan (jagung dan kedelai); tanaman hortikulura (buncis, cabai rawit, tomat), tanaman buah buahan tropis (jeruk besar, nangka, mete) dan tanaman keras lainnya (cendana). Potensi peternakan antara lain pengembangan ternak besar (kerbau, sapi dan kuda), sementara potensi kelautan yang potensial dikembangkan di SBD adalah budidaya rumput laut. Terhadap pengembangan cluster Sumba-Sabu sendiri, Sumba barat daya dapat berperan sebagai penopang membesarnya industri pariwisata di Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah dan sumba barat daya sendiri dengan menyuplai permintaan terhadap produk-produk pertanian-perkebunan, dan peternakan. Sumba Barat daya juga potensial dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Bentuk dukungan terhadap berkembangnya ekonomi kreatif di SBD dapat dilakukan dengan misalnya membuat kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif pajak, dan regulasi yang memfasilitasi operasi bisnis kreatif juga dengan mendorong kolaborasi antara pelaku industri kreatif, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor lainnya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kemitraan, jaringan profesional, dan pertukaran pengetahuan dan sumber daya. RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , « B AB VI RENCANA KER.JA DAN PENDANAAN DAERAH Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk tahun kedua pelaksanaanya diterjemahkan dalam rencana dan pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan dalam RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPO Provinsi NTT Tahun 2024-2026 khususnya Arahan Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 untuk Tahun rencana 2025 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025. Kemudian, dalam proses perencanaan baik di tingkat nasional yang bersifat jangka panjang yaitu dengan adanya penyusunan RPJPN, maupun di tingkat daerah seperti adanya perubahan nomeklatur Perangkat Daerah dalam Struktur Organisasi yang baru, maka terdapat beberapa perubahan kebijakan dan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah yang akan mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Provinsi NTT Tahun 2025. Perubahan yang dimaksud adalah: 1 . Adanya penyesuaian kembali Indikator Makro di level Nasional yang dibahas pada RAKORTEKRENBANGNAS Regional I sehingga menjadi 3 1 (tiga puluh satu) Indikator Makro yang mempengaruhi penambahan Indikator Makro dan Target perencanaan Tahun 2025 di tingkat Provinsi untuk mendukung pencapaian target nasional. Dimana, perubahan Indikator Makro ini sudah menyesuaikan dengan arah pembangunan berdasarkan RPJPN 2025-2045 sehingga secara imperatif diikuti oleh Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah;
1. 2.Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 ten tang Peru bahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasii Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat tambahan sub kegiatan dan indikator di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menjadi acuan pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator sehingga pemerintah Provinsi NTT pcrlu mengakomodir di dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2025;
2. 3.Peru bahan nomeklatur Perangkat Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:
a.Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
b.Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT yang mengalami perubahan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT;
c.Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BABVI� , Menengah Provinsi NIT dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NIT;
d.Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NIT, menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
e.Adanya restrukturisasi UPT pada Dinas ESDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun Lembaga donor/mitra. Jika dikaitkan dengan Agenda pembangunan pada RPD Provinsi NIT Tahun 2024-2026 untuk tahun kedua, maka Arah Kebijakan Pembangunan yang tertuang untuk Tahun rencana 2025 bertemakan EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS". Dengan 6 (enam) arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 meliputi: 1 . Pengembangan rantai nilai ekonomi lokal;
1. 2.Penguatan sistem ekonomi masyarakat;
2. 3.Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. 4.Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
4. 5.Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; dan
5. 6.Pencapaian dan pemenu han SPM. Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dijalankan yaitu : 1 . Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
6. 2.Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
7. 3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan
8. 4.Reformasi birokrasi. Adapun Isu Strategis di Nusa Tenggara Timur secara umum sebagai berikut: 1 . Kemiskinan;
9. 2.Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya;
10. 3.Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi);
11. 4.Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata;
12. 5.Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau;
13. 6.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan;
14. 7.Belum Optimalnya Supremasi Hukum yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum;
15. 8.Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal); dan
16. 9.Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, rencana kerja yang hendak dilakukan pada Tahun 2025 adalah mengakomodir 4 (empat) prioritas pembangunan daerah termasuk di dalamnya penyesuaian nomeklatur program dan indikator serta melakukan BAB V I - 2 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 « f penyesuaian terhadap 3 1 (tiga puluh satu) Indikator Utama hasil Rakortekrenbangnas. Dengan catatan untuk pencapaian target Indikator Makro akan dibreakdown kepada 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota sehingga menjadi akumulasi pencapaian target Provinsi NTT pada Tahun 2025. Adapun pagu Anggaran per Prioritas Daerah Tahun rencana 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 6 . 1 berikut merupakan pagu akumulasi antara belanja Prioritas dan Non Urusan. Kemudian pagu per prioritas diakumulasi hanya pada prioritas awal, jika terdapat pengulangan pada prioritas setelahnya, maka akan diberikan inisial Perangkat Daerah yang mendukung tanpa memasukkan jumlah pagu. Sehingga jika dijumlahkan akan mendapatkan total pagu sesungguhnya. Tabel 6.1 Pagu Anggaran per Prioritas per Perangkat Daerah Tahun 2025 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH PAGU PERANGKAT PAGU PERANGKAT DAERAH 2024 2025 Prioritas Daerah 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosiai SADAN KEUANGAN DAERAH 910.292.801.355, 73 903.636.505.097 SADAN PENDAPATAN DAN 17 .280.000.000,00 85.805.526.341 ASET DAERAH DINAS ENERGI SUMBER DAYA 88.005.356.471 105.533.520.720 MINERAL DINAS KELAUTAN DAN 32.215.049.776,00 47.394.205.908 PERIKANAN DINAS KOPERASI USAHA 14.716.938.024 KECIL DAN MENENGAH DINAS KETENAGA KERJAAN 10.894.327.000,00 DAN TRANSMIGRASI 17.746.588.656 DINAS PARIWISATA DAN 10.565.764.160 EKONOMI KREATIF 2.041.821.233,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.600.000.000,00 9.286.993.800 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN 548.469 .400,00 8.339.381.560 PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA (DP3A G P2KB; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 1.084.651.173,00 10.122.645.880 SATU PINTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN 1.986.936.820,00 21.737.247.320 PERDAGANGAN DIN AS PERTAN IAN DAN 26.741.211.175,00 60.318.318.070 KETAHANAN PANGAN DINAS PETERNAKAN 19.653.862.241,00 25.971.857.881 DINAS SOSIAL 24.184.000.000,00 58.997.639.866 Prioritas Daerah 2. Pezbanguaz SDM Jang berkaalitas dan berdaa saing BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20.034.920.941,00 38.779.653.239 DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN 1.763.412.278,00 11.956.010.980 PERPUSTAKAAN RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BABVI� , PRIORITAS PERANGKAT DAERAH PAGU PERANGKAT PAGU PERANGKAT DAERAH 2024 2025 DINAS KEPEMUDAAN DAN 7.497.866.745,00 29.548.233.145 OLAHRAGA DINAS KESEHATAN 190.382.345. 784 DINAS PEMBERDAYAAN 194.792.246.924,00 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN - PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN CANA DINAS PENDIDIKAN DAN 1.060.414.711.009,00 2.199.953.509.287 KEBUDAYAAN DINAS SOSIAL - - RSUD PROF. DR. W. Z. 103.096.362.588,00 303.482.264.971 JOHANNES KUPANG Prioritas Daerah 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek linglunoramn hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana BADAN PENANGGULANGAN 1.419.687.500,00 7.511.668.306 BENCANA DAERAH DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - - DINAS KOPERASI, USAHA - - KECIL DAN MENEGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19.811.945.128,00 107.604.573.235 DAN KEHUTANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 159.305.426.591,00 173.310.144.020 PERUMAHAN RAKYAT DINAS PERHUBUNGAN 6.123.071.824,00 40.677 .060.520 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - - Prioritas Daerah 4. Reformasi birokrasi BADAN KEPEGAWAIAN 3.824.04 7 .207 ,00 13.024.348.000 DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA 6.588.953.973,00 18.137. 900.000 DAN POLITIK BADAN KEUANGAN DAERAH - - BADAN PENGELOLA 975.333.326,00 7.223.979.240 PERBATASAN DAERAH BADAN PENGHUBUNG 591.301.000,00 11.178.576.200 PROVINS! NIT DI JAKARTA. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN 7.989.683.858,00 24.343.091.840 INOVASI DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN 14.885.584.614 INFORMATIKA 6.120.643. 795,00 INSPEKTORAT DAERAH 7.526.518.260,00 719.994.110.325 PROVINSI NTT SATUAN POLIS! PAMONG 1.860.842.261,00 12.863.674.600 PRAJA SEKRETARIAT DAERAH 17.932.238.702,00 106.282.673.592 PROVINSI NTT SEKRETARIAT DEWAN 7dc76 04 221 00 150.010.243.024 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 a s s 4 Pagu Prioritas Daerah 2.842.129.796.686 - Pagu Non Urusan 2.157.372.384.414 - Total Pagu (Prioritas Daerah + Pagu Non Urusan) 4.999.502.181.099 4.863.263.009.774 Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2025, diolah RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BAB V I - 4 , Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai fokus yang telah ditetapkan tersebut, maka diberikan pagu indikatif anggaran pada masing masing perangkat daerah yang digunakan untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pembiayaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun berdasarkan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f.sosial. Peraturan tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut secara rinci pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai Kewenangan Daerah Provinsi sebagai berikut:
a.Pendidikan Menengah;
b.Pendidikan Khusus;
c.Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana daerah provinsi;
d.Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kejadian Luar biasa daerah Provinsi;
e.Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
f.Penyediaan palayanan arr limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;
g.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
h.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi Program daerah provinsi;
i.Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi; j . Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti;
k.Rehabilitasi sosial dasar anak terlatar di dalam Panti;
1. 1.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti;
m.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti dan:
n.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap d """rura• ha.,..._�,,._..._,,._ '--ffl kr.....,...1-.......... �... ,,._,..._,.,._ A..... .,....,,._\.._ �-�,..._s; <ii .i i i~ii~ii ijf, .ii iii iv+iii«iii ii«iii«ii j i i v i i i i , Dengan demikian, pagu indikatif per Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.2 berikut. Adapun Rincian Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025 seperti pada Lampiran. Adapun proses pengajuan Pokok -pokok pikiran DPRD Provinsi NTT Tahun 2025 secara umum antara lain:
a.Pokir yang diusulkan diajukan ke Setwan DPRD kemudian dibvalidasi dan akan disampaikan ke masing -masing bidang Koordinasi pada Bapperida untuk di verifikasi lanjut.
b.Kemudian setelah itu diteruskan ke perangkat daerah yang sesua1 dengan urusan untuk diverifikasi lanjut oleh PD tujuan usulan;
c.Selanjutnya diteruskan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk verifikasi akhir;
d.Kemudian usulan yang diterima diteruskan kembali ke PD untuk dimasukkan ke tahapan pembahasan KUA PPAS. Dalam rangkaian proses ini, terdapat usulan yang ditolak, dikembalikan dan/ atau diterima dengan alasan masing - masing terdokumentasi dalam SIPD. Secara ringkas, totaljumlah usulan sebanyak 1 2 1 2 Usulan seperti pada Lampiran. Sedangkan, terkait dengan sumber pembiayaan pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal diarahkan bukan saja dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun rencana 2025, namun terbuka juga untuk pembiayaan dari berbagi pihak antara lain:
a.Dana Pusat berupa APBN (DAK/Dana Alokasi Khusus, Dekon/Dana Dekonsntrasi, TP/Tugas Pembantuan);
b.Dana Lembaga Mitra/NGO;
c.Dana Pihak ke 3 yang bersifat tidak mengikat seperti CSR Bank. Pengaturan terkait penggunaan sumber pembiayaan mengikuti ketentuan dan regulasi- regulasi yang berlaku. Pertumbuhan Ekonomi 4,75-5,65 4,75-5,65 4,75-5,65 (%) - 2. Tingkat Pengangguran - 2,51-2,35 2,49-2,99 2,49- 2,99 terbuka (%) BAB V I I - 1 7.7627.762 Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berdasarkan pada hasil capaian kinerja tahun 2023, dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah dan indikator kinerja urusan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan lndikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat (core business) yang diemban. IKU diambil dari indikator sasaran yang sifatnya strategis. Indikator Kinerja Utama sesuai RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 sebagai beriku t pada Tabel 7. 1 . Secara umum tabel ini menjelaskan tentang target pemerintah provinsi NTT untuk tahun 2025 dalam RPD Provinsi NTT 2024-2026, yang disandingkan dengan beberapa target Nasional untuk NTT pada Tahun rencana 2025 seperti pada rancangan awal RKP 2025, Hasil Rakortekrenbang 2024, sasaran pokok daeran Prov. NTT dalam RPJPN (Baseline 2025) dan Surat Bappenas Pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi Tahun 2025 dan 2045 ( 1 7 Mei 2024). Terkait dengan target Nasional untuk NTT pada Tahun rencana 2025 yang berasal dari beberapa sumber ini dilakukan untuk proses penyelarasan dengan RPJPN yang bersifat imperatif terhadap RPJPD Provinsi NTT yang mana pada RPD 2024-2026 belum terakomodir. Tabel 7 . 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 I Pengeluaran per kapita 3· _ (Rp 000) RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Indikator Kinerja Capaian Target 2025 Target Nasional Target RKPD No. (RPD Prov. NTT untuk NTT Utama Tahun 2023 2024-2026) 2025 NTT 2025 Persentase Penduduk di
1. 4.bawah garis kemiskinan 19,96 19,35-18,85 15,32-15,82 15,32-15,82 (%) 5. Ratio PAD terhadap 24,71 25,8 - 25,8 perdapatan daerah (%) 6. Indeks Pembangunan - 94 - 94 Gender(%)
2. 7.Indeks Gini (Poin) 0,325 0,337-0,335 0,319-0,324 0,319-0,324 Skor Pola Pangan
3. 8.Harapan (SPPH) 68 68,25 - 68,25 (Poin) Indeks Pembangunan
4. 9.Manusia (IPM) 66,58 66,73 G K '7 - G GR_G'7e s 4 4 4 s s « (Poin) 9a. Indeks Modal Manusia - - 0,47 0,47 10. Rata-rata lama sekolah 7,45 7,93 8,61-8,62 8,61-8,62 (Tahun) 1 1 Harapan lama sekolah 1 A 0 14,6 12,47 132,48 13,47 12,48A A (Tahun) A T , 4 12. Usia Harapan Hidup 67,5 68 72,05** 72,05 (Tahun)
5. 13.Prevelensi Stunting (%) 15,2 10-9,5 13,5/33,1 33,1 Persentase panjang 14. jalan provinsi 73,25 100 - 100 dalam kondisi mantap (%) 15. Rasio Konektivitas 0,202 0,2 0,2 Provinsi -
6. 16.Ratio Elektrifikasi (%) 95,33 94 - 94 Indeks Kualitas
7. 17.Lingkungan Hidup 73,62 73,95 - 73,95 (Poinl 18. Indeks Resiko Bencana 139,23 138 139,23 139,23 (Poin) 19. Indeks Reformasi 63 64-65 64-65 Birokrasi (Poin) -
8. 20.OPINI BPK WTP WTP - WTP 2 1. Nilai Akuntabilitas B A A Kinerja (Predikat) - lndeks Sistem
9. 22.Pemerintahan Berbasis 3,34 2,5 3,35** 3,35 Elektronik (SPBE) (Skor) 23. Tingkat Keterbukaan 88,38 88,3 - 88,3 Informasi Publik (%) 24. Indeks Kepuasan 83,99 90 - 90 Masyarakat (Poin) 25. Indeks Demokrasi 77.83 82.5 Sedang Sedang Indonesia (Poinj 26. Intensitas Emisi GRK 61,82 61,82 (%) - - Sumber: diolah dari berbagai sumber Sasaran pokok daerah Prov. NTT dalam RPJPN (Baseline 2025) Surat Bappenas Pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi Tahun 2025 dan 2045 (7 Mei 2024) Untuk penyelenggaran pemerintahan daerah perlu kiranya ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level BAB VII - 2 RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci. lndikator Kinerja Kunci (IKK) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerirna manfaat dalarn periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat basil (outcome) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari Program Perangkat Daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah lndikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan. Indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah seperti pada Tabel 7.2. Tabe1 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 Bidang Urusan/Indikator Kondisi Kondisi Kinerja No. Kinerja Pembangunan Satuan Kinerja Pada Target Capaian padaAkhir Daerah Tahun 2023 Tahun 2025 PeriodeRPD Tahun 2026 A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Pertumbuhan PDRB % 2,51 4,75-5,65 5,15-6,01 - ! Laju Inflasi % 01 2 c, + 1 3 , 5 ± 1$ • -,- - .... - PDRB per Kapita (Rp. Juta) 19,2 21,5 22,5 - Indeks Gini Poin 0,339 0,337-0,335 0,34-0,32 - Indeks Keparahan Poin 01,05 0,0555555 6 0,052083333 Kemiskinan - Indeks Kedalaman Poin 3,33(maret) 3,5 3,25 Kemiskinen - Indeks Poin 65,28 66,65-67 67,02-67,25 Pembangunan Manusia - Rata-Rata Lama Tahun 7,69 8,61 -8,62 8,2 Sekolah - Tingkat % 3,77 2,49 -2,99 2,25-2,05 Pengangguran Terbuka - Persentase % 23,15 25,8 26,85 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Umur Harapan Tahun 67,15 72,05 69 Hidup Tingkat Partisipasi - Angkatan Kerja % 73,78 74,9 75,25 (TPAK) - Opini BPK Opini WTP WTP WTP Skor Pola Pangan - Harapan (SPPH) Skor 67,9 68,25 68,5 B ASPEK PELAYANAN UNUM Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan Menengah - Angka Partisipasi Tahun 54,29 56,05 56,5 Murni (APM) SMA/SMK/MA) - Angka Partisipasi % 75,77 77 78 Sekolah (APS) SMA 2 Urusan Kesehatan - Kasus Kematian Kasus 118 0 0 lbu - Kasus Kematian Kasus 913 0 0 Bayi - Kasus Kematian Kasus 1.05 0 0 .--------------------------------BA:11118,..-VII� RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 � f Bidang Urusan/Indikator Kondisi Kondisi Kinerja No. Target Capaian pada Akhir Kinerja Pembangunan Satuan Kinerja Pada Tahun 2025 PeriodeRPD Daerah Tahun 2023 Tahun 2026 Balita 3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Jalan - Provinsi dalam % 73,25 100 100 Kondisi Mantap Persentase Daerah - Irigasi dalam % 70 80 90 Kondisi Baik Persentase Ruman - Tangga dengan Air % 73 85 90 Minum Layak Persentase Rumah - tangga dengan % 60 80 90 Sanitasi Lavak Kesesuaian Fungsi, - Struktur dan Pola % 41,7 55,7 60 Ruang 4 Urusan Perumahan ajvat dan Kawasan Permukiman - Ratio Rumah La.yak Ratio 0 55 60 Huni 5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat penyelesaian % 100 100 100- pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) - Persentase % 100 100 100 PenegakanPERDA Persentase Kabupaten/ kota % 85 90 95- yangmenetapkan dokumenresiko bencana 6 T'ruse Sosisl Persentase PMKS - yangmemperoleh % 70 90 100 bantuan sosial Layanan Urusan Wajib Non Dasar 7 Urusan Tenaga Kerja Cakupan Pekerja TanpaUpah % 26,02 22,69 21,02- dibandingkan Penduduk yang bekeria 8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase J Partisi pasi % 1 0 , 1 6 30 30- Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi Persentase - Kekerasan terhadap % 60 60 100 Perempuan yang Tertangani Persentase - Kekerasan terhadap % 80 80 100 Anakyang Tertangani 9 Urusan Pangan Persentase Pengawasandan % 100 100 100- pembinaan keamanan pangan 10 Urusan Pertanahan Persentase Luas RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Bidang Urusan/Indikator Kondisi Kondisi Kinerja No. Target Capaian padaAkhir Kinerja Pembangunan Satuan Kinerja Pada Tahun 2025 PeriodeRPD Daerah Tahun 2023 Tahun 2026 - Lahan % 50 60 60 Bersertifikat 1 1 Urusan Linpen+as Hidup Tersedianya - dokumen RPPLH Ada Ada Ada Provinsi 12 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil I Ketersediaan daj I I Daiabase - Kependudukan TidakAda Ada Ada Ada Skala Provinsi 13 Urusan Pemberdavaan Maso+a1cat dan Desa Persentase % 94,2 78 80 - Posyandu Aktif - Persentase BUMDes % 94,9 88 90 Aktif - Persentase PKK % 98,1 100 100 Aktif 14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Total Fertility Rate ata-rata - anak per 2,79 2,25 2,23 (TFR) wanita 14 Urusan Perhubungan Cakupan - Pelayanan % 90 75/100 80/100 Angkutan Darat I /Umum 15 Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase - Informasi Publik % 80 95 100 yang disediakan dan di Pu blikasi 16 Urusau Koperasi Usaha Keecil dau Meneugah - Persentase % 93 100 100 Koperasi Aktif Persentase Usaha - Mikro dan Kecil % 54 30 35 Masif 17 Urusan Penanaman Modal Realisasi Nilai - Investasi (PMA dan Rp.T Rp.5,lT 5,8 6,5 PMDN) 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga - Cakupan % 75 100 100 Pembinaan Wirasaha Mada Cakupan - Pembinaan % 60 90 90 Olahraga 19 Urusan Statistik Tersedianya - Sistem Datadan Ada' Tidak Tidak Ada Ada Statistik yang Terintegrasi 20 Urusan Kebudayaan Persentase Benda, - Situs dan Kawasan % 100 100 100 Cagar Budaya yang dilestariken 21 Urusan Peroustakaan Persentase Angka - kunjungan % 75 100 100 Perpustakaan per Tahun 21 Urusan Kearsipan Pengelolaan Arsip RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , Bidang Urusan/Indikator Kondisi Kondisi Kinerja No. Kinerja Pembangunan Satuan Kinerja Pada Target Capaian pada Akhir Tahun 2025 Periode RPD Daerah Tahun 2023 Tahun 2026 - secara Baku % 100 100 100 Layanan Urusan Pilihan 22 Urusan Pertanian Kontribusi - sektor % 0 32 33 pertanian terhadap PDRB 23 Urusan Pariwisata Jumlah Kunjungan - Wisatawan Orang 1.057.384 1.895.345 1.926.234 Rata-Rata Lama - Tinggal Wisatawan Hari 2 2,5 2,6 24 Urusan Kehutanan Peningkatan - Cakupan lahan % 1,39 1,22 1,3 kritis yang tertangani setiap tahun 25 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral - Rasio Elektrifikasi Ratio 95,33 96 ] o97 (%) I 26 Urusan Kelautan dan Perilranan - Nilai Tukar Nelayan Poin 92,46 106,3 106,8 27 Urusan Perindustrian Cakupan bina - kelompok % 10 14 16 pengrajin 27 Urusan Perdasranran Cakupan bina - kelompok % 10 14 16 pedagang/ usaha informal 28 Urusan Tran . si Persentasc Warga - Transmigrasi Yang % 100 100 100 Tertangani Penunjang Urusan 29 Urusan Perencanaan Pembanpan Persentase - Penjabaran % 100 100 100 Program RPD ke dalam RKPD Persentase - Ketersediaan Data % 100 100 100 dan Informasi Perencanaan Pembangunan 30 Urusan Keuangan - Waktu Penetapan TepatWaktu TepatWaktu TepatWaktu APBD 31 Urusan Kepegawaian Persentase I - Ketercapaian % NA 100 100 pengisian Si-Kineria 32 Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang mengikuti % NA 55 60- pendidikan dan pelatihan formal 33 Urusan Penelitian dan Pengembangan Capaian Indeks - Inovasi Daerah Poin 13.852 13.852 13.852 Capaian Indeks - DayaSaing Poin 4,008 4,008 4,008 Daerah RKPD PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 , I PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Bidang Urusan/Indikator Kondisi Kondisi Kinerja No. Target Capaian padaAkhir Kinerja Pembangunan Satuan Kinerja Pada Tahun 2025 PeriodeRPD Daerah Tahun 2023 Tahun 2026 33 Urusan Pengawasan - Persentase tindak % 65,55 100 100 lanjut temuan 34 Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan » " at Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas - dan fungsi DPRD % 96,53 100 100 (Jumlah peraturan daeral yang Idihasilkan)
c.ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Nilai Tukar Petani Poin 95,41 103 104 2 Rasio Ketergantungan % 6 4 , 1 62 60 Rasio Ekspor Impor 3 terhadap % 55,83 6 1 62 Indikator Kinerja Urusan (IKUR) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan sesuai hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan, Indikator kineria Urusan A % + h meliputi kinerja urusan Pemerintahan daerah seperti pada Tabel 7 .3 B A B V l l - 7 RKPD PROVINS! NUSA TENGOARA TIMUR TAHUN 2025 Untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sesuai RKPD 2025 sebagai berikut:
1. 1.Usulan pembangunan tahun 2025 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa TOR sesuaijenis program/kegiatan;
2. 2.Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2025, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang/Bapperida Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
3. 3.Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi; 11111111
4. 4.Untuk usulan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota; strategis program/kegiatan dalam satu maka usulannya disiapkan perangkat wilayah daerah RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 »
5. 5.Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2025 selanjutnya. Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang membutuhkan penanganan segera. PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, to? AYODHIA G. L. KALAKE PARAF HIERARKI A SEKRETARIS DAERAH � ASISTEN PEMERINTAHAN DAN &KESRA PLT. KEPALA BIRO HUKUM k • RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 BABV�

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…