DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. HSPK; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan harga satuan pokok kegiatan sebagai instrumen untuk tolok ukur kinerja yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; Mengingat:... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Harga Satuan ...
3.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga dan/ atau Standar Biaya Umurn sebagai elemen penyusunannya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokurnen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pasal 2

Penerapan HSPK bertujuan untuk :

a.menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
b.menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

( 1) HSPK ditetapkan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a.keadilan;
b.kepastian;
c.pemanfaatan;
d.transparansi dan keterbukaan;
e.dimensi pembangunan daerah; dan £. kewajaran dan kepatutan.

(2)Prinsip HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan yang mendasar dan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

••• B AB II HSPK

Pasal 4

( 1) HSPK merupakan :

a.komponen kegiatan yang terbentuk dari Standar Satuan Harga dan/ atau Standar Biaya Umum sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang SSH dan SBU;
b.pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD; dan
d.standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(2)Komponen kegiatan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 5 J n a v i 2024 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AYODHIA G. L. KALAKE Diundangkan di Kupang pada tanggal 2024 Eu.Pow PROVINSI NU�/ARA TIMUR, KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR PARAFHIERARKI PENGUNDANGAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN RKESRA KEPALA BIRO HUKUM ¥ PERANCANG PERATURAN \ PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PARAF HIERARKI PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA .KEPALA BIRO HUKUM . ' LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TANGGAL : _Ju@vp HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINS NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 . , Satuan BlayaKode Komponen - Spesifikasi E. 8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerla-Bangunan Gedung Kantor 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan 197.000 dalam Negeri Gedung bertingkat M2/Tahun 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan 129.000 dalam Negeri Gedung tidak bertingkat M2/Tahun 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan 10.000 dalam Negeri Halaman gedung/bangunan kantor M2/Tahun 8.1.02.03.03.0001 Rehabilitasi Bangunan Rehabilitasi kolam atau bak oemiiahan M2 1.800.000 8.1.02.03.03.0001 Rehabilitasi Bangunan Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atat Meter 2.016.000 8.1.02.03.03.0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Keria-Bangunan Fasilitas Umum 8.1.02.03.03.0032 Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Kaw Paket 50.000.000 8.1.02.03.04.0118 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasl Lain-Instalasi Lain f 8.1.02.03.04.0118 Pemeliharaan Lift Kantor Gubernur Kegiatan 66.600.000 1 L PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AYODHIA G. L. KALAKE PARAF HIERARKI PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA BIRO HUKUM

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…