Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. HSPK; Bab 3. Ketentuan Penutup.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. HSPK; Bab 3. Ketentuan Penutup.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; Mengingat:... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.
BAB I
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penerapan HSPK bertujuan untuk :
dan
( 1) HSPK ditetapkan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
BAB II ••• B AB II HSPK
BAB II
( 1) HSPK merupakan :
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 5 J n a v i 2024 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AYODHIA G. L. KALAKE Diundangkan di Kupang pada tanggal 2024 Eu.Pow PROVINSI NU�/ARA TIMUR, KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR PARAFHIERARKI PENGUNDANGAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN RKESRA KEPALA BIRO HUKUM ¥ PERANCANG PERATURAN \ PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PARAF HIERARKI PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA .KEPALA BIRO HUKUM . ' LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TANGGAL : _Ju@vp HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINS NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 . , Satuan BlayaKode Komponen - Spesifikasi E. 8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerla-Bangunan Gedung Kantor 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan 197.000 dalam Negeri Gedung bertingkat M2/Tahun 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan 129.000 dalam Negeri Gedung tidak bertingkat M2/Tahun 8.1.02.03.03.0001 Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan 10.000 dalam Negeri Halaman gedung/bangunan kantor M2/Tahun 8.1.02.03.03.0001 Rehabilitasi Bangunan Rehabilitasi kolam atau bak oemiiahan M2 1.800.000 8.1.02.03.03.0001 Rehabilitasi Bangunan Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atat Meter 2.016.000 8.1.02.03.03.0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Keria-Bangunan Fasilitas Umum 8.1.02.03.03.0032 Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Kaw Paket 50.000.000 8.1.02.03.04.0118 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasl Lain-Instalasi Lain f 8.1.02.03.04.0118 Pemeliharaan Lift Kantor Gubernur Kegiatan 66.600.000 1 L PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AYODHIA G. L. KALAKE PARAF HIERARKI PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA BIRO HUKUM
Membuka PDF…