DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
b.bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dinamika pembangunan yang mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat ( 1 ) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun f 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang . . . .
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10.Perubahan . . . .
10.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penyesuaian dari RKPD Tahun 2025, yang berakhir pada tanggal 3 1 Desember 2025.

Pasal 2

( 1 ) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri dari 6 (Enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:
1. a.BAB Pendahuluan;
2. b.IBAB II Evaluasi Hasil Sampai Dengan Triwulan Ii;
3. c.BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.BAB VI Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

( 1) Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RPO Tahun 2024-2026.

Pasal 5

( 1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(2)Pimpinan PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan rencana kerja PD.
(3)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

( 1 ) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2)Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Menteri.

Pasal 7

. . . .

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 30 Juli 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. E. MELKIADES LAKA LENA Diundangkan di Kupang pada tanggal 30 Juli 202 5 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR032 linya MBU SH M.A M.H 181986021001 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 E ..¢ « ' • ' 'I d ] • • ; B a • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provins! NUIC Tenggaro JI� =rm=wliihmmii• f KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Dokumen P-RKPD Tahun 2025 ini disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah yang mengalami perubahan, baik dari sisi capaian kinerja pembangunan, perubahan kebijakan nasional dan provinsi, perkembangan kondisi ekonomi dan sosial, hingga hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya. Perubahan ini juga memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, masyarakat, serta mitra pembangunan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan, serta pagu indikatif pendanaan, P-RKPD 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Akhir kata, semoga dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang efektif dan responsif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Semoga upaya kita bersama dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat demi "Terwujudnya Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM yang Berkualitas". Kupang, Juli 2025 Kepala Bapperida ProvinsiN sa Tenggara T i m jr {f gDr. Alfonsus Theodorus, ST, MT PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 DAFTAR ISi Kata P e n g an t ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii Daftar Tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Daftar Garn bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv BAB I PENDAHULUAN 1-1 1 . 1 . L a t ar B e l ak an g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 1 . 2 . D a s arH uku m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 1 . 3 . Hubungan Antar Dokumen 1-7 1 . 4 . Maksud dan Tujuan .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. . .. 1-8 1 . 5 . Sistematika Penulisan... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . · I-8 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-1 2.1 Evaluasi RKPD Tahun Berjalan Dan Realisasi RPD 11-1 2 . 1 . 1 Evaluasi Capaian lndikator Makro dalam RPO Provinsi Nus a Tenggara Timur Tahun 2 0 2 4 - 2 0 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .... . . . . . ... . . . . . . .. . . . · I-2 2 . 1. 2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (lKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.. .. 11-2 2 . 1. 3 Evaluasi Realisasi Capaian lndikator Kinerja Kunci (lKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 2 4 - 2 0 2 6 . . . . . . . . . . 11-3 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025 . 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah . 2 . 3 . 1 Kondisi Permasalahan Pembangunan . 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah . 3.1 Arab Kebijakan Ekonomi Daerah . 3 . 1 . 1 Pertumbuhan Ekonomi .

3.1 . 2 Inflasi. . 3 . 1 . 3 Penduduk Miskin . 3 . 1 . 4 Tingkat Pengangguran Terbuka . 3 . 1 . 5 Rasio Gini . I-7 I1-12 I1-12 11-13 III-1 III-1 III-1 III-4 III-5 III-8 III-11 3 . 1. 6 Perubahan target rnakro ekonorni daerah III-12 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah................................................ 111-13 3 . 2 . 1 Arah Kebijakan Pendapatan d a e r a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-14 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja D a e r ah . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIl-16 3.2.3 Arah Kebijakan Pernbiayaan D a e r ah . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-18 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .. IV-1 4.1 ARAHAN RPJMN 2025-2029 DAN RPJMD 2025-2029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-1 4 . 1. 1 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 IV-1 4 . 1. 2 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 untuk Wilayah Nusa Tenggara IV-3 4 . 1 . 3 Sasaran dan Prioritas Pernbangunan Daerah RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 IV-5 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN . 4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH . 4 . 3 . 1 Terna, Arah kebijakan dan Pernbangunan Nasional 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . 4.3.2 Prioritas Pernbangunan Nasional . 4.3.3 Terna RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Prioritas Daerah RKPD 2025 Provinsi NTT . 4.3.5 Fokus per Perangkat Daerah : . 4.4 INOVASI DAERAH . 1V-22 IV-29 IV-29 IV-30 IV-34 IV-34 IV-36 1V-48 V-1 VI-1 f DAFTAR TABEL Tabel 2 . 1 Target dan Capaian Makro Pembangunan (IKU Daerah) Keadaan sampai Triwulan I 11-2 Tabel 2.2 Capaian lndikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 II-4 Tabel 2.3 Target dan Capaian Indikator Makro Tahun 2025 Keadaan sampai Triwulan I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-8 Tabel 2.4 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Il-9 Tabel 2.5 Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Sampai Triwulan I Tahun 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . 11-9 Tabel 2.6 Skar IDSD Provinsi NIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1 7 Tabel 3 . 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2023- Februari 2025 III-9 Tabel 3.2 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi N IT . . . . . . . . . . . . . . . . III-12 Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Provinsi NTTTahun 2022-2025............ 111-14 Tabel 3.4 Proyeksi Indikatif Pendapatan Daerah III-15 Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Provinsi NIT Tahun 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . III-16 Tabel 3.6 Kinerja Belanja Daerah Tahun 2025 111-17 Tabel 3.7 Realisasi Belanja Provinsi NTT hingga Mei 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIl-18 Tabel 3.8 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . .. . . . . . III-19 Tabel 4 . 1 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita................... IV-6 Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama IV-7 Tabel 4.3 Indikator Kinerja D a e r ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-7 Tabel 4.4 Tujuan/Sassaran tahun 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-22 Tabel 4.5 Quick Win Gubemur IV-39 Tabel 4. 6 Profil Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . IV-49 Tabel 4. 7 Aspek, Variabel dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-50 Tabel. 4.8 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan .. IV-51 Tabel 4.9 Inovasi Daerah IV-53 Tabel 5 . 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 V-1 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 . 1 Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan L ai n n y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I- 7 Gambar 3 . 1 Ekonomi Provinsi NTT Triwulan I Tahun 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1 Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi - Triwulan I 2025 III-2 Gambar 3.3 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan I-2025(y-on-y) III-3 Gambar 3.4 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan I-2025(y-on-y) III-3 Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024- April 2025 III-4 Gambar 3.6 Andil Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kelompok p e n g el u ar an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . III-4 Gambar 3.7 Inflasi Tertinggi dan Terendah Provinsi NTT III-5 Gambar 3.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2013 - September 2024 III-5 Gambar 3. 9 Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT Menurut Daerah, Maret 2023 -- September 2024 III-6 Gambar 3 . 1 0 Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Maret 2023 September 2024 III-7 Gambar 3 . 1 1 Tingkat kemiskinan NTT September 2020 September 2024... III-7 Gambar 3 . 1 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . III-8 Gambar 3 . 1 3 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025 III-9 Gambar 3 . 1 4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2023--Februari 2 0 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-10 Gambar 3 . 1 5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2023-Februari 2025 II I - 1 1 G am b ar3 . 1 6 Perkembangan Gini Ratio, September 2017-September 2024 . . . . .. .. .. III-11 Gambar 4 . 1 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil terbaik Cepat IV-2 Gambar 4.2 Sasaran makro Pembangunan Tahun 2 0 2 5 - 2 0 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . IV-3 Gambar 4.3 Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025-2029 . . . IV-3 Gambar 4.4 Terna Pembangunan Wilayah Bali-Nusra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-4 Gambar 4.5 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita IV-6 BABI PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Proses selanjutnya yaitu pada penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Penyusunan P-RKPD Tahun 2025 ini merupakan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta sebagai tindak lanjut dari rangkaian proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang dilakukan sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/64/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Penyelarasan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Program Asta Cita untuk memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi isu prioritas nasional antara lain:

a.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d.Pengendalian Inflasi di daerah;
e.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f.Dukungan swasembada pangan, dan
g.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan basil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menen gah (UMKM) Penyusunan dokumen ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up, dan top down serta berorientasi pada Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, pendekatan ini memperhatikan penguatan pengendalian perencanaan berbasis kewilayahan dan integrasi lintas sektor dalam rangka PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 B� mencapai sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 201 7 Pasal 343 ayat 1 , clengan mempertimbangkan: 1 . Penyesuaian prioritas pembangunan daerah berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
1. 2.Perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.
2. 3.Pergeseran atau perubahan kebijakan pembangunan daerah yang bersifat strategis.
3. 4.Hasil evaluasi pelaksanaan program clan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025.
4. 5.Pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya. Adapun beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, yaitu: 1 . Penyesuaian terhadap arah kebijakan Pembangunan Nasional
5. 2.Penyesuaian terhadap arah kebijakan Pembangunan daerah Gubernur clan Wakil Gubemur terpilih
6. 3.Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran
7. 4.Penyesuaian/Perubahan 1 yang meliputi:
a.Penyesuaian terhadap penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 0 0 . 1 . 1 3 . 1 / 6764 /SJ ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan / atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tanggal 20 Desember 2024, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor: 453/KEP/HK/2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Pajak Progresif kendaraan Bermotor tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp.158.293.293.701,-;
b.Penyesuaian terhadap perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dengan total Rp.184.602.596.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1) Penurunan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.81.808.807.000,-; PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 is f 2) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG) Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp.102.793.719.000,-.
c.Penyesuaian dan relokasi Kembali belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025;
d.Penyesuaian Program/Kegiatan dalam APBD Provinsi NTT Tahun 2025 sesuai surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 1 1 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa "Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD Tahun 2025;
1. 5.Penyesuaian/Perubahan 2 yang meliputi:
a.Penyesuaian terhadap SPM dalam rangka penerbitan SP2D guna percepatan pelaksanaan program/kegiatan, terutama program/kegiatan Dasa Cita dan program/kegiatan yang bersumber dari Sumber Dana Khusus yang telah diatur tata cara penggunaannya (DAU SG Pendidikan, DAU SG Kesehatan, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan Sisa DSG tahun sebelumnya);
b.Untuk program/kegiatan dari Sumber Dana Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya pada Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum dapat dicairkan, karena perlu realokasi dan direncanakan kembali sesuai petunjuk teknis pelaksanaan dan persetujuaan pemanfaatan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
1. 6.Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I Tahun 2025;
2. 7.Menampung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. I.2 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB...- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 6.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 7.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 8.Undang - Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. 9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 B4111 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 15.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Ren can a Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); 16.Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382); 17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2 0 1 7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. 18.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2 0 1 9 ten tang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
14. 19.Peraturan Presiden Nomor 1 1 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ; 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 B� Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 27.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
19. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
20. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 30.Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 31.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2 0 1 6 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Nomor 006 Tahun 2023, Tambahan Lembaran daerah Nomor 0130);
21. 32.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0 132);
22. 33.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133);
23. 34.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001);
24. 35.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 081). PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 is I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus tata kelola pembangunan yang saling berkaitan. Sesuai amanat regulasi, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, Perubahan RKPD Tahun 2025 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043, dengan tetap menjaga keselarasan dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi NTT Tahun 2025. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2025 dan penyusunan Perubahan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2025. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Provinsi NTT TA 2025. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar 1-1 berikut. Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD dengan dokumen Perencanaan ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN FE'ERINTA U5AT APBN . "Derasikan relalui Musrenbang . RENA-KL RP)M NASONA RENS TRA ·K. • • Dperhtk • PP NASICNAL Dcu RTRW Nasional RTRW Daerah R9,9 A£RA r, RP)M DAERAH RENS7RA $6D RINK IAN A8D [ « e » ] DA&RA \ ., UU PPN -' « U u kKN " Gambar I-1 Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4.1 Maksud Maksud penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Dengan demikian dilakukan perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. 1.4.2. Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 i 2.1.1.Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Terna dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2025 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 dan basil evaluasi pembangunan tahun 2025 serta memperhatikan RKP 2025. Mempedomani arah kebijakan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, maka RKPD 2025 menetapkan tema "Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM gang berkualitas". Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows program, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dimana RKPD Tahun 2025 merupakan RKPD Tahun pertama. Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2025, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2025 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) yang terus dibawa hingga perencanaan pada perubahan RKPD Tahun 2025, namun lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah. Empat prioritas daerah untuk tahun 2025, yaitu: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB4' Prioritas Pertama Prioritas Kedua Prioritas Ketiga Prioritas Kempat Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayanan dan mitigasi bencana Reformasi Birokrasi Empat prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2025 dapat dicapai. 2.1.2.Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 secara detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Target dan Capaian Makro Pembangunan (IKU Daerah) Keadaan sampai Triwulan I No Indikator Target Capaian 2025 Realisasi TW 1 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,75-5,65 4,55 2 Tingkat Pengangguran terbuka (%) 2,51-2,35 3 , 1 7 3 Pengeluaran per kapita (Rp 000) 7.762 n.a. 4 Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan 19,35-18,85 19,48 (%) 5 Ratio PAD terhadap perdapatan daerah (%) 25,8 n.a. 6 Indeks Pembangunan Gender (%) 94 n.a. 7 Indeks Gini (Poin) 0,337-0,335 0 , 3 11 5 8 Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin) 68,25 84,95 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) 66,65-67 66,68 10 Rata-rata lama sekolah (Poin) 7,93 8,02 1 1 Harapan lama sekolah (Poin) 14,6 13,23 12 Usia Harapan Hidup (Poin) 68 71,83 13 Prevelensi Stunting (%) 10-9,5 15,2 14 Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi 100 71,76 mantap (%) 15 Rasio Konektivitas Provinsi 94 n.a. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� ¢ Indikator Target Capaian No 2025 Realisasi TW 1 16 Ratio Elektrifikasi (%) 94 96,07 17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 73,95 n.a. 18 Indeks Resiko Bencana (Poin) 138 n.a. 19 Indeks Reforrnasi Birokrasi (Poin) 64-65 n.a. 20 OPINI BPK WTP n.a. 2 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat) A n.a. 22 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,5 (SPBE) (Skor) n.a. 23 Tingkat Keterbukaan Inforrnasi Publik (%) 88,3 94,30 24 Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) 90 n.a. 25 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 82,5 n.a. Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2025 Pada Triwulan I tahun 2025, beberapa indikator kinerja utama daerah telah menunjukkan capaian awal yang menjadi dasar dalam mengejar target RPD 2024--2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,61 %, yang masih berada di bawah rentang target sebesar 5, 15-6,01 %. Tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3, 17%, yang masih perlu ditekan untuk mencapai target 2,25-2,02%. Data pengeluaran per kapita dan rasio PAD terhadap pendapatan daerah belum tersedia, namun target masing-masing ditetapkan sebesar Rp7.954.000 dan 26,85%. Penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 19,48%, yang menjadi tantangan besar untuk diturunkan ke rentang target 18,50-17,03%. Beberapa indikator strategis seperti Indeks Pembangunan Gender (target 94,56), Indeks Gini (target 0,332-0,330), Skor Pola Pangan Harapan (68,5), Indeks Pembangunan Manusia (67,02--67,25), Rata-Rata Lama Sekolah (8,2 tahun), dan Harapan Lama Sekolah ( 15 tahun) menjadi prioritas pembangunan kualitas manusia. Usia harapan hidup ditargetkan pada angka 69 tahun. Prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM (Februari) berada pada 15,2%, dan ditargetkan turun drastis menjadi 9--8,5%. Persentase jalan provinsi dalam kondisi man tap mencapai 7 1 , 76%, dengan target ambisius sebesar 100%. Rasio konektivitas dan elektrifikasi provinsi masing-masing ditargetkan sebesar 95%. Sektor lingkungan dan kebencanaan juga menjadi perhatian melalui target lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (74,28 poin) dan Indeks Risiko Bencana ( 1 3 5 poin). Upaya reformasi birokrasi ditunjukkan melalui target Indeks Reformasi Birokrasi (65,5-67), Opini BPK WTP, nilai akuntabilitas kinerja dengan predikat A, serta Indeks SPBE sebesar 2, 7. Transparansi dan partisipasi publik juga menjadi prioritas melalui target Tingkat Keterbukaan lnformasi Publik sebesar 88,57%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90 poin, dan Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 83 poin. 2.1.3.Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Pencapaian indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam dokumen RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BA� r----------------- Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 I Capaian Bidang Urusan/Indikator Satuan Target sampai No. Tahun Triwulan 1 Kinerja Pembangunan Daerah 2025 Tahun I 2025 A. - Pertumbuhan PDRB % 4,75-5,65 4,55 - Laiu Inflasi % 3 , 5 ± 1 l,86 - PDRB per Kapita (Rp. 2 1 , 5 24,27 Juta) - Indeks Gini Poin 0,34 0,316 0,33 - Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 0,05556 0,962 - Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 3,5 3,572 - Indeks Pembangunan Manusia Poin 66,65-67 69,14 - Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,93 8,02 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2 , 5 1 3,23- 2,35 - Persentase Pendapatan Asli % 25,8 25,8 Daerah (PAD) - Umur Harapan Hidup Tahun 68 71,83 - Tingkat Partisipasi Angkatan % 74,9 75,81 Kerja (TPAK) - Opini BPK Opini WTP WTP - Skor Pola Pangan Harapan Skar 68,25 68,25 (SPPHl B 1 - Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 56,05 60,73 SMA/SMK/MA) - Angka Partisipasi Sekolah (APS) % 77 75,75 SMA 2 - Kasus Kematian Ibu Kasus 0 0 - Kasus Kematian Bavi Kasus 0 0 - Kasus Kematian Balita Kasus 0 0 3 Persentase Jalan Provinsi dalam % 100 100- KondisiMantap - Persentase Daerah Irigasi dalam % 80 80 Kondisi Baik - Persentase Rumah Tangga % 85 88,55 dengan Air Minum Layak - Persentase Rumah tangga % 80 77,66 dengan Sanitasi Layak - Kesesuaian Fungsi, Struktur % 55,7 55,7 dan Pola Ruang 4 - Ratio Rumah Layak Huni Ratio 55 55 5 Tingkat penyelesaian - pelanggaran K3 (ketertiban, % 100 100 ketentraman, keindahan) - Persentase Penegakan PERDA % 100 100 Persentase Kabupaten/kota - yang menetapkan dokumen % 90 90 resiko bencana 6 I I PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BA- I Capaian Bidang Urusan/Indikator Target sampai No. Satuan Tahun Triwulan 1 Kinerja Pembangunan Daerah 2025 Tahun 2025 - Persentase PMKS yang % 90 90 memperoleh bantuan sosial 7 Cakupan Pekerja Tanpa Upah - dibandingkan Penduduk yang % 22,69 22,69 bekerja 8 Persentase Partisipasi - Perempuan dalarn Lembaga % 30 30 Perwakilan Provinsi - Persentase Kekerasan terhadap % 80 80 Perempuan yang Tertangani - Persentase Kekerasan terhadap % 80 80 Anak yang Tertangani 9 - Persentase Pengawasan dan % 100 100 pembinaan keamanan pangan 10 Persentase Luas Lahan % 60 60- Bersertifikat 11 - Tersedianya dokumen RPPLH Ada Ada Provinsi I Ketersediaan Database Ada/ Ada Ada 12 - Kependudukan Skala Provinsi Tidak ada 13 - Persentase Posyandu Aktif % 78 78 - Persentase BUMDes Aktif % 88 88 - Persentase PKK Aktif % 100 100 14 Rata Total Fertility Rate (TFR) rata 2,25 2,79- anak per wanita 14 - Cakupan Pelayanan Angkutan % 75 75 Darat 15 Persentase Informasi Publik - yang disediakan dan di % 95 95 Publikasi 16 - Persentase Koperasi Aktif % 70 70 Persentase Usaha Mikro dan % 30 30- Kecil Masif Urusan Penanaman 17 Modal - Realisasi Nilai Investasi (PMA Rp.T 5,8 5,8 dan PMDN) 18 Cakupan Pembinaan Wirausaha % 100 100- Muda - Cakupan Pembinaan Olahraga % 90 90 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 'i I Capaian Bidang Urusan/Indikator Target sampai No. Satuan Tahun Triwulan 1 Kinerja Pembangunan Daerah 2025 Ta.hun 2025 19 - Tersedianya Sistem Data dan Ada/ Ada Ada Statistik yang terintegrasi Tidak 20 Persentase Benda, Situs dan - Kawasan Cagar Budaya yang % 100 100 dilestarikan 21 - Persentase Angka kunjungan % 100 100 Perpustakaan per Tahun 21 - Pengelolaan Arsip secara Baku % 100 100 22 Urusan Pertanian - Kontribusi sektor pertanian % 32 22,85 terhadap PDRB 23 - Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang ##### #####t - Rata-Rata Lama Tinggal Hari 02.05 02.05 Wisatawan 24 Peningkatan Cakupan lahan - kritis yang tertangani setiap % 1,22 1,22 tahun 25 - Rasio Elektrifikasi (%) Ratio 96 96 26 - Nilai Tukar Nelayan Poin 106,3 90,94 27 - Cakupan bina kelompok % 14 14 pengrajin 27 - Cakupan bina kelompok % 14 14 pedagang/usaha informal 28 - Persentase Warga Transmigrasi % 100 100 Yang Tertangani - Persentase Penjabaran Program % 100 100 29 RPO ke dalam RKPD Persentase Ketersediaan Data - dan Informasi Perencanaan % 100 100 Pembangunan 30 - Waktu Penetapan APBD Tepat Tepat Waktu Waktu 31 - Persentase Ketercapaian % 100 100 pengisian Sikinerja 32 Persentase ASN yang mengikuti - pendidikan dan pelatihan % 55 55 formal 33 - Capaian Indeks Inovasi Daerah Poin 13.852 13.852 - Capaian Indeks Daya Saing Poin 4,008 4,008 Daerah : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 f Capaian Bidang Urusan/Indikator Target sampai No. Satuan Tahun Triwulan 1 Kinerja Pembangunan Daerah 2025 Tahun 2025 Cakupan fasilitasi pelaksanaan 34 - tugas dan fungsi DPRD (Jumlah % 100 100 peraturan daerah yang dihasilkan) C. 1 Nilai Tukar Poin 103 100,35 Petani 2 Rasio % 62 62,1 Ketergantungan Rasio Ekspor Impor terhadap 3 PDRB % 6 1 6 1 (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2025 Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) hingga Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemajuan positif dalam berbagai sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,55%, mendekati target tahunan. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mencatat capaian baik, ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA dan nihilnya angka kematian ibu, bayi, dan balita. Meski demikian, beberapa indikator masih perlu menjadi perhatian, seperti tingkat pengangguran terbuka yang masih di atas target, serta penurunan nilai tukar nelayan yang berada pada angka 90,94 dari target 106,3. Beberapa indikator sosial, infrastruktur, tata kelola, serta lingkungan hidup telah mencapai target 100%, mencerminkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik. 2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2025 Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 4 Prioritas Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Realisasi Keuangan diasumsikan sama dengan Realisasi Kinerja, dimana Presentase Realisasi tersebut merupakan perbandingan antara capaian dan target hingga Triwulan I. Target Realisasi dimasukan 25% dari Total Pagu Tahun 2025. Papat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 34 Perangkat Daerah pada triwulan I ini adalah sebesar 25.01 % atau Rp. l,264,126,822,198.00 dari total anggaran sebesar Rp 5,056,507,288,791.00 sedangkan rata-rata capaian dari seluruh PD adalah sebesar 39.85 % dengan Predikat Sangat Rendah (SR). PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB II - 7 f Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: ( 1 ) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Penetapan target pembangunan indikator makro diharapkan selaras dengan target makro dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dengan tetap mempertimbangkan trend capaian lndikator Makro, kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah. Adapun capaian lndikator Makro tahun 2024 keadaan sampai Semester II dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Target dan Capaian Indikator Makro Tahun 2025 Keadaan sampai Triwulan I No Indikator Makro Target Realisasi 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,55-5,35 4,55 2 Tingkat Kemiskinan (%) 20-19,63 19.02 3 Tingkat Pengangguran terbuka (%) 2,66-3,37 3,23 Sumber: BPS Provinsi NTT Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I 2024 mencapai Rp 32,02 triliun dan atas dasar harga konstan 2 0 1 0 mencapai Rp 18,40 triliun. Ekonomi NTT Triwulan II-2024 tumbuh sebesar 3,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 15,22 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,31 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada Triwulan IV-2024 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha lndustri Pengolahan sebesar 6,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3, 14 persen. Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I-2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,88 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 68, 13 persen. Persentase penduduk miskin Nusa Tenggara Timur Hingga Triwulan I 2024 sebesar 19.48 atau sekitar 1 . 1 2 8 Juta Jiwa berkurang 0.48 % dibanding periode yang sama pada tahun 2023 yaitu sebesar 19.96 atau sebesar 1. 1 4 1 Juta Jiwa. Garis kemiskinan NTT sebesar 527.275/kapita lebih kecil dari Garis kemiskinan Nasional yaitu 582.932/kapita. Pada Maret 2024, secara rata-rata 1 Rumah Tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5.75 anggota rumah tangga Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) NTT hingga Februari 2024 sebesar 3.02 persen. Mengalami peningkatan sebesar 0, 7 persen dibandingkan pada tahun 2023. Sekitar 3 . 1 0 persen pengangguran diperkotaan sebesar 6.36 % lebih banyak dari pengangguran di pedesaan yang hanya 2.06 %. TPT penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yaitu sebesar 3.62 sedangkan perempuan sebesar 2.65. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan I lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2025. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan (belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.4 Interval clan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kinerja 9 1 % < 100% SANGATTINGGI (ST) 76% < 90% TINGGI (T) 66% s 75% SEDANG (S) 5 1 % < 65% RENDAH (R) < 50% SANGAT RENDAH (SR) Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan I dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 1 . Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
25. 2.Hasil Sedang Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal
26. 3.Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka BAPPERIDA Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi E-monev performance. Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini: Tabel 2.5 Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Sampai Triwulan I Tahun 2025 Pagu Target f % Predikat N Perangkat Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran 0 Daerah Keuang Kiner Keuang Kiner 2025 Hingga Tw-I Hingga TW-I an ia an ja Dinas 1 Pendidikan 2,387 . 1 1 9 . 6 0 596.779.901. 235.081.132 9,85 39.39 SR SR dan 578 Kebudayaan 6.310 .574 2 Dinas 504.542.847. 1256.135.711 36.093.842. 7 . 1 5 28.62 SR SR Kesehatan, 870 .968 809 PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 Pagu Target Realisasi % Predikat I N Perangkat Daerah Anggaran Realisasi Anggaran Kenang Kiner Keuang Kinero 2025 Hingga Tw-I Hingga TW-I an ia an ja Dinas Pekerjaan 45.134.256.3 3 Umumdan 180.537.025. 78 7.626.434.3 4.22 16.90 SR SR Perumahan 513 54 Rakvat Satuan 4 Polisi 15.186.742.5 3.796.685.62 2.362.038.9 15.55 62.21 SR R Pamong 00 5 41 Praja Badan Penanggula 9.585.354.84 2.396.338.71 1.574.469.4 5 ngan 6 2 99 16.43 65.70 SR R Bencana Daerah 6 Dinas Sosial 41.996.503.9 10.499.125.9 6.636.433.2 15.80 63.21 SR R 60 90 97 Dinas Pemberdaya an Perempuan 22.453.285.2 5.613.321.31 1.579.867.7 7 Perlindunga 57 4 77 7.04 28.14 SR SR nAnak Pengendalia n Penduduk d an KB Dinas 8 Lingkungan 101.172.779. 25.293.194.7 16.873.391. 16.68 66.71 SR s Hidup dan 080 70 392 Kehutanan Dinas Pemberdaya 13.306.493.8 3.326.623.45 1.739.018 9 an 00 0 460 13.07 52.28 SR R Masyarakat dan Desa 1 Dinas 16.319.381.1 0 Perhubunga 65.277.524.5 49 3.552.834.0 5.44 2 1 . 7 7 SR SR n 96 10 Dinas 1 Komunikasi 17.716.695.8 4.429.173.97 3.566.494.2 20.13 80.52 SR T 1 dan 80 0 96 Informatika Dinas 1 Koperasi, 8.774.782.65 2.193.695.66 1.358.751.8 2 Usah Kecil 0 3 29 15.48 61.94 SR R dan Menengah Dinas Penanaman 1 Modal dan 8.983.085.88 2.245.771.47 1.408.553.3 15.68 62.72 SR R 3 Pelayanan 0 0 85 Terpadu Satu Pintu Dinas 1 Kepemudaa 53.944.349.8 13.486.087.4 2.337.602.9 4.33 17.33 SR SR 4 n d an 80 70 35 Olahraga Dinas 1 Kearsipan 13.995.661.2 3.498.915.31 1.990.174.5 5 dan 40 0 17 14.22 56.88 SR R Perpustakaa n Dinas 1 Kelautan 55.958.303.6 13.989.575.9 3.754.175.0 6,71 26.84 SR SR 6 dan 00 Perikanan 00 0 1 1 Dinas 16.535.095.6 4.133.773.92 2.059.476.4 Pariwisata 12.46 49.82 SR SR 7 dan 96 4 87 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� N Perangkat Pagu Target Realisasi % Predikat Daerah Anggaran Realisasi Anggaran Keuang Kiner Keuang Kiner0 2025 Hingga Tw-I Hingga TW-I an ja an ia Ekonomi Kreatif 1 Dinas 42.695.762.7 10.673.940.6 4.518.370.3 10.58 42.33 SR SR 8 Peternakan 00 75 65 Dinas 1 Pertanian 18.906.367.5 dan 75.625.470.2 10.030.895. 13.26 53.06 SR R 9 Ketahanan 20 55 392 Pangan Dinas 2 Energi 18.707.496.1 4.676.874.03 2.952.164.2 0 Sumber 20 0 55 15.78 63.12 SR R Daya Mineral Dinas 2 Perindustria 15.518.450.2 3.879.612.56 2.040.696.5 n dan 13.15 52.60 SR R 1 Perdaganga 70 8 20 n 2 Sekretariat 122.022.723. 30.505.680.8 20.648.336. 16.92 67.69 SR s 2 Daerah 534 84 543 Badan 2 Penghubun 2.847.997.30 1.993.974.5 3 g Provinsi 11.391.989.2 0 96 17.50 70.01 SR s NTT di 00 Jakarta Sekretariat 2 Dewan 44.295.446.3 46.554.646. Perwakilan 177.181.785. 26.28 100 SR ST 4 Rakyat 347 37 324 Daerah Badan Perencanaa 2 n 26.524.952.8 6.631.238.21 3.655.029.0 5 Pembangun 40 0 01 13.78 55.12 SR R an, riset dan Inovasi Daerah 2 Badan 781.634.764. 195.408.691. 52.729.436. 6 Keuangan 109 027 072 6.75 26.98 SR SR Daerah Badan 2 Pendapatan 134.627.431. 33.656.857.8 12.554.249. 9.33 37.30 SR SR 7 dan Aset 370 43 501 Daerah 2 Badan 13.809.922.0 3.452.480.50 2.381.163.5 8 Kepegawaia 00 0 20 17.24 68.97 SR s n Daerah Badan Pengemban 2 gan Sumber 30.093.008.8 7.523.252.21 3.183.470.0 10.58 42.32 SR SR 9 Daya 60 5 34 Manusia Daerah Badan 3 Pengelola 7 .560.766.24 1.890.191.56 1.136.431.9 15.03 60.12 SR R 0 Perbatasan 0 0 60 Daerah 3 Inspektorat 32.353.238.6 8.088.309.66 4.902.677.7 1 5 . 1 5 60.61 SR R 1 Daerah 53 3 31 Badan 3 Kesatuan 17.485.625.1 4.371.406.29 1. 3 1 1. 8 1 3 . 3 7.50 30.01 SR SR 2 Bangsa dan 60 0 39 Politik 3 Dinas 21.824. .465.6 5.455.366.42 3.184.550.4 3 Tenaga 90 3 5 1 14.59 58.37 SR R Kerja dan PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� N Perangkat Pagu Target Realisasi % Predikat Daerah Anggaran Realisasi Anggaran Keuang Kiner Keuang Kiner0 2025 Hingga Tw-I Hingga TW-I an ia an ia Transmigras i Dinas 3 Kependudu 10.366.297. 9 2.591.574.48 4 kan dan 20 0 366.722.069 3.54 1 4 . 1 5 SR SR Pencatatan Sipil Sumber: Aplikasi e-monev Performance 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1 KondisiPermasalahan Pembangunan Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi N'IT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi RPD Provinsi N'IT Tahun 2024-2026, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2025, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi seperti Krisis Ekonomi,Perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim. Selain faktor-faktor ekstemal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 650 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara l ai n : 1 . Adanya Inpres no 1 tahun 2025 sehingga mengalami efisiensi pada semua bidang anggaran di Pusat maupun Daerah.
27. 2.Adanya permintaan revisi anggaran dari PD sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.
28. 3.Pemahaman terhadap Format dan Tata Cara pengisian matriks Laporan Evaluasi Hasil Renja-PD masih kurang walaupun telah dilakukan pendampingan evaluasi hasil renja oleh Bappelitbangda Provinsi NTT.
29. 4.Adanya inkonsistensi baik kuantitas dan nomenklatur Program/Kegiatan, lndikator dan volume Kinerja, serta pagu anggaran pada Renstra PD yang PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BA� f telah ditetapkan dengan pelaksanaan RKPD yang dijabarkan dalam APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
30. 5.Masih terdapat PD lingkup Pemprov NTT yang tidak menyampaikan laporan evaluasi hasil renja PD, Mengakibatkan pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 Triwulan I rendah atau tidak mencapai target karena fiskal daerah. 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 . Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
31. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. b) Aspek Pelayanan Umum 1 . Pendidikan
a.Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
b.Belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
c.Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
d.Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
1. 2.Kesehatan
a.Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
b.Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
c.Rendahnya SDM kesehatan.
d.Masih tingginya angka stunting.
e.Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022.
b.Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
c.Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
d.Rendahnya kualitas DAS.
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
a.Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
b.Masih tingginya rumah tidak layak huni.
c.Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T. PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB�
1. 5.Perhubungan
a.Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.
b.Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
c.Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
c.Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).
1. 6.Energi dan Sumber Daya Mineral
a.Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
b.Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong kantong kemiskinan.
1. 7.Pertanian dan Petemakan
a.Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
b.Rendahnya populasi temak sapi, babi, ayam kampung;
c.Belum optimalnya penyediaan pakan temak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan temak luar NTT;
d.Belum tersedianya statistik temak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).
1. 8.Perikanan dan Kelautan
a.Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya.
b.Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap basil perikanan.
1. 9.Sosial Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.
2. 10.Tenaga Kerja
a.Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
b.Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
c.Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. 1 1 . Kebencanaan Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.
1. 12.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Belum optimalnya BUMDES.
b.Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BA�
1. 13.Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a.Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
b.Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
c.Kurangnya penangan sampah dan limbah B3.
d.Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
e.Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
f.Belum optimalnyaPemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
g.Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
h.Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).
1. 14.Perindustrian dan Perdagangan
a.Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
b.Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
c.Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
1. 15.Perbatasan Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
2. 16.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungari Masyarakat Kurang optimalnya informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum optimal, termasuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaaran. 1 7. Penunjang
a.Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E Govemment dalam pelaksanaan pemerintahan.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender. c) Aspek Daya Saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi menetapkan 4 (empat) komponen dasar daya saing sebgai kerangka pengukuran IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) tahun 2023. Empat kompoten tersebut adalah lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Empat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 1 2 pilar daya saing. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan, dan keterampilan. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BA- Berdasarkan pengukuran IDSD tahun 2023, provinsi NTT memiliki skor IDSD 3,42 berada sangat dekat dengan skor nasional 3,44. Skor tertinggi ada pada pilar Pasar Produk dari Komponen Pasar dengan skor 4,92. Ini berarti Provinsi NTT memiliki pasar produk yang baik untuk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Sementara skor terendah ada pada pilar dinamisme bisnis dari kompoten Ekosistem Inovasi dengan skor 2,64. Ini menunjukan belum ada kemudahan yang diberikan kepada entitas bisnis dalam memulai usaha yang penting bagi penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Skar IDSD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� Tabel 2.6 Skor IDSD Provinsi NTT LINGKUNGAN PENDUKUNG SDM PASAR EKOSISTEM No KABUPATEN/KOTA INOVABI SKOR IDSD Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 SUMBA BARAT 3,92 1,55 3,39 3,57 3,64 2,84 4,21 2,71 1,86 3,26 1,33 1,40 2,81 2 SUMBA TIMUR 4,04 1,33 3 , 1 7 3,82 3,49 3,16 2,95 2,90 1,08 3,71 1,46 2,69 2,82 3 KAB.KUPANG 3,68 1,68 3,39 3,50 3,48 3,24 2,80 2,74 0,34 3,80 3,74 1,96 2,86 TlMOR TENGAH 3,99 1 , 6 1 3,47 3,57 3,59 2,71 2,94 2,45 0,80 3,80 4 SELATAN 1,75 1,60 2,69 5 TIMOR TENGAH UTARA - 1,41 4,04 3,64 3,64 3,09 3,03 3,20 1,34 3,57 1,85 2,43 . 6 BELU 3,80 1,74 4,04 3,25 3,48 2,98 4,46 3,22 2,09 3,58 3,78 1 , 1 3 3,13 7 ALOR 4,00 1,24 3,63 3,76 3,23 3,09 3,67 3,30 1,66 3,41 - 1,67 . 8 LEMBATA 3,74 1,78 3,69 3 , 1 2 3,65 3 , 1 2 3,77 3,20 0,91 3 , 1 6 - 1 , 2 1 . 9 FLORES TIMUR 3,91 2,01 3,97 3,33 3,51 3,12 4,41 3 , 1 2 1,57 3,65 2 , 1 3 1,62 3,03 10 SIKKA 3,90 1,42 4,02 3,33 3,68 2,98 3,68 3,09 1,75 3,63 - 2,53 . 11 ENDE 3,72 1,47 3,95 3,70 3,52 3,35 3,83 2,99 1,68 3,73 1,60 2,25 2,98 12 NGADA 3,94 1,70 3,59 3,22 3,71 3,38 3,33 2,76 1 , 6 1 3,47 2,01 1,92 2,89 13 MANGGARAl 4,10 1,97 3,75 3,66 3,64 3,20 4 , 1 3 2,63 1,77 3,58 4,17 2,60 3,27 14 ROTE NDAO 3,97 1,41 3,56 3,33 3,48 3 , 1 6 2,99 2,98 0,47 3,40 1,75 1 , 2 1 2,64 15 MANGGARAI BARAT - 1,95 3,76 3,89 3,66 3,05 2,85 3,06 0,53 3,47 2,28 1,80 . 16 SUMBA TENGAH 3,85 1,34 2,87 3,89 3,74 2,96 3,45 2,96 0,70 2,97 1,77 1,22 2,64 17 SUMBA BARAT DAYA 3,52 1,49 3,52 3,44 3,75 2,49 3,67 2,91 0,54 3,48 2 , 1 1 1,54 2,71 18 NAGEKEO - 1,24 3,63 3,40 3,65 3,22 2,67 2,94 0,63 3,24 3,38 1,69 . 19 MANGGARAI TIMUR 4,03 1,55 3,34 3,59 3,71 2,91 3,06 2,69 0,53 3,42 2,02 0,91 2,65 20 SABU RAIJUA 3,89 1,88 3,51 3,46 3,14 3,09 3,23 2,79 0,42 2,98 2,79 0,69 2,65 21 MALAKA 3,95 2,41 3,82 3,52 3,48 2,81 3,04 2,54 - 3,38 2 , 1 1 0,78 . 22 KOTA KUPANG 4,19 2,88 5,00 3,20 3,85 4,24 5,00 4,16 2,34 4,34 1,84 3,86 3,74 NUSA TENGGARA 4,11 2,21 3,00 3,45 3,54 3,46 4,92 3,18 3,03 TIMUR 4,09 2,64 3,39 3,42 NASIONAL 4,30 2,71 3,58 3,54 3,79 3,77 2,64 3,85 2,53 4,36 3,23 3,03 3,44 Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, 2023 RENCANA KERJA PEMERTNT AH DAERAH -PERUBAHAN (RKPD-P) TAHUN 2025 3 . 1 . 1 Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan 1- 2025 mencapai Rp 34,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 19,34 triliun. Ekonomi N'IT Triwulan 1-2025 tumbuh sebesar 4,55 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 1 1 , 91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,42 persen. . 0 4,55% . ; two» ; . . i • @0s 6@ . · · . ; : ; ii] : ; . . . . . . Rp 18,50 trilun (A0HK) R 32,13 triliun (ADHB) • Triwulan I 2024 Rp 20,29 trillun (ADHK] Rp 35,93 triliun (ADHB) • Triwulan IV 2024 Triwulan I 2025 (ENE NE Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT Gambar 3.1. Ekonomi Provinsi NTT Tiwulan I Tahun 2025 Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada Triwulan I-2025 mengalami kontraksi sebesar 4,66 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 23,21 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam yaitu kontraksi sebesar 52,76 persen. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB. Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I-2025 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,83 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 66,31 persen. Sementara itu, faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan lapangan usaha terletak pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan. Pada Triwulan I-2025 ada beberapa momen hari raya keagamaan, yaitu bulan Ramadhan dan Nyepi. Peningkatan penggunatransportasi pada momen mudik hari raya. Adanya Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 I Laju Pertumbuhan Ekonomi 4.32 3.46 3.67 4,16 419 361 01 02 03 04 Ql 02 03 Q4 Ql 02 03 Q4 Ql Q2 03 Q4 Ql 2021 2022 2023 2024 2025 • l «EE 1 5 02 6, 17 6 78 6. 8 1 1 . 1 4 259 152 249 I -6,34 -6.15 -6.04 01 02 03 04 01 2 03 04 Ql 02 03 Q4 1 02 03 04 Ql 2021 2022 2023 2024 2025 J "---- + a. - - - Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi -- Triwulan I 2025 Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif. Dari lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi NTT, empat di antaranya menunjukan pertumbuhan positif, yakni pertanian, administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, dan jasa Pendidikan. Sedangkan konstruksi mengalami konstraksi. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran ( 1 1 , 9 1 %) , Pengadaan Air (9,98%), dan Administrasi Pemerintahan (9,72%). Distribusi dan Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran di triwulan I year on year. Distribusi terbesar yaitu pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 66,31 %. Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 38,03%. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,18%. Pada Triwulan I, Pertumbuhan positif terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor, sedangkan komponen pengeluaran lainnya terkontraksi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,42%, Ekspor 3,21% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1 , 2 1 % sesuai dengan gambar dibawah. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 • -28,66 Distribusi (%) .is s.n l s + 38,03 66,31 Konsumsi Rumah Tangga PMTB Konsumsi Pemerintah EkKspor Konsumsi LNPRT lmpor Pertumbuhan (%, y-on-y) • » l a • 3m «re.=3 Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT Gambar 3.3. Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan I-2025(y-on-y) Pada Triwulan I Tahun 2025, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56%. Pada Garfik dibawah menunjukan bahwa pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 4, 16, pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 3,03, dan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 4,55. a Lainnya PKP PKRT PDRB 03 Triwulan 1-2024 Triwulan IV-2024 Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT Triwulan 1-2025 Gambar 3.4 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan I-2025(y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp34,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19,34 triliun. Ekonomi NTT triwulan 1-2025 meningkat sebesar 4,55% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1 1 , 9 1 % . Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah angga sebesar 3,42%. Ekonomi NTT pada triwulan I-2025 terkontraksi sebesar 4,66% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 23,21%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponenpengeluaran konsumsi pemerintahsebesar 52,76%. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB- 3.1.2 lnflasi Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y} Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1 , 77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 1 0 7 , 1 5 . 1,77 2.41 . e s 1, 2 2 1,13 1,19 1,54 , ---=;ll•-------� •0.85 1,07 0.83 0,47 -0,06 ! u 49s Sep Ot Apt Sumber : BPS, Mei 2025 Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024- April 2025 Inflasi y-on-y April 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 1 1 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0, 12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,97 persen; Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0 , 1 1 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,34 persen. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00 persen pada April 2025. @ CID @ $ @ ant au@nan4 po r n ahan, %teed +pa e«ta'en Mu1man Alas ai A t . i s t r & errata& a bakeu Bat Pemehtta Bal at urat t 1,31% Ta199a Rura Ta 929a @ @ 6 ransottare fora ektea, e k ar t etawatan orurek.as$ Oiatb9et penedun +pad1 & as ea sBuerya Makara08 4est.nv6 run4 est 0,02% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,05% 0,54% -0.239. 0,05% Sumber: BPS, Mei 2025 Gambar 3.6 Andil Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kelompok pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi month to month (m to-m) sebesar0,22 persen pada April 2025. Dan juga terjadi inflasiyear-to-date (y-to-d) sebesar 1,56 persen pada April 2025. Pada April 2025 terjadi Inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1, 77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK} sebesar 108,06. Inflasi y-on-y tertinggi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB:. . . �--.. . ¢ • , Kota Kupang 0,91% 1 Sumber: BPS, Mei 2025 Gambar 3.7 Inflasi Tertinggi dan Terendah Provinsi NTT 3.1.3 Penduduk Miskin terjadi di Kab. Timos Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109, 70 dan Inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107, 15. Target penurunan resentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun, sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 adalah 1 8 , 8 1 - 19,36 persen. Secara umum, pada periode September 2013-September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2 0 1 5 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2 0 1 3 sampai dengan September 2024 disajikan pada Gambar berikut 10,07 9,95 9,92 11,60 11,61 11,50 11,50 1 1 , 5 1 11,35 11,42 11,34 11,46 1129 11,54 11,74 11,69 11,46 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 2024 (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Man) (Sep) (Mar) (Sep) (Man) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Mar) (Sep) Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2025 Gambar 3.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2013 - September 2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 » Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2024 mencapai 1, 1 1 juta orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 19,63 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 33,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 19,02 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,94 persen poin terhadap Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024-September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 4,70 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 14,94 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,57 persen menjadi 8 , 1 1 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,41 persen menjadi 23,02 persen. - . ,!l ,!l

(1)(2) (3) Perkotaan Maret 2023 135,57 9,12 Maret 2024 131,61 8,57 September 2024 126.91 8.11 Perdesaan Maret 2023 1.005.55 23.76 Maret 2024 995,96 23,41 September 2024 981,02 23.02 Total Maret 2023 1.141,11 19,96 Maret 2024 1.127,57 19,48 September 2024 1.107,94 19.02 Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NIT, Mei 2025 Gambar 3.9 Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT Menurut Daerah Maret 2023 -- September 2024 Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2023 sampai dengan September

2024.Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp533.944, per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,26 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 5,27 persen. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 ~. Daerah/Tahun Makcanan Garis Kerois kin.an [Rp/kapita/ bun) Bulan Malanan Total 437.018 177418 614436 457.430 180 831 638 261 463.318 182 028 645346 6,02 2,60 5.03 1.29 066 1.11 374.760 96.742 471.502 386.382 102613 488.995 388.705 106 475 495 180 3.72 10.06 5.02 0.60 3.76 1.26 389.518 117.685 507.203 403.922 123 353 527 275 407.240 126 704 533.944 Maret 2023 Maret 2024 September 2024 Perubahan Mar'23-Sep'24(%) Perubahan Mar'24-Sep240%) Perdesaan Maret 2023 Maret 2024 September 2024 Perubahan Mar'23-Sep'240%) Perubahan Mar'24-Sep240%) Total Maret 2023 Maret 2024 September 2024 Perubahan Mar"23-Sep'24(%) 4,55 766 5.27 Perubahan Mar'24-Sep240%) 0,82 272 1.26 Sumber : Betita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2025 Gambar 3.10 Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Maret 2023 September 2024 Dalam RKPD 2025, pemerintah provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan NTT menjadi 18,81 - 19,36%. Dengan memperhatikan kinerja penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun, dan dengan memperhatikan perkembangan indicator makro Pembangunan yang relevan, maka prakiraan Tingkat kemiskinan NTT pada akhir tahun 2024. Tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dipercaya akan membantu mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan Masyarakat yang akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok Masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada berada pada desil
2.Selain itu Upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dengan kolaborasinya Bersama berbagai pemangku kepentingan dipercaya akan dapat mendorong lebih kuat Upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 ini. 1,174 1,169 1,146 1,132 1,149 1,141 1,128 1,108 2 Sep'20 Mar'21 Sep'21 sumber : BPS, 2025 Mar'22 Sep'22 Mar'23 Mar'24 Sep'24 Gambar.3.11 Tingkat kemiskinan NTT September 2020 September 2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 " 3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) pada Februari 2025 sebanyak 3,08 juta orang, naik 0,02 juta orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,96 persen poin dibanding Februari 2024. Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 2,98juta orang, naik sebanyak 12,58 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 89,01 ribu orang. Pada Februari 2025 sebanyak 0, 76 juta orang (25,58 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Februari 2024. Persentase setengah pengangguran pada Februari 2025 naik sebesar 0,91 persen poin dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 turun sebesar 0,89 persen poin dibanding Februari 2024. 7,77 3.23 5.26 6.38 Februari 2023-Februari 2025 (persen) 3,14 3,17 6.50 3.10 Februari 2023 Sumber: BPS 2025 Agustus 2023 Februari 2024 Agustus 2024 Februari 2025 Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 3,23 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding pada Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 75,81 persen, turun 0,96 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besamya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkanjenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 8 1 , 4 2 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 70,27 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,47 persen poin dan 0,47 persen poin. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB- Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2023 Februari 2024 Februari 2025 Perubahan Feb 2023-Feb 2024 Perubahan Feb 2024-Feb 2025 juta orang juta orang juta orang juta orang persen juta orang persen 3,90 3,99 4,06 0,09 2,31 0,07 1,68 2,91 3,06 3,08 0,15 5.15 0.02 0,51 2,82 2,96 2,98 0,14 5,10 0,01 0,41 0,09 0,10 0,10 0,01 7,67 0,00 2,45 0,99 0 9 3 0,98 -0,06 -6,06 0,05 5,54 j RE 5 3 74,51 76,77 75,81 2,26 -0,96 81,44 82,89 81,42 1,45 -1,47 67,70 70,74 70,27 3,04 -0,47 Penduduk Usia Kerja (PUK) Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Perempuan Sumber: BPS 2025 Tabel. 3.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2023- Februari 2025 Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 53,18 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1 2 , 9 1 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 9,44 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,089 juta orang); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,013 juta orang); dan Pendidikan (0,010 juta orang). Sementara lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,02 juta orang) dan Konstruksi (0,02 juta orang). l oo» ] o.01

o.0 o [ ] o.01 -0.02 ] -0.01 ] ] 0,0o 0,00 -0.02 ] -o.01 ] -0.03 [ Perubahan Feb 2024-Feb 2025 (juta orang) RS,TU Jasa Lainnya Lainnya A Pertanian, Kehutanan & Penikanan G Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor C Industri Pengolahan P Pendidikan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib H Pengangkutan & Pergudangan Q Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial I Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum F Konstruksi vs ·a N ssr «s» I «o» I os l 1.so l 1so l 1ss I 1.52 Distribusi Penduduk Bekerja Februari 2025 (persen) 53.18 Sumber: BPS 2025 Gambar. 3.13 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� Pada Februari 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 27,38 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di nonpertanian, yaitu sebesar 0,93 persen. Dibandingkan Februari 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,40 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar terdapat pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2 , 1 7 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Februari 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,22 juta orang (74,42 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,76 juta orang (25,58 persen). Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,25 persen pain. STATUS PEKERJAAN Pekerja Keluarga/Tidak Oibayar - 28,93 Berusaha Oibantu Boruh Ttdak - 25.85 Tetap/Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar a- w o n as» -s a Pekerja Bebas di Pert.ani-10 I 1.2-4 er»aha Dbantu Burh ] 1.33 Tetap dan Dibavar Pekerja Bebas di Non-ian I 0.68 Februani 2023 - 29 . 5 5 »» • s as -24.05 «» o I 1,51 I 2.66 I 1.51 l s ] a s ] a » Februari 2024 Februari 2025 75.15 KEGIATAN FORMAL/INFORMAL 74,17 74.42 25.83 25.58 Formal Informal Formal Informal Februari 2024 Formal Informal Februari 2023 Februari 2025 Sumber: BPS 2025 Gambar. 3.14 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2023--Februari 2025 Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 44,95 persen. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,28 persen dan mengalami tren yang menurun dari Februari 2024. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023 dan Februari 2024. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BABI� 44,95 ■ 12,31 16,35 12,28 Februari 2025 44,81 Februari 2024 I ■ 12,92 ■ 12,21 16,21 51,46 12,31 Februari 2023 Diploma IV, 51. 52. 53 11.80 SD ke Bawah Sekolah Menengah Atas 16,30 Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Kejuruan I 6,08 Diploma ,,11,111 I 2.05 Sumber: BPS 2025 Gambar. 3.15 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2023-Februari 2025 Dibandingkan dengan Februari 2024, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, Diploma IV, s 1 , S2, S3, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0 , 1 4 persen poin, 0,49 persen poin, 0 , 1 0 persen poin, dan 0 , 1 4 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Diploma I/II/III mengalami penurunan, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 0,60 persen poin. 3.1.5 Rasio Gini Secara umum, sejak September 2017, angka Gini Ratio cenderung mengalami penurunan sampai dengan Maret 2 0 1 8 . Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada September 2018, angka Gini Ratio berhasil menurun kembali pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada September
1. 2020.Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga Maret 2022, angka Gini Ratio meningkat lagi pada September 2022. Namun, pada periode selanjutnya, angka Gini Ratio kembali mengalami penurunan menjadi 0,3162 pada Maret 2024 dan 0 , 3 1 5 5 pada September 2024. Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,282. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,001 poin dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar 0,281. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,306, terjadi peningkatan dari kondisi Maret 2024 sebesar 0,001 poin. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 0.370 0.365 0.350 0.330 0.310 0.290 0.270 i7-00.282 5e17 Mr 18 Se 18 Mr19 Se1 M 2 0 Se020 MN 21 Sep21 Mr 22 Se0 2 2 Me2 Mr24 Sep-24 -t Perkotaan - Perdesaan - Perkotaan+Perdesaan Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017 - September 2024 Grafik 3.16 Perkembangan Gini Ratio, September 2017-September 2024 3.1.6. Perubahan Target Makro Ekonomi Daerah Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yaitu memuat data capaian 5 tahun terakhir yaitu 2020-2024 tercantum pada Tabel berikut ini : i Makr Pr· vin si NTTEkTT b l 3 2 P b dia e . e r i an ngan arget onom 0 0 Petumbuhan Ekonomi 2020 2021 2022 2023 2024 NTT -0,84 2,52 3,45 2,08 3,73 INDONESIA -2,07 3,7 5,31 5,05 5,03 Angka kemiskinan 2020 2021 2022 2023 2024 NTT 2 1. 2 1 20.44 2 0. 2 3 19.96 1 9. 0 2 INDONESIA 10,19 9,71 9,57 9,36 8,57 Inflasi 2020 2021 2022 2023 2024 NTT 0,78 1,67 6,65 2,42 1 , 1 9 INDONESIA 0,45 0,57 5,51 2,61 1,57 IPM 2020 2021 2022 2023 2024 NTT 65,19 65,28 65,9 68,4 69,14 INDONESIA 71,94 72,29 72,91 74,39 75,02 Usia Harapan Hidup 2020 2021 2022 2023 2024 NTT 67,01 67,15 67,47 67,77 72,39 INDONESIA 73,37 73,5 73,6 73,93 74,15 Rata-Rata Lama Sekolah 2020 2021 2022 2023 2024 NTT 7,63 7,69 7,7 7,82 8,02 INDONESIA 8,9 8,97 9,08 9,13 9,22 TPT 2020 2021 2022 2023 2024 NTT 4,28 3,77 3,54 3,14 3,02 INDONESIA 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB!� Indeks Gini 2020 2021 2022 2023 2024 NTT 0,356 0,339 0,34 0,325 0,316 INDONESIA 0,385 0,381 0,381 0,388 0,381 Adapun target pada Perubahan RKPD 2025 yaitu pada tabel dibawah. I - i - - i- TARGET TARGET I TARGET p I NO. INDIKATOR KERANGKA PROVINSI RKPD I RKPD EKONOMI MAKRO SESUAI RKP PROVINSI PROVINSI H 'TAHU0,N472025 �• _ 1_ 20o_ 427 s_=l 200_ 42751 I lndeks Modal Manusia T -- --- 2 Tingkat Kemiskinan (%) 15,32 - 15,82 15.82 15.82 3 Rasio Gini ,3 1 9 - 0 , 3 2 4 H 0._319 _ + 0.319 4 Intensitas EmisiGRK (%) 61,82 61.82 ] 61.82 5 Rasio Gini ' ' 0 , 3 1 9 - 0 , 3 2 4 0.319 ] 0. 3 1 9 , 6 _f Laju pertumbuhan Ekonomi (%) 4,75 - 5,� .. _5.� __J 5.5 7 Indeks l\_fodal Manusia_ _ _ 0,47 j 0 . 4 7 -t- 0.47 s 3RP«aeaura» Teo 2 « 9 - 2 9 9 22 29° {o· ��l�n�;:;!�!-�Rr�:��i (%) i __4,��.��,5 I � 61551:_�822 - r-- 61551:_�822 11 t Tingkat Kemiskinan (%) 1 5 , 3 2 - 15,82 12 ]"PekatPengangeuran Terbuka 2 , 4 9 - 2, 9 9 2.99 2.99 1 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB ILL

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pembahasan mengenai Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 mencakup kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir dan perkembangannya sampai triwulan I 2025. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2025 menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memprakirakan prospek perekonomian dan keuangan daerah pada triwulan II, III dan IV tahun 2025.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah terse but". Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang rneliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah". Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BABI� efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. 3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya dampak pandemi Covid-19 dan Perang terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.154.822 Juta meningkat sebesar Rp.198.423 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 44.202 Juta menurun sebesar Rp. 1 7 .4 1 1 Juta dibanding tahun 2022. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 60.645 Juta meningkat sebesar Rp. 23.469 juta. Demikianjuga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 167.365 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 2.080 Juta dibanding tahun 2022. Pendapatan Tansfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya Pendapatan Transfer adalah Rp. 3.194.678 Juta mengalami peningkata sebesar Rp. 140.842 Juta dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3 . 1 8 3 Juta menurun sebesar Rp. 5 . 7 1 5 J u t a dibanding tahun 2022. Pada Tahun 2025 Pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp.5.219.986.855.755 menurun dibanding tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Provinsi N'IT Tahun 2022- 2025. Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2022- 2025 (audited) REALISASI KODE URAIAN 2022 2023 2024 2025 PENDAPAT 4,426,473,562,25 4,624,897,387,19 4.834.764.527.20 5.219.986.855. AN 5,52 7S5

4.DAERAH 5.23 5.26 4.834.764.527.20 PENDAPAT 1.451.674.792.810 1.923.350.420. 5,52 AN ASLI 1,363,737,981,85 1,427,035,167,29 755 DAERAH 1.23 1.26 (PAD) 1.451.674.792.81 Pajak 1,095,501,455,474 1,154,822,144,629 1.222.849.908.092 1.567.588.247. 0 Daerah .33 .04 801 1.222.849.908.092 Retribusi 61,613,862,027.05 44,202,047,251.00 26.995.208.576 218.587.260.97 Daerah 5 PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB!� REALISASI KODE URAIAN 2022 2023 2024 2025 26.995.208.576 Hasil 31.749.907.192 62.519.178.857 Pengelolaa n Kekayaan 37,175,980,457.00 60,645,290,853.00 Daerah yang Dipisahkan 31.749.907.192 Lain-lain 169,446,683,892.8 167,365,684,558.2 170.079.768.950 74.655.733.122 PAD yang Sah 5 2 170.079.768.950 PENDAPAT 3,053,836,755,86 3,194,678,968,45 3.380.193.914.69 3.296.636.435. AN 000 TRANSFER 1.00 5.00 6 Pendapata 3.296.636.435. n Transfer 3,053,836,755,861 3,194,678,968,455 3.380.193.914.696 000 Pemerintah .00 .00 4.2.01. Pusat LAIN-LAIN PENDAPAT AN 8,898,824,543.00 3,183,251,449.00 2.895.819.700 DAERAH 4.3. YANG SAH Pendapata 8,898,824,543.00 3,183,251,449.00 2.895.819.700 4.3.01. n Hibah Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Tabel 3.4 Proyeksi Indikatif Pendapatan daerah DU a4sane " uRe TAM - - 2a 2a 1 -PENDAPATAN $.2199864.8$6.755 5.345 666338.44 5393 626.154 916 5.451 855869112 $511.270.057619 $639813 593 161 endnpatan Asli 192339$0.420.755 1.783 602404.269 1836264312 676 1894.707 9464 476 1$42931.970.428 2013016 88 017 Daerh Papal daerah 1 561 586347 01 '6125735386 115 1 658 649777 342 1706 454 012017 1755424 3$1 802 1 305 800 000 00¢ Ret'bus aeah 216 587 260 975 26995 20856 28 199194679 29.456 878 970 30.770655 772 32 43027 020 as pengeiol@an «euanga doera 62 5$19 178 857 65645 137 800 68 927394 690 72373164 434 75992 452 646 79792 075 276 42 ang d«peahie Lu4ar PAD ang 74656.733 122 76 3J88519778 82 30'945 767 66423 343 055 90.744510.206 95 261.735 718.37sah Das Perinbangan 326636.435 000 1561.716 097.991 3554.799.9$5 490 3$5% 545.3$414 31$51.716.354.926 31626.195 189 414 Pendapata 'raster 329.6.6.435 000 3.561.716 091.991 3 554759955.690 3556.545 358.414 3551.716 254 26 3.626.155.189.414.15Perentan Pusat Pendapala Trarst Perenta Pu.at Lya Lain-Lan Pedepata Daerah 945.436 174 $83806.46 602 512 122 621.732465 641 365.730 eSh tat 565 636 174 $83 96.348 602 512 322 621.732 46 641565.730 45 Dana darurat Dana bag 4 pa,ai dan par.si dan ementa Dae·at an0"; Dana penyesuasan darn otonore «usus"""l Bantu.a leuangar da pi1'S a Perenntan Daerat an0a Pendapala Lanny~ Bantun engan dan Pros la Pementa Darat yd Sumber: Badan Keuangan Daerah 2025, diolah Pada tahun anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup perubahan pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp135,47 miliar, dari semula Rp5,22 triliun menjadi Rp5,08 triliun. Penurunan ini terjadi pada dua sumber utama:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar R p 1 5 1 , 9 3 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pajak daerah. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BABI�
b.Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan sebesar Rp184,56 miliar. Namun demikian, terdapat tambahan pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp201,01 miliar, yang sebelumnya tidak dianggarkan. Tabel 3.5. Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025 JUMLAH (Rp) KODI! URAIAN Berkrurang/ Bertambah SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI 1.923.350.420.755,00 1.771.425.246.424,00 -151.925.174.331,00 DAERAH (PAD) 4.1.01 Pajak Daerah 1.567.588.247.801,00 1.415.663.073.470,00 -151.925.174.331,00 4.1.02 Retribusi Daerah 218.587.260.975,00 218.587.260.975,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 62.519.178.857,00 62.519.178.857,00 0,00 Daerah yane: Dioisahkan 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 74.655.733.122,00 74.655.733.122,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.296.636.435.000,00 3.112.075.839.000,00 -184.560.596.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer 3.296.636.435.000,00 3. 112.075.839.000,00 -184.560.596.000,00 Pemerintah Pusat 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 0,00 201.011.347.868,00 201.011.347.868,00 DAERAH YANG SAH 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 4.3.03 Lain-lain 0,00 201.011.347.868,00 201.011.347.868,00 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pendapatan 5.219.986.855.755,00 5.084.512.433.292,00 -135.474.422.463,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah 3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB!� Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan m1 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Total belanja daerah hanya mengalami sedikit koreksi, yaitu menurun sebesar Rpl,34 miliar, dari RpS,056 triliun menjadi RpS,055 triliun. Perubahan terbesar terdapat pada:
a.Belanja Operasi meningkat sebesar Rp76,31 miliar, terutama untuk belanja barang dan jasa.
b.Belanja Modaljustru mengalami penurunan signifikan sebesar Rp68,62 miliar, khususnya pada belanja modal gedung dan bangunan.
c.Belanja Tidak Terdugajuga menurun sebesar Rp9,03 miliar.
d.Sementara itu, Belanja Transfer ke pemerintah kabupaten/kota meningkat sebesar RplS,05 miliar, terutama pada belanja bagi hasil. Gambaran mengenai belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.6. Kinerja Belanja Daerah Tahun 2025 JUMLAH (Rp) BERKURANG/KODE URALAN SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) PER'TAMBAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 3.964.259.077.875, 4.040.569.376.676, 76.310.298.801,00 00 00 5.1.01 Belanja Pegawai 2.434.609.539.949,0 2.443.042.491.037,0 8.432.951.088,00 0 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 942.887.980.442,00 1.010.595.281.015,0 67.707.300.573,00 0 5.1.03 Belanja Bunga 47.206.923.484,00 47.206.923.484,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 529.694.634.000,00 527.147.781.140,00 -2.546.852.860,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.860.000.000,00 12.576.900.000,00 2.716.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 400.871.425.891,0 332.250.940.440,0 -68.620.485.451,00 0 0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan 54.366.315.333,00 97.924.312.858,00 43.557.997.525,00 Mcsin 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan 240.986.243.000,00 127.756.892.505,00 -113.229.350.495,00 Bangunan 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, 99.017.331.408,00 105.379.514.927,00 6.362.183.519,00 dan Irigasi 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap 6.501.536.150,00 1.036.971.600,00 -5.464.564.550,00 Lainnya 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 153.248.550,00 153.248.550,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 22.180.954.686,00 13.149.302.896,00 -9.031.651.790,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 22.180.954.686,00 13.149.302.896,00 -9.031.651.790,00 5.4 BELANJA TRANSFER 669.195.830.339,0 684.252.248.707,0 15.056.418.368,00 0 0 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 629.338.931.939,00 653.252.306.860,00 23.913.374. 921,00 PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BABI. f JUMLAH (Rp) MG/KODE URAIAN - s (Rp) AH (Rp) BERTAMBAH 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 39.856.898.400,00 30.999.941.847,00 -8.856.956.553,00 Jumlah Belanja 5.056.507.288.791, 5.055.165.450.351, 13.714.579.928,00 00 00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah 2025 3.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut i n i : Tabel 3.7 Realisasi Belanja Provinsi NTT hingga Mei 2025 Uraian APBD 2025 Realisasi Mei 2025 Rata-rata Pertumbuhan BELANJA 5.056.207 .288. 791 00 606.031.245.933,08 1 1 , 9 9 A Belania Operasi 3. 946.420.977.875,00 416.404.413.013,08 10,56 1 Belania Pegawai 2.434.609.539.949,00 431.259.279.959,01 17,71 2 Belania Barang dan Jasa 942.887.980.442,00 125.399.644.945,00 12,76 3 Belania Bunga 47.206.923.484,00 8.401.528.109,00 17,8 4 BelaniaHibah 529.694.634.000,00 1.350.040.000,00 0,25 5 Belania Bantuan Sosial 9.860.000.000,00 0 0 B Belania Modal 400.871.425.891,00 30.490.500,00 0,06 1 Belania Modal Tanah 0 0 0 2 Belania Modal Peralatan dan Mesin 54.366.315.333,00 30.490.500,00 0,06 3 Belanja Modal Gedung dan 240.986.243.000,00 0 0 Bangunan 4 Belania Jalan, Jaringan dan Irigasi 99.017.331.408,00 0 0 5 Belania Modal Aset Tetap Lainnva 6.501.536.150,00 0 0 C Belanija Tidak Terduga 22.180.954.686,00 725.197.800,00 3,27 1 Belania Tidak Terduga 22.180.954.686,00 725.197.800,00 3,27 Belania Transfer 669.195.830.339,00 38.865.104.620,00 5,81 1 Belania Bagi Hasil 629.338.391.939,00 38.865.104.620,00 6,18 2 Belania Bantuan 39.858.898.400,00 0 0 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Pada Tahun Anggaran 2025, total belanja daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp5,05 triliun, namun hingga bulan Mei 2025, realisasinya baru mencapai sekitar Rp606,03 miliar atau 1 1 , 9 9 persen dari total anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja masih tergolong rendah di awal tahun anggaran dan memerlukan upaya percepatan pelaksanaan program. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BABI.. Komponen terbesar dari struktur belanja daerah adalah Belanja Operasi dengan alokasi sebesar Rp3,95 triliun. Hingga Mei, realisasi belanja operasi mencapai Rp416,40 miliar atau sekitar 10,56 persen dari total alokasinya. Di dalamnya, Belanja Pegawai menunjukkan realisasi tertinggi sebesar Rp431,26 miliar dari alokasi Rp2,43 triliun, atau sekitar 17,71 persen. Belanja Barang dan Jasa juga mulai terealisasi sebesar Rp125,40 miliar dari total anggaran Rp942,89 miliar. Sementara itu, Belanja Bunga mencapai realisasi sebesar Rp8,4 miliar dari alokasi Rp47,2 miliar, dan Belanja Hibah baru terealisasi Rpl,35 miliar dari anggaran Rp529,69 miliar. Belanja Bantuan Sosial belum menunjukkan realisasi sama sekali hingga bulan Mei. Untuk Belanja Modal, anggaran yang disediakan sebesar Rp400,87 miliar baru terealisasi sebesar Rp30,49 juta atau hanya 0,06 persen. Hampir seluruh jenis belanja modal belum mengalami realisasi, termasuk belanja modal tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya, kecuali belanja peralatan dan mesin yang mencatatkan realisasi awal. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp22, 18 miliar, dan realisasinya hingga Mei tercatat sebesar Rp725,20 juta, atau 3,27 persen. Sementara itu, Belanja Transfer mendapat alokasi sebesar Rp669,20 miliar, dengan realisasi mencapai Rp38,87 miliar atau 5,81 persen. Belanja bagi basil telah terealisasi, namun belanja bantuan keuangan belum menunjukkan pelaksanaan. Secara keseluruhan, kinerja penyerapan anggaran hingga pertengahan triwulan kedua masih memerlukan perhatian serius. Rendahnya realisasi belanja, terutama pada komponen belanja modal dan bantuan sosial, menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Langkah langkah percepatan realisasi, penyelesaian administrasi kegiatan, dan efektivitas pelaksanaan program perlu diperkuat agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 3.8 Pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 KODE URALAN JUMLAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 47.909.507.963,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 47.909.507.963,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 163.479.566.964,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 163.479.566.964,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 163.479.566.964,00 Pembiayaan Netto -115.570.059.001,00 8isa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0,00 TOTAL APBD 4.931.410.593.387,00 Sumber : - Hasil Olahan SIPD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen P-RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2025. 4.1 ARAHAN RPJMN 2025-2029 DAN RPJMD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029 4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena merupakan RPJMN periode pertama yang dirumuskan melalui upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025 2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 mempunyai visi "Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi terse but akan diwujudkan melalui delapan Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, meliputi:
1. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. 3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � Program Hasil Terbaik Cepat 8 Mendirikan Badan Penernimaan Negara dan menugkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk doresti bruto (PDB}ke 23% 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan eluranan. Bantuan Lang5sung Tuna [8LT), dan renyamin peryeiaan rurah murah bersanitasi baik untuk yang membututkan, terutama generasi milenual. generasiZ, dan masyarakat bepengha·dan rendat {MBR}; 6 Menaikkan gap ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, an penyutut), TN/POLRI, dan pep@bat negara 5 Meanjutkan dan menambahkan program kartu·kartu keseahteraan sosia! serta kartu usaha untuk menut»langkan kemiskinan absolut 4 Merbangun seiolah-seiolah ungqul tennteqrast d setiap kabupaten, an rernperbakt sekoian-ekolat yang perlu renovasi Memberi makan siang dan su5u gratis di sekoiah dan pesantren, serta bartuan gt untuk anak batta dan bu haml 2 Menyelenggorakan pemerksaan kesehatan gratis, menuntaskan kesus TBC, dan membagun Ruman Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas ahan pertanian dengan lumnbung pangan desa, daerah, dan nas+ona 16 Memstkan Kerukunan Antarumat Bera3qams, Kebebasan Beriba3ah Pendirian, dan Perawatan Rurnah Ibadan Pelestaran Semi Budaya, Perngkatan Fkonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestas Olahrag 4 Penceqanan dan Pemberantasan Korpi $ Pemberantaan Kerrsinan 6 Penceganan an Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedanya Pelayanan Kesehatan bagt Seluruh Rakyat Indonesia. Peningkatan 8PIS Kesehatan dan Penyecdiaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidkan, Sains. dan Teknologi, serta Dgtalisasi 9 Penquatan Pertahanan tan Keamnanan Negara dan Pernehiharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan esetaraan Gender an Perinungan Pai Perempuan, Anai, serta Peryandang Disatilitas 1 1 Menyamin Pelestanan Lgiungan +#idup 1 Menjarni Ketersediaan Pupuk, Bemit. dan Pestrsida Langsung ke Petani 13 Menjarin Pembangunan Hunan Berkualtas Terjangkau Bersanrtas» Baik untui Mas»yat akat Perdesaan Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkar 14 Meanjutkan emerataan Ekonor dan Penguatan UMKM melatut Program Krerht Usaha dan Pemntangunan [bu ota Nusantata (IKN} serta Kota-Kota inovatit Karakteristik Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilrsast dan Industrial+sasw Berbaswskan Sumber Daya Aar SDA) termasuk Sumnber Daya Maritimn untuk Membuka Lapangan Ker,a yang Seluas- Luasnya dalam Mewuudkan Keadlan Ekonomt 1 Mencapat Swasembaa Pangan, Energi, dan Ai 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reforrnas Poitik, Hukum, dan Brokras» Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terlihat pada Gambar 4 . 1 berikut.
4. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. 5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur Gambar 4.1 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil terbaik Cepat Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukan oleh Gambar 4.2. Pertumbuhan inklusif PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan lndeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaea dan peningkatan lndeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan Gross National Income (GNI) per kapita 8.000 (us0 2029) Penurunan Indeks Kualitas Intensitas Emisi Ligkungan ° A , 2029) (2029) Penurunan kemiskinan Tingkat Kemiskinan 4,50 - 5,00 6$ Rasio Gini 0,372- 0,375 t Peningkatan kualitas SOM Indeks Modal Manusia 0,59 2029 (+, 2029) 2029 Gambar 4.2 Sasaran makro Pembangunan Tahun 2025-2029 Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, Gross lYational Incme per kapita (Arlas MethoQ) diharapkan meningkat menjadi USD8.OOo pada tahun 2029. Per sen (yoy) 1 0 « (GNI per kapita - USO Alas Method) 9 8,0 7,5 7,7 (8.000) (6.470) 07.170) ... 8 • ..... •I • • 7 l 6,3 (5.870) • 5.3 $ 6 + (5.410) --- I ... 5 -'-- - 0 • h - - - ---- 4 2025 2026 2027 2028 2029 Gambar 4.3 Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025-2029 Sumber: Perhitungan Kementerian PPN /Bappenas. Berdasarkan target/ sasaran besarpembangunan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebiiakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif. 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 untuk Wilayah Bali-Nusra Perencanaan pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2025-2029 bertema PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bertaraf Internasional. Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki keindahan alam, ekosistem bahari, serta kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga memiliki pesona pariwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili, Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. • B a l i - N u s r a Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional LPE (%) Kontribusi PORB PDRB (9% Per Kapita (Rp juta) Tingkat TpT (%) Kemiskinan

(6)10,35 2,20-2,72 1 1 35 , 1,86-2,53 7,02-8,02 7,4 2,8 42,3(Rata-rata ,, ' 4 2025-2029) . ' 4 ' ' I ' '4 ,' 8,4 ' ' a ,
(2029)2,9 62,6 Gambar 4.4 Tema Pembangunan Wilayah Bali-Nusra Sumber: Perhitungan Kementerian PPN /Bappenas. Terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas padi dan jagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2021 sebesar 20.852ton untuk padi dan 13.322 ton. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2021 sebesar 24.427ton untuk padi dan 49.127ton untuk jagung. Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional ( 1,56 juta ton pada tahun 2023) yang telah mampu menembus pasar internasional. Selain komoditas tersebut, NTB dan NTT merupakan produsen garam tertinggi ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton dan 22.983 ton pada tahun 2023. Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � 4.1.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga dapat diperoleh outcome, indikator yang bermuara pada pemilihan program- program prioritas daerah yang akan menjandi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Menunjuk amanat pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025 2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Dengan demikian, pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubemur dan wakil Gubemur Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yaitu Visi: NTT maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan lima (5) misi antara lain: 1 . Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);

2.Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT);
3.Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat Sasaran (CERDAS);
4.Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA);
5.Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN). Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubemur dan wakil Gubemur, yang menjabarkan makna Dasa Cita Ayo Bangun NTT dengan 5 Misi, 7 Pilar/ Prioritas Pembangunan dan 10 Dasa Cita yang kemudian mengerucut pada pemilihan program - program prioritas pembangunan daerah. Pemetaan Misi, Prioritas Daerah/Pilar dan Dasa Cita Ayo Bangun NTT pada gambar 4.5 dan Tabel 4 . 1 sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � d= JUI IP u• ,I ____....... .-% .e. . . .. e... . . ---.a. « . . . . . .= . EE ... ------ I'! -e%. « ] fro trot C e.er. 'EE=mm z:;" MIsl POGRAN (7PR) Gambar 4.5 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita Tabel 4.1 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita MISI 1 2 3 4 5 PILAR PEMBANGUNAN 3,7 4,7 5,7 2,7 1,6,7 DASA CITA 7, 4,5,10 6,10 2,10 1,3,4,8,10 9,10 MISI PILAR DASA CITA PEMBANGUNAN Misi I Pilar 3: Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Infrastruktur berkelanjutan PEMERATAAN Layak Huni : Mewujudkan NTT yang demi mewujudkan ekonomi INFRASTRUKTUR Sejahtera berbasis potensi daerah yang BERKELANJUTAN Cita 9: Membangun NTT Digital : berdaya saing (MAJU) Pilar 7: Akses Merata, Komunikasi Lancar KOLABORASI Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama Misi II Pilar 4: Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Memperluas pelayanan KESEHATAN Jaminan Kesehatan dan kesehatan dan jaminan sosial Pilar 7: Ketenagakerjaan untuk masyarakat. yang lebih inklusif, KOLABORASI Cita 5: Posyandu Tangguh, terjangkau dan mudah Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting diakses (SEHAT) Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama Misi III Pilar 5: Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Menghadirkan pendidikan PENDIDIKAN Berbasis Potensi unggulan berkualitas yang merata, Pilar 7: Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi partisipatif dan tepat sasaran KOLABORASI bersama (CERDAS) Misi IV Pilar 2: Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Mewujudkan kesejahteraan PEMBERDAYAAN Kreativitas Lokal sosial, kesetaraan akses, KOMUNITAS Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi serta kualitas hidup yang Pilar 7: bersama berkeadilan dan madani bagi KOLABORASI seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA) Misi V Pilar 1: Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar Mewujudkan pembangunan EKONOMI : Efisien, Modern dan Aman berkelanjutan melalui BERKELANJUTAN Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi pengelolaan sumber daya Pilar 6: Lokal alam dan manusia yang bijak REFORMASI Cita 4: Kesejahteraan Bersama; serta pemenuhan HAM untuk BIROKRASI DAN Jaminan Kesehatan dan menciptakan masa depan HAKAZASI Ketenagakerjaan untuk masyarakat yang inklusif MANUSIA Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 B A B I V - � I MISI PILAR I DASA CITA PEMBANGUNAN (BERKELANJUTAN) Pilar 7: Pelayanan Publik dan Kesejahteraan KOLABORASI ASN Terjamin Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama Adapun Prioritas Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan akan dijabarkan pada sub bab 4.3.4 Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2025 Provinsi NTT. Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama N Baseline Tahun Indikator 8atuan Tahun 0 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 PDRB per (Rp 23,52 24.57 24.71 24,85 24.99 25.13 25.27 kapita Juta) 24,85 25,25 - 26.05 26.45 26.85 25 65 2 Kontribus % N.A 2,8 2,67 2,75 2,82 2,9 2,97 i PDRB Provinsi 3 Indeks poin N.A 0,47 0,463 0,456 0,449 0,51 0,52 Modal Manusia 4 Tingkat % 19,02 18,81 1 8 . 1 2 17,43 16,74 16,05 15,36 Kemiskin - 18.74 - - - - an 19,36 18 12 17,50 1 6 88 1 6. 2 6 5 Laju % 3,73 3.95 4,43 4.78 5 . 1 3 5.48 5.83 Pertumb 4,75 5,01 5.65 6.29 6.93 7.53 uhan Ekonomi 6 Tingkat % 3,02 2,49 2 , 3 9 2,30 2,20 2.10 2,00 Pengangg 2,99 2,94 2,89 2,84 2,79 2,74 uran Terbuka 7 Rasio 0,316 0,319 0,315 0,314 0,314 0,319 0,314 Gini 2 8 4 8 Penuruna % N.A 19,85 2 1 , 2 5 22,65 24,05 25,45 26,85 n intensitas emisi GRK (kumulati n Indeks poin 74,42 80,02 80,18 80,35 80,52 80,69 80,85 Kualitas Lingkung an Hidup 9 Daerah 1 Indeks poin N.A 60,41 69,05 77,69 86,33 94,97 103,6 0 Ekonomi 1 Biru Indonesia (IBEI) 1 Indeks poin N.A 67,04 67,86 68,68 69,5 70,32 7 1 , 1 4 1 Ekonomi Hijau Tabel 4.3 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI lndeks 1 Ketahanan Pan an skor 70,91 71,30 71,80 72,40 73,10 73,70 74,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � Prevalensi 2 Ketidakcukupan % 12,49 1 1 , 8 5 1 1 , 2 2 10,58 9,94 9,30 8,67 Konsumsi Pan an 3 Skor Pola Poin 68,00 68,61 69,22 69,83 70,46 71,09 71,72 Pan an Cakupan 4 Layanan Air % 88,55 88,75 88,95 89,15 89,35 89,55 89,75 Minum La ak Akses Rumah Tangga 5 Perkotaan % 0,00 34,36 37,42 40,92 44,21 47,48 50,77 Terhadap Air Siap Minum Pe i aan 6 Rasio % 96,35 97,08 97,81 98,54 99,0 99,27 99,50 Elektrifikasi Persentase 7 Rumah Tangga % NA 2,50 4,88 7,38 9,75 1 2 , 1 3 14,50 Dengan Akses Sanitasi Aman Persentase Timbulan 8 Sampah Terolah % NA 5,00 9,25 13,5 17,75 22,00 26,25 Di Fasilitas Pengolahan Sam ah Proporsi Rumah Tangga Dengan 9 Layanan Penuh % RT NA 15,00 19,25 23,50 27,75 32,00 36,25 Pengumpulan Sam ah 10 Penurunan Emisi % 34,27 34,27 38,38 39,01 40,67 4 1 , 1 2 41,77 GRK Tahunan 11 Penurunan Emisi % 19,85 19,85 20,55 2 1 , 3 0 22,14 23,08 23,85 GRK Kumulati 12 lndeks Resiko poin 1 3 1 , 8 186,87 185,48 184,09 182,70 181,32 180,67 Bencana IRB 5 Indeks 13 Ketahanan poin 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 Daerah SBM 14 Intensitas Energi I 80,32 79,51 78,70 77,89 77,08 76,27 75,45 Primer Rp.M iliar lndeks 1 5 Pengelolaan poin NA 0,465 0,473 0,481 0,489 0,497 0,505 Keanekaragaman Ha ati lndeks Kualitas 16 Lingkungan poin 74,42 80,02 80,19 80,36 80,52 80,69 80,88 Hidu Daerah Indeks 17 Kemahalan poin 93,58 92,78 92,22 9 1 , 6 7 9 1 , 1 1 90,56 90,00 Konstruksi Indeks 18 Ketahanan poin 0,41 5,41 10,41 15,41 20,41 25,41 30,41 Daerah 19 Konsumsi Listrik kwh 2 1 1 , 2 216,02 220,82 225,62 230,42 235,22 240,02 Per Ka ita 2 Laju 20 Pertumbuhan % 1,46 1,44 1,43 1,41 1,39 1,37 1,36 Penduduk PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 BABN-- 2 1 Kepadatan jiwa/ 122,0 124,00 126,00 128,00 130,00 132,00 134,00 Penduduk km2 0 Persentase Penegakan 22 Hukum % 100 100 100 100 100 100 100 Peraturan Daerah 23 Indeks Angk N.A 100 100 100 100 100 100 Trantibum a II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Rp, 24,57 24,71 24,85- 24,99 25,13 25,27 1 PDRB Per Kapita Juta 23,52 24,85 25,25 25,65 26,05 26,45 26,85 Kontribusi 75,48 75,49 75,50 75,51 75,52 2 UMKM Terhadap % 75,53 75,54 PDRB Rasio Volume 3 U saha Koperasi % 0 , 1 1 3,48 3,56 3,64 3,72 3,80 3,88 Terhada PDRB 4 Tingkat % 19,02 1 8 , 8 1 1 8 , 1 2 1 7 , 4 3 16,74 16,05 15,36 Kemiskinan 19,36 18,74 18,12 17,50 16,88 16,26 Laju 3,95 4,43 4,78 5 , 1 3 5,48 5,83 5 Pertumbuhan % 3,73 4,75 5,01 5,65 6,29 6,93 7,53 Ekonomi 0,3283 0 , 3 2 4 0 , 3 2 1 1 0 , 3 1 7 5 0 , 3 1 4 0 0,3104 6 Indeks Gini 0 , 3 1 6 0,3218 0 , 3 2 1 1 0,3197 0,3190 0,3183 0,3204 Tingkat 2,49 2,39 2,30 2 , 2 0 2,10 2,00 7 Pengangguran % 3,02 2,99 2,94 2,89 2,84 2,79 2,74 Terbuka 8 Indeks Modal Poin 67,39 0,487 0,493 0,500 0,506 0,513 0,519 Manusia 1PM Proporsi jumlah 9 IKM pada Level % N,A 7,45 7,55 7,64 7,74 7,84 7,94 Provinsi 10 Inklusi % N,A 92,07 92,41 92,76 93,11 93,45 93,80 Keuan an 11 Usia Harapan tahu 71,83 72,05 72,35 72,65 72,94 73,24 73,54 Hidu UHH n Indeks indek 0,407 0 , 1 9 5 12 Ketimpangan 0,396 0,385 0,375 0,364 0,354 Gender 1KG s 0,405 0,174 Indeks 13 Pembangunan indek N,A 6 0 , 1 60,30 60,50 60,70 60,90 6 1 , 1 1 Kualitas s 60,14 Keluar a IPKK Indeks 14 Pembangunan Poin 55,86 56,30 56,84 57,36 57,89 58,27 57,86 Pemuda Indeks indek 15 Perlindungan 48,45 48,56 48,67 48,78 48,90 49,01 49,12 Anak s Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan 16 Menengah Non % 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 Pertanian Level rovinsi Proporsi jumlah Industri kecil 17 dan Menengah % N,A 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 pada Level rovinsi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B I V - � B AB IV - � PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 t:C:l��rll!lf'��q:j �-��-'?�""'·"'i�";w· �,-,,_ljt�Y- e m .. » $ % s ,at e akt. ±s h £~? � • � ~ i'!, ,,,,,,,.,,�'•'��;,;,_,.,,�,.-•x.,_� ?",�"' ,<C , >4 ,-, % «Ai pg.pg eg g .g so e g ge p gg g e pg eg s a g gy gg.pep 8eris • & i i i gg 8 .ii m g 4% vi~jj&ttj sloes#d.it. b uses et #tees E a de o i e de s as a..id Rasio Koperasi 19 Produktif % 22,00 26,00 27,00 28,00 30,00 35,00 40,00 Provinsi NTT Tingkat 20 Digitalisasi % 50,00 51,00 53,00 55,00 56,00 58,00 60,00 Koperasi Persentase 2 1 Koperasi Aktif % 77,81 77,63 75,00 77,00 80,00 81,00 85,00 dan Berkinerja Baik 23 Nilai Tukar indek 98,34 99,96 1 0 1 , 5 8 103,2 104,82 106,44 108,08 Petani (NTP) s Prevelensi Stunting (pendek 37,9 25 dan sangat % (2023 33,1 3 1 , 9 30,70 29,5 28,38 27,1 pendek)pada SKI) balita Rata-Rata lama sekolah tahu 26 penduduk usia 8,02 8 , 1 6 8,31 8,45 8,59 8,73 8,88 di atas 15 tahun n (tahun) 27 Harapan Lama tahu N,A 13,47 13,54 13,60 13,67 13,75 13,81 Sekolah (tahun) n 13,48 Skor 28 Kemampuan % Literasi - SMA 63,34 63,94 64,54 65,14 65,74 66,34 66,94 - SMK 58,53 59,83 6 1 , 1 3 62,43 63,73 65,03 66,33 - SDLB 52,35 53,95 55,55 57,15 58,75 60,35 61,95 - SMPLB 61,05 6 1 , 5 5 62,05 62,55 63,05 63,55 64,05 - SMALB 57,22 57,72 58,22 58,72 59,22 59,72 60,22 Skor 29 Kemampuan % Numerasi - SMA 53,89 55,49 57,09 58,69 60,29 61,89 63,49 - SMK 50,88 53,08 55,28 57,48 59,68 61,88 64,08 - SDLB 47,59 48,29 48,89 49,49 50,09 50,69 51,29 - SMPLB 55,03 55,28 55,53 55,78 56,03 56,28 56,53 - SMALB 52,94 53,44 53,94 54,44 54,94 55,44 55,94 30 Indeks SPM % 58,35 100 100 100 100 100 100 Pendidikan % Cakupan kepesertaan 3 1 jaminan sosial % N.A 28,42 30,62 32,81 35,01 37,21 39,40 ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Indeks 86,46 86,87 87,28 87,69 88,10 88,51 32 Kerukunan Umat poin 84,25 Beragama 86,51 86,94 87,37 87,80 88,23 88,67 Indeks 33 Pembangunan poin 54,18 51,09 51,65 52,22 52,78 53,34 67,34 Kebudayaan 54,22 5 1 , 11 5 1 , 6 9 52,28 52,86 53,45 67,45 (IPK) Angka Kematian per 103,0 34 100,0 101,00 99,00 97,00 95,00 93,00 91,00 lbu O O KH 0 Angka Kematian (per 35 1000 12 10 9 8 7 6 5 Balita KH) I pg,pg e y g NB E E . g r ERSE lliiiii .. i4 . . l , .. ,, f;i� �•- . • ,�-�"'"" .,..,.1.r,,,,, . , • % il e a s e d . E l i g 7 j @ F i s 7 - j j @ r u g 7 F E - ��i,;,,L:.; ti·&>,-.;l;:il .... v- _ ,._ • • ,.,,, •''" ,_.; ,... •=:....'h-"''',5 u , ..... , .•'«, .. .,,,.=,r;i(.:litL,,_,,.._.:tl Angka Kematian per 36 1,00 7,85 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Bayi 0 KH Angka Kelahiran rata- 37 Total (Total rata 2,71 2,70 2,67 2,63 2,60 2,56 2,53 Fertility Ratel anak Calrupan 38 Penemuan Kasus % 56 59 68 72 77 8 1 85 TBC (Notifikasi Kasus TBC) 39 Kapasitas air m3/d N.A 0,04 0,44 0,85 1,25 1,66 2,07 baku etik Proporsi Penduduk Berusia 15 40 Tahun keAtas % N.A 10,53 10,60 10,68 10,76 10,85 10,92 yang Berkualifikasi Pendidikan Tinaei Persentase Kabupaten/ Kota 41 dengan Minimal % 95 96 97 98 99 100 100 80% Posyandu Aktif m ASPEK DAYA SAING Rasio PDRB 1,36 1 , 4 0 1 , 4 5 1 , 5 0 1,55 1 Industri % 2,46 1 , 3 1 Pengolahan 1,41 1,48 1,55 1,62 1,70 2 Proporsi PDRB % 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1 , 1 0 Ekonomi Kreatif 3 proporsi PDRB % 7,77 7,77 7,80 7,85 7,90 7,95 8,00 sektor pariwisata Rasio 4 Kewirausahaan % N.A 1,35 1,48 1 , 6 1 1,74 1,87 2,01 Daerah Tingkat 5 Partisipasi % 77,50 78,60 79,70 80,80 81,90 83,00 84,10 Angkatan Kerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan 6 Menengah dan % N.A 73,63 74,45 75,27 76,09 76,91 77,73 Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi 7 Indeks Inovasi indek 50,10 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 Daerah s 8 Indeks Ekonomi indek N.A 67,04 67,86 68,68 69,50 70,32 7 1 , 1 4 Hiiau s 9 Indeks Ekonomi indek N.A 60,41 69,05 77,69 86,33 94,97 103,61 Biru (IBEI) s Porsi EBT dalam 10 bauran energi % 19,05 22,12 25,19 28,26 31,33 34,4 37,47 primer Rumah Tangga Dengan Akses 11 Hunian Layak, % 46,88 50,76 53,22 55,68 58,14 60,60 63,07 Terjangkau Dan Berkelanjutan 12 Rasio % N.A 2,36 2,48 2,60 2,72 2,84 2,96 penerimaan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � pajak daerah terhada PDRB lndeks Pembangunan 13 Teknologi dan poin N.A 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Informasi dan lndeks 14 Masyarakat pain 42,32 47,21 52,10 56,99 61,88 66,77 71,66 Di. tal Koefisien variasi 15 harga % N.A 11,49 11 , 2 1 10,93 10,65 10,37 10,09 antarwilayah tin at rovinsi Kontribusi 16 Pembentukan % N.A 46,09 4 6 , 11 1 46,132 46,153 46,174 46,195 Modal Tetap Bruto 17 Persentase desa % 1,78 2,42 3,06 3,69 4,33 4,97 5,61 mandiri 18 Return on Aset % N.A 1,04 1,22 1,39 1,57 1,74 1,92 ROA BUMD Proporsi 19 Penciptaan % 26,68 27 28,4 29,8 3 1 , 2 32,6 34,0 Lapangan Kerja Formal Ekspor Barang 20 dan Jasa (% % N.A 2,29 2,47 2,66 2,84 3,02 3, 2 1 PDRB rasio PAD 21 terhadap % 30,21 30,50 3 1 , 0 0 31,50 32,00 32,50 33,00 pendapatan daerah 22 Tingkat Inflasi % N.A 2,5±1 2,5±1 2,5±1 2,5±1 2,5±1 2,5±1 23 Total Dana Pihak % N.A 28,68 3 1 , 7 2 34,76 37,80 40,84 43,88 Keti a PDRB 24 Aset Dana Rp N.A 0,72 1,04 1,36 1,68 2,00 2,32 Pensiun PDRB Nilai Transaksi 25 Saham Per % N.A 562363, 78293 10035 122407 144464 1 6 6 5 2 1 1 Kapita Per 86 3,43 03,00 2,57 2 , 1 4 ,71 Provinsi Ru iah 26 Total % N.A 36,3 38,3 40,4 42,4 44,5 46,5 Kredit PDRB IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi poin 97,20 97,25 97,50 97,75 97,80 97,95 98,00 Hukum 2 lndeks Reformasi pain 75,63 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 84,00 Birokrasi Persentase penegakan 3 hukum % 100 100 100 100 100 100 100 peraturan daerah Indeks Sistem 4 Pemerintahan pain 3,87 4,40 4,43 4,46 4,49 4,52 4,10 Berbasis Elektronik Indeks 5 Pemerintah poin N.A 1,70 1,70 1,90 1,90 2,00 Di. tal 6 Indeks skor 3,56 3,61 3,66 3,71 3,76 3,81 3,86 Pela anan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � ¢ :..:;-:, . . No m om«AroR @ i i ImDLKAT z . 2 Indeks 7 kepatuhan Skor 77,85 79,89 82,08 85,39 89,79 95,25 98,5 Pelayanan Publik Tingkat 8 Keterbukaan level 94,30 94,39 94,47 94,56 94,64 94,73 94,82 Infonnasi Publik 9 Indeks Integritas poin N.A 65,65 66,31 66,97 67,63 68,29 68,95 Nasional Persentase 10 Capaian % 8 1 , 9 0 82,00 82,20 82,30 82,40 82,50 82,60 Pelaksanaan Aksi HAM Indeks 7 8 , 2 2 78,35 78,48 7 8 , 6 1 7 8 , 7 4 78,87 11 Demokrasi level N.A Provinsi 81,47 81,60 81,73 81,86 81,99 82,12 Proporsi Penduduk MerasaAman 12 Berjalan % N.A 64,03 64,88 65,73 66,58 67,43 68,28 Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya 13 lndeks Daya POIN 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 Saing Daerah Cakupan Kepesertaan 14 Jaminan % N.A 96,28 96,44 96,60 96,76 96,92 97,08 Kesehatan Nasional 15 Indeks Level 3,09 3,12 3 , 1 7 3,22 3,25 3,27 3,30 Kapabilitas APIP 16 OpiniBPK Level WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks 17 Perencanaan Poin 82,91 83,41 83,91 84,41 84,91 85,41 85,91 Pembangunan Daerah Persentase Penyandang 18 Disabilitas % N.A 15,00 16,5 18,00 19,5 21,00 22,5 Bekerja di Sektor Fonnal Tingkat 19 Partisipasi % 68,86 7 0 , 1 2 70,93 71,75 72,56 73,38 74,19 Angkatan Kerja Perempuan 20 Rasio poin 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 Konektivitas Indeks 2 1 Pembangunan poin 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 Olahraga 22 Indeks EPSS Nilai 2 , 1 2 2,25 2,25 2,40 2,40 2,60 2,60 Indeks 479,0 23 Keamanan level 479,00 480,00 482,00 483,00 485,00 487,00 Infonnasi 0 Nilai Sakip 24 Pemerintah skor 63,68 65,00 68,00 71,00 74,00 77,00 80,05 Provinsi INDIKATOR KINER.JA KUNCI A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR I URUSAN PENDIDIKAN 1 Harapan Lama tahu 13,47 13,54 13,60 13,67 13,75 1 3 , 8 1 Sekolah (tahun) n 13,48 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � =�,,m��••�&;(/�&��t{'.�T••1e�-l"i'""'"•,-,,,,-�, ,,.v,�� 1 8 # % . ---di'rs ttijes. a . d a d . h il l :_ ,'·c:,,._ ··._. f� . .·\f;". ,,...,.1'"'{';_-.-:·,. • � ".t.f"'·''-"'·: _f.: f! , .. ":T ,;{�,,,. .,.,,,, � 1�'''''" """" --�•!_k_ "'••.._ ,""'-•..!,-,!.,,�•.�"..< .,..., >. :.!f r' , - � .f • � J , ._. � l • I • • • .'!1£.•�t'-'•,-�\c,\ ._,.� • �• /••�'-""- _t' • - - � • I: . Sf'.�t-"�i.,��i Rata-Rata lama 2 sekolah tahu 8,02 8 , 1 6 8,31 8,45 8,59 8,73 8,88 penduduk usia n di atas 15 tahun Skor 3 Kemampuan % Literasi - SMA 63,34 63,94 64,54 65,14 65,74 66,34 66,94 - SMK 58,53 59,83 6 1 , 1 3 62,43 63,73 65,03 66,33 - SDLB 52,35 53,95 55,55 57,15 58,75 60,35 61,95 - SMPLB 61,05 61,55 62,05 62,55 63,05 63,55 64,05 - SMALB 57,22 57,72 58,22 58,72 59,22 59,72 60,22 Skor 4 Kemampuan % Numerasi - SMA 53,89 55,49 57,09 58,69 60,29 61,89 63,49 - SMK 50,88 53,08 55,28 57,48 59,68 61,88 64,08 - SDLB 47,59 48,29 48,89 49,49 50,09 50,69 51,29 - SMPLB 55,03 55,28 55,53 55,78 56,03 56,28 56,53 - SMALB 52,94 53,44 53,94 54,44 54,94 55,44 55,94 5 lndeks SPM Indek 58,35 100 100 100 100 100 100 Pendidikan s % 6 iklim keamanan % satuan pendidik - SMA 7 1 , 3 1 71 , 8 1 72,31 72,81 73,31 73,81 74,31 - SMK 69,38 69,78 70,28 70,78 71,28 71,78 72,28 - SLB 69,01 69,51 70,01 70,51 7 1 , 0 1 7 1 , 5 1 72,01 7 iklim % kebhinekaan - SMA 75,31 75,81 76,31 76,81 77,31 77,81 78,31 - SMK 73,01 73,51 74,01 74,51 75,01 75,51 76,01 - SLB 6781, 68,31 68,81 69,31 69,81 70,31 70,81 00 8 iklim Inklusivitas % - SMA 58,67 5 9 , 1 7 59,67 60,17 60,67 6 1 , 1 7 61,67 - SMK 56,86 57,36 57,86 58,36 58,86 59,36 59,86 - SLB 65,20 65,70 66,20 66,70 67,20 67,70 68,20 Kepuasan dunia 9 kerja terhadap % 94,49 94,99 95,49 95,99 96,49 96,99 97,49 kompetensi lulusan SMK Angka Partisipasi 10 Sekolah (APS) % 75,92 76,42 76,92 77,42 77,92 78,42 78,92 1 6 - 1 8 Angka Partisipasi 11 Sekolah (APS) 4 % 54,35 54,85 55,35 55,85 56,35 56,85 57,35 18 Penyandang Disabilitas II URUSAN KESEHATAN 1 Usia Harapan Tahu 71,83 72,05 72,35 72,65 72,94 73,24 73,54 Hidup (UHH) n m URUSAN PEKERJAAN UMUM Indeks Layanan 1 Infrastruktur Poin 7,65 17,65 27,65 37,65 47,65 57,65 67,65 KePUan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -{PRKPD) TAHUN 2025 B AB I V - � IV URUSAN PERUMAHAN RAKYAT Rumah Tangga Dengan Akses 1 Hunian Layak, % 46,88 50,76 53,22 55,68 58,14 60,60 63,07 Terjangkau dan Berkelaniutan V URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase pencapaian SPM Ketenteraman,ke 1 tertiban umum % 100 100 100 100 100 100 100 dan Perlindungan Mas arakat Persentase Penanganan 2 pengaduan % 100 100 100 100 100 100 100 masyarakat yang terselesaikan dalam setahun Persentase pencegahan 3 daerah rawan % 100 100 100 100 100 100 100 kebakaran yang terpetakan dalam setahun Indeks 4 Ketahanan poin 0,41 5,41 10,41 15,41 20,41 25,41 30,41 Daerah VI URUSAN SOSIAL Indeks 1 Kesejahteraan Sosial Persentase pernerlu pelayanan Sosial 2 (PPKS) yang % 100 100 100 100 100 100 100 terakses perlindungan dan jarninan sosial Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi 3 dalam % 88,32 90 90 90 90 90 90 penanganan pernerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR I URUSAN TENAGA KER.JA Persentase Tenaga Kerja 1 Terlatih yang di % 78,73 85,00 88,00 90,00 93,00 95,00 96,00 tempatkan secara rosedural PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � i __ Pembinaan Hubungan 2 Industrial dan % 50,00 51,28 54,49 57,69 60,90 64,10 67,31 pengawasan Norma Keria II URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK lndeks 0,407 0,195 1 Ketimpangan Poin 0,396 0,385 0,375 0,364 0,354 Gender 1KG 0,405 0,174 Indeks 2 Pembangunan Poin 93,77 94,03 94,29 94,55 94,82 95,09 95,36 Gender IPG lndeks 3 Perlindungan Poin 48,45 48,56 48,67 48,78 48,90 49,01 4 9 , 1 2 Anak IPA Cakupan 4 Kabupaten Kata % 9,00 13,00 18,00 22,00 27,00 32,00 36,00 La akAnak lll URUSAN PANGAN lndeks 1 Ketahanan skor 70,91 71,30 71,80 72,40 73,10 73,70 74,00 Pan an IV URUSAN PERTANAHAN ndeks Tertib dministrasi 1 ertanahan 36,9 4 1 , 9 46,9 5 1 , 9 56,9 6 1 , 9 66,9 ewenangan V URUSAN LINGKUNGAN HIDUP lndeks Kualitas 1 Lingkungan poin 74,42 80,02 80,19 80,36 80,52 80,69 80,88 Hidu Daerah VI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah Cakupan Kepemilikan perse 1 Dokumen 97,42 98,1 98.35 98.50 98,55 98,60 98,65 ldentitas n Ke endudukan Jumlah Cakupan 2. Kepemilikan perse 81,57 82% 83% 84% 85% 85.5 86% Dokumen Akta n Pencatatan Si il Jumlah Perjanjian 3 Kerjasama Juml 0 2 4 5 7 8 10 Penggunaan ah Data Ke endudukan vn URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Indeks Desa nilai 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,72 vn URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA I Indeks 1 Pembangunan indek 59,20 60,90 62,60 64,30 66,00 67,70 69,40 Keluarga s iBan a Angka kelahiran kelahi remaja (umur ran/1 2 1 5 - 1 9 t a h u n / 000 21,50 19,50 19,10 18,70 18,30 17,90 17,50 age spesifik wus ertili rate IX URUSAN PERHUBUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � ¢ x URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Indika 1 Informasi Publik % tor 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 yang disediakan dan di Publikasi Baru Persentase Badan Publik 2 (PD Provinsi dan % 53,66 57,00 62,00 67,00 72,00 77,00 77,00 Kabupaten/Kota) an Informatif Cakupan Indika 3 Pengaduan % tor 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 Masyarakat Yang Baru Ditindaklaniuti Cakupan pengembangan lndika 4 Pemberdayaan % tor 60,00 62,00 65,00 68,00 70,00 70,00 Kelompok Baru lnformasi Mas arakat Indeks SPBE / Skor 5 Indeks /Nila 3,87/ 3,87 3,89/1 3 , 9 1 / 1 3,95/ 1 , 4,0/ 1,9 4 , 1 / 2 Pemerintahan ,7 ,7 9 D i s t al Presentase OPD yang dilayani 6 Akses Internet % 87,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terintegrasi oleh Dinas Kominfo Jumlah aplikasi Juml Indika 7 layanan publik ah tor 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 yang terintegrasi Aplik Baru SPLP asi Jumlah PD yang terhubung Juml 8 dengan Jaringan ah 0,00 0,00 12,00 24,00 31,00 41,00 41,00 Intra Pemerintah PD JIP Jumlah Aplikasi yang Juml Indika 9 memanfaatkan ah tor 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 pusat data Aplik Pemerintah asi Baru Provinsi NTT Jumlah Area Juml Indika 10 Blankspot yang ah tor 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 telah diintervensi Desa Baru Jumlah Peserta Pelatihan Juml Indika 11 Peningkatan ah tor 0,00 200,00 210,00 220,00 230,00 860,00 Kapasitas Bidang orang Baru Kominfo Yang bertalenta Di ital Jumlah Layanan Pemdayang Juml memanfaatkan ah Indika 12 Portal pelayanan Laya tor 0,00 6,00 7,00 8,00 10,00 10,00 Pemerintah Baru Daerah nan terinte asi x1 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � No] ro .- s1,-me= 7 #hf I D m AToR I aar] " a0as] .' we, g e e -·�=--· Kontribusi 75,48 75,49 75,50 75,51 75,52 1 UMKM Terhadap % 75,53 75,54 PDRB x1 URUSAN PENANAMAN MODAL I Persentase 1 realisasi % 67,36 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 Investasi x1 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA n I Indeks 1 Pembangunan % 55,86 56,30 56,84 57,36 57,89 58,27 57,86 Pemuda Indeks 2 Partisipasi % 26,30 27,20 2 8 , 1 0 29,00 29,90 30,80 31,70 Olahraga x1 URUSAN STATISTIK V 1 lndeks EPSS Nilai 2 , 1 2 2,25 2,25 2,40 2,40 2,60 2,60 Tingkat 2 Pemanfaatan % 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Data Statistik Sektoral Tingkat 3 Pemenuhan data % 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 sektoral XV URUSAN PERSANDLAN Indeks 1 Kematangan % 23,00 38,00 40,00 43,00 46,00 50,00 50,00 Keamanan Informasi (IKAMI) Nilai Cyber 318,0 2 Security Maturity Level 0 320,00 340,00 350,00 360,00 380,00 380,00 (CSM) Presentase PD Yang memiliki Indika 3 keamanan % tor 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Infonnasi baru xv URUSAN KEBUDAYAAN I Indeks 1 Pembangunan Poin 54,18 51,09 51,65 52,22 52,78 53,34 67,34 Kebudayaan 54,22 5 1 , 11 51,69 52,28 52,86 53,45 67,45 (IPK) xv URUSAN PERPUSTAKAAN n Indeks Pembangunan 1 Literasi nilai 62,62 63,00 63,50 64,00 64,50 65,00 65,50 Masyarakat (IPLM) xv URUSAN III KEARSIPAN Indeks Hasil Pengawasan 1 Kearsipan pada nilai 60,19 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 Lingkup Pemerintah Daerah C URUSAN PILIHAN I I URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN l f PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 BABN-- 1 Nilai Tu.kar nilai 102,1 102,00 102,00 103,00 104,00 105,00 106,00 Nela an NTN 9 Nilai Tokar 1 1 8 , 1 2 Pembudidaya nilai 118,00 118,00 119,00 120,00 121,00 122,00 Perikanan NTPi 3 II URUSAN PARIWISATA Rasia PDRB Penyediaan 1 Akomodasi % 0,70 0,78 1,27 1,35 1,44 1,52 1,60 Makan dan Minum Pertumbuhan 2 Kunjungan % 4,50 2,58 3 , 1 3 3,27 3,35 3,46 3,57 Wisatawan 3 Pertumbuhan % 0,86 0,92 0,93 0,94 0,99 1,02 1,05 Pelaku EKRAF m URUSAN PERTANIAN 1 Nilai Tukar indek 98,34 99,96 101,58 103,2 104,82 106,44 108,08 Petani NTP s IV URUSAN KEHUTANAN Persentase 1 Tutupan Lahan % 1,49 1,49 1,51 1,52 1,54 1,56 1,58 Kritis Persentase Luasan Hutan Yang 2 Dimanfaatkan % 15,72 16,58 17,44 18,30 1 9 , 1 6 20,02 20,88 Untuk Perhutanan Sosial V URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Parsi EBT dalam 1 bauran energi % 19,05 22,12 25,19 28,26 31,33 34,4 37,47 rimer 2 Rasio % 96,35 97,08 97,81 98,54 99,00 99,27 99,50 Elektrifikasi VI URUSAN PERDAGANGAN Kontribusi 1 Sektor % 12,80 12,90 13,00 13,10 13,20 13,30 13,50 Perdangan Terhada PDRB Persentase Nilai 2 Ekspor Non % 95,27 96,00 96,25 96,50 96,75 97,00 97,25 Mi as VII URUSAN PERINDUSTRIAN Kontribusi 1 Sektor Industri % 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 Terhada PDRB Persentase Pelaku IKM Yang 100,0 2 Mendapatkan % 0 90,00 9 1 , 0 0 92,00 93,00 94,00 95,00 Fasilitas Sertifikasi VII URUSAN TRANSMIGRASI I Persentase Pengembangan 1 Dan Pembinaan % 29,41 35,29 4 1 , 1 8 47,06 52,94 58,82 64,71 Kawasan Transmi asi D FUNGI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN I UNSUR SEKRETARIAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB I V - � e t s == a. -······ NO INDIKATOR = l ]2030Kl" i Persentase Penataan 1 Perangkat % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Daerah Provinsi NTT 2 Indeks Kepuasan Skor 88,62 89,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 Masyarakat Persentase penyusunan Rencana Aksi RB 3 General dan RB % 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tematik oleh 0 Perangkat Daerah Pengampu Persentase Perangkat Daerah dengan 4 hasil evaluasi % 14,00 20,00 26,00 32,00 38,00 42,00 44,00 Akuntablitas kinerja "MEMUASKAN" (A) Indeks Tata 5 Kelola Skor 73,18 75,00 78,00 82,00 85,00 90,00 95,00 Pengadaan Persentase 6 Penggunaan % 36,92 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 97,00 Produk Dalam Negeri Indeks Pencegahan 7 Korupsi Daerah Skor 56,7 78,00 78,00 80,00 80,00 85,00 90,00 Area Pengadaan Barang/J asa Persentase Capaian 147,1 8 Peraturan % 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perun dang- Undangan Persentase Capaian 100,0 9 Penegakan % 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Hukumdan Pengelolaan HAM II UNSUR SEKRETARIAT DPRD Persentase 1 Pelaksanaan % 99,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tugas dan Fungsi DPRD m UNSUR PERENCANAAN Indeks 1 Perencanaan Poin 82,91 83,41 83,91 84,41 84,91 85,41 85,91 Pembangunan Daerah IV UNSUR KEUANGAN 1 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks 2 Pengelolaan Poin NA 65,518 68,279 71,040 73,801 76,562 79,325 Keuangan Daerah 3 Kontribusi PAD % 30,21 30,5 3 1 3 1 , 5 32 32,5 33 Terhadap PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -{PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � V UNSUR KEPEGAWAIAN Indeks 1 Profesionalitas % 8 1 , 1 9 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 ASN VI UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Indeks Profesionalitas 1 ASN Dimensi % 88,33 90,08 91,83 93,58 95,33 97,08 98,83 Pengembangan Kompetensi Dasar Indeks Profesionalitas 2 ASN Dimensi % 88,00 89,75 9 1 , 5 0 93,25 95,00 96,75 98,50 Pengembangan Kompetensi Manaierial Indeks Profesionalitas 3 ASN Dimensi % 80,16 8 1 , 9 1 83,66 85,41 8 7 , 1 6 88,91 90,66 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan lndeks Profesionalitas 4 ASN Dimensi % 85,00 86,75 88,50 90,25 92,00 93,75 95,50 Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Indeks Profesionalitas 5 ASN Dimensi % 85,00 86,75 88,50 90,25 92,00 93,75 95,50 Pengembangan Kompetensi Teknis lndeks Profesionalitas 6 ASN Dimensi % 65,67 67,42 69,17 70,92 72,67 74,42 76,17 Pengembangan Kompetensi Fun sional vn UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Proporsi Hasil Riset Dan lnovasi 1 Sebagai Input % NA 77,36 83,01 88,68 94,33 100,00 100,00 Dalam Perumusan Kebiiakan vn UNSUR PENGAWASAN I 1 Indeks Level 3,09 3 , 1 2 3 , 1 7 3,22 3,25 3,27 3,30 Ka abilitas APIP IX UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Indeks 78,22 7 8 , 3 5 78,48 7 8 , 6 1 7 8 , 7 4 78,87 1 Demokrasi Poin NA Provinsi 81,47 81,60 81,73 81,86 81,99 82,12 Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi NTT PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 BABIV-- 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2025
2029.Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2025-2045 melalui RPJMD tahun 2025-2029. Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan didalam RPD, yang pada akhimya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4. 4 menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran sesuai amanat Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NIT tahun 2025-2029. Tabel 4.4 Tujuan/Sassaran tahun 2025 TUJUAN (T)/SASARAN (8) INDIKATOR 2025 KINER.JA/SASARAN VISI: NTT Maju Sehat Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan Misi 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera Tl. Pemenuhan Pemerataan Indeks Daya Saing Daerah 3,42 1 Infrastruktur Berkelanjutan Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan S 1. 1 rumah layak huni dengan . 1 partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi I I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � bencana dan perubahan iklim Meningkatnya kualitas 2 A Infrastruktur Jalan dalam a Waktu tempuh 2 , 1 jam/100 menunjang aksesi bili tas jam/100 Km wilayah Km Cakupan Layanan Air 88,75a Minum Layak (%) b Cakupan Layanan Air 19.05 Meningkatnya fungsi Minum Aman (%) B pelayanan infrastruktur Akses Rumah Tangga sumber daya air C Perkotaan Terhadap Air 34.36.00 Siap Minum Perpipaan (%) d Kapasitas Air Baku 0,04 (m3/detik) a Rasio Elektrifikasi (%) 97,08 b Konsumsi Listrik per 216,02 C Terpenuhinya kebutuhan Kapita (kWh/Kapita) energi daerah lntensitas Energi Primer 79,51C (SBN / Rp Millar) d Porsi EBT dalam bauran 22,12 energi primer (%) Persentase Rumah Tangga a Dengan Akses Sanitasi 2,5 Aman(%) Persentase Timbulan b Sampah Terolah di 05.00 Fasilitas Pengolahan Tersedianya Rumah Layak Sampah (%) D Huni Proporsi Rumah Tangga C Dengan Layanan Penuh 15.00 Pengumpulan Sampah (% RT Rumah Tangga Dengan d Akses Hunian Layak, 50.76 Terjangkau Dan Berkelaniutan (%) Meningkatnya pengelolaan Indeks Pengelolaan sumberdaya alam a Keanekaragaman Hayati 0,465yang E berkelanjutan melalui (poin) penerapan ekonomi hijau Indeks Kualitas (green economy) dan ekonomi b Lingkungan Hidup Daerah 80,02 biru (blue economy) (poin) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang a Indeks Risiko Bencana F. berkelanjutan, resiliensi (IRB) (Poin) 186,87 terhadap bencana dan perubahan iklim b Penurunan Emisi GRK 19,85 Kumulatif (%) C Penurunan Emisi GRK 34,27 Tahunan (%) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � d Penurunan Intensitas 61,82 Emisi GRK (%) e Indeks Ketahanan Daerah 0,44 S.l. Meningkatnya daya saing a Indeks Kemahalan 92,78 1.2 antar wilayah Konstruksi b Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat 11,49 provinsi C Kontribusi Pembentukan 46,09 Modal Tetap Bruto (%) d Persentase Desa Mandiri 02.42 (%) Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar T.1. Peningkatan akses dan 47,21 2 Infrastruktur Digital Indeks Masyarakat Digital Meningkatnya pengelolaan S . l. dan pemanfaatan teknologi Indeks Pembangunan digital untuk menunjang a Teknologi lnformasi dan 5,3 2 . 1 pelayanan publik dan Komunikasi (IPTIK) aktivitas ekonomi b Indeks Masyarakat Digital 47,21 Misi 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT) Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting Pemenuhan pelayanan T.2. kesehatan yang inklusif, Usia Harapan Hidup (UHH) 72,05 1 terjangkau dan mudah diakses (tahun) a Usia Harapan Hidup (UHH) 72,05 (tahun) b Angka Kematian Ibu (per 101 100.000 KH) C Angka Kematian Balita (per 10 1000 KH) Meningkatnya Derajat d Angka Kematian Bayi (per Kesehatan Masyarakat 1.000 KH) 7 S.2.
1.1 melalui pelayanan kesehatan e Angka Kelahiran Total yang inklusif, terjangkau dan (Total Fertility Rate) 2,7 mudah diakses Cakupan Penemuan dan e Pengobatan Kasus 59 Tuberkulosis (treatment coverage) (%) d Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis 90 (treatment success rate) (%) s.2. Pencegahan dan Percepatan Prevelensi Stunting Penurunan Stunting dengan a (pendek dan sangat 33,1 1.2 pendekatan Pentahelix pendek) pada balita (%) s.2. Penguatan Infrastruktur di Persentase Kabupaten/ a Kata dengan Minimal 80% 96 1.3 Fasilitas Layanan Kesehatan Posvandu Aktif (%) s.2. Memastikan Seluruh Cakupan kepesertaan Masyarakat NTT sebagai a jaminan kesehatan 80 1.4 Peserta Aktif BPJS Kesehatan nasional (%) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB N - � B A B I V - � PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -{PRKPD) TAHUN 2025 Cakupan kabupaten/kota b yang sudah memenuhi 22 (100) Universal Health Coverage (UHC) (%) s.2. Pemerataan Distribusi dan a Persentase tenaga 1.5 Peningkatan Kualitas SOM kesehatan yang terlatih (%) Misi 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS] Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi I Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing T.3. melalui pendidikan 8,61 1 berkualitas yang merata, Rata-Rata lama sekolah 8,62 partisipatif dan tepat penduduk usia di atas 15 sasaran tahun (tahun) I I Rata-Rata lama sekolah 8,61a penduduk usia di atas 1 5 tahun (tahun) 8,62 b Harapan Lama Sekolah 13,47 (tahun) 13,48 C Skar Kemampuan Literasi - SMA 63,94 - SMK 59,83 Meningkatnya aksesibilitas - SDLB 53,95 S.3. dan mutu pendidikan yang - SMPLB 61,55
1.1 inklusif dan holistik - SMALB 57,72 integratif d Skor Kemampuan Numerasi - SMA 55,49 - SMK 53,08 - SDLB 48,29 - SMPLB 55,28 - SMALB 53,44 Proporsi penduduk berusia e 15 tahun ke atas yang 10,53 berkualifikasi pendidikan tinggi (%) Peningkatan perlindungan, pengembangan, T.3. pemanfaatan, dan Indeks Pembangunan 54,89 2 pembinaan kebudayaan Kebudayaan (poin) daerah secara berkelanjutan Mewujudkan integrasi nilai nilai budaya lokal dalam S.3. sistem pendidikan yang a Indeks Pembangunan 54,89 2 . 1 inklusif dan berkarakter clan Kebudayaan (Indeks) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan I I kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata Misi 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA) Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal I Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan I berdaya saing melalui I T.4. penguatan kapasitas, akses 1. terhadap sumber daya, 0,65 serta partisipasi aktif dalam Indeks Desa (nilai) pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan Iyang berkelanjutan Meningkatnya pendapatan S.4. masyarakat, ketimpangan a PDRB Per Kapita (Rp. Juta) 24,57
1.1 berkurang, dan kemiskinan menurun b Gini Ratio (0-1) 0,3283 0,3218 C Tingkat Kemiskinan 1 8 ,8 1 19,36 Meningkatnya ekosistem S.4. yang mendukung Usaha Rasio PDRB Industri Mikro, Kecil, dan Menengah a 1,31 1.2 (UMKM) berbasis potensi Pengolahan desa b Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non 7,45 Pertanian Level provinsi (%) Proporsi jumlah Industri C kecil dan Menengah pada 0,34 Level provinsi (%) d Kontribusi UMKM 86,17 Terhadap PDRB {%) e Persentase Desa Mandiri Terwujudnya koperasi S.4. modernyang mandiri melalui Rasio Volume Usaha transformasi digital, a Koperasi Terhadap PDRB 3,48 1.3 penguatan kelembagaan, dan (%) kolaborasi usaha b Rasio Koperasi Produktif 26 Provinsi NIT (%) C Tingkat Digitalisasi 51 Koperasi d Persentase Koperasi Aktif 77,63 dan Berkinerja Baik (%) Meningkatkan Kapasitas T.4. Perempuan dan Pemuda Indeks Pembangunan Kualitas 60,1 2 yang mandiri dan berdaya Keluarga (IPKK) 60,14 saing S.4. Meningkatnya partisipasi a Indeks Ketimpangan 2 . 1 aktif seluruh masyarakat Gender (IKG) 0,396 terutama perempuan dan I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -{PRKPD) TAHUN 2025 B AB N - � kaum milenial dalam pengembangan ekonomi b Indeks Pembangunan 6 0 , 1 kreatif yang meningkatkan Kualitas Keluarga (IPKK) 60,14 nilai tambah produk lokal Meningkatnya peran pemuda S.4. dalam pembangunan, Indeks Pembangunan masyarakat berolahraga dan a 56.30.00 2.2 prestasi olahraga NTT di Pemuda (Poin) Tingkat Nasional Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJU'TAN) Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan , Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, T.5. peternakan, perikanan, dan 3,95 1 kelautan, sebagai sektor Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,75 unggulan yang (LPE) berkelanjutan dan berbasis potensi daerah a Pravelensi ketidakcukupan 1 1 , 8 5 konsumsi pangan (%) b Indeks Ekonomi Hijau 67,04 Daerah s.5. Peningkatan Produksi dan
1.1 Produktivitas Pertanian C Indeks Ketahanan Pangan 7 1 , 3 d Nilai Tokar Petani (NTP) 100 e Skor Pola Pangan Harapan 68,61 Peningkatan daya saing dan a Tingkat Inflasi (%) 2,5±1 keberlanjutan sektor S.5. pertanian, perkebunan, 1.2 petemakan, perikanan, dan b kelautan sebagai sektor Indeks Daya Saing Daerah 3,42 unggulan yang berbasis potensi daerah. Terwujudnya percepatan T.5. penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta 2,49 - 2 peningkatan kapasitas Tingkat Pengangguran 2,99 wirausaha Terbuka (%) a Tingkat Partisipasi 78,6 Angkatan Kerja (%) Meningkatnya kesempatan b Tingkat Pengangguran 2 , 4 9 Terbuka (%) 2,99 S.S. kerja yang merata dan dapat 2 . 1 diakses oleh seluruh Persentase Pekerja Lulusan masyarakat C Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di 73,63 Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) Proporsi jumlah IKM a (lndustri Kecil Menengah) 7,45 Meningkatnya wirausaha pada Level Provinsi S.S. baru yang berdaya saing dan b 2.2 kapasitas usaha melalui Inklusi Keuangan (%) 92,07 penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif Proporsi Jumlah UKM C (Usaha Kecil Menengah) 0,4 pada level Provinsi Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal 1,5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � I Terwujudnya pariwisata dan T.5. ekonomi kreatif sebagai Rata-rata Lama Tinggal 3 penggerak ekonomi lokal Wisatawan (Hari) NTT Meningkatnya Daya Saing Rasia PDRB Penyediaan Pariwisata NTT (destinasi, a Akomodasi Makan dan 0,75 pemasaran, kelembagaan Minum (%) S.S. dan industri pariwisata) 3 . 1 untuk berkontribusi pada b Rata-rata Lama Tinggal peningkatan pendapatan dari 1 , 5 Sektor Pariwisata sebagai Wisatawan (Hari) penggerak ekonomi lokal S.S. Meningkatkan Kesejahteraan a Proporsi PDRB ekonomi 3.2 NTT melalui peningkatan kreatif (%) 0,75 usaha ekonomi kreatif Pillar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia I Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat T.5. Terwujudnya perlindungan 4 BPJS Ketenagakerjaan bagi · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · seluruh tenaga keria NTT Jaminan dan perlindungan Cakupan kepesertaan S.S. bagi tenaga kerja NTT, baik a jaminan sosial 28,42 4 . 1 formal maupun non formal, ketenagakerjaan (BPJS terutama tenaga kerja rentan Ketenagakerjaan) Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin T.5. Terwujudnya Reformasi 5 Birokrasi dan Pemenuhan Indeks Pelayanan Publik 3,66 Hak Asasi Manusia a Indeks Pelayanan Publik 3,66 b Indeks Keterbukaan 94,39 Informasi Publik Indeks Sistem C Pemerintahan Berbasis 3,87/ NA Elektronik (SPBE) Transformasi pelayanan (Skar /Nilai) publik menjadi lebih d Indeks Integritas nasional 65,65 s.5. 5 . 1 transparan, efisien, profesional, proaktif, dan Persentase penegakan e hukum peraturan daerah 70melayani (%) f Indeks Kapabilitas APIP 3,09 g OpiniBPK WTP h Indeks Perencanaan 83,41 Pembangunan Daerah a Rasia penerimaan pajak 2,36 daerah terhadap PDRB (%) S.S. Meningkatnya kemandirian 5.2 fiskal daerah b Rasia PAD terhadap total pendapatan daerah (%) 30,5 Meningkatnya Kesejahteraan Persentase pertumbuhan S.S. Aparatur Sipil Negara (ASN) a TPP dibandingkan realisasi 5.3 sebagai salah satu penggerak Pertumbuhan PAD (%) ekonomi Meningkatnya perlindungan a Indeks Reformasi Hukum 70 s . 5 . hak-hak masyarakat 5.4 khususnya kelompok rentan b Persentase capaian 60 dengan partisipasi aktif pelaksanaan aksi HAM (%) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � f masyarakat dan kerja sarna C Proporsi penduduk merasa lintas sektor arnan berjalan sendirian di 64,03 area tempat tinggalya (%) d Indeks Demokrasi Provinsi 7 8 , 2 2 81,47 Persentase Penyandang e Disabilitas Bekerja di 15 Sektor Formal (%) f Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 70,12 (%) g Indeks Kerukunan Umat 86,46 Beragama (pain) 86,51 4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.1 Tema, Arah kebijakan dan Pembangunan Nasional 2025 Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Terna RKP Tahun 202 5 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi: 1 . Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Melanjutkan pengembangan onfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025, yang meliputi:
1.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,6%;
2.Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0% - 8,0%; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - �
3.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5% - 5,0%;
4.Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379-0,382;
5.lndeks Modal Manusia/IMM (nilai) sebesar 0,56;
6.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 38,6%. Serta indikator lainnya, yaitu:
1.Nilai Tokar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 105 - 108;
2.Nilai Tokar Petani/NTP (nilai) sebesar 1 1 5 - 120. 4.3.2 Prioritas Pembangunan Nasional Sasaran dan prioritas penyusunan P-RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (delapan) arahan utama Presiden, sebagai berikut: 1 . Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Melanjutkan pengembangan onfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan pelaksanaan 8 (delapan) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut: 1 . Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan ( 1) memperkokoh ideologi Pancasila; (2) penguatan demokrasi; (3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta (5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B I V - � f
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: ( 1 ) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidro oseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif. (2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat; (3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.
3.Melanjutkan pengembangan onfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: ( 1 ) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi, (b) penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital, serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi. 6, 77 1 , 10 1,44 3 , 1 4 4,60 2 2 , 1 0 7,92 (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang. (2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto dilaksanakan melalui arah kebijakan pendalaman sektor keuangan. (4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. (5) Meningkatnya proporsi produk domestik bruto ekonomi kreatif dilaksanakan arah kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - �
4.MemperkuatPembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (a) percepatan wajib belajar 13 tahun ( 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang science, technology, engineering, art, and mathematic; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas, dan inovasi; (2) Kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif; (3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; (4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, (c) pengembangan manajemen talenta nasional, serta (d) peningkatan prestasi olahraga.
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: ( 1 ) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dilaksanakan melalui (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; serta (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. (2) lntegrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B I V - �
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial nasional; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (care economy) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan. (2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. (3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. (4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara.
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik, (b) reformasi hukum, (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi, (d) penguatan kelembagaan hukum, serta (e) transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal. (2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi tata kelola pemerintahan, (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik, dan (c) pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani. (3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. (4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan dilaksanakan melalui arah kebijakan penanggulangan judi dan penyelundupan. (5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara. (6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. (7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: ( 1 ) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. (2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dilaksanakan melalui (a) pembangunan berketahanan iklim, dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. 4.3.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Terna dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2025 disusun dengan mempedomani Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2025 serta memperhatikan Rancangan RKP 2025. Selaras dengan Terna dan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 202 5 adalah : "Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal, dan SDM yang Berkualitas" Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2025, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2025 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Universal (THIS-U). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensifmulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Universal berarti prinsip perencanaan yang menekankan kebermanfaatan rencana untuk semua elemen tanpa memandang perbedaan mencakup kesetaraan penggunaan, fleksibilitas, penggunaan yang sederhana dan intuitif dalam sistem aktivitasnya. 4.3.4 Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2025 Provinsi NTT Dalam upaya mencapai indikator dan target makro Pembangunan Daerah pada tahun 2025 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Daerah (PD).' Pertama Kedua Ketiga Ekonomi Berkelanjutan Pemberdayaan Komunitas Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB N - � I f Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kesehatan Pendidikan Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia Kolaborasi Tujuh Prioritas Daerah (PD) dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut: 1 . Prioritas Daerah 1 : Ekonomi Berkelanjutan

a.Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
b.Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha;
c.Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
d.Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
e.TOUR DE ENTETE sebagai motor penggerak ekonomi berbasis pariwisata lintas wilayah.
f.Mengembangkan NTT Mart sebagai pusat pemasaran produk lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat dan memperluas lapangan kerja;
g.Mendorong pengembangan Restoran Flobamorata sebagai wadah promosi kuliner dan budaya daerah yang mendukung sektor pariwisata.
1. 2.Prioritas Daerah 2: Pemberdayaan Komunitas
a.Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;
b.Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
c.Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
d.Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
1. 3.Prioritas Daerah 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
a.Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
b.Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � ¢
c.Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
1. 4.Prioritas Daerah 4: Kesehatan
a.Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan hexahelix;
b.Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan;
c.Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
d.Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
e.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.
1. 5.Prioritas Daerah 5: Pendidikan
a.Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
b.Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
c.Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
d.Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal;
e.Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus;
1. 6.Prioritas Daerah 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia
a.Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani;
b.Memperkuat sumber pendapat daerah;
c.Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;
d.Meningkatkan keamanan daerah dan Masyarakat khususnya kelompok rentan Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.
1. 7.Prioritas Daerah 7: Kolaborasi
a.Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah;
b.Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO /NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT;
c.Mengoptimalkan penggunaan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan di Provinsi NTT. 4.3.5 Fokus per Perangkat Daerah Fokus pembangunan Tahun 2025 adalah Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas Dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis melindungi hak-hak dengan partisipasi aktif PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH --(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � f tersebut. Adapun Program 100 hari pertama (quick win)-sebuah rangkaian inisiatif yang dirancang untuk segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTT. Kami berharap dukungan penuh dari Pimpinan dan Anggota DPRD, agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Program quickwin antara lain: 1.Memperkuat posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT. Anak-anak NTT adalah masa depan kita, sehingga stunting harus dicegah. Kelembagaan posyandu akan diperkuat dengan mengoptimalkan perannya dalam deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi, dan kampanye hidup sehat. Saat ini, dengan Kementerian Kesehatan RI, kami juga sedang menyiapkan program pelatihan bagi para kader bersama dengan lembaga non-profit untuk bisa mengakselerasi pengetahuan dan keterampilan para kader dalam mencegah, melakukan deteksi dini, serta mengintervensi stunting di lapangan. Program ini juga diproyeksikan menjadi pilot project tingkat nasional, sebagai model keberhasilan dalam penanganan stunting berbasis komunitas.
1. 2.Gerakan Beli NTT Gerakan Beli NTT adalah sebuah inisiatif untuk mendorong konsumsi dan pemasaran produk lokal guna memperkuat perekonomian daerah. Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memperluas layanan pengembangan usaha dan akses keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan daerah. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan memastikan setiap produk yang dihasilkan bisa diserap oleh pasar, sehingga produsen bisa fokus kepada proses produksi dan pengembangan.
2. 3.Pengembangan One Village One Product (OVOP) OVOP adalah sebuah inisiatif berbasis hilirisasi yang bertujuan mengembangkan produk unggulan desa atau kelurahan sesuai dengan potensi lokal di setiap daerah. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan keunggulan masing-masing desa/wilayah. Dalam pelaksanaannya, BUMDes dan Koperasi akan menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan. Setiap desa atau kelurahan akan dibantu dalam memilih dan mengembangkan produk unggulan yang memiliki potensi pasar, baik di sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan khas, maupun produk berbasis sumber daya alam setempat. Kami akan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan manajerial masyarakat dalam mengelola usaha serta produk unggulan. Selain itu, kami akan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � memperkuat infrastruktur pendukung produksi, pasca produksi, serta pengelolaan dan pemasaran produk. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, kami juga akan memperluas akses pengembangan usaha dan layanan keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan.
3. 4.Pendampingan Siswa Menuju Pendidikan Tinggi dan Sekolah Kedinasan Unggulan. Kami berkomitmen untuk mendukung siswa terbaik daerah agar dapat mengakses pendidikan unggulan, baik di universitas temama maupun sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, IPDN, dan institusi lainnya. Melalui program ini, kami akan melakukan "talent scouting" untuk mengidentifikasi dan membina putra-putri daerah yang berpotensi. Pendampingan yang diberikan mencakup aspek akademik dan non-akademik, termasuk persiapan fisik, mental, serta penguatan karakter, agar mereka siap bersaing dan lolos seleksi di institusi terbaik Indonesia.
4. 5.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT. Pemungutan pajak serta retribusi daerah juga akan dioptimalkan meski kami menyadari adanya Surat Edaran No. 9 0 0 . 1. 1 3 . 1 / 6 7 6 4 / SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringan Dan/ Atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang berpengaruh terhadap target pendapatan daerah. Upaya ini diharapkan menjadi langkah strategis yang dapat memberikan dampak dalam waktu relatif cepat, dibandingkan hanya bergantung pada kebijakan fiskal jangka panjang seperti menarik investasi baru. Saat ini, banyak aset daerah yang tersedia dalam ruang otoritas pemerintah daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aset aset ini dapat dimonetisasi melalui berbagai skema, seperti sewa, kerja sama dengan pihak swasta, dan tentunya optimalisasi retribusi. Untuk memastikan proses ini berjalan lebih efektif dan efisien, kami akan menerapkan digitalisasi dan sistem informasi manajemen aset, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.
5. 6.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Kekosongan jabatan atau posisi yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dapat menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itu, kami akan melakukan pemetaan kebutuhan organisasi, menyeleksi pejabat yang memenuhi syarat, dan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat organisasi pemerintahan agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Berikut tabel Quickwin dibawah ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � f Tabel 4.5 Quick Win Gubernur NO 1 QUICK TUJUAN TARGET PENANG6UNG WINS KEGIATAN KEGIATAN SASARAN OUTPUT JAWAB QUICK WINS 1: OPTIMALISASI POSYANDU UNTUK PENCEGAHAN STUNTING TUJUAN KEGIATAN: Memperkuat du dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tingkat Daerah Provinsi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, ukm dan UKM rujukan tinggkat daerah provinsi Total Peserta : 2.640 Orang Kader : 2.200 orang Nakes: 440 Nakes dari 22 kabupaten Kota Terbagi dalam 4 angkatan Pelatihan@ (660 orang) 350 Orang Total Peserta 5.945 orang Tokoh Agama : 1.885 orang Institusi Pendidikan : 3.500 TPPKK Provinsi, Kota Kupang dan Kab Kupang : 2 1 0 Orang DWP Provinsi : 350 Orang [Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Nakes dan Kader Kesehatan di Posyandu (25 Kompetensi Dasar Kader Posyandu) Terlaksananya Kegiatan Penandatangan an MOU Penyebarluasan Informasi kesehatan Kampanye Masalah Kesehatan tentang gizi buruk, stunting dan penyakit menular bagi masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan I 2 Quickwin 2: GERAKAN BELI NTT I Tujuan Kegiatan: Meningkatkan ekonomi lokal dengan memastikan setiap produk yang dihasilkan bisa diserap oleh pasar, sehingga produsen bisa fokus kepada proses produksi dan 1bangan Kolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memperluas layanan pengembangan usaha dan akses keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan daerah IDENTIFIKASI PRODUK LOKAL Seluru Masyarakat NTT, yang di mulai dari Aparat Pemerintah Tenun ikat dengan motif dari 22 Kabupaten / Kota (721 Motif. Kuliner Kerajinan/ukiran unggulan dari Kabupaten/Kota (Topi tiilangga, 721 Motif 32 jenis Kuliner Dinas Parekraf Dinas Parekraf Dinas Parekraf Dinas Parekraf PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � f NO QUICK WINS TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN TARGET SASARAN Sasando, Mebel Barnbu, Tas Keraniang, Guci) OUTPUT PENANOGUNG JAWAB SOSIALISASI/K AMPANYE Gerakan Beli NTT Melalui Timor TV Melalui RRI Kupang Melalui TVRI Kupang Melalui RRI Kupang Seluruh Dinas Masyakarat Parekraf NTT Seluruh Dinas Masyakarat Parekraf NTT Seluruh Dinas Masyakarat Parekraf NTT Seluruh Dinas Masyakarat Parekraf NTT FESTIVAL EKRAF/UMKM [IKM DAN LAUNCHING "GERAKAN BELi NTT" TEMU BISNIS ANTARA PELAKU UMKM/IKM/ EKRAF DENGAN MITRA BISNIS Media Sosial baik Tiktok, Youtube, Facebook dan Instagram Disperindag NTT serta Media Sosial ASN Disperindag NTT serta media social Dekranasda Prov NTT Melalui Pemasangan Baliho "Gerakan Beli NTT" Mengkampanyek an Gerakan Beli NTT stakeholders (Lembaga agama, organisasi pemuda, Perguruan Tinggi, SMA/SMK, Media, Perbankan, Hotel, Restoran, Pegiat Media Sosial dll) Jumlah ekraf yang mengikuti festival exotic anak timor kreatif/ ANTIC ( 1 00 orang) dari 10 sub sector ekraf Dokumen Kerjasama antara pelaku IKM dengan mitra bisnis Seluruh Masyakarat NTT Seluruh Masyakarat NTT Seluruh Masyakarat NTT UMKM/IKM/Ek raf (30 Orang) Dinas Parekraf Dinas Parekraf Dinas Parekraf Dinas Parekraf Dinas Parekraf 3 Pengembangan one village one product (OVOP) ....1. Tujuan Kegiatan: MengeQuick Win 3: Mengembangkan produk unggulan desa atau kelurahan sesuai dengan potensi lokal di setiap daerah PELATIHAN HILIRISASI PENGOLAHAN PRODUK LOKAL (bakso ikan, nugget ikan, dan abon ikan) Perempuan GMIT berjumlah 20 orang 20 orang ibu ibu GMIT mampu mengolah ikan menjadi bakso ikan, nugget ikan, dan abon ikan DINAS PMD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � f NO QUICK WINS TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKAT MEREK PELATIHAN DIGITALISASI PEMASARAN FASILITASI SERTIFIKAT HALAL PELATIHAN PENGOLAHAN PRODUK UMKM/IKM / EKRAF(DISPER INDAG,DISPAR EKRAF, DISLHK, DISPETERNAK AN, BIRO PBJ DAN BIRO EKONOMI) Launching Program OVOP TARGET SASARAN Pelaku UMKM/IKM/Ekr af, Kaum Milenial dan Perempuan Pelaku UMKM/IKM/Ekr af, Kaum Milenial dan Perempuan Pelaku UMKM/IKM/Er af, Kaum Milenial dan Perempuan Kaum Milenial, Perempuan dan Pelaku UMKM/IKM/Ekr afLainnya 840 Orang FORKOPIMDA,Pe rbankan Kadin/HIPMI, PHRI, UMKM Kota Ku pang OPD Provinsi, Dinas PMD Kab/Kota, Kepala Desa/ Lurah Lokus/Bumdes/ Koperasi, Satgas OVOP, Para Ketua Kelompok Cipayung (PMKRI, GMNI, GMKI, HMI, PMII), Para Ketua BEM/SEMA OUTPUT 1 5 produk yang memperoleh sertifikat Merek 50 Orang Pelaku usaha Digitalisasi Pemasaran Jumlah produk yang memperoleh sertifikat Halal (22 Produk) Jumlah pelaku IKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Produk Sorgum dan Kelor (50 Orang) Tersosialisasiny a Program OVOP bagi Pemangku Kepentingan dan Masyaraat Luas PENANGGUNG JAWAB DINAS PMD DINAS PMD DINAS PMD DINAS PMD Universitas Negeri swasta, Ketua OSIS dan SMK dan Para SMA Pengadaan Barang Peralatan Sarana Prasarana Produksi Sesuai JenisUsaha Tiap Desa /Keluraha n Pembelian Produk Unggulan Desa/Keluraha n Pengadaan Jasa Pemasaran Program OVOP 44 Desa/Kelurahan Lokus Program OVOP 44 Desa/Kelurahan Lokus Program OVOP Masyarakat Lokal, Regional, Nasional dan Global Tersedianya Barang Peralatan Produksi Tersedianya Produk Lokal Unggulan Desa/ Keluraha n Tersedianya media promosi yang menjangkau tingkat lokal, regional DINAS PMD DINAS PMD DINAS PMD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH --(PRKPD) TAHUN 2025 BABN-- NO QUICK WINS TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Program OVOP Fasilitasi Nilai tambah dan DayaSaing Spesifikasi: NIB, BPOM, SertifikatHalal, Sertifikat TKDN, HKI danDesain Kemasan TARGET / SASARAN 1680 Orang Pelaku Lembaga Ekonomi Desa yaitu BUM Desa, BUM Desa Bersama, Koperasi, UMKM, UP2K Kabupaten/Kota se NTT dan Kelompok Wirausaha Mahasiswa Produk Ungggulan yang dihasilkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, Koperasi, UMKM, UP2K Kabupaten/Kota se NTT OUTPUT nasional dan global Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Program OVOP dalam Pengolahan Produk, Manajemen Usaha dan Pemasaran Digital Terlaksananya Fasilitasi Nilai tambah dan Daya Saing Spesifikasi: NIB, BPOM, SertifikatHalal, Sertifikat TKDN, HKI danDesain PENANGGUNG JAWAB DINAS PMD DINAS PMD IKM, dan di IKM, dan di 4 Kemasan Quick Win 4: Pendampingan Siswa Menuju Pendidikan Tinggi dan SL1% Kedinasan U Tujuan Kegiatan: Mendukung siswa terbaik daerah agar dapat Mengakses pendidikan unggulan baik di universitas ternama maupun sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, IPDN, dan institusi lainnya Tujuan Kegiatan: Menginform asikan tentang persyaratan, tahapan seleksi dan Pola Pendamping an Tujuan Kegiatan: Tersosialisas inya program Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes Akademik Melakukan "talent scouting" untuk mengidentifikas i dan membina putra-putri daerah yang berpotensi Rapat Koordinasi Virtual Rapat/ Sosialisa si Luring di SMAN 3 Kupang dan Online di 21 Kabupaten Bimbingan Akademik Materi Utama, Matematika (Tryout, Simulasi Ujian, Pembelajaran Materi Inti} Kesiapan Siswa dalam aspek akademik dan non-akademik, termasuk persiapan fisik, mental, serta penguatan karakter 1952 (Kepala Sekolah dan Guru BK) dari 976 sekolah 1025 sekolah 13.527 siswa Kelas 3 SMA/SMK/MA se-NTT 13.527 siswa 25% siswa kelas 3 SMA/SMK/MA se-NTT 25.000 siswa Tersosialisasiny a program pada 1025 sekolah 13.527 siswa Bimbingan Soal di SMA/SMK/MA se-NTT untuk 13.527 siswa DINAS P & K DINAS P & K DI N A S P & K PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B I V - � NO QUICK WINS TUJUAN KEGIATAN Tujuan Kegiatan: Pengresmian program Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes Fisik dan Mental Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes wawancara dan psiokotes Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes Akademik Tujuan Kegiatan: Peningkatan Jumlah Lulusan masuk dalam Luar Negeri melalui jalur beasiswa Tujuan Kegiatan: Peningkatan capain program KEGIATAN Kegiatan Launching Luring di SMAN 3 Kupang dan Online di 2 1 Kabupaten Bimbingan Fisik (khusus TNI/Polri) Pendampingan Mental dan Wawancara Simulasi dan Try Out secara Berkala Sosialisasi dan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Berkala TARGET l SA8ARAN 1025 sekolah 13.527 siswa 1 3 1 0 siswa Siswa yang ingin mendaftar ke sekolah kedinasan TNI dan Polri (6328 siswa) Try Out untuk 13527 Siswa Lulusan Sl dan Tamatan SMA/SMK 976 sekolah 13.527 siswa OUTPUT Pengresmian program pada 1025 sekolah 13.527 siswa Bimbingan Fisik untuk 1 3 10 siswa di 22 Kab/Kota Pendampingan Mental dan Wawancara untuk Siswa Calon Sekolah Kedinasan, TNI dan Polri (6328 siswa] Terlaksananya Tryout Online dan offline untuk 13.527 siswa Terlaksananya Sosialisasi / pen dampingan Online dan offline Laporan Monev PENANGGUNG JAWAB DINAS P & K DINAS P & K DI N A S P & K DINAS P & K DINAS P & K DINAS P & K PT. dan 5 Quick Win S:Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT ] Tujuan Kegiatan: Pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peninkatan PAD KOORDINASI DENGAN DINAS PERIJINAN AGAR SEMUA PERIJINAN YANG AKAN DIKELUARKAN HARUS ADA PERNYATAAN LUNAS PAJAK MENERAPKAN SYARAT LUNAS PAJAK KENDARAAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PLAT NTT BAGI PIHAK KETIGA YANG AKAN TERLIBAT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA KOORDINASI DENGAN Penyataan Lunas Pajak dalam pengurusan Ijin Penyataan Lunas Pajak kendaraandala m pengurusan Ijin BADAN PENDAPATA N DAN ASET DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B I V - � NO QUICK TUJUAN KEGIATAN TARGET OUTPUT PENANGGUN WINS KEGIATAN SASARAN JAWAB POLDA NTT TERKAIT OPERASIONAL KENDARAAN PLAT LUAR DAERAH DI WILAYAH NIT PROSES DIGITALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA BERTAHAP MELAKUKAN PEMUNGUTAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMBUATAN PETA DIGITAL SECARA BERTAHAP; MELAKUKAN APPRAISAL/PE NILAIAN TERHADAP ASET-ASET (TANAH) YANG POTENSIAL UNTUK DITAWARKAN KEPADA PIHAK KETIGA REVIEW DAN RENEGOSIASI TERHADAP SEMUA KONTRAK KERJASAMA PEMANFAATAN ASET YANG TELAH DILAKUKAN; MELAKUKAN PROSES KERJASAMA DENGAN KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTT DALAM RANGKA PENYELESAIAN SERTIVIKASI TANAH PEMPROV; PENATAAN ASET BERBASIS APLIKASI. 6 Ouick Win 6:P tan Tata Kelola Pemerintahan vans Efektif dan Efisien. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 NO QUICK TUJUAN TARGET OUTPUT PENAN6GUN6 WINS KEGIATAN KEGIATAN SASARAN JAWAB Tujuan Kegiatan: Tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan kat terhadap birokrasi SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 7 RENCA NA AKSI KOPER ASI DESA MERAH PUTIH PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL PEN GANG KATA N & PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL PROSES PENG INPUTAN DATA ASN DALAM RANGKA PELAYANAN PROSES KEPANGKATAN & PENSIUN OTOMATIS DI TAHUN 2026 Penunjukan Ess. II. 1 7 jabatan lowong, 15 seleksi terbuka, 61 jabatan lowong, 69 jabatan lowong. Quick Win 7 Ess. II. 17 jabatan lowong, 15 seleksi terbuka, 61 jabatan lowong, 69 jabatan lowong. DINAS PMD Koordin asi (Intern al & Ekster nal) ke pusat, provins i dan Dinas Kopera si UKM Kab/ Kota NTT Relasi dan Kelompok Pra Komunikasi Koperasi Desa Pertemuan. Merah Putih 44 Unit ke para Rapat (Poktan, Terpapar Pihak secara vertikal, Koodrinasi, Gapoktan, UP2K) Koperasi Merah Sosialisasi Tersedia Putih horisontal sebanyak 44 dan diagonal unit. Sosialis asi Kopera si Desa Merah Putih melalui Media Cetak (Koran) ' Elektro ni.k (Radio), Media Sosial (FB.IG Melakukan Sosialisasi Koperasi Merah Putih Sosialisasi secara kontinu Media Cetak (Koran), Elektronik (Radio), Media Sosial (FB,IG,WA,Tiktok ) Rekaman Gambar, Suara, teks, Dokumen Kesepakatan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 B A B IV - � NO QUICK TUJUAN KEGIATAN TARGET OUTPUT PENANGGUNG WINS KEGIATAN SASARAN JAWAB WA,Tik tok), 2. Release Progra m Kopera si Desa I Merah Putih 8 MEJA RAKYAT I Pemerintah Provinsi NTT memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan menyampaik pengaduan an pelayanan pengaduan public untuk mengenai merealisasikan penyelengga kebijakan "no raan wrong door program policy" yang DASA CITA; menjamin hak Seluruh Pemerintah masyarakat seluruh Lapisan pengaduan DINAS Provinsi NTT agar pengaduan Masyakarat secara cepat di KOMINFO dapat jenis apapun mengelola dan dari tangani pengaduan manapun akan dari dilayani dan masyarakat ditangani secara sesuai sederhana, ketentuan cepat, perundang - tuntas dan undangan yang terkoordinas berlaku i dengan baik;Mening katkan kualitas pelayanan publik Publikasi Media Luar Ruang Iklan layanan masvarakat Talk Show Sosialisasi & Bimtek MeJa Rakyat berbasis Web Berkoordinasi dengan Kemendagri untuk Integrasi/Link dengan SP4N LAPOR SEKBE 1. Launching Dimulainya Adanya Kantor R " AYO Membangun Sekber Ayo Sekretarait Sekretarian Bapperida BANGU mekanisme Bangun NIT bersama Ayo bersama N NTT koordinasi Bangun NTT yangkuat PENYUSUNAN dalam Draf konteks PETUNJUK Tersusunya sinkronisasi TEKNIS Buku Petunjuk Bapperida perencanaa PELAKSANAAN Petunjuk Teknis n, SEKBER "AYO pelaksanaan BANGUNNTT ' PERTEMUAN Diaspora di JKT 100 or Bapperida pengendalia GUBERNUR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � f PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 Bapperida Bapperida Masuk aplikasi Bapperida Bapperida Bapperida Bapperida Bapperida Bapperida PENANGGUNG JAWAB BABIV-- Seluruh diaspora: memiliki kelompok dan yang di pimpin untuk mencatat seluruh masyarakat NTT yang ada di wilayahnya 33, CSR di NTT 50 aktif, 5 tutup, 2 baru masuk untuk melakukan PSK Adanya sarana Masuk aplikasi Masuk aplikasi 100 or 100 or OUTPUT Seluruh diaspora: CRS di provinsi NTT dan di Luar NTT Lembaga Mitra Baru dan yang sudah di NTT Penyiapan Sarana prasaran Masuk dalam kegiatan di SIPD Lembaga Mitra dan Agrinas, Pengusaha Mahasiswa dan Etnis NTT TARGET SASARAN Diaspora yang ada di Bali Diaspora yang ada di Batam dan Pulau Sumatera Tersusunya Pembiayaan Kegiatan melalui SIPD PERTEMUAN LEMBAGA MITRA PENGINPUTAN KEGIATAN SEKBER DALAM DALAM SIPD DISKUSI ANTARA BAPPERIDA DENGAN BADANG PENGHUBUNG UNTUK SKEMA PENGGUNAAN DANASEKBER PERTEMUAN GUBERNUR DAN KD DENGAN LEMBAGA LEMBAGA INTERNASIONA L, NASIONAL AGRINAS DAM BUSINESSMAN /PENGUSAHA DI JAKARTA PERTEMUAN GUBERNUR DAN KD DENGAN DIASPORA YANG ADA DI JAKARTA: MAHASISWA, KELOMPOK ETNIS NTT YANG ADA DI JAKARTA DAN KD DENGAN DIASPORA YANG ADA DI JAKARTA ANGGOTA DPR RI, DPD RI, GUBERNUR PERIODE 2018 2023, TOKOH SENIOR NTT KEGIATAN PERTEMUAN DIASPORA PERTEMUAN DIASPORA WILAYAH BARAT PERTEMUAN DENGAN CSR SARANA DAN PRASARANA KELENGKAPAN KANTOR TUJUAN KEGIATAN n d an evaluasi program kolaborasi antar pemangku kepentingan 2. Meningkatk an efektivitas program pembangun an melalui kolaborasi lintas sektor; 3. Memfasilitas i pertukaran praktik baik dan inovasi dalam berbagai sektor pembangun an; 4. Mengoptima lkan keterlibatan Komunitas Diaspora dalam pembangun an daerah melalui program yang terstruktur dan berbasis kebutuhan masyarakat; 5. Menyediaka n mekanisme pembiayaan yang inovatif, transparan, akuntabel dan berkelanjuta n baikyang bersumber dari Lembaga Multilateral, Lembaga Bilateral, Lembaga Non Pemerintah (NGO), Corporate Social Resposibility (CSR) BUMN/ BUMD/ PT, QUICK WINS NO NO QUICK TUJUAN KEGIATAN TARGET OUTPUT PENANGGUNG WINS KEGIATAN SASARAN I JAWAB Lembaga WILAYAH memiliki Swadaya TENGAH kelompok dan Masyarakat, yang di pimpin maupun untuk mencatat yang seluruh bersumber masyarakat dari NTT yang ada di Filantropi I wilayahnya Diaspora. I Seluruh diaspora: memiliki PERTEMUAN Diaspora kelompok dan DIASPORA yang yang di pimpin WILAYAH ada di wilayah untuk mencatat Bapperida TIMUR Timur : (makasar) seluruh masyarakat NTT yang ada di wilavahnva Seluruh diaspora: memiliki PERTEMUAN Diaspora yang kelompok dan DIASPORA ada di wilayah yang di pimpin Bapperida WILAYAH Utara Balik untuk mencatat UTARA papan seluruh masyarakat NTT yang ada di wilayahnya 4.4 INOVASI DAERAH Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnyajangka menengah, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan "planning by research dan research based policy" agar kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/ gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 0 1 7 tentang Inovasi Daerah danjuga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 B AB IV - � daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovativ untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain: 1 . Memperkuat Kemandirian dan Daya Saing Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Diharapkan melalui inovasi daerah dapat menciptakan produk, layanan, dan kebijakan unggul yang adaptif terhadap kebutuhan pasar serta menarik investasi dan memperluas peluang ekonomi lokal.
6. 2.Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
7. 3.Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah terutama peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penciptaan birokrasi yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Termasuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan solusi inovatif.
8. 4.Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Berkelanjutan. Menggerakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Tabel 4.6 Profil Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH NTT TAHUN 2020-2024 2020 2021 2022 21023 2024 No KABUPATEN SK04 KATEGORN SO UATE6ORN SO UTE6OR 90R UATEGOMN son UATE6OM Lembat 35 kurang inovatif 24.17 kurang inovat.f 0 tidal dspat dini'ai 37.70 inovatif 38.26 inovat.f A'or 56 urang inovat.f 320 kurang novatf 910 kurang novatif 10 90 kurang inovatif 1500 kurang inovatf Flotim kurang inovatif 47 88 novatif 1.80 kurang inovatif 4198 novatif 4233 inovat.f 4 $kka 46 kurang inovatif 2329 kurang novat.f 43.36 incvatf 41 99 novatif 3473 kurang novatf Ende 38 kurng inovatif 1040 kurang inovat' 0.40 kurang novatf 19 98 lurang novatf 1580 kurang novatf nagekeo 12 kurang inovat.f 2 80 kurang novatf 5280 inovat.f 2444 kurang novatf 2144 kurang novat.f 7 Neda 0 tdak dapst dini/ai 1120 kurang inovet.f 41.96 inovatf 41 70 novatif 33.26 kurang inovatf 8 manggra+ti mur 0 tdak dpat dni/a 48 02 inovtif 540 kurang novatif 7 50 kurang inovatf 1180 kurang novatf 9 manger3i 0 tdak dapatdniai 49 63 inovatif 47.56 inovatf 36 56 inovatf 5184 inovatf 10 manggr. brat 0 tidak dapt dni/ai 55 96 inovatif 54.65 inovat 4460 novatif 53 22 inovatif ll sumba barat 6 rang inovatif 080 kurang novatf 35.22 inovatf 4305 novatif 4249 inovatf 12 surba barat daya 57 urang inovatif 5281 inovatif 39.60 inovat.f 4782 ·novatif 3102 kurang inovatf 13 sumba tengah 3 kurang inovatif 29 88 kurang novatf 41.96 inovat. 2154 kurang novatf 2783 kurang inovat' 14 surba timur 32 urang inovatif 58 36 inovatif 46.88 inovat.f 5397 Sangat inovatf 65 84 sangat inovatif 1.5 Sabu 0 t dak dapat dniai 15.04 kursng novatf 33.98 kurang novat.f 35 38 novatif 32 27 kurang novatf 16 rote 1018 sangat inovatf 34 86 inovatif 36.11 inovat.f 39 48 novati' 40 18 inovatf 17 kupang 21 kurang inovatf 27.08 kurang novtif 38.76 inovatf 35.08 ncvatif 3780 inovatf .8 kota kupang 688 novatf 47.34 inovatif 43.24 inovatf 1944 kurang novatf 1330 kurang inovatif 19 T75 24 urang inovatif 356 kurang novat 1250 kurang novatif 37.47 novatif 36.69 inovatf 20 Tu 0 tdak dapat dinilai 37 56 inovatif 43.20 inovat.f 25 13 kurang inovat.f 4061 inovatif 21 belu 174 kurang inovatif 54.04 inovatif 46.08 inovatif 4928 inovatif 9.40 kurang inovat 22 Ma'aka 0 tidak dapat dinilai 5.60 kurang novatif 45.40 inovat.f 1684 kurang inovat.f 9.00 kurang inovatf 23 Provins! NTT 3.831 sangat inovatif 53.38 inovatif 59.76 inovatif 62.53 Sangat inovatif 50.10 inovatif Catatan. 1. Se,ak tahun 2021 hingga sekarang. metode penghtungan skor indeks telah diperbarui. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovation Government Award (IGA) merupakan salah satu parameter PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran 11D ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID menggambarakan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh 11D menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil pengukuran 11D ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasar, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama tiga tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022 dan 2022/2023). Dengan menjelaskan 36 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT teru dimonitor dari tahun ke tahun. Tabet 4. 7 Aspek, Variabel dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) Aspek Variabel Indikator 1 Visi Misi Pemda* 2 Penerapan SIPD 3 APBD Tepat Waktu 4 Kualitas Peningkatan 5 Jumlah Pendapatan Perkapita* Institusi 6 Tingkat Pengangguran Satuan Pemerintah 7 Jumlah Peningkatan Investasi Daerah (25,2%) 8 Jumlah Peningkatan PAD 9 Opini BPK* 10 Nilai Capaian LAKIP* 11 Penurunan Angka Kemiskinan* Sumber Daya Manusia 12 Nilai IPM 13 Penghargaan Inovator Ekosistem lnovasi dan 14 Jumlah Penelitian/Kajian Kajian 15 ROADMAP SIDA 16 Regulasi Inovasi Daerah 17 Ketersediaan SD M Inovasi Infrastruktur 18 Dukungan Anggaran 19 Bimtek Inovasi 20 Program/Kegiatan Inovasi PD Satuan Inovasi Daerah 2 1 Keterlibatan Aktor Inovasi (74,8%) Output Pengetahuan & 22 Pelaksanaan lnovasi Daerah Teknologi 23 Jejaring Inovasi Daerah 24 Sosialisasi lnovasi Daerah 25 Pedoman Teknis Inovasi Kecepatan Bisnis Proses 26 Kemudahan Informasi Layanan 27 Kecepatan Penciptaan Inovasi* 28 Kemudahan Proses Inovasi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � ! f 29 Penyelesaian Pengaduan 30 Online Sistem Kecanggihan Produk 3 1 Replikasi 32 PenggunaanIT 33 Kemanfaatan Inovasi Jumlah Inovasi & Hasil 34 Monitoring dan Evaluasi Kreatif 35 Kualitas Inovasi Daerah 36 Jumlah Inovasi Daerah Mandatory /Wajib Gambar tersebut menjelaskan 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SOM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif. Kedelapan aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT. Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT sesuai penilaian dari 8 variabel tersebut mendapat predikat sangat inovatif dengan skor 62,53. Pencapaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari basil perhitungan indeks inovasi tahun 2023 terdapat 7 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif. Tabel. 4.8 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan U r u s a n d e n g a n J u m l a h I n o v a s i T e r b a n y a k Selanjutnya tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 BABIV-w selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki. inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit. Selanjutnya Pada RKPD Mumi Tahun 2024, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 - 2023 antara lain TJPS {Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dan sudah tidak lagi dijalankan tahun 2024 dengan alasan keterbatasan sumber daya dan masa kerja bersama pihak ketiga telah selesai. Selanjutnya untuk fokus inovasi pada RKPD Perubahan 2025, ditekankan pada 1 0 apek membudayakan inovasi dengan penjelasan sebagai berikut: 1 . POLA PEMECAHAN MASALAH Merubah pola pemecahan masalah pemerintahan dengan cara-cara baru yang lebih solutif, inovatif, efektif dan efisien.
9. 2.KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Kebijakan Kepala Daerah yang dapat mewajibkan berinovasi bagi setiap perangkat daerah {misal: satu opd 3 inovasi / one innovation one program yang di tindaklanjuti secara terukur melalui komitmen kinerja inovasi. Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
10. 3.EVALUASI Evaluasi terhadap komitmen kinerja inovatif secara berkala dan komprehensif pada tiap perangkat daerah.
11. 4.KOORDINASI Komukasi dan koordinasi baik horizontal dan utamanya secara vertikal dengan pemerintah pusat terkait inovasi daerah.
12. 5.MARKETING Marketing dan Branding Inovasi Daerah dalam meningkatkan manfaat dan dampak.
13. 6.KOMPETISI DAN KOLABORASI Kompetisi dalam penciptaan inovasi daerah dan kolaborasi dalam penerapan inovasi daerah {win win solution). Kompetisi dilakukan bukan saja melalui IGA namun juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK).
14. 7.MANAJEMEN INOVASI Perbaikan menejemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan sumber daya manusia serta menejemen pengelolaan inovasi yang merujuk pd kematangan inovasi dengan tolok ukur 36 indikator Indeks Inovasi Daerah.
15. 8.SUSTAINABLE INOVASI Inovasi yang berkelanjutan melalui update dan upgrade inovasi untuk menjaga ritme keberlanjutan inovasi dan memperluas dampak inovasi. Inovasi bukan hanya intervensi namun mengembangakan inovasi yang sudah ada agar bermanfaat lebih adalah inovasi.
16. 9.INNOVATION HUB Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH -(PRKPD) TAHUN 2025 B A B I V - �
17. 10.INDIKATOR KINERJA UTAMA Menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama (iku) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menetapkan nilai satuan inovasi sebagai capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dari kesepuluh aspek tersebut, aspek yang paling menjadi perhatian dan capaiannya masih rendah yaitu pada bagian sustainable innovation dan Innovation Hub sehingga dapat menjadi prioritas untuk didorong capaiannya pada tahun mendatang. Selain penekanan pada aspek keberlanjutan dan publikasi hasil inovasi, terdapat satu inovasi yang menjadi TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK) tahun 2024 pada tabel dibawah. Tabel 4.9 Inovasi Daerah (Kondisi Januari 2025) No Judul Inovasi Pengusul Urut 1 Alat Tenun Lepas Pasang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT SMK Negeri 4 Kupang 2 Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku (GEMA UPT Puskesmas Tana Rawa SEJIWAKU) Kabupaten Sikka 3 Jalan Lain Desa Tubu Menuju Sejahtera (JALIN Bumdes Pala Opat Desa Tubu, SATU MESRA) Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timar Tengah Utara 4 Lapar Pak Lurah Kelurahan Balela Kabupaten Flores Timur 5 Mangrover SMANTIG BERSINAR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT SMA Negeri 3 Waingapu 6 Pelopor Karakter Nilai Canossa (PKNC) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (SD Katolik Canossa) 7 SIMPONIVET UPTD Veteriner Dinas Petemakan Provinsi NTT 8 Spenla Peduli Bumi, Sampahku Tanggung Dinas Pendidikan dan Jawabku. Kebudayaan Kata Kupang UPTD SMP Negeri 8 Kupang 9 Tane Hoe SMPK St. lsidorus Lewotala Kabupaten Flores Timur 10 Tapenpah Just Klik (TAJUK) Pemerintah Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timar Tengah Utara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-(PRKPD) TAHUN 2025 B A B N - � B AB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2025 mengalami perubahan karena adanya penyesuaian dengan program-program pemerintahan baru. Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah basil outcome yang ingin dicapai. Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk: Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan memperhatikan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target Rancangan Awal RPJMD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2025 memuat kegiatan yang perlu dilakukan terkait pergeseran antar Sub kegiatan, kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam Perubahan RKPD 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 6 . 1 berikut : Tabel 5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 No. Perangkat Daerah RKPD 2025 APBD 2025 PRKPD 2025 1 2 3 4 5 Dinas Pendidikan dan 1 Kebudavaan 2.198. 988. 706.502,00 2.387.119.606.310,00 2.397.927.013.41 l,00 2 Dinas Kesehatan 190.382.345. 784,00 504.542.847.870,00 535.604.867.034,00 Dinas Pekerjaan Umumdan 3 Perumahan Rakyat 173.310.144.020,00 180.537.025.513,00 176.287.289.909,00 Satuan Polisi Pamong 4 Praja 12.863.674.600,00 1 5 . 1 8 6 . 742.500,00 14.293.875.739,00 Badan Penanggulangan 5 Bencana Daerah 7.511.668.306,00 9.585.354.846,00 11.658.328.474,00 6 Dinas Sosial 58.997.639.866 00 41.996.503.960 00 61.475.353.611 00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� No. Perangkat Daerah RKPD 2025 APBD 2025 PRKPD 2025 1 2 3 4 5 Dinas Ketenagakerjaan Dan 7 Transmigrasi 17.746.588.656,00 21.821.465.690,00 33.471.381.357,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 8 Keluarga Berencana 18.348.381.560,00 22.453.285.257,00 22.315.148.591,00 Dinas Lingkungan 9 Hidup dan Kehutanan 107.604.573.235,00 101.172.779.080,00 96.550.127.962,00 Dinas Kependudukan 10 Dan Pencatatan Sipil 107.604.573.235,00 101.172.779.080,00 1 1. 1 9 6 . 797.550,00 Dinas Pemberdayaan 1 1 Masyarakat dan Desa 9.286.993.800,00 13.306.493.800,00 42.316.092.300,00 12 Dinas Perhubungan 40.677.060.520,00 65.277.524.596,00 50.640.405.527,00 Dinas Komunikasi 13 dan lnfonnatika 14.885.584.614,00 17.716.695.880,00 20. 723.571.380,00 Dinas Koperasi, U saha Kecil dan 14 Menengah 14.716.938.024,00 8. 774. 782.650,00 11.414.690.278,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 15 Terpadu Satu Pintu 10.122.645.880,00 8.983.085.880,00 8.252.088.032,00 Dinas Kepemudaan 16 dan Olahraga 29.548.233.145,00 53.944.349.880 00 39.771.141.214,00 Dinas Kearsipan dan 17 Perpustakaan 11.956.010.980,00 13.995.661.240,00 14.134.849.846,00 Dinas Kelautan dan 18 Perikanan 47.394.205.908,00 55.958.303.600,00 23.612.702.916,00 Dinas Pariwisata dan 19 Ekonomi Kreatif 10.565.764.160,00 16.535.095.696,00 16.473.104.530,00 20 Dinas Petemakan 25.971.857.881,00 42.695.762.700,00 39.679.947.884,00 Dinas Pertanian dan 2 1 Ketahanan Pangan 60.318.318.070,00 75.625.470.220,00 77.526.071.418,00 Dinas Energi Sumber 22 Daya Mineral 105.533.520.720,00 18.707.496.120.00 17.411.048.120 00 Dinas Perindustrian 23 dan Perdagangan 21.737.247.320.00 15.518.450.270,00 20.995.011.184,00 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 24 NTT 106.282.673.592,00 122.022.723.534,00 125.390.699.067,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 25 Daerah 150.010.243.024,00 177.181.785.347,00 173.096.007.162,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset 26 dan lnovasi Daerah 24.343.091.840,00 26.524.952.840,00 24.191.239.425,00 Badan Keuangan 27 Daerah 903.636.505.097,00 781.634. 764.109,00 787 .073.14 7. 705,00 Badan Pendapatan 28 dan Aset Daerah 85.805.526.341,00 134.627.431.370,00 116.096.100.4 70,00 Badan Kepegawaian 29 Daerah 13.024.348.000,00 13.809. 922.000,00 14.132.838.034,00 Badan Pengembangan Sumber Daya 30 Manusia Daerah 38.779.653.239,00 30.093.008.860,00 28.574.473.076,00 Badan Pengelola 31 Perbatasan Daerah 7.223.979.240,00 7 .560.766.240,00 6.522.267.761,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 'w No. Peran kat Daerah RKPD 2025 APBD 2025 1 2 3 4 Badan Penghubung Provinsi NTT di 32 Jakarta. 11.178.576.200 00 11.391.989.200,00 Inspektorat Daerah 33 Provinsi NTT 19. 994.110.325,00 32.353.238.653,00 Badan Kesatuan 34 Ban sa dan Politik 18.137.900.000,00 17.485.625.160,00 Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2025, diolah PRKPD 2025 5 13.014.438.922,00 21.063.638. 963,00 17.336.109.867,00 Rincian program, kegiatan, indikator dan pagu per perangkat daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran dari dokumen ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BAB� ¢ Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1 . P e ru b ah a nRKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
18. 2.Perangkat daerah dan seluruh stakeholders pelaksana pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program-program pada Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
19. 3.Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025. Renja perangkat daerah tersebut disusun dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan;
20. 4.Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat menggunakan Perubahan RKPD ini sebagai wujud partisipasi dalam mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 2029;
21. 5.Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 p" a d � Demikian Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terin tegrasi. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. E. MELKIADES LAKA LENA Salinan · inya KEPALA 1re I % \ w QDERMAKS SOMBU, SH, MA, M.H NIP. 196609181986021001 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 BABV�

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…