DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 - 2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa sebagai panduan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam mencapai target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023/2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan Rencana Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024;k Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.l
6.Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE.
7.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.Rencana Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023-2024 adalah rencana kerja Tim Koordinasi SPBE yang disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, secara tearah dan menjadi pegangan dalam mencapai tujuan.
10.Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kebijakan SPBE adalah kebijakan intemal/pengaturan penyelenggaraan SPBE. 1 1. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalahproses/implementasi dari kebijakan SPBE.
12.Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah proses/implementasi manajemen untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13.Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah layanan pemerintahan berbasis elektronik, baik yang dikembangkan oleh PD maupun Pemerintah Pusat.
14.Isu Strategis adalah kondisi atau ha! yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang.
15.Arah Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengarahkan rasionalitas pilihan rumusan strategi agar lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
16.Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17.Solusi Indikatif adalah suatu rancangan awal program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan lsu Strategis SPBE Pemerintah Daerah.k 4 . .
18.Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
19.Pemangku Kepentingan adalah para pihak, lintas pelaku, atau pihak yang terkait dan terlibat dengan penyelenggaraan program kerja SPBE Pemerintah Daerah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan keterpaduan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

(1)Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023-2024 mencakup:
1. a.Isu Strategis;
2. b.Arab Kebijakan; C. rumusan strategi;
3. d.Solusi Indikatif;
4. e.aspek perubahan;
5. r.sumber dana;
6. g.Indikator;
7. h.Pemangku Kepentingan; dan
  1. 1.capaian target pertahun.
(2)Dokumen Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.APBD; dan
b.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.k -------------------------------------- . ' Pasal 6 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Ju' 2023 J [GUBERNUR NI 3A TENGGARA TIMUR} f-VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 13 M 2023 SEKRETARIS DAERAH kPROVINSI NU 3A T N G G A RA TIMUR,( KOMA D. LANA BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 34 TAHUN 2023 TANGGAL : 13 0N 2023 TENTANG RENCANA KERJA TIM KOORDINASI SPBE TAHUN 2023-2024 No Isu Strategis Arah Rumusan solusi Indikatif 8umber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Penta helix) Reformasi Percepatan Meningkatkan Penetapan APBD Jumlah Dinas Komunikasi dan Birokrasi pengembangan kualitas Kebijakan SPBE kcbijakan Informatika Provinsi Pemerintahan sistem penyelenggaraan SPBE NTT (PJ); untuk pemcrintahan pemerintahan Pemerintah Biro Hukum Sctda meningkatkan berbasis dengan Provinsi NTT Provinsi NTT; kualitas elektronik memanfaatkan TIK Badan Perencanaan pelayanan secara efektif, Pembangunan, publik efisicn, dan Penelitian dan berkesinambungan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT; Badan Kcuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 1 Penyusunan APBD Ju.rnlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan pembentukan tim dan Informatika pembentukan pe]aksana sistem Provinsi NTT (PJ); tim pelaksana pemerintaban Biro Hukum Setda sistem berbasis Provinsi NTT; pemerintahan elektronik instansi Badan Perencanaan berbasis pemerintah Pembangunan, elektronik (dengan tingkat Penelitian dan instansi kematangan Pengembangan pemerintah kapabilitas proses Daerah Provinsi yang NTT;Badan Keuangan terkelola/terstanda Daerah Provinsi rdisasi/ NTT;Biro Organisasi terintegrasi dan Setda Provinsi NTT. terukur/ optimum) 2 Penyusunan APBD Ju.rnlah kebijakan Dinas Komunikasi I kebijakan inovasi dan Informatika inovasi proses kerja Provinsi NTT (PJ); proses kerja terintegrasi Biro Hukum Setda terintegrasi (dengan tingkat Provinsi NTT; kematangan Badan Perencanaan kapabilitas proses Pembangunan, yang Penelitian dan terkelola/terstanda Pengembangan rdisasi/ terintegrasi Daerah Provinsi dan NTT;Badan Keuangan terukur / optimum. Daerah Provinsi NTT;Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 3 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan anggaran dan lnformatika anggaran Provinsi NTT (PJ); A No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) dan belanja TIK dan belanja TIK Biro Hukum Setda dengan tingkat Provinsi NTT; kematangan Sadan Perencanaan kapabilitas proses Pembangunan, yang terkelola/ Penelitian dan terstandardisasi/ te Pengembangan rintegrasi Daerah Provinsi dan NTT; Badan terukur/optimum Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 4 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi l kebijakan data datadan dan Jnformatika dan informasi Provinsi NTT (PJ); informasi elektronik dengan Biro Hukum Setda elektronik tingkat Provinsi NTT; kematangan Badan Perencanaan kapabilitas Pembangunan, proses yang Penelitian dan terkelola/ Pengembangan terstandardisasi/te Daerah Provinsi rintegrasi NTT; Badan dan Keuangan Daerah terukur/ optimum Provinsi NTT;Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 5 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi l kebijakan pusat pusatdata dan Jnformatika data terpadu dengan Provinsi NTT (PJ); terpadu tingkat Biro Hulrum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Sadan Perencanaan yang terkelola/ Pembangunan, "" No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terstandardisasi/ Penelitian dan terintegrasi Pengembangan dan Daerah Provinsi terukur / optimum NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 6 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan infrastruktur dan Informatika infrastruktur jaringan TIK Provinsi NTT (PJ); jaringan TIK dengan tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Badan yang terkelola/ Perencanaan terstandardisasi/ te Pembangunan, rintegrasi Penelitian dan dan Pengembangan terukur / optimum Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 7 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan sistem dan Informatika sistem penghubung Provinsi NTT (PJ); penghubung Iayanan Biro Hukum Setda Iayanan pemerintah daerah Provinsi NTT; pemerintah dengan Badan daerah tingkat Perencanaan kematangan Pembangunan, kapabilitas Penelitian dan 4 No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) proses yang Pengembangan terkelola/ Daerah Provinsi terstandardisasi / NTT; Badan terintegrasi Keuangan Daerah dan Provinsi NTT; terukur/optimum Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 8 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan integrasi dan Informatika integrasi aplikasi dengan Provinsi NTT (PJ); aplikasi tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Badan yang terkelola/ Perencanaan terstandardisasi/te Pembangunan, rintegrasi Penelitian dan dan Pengembangan terukur / optimum Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 9 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan aplikasi dan )nformatika aplikasi umum berbagi Provinsi NTT (PJ); umum berbagi pakai dengan Biro Hukum Setda pakai t:ingkat Provinsi NTT; kematangan Badan kapabilitas Perencanaan proses yang Pembangunan, terkelola/ Penelitian dan r, No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terstandardisasi/te Pengembangan rintegrasi dan Daerah Provinsi terukur / optimum NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 10 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komu.nikasi 1 kebijakan keamanan dan lnformatika keamanan data dan informasi Provinsi NTT (PJ); datadan elektronik Biro Hukum Setda informasi dengan tingkat Provinsi NTT; elektronik kematangan Badan kapabilitas proses Perencanaan yang Pembangunan, terkelola/ terstanda Penelitian dan rdisasi/ Pengembangan terintegrasi dan Daerah Provinsi terukur / optimum NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTI. 11 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komu.nikasi 1 kebijakan keterbukaan dan lnformatika keterbukaan datadengan Provinsi NTT (PJ); data tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Badan yang terkelola/ Perencanaan terstandardisasi/ Pembangunan, terintegrasi Penelitian dan dan Pengembangan � No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terukur/ optimum Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 12 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan satu satudata dan Informatika data terpadu dengan Provinsi NTT (PJ); terpadu tingkat Biro Huku.m Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Badan yang terkelola/ Perencanaan terstandardisasi/te Pembangunan, rintegrasi Penelitian dan dan Pengembangan terukur/ optimum Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Swnber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 13 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan keamanan dan lnformatika keamanan informasi dengan Provinsi NTT (PJ); informasi tingkat Biro Hukum Setda (privasi, kematangan Provinsi NTT; integritas, kapabilitas proses Badan otentifikasi, yang terkelola/ Perencanaan ketersed.iaan, terstandardisasi/ Pembangunan, riwayat terintegrasi Penelitian dan kejadian, hak dan Pengembangan akses) terukur/optimum Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 14 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan manajemen SPBE dan lnformatika manajemen dengantingkat Provinsi NTT (PJ); SPBE kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang terkelola/ Badan terstandardisasi/ te Perencanaan rintegrasi Pembangunan, dan Penelitian dan terukur / optimum Pengembangan Daerah Provi.nsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. M No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 15 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi I kebijakan standar dan Jnfonnatika standar mutu, layanan, dan Provinsi NTT (PJ); mutu, layanan, aplikasi Biro Hukum Setda dan dengan tingkat Provinsi NTT; aplikasi kematangan Badan kapabilitas proses Perencanaan yang Pembangunan, terkelola/ terstanda Penelitian dan rdisasi/ Pengembangan terintegrasi dan Daerah Provinsi terukur / optimum NTT;Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. 16 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan pengelolaan situs dan Infonnatika pengelolaan resmi Pemerintah Provinsi NTT. situs Provinsi NTT resmi dengan tingkat Pemerintah kematangan Provinsi NTT kapabilitas proses (domain, sub yang domain) terkelola/ terstanda rdisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum 17 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Kearsipan 1 kebijakan layanan dan Perpustakaan layanan naskah dinas Provinsi NTT (PJ); naskah dinas berbasis Biro Organisasi . berbasis elektronik dengan Setda Provinsi I"'- No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Swnber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) elektronik tingkat NTT; kematangan Dinas Komunikasi kapabilitas proses dan lnformatika yang terkelola/ Provinsi NTT; terstandardisasi/te Biro Hukum Setda rintegrasi Provinsi NTT; dan Badan teru.kur / optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT. 18 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Badan 1 kebijakan layanan Kepegawaian layanan manajemen Daerah Provinsi manajemen kepegawaian NTT (PJ); kepegawaian berbasis elektronik Dinas Komunikasi berbasis dengan dan Informatika elektronik tingkat Provinsi NTT; kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas Provinsi NTT; proses yang Biro Organisasi terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/ NTT. terintegrasi dan terukur/ optimum 19 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Badan 1 kebijakan Jayanan Perencanaan layanan manajemen Pembangunan, manajemen perencanaan dan Penelitian dan perencanaan penganggaran Pengembangan dan berbasis Daerah Provinsi No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) penganggaran elektronik dengan NTT (PJ); berbasis tingkat Dinas Komunikasi elektronik kematangan dan Informatika kapabilitas proses Provinsi NTT; yang terkelola/ Biro Hukum Setda terstandardisasi/ Provinsi NTT; terintegrasi Badan Keuangan dan Daerah Provinsi terukur / optimum NTT. 20 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Badan Keuangan 1 kebijakan layanan Daerah Provinsi Iayanan manajemen NTT (PJ); manajemen keuangan berbasis Dinas Komunikasi keuangan elektronik dengan dan Informatika berbasis tingkat Provinsi NTT; elektronik kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang terkelola/ Badan terstandardisasi Perencanaan terintegrasi dan Pembangunan, terukur / optimum Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT. 21 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan layanan dan Informatika layanan manajemen Provinsi NTI(PJ); manajemen aset/barang Badan aset/barang daerah berbasis Pendapatan dan daerah elektronik AsetDaerah berbasis dengan tingkat Provinsi NTT; elektronik kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang Badan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terkelola/ terstanda Perencanaan rdisasi/ Pembangunan, terintegrasi dan Penelitian dan terukur/optimum Pengembangan Daerah Provinsi NTT. 22 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Biro Organisasi 1 kebijakan layanan Setda Provinsi layanan manajemen kinerja NTT (PJ); manajemen berbasis Dinas Komunikasi kinerja elektronik dengan dan Informatika berbasis tingkat Provinsi NIT; elektronik kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NIT; yang terkelola/ lnspektorat terstandardisasi/te Daerah Provinsi rintegrasi NTT ' dan Badan terukur/optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 23 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Biro Pengadaan I kebijakan layanan Barang dan Jasa layanan pengadaan berbasis Setda Provinsi pengadaan elektronik NTT berbasis dengan tingkat (PJ); elektronik kematangan Dinas Komunikasi kapabilitas proses dan lnformatika yang Provinsi NIT; I"\ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terkelola/ terstanda Badan Keuangan rdisasi/ Daerah Provinsi terintegrasi dan NTT ' terukur / optimum lnspektorat Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT. 24 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Kearsipan 1 kebijakan layanan dan Perpustakaan layanan surat elektronik Provinsi NTT (PJ); surat elektronik dengan tingkat Biro Umum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Biro Organisasi yang terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/ NTT ' terintegrasi Dinas Komunikasi dan dan lnformatika terukur/optimum Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT. 25 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan sistem dan lnformatika sistem pendukung Provinsi NIT (PJ); pendukung keputusan dengan Biro Organisasi keputusan tingkat Setda Provinsi (Manajemen keroatangan NTT ' Pengetabuan) kapabilitas Biro Hukum Setda proses yang Provinsi NTT; terkelola/ Badan terstandardisasi/te Perencanaan rintegrasi Pembangunan, dan Penelitian dan terukur / optimum Pengembangan No lsu Strategis Arab Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentlngan 2023 2024 (Pentahelix) Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT. 26 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Biro Pemerintahan 1 kebijakan layanan Setda Provinsi sistem kolaborasi dan NTT (PJ); informasi koordinasi Biro Organisasi kerjasama berbasis elektronik Setda Provinsi dalam negeri dengan NTT; non tingkat Biro Hukum Setda investasi kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Dinas Komunikasi yang terkelola/ dan Informatika terstandardisasi/ Provinsi NTT; terintegrasi Badan dan Perencanaan terukur/ optimum Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 27 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Biro Pemerintahan 1 kebijakan manajemen Setda Provinsi manajemen pelaporan NTT (PJ); pelaporan pemerintahan Biro Organisasi pemerintaban daerah berbasis Setda daerah elektronik Provinsi NTT (PJ); berbasis dengan tingkat Biro Hukum Setda No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentlngan 2023 2024 (Pentahelix) elektronik kematangan Provinsi NTT; (LPPD) kapabilitas proses Dinas Komunikasi yang dan Informatika terkelola/ terstanda Provinsi NTT; rdisasi/ Inspektorat terintegrasi dan Daerah Provinsi terukur/optimum NTT ' Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 28 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Sekretariat DPRD I kebijakan layanan Provinsi NTT layanan administrasi DPRD (PJ); administrasi berbasis Biro Organisasi DPRD elektronik dengan Setda Provinsi berbasis tingkat NTT ' elektronik No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT;Biro yang terkelola/ Pemerintahan terstandardisasi/ Setda Provinsi terintegrasi NTT;Dinas dan Komunikasi dan terulrur/optimum Informatika Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. 29 Penyusu.nan APBD Jumlah kebijakan Badan l kebijakan layanan Perencaoaan layanan penelitian dan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Penelitian dan pengembangan berbasis elektronik Pengembangan berbasis dengan Daerah Provinsi elektronik tingkat NTT (PJ); Lembaga kematangan Penelitian dan kapabilitas Pengabdian proses yang Masyarakat terkelola/ Perguruan Tinggi terstandardisasi/te Negeri/ Perguruan rintegrasi Tinggi Swasta dan Provinsi NTT; terulrur / optimum Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT; Inkubator Bisnis dan Teknologi Kabupaten/Kota Se NTT. 30 Penyusu.nan APBD Jumlah kebijakan lnspektorat 1 kebijakan layanan Daerah Provinsi I'-\ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) layanan pengaduan publik NTT (PJ); pengaduan berbasis Biro Organisasi publik elektronik dengan Setda Provinsi berbasis tingkat NTT ' elektronik kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NIT; yang terkelola/ Biro Pemerintahan terstandardisasi/ Setda Provinsi terintegrasi NTT ' dan Dinas Komunikasi terukur/optimum dan Informatika Provinsi NTT; Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT ' PPID Utama Provinsi NIT; Media 31 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Biro Hukum Setda 1 kebijakan layanan Provinsi NTT layanan dokumentasi dan (PJ); dokumentasi informasi Dinas Komunikasi dan hukum berbasis dan Informatika informasi elektronik Provinsi NTT; hukum dengan tingkat Dinas Kearsipan berbasis kematangan dan Perpustakaan elektronik kapabilitas proses Provinsi NIT; yang Biro Pemerintahan terkelola/ terstanda Setda Provinsi rdisasi/ NTT. terintegrasi dan '11.. No Isu Strategis Arah Rwnusan Solusi Indikatif Swnber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terukur/optimum 32 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Inspektorat 1 kebijakan layanan Daerah Provinsi layanan whistle blowing NTT (PJ); whistle blowing system Biro Hukum system berbasis berbasis elektronik Provinsi NIT; elektronik dengan Dinas Komunikasi tingkat dan Informatika kematangan Provinsi NIT ; kapabilitas Po Ida/ Polres /Polr proses yang estase NIT; terkelola/ Kejaksaan Tinggi terstandardisasi/ te Provinsi NIT; rintegrasi Kejaksaan Negeri; dan Kabupaten/ Kota; terukur / optimum KPK; Media. 33 Pengadaan APBD Jumlah pengadaan Inspektorat 1 sistem sistem Daerah Provinsi pengawasan pengawasan NTT (PJ). internal internal yang yang mencakup mencakup perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi dan evaluasi dan tindak tindak lanjut audit lanjut audit kepegawaian kepegawaian 34 Pengawasan APBD Jumlah dokumen Biro Hukum Setda 1 produk Provinsi NTT Hukum (PJ). "' No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Kabupaten/ Kota 35 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Badan Keuangan 1 kebijakan layanan Daerah Provinsi layanan perpajakan dan NTT (PJ); 4 perpajakan dan retribusi Dinas Komunikasi retribusi daerah daerah berbasis dan Informatika berbasis elektronik Provinsi NTT; elektronik dengan tingkat Inspektorat kematangan Daerah Provinsi kapabilitas proses NTT; yang Pelaku Usaha terkelola/terstanda Kabupaten/ Kota rdisasi/ di Provinsi NTT. terintegrasi dan terukur / optimum 36 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Penanaman 1 kebijakan layanan Modaldan layanan perizinan terpadu Pelayanan perizinan berbasis Terpadu Satu terpadu elektronik dengan Pintu Provinsi berbasis tingkat NTT (PJ); elektronik kematangan Biro Organisasi kapabilitas proses Setda Provinsi yang terkelola/ NTT ' terstandardisasi/ te Biro Hukum Setda rintegrasi Provinsi NTT; . dan Biro Pemerintahan terukur/optimum Setda Provinsi NTT ' t No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Provinsi NTT; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT; Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 37 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan layanan dan )nformatika layanan informasi ublic Provinsi NTT (PJ); informasi publik terpadu Biro Organisasi terpadu berbasis elektronik Setda Provinsi berbasis dengan NTT; elektronik tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas PPIDUtama proses yang Provinsi NTT; terkelola/ Inspektorat 4 No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Surber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terstandardisasi/te Daerah Provinsi rintegrasi NTT ' dan Dinas Kearsipan terukur/optimum dan Perpustakaan Provinsi NTT. 38 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Pendidikan l kebijakan layanan dan Kebudayaan layanan pendidikan Provinsi NTT (PJ); pendidikan berbasis elektronik SMA berbasis dengan tingkat Negeri/Swasta elektronik kematangan Kabupaten/ Kota kapabilitas proses Se NTT; yang SMP terkelola/terstanda Negeri/Swasta rdisasi/ Kabupaten/Kota terintegrasi dan di se NTT; terukur / optimum SD Negeri/Swasta Kabupaten/Kota di se NTT; Dewan Pendidikan Provinsi/ Kabupate n/Kota di NTT; Dinas Kornunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT; Media Massa/ Elektronik; PTN/PTS. M No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) 39 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Kesehatan 1 kebijakan layanan Provinsi NIT layanan kesehatan berbasis (PJ); kesehatan elektronik RSUD berbasis dengan tingkat Provinsi/ Kabupate elektronik kematangan n/Kota di NIT; kapabilitas proses Puskesmas yang Kabupaten/ Kota terkelola/ terstanda di NIT; rdisasi/ RS Swasta terintegrasi dan Kabupaten/ Kota terukur / optimum di NIT; IOI NIT; BPJS Kabupaten/ Kota di NIT; Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NIT. 40 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Pekerjaan 1 kebijakan layanan Umumdan layanan pekerjaan umum Perumahan pekerjaan dan penataan Rakyat Provinsi umumdan ruang berbasis NTT & Dinas penataan ruang elektronik Energi dan berbasis dengan tingkat SumberDaya elektronik kematangan Mineral kapabilitas proses Provinsi NIT (PJ); yang Badan terkelola/terstanda Perencanaan rdisasi/ Pembangunan, terintegrasi dan Penelitian dan terukur / optimum Pengembangan Daerah Provinsi U No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) NTT; Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT. 41 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Pekerjaan 1 kebijakan layanan Umumdan layanan perumahan rakyat Perumahan perumahan dankawasan Rakyat & Dinas rakyat permukim.an Energidan dankawasan berbasis SumberDaya permukim.an elektronik dengan Mineral Provinsi berbasis tingkat NTT (PJ); elektronik kematangan Badan kapabilitas proses Perencanaan yang terkelola/ Pembangunan, terstandardisasi/ Penelitian dan terintegrasi Pengembangan dan Daerah Provinsi terukur/optimum NTT; Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT. 42 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Satuan Polisi 1 kebijakan layanan Pamong Praja layanan ketenteraman, Provinsi NTT (PJ); ketenteraman, ketertiban Satuan Polisi ketertiban umum, dan Pamong Praja umum, pelindungan Kabupaten/ Kota dan masyarakat di NTT; pelindungan berbasis elektronik Polda/Polres/Polr masyarakat dengan tingkat esta di NTT; berbasis kematangan Dinas Komunikasi elektronik kapabilitas proses dan lnformatika yang Provinsi NTT. H No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terkelola/ terstanda rdisasi/ terintegrasi dan terukur / optimum 43 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Sosial 1 kebijakan Iayanan Provinsi NTT (PJ); layanan sosial berbasis Dinas Kesebatan sosial berbasis elek:tronik Provinsi/ elek:tronik dengan tingkat Kabupaten/ Kota kematangan di NTT; kapabilitas proses Dinas Pendidikan yang dan Kebudayaan terkelola/terstanda Provinsi/ Kabupate rdisasi/ n/Kota terintegrasi dan di NTT; terukur / optimum Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi/ Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi/ Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/ I<\. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikat or Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Kabupaten/ Kota Di N TT ; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT: ' Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Pekerja Sosial Kabupaten/ Kota di NTT; Panti Sosial Kabupaten/Kota di NTT. 44 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Koperasi, 1 kebijakan layanan Tenaga Kerja, dan layanan tenaga kerja Transmigrasi tenaga kerja berbasis Provinsi NTT (PJ); berbasis elektronik dengan Dinas Koperasi, elektronik tingkat Tenaga Kerja, dan kematangan Transmigrasi kapabilitas proses Kabupaten/ Kota yang terkelola/ di Provinsi NTT; terstandardisasi/te Dinas Komunikasi rintegrasi dan Informatika dan Provinsi NTT; terukur / optimum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 45 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas 1 kebijakan layanan Pemberdayaan layanan pemberdayaan Perempuan dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan pelindungan anak Anak Provinsi NTT pelindungan berbasis (PJ); anak elektronik dengan Dinas berbasis tingkat Pemberdayaan elektronik kematangan Perempuan dan kapabilitas proses Pelindungan Anak yang terkelola/ Kabupaten/Kota terstandardisasi/ di NTT; terintegrasi Dinas Komunikasi dan dan Informatika terukur /optimum Provinsi NTT. 46 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Pertanian l kebijakan layanan dan Ketahanan layanan pangan berbasis Pangan Provinsi pangan berbasis elektronik NTT (PJ); elektronik dengan tingkat Dinas Pertanian kematangan dan Ketahanan kapabilitas proses Pangan yang Kabupaten/Kota terkelola/ terstanda di NTT; rdisasi/ Dinas Komunikasi terintegrasi dan dan lnformatika terukur /optimum Provinsi NTT. 47 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Lingkungan 1 kebijakan layanan Hidupdan layanan lingkungan hidup Kehutanan lingkungan berbasis Provinsi NTT (PJ); hidup elektronik dengan Dinas Lingkungan berbasis tingkat Hidup dan elektronik kematangan Kehutanan R No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Ind ikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kapabilitas proses Kabupaten/ Kota yang terkelola/ di NTT; terstandardisasi/ Dinas Komunikasi terintegrasi dan Jnformatika dan Provinsi NTT. terulrur/optimum 48 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Kesehatan I kebijakan Jayanan Provinsi NTT (PJ); layanan administrasi Biro Pemerintahan administrasi kependudukan Setda Provinsi kependudukan dan pencatatan NTT; dan sipil berbasis Dinas pencatatan sipil elektronik dengan Kependudukan berbasis tingkat dan Pencatatan elektronik kematangan Sipil kapabilitas proses Kabupaten/Kota yang terkelola/ di NTT; terstandardisasi/ te Dinas Komunikasi rintegrasi dan Jnformatika dan Provinsi NTT. terulrur / optimum 49 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas l kebijakan layanan Perhubungan Jayanan perhubungan Provinsi NTT (PJ); perhubungan berbasis Dinas berbasis elektronik dengan Perhubungan elektronik tingkat Kabupaten/ Kota kematangan di NTT; kapabilitas proses Pengelola Online yang terkelola/ Drivers; terstandardisasi/ te Dinas Komunikasi rintegrasi dan Informatika dan Provinsi NTT. terukur / optimum 4 No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 50 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Koperasi, 1 kebijakan layanan Tenaga Kerja, dan layanan koperasi, usaba Transmigrasi koperasi, usaba kecil, dan Provinsi NTT (PJ); kecil, menengab berbasis Dinas Koperasi, dan menengab elektronik Tenaga Kerja, dan berbasis dengantingkat Transmigrasi elektronik kematangan Kabupaten/Kota kapabilitas proses di NTT; yang Koperasi terkelola/ terstanda Kabupaten/Kota rdisasi/ diNTT; terintegrasi dan UMKM terukur / optimum Kabupaten/ Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT. 51 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Dinas 1 kebijakan layanan Keperoudaan dan layanan kepemudaan dan Olabraga Provinsi kepemudaan olab raga NTT (PJ); dan berbasis e)ektronik Dinas Pendidikan olab raga dengan dan Kebudayaan berbasis tingkat Kabupaten/Kota elektronik keroatangan di NTT; kapabilitas KONI proses yang Kabupaten/ Kota terkelola/ diNTT; terstandardisasi/ Dinas Komunikasi terintegrasi dan Informatika dan Provinsi NTT. terukur / optimum d No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 52 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Pendidikan 1 kebijakan layanan dan Kebudayaan layanan kebudayaan Provinsi NTT kebudayaan berbasis (PJ); berbasis elektronik dengan Dinas Pendidikan elektronik tingkat dan Kebudayaan kematangan Kabupaten/Kota kapabilitas proses di NTT; yang terkelola/ Seniroan terstandardisasi/ Kabupaten/ Kota terintegrasi di NTT; dan Dinas Komunikasi terukur / optimum dan lnformatika Provinsi NTT. 53 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Dinas Kearsipan 1 kebijakan layanan dan Perpustakaan layanan perpustakaan Provinsi NTT (PJ); perpustakaan berbasis Dinas Kearsipan berbasis elektronik dengan dan Perpustakaan elektronik tingkat Kabupaten/Kota kematangan di NTT; kapabilitas proses Perpustakaan yang terkelola/ PTN/PTS NTT; terstandardisasi/ te Perpustakaan rintegrasi Sekolab dan Kabupaten/ Kota terukur / optimum di NTT; Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT. No Isu Strategis Arab Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 54 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Kearsipan & l kebijakan Jayanan Perpustakaan layanan kearsipan berbasis Daerab Provinsi kearsipan elektronik NTT (PJ); berbasis dengan tingkat Dinas Kearsipan & elektronik kematangan Perpustakaan kapabilitas proses Kabupaten/ Kota yang di NTT; terkelola/ terstanda Dinas Komunikasi rdisasi/ terintegrasi dan lnformatika dan Provinsi NTT. terukur / optimum 55 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Dinas Pariwisata l kebijakan layanan dan EKonomi lay anan pariwisata berbasis Kreatif Provinsi pariwisata elektronik NTT (PJ); berbasis dengan tingkat Dinas Pariwisata elektronik kematangan dan Ekonomi kapabilitas proses Kreatif yang Kabupaten/ Kota terkelola/terstanda di NTT; rdisasi/ Dinas Pendidikan terintegrasi dan dan Kebudayaan terukur/optimum Provinsi/ Kabupaten/Kota Di NTT; Badan Prornosi Daerab NTT/Kabupaten/ Kota di NTT; Pengelola Destinasi Wisata; '- No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. 56 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Pertanian 1 kebijakan layanan dan Ketahanan layanan pertanian berbasis Pangan Provinsi pertanian elektronik N1T berbasis dengan tingkat (PJ); elektronik kematangan Dinas Pertanian kapabilitas proses dan Ketabanan yang Pangan terkelola/ terstanda Kabupaten/ Kota rdisasi/ di NTT; terintegrasi dan Dinas Komunikasi terukur/optimum dan Informatika Provinsi NTT. 57 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Dinas 1 kebijakan layanan Perindustrian dan lay anan perdagangan Perdagangan perdagangan berbasis Provinsi NTT (PJ); berbasis elektronik dengan Dinas elektronik tingkat Perindustrian dan kematangan Perdagangan kapabilitas proses Kabupaten/Kota yang terkelola/ di NTT; terstandardisasi/te Dinas Komunikasi rintegrasi dan Informatika dan Provinsi NTT. terukur/ optimum 58 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Biro 1 kebijakan layanan Perekonomian layanan «4 No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) perindustrian perindustrian Dan Administrasi berbasis berbasis Pembangunan elektronik elektronik dengan Setda Provinsi tingkat NTT (PJ); kematangan Dinas kapabilitas proses Perindustrian yang terkelola/ dan Perdagangan terstandardisasi/ Provinsi NTT; terintegrasi Dinas dan Perindustrian dan terukur / optimum Perdagangan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. 59 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 kebijakan layanan dan Informatika layanan ublic instansi Provinsi NTT pu blik instansi pemerintab (PJ); pemerintab daerab lainnya Perangkat Daerab daerab berbasis lingkup Provinsi lainnya berbasis elektronik dengan NTT elektronik tingkat terkait. kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/te rintegrasi dan terukur / optimum 60 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata kelola tim tentang tata dan Informatika pelaksana Provinsi NTT (PJ); k No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) sistem kelola tim pengarah Biro Organisasi pemerintahan dan tim Setda Provinsi berbasis pelaksana sistem NTT ' elektronik pemerintahan Biro Huku.m Setda berbasis Provinsi NTT; elektronik dengan Tim Koordinasi tingkat SPBE Provinsi kematangan NTT. kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum 61 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Biro Organisasi 1 tata tentang tata Setda Provinsi kelola inovasi kelola inovasi NTT (PJ); proses proses kerja Dinas Komun.ikasi kerja terintegrasi dengan dan lnformatika terintegrasi tingkat Provinsi NTT; kematangan Biro Huku.m Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang terkelola/ Tim Koordinasi terstandardisasi/te SPBE Provinsi rintegrasi NTT. dan terukur/optimum 62 Penyusunan APBD Jumlab kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata tentang tata dan lnformatika Provinsi NTT (PJ); ..... No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kelola anggaran kelola anggaran Badan Keuangan dan dan belanja Daerah Provinsi belanja TIK TIK dengan tingkat NTT • kematangan Badan kapabilitas proses Perencanaan yang terkelola/ Pembangunan, terstandardisasi/ Penelitian dan terintegrasi Pengembangan dan Daerah Provinsi terukur / optimum NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NIT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 63 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata tentang tata dan Informatika kelola kelola pengelolaan Provinsi NIT pengelolaan datadan (PJ); datadan informasi Biro Organisasi informasi elektronik dengan Setda Provinsi elektronik tingkat NTT· ' kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas Provinsi NTT; proses yang Biro Pemerintahan terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/ te NTT· ' rintegrasi Badan Keuangan dan Daerah Provinsi terukur/optimum NTT; Badan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 64 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata tentang tata dan Informatika kelola kelola Provinsi NTT pengoperasian pengoperasian (PJ); pusat data pusat Biro Organisasi terpadu data terpadu Setda Provinsi dengan tingkat NTT; kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang terkelola/ Biro Pemerintahan terstandardisasi/te Setda Provinsi rintegrasi NTT; dan Badan Keuangan terukur / optimum Daerah Provinsi NTT ' Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT. '\ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) 65 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata tentang tata dan Informatika kelola integrasi kelola integrasi Provinsi NTT (PJ); aplikasi aplikasi dengan Biro Organisasi tingkat Setda Provinsi kematangan NTT ' kapabilitas Biro Hukum Setda proses yang Provinsi NTT; terkelola/ Biro Pemerintahan terstandardisasi/ Setda Provinsi terintegrasi NTT ' dan Badan Keuangan terukur/optimum Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 66 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata tentang tata dan Informatika kelola kelola pengelolaan Provinsi NTT pengelolaan infrastruktur (PJ); infrastruktur jaringan TIK Biro Organisasi jaringan TIK dengan tingkat Setda Provinsi kematangan NTT ' kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang Provinsi NTT; terkelola/ Badan Keuangan � No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terstandardisasi/ Daerah Provinsi terintegrasi dan NTT; terukur / optimum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • lnspektorat Daerah Provinsi NTT; Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Energidan SumberDaya Mineral Provinsi NTT; Dinas Perhubungan Provinsi NTT. 67 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata tentang tata dan Informatika kelola kelola pengelolaan Provinsi NTT pengelolaan sistem (PJ); I"". No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) sistem penghubung Biro Organisasi penghubung layanan Setda Provinsi layanan pemerintah daerah NTT; pemerintah dengan Biro Hukum Setda daerah tingkat Provinsi NTT; kematangan Biro Pemerintahan kapabilitas Setda Provinsi proses yang NTT ' terkelola/ Badan Keuangan terstandardisasi/ Daerah Provinsi terintegrasi NTT; dan Badan terukur/optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 68 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komu.nikasi 1 tata tentang tata dan Informatika kelola kelola pengelolaan Provinsi NTT pengelolaan aplikasi (PJ); aplikasi layanan layanan sistem Biro Organisasi sistem pemerintahan Setda Provinsi pemerintaban berbasis elektronik NTT; berbasis dengan Biro Hukum Setda elektronik tingkat Provinsi NIT; kematangan Biro Pemerintahan kapabilitas Setda Provinsi proses yang NTT ' terkelola/ Badan Keuangan CV.. No Isu Strategis Arab Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terstandardisasi/ Daerah Provinsi terintegrasi NTI; dan Badan terukur / optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 69 Penyusunan APBD Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi 1 tata tentang tata dan lnformatika kelola integrasi kelola integrasi Provinsi NTT aplikasi aplikasi dengan (PJ); tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas proses NTT; yang terkelola/ Biro Hukum Setda terstandardisasi/te Provinsi NTT; rintegrasi Biro Pemerintahan dan Setda Provinsi terukur / optimum NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' M No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 70 Penyusunan Jumlah kebijakan Dinas Komunikasi tata tentang tata dan Informatika kelola kelola pengelolaan Provinsi NTI pengelolaan apli.kasi (PJ); aplikasi umum umum berbagi Biro Organisasi berbagi pakai pakai dengan Setda Provinsi tingkat NTT; kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas Provinsi NTT; proses yang Biro Pemerintahan terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/ NTT; terintegrasi Badan Keuangan dan Daerah Provinsi terukur/optimum NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 71 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 manajemen manajemen dan lnformatika risiko risiko sistem Provinsi NTT sistem pemerintahan (PJ); pemerintahan berbasis elektronik Biro Organisasi berbasis dengan Setda Provinsi ,.,... No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) elektronik tingkat NTT; kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas Provinsi NIT; proses yang Bad.an Keuangan terkelola/ Daerah Provinsi terstandardisasi/ NTT, terintegrasi Badan dan Perencanaan terukur / optimum Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 72 Penyusunan Jumlah dokumen Dinas Komunikasi manajemen manajemen dan Informatika keamanan data keamanan data dan Provinsi NIT dan informasi informasi (PJ); elektronik elektronik dengan Biro Organisasi tingkat Setda Provinsi kematangan NTT, kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang terkelola/ Provinsi NIT; terstandardisasi/ Badan Keuangan terintegrasi Daerah Provinsi dan NTT; terukur/ optimum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan ,... No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) Daerah Provinsi NTT, Jnspektorat Daerah Provinsi NTT, Dinas Kearsipan dan Perpustak:aan Provinsi NIT; PPID Utama Provinsi NTT. 73 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 manajemen manajemen dan Jnformatika SOM TIK SOM TIK dengan Provinsi NIT tingkat (PJ); kematangan Badan kapabilitas proses Kepegawaian yang terkelola/ Daerah Provinsi terstandardisasi/te NTT, rintegrasi Badan dan Pengembangan terukur / optimum Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT; Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 74 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 manajemen manajemen dan Informatika pengetahuan pengetahuan Provinsi NTT sistem sistem (PJ); pemerintahan pemerintahan Badan berbasis berbasis Perencanaan elektronik elektronik dengan Pembangunan, tingkat Penelitian dan kematangan Pengembangan kapabilitas proses Daerah Provinsi yang terkelola/ NTT ' terstandardisasi/ Badan Keuangan UM No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terintegrasi Daerah Provinsi dan NTT; terukur / optimum Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 75 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 manajemen manajemen dan Informatika layanan layanan sistem Provinsi NTT sistem pemerintahan (PJ); pemerintahan berbasis elektronik Badan berbasis dengan Perencanaan elektronik tingkat Pembangunan, kematangan Penelitian dan kapabilitas proses Pengembangan yang terkelola/ Daerah Provinsi terstandardisasi/te NTT; rintegrasi Badan Keuangan dan Daerah Provinsi terukur / optimum NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi 0 No Isu Strategis Arab Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) NTT ' lnspektorat Daerah Provinsi NTT. 76 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 manajemen manajemen dan lnformatika perubahan perubahan sistem Provinsi NTT sistem pemerintahan (PJ); pemerintahan berbasis Biro Organisasi berbasis elektronik dengan Setda Provinsi elektronik tingkat NTT ' kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang terkelola/ Biro Pemerintahan terstandardisasi/ Setda Provinsi terintegrasi NTT; dan Badan terukur / optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Jnspektorat Daerah Provinsi NTT. 77 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 manajemen data manajemen dan Jnformatika dan data dan informasi Provinsi NTT informasi elektronik (PJ); elektronik dengan tingkat Biro Organisasi No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kematangan Setda Provinsi kapabilitas proses NTT; yang Biro Hukum Setda terkelola/ terstanda Provinsi NTT; rdisasi/ Biro Pemerintahan terintegrasi dan Setda Provinsi terukur / optimum NTT • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerab Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerab Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT. 78 Implementasi APBD 1 sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik & No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Presentase Dinas Komunikasi lmplementasi dan Jnformati.ka sistem Provinsi NTT pemerintahan (PJ); berbasis Biro Organisasi elektronik dengan Setda Provinsi tingkat NTT, kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang terkelola/ Biro Pemerintahan terstandardisasi/te Setda Provinsi rintegrasi NTT, dan Badan terukur/optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; I nspektorat Daerab Provinsi NTT. 79 Penyusunan APBD Jumlab dokumen Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan Jnformati.ka biru SDM TIK SOM TIK dengan Provinsi NTT tingkat (PJ); kematangan Badan kapabilitas proses Kepegawaian yang terkelola/ Daerab Provinsi terstandardisasi/ NTT, No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terintegrasi Badan dan Pengembangan terukur / optimum SumberDaya Manusia Daerah Provinsi NTT; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 80 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komuni.kasi 1 cetak cetak biru dan Informatika biru infrastruktur Provinsi NTT "" No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) infrastruktur jaringan TIK (PJ); jaringan TIK dengan tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas proses NTT ' yang Biro Huku.m Setda terkelola/ terstanda Provinsi NTT; rdisasi/ Biro Pemerintahan terintegrasi dan Setda Provinsi terukur/ optimum NTT ' Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT: Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT ' Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Provinsi NTT. 81 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi I cetak cetak biru dan Informatika biru data dan data dan informasi Provinsi NTT informasi elektronik (PJ); elektronik dengan tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi I"- No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kapabilitas proses NTT; yang Biro Hukum Setda terkelola/ terstanda Provinsi NTT; rdisasi/ Biro Pemerintahan terintegrasi dan Setda Provinsi terukur / optimum NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Sadan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. 82 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan Informatika biru integrasi integrasi layanan Provinsi NTT layanan sistem sistem (PJ); pemerintahan pemerintahan Biro Organisasi berbasis berbasis Setda Provinsi elektronik elektronik dengan NTT; tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Biro yang terkelola/ Pemerintahan terstandardisasi/ te Setda Provinsi rintegrasi NTT; dan Badan terukur / optimum Perencanaan � No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 83 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan lnformatika biru integrasi integrasi Provinsi NTT infrastruktur infrastruktur (PJ); jaringan TI K jaringan Biro Organisasi TIK dengan tingkat Setda Provinsi kematangan NTT ' kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang terkelola/ Provinsi NTT; terstandardisasi/ Badan terintegrasi Perencanaan dan Pembangunan, terukur/optimum Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT • Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT • "" No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT. 84 Penyusunan APBD Jumlah dolru.men Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan Informatika biru integrasi integrasi data dan Provinsi NTI data i.nformasi (PJ); dan i.nformasi elektronik dengan Biro Organisasi elektronik tingkat Setda Provinsi kematangan NTT; kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang terkelola/ Provinsi NTT; terstandardisasi/ Biro Pemerintahan terintegrasi Setda Provinsi dan NTT; terukur/optimum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian M No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Daerah Provinsi NTT. 85 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan Informatika biru penganggaran dan Provinsi NTT penganggaran pembiayaan (PJ); dan pembiayaan TIK dengan tingkat Biro Organisasi TIK kematangan Setda Provinsi kapabilitas proses NTT; yang terkelola/ Biro Hukum Setda terstandardisasi/ te Provinsi NTT; rintegrasi Badan dan Perencanaan terukur/optimu.m Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 86 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan lnformatika biru pemeliharaan Provinsi NTT pemeliharaan layanan sistem (PJ); layanan sistem pemerintahan Biro Organisasi pemerintahan berbasis Setda Provinsi berbasis elektronik dengan NTT • elektronik tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Biro Pemerintahan yang terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/te NTT ' rintegrasi Badan '°' No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) dan Perencanaan terukur / optimum Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 87 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan Informatika biru pemeliharaan Provinsi NTT pemeliharaan infrastruktur (PJ); infrastruktur jaringan TIK Biro Organisasi jaringan TIK dengan tingkat Setda Provinsi kematangan NTT ' kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang terkelola/ Provinsi NTT; terstandardisasi/te Badan rintegrasi Perencanaan dan Pembangunan, terukur / optimum Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 88 Penyusunan APBD Jumlah dokumen Dinas Komunikasi 1 cetak cetak biru dan Informatika biru struktur struktur organisasi, Provinsi NTT organisasi, sistem (PJ); sistem manajemen, dan Biro Organisasi manajemen, proses kerja Setda Provinsi AA No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) dan dengan tingkat NTT; proses kerja kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas proses Provinsi NTT; yang Biro Pemerintahan terkelola/ terstanda Setda Provinsi rdisasi/ NTT ' terintegrasi dan Badan terulcur / optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 89 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan data dan Informatika pengelolaan dan informasi Provinsi NTT datadan elektronik (PJ); informasi dengan tingkat Biro Organisasi elektronik kematangan Setda Provinsi kapabilitas proses NTT; yang Biro Hukum Setda terkelola/ terstanda Provinsi NTT; rdisasi/ Biro Pemerintahan terintegrasi dan Setda Provinsi R No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) terukur / optimum NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NIT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT. 90 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Kominfo 1 SOP pengoperasian Provinsi NTT pengoperasian pusatdataterpadu (PJ); pusat dengan Biro Organisasi data terpadu tingkat Setda Provinsi kematangan NTT; kapabilitas Biro Hukum Setda proses yang Provinsi NTT; terkelola/ Biro Pemerintahan terstandardisasi/ Setda Provinsi terintegrasi NTT • dan Badan terukur/optimum Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Jnspektorat Daerah Provinsi NTT. 91 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP integrasi aplikasi, dan Jnformatika integrasi data, jaringan Provinsi NTT aplikasi, dengan tingkat (PJ); data, jaringan kematangan Biro Organisasi kapabilitas proses Setda Provinsi yang terkelola/ NTT; terstandardisasi/te Biro Hukum Setda rintegrasi Provinsi NTT; dan Biro Pemerintahan terukur / optimum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerab Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 92 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan dan Informatika pengelolaan infrastruktur Provinsi NIT infrastruktur jaringan TIK (PJ); jaringan TIK dengan tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas proses NTT ' yang Biro Hukum Setda terkelola/terstanda Provinsi NIT; rdisasi/ Badan terintegrasi dan Perencanaan terukur / optimum Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NIT. 93 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan dan Informatika pengelolaan sistem penghubung Provinsi NIT sistem layanan (PJ); penghubung pemerintah daerah Biro Organisasi layanan dengan Setda Provinsi ,.,._ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) pemerintah tingkat NTT ' daerah kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas Provinsi NTT; proses yang Biro Pemerintahan terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/ NTT; terintegrasi Badan dan Perencanaan terukur / optimum Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 94 Penyusunan APBD Jum.lahSOP Dinas Komunikasi I SOP pengelolaan dan lnformatika pengelolaan aplikasi layanan Provinsi NTT aplikasi sistem (PJ); layanan sistem pemerintahan Biro Organisasi pemerintahan berbasis Setda Provinsi berbasis elektronik dengan NTT; elektronik tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas proses Biro Pemerintahan yang terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/te NTT; rintegrasi Badan dan Perencanaan terukur / optimum Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi M.. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT. 95 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan dan lnformatika pengelolaan aplikasi umum Provinsi NTT aplikasi berbagi pakai (PJ); umum berbagi dengan tingkat Biro Organisasi pakai kematangan Setda Provinsi kapabilitas proses NTT; yang Biro Hukum Setda terkelola/terstanda Provinsi NTT; rdisasi/ Biro Pemerintahan terintegrasi dan Setda Provinsi terukur / optimum NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Kepegawaian Daerab Provinsi NTT. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 96 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan dan Informatika pengelolaan keamanan data dan Provinsi NTT keamanan data informasi (PJ); dan elektronik dengan Biro Organisasi informasi tingkat Setda Provinsi elektronik kematangan NTT; kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang terkelola/ Provinsi NTT; terstandarclisasi/te Biro Pemerintahan rintegrasi Setda Provinsi dan NIT; terukur / optimum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NIT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NIT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 97 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan SOM dan Informatika pengelolaan TIK dengan tingkat Provinsi NTT SDMTIK kematangan (PJ); kapabilitas proses Biro Organisasi yang terkelola/ Setda Provinsi "' No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Penta helix) terstandardisasi/te NTT; rintegrasi Biro Hukum Setda dan Provinsi NTT; terukur / optimum Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT ' Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT. ,.._ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 98 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pemeliharaan dan Informatika pemeliharaan sumber daya TIK Provinsi NIT sumberdaya TIK dengan (PJ); tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas NTT; proses yang Biro Hukum Setda terkelola/ Provinsi NIT; terstandardisasi/te Badan rintegrasi Perencanaan dan Pembangunan, terukur/optimum Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 99 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pembiayaan dan Informatika pembiayaan sumber daya TIK Provinsi NIT sumberdaya TIK dengan (PJ); tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas NTT. • proses yang Biro Hukum Setda terkelola/ Provinsi NIT; terstandardisasi/te Biro Pemerintahan rintegrasi Setda Provinsi dan NTT; terukur/optimum Badan Perencanaan Pembangunan, & No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 100 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP perencanaan dan Informatika perencanaan sumber daya TIK Provinsi NTT sumberdaya TIK dengan (PJ); tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas NTT ' proses yang Biro Hukum Setda terkelola/ Provinsi NTT; terstandardisasi Biro Pemerintahan terintegrasi Setda Provinsi dan NTT; terukur / optimum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 101 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP investasi TI K dan Informatika investasi TIK dengan tingkat Provinsi NTT kematangan (PJ); kapabilitas proses Biro Organisasi � No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) yang Setda Provinsi terkelola/terstanda NTT • rdisasi/ Biro Hukum Setda terintegrasi dan Provinsi NTT; terukur/optimum Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NIT. 102 Penyusunan APBD JumlahSOP Oinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan aset dan lnformatika pengelolaan aset TIK dengan tingkat Provinsi NTT TIK kematangan (PJ); kapabilitas proses Biro Organisasi yang terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/ te NTT • rintegrasi Biro Hukum Setda dan Provinsi NIT; terukur/ optimum Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan I"-. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT • Inspektorat Daerah Provinsi NTI. 103 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP layanan TIK dan lnformati.ka layanan TIK dengan tingkat Provinsi NTT kematangan (PJ); kapabilitas proses Biro Organisasi yang Setda Provinsi terkelola/terstanda NTT; rdisasi/ Biro Hukum Setda terintegrasi dan Provinsi NTT; terukur / optimum Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTI; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat t No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Daerah Provinsi NTT. 104 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan dan Informatika Pengelolaan keamanan Provinsi NTT Keamanan informasi dengan (PJ); Informasi tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas NTT; proses yang Biro Hukum Setda terkelola/ Provinsi NTT; terstandardisasi/te Biro Pemerintahan rintegrasi Setda Provinsi dan NTT. • terukur / optimum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. U No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 105 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP pengelolaan risiko dan lnformatika pengelolaan dan Provinsi NTT risiko keberlangsungan (PJ); dan bisnis Biro Organisasi keberlangsunga dengan tingkat Setda Provinsi n kematangan NTT; bisnis kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang Provinsi NTT; terkelola/terstanda Biro rdisasi/ Perekonomian dan terintegrasi dan Administrasi terukur/optimum Pembangunan Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' lnspektorat Daerah Provinsi NTT. 106 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Komunikasi 1 SOP kepatuhan dan dan lnformatika kepatuhan dan Provinsi NTT (PJ); r No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) penilaian penilaian internal Biro Organisasi internal dengan Setda Provinsi tingkat NTT; kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas Provinsi NTT; proses yang Biro Pemerintahan terkelola/ Setda Provinsi terstandardisasi/ NTT ' terintegrasi Badan dan Perencanaan terukur/ optimum Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 107 Penyusunan APBD JumlahSOP Dinas Kominfo 1 SOP pemantauan dan Provinsi NTT pemantauan evaluasi (PJ); dan pengelolaan TIK Biro Organisasi evaluasi dengan tingkat Setda Provinsi pengelolaan kematangan NTT ' TIK kapabilitas proses Biro Hukum Setda yang Provinsi NTT; terkelola/ terstanda Biro Pemerintahan u No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentabelix) rdisasi/ Setda Provinsi terintegrasi dan NTT; terukur / optimum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 108 Pengelolaan APBD Jumlah Dinas Komunikasi 1 Aplikasi pengelolaan dan Informatika system aplikasi (PJ); informasi sistem informasi Biro Organisasi analisis dan analisis dan Setda provinsi evaluasi evaluasi jabatan NTT ' jabatan lnspektorat Daerah Provinsi NTT. 109 Sistem APBD Jumlah Badan Keuangan 1 Standarisasi pengelolaan Daerah Provinsi Barang dan aplikasi NTT (PJ); Jasa. system informasi Dinas Komunikasi analisis dan dan lnformatika evaluasi jabatan Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. X No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 110 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Biro Organisasi 1 aplikasi layanan Setda Provinsi layanan naskah naskah dinas NTT (PJ); dinas dengan tingkat Dinas Kearsipan kematangan dan Perpustakaan kapabilitas fungsi Provinsi NTT; teknis layanan Dinas Komunikasi elektronik yang dan Informatika diberikan dalam Provinsi NTT; bentuk Biro Hu.kum Setda informasi/ interaksi Provinsi NTT; / transaksi/kolabor Biro Pemerintahan asi/ optimalisasi Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 11 1 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Badan 1 aplikasi layanan Kepegawaian layanan manajemen Daerah Provinsi manajemen kepegawaian NTT (PJ); kepegawaian dengan tingkat Dinas Komunikasi kematangan dan Informatika K No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kapabilitas fungsi Provinsi NTT; teknis Biro Organisasi layanan elektronik Setda Provinsi yang NTT; diberikan dalam Biro Hukum Setda bentuk Provinsi NTT; infonnasi/ interaksi Badan / transaksi/ kolabor Perencanaan asi/ optimalisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 1 1 2 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Badan 1 aplikasi layanan Perencanaan layanan manajemen Pembangunan, manajemen perencanaan dan Penelitian dan perencanaan penganggaran Pengembangan dan dengan tingkat Daerah Provinsi penganggaran kematangan NTT (PJ); kapabilitas fungsi Dinas Komunikasi teknis Jayanan dan Jnfonnatika elektronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Biro Organisasi bentuk Setda Provinsi infonnasi/ interaksi NTT ' / transaksi/ Biro Hukum Setda No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kolaborasi/ optimali Provinsi NTT; sasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat DaerahProvinsi NTT; VendorTIK. 113 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Badan Keuangan 1 aplikasi layanan Daerah Provinsi layanan manajemen NTT (PJ); manajemen keuangan dengan Dinas Komunikasi keuangan tingkat dan lnformatika kematangan Provinsi NTT; kapabilitas Biro Organisasi fungsi teknis Setda Provinsi layanan elektronik NTT; yang diberikan Biro Hukum Setda dalam bentuk Provinsi NTT; informasi/ Biro Pemerintahan interaksi/transaksi Setda Provinsi /kolaborasi/ optima NTT; lisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat [ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 114 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Badan 1 aplikasi layanan Pendapatan dan layanan manajemen AsetDaerah manajemen aset/barang Provinsi NTT (PJ); aset/barang daerah dengan Dinas Komun.ikasi daerah tingkat dan Informatika kematangan Provinsi NTT; kapabilitas fungsi Biro Organisasi teknis layanan Setda Provinsi elektronik yang NTT; diberikan dalam Biro Huku.m Setda bentuk Provinsi NTT; informasi/ interaksi Biro Pemerintahan I Setda Provinsi transaksi/kolabora NTT; si/ Badan optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Inspektorat Daerah Provinsi NTT • Vendor TIK. 1 1 5 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Biro Organisasi 1 aplikasi layanan Setda Provinsi NTT (PJ); r No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) layanan manajemen kinerja Dinas Komuni.kasi manajemen dengan dan lnformatika kinerja tingkat Provinsi NTT; kematangan Biro Hukum Setda kapabilitas Provinsi NTT; fungsi teknis Biro Pemerintahan layanan Setda Provinsi elektronik yang NTT ' diberikan Badan dalam bentuk Perencanaan informasi/ Pembangunan, interaksi/ transaksi Penelitian dan / kolaborasi/ optima Pengembangan lisasi Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerab Provinsi NTT; Vendor TIK. 116 Pengelolaan APBD Jumlab aplikasi Biro Pengadaan I aplikasi layanan Barang dan Jasa layanan pengadaan dengan Setda Provinsi pengadaan tingkat NTT kematangan (PJ); kapabilitas fungsi Dinas Komuni.kasi teknis layanan dan lnformatika elektronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Biro Organisasi bentuk Setda Provinsi informasi/interaksi NTT; /transaksi/ Biro Hukum Setda � No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kolaborasi/ optimali Provinsi NTT; sasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT; LKPP/LPSE Provinsi NTT. 1 1 7 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Kearsipan 1 aplikasi layanan surat dan Perpustakaan layanan surat elektronik dengan Provinsi NTT (PJ); elektronik tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas fungsi NTT; teknis layanan Dinas Komunikasi elektronik yang dan Informatika diberikan dalam Provinsi NTT; bentuk Biro Hukum Setda informasi/interaksi Provinsi NTT; /transaksi/kolabor Biro Pemerintahan asi/ optimalisasi Setda Provinsi NTT; Badan � No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Sadan Keuangan Daerah Provinsi NTT; I nspektorat Daerah Provinsi NTT. 118 Pengelolaan APBD Jumlah sistem Badan 1 aplikasi pendukung Pengembangan sistem keputusan dengan Sumber Daya pendukung tingkat Manusia Daerah keputusan kematangan Provinsi NIT (PJ); (Manajemen kapabili tas fungsi Dinas Komunikasi Pengetahuan) teknis layanan dan Informatika elektronik yang Provinsi NIT; diberikan dalam Biro Organisasi bentuk Setda Provinsi informasi/ interaksi NTT; / transaksi/ kolabor Biro Hukum Setda asi/optimalisasi Provinsi NIT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi K No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 119 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Biro Pemerintahan 1 sistem layanan Setda Provinsi informasi kolaborasi dan NTT (PJ); kerjasarna koordinasi Dinas Komunikasi dalam negeri dengan tingkat dan lnformatika non kematangan Provinsi NTT; investasi kapabilitas fungsi Biro Organisasi teknis Setda Provinsi layanan elektronik NTT; yang diberikan Biro Hukum Setda dalam bentuk Provinsi NTT; informasi/interaksi Badan / transaksi/ kolabor Perencanaan asi/ optimalisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 120 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Biro Pemerintahan 1 aplikasi manajemen Setda Provinsi manajemen pelaporan NTT (PJ); pelaporan pemerintahan Dinas Komunikasi pemerintahan daerah dengan dan lnformatika daerah tingkat Provinsi NTT; (LPPD) kematangan Biro Organisasi kapabilitas fungsi Provinsi NTT; teknis layanan Biro Hukum Setda elektronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Badan bentuk Perencanaan informasi/interaksi Pembangunan, / transaksi/ kolabor Penelitian dan asi/ optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 121 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Sekretariat DPRD 1 aplikasi sistem Provinsi NTI sistem administrasi DPRD (PJ); administrasi dengan Dinas Komunikasi DPRD dan lnformatika Provinsi NTT; U No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas NTT; fungsi teknis Biro Hukum Setda layanan Provinsi NIT; elektronik yang Biro Pemerintahan diberikan dalam Setda Provinsi bentuk informasi/ NTT ' interaksi/ transaksi Badan /kolaborasi/optima Perencanaan lisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' lnspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 122 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Badan 1 aplikasi layanan Pengembangan layanan pendidikan dan SumberDaya pendidikan pelatiban Manusia Daerah dan pelatiban dengan tingkat Provinsi NIT (PJ); kematangan Badan kapabilitas fungsi Kepegawaian teknis Daerah Provinsi layanan elektronik NTT ' yang Dinas Komunikasi diberikan dalam dan Informatika bentuk Provinsi NIT; A No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) informasi/ interaksi Biro Hukum Setda /transaksi/kolabor Provinsi NTT; asi/optimalisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 123 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Badan 1 aplikasi layanan Perencanaan layanan penelitian dan Pembangunan, penelitian pengembangan Penelitian dan dan dengan tingkat Pengembangan pengembangan kematangan Daerah Provinsi kapabilitas fungsi NTI(PJ); teknis Dinas Komunikasi layanan elektronik dan Informatika yang Provinsi NTT; diberikan dalam Biro Hukum Setda bentuk Provinsi NTT; informasi/interaksi Badan Keuangan /transaksi/kolabor Daerah Provinsi asi/optimalisasi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. ('(,\_ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 124 Pengelolaan APBD Jumlah integrasi Dinas Komunikasi 1 integrasi aplikasi dan lnformatika aplikasi layanan layanan Provinsi NTT administrasi administrasi (PJ); pemerintahan pemerintahan Biro Hukum Setda berbasis berbasis Provinsi NTT; elektroni.k elektronik dengan Biro Organisasi tingkat Setda Provinsi NTT; 125 kematangan Biro Pemerintahan kapabilitas fungsi Setda Provinsi teknis layanan NTT; elektroni.k yang Badan diberikan dalam Perencanaan bentuk Pembangunan, informasi/interaksi Penelitian dan / transaksi/kolabor Pengembangan asi / optimalisasi Daerah Provinsi NTT • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK 126 Pengelolaan APBD Jumlah Dinas Komunikasi 1 interoperabilitas interoperabilitas dan Informatika aplikasi layanan aplikasi Iayanan Provinsi NTT administrasi administrasi (P); pemerintahan pemerintahan Biro Hukum Setda berbasis berbasis Provinsi NTT; elektronik elektronik dengan Biro Organisasi tingkat Setda Provinsi I"' No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kematangan NTT; kapabilitas fungsi Biro Pemerintahan teknis layanan Setda Provinsi elektroni.k yang NTT; diberikan dalam Badan bentuk Perencanaan informasi/ interaksi Pembangunan, / transaksi/ kolabor Penelitian dan asi / optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Jnspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 127 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi I nspektorat 1 aplikasi layanan Daerah Provinsi layanan pengaduan public NTT (PJ); pengaduan dengan Dinas Komuni.kasi public tingkat dan Jnformatika kematangan Provinsi NTT; kapabili tas Biro Organisasi fungsi teknis Setda Provinsi layanan NTT; elektroni.k yang Biro Hukum Setda diberikan Provinsi. NTT; dalam bentuk Biro Pemerintahan informasi/ Setda Provinsi interaksi/transaksi NTT ' /kolaborasi/ optima Badan lisasi Perencanaan N. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 128 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Biro Hukum Setda 1 aplikasi layanan Provinsi NTT layanan doku.mentasi dan (PJ); doku.mentasi informasi Dinas Komuni.kasi dan informasi hukum dengan dan Informatika hukum tingkat Provinsi NTT; kematangan Badan kapabilitas fungsi Perencanaan teknis layanan Pembangunan, elektronik yang Penelitian dan diberikan dalam Pengembangan bentuk Daerah Provinsi informasi/interaksi NTT ' / transaksi/ kolabor Badan Keuangan asi/ optimalisasi Daerah Provinsi NTT; I nspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 129 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi lnspektorat 1 aplikasi layanan Daerah Provinsi layanan whistle whistle blowing NTT (PJ); blowing system sistem dengan Oinas Komuni.kasi tingkat dan Informatika hi.. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kematangan Provinsi NTT; kapabilitas Biro Organisasi fungsi teknis Setda Provinsi layanan NTT ' elektronik yang Biro Hukum Setda diberikan Provinsi NTT; dalam bentuk Biro Pemerintahan informasi/ Setda Provinsi interaksi/transaksi NTT; /kolaborasi/ optima Badan lisasi Perencanaan Pembangunan, Pene!itian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Sadan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 130 Pengelolaan APBD Jumlah ap!ikasi Badan 1 aplikasi layanan Pendapatan dan layanan perpajakan dan Aset Daerah perpajakan retribusi Provinsi NTT (PJ); dan retribusi daerah dengan Dinas Komunikasi daerah tingkat dan Informatika kematangan Provinsi NTT; kapabilitas fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan ""- No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) teknis layanan Daerah Provinsi elektronik yang NTT; Inspektorat diberikan dalam Daerah Provinsi bentuk NTT; infonnasi/interaksi VendorTIK. / transaksi/ kolabor asi/ optimalisasi transaksi/kolabora si/ optimalisasi 131 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Penanaman 1 aplikasi layanan Modaldan layanan perizinan terpadu Pelayanan perizinan dengan Terpadu Satu terpadu tingkat Pintu Provinsi NTT kematangan (PJ); kapabilitas Dinas Komunikasi fungsi teknis dan lnformatika layanan Provinsi NTT; elektronik yang Biro Hukum Setda diberikan Provinsi NTT; dalam bentuk Badan infonnasi/ Perencanaan interaksi/ transaksi Pembangunan, /kolaborasi/ optima Penelitian dan lisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. r\ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 132 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Komunikasi 1 aplikasi layanan dan lnformatika layanan informasi public Provinsi NTT informasi terpadu (PJ); publik terpadu dengan tingkat Biro Organisasi kematangan Setda Provinsi kapabilitas fungsi NTT • teknis Biro Hukum Setda layanan elektronik Provinsi NTT; yang Biro Pemerintahan diberikan dalam Setda Provinsi bentuk NTT • informasi/ interaksi Badan / transaksi/ kolabor Perencanaan asi/ optimalisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; I nspektorat Daerah Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi N'IT; VendorTIK. 133 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Pendidikan I aplikasi layanan dan Kebudayaan layanan pendidikan dengan Provinsi NTT (PJ); pendidikan tingkat Dinas Komunikasi kematangan dan lnformatika kapabilitas fungsi Provinsi NTT; k No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) teknis layanan Biro Hukum Setda elektronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Badan bentuk Perencanaan informasi / interaksi Pembangunan, /transaksi/kolabor Penelitian dan asi/ optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 134 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Pekerjaan 1 aplikasi layanan Umumdan layanan pekerjaan umum Perumahan pekerjaan dan penataan Rakyat Provinsi umumdan ruang dengan NTT (PJ); penataan tingkat Dinas Energi dan ruang kematangan SumberDaya kapabilitas fungsi Mineral teknis layanan Provinsi NTT (PJ) ; elektronik yang Dinas Komunikasi diberikan dalam dan Jnformatika bentuk Provinsi NTT; informasi/ interaksi Biro Hukum Setda /transaksi/kolabor Provinsi NTT; asi/ optimalisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pengembangan Daerah Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, VendorTIK. 135 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Pekerjaan 1 aplikasi layanan Umumdan layanan perumahan rakyat Perumahan pekerjaan dan Rakyat (PJ); umumdan kawasan Dinas Energi dan penataan permukiman Sumber Daya ruang dengan Mineral Provinsi tingkat NTT (PJ); kematangan Dinas Komunikasi kapabilitas fungsi dan Informatika teknis layanan Provinsi NTT; elektronik yang Biro Hukum Setda diberikan Provinsi NTT; dalam bentuk Badan informasi/ Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Dinas Lingkungan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) interaksi/transaksi Hidup dan /kolaborasi/ optima Kehutanan lisasi Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 136 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Satuan Polisi 1 aplikasi layanan Pamong Praja layanan ketenteraman, Provinsi NTT ketenteraman, ketertiban (PJ); ketertiban umum, dan Dinas Komunikasi umum, pelindungan dan Informasi dan masyarakat dengan Provinsi NTT; pelindungan tingkat Biro Hukum Setda masyarakat kematangan Provinsi NTT; kapabilitas fungsi Biro Pemerintahan teknis layanan Setda Provinsi elektronik yang NTT • diberikan dalam Badan bentuk Perencanaan informasi/ interaksi Pembangunan, /transaksi/kolabor Penelitian dan asi / optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 137 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Sosial 1 aplikasi Iayanan sosial Provinsi NTT (PJ); [ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) layanan sosial dengan tingkat Dinas Komunikasi kematangan dan Jnformatika kapabilitas fungsi Provinsi NTT; teknis Jayanan Biro Hukum Setda elektroni.k yang Provinsi NTT; diberikan dalam Badan bentu.k Perencanaan informasi/interaksi Pembangunan, / transaksi/ kolabor Penelitian dan asi / optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 138 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Koperasi, 1 aplikasi Jayanan Tenaga Kerja, dan Jayanan tenaga tenaga kerja Transmigrasi kerja dengan tingkat Provinsi NTT (PJ); kematangan Dinas Komunikasi kapabilitas fungsi dan Jnformatika teknis Jayanan provinsi NTT; elektroni.k yang Biro Hukum Setda diberikan dalam Provinsi NTT; bentu.k Badan informasi/interaksi Perencanaan /transaksi/kolabor Pembangunan, asi/ optimalisasi Penelitian dan Pengembangan IU No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 139 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas 1 aplikasi layanan Pemberdayaan layanan pemberdayaan Perempuan dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan pelindungan anak Anak Provinsi NTT pelindungan dengan (PJ); anak tingkat Dinas Komunikasi kematangan dan lnformati.ka kapabilitas Provinsi NIT; Biro Hukum Setda Provinsi NIT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; fungsi teknis lnspektorat layanan Daerah Provinsi elektronik yang NTT ' diberikan VendorTIK. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentlngan 2023 2024 (Pentahelix) dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/ optima 1isasi 140 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Pertanian I aplikasi layanan dan layanan pangan pangan dengan Ketahanan dan tingkat Pangan Provinsi pertanian kematangan NTT kapabilitas fungsi (PJ); teknis layanan Dinas Komunikasi elektronik yang dan lnformatika diberikan dalam Provinsi NIT; bentuk Biro Hukum Setda informasi/ interaksi Provinsi NIT; /transaksi/kolabor Badan asi/optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 141 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Lingkungan I aplikasi layanan Hidup dan layanan lingkungan hidup Kehutanan lingkungan dengan Provinsi NIT (PJ); r No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) hidup tingkat Dinas Komunikasi kematangan dan Informatika kapabilitas Provinsi NTT; fungsi teknis Biro Hukum Setda layanan Provinsi NTT; elektronik yang Badan diberikan Perencanaan dalam bentuk Pembangunan, informasi/ Penelitian dan interaksi/transaksi Pengembangan /kolaborasi/ optima Daerah Provinsi lisasi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT ' Vendor TIK. 142 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Kesehatan I aplikasi layanan Provinsi NTT (PJ); layanan administrasi Biro Pemerintahan administrasi kependudukan Setda Provinsi kependudukan dan pencatatan NTT; dan sipil dengan Dinas Komunikasi pencatatan sipil tingkat dan lnformatika kematangan Provinsi NTT; kapabili tas Biro Hukum Setda fungsi teknis Provinsi NTT; layanan Badan elektronik yang Perencanaan diberikan Pembangunan, dalam bentuk Penelitian dan . informasi/ Pengembangan /U \ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) interaksi/ transaksi Daerah Provinsi /kolaborasi/ optima NTT; lisasi. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 143 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Kesehatan 1 aplikasi layanan Provinsi NTT layanan pengendalian (PJ); pengendalian penduduk dan Dinas Komunikasi penduduk dan keluarga berencana dan Informatika keluarga dengan Provinsi NTT; berencana tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas Badan fungsi teknis Perencanaan layanan Pembangunan, elektronik yang Penelitian dan diberikan Pengembangan dalam bentuk Daerah Provinsi informasi/ NTT; interaksi/ transaksi Badan Keuangan I Daerah Provinsi kolaborasi/ optimali NTT; sasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT • VendorTIK. 144 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas 1 aplikasi layanan Perhubungan layanan perhubungan Provinsi NTT (PJ); 11,1,_ No Isu Strategis Ara.h Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) perhubungan dengan tingkat Dinas Komun.ikasi kematangan dan Informatika kapabilitas fungsi Provinsi NTT; teknis layanan Biro Hukum Setda elektronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Badan bentu.k Perencanaan informasi/ interaksi Pembangunan, /transaksi/kolabor Penelitian dan asi/ optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; I nspektorat Daerah Provinsi NTT • Vendor TIK. 145 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Komunikasi 1 aplikasi layanan dan Informatika layanan komunikasi dan Provinsi NTT komun.ikasi informatika (PJ); dan informatika dengan tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas fungsi Badan teknis Perencanaan layanan elektronik Pembangunan, yang Penelitian dan diberikan dalam Pengembangan bentu.k Daerah Provinsi informasi / interaksi NTT • / transaksi/ kolabor Badan Keuangan asi/ Daerah Provinsi � No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) optimalisasi NTT ' Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 146 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Koperasi, 1 aplikasi layanan Tenaga Kerja, dan layanan koperasi, usaha Transmigrasi koperasi, kecil, dan Provinsi NTT (PJ); usaha kecil, dan menengah dengan Dinas Komunikasi menengah tingkat dan Informatika kematangan Provinsi NTT; kapabilitas fungsi Biro Hukum Setda teknis layanan Provinsi NTT; elektronik yang Badan Perencanaan Pembangunan, Pene!itian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; diberikan dalam Inspektorat bentuk Daerah Provinsi informasi/ interaksi NTT; / transaksi/kolabor VendorTIK. asi/ optimalisasi 147 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Penanaman 1 aplikasi layanan Modaldan layanan penanaman modal Pelayanan penanaman dengan Terpadu Satu modal tingkat Pintu Provinsi NTT A No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kematangan (PJ); kapabilitas Dinas Komunikasi fungsi teknis dan Informatika layanan Provinsi NIT; elektronik yang Biro Huku.m Setda diberikan Provinsi NIT; dalam bentu.k Badan informasi/ Perencanaan interaksi/transaksi Pembangunan, /kolaborasi/ optima Penelitian dan lisasi Pengembangan Daerah Provinsi NIT; Sadan Keuangan Daerah Provinsi NTT • lnspektorat Daerah Provinsi NIT; VendorTIK. 148 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas 1 aplikasi layanan Kepemudaan dan layanan kepemudaan dan Olahraga Provinsi kepemudaan olahraga NTT (PJ); dan olahraga dengan tingkat Dinas Komunikasi kematangan dan Informatika kapabilitas fungsi Provinsi NIT; teknis Biro Huku.m Setda Provinsi NTT; layanan elektronik Badan yang Perencanaan ctiberikan dalam Pembangunan, bentu.k Penelitian dan informasi/ interaksi Pengembangan k& No Isu Strategis Arab Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) / transaksi/ kolabor Daerah Provinsi asi/optimalisasi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 149 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Komunikasi I aplikasi layanan dan lnformatika layanan statistik statistic dengan Provinsi NTT (PJ); tingkat Badan kematangan Perencanaan kapabilitas fungsi Pembangunan, teknis layanan Penelitian dan elektronik yang Pengembangan diberikan dalam Daerah Provinsi bentuk NTT; informasi/interaksi Badan Keuangan / transaksi/ kolabor Daerah Provinsi asi/optimalisasi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Jnspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTJK. 150 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Pendidikan 1 aplikasi layanan & Kebudayaan layanan kebudayaan Provinsi NTT kebudayaan dengan tingkat (PJ); kematangan Dinas Komunikasi kapabilitas fungsi dan Jnformatika ,..,... No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahellx) teknis layanan Provinsi NTT; elektronik yang Biro Hukum Setda diberikan dalam Provinsi NTT; bentuk Badan informasi/interaksi Perencanaan / transaksi/ kolabor Pembangunan, asi / optima!isasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; I nspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 151 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Kearsipan 1 aplikasi layanan dan layanan perpustakaan Perpustakaan perpustakaan dengan tingkat Provinsi NTT kematangan (PJ); kapabilitas fungsi Dinas Komunikasi teknis layanan dan Informatika elektronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Biro Hukum Setda bentuk Provinsi NIT; informasi/interaksi Badan / transaksi/ kolabor Perencanaan asi/ optimalisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; fl,. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspelctorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 152 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Kearsipan I aplikasi layanan dan Perpustakaan layanan kearsipan dengan Provinsi NTT kearsipan tingkat (PJ); kematangan Dinas Komunikasi kapabilitas fungsi dan lnformatika Provinsi NTT; teknis layanan Biro Hukum Setda elelctronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Badan bentuk Perencanaan informasi/ interaksi Pembangunan, / transaksi/kolabor Penelitian dan asi / optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT • I nspelctorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 153 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas Pariwisata I aplikasi layanan dan EKonomi layanan pariwisata dengan Kreatif Provinsi pariwisata tingkat NTT f1I... No Isu Strategis Arab Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kematangan (PJ); kapabili tas fungsi Dinas Komunikasi teknis layanan dan Jnfonnatika elektronik yang Provinsi NTT; diberikan dalam Biro Hukum Setda bentu.k Provinsi NTT; infonnasi/ interaksi Badan / transaksi/ kolabor Perencanaan asi/ optimalisasi Pembangunan, - Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Sadan Keuangan Daerah Provinsi NTT • Jnspektorat Daerah Provinsi NTT • Vendor TIK. 154 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas 1 aplikasi layanan Perindustrian layanan perdagangan dan Perdagangan perdagangan dengan tingkat Provinsi NTT kematangan (PJ); kapabilitas fungsi teknis layanan Dinas Komunikasi elektronik yang dan lnfonnatika diberikan dalam Provinsi NTT; bentu.k Biro Hukum Setda infonnasi/interaksi Provinsi NTT; / transaksi/ kolabor Sadan asi/ optimalisasi Perencanaan Pembangunan, & No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' I nspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 155 Pengelolaan APBD Jumlah aplikasi Dinas l aplikasi layanan Perindustrian layanan perindustrian dan Perdagangan perindustrian dengan tingkat Provinsi NTT kematangan (PJ); kapabilitas fungsi Dinas Komunikasi teknis layanan dan Informatika elektronik yang Provinsi NTT; d.iberikan dalam Biro Hukum Setda bentu.k Provinsi NTT; informasi/interaksi Badan / transaksi/kolabor Perencanaan asi/ optimalisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT;Vendor TIK. tu No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 156 Pengelolaan APBD Ju.mlah integrasi Dinas Komunikasi 1 integrasi aplikasi dan Informatika aplikasi layanan Provinsi NTT (PJ); publik berbasis layanan publik Biro Organisasi elektronik berbasis Setda Provinsi elektronik dengan NTT; tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; kapabilitas fungsi Biro Pemerintahan teknis layanan Setda Provinsi elektronik yang NTT; diberikan dalam Badan bentuk Perencanaan informasi/ interaksi Pembangunan, / transaksi/ kolabor Penelitian dan asi/ optimalisasi Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 157 Pengelolaan APBD Ju.mlah Dinas Kominfo 1 interoperabilitas interoperabilitas Provinsi NTT aplikasi layanan aplikasi layanan (PJ); publik berbasis ublic Biro Organisasi elektronik berbasis elektronik Setda Provinsi dengan NTT ' tingkat Biro Hukum Setda kematangan Provinsi NTT; AA No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) kapabilitas Biro Pemerintahan fungsi teknis Setda Provinsi lay anan NTT; elektronik yang Badan diberikan dalam Perencanaan bentuk informasi/ Pembangunan, interaksi/transaksi Penelitian dan /kolaborasi/ optima Pengembangan lisasi Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 158 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 datadan pengelolaan data dan Informatika informasi dan informasi Provinsi NTT elektronik elektronik (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 159 Pengelolaan APBD Jumlah pusat data Dinas Komunikasi l pusat terpadu dan Informatika data terpadu (DC dan DRC) yang Provinsi NTT (DC/DRC) dikelola (PJ); No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 160 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 infrastruktur pengelolaan dan Informatika jaringan TIK infrastruktur Provinsi NIT (Intranet/Intern jaringan TIK (PJ); et: LAN, WAN, Badan FO) Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 161 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komun.ikasi 100 perangkat keras pengelolaan dan Informatika perangkat keras Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan k No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 162 Penambahan APBD Jumlah kapasitas Dinas Komunikasi 4 G B kapasitas bandwidth dan Informatika bandwidth Internet (MBPS) Provinsi NTT Internet yang (PJ); ditambahkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 163 Pengadaan APBD Jumlah titik akses Dinas Komunikasi 10 akses Internet dan Informatika Internet publik pu blik gratis di Provinsi NTT gratis ruang publik (PJ); di ruang publik yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Daerah Provinsi NTT ' Vendor TIK. 164 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunilcasi 100 interoperabilitas pengelolaan dan Informatika sistem interoperabilitas Provinsi NTT pemerintahan sistem (PJ); berbasis pemerintahan Badan elektronik berbasis Perencanaan elektronik Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 165 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 keamanan data pengelolaan dan Informatika dan keamanan data dan Provinsi NTT informasi informasi (PJ); elektronik elektronik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; fV-. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Vendor TIK. 166 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 keamanan pengelolaan dan lnformatika pusat data keamanan pusat Provinsi NTT terpadu. data terpadu. (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; VendorTIK. 167 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 Keamanan pengelolaan dan Informatika infrastruktur keamanan Provinsi NTT (PJ); jaringan TIK infrastruktur Badan jaringan TIK Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Biro Hukum Setda No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Provinsi NTT; VendorTIK. 168 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 keamanan pengelolaan dan Informatika sistem keamanan sistem Provinsi NTT penghubung penghubung (PJ); layanan layanan Badan pemerintah pemerintah daerah Perencaoaan daerah Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; VendorTIK. 169 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 keamanan pengelolaan dan Informatika aplikasi keamanan aplikasi Provinsi NTT layanan sistem layanan (PJ); Badan pemerintahan sistem Perencanaan berbasis pemerintahan Pembangunan, elektronik berbasis Penelitian dan elektronik Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; & No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT • VendorTIK. 170 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 prosedur penge!olaan dan Informatika keamanan prosedur Provinsi NIT sistem keamanan sistem (PJ); pemerintahan pemerintahan Badan berbasis berbasis Perencanaan elektronik elektronik Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerab Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NIT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT • Biro Pemerintaban Setda Provinsi NTT; VendorTIK. 171 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 keamanan pengelolaan dan Informati.ka K. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) aksessistem keamanan akses Provinsi NTT pemerintahan sistem (PJ); berbasis pemerintahan Badan elektronik berbasis Perencanaan elektronik Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; VendorTIK. 172 Pengelolaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 keamanan pengelolaan dan lnformatika dokumen keamanan Provinsi NTT elektronik dokumen (PJ); elektronik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT • Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; H.. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Biro Pemerintahan Setda Provi.nsi NTT; Di.nas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; VendorTIK. 173 Pengelolaan APBD Persentase Di.nas Komunikasi 100 keamanan pengelolaan dan Informatika ruangan keamanan ruangan Provinsi NTT sistem sistem (PJ); Badan pemerintahan pemerintahan Perencanaan berbasis berbasis Pembangunan, elektronik elektronik Penelitian dan Pengembangan Daerah Provi.nsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provi.nsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; VendorTIK. 174 Pengelolaan APBD Persentase Di.nas Komunikasi 100 keamanan pengelolaan dan Informatika interoperabilitas keamanan Provinsi NTT sistem i.nteroperabilitas (PJ); pemerintahan sistem Badan berbasis pemerintahan Perencanaan elektronik berbasis Pembangunan, elektronik Penelitian dan Pengembangan Daerah Provi.nsi NTT; ,-,,._ No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pent ahelix) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Vendor TIK. 175 Audit keamanan APBD Persentase audit Dinas Komunikasi 100 Jaringan keamanan dan Informatika jaringan Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK; BSSN/BRIN. k No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 176 Audit keamanan APBD Persentase audit Dinas Komunikasi 100 aplikasi keamanan dan lnformatika aplikasi Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; lnspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK; BSSN/BRJN. 177 Audit keamanan APBD Persentase audit Dinas Komunikasi 100 penyimpanan keamanan dan lnformatika penyimpanan Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi M No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK; BSSN. 178 Audit keamanan APBD Persentase audit Dinas Komun.ikasi 100 Informasi keamanan dan Informatika informasi Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; VendorTIK; BSSN. 179 Audit keamanan APBD Persentase audit Dinas Komunikasi 100 Siber keamanan dann Informatika siber Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK; BSSN. 180 Transformasi APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 dokumen transformasi dan Informati.ka elektronik dokumen Provinsi NTT (alih media) elektronik (alih (PJ); media) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT ' Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan � No Isu Strategis Arab Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 181 Penandaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 digital penandaan digital dan Informatika dan dan watermarking Provinsi NTT watermarking dokumen (PJ); dokumen elektronik Dinas Kearsipan elektronik dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTI; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK. 182 Pemeliharaan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 dan pemeliharaan dan dan Informatika r No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) pemusnahan pemusnahan Provinsi NTT dokumen dokumen (PJ); Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT ' Bad.an Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Bad.an Keuangan Daerah Provinsi NTT ' VendorTIK. 183 Penetapan APBD Persentase Dinas Komunikasi 100 standarisasi penetapan dan Informatika metadata dan standarisasi Provinsi NTT format metadata dan (PJ); A No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) akses, format akses, Dinas Kearsipan pertukaran pertukaran dan dan Perpustakaan dan publikasi, publikasi, dan Provinsi NTT; dan prosedur Biro Hukum Setda prosedur Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT ' Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT ' Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; VendorTIK. 184 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komunikasi 100 perbaikan dan dan Informatika pelaksanaan perbaikan Provinsi NTT investasi TIK pelaksanaan (PJ); investasi TIK Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan M. No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komun.ikasi 100 perbaikan dan dan lnformatika pelaksanaan perbaikan Provinsi NTT pengelolaan aset pelaksanaan (P.J); TIK pengelolaan aset Badan TIK Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT • Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT. 185 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komun.ikasi 100 perbai.kan dan dan lnformatika pelaksanaan perbai.kan Provinsi NTT layanan pelaksanaan (PJ); TIK layanan TIK Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT. 186 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komunikasi 100 perbai.kan dan dan Jnformatika pelaksanaan perbai.kan Provinsi NTT pengelolaan pelaksanaan (PJ); keamanan pengelolaan Badan informasi keamanan Perencanaan informasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. A No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Permangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 187 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komunikasi 100 perbaikan dan dan Informatika pelaksanaan perbaikan Provinsi NTT pengelolaan pelaksanaan (PJ); risiko pengelolaan risiko Badan dan dan Perencanaan keberlangsunga keberlangsungan Pembangunan, n bisnis Penelitian dan bisnis Pengembangan Daerah Provinsi NTT ' Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ' Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT. 188 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komunikasi 100 perbaikan dan dan lnformatika pelaksanaan perbaikan Provinsi NTT kepatuhan dan pelaksanaan (PJ); penilaian kepatuhan dan Badan internal penilaian Perencanaan No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) internal Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 189 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komunikasi 100 perbaikan dan dan Informatika pengamanan perbaikan Provinsi NTT aset pengamanan aset (PJ); informasi informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT • M No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Biro Hukum Setda Provinsi NTT. 190 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komunikasi 100 perbaikan dan dan Informati.ka pengamanan perbaikan Provinsi NTI aset pengamanan aset (PJ); pengolahan pengolahan Badan informasi informasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT. 191 Evaluasi dan APBD Persentase evaluasi Dinas Komunikasi 100 Perbaikan dan dan I nformati.ka pengamanan perbaikan Provinsi NTT penyimpanan pengamanan (P); informasi penyimpanan Badan informasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi Jv.... No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Oinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. 192 Perbaikan APBO Persentase Badan 100 sistem perbaikan sistem Pendapatan dan pembayaran pembayaran pajak Aset Oaerah pajak kendaraan Provinsi NTT (PJ); kendaraan bermotor berbasis Oinas Komunikasi bermotor elektronik dan Informatika berbasis Provinsi NTT; elektronik Samsat Kabupaten/ Kota se NTT. 193 Perbaikan APBO Persentase Badan 100 sistem perbaikan sistem Pendapatan dan penerimaan penerimaan pajak AsetOaerah pajak berbasis Provinsi NTT (PJ); (Penginapan, elektronik Oinas Komunikasi Restoran, dan Informatika Gedung, Provinsi NTT. Perdagangan, Jasa) berbasis elektronik 194 Pengadaan SOM APBO Jumlah SOM TIK Badan 10 TIK yang Kepegawaian diadakan Oaerah Provinsi NTT (PJ); No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NIT. 195 Peningkatan APBD Jumlah SDM TIK Dinas Komunikasi 100 kompetensi yang dilatih dan lnformatika SDM TIK Provinsi NIT (pendidikan, (PJ); pelatihan, Badan sertifikasi) Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NIT. 196 Penelitian dan APBD Jumlah penelitian Badan 10 pengembangan dan Perencanaan pengelolaan pengembangan Pembangunan, sumberdaya TIK pengelolaan Penelitian dan sumberdaya TIK Pengembangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi NIT. 197 Penelitian dan APBD Jumlah penelitian Badan 10 pengembangan dan Perencanaan literasi digital pengembangan Pembangunan, literasi digital Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NIT (PJ); Dinas Komunikasi fu-, No Isu Strategis Arah Rumusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pemangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) dan Informatika Provinsi NTT. 198 Pengelolaan Mengembangk Mengembangkan Pengembangan APBD Persentase Badan 100 kawasan an sistem informasi digital database peningkatan Penanggulangan rawan sistem mitigasi bencana kebencanaan Desa/Kelurahan Bencana Daerah bencana informasi berbasis real Tangguh Provinsi NTT (PJ); mitigasi time Bencanadi Dinas Komunikasi bencana data. Kawasan Rawan dan Informatika Bencana Provinsi NTT; Bisnis; Komunitas. 199 Pengembangan APBD Persentase Badan 100 sistem informasi peningkatan dan Penanggulangan kebencanaan pengembangan Bencana Daerah sistem Provinsi NTT dan informasi Dinas Komunikasi kebencanaan dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota; Bisnis; Komunitas. No Isu Strategis Ara.h Rurusan Solusi Indikatif Sumber Indikator Pe mangku Roadmap Kebijakan Strategi Dana Kepentingan 2023 2024 (Pentahelix) 200 Penyusunan APBD Persentase progress Badan 100 road pengembangan Penanggulangan map mitigasi penyusunan Bencana Daerah bencana roadmap Provinsi NTT (PJ); berbasis Dinas Komunikasi teknologi digital dan lnformatika Provinsi NTT. iGUBERNUR NU\A TENGGARA TJMU� \- / VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…