DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2022

Nomor: 35
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3 dan Pasal 4.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 ten tang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Ov - 1

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 5 7 ) 0 - 2
7.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 028); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 028), diubah se bagai beriku t: 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
3.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Wajib Lapor LHKASN, istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan.
7.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kakayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.0- - 3
8.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS atau yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS yang diwajibkan bagi Penyelenggara Negara dan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Wajib Lapor LHKPN adalah wajib lapor LHKPN sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
10.Wajib Lapor LHKASN adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bukan Wajib Lapor LHKPN.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bukan Wajib Lapor LHKPN merupakan wajib lapor LHKASN.
(2)Setiap Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan kepada Gubernur:
1. a.1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
2. b.1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
(3)Gubernur dapat meninjau pengangkatan Wajib Lapor kembali penundaan/pembatalan LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.
(4)Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(5)Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya menyampaikan LHKASN tepat waktu/terlambat maka tidak dibayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sampai dengan LHKASN disampaikan.9 - 4

3.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) diserahkan oleh Tim Pengelola LHKASN kepada Wajib Lapor LHKASN lingkup Pemerintah Provinsi paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti dari jabatannya dan diperbaharui setelah 2 (dua) tahun dalamjabatan yang sama.

(2)Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib diisi oleh Wajib Lapor LHKASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopy akta/bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKASN asli disampaikan kepada Gubemur melalui Tim Pengelola LHKASN dan 1 (satu) foto copy formulir LHKASN disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
(3)Penyampaian Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 3 1 Maret Tahun berikutnya.

4.Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1 ) Untuk efektifitas pelaksanaan LHKASN, Gubemur membentuk Tim Pengelola LHKASN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Pengarah Ketua Sekretaris Anggota Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4.Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5.Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6.Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7.Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. QM - 5 •

(2)Sekretariat Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bekedudukan di Inspektorat. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan,diKupang wan_oo " , ] � ¢u113ERNUR�· g\A TENGGARA TIMU • • I > J '\"' · ' � 7 1 • \ ' - � ',./' , _ . · '3. VIKTOE, = . +GTILU LAISKODAT -- Diundangkan di Kupang pada tan ;al awa 2022 IS DAERAH 4 TENGGARA TIMUR,/ S POLO MAING AH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR O 35 - 6

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016