DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (I) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur

Menetapkan

menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah pusat ditetapkan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022; I. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 3%
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022. "%

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Repu blik Indonesia.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal I Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

(!) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2022.

(2)Dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Sasa.ran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
6. f.BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
7. g.BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
8. h.BAB V111 Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 1m1.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 dan rancangan APBD tahun anggaran 2022. $

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJMD perubahan tahun 2018-2023.

Pasal 5

( 1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan RKPD Tahun 2022.

(2)Pimpinan PD harus melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2022 dengan rencana kerja PD.
(3)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Peraturan Oubemur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (IL digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ang 3u1 2021 J ENGGARA TIMUR] POLO MAING PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 039 E Pei BER, Diundangkan di Kupang pad ggal50 308\ 2021 as"re3 S E KR ET A . IS DAERAH A , OVINSI NI 'ENGGARA TIMUR,) lb..7 ' LAMPIRAN NOMOR TANGGAL PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 0 TAHUN 2021 : 3o Juni 2021 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 DAFTARISI Daftar Isi , i Daftar Tabel iv Daftar Gambar vil BAB I PENDAHULUAN.....»o·so·so»sos+.+··%········++++++++++6,6,+,+6++0.++.++··0....I-1 1.1. Latar Belakang 1-1 1.2. Dasar Hukum , 1-4 1.3 Hubungan Antar D o k u m e n . . . . . . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 0 8 8 8 . . . . . . . I 6 1.4 Maksud Dan Tujuan I- 7 1.4.!Maksud 1-7 1.4.2 Tujuan I- 7 1.5, Sistema~ika Penulisan .....8888888888888888888888,888,888,880,0.,80.80800,80.......I-8 BAB II GAJIIBARAN UMUM KONDISI DAERAlf II-1 2.1. Geografi dan Demografi ll-1 2 . 1 . 1. Geografis dan Wilayah Administratif 11-1 2.1.1. l Wilayah Rawan Bencana Il-2 2.1.1.2 Demografi Wilayah 11-4 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 11-5 2.1.2.1 Kawasan Lindung ll-5 2.1.2.2 Kawasau Budidaya . . . . . . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 . . . . . I I - 7 2 . 2 Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 11-8 2.2.1 Pertumbuhan PDRB . . . . . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 0 0 8 8 0 8 8 8 8 3 3 . . . . . I 1 - 8 2.2.2 Laju lnllasi 11-12 2.2.3 PDRB Per KapiLa 11-14 2.2.4 lndeks Gini (Gini Ratio) II-15 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia It- 16 2.2.6 Pengeluaran per Kapita 11-17 2.2.7 Usia Harapan Hidup . . . . . . 8 8 8 . 8 8 8 8 8 . 8 . 8 . 8 8 . . 8 . . . . . . . . . . I I - 1 8 2.2.8 Angka Kemiskinan 11-19 2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang ......8888.88.8.88888......I-21 2.2.10 Tingkat Pengangguran terbuka 11-22 2.2.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah..............88.8.888880...... I-23 2.2.12 Skor Pola Pangan Harapan . . . . . . . . . . 8 8 8 . . . . 8 . 8 0 8 . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . II-23 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD . . . . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . . 8 8 0 0 8 . 8 . . . . . . II-24 2.3.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2020 . . . . . 8 8 . 8 . 8 8 . 8 . 8 8 8 8 8 8 8 . . . . . . I-24 5 Poroostsa re no@a re Timar ran2oz2TITTL I a 2.3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah 11-25 2.4 Pennasalahan Pembangunan Daerah II-55 2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-55 2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah .. 11-57 2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat rI-57 2.4.2.2 Aspek Pelayanan Um um II-57 2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah 11-61 2.4.3 Dampak Covid--19 Il-62 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .......sos.sos.ass...III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1 3 . 1 . 1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 lll-1 3.1.2. La.ju Inflasi III-5 3.1,3 Penduduk M i s k in . . . . . . . 8 . 8 8 8 8 8 . 8 8 . 8 8 8 . 8 . 8 . 8 . 8 0 . . . 0 0 0 8 . . . . . III-6 3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka 111-7 3.2. Arah Kebijakan Keuangan D a e r ah . . . . . . . . . . . . 8 8 . . 8 . . . . 0 8 8 8 8 8 . . 8 8 8 . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . III-8 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ........8........IHI-8 3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2020.III-8 3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan ltl-9 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 111-12 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ......»...888....88....... II1-12 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-16 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Ill-19 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH...............0s....IV-1 4.1. Arahan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2018-2023..........................IV-1 4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 8 8 0 8 . . 8 8 . . . . . . . . I V - 1 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara IV-4 4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 IV-8 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-10 4.3. Prioritas Pembangunan D a e r ah . . . . . . 8 8 8 8 8 . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 0 8 8 . 8 8 0 8 . 0 . . . . . . . . . IV - 1 4 4.3.1. Tema Pembangunan 2022......0.8.....8..888...............................IV-14 4.3.1.1. Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 IV-14 4.3.1.2. Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 IV-22 4.3.2. Prioritas Daerah RKPD 2022 IV-23 4.3.3. Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2022 IV-45 s o Provinsusa rerooara Tur rah2zo22_LIZ.TTIJ a 4.4. Inovasi Daerah , IV-48 4.4.1 Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga IV-5 1 4.4.2 Pariwisata Estate IV-55 4.4.3 Aplikasi SI MANDATAR!S (Sistem Informasi Data Strategis) ....... IV-59 4.4.4 Pengernbangan Sapi Wagyu IV-62 4.5 Strategi Menghadapi Covid-19........8...8.8....8...............................IV-64 4.6 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah IV-65 BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA..................V-1 5.1. La.ju Pertumbuhan Ekonomi V-3 5.2 Penduduk Miskin V-6 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka V-9 5.4 Indeks Pembangunan Manusia (1PM) V-11 5.5 Gini Rasio V-15 5.6 Fokus Pembangunan V-16 5.6.1 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah V-16 5.6.2 Eradikasi Stunting V-17 BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....»so...sos.so..8.s....VI-1 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH......os..... VII-1 BAB Vlll PENUTUP Vlll-1 • xPo Protas« renooarammar Tannzo22 'UTZ'TL I 7 DAFTAR TABEL Tabel 2.2 Tabel 2.4 Tabel 2.1 Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2020 11-4 Kawasan Lindung di Provinsi NTT II-5 PDRB ADH-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2020 11-9 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 201S-2020 11-10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018-2020 11-11 Tabel 2.6 lndeks Harga Konsumen dan Laju lnflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012-100), (2018-100) Tahun 2017-2020 11-13 Tabel 2.3 Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2019 11-15 Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tabun 2013-2020 ...........88...88.88.... II-15 Tabel 2.9 lndeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menu.rut Komponen, Tahun 2015-2020 fI-16 Tabel 2 . 1 0 Jumlah Pengeluaran per Ka pita di Provinsi NTT Tahun 2015-2019 .. ll-17 Tabel 2 . 1 1 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2020................. I1-18 Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2020 11-21 Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2020 .... I1-21 Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2016-2020 Il-22 Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2018 11-23 Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2016 ......... I1-24 Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tabun 2018-2020 ........8..8........ I-25 Tabel 2.18 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2020 11-32 Tabel 2.19 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Il-37 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB NTT berdasarkan Pengeluaran........ III-3 Inflasi di NTT berdasarkan kelompok komoditas III-5 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020............., II1-8 R«Pp root»staso reoora mar roan 2oz2 LIZqZl I a a Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2017-2020 ....II1-9 Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020 ....8....... III-10 Tabel 3.6 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020 III-IO Tabel 3.7 Kinerja Belanja Daerah 2017 - 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 8 8 . 8 . 8 . . 8 . . . 0 8 8 . . . . . III-11 Tabel 3.8 Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah 2017-2020 lll-12 Tabel 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2018-2020 lll-12 Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah TA.2017-2020 lll-15 Tabel 3 . 1 1 Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pendapatan Daerah TA.2021 - 2023 lll-15 Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2020 lll-20 Tabel 3.13 Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju 2021 Provinsi NTT Talmn 2021 - 2023 (2021 pakai angka APBD 2021) lll-20 Tabel 3.14 Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2020 Ill-21 Tabel 3.15 Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2023 lll-21 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Indikator Makro Pembangunan Nasional......88888..88088..08..88.88.088......IV-3 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024 IV-7 Pcngelompokan Kabupaten yang Belum Masuk dalam Koridor Penbangunan RPJMN 2020-2024....88..888.888888888888.8888888808088....IV-7 lndikator K.inerja Uta.ma Provinsi NIT 2021-2023 IV-9 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 IV-ll Tabel 5.1 Tabel 4.6 Tabel 4.8 Tabel 4.7 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sas@ran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2022 IV-11 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2022 untuk NTT IV-21 Lokasi Prioritas sesuai Stategi Pertubuhan dan Pemerataan .......IV-47 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, lCOR dan Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Pengembangan dan Provinsi NTI V-5 Tabel 5.2. Target Penurunan Persentuse Penduduk Miskin per Tabel 5.3 Tabel 5.4 Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021-2022 V-8 Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT Tahun rencana 2022 V-10 Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Timur, tahun 2021 dan 2022 . . . . . 8 8 8 . . . 8 0 . 8 8 8 8 . . . . . . . V - 1 3 a«PoProvostvaseT ooar« marran2oz2 LITILEET'II] = • Tabel 5.5 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 8&% Tahun 2023 V-18 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022 VI-10 Persandingan RPJMD dan Rancangan RKPD Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur VI-37 Inclikator Kincrja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Vil- I Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pernerint.ah Daerah Tahun 2022 Vll-2 Indikator Kinerja Urusun Provinsi Nusu Tenggera Timur Tahun 2022 Vll-6 a»mm""""""PramLqgL --- " " DAFTAR GAMBAR Garn.bar 1.1 Substansi Muatan RKPD Tahun 2022 1-2 Gambar 1.2 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya 1-7 Gabar 2.I Peta Provinsi NTT . . . . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 o o o o o o o o o o o o o o . . . . . I I - l Gambar 2.2 Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Jiwa di NTT 1950-2017.........I1-2 Gambar 2.3 Peta Kepadatan Penduduk NTT 11-5 Gambar 3.1 Presentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017 - 2 0 2 0 . . . . . . » » . » . . . . . . . . . . . . . . · · · o o . . . . I I I - I l Cam.bar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional IV-3 Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara IV-6 Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera IV-18 Gabar 4.4 Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tea RKPD.............IV-22 Gambar 4.5 Peta Seba.ran Stunting per kabupaten/kota se-NTT TV-48 Garn bar 4.6 Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT TV-48 Gambar 4.7. Skor lndikator Satuan Inovasi Daerah N'IT Tahun 2020 TV-49 Gambar 4.8. Inovasi Pemdu NTT berdaserkan Bentuk Inovasi....888888888888.888...IV-50 Gambar 4.9. Inovasi Penda NTT Berdasarkan jenis Inovasi . . . . . 8 8 8 8 8 8 8 0 8 0 8 . . . . . . . IV - 5 0 Garn bar 4.10. Inovasi Pemda NTT Berdasarkan Inisiator lnovasi IV-51 Gambar 4.11. Model Desa/Kelurahan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.....IV-52 Gau bar 4.12. Pengembangan Pariwisata Estate NTT .....08.........8.........088......IV-56 Garn bar 5.1 Perkembangan Kemiskinan di NTT Maret 2011- September 2020 ......V-7 Gambar 5.2 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting V-17 Gambar 5.3 Inovasi Konvergensi Stunting di NTT . . . . 8 8 8 8 . . 8 . 8 8 8 . . 8 . 8 8 8 0 . . . . . 8 0 . . . 8 . . . . . V - 1 8 7 moan«a n ooar» momoozoeggJ I a RKPD Tahun 2022 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005 - 2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2022 sudah lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan. RKPD Tahun 2022 juga harus dapat memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 dengan memastikan pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi. Penyusunan RKPD 2022 disusun dalam kondisi masa pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak pada capaian kinerja tahun 2020 dan 202 I yang tentunya akan mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2022. Begitu juga perubahan aturan penyusunan yang baru ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RKPD 2022. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen ini. RKPD 2022 selain berpedoman pada RPJMD perubahan tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2022, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2022, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan. Muatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Garn bar I. 1 berikut. 7 a [TEE r E N D t L t = PROGRAM DAN KEGIATAN 2022 RENCANA KERJA PENDANAAN & PRAKIRAAN MAJU KERANGKA EKONOMI DAERAH RKPD 2022 RPIPD, ARAH KEBUAKAN POKOK RPIMN 2020-2024 & RKP 2022 RP/MD, VISE-MISI, PROGRAM DAN INDIKATOR Gambar 1.1 Substansi Muatan RKPD Tahun 2022 RPJPD 2005-2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu :NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018-2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-2025. Arah kebijakan periode keempat adalah : Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas. Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2005-2025 sekaligus mengacu pada tema RKP Tahun 2022 yaitu : Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dan diarahkan untuk mewujudkan NTT Bangkit, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskanan masyarakat NIT, serta 2) Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dan mewujudkan NTT Sejahtera, yang diukur dari I) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, serta 2) Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, a gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial Upaya mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera ini disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2022 sebagaimana yang diarahkan RPJMN 2020-2024. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada proses dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, top down, bottom up, dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai basil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses. Pendekatan teknokratis dalam penyusuan RKPD menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalis masaJah secara sistematik dengan data-data yang akurat. Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada RKP 2022 dan RPJMN 2020-2024, sedangkan pendekatan bottom up dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat dengan telah dilakukannya konsultasi publik dan rangkaian tahapan penyusunan RKPD. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasia1 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. s a Penyusunan RKPD Tahun 2022 masih dihadapkan pada situasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain ; pertama, ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian terhadap kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Pennendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI t TE Nomor 050- 378 Tahun 2020 dan penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NIT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Hal ini tentu saja akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan. Keduua, Pandemi Covid 19 yang masih terus melanda seluruh dunia, termasuk di Nusa Tenggara Timur telah membawa keresahan dan dampak nyata, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga pada berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan penanganan sektor-sektor lainnya akibat pembatasan kegiatan, PHK, dan dampak ikutan lainnya akibat penyebaran Virus Corona 19 pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada Tahun 2022 sangat diperlukan. 1.2. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut: I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; s & w g r s e l f [ 4 l 4 i l l 4 . s a 1 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
21.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
22.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 t ms [PF N D A H I I I A N Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NIT Tahun 2018-2023, RKP Tahun 2022, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2022 disinergik:an dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan dengan terhadap RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). RKPD Tahun 2022 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NIT Tahun 2022. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA.2022 dan penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NIT TA 2022. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalarn sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar 1.2 berikut. w r e P D 4 H t 1 I \ � ' ,, -- ' - - �- ' -- -·-· s Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya AlUR PERENCANAAN DAN PENGAN6GARAN 7 - £NA-KL re RN7RA ==:, =o RA-KL RINCAN L A2gN jt j] II f 49 EE; RPM 5 Rx � RA,pg = AgN AS0AL NASO4L . • Dioerhtior j . Di. beer.la melelui AMenbrg % i RI .e RPM De RK = RAPO A9g0 t DAERAHDAERAH DA!RA ll sue. ][ II H .- = RA r RAN RENSTRA $p AD $0D • ---,uu5ffll Jt------- a Gambar 1.2 Bagan Alir Keterkaitan RKPD deogan dokumen Perencanaan Lainnya 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4.1. Maksud Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggara.k.an pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022. 1.4.2. Tujuan Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah: 1) Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan RAPBD TA. 2022; 2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; � TE 3) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat; 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalarn pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RKPD Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, 7 maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta dokumen RKPD. sistematika BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. BAB ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. mer nro»tote Ter o«re nor roha 2oLAIITITS TEO I BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota BAB ini menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota tahun 2022. = BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a BAB ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. TE[PE N D A H L t A N f g BAB IL ' GAMBA NDISI DAERAH BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km2 yang terdiri dari wilayah daratanseluas 47.931,54 km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 km. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 80-120 Lintang Selatan dan 1180-- 1250 Bujur Timur. NIT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timar Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores. Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kata dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut. Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT u t A U r + L o t s = I A r S A u S A M U D R A H I N D A Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018 · 8a.... ....,7'� ... ,�,,... ,. --�- o 4 A t4 4 f t # a Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km2 (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km? (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km? (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km? (0,96 persen). 2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana NIT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alar, dan bagian barat Pulau Sumba. Di pulau Flores dan Lembata saja, terdapat 13 gunung berapi aktif, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alar. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal. Sementara risiko bencana hidrometereologis secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan ITS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NIT adalah bencana hidrometereologis, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Gambar 2.2 Jumlah Kejadian Bencana dan Korban iwa di gr 1950- 2017 Sumbr: D19]BNP8 • - - - • a Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropologenic) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO2, N2O dan CH2. Adapun sektor - sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu : !) Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (manure) dan pestisida. 2) Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan industri. 3) Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat dan limbah B3. 4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti mangrove dan kerusakan padang lamun. Selain berda.mpak pada kekerapan dan intensitas bencana bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancarn hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil hasil laut. Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, dan perikanan, yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk ituperlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan . rt ve y e 1 G A M B A RR A N U M U MKONDISI DAERAH I1-3d l . a 5 Penebangan a r 2.1.1.2 Demografi WLlayah Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2020 , Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 adalah sebanyak 5.541.394 jiwa yang terdiri alas 2.744.159 lakilaki dan 2.797.235 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2020 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 adalah 1,68 persen. Kepadatan penduduk tahun 2019 sebesar 1 1 4 Jiwa/Km2 meningkat dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2017 dan 2018. Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.413 jiwa per km. Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 37 jiwa per km2 dan Sumba Tengah dengan 40 jiwa per km?. Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2020 Wilayah Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km2) 2018 2019 2020 SumbaBarat 173 176 197 Sumba Timur 36 37 35 Kupang 70 73 66 Timor Tengah Selatan 118 119 115 Timor Tengah Utara 94 95 97 Belu 174 176 175 Alor 70 70 72 Lembata 1 1 1 113 107 Flores Timur 145 146 158 Sikka 184 185 186 Ende 132 132 131 Ngada 94 95 96 Manggarai 174 177 163 Rote Ndao 129 134 112 Manggarai Barat 86 87 82 Sumba Tengah 39 40 47 Sumba Barat Daya 234 239 210 Nagekeo 102 103 113 Manggarai Timur 113 115 110 Sabu Raiiua 205 211 194 Malaka 163 165 158 Kota Kupang 2 351 2413 2456 Nusa Tenggara Timur 112 114 I l l Sumber : BPS NTT, 2021 (https://ntt.bps.go.id/indicator/12/536/1/kepadatan penduduk.html) I.IE • a Gambar 2.3 Peta Kepadatan Penduduk NTT }. - % s ' sz a Surber: Bappeda Provinsi NTT, 2017 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 2.1.2.1 Kawasan Lindung Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03 % dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400ha. Luasan rm mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NIT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut : Tabel 2.2 Kawasan Lindung di Provinsi NTT No. Kawasan Lindung Luasan (Hal
1.Hutan lindung 652.915,78
2.Kawasan yang memberikan Perlindungan Setemoat

a.Sempadan pantai 56.274
b.Sempadan sungai 181.837
c.Kawasan sekitar danau/waduk 28.944 I [ T T " ] G A M B A R A N UMuMK0Nost oAtA .5 No. Kawasan Lindung Luasan (Ha)
1. 3.Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, 276.666,85 taman nasional, taman wisata alam dan pantai hutan bakau
2. 4.Kawasan lindung lainnva 695.844,47 Sumber RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030 Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37 ,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan temak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produk.si terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569, 18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan (provisioning): pangan, air bersih, serat (fiber), bahan bakar (fluel; (b) 8 Fungsi pengaturan (regulating): pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya (cultural: spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (sense of space), rekreasi dan ecotourism, ikatan budaya-adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (supporting): pembentukan lapisan tanah & perneliharaan kesuburan, siklus hara (nutrient), produksi primer. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen). • r,-----,.�-- ... � • ..... � . , ., _ _ mIEIImIEmsel a 2.1.2.2 Kawasan Budidaya Potensi surnberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan petemakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman. Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung the ring of beauty : 1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Betas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis; 2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Mau.mere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Betas Pulau Riung; 3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jurnat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan Homo Florencis Liangbua, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya; 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang; Kawasan Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata. Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan wilayah yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, a meliputi: Kawasan perbatasan dengan Timor Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk li.ma pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Ill. Potensi pengembagan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan peristirahatan (rest area) eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan bakau, Kawasan sakura Sumba. Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 2.2 PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan dua harga yaitu harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan harga konstan tahun 2020, pertumbuhan PDRB NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2020 nilai PDRB NTT mencapai Rp.68,806 miliar dibanding tahun 2018 sebesar 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 106.506 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp 98. 930 miliar. 5 a Tabel 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2020 Produk Domestik Regional Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Regional Bruto Atas Dasar (ADHB) Berlaku Menurut Harga Konstan (ADHK) Lapangan Usaha Lapangan Usaha Provinsi Menurut Lapangan Usaha NTT (Miliar Rp) Provinsi NTT (Miliar Rupiah) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, 28.035 29.804 30.370 17.838 18.496 18.673 dan Perikanan Pertambangan dan 1.202 1.250 1.155 908 939 814 Penggalian lndustri Pengolahan 1.253 1.405 1.367 841 918 867 Pengadaan Listrik dan 75 76 85 52 52 58 Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 54 57 60 43 45 48 Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 10.745 11.606 10.454 7.255 7.576 6.832 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 11.025 12.266 11.888 7.785 8.380 7.880 dan Sepeda Motor Transportasi dan 5.459 5.834 4.917 3.528 3.646 3.203 Pergudangan Penyediaan Akomodasi 757 806 594 493 522 382 clan Makan Minum Informasi dan 6.570 7.078 7.923 5.794 6.118 6.850 Komunikasi Jasa Keuangan dan 4.072 4.307 4.639 2.589 2.672 2.901 Asuransi Real Estate 2.475 2.480 2.426 1.658 1.658 1.632 Jasa Perusahaan 292 306 191 175 182 110 Administrasi Pemerintahan, 13.232 14.573 15.191 8.483 9.175 9.603 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pend.idikan 9.436 10.246 10.737 5.572 5.913 6.025 Jasa Kesehatan dan 2.151 2.328 2.560 1.480 1.564 1.633 Kegiatan Sosial Jasa lainnya 2.098 2.267 1.946 1.434 1.528 1.294 PDRB 98.930 106.728 106.506 65.929 69.386 68.806 Sumber : BPS NTT, 2021; Angka Sementara, Angka Sangat Sementara. • m I IE TE r rsl a Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018 - 2020 PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Lapangan Usaha [Seri 2013] (iuta rupiah] 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan 28,34 27,93 28,51 Perikanan Pertambangan dan Penggalian 1,21 1,17 1,08 Industri Pengolahan 1,27 1,32 1,28 Pengadaan Listrik dan Gas 0 08 0,07 0,08 Pengadaan Air, Pengelolaan 0,05 0,05 0,06 Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 10,86 10,87 9 82 Perdagangan Besar dan Eceran: 11,14 11,49 11,16 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 5,52 5,47 4,62 Penyediaan Akomodasi dan Makan 0,76 0,75 0,56 Minum Informasi dan Komunikasi 6,64 6,63 7,44 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,12 4,04 4,36 Real Estate 2,50 2,32 2,28 Jasa Perusahaan 0,30 0,29 0,18 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 13,38 13,65 14,26 Waiib Jasa Pendidikan 9,54 9,64 10,08 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2,17 2,18 2,40 Sosial Jasa lainnya 2,12 2,12 1,83 PDRB 100 100 100 Sumber : BPS NTT, 2021; Angka Sementara, Angka Sangat Sementara. Pada tahun 2020, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini mengkomposisi 28,51%, terhadap total PDRB NTT yang pada tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 68,8 Triliun (ADHK). Sektor terbesar kedua dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib sebesar 14,26%. Sedangkan sektor ekonomi dengan share terkecil dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,06% disusul Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08%. " p w 1GAMBARAN UMuMKoNors oAtA 1 1- 1 0 • a Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestlk Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018 - 2020 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha [Seri 2010] (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2017-2019 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan 2,94 3,69 0,96 Perikanan Pertambangan dan Penggalian 1,94 3,32 -13,33 Industri Pengolahan 5,16 9,14 -5,54 Pengadaan Listrik dan Gas 9,57 0,82 12,29 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 5,47 5,44 6,04 Ulang Konstruksi 6,39 4,43 -9,82 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 7,33 7,64 -5,96 Motor Transportasi dan Pergudangan 7,93 3,34 -12,16 Penyediaan Akomodasi dan 12,16 5,99 -26,92 MakanMinum lnformasi dan Komunikasi 4,89 5,59 11,96 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,50 3,22 8,57 Real Estate 4,85 0,00 -1,54 Jasa Perusahaan 1,67 3,86 -39,27 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 7,56 8,17 4,67 Wajib Jasa Pendidikan 2,41 6,12 1,89 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7, 1 1 5 , 6 7 4,38 Sosial Jasa lainnya 6,47 6,55 -15,30 PDRB 5,11 5,24 -0,83 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2021; Angka Sementara; Angka Sangat Sementara Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.929 miliar naik menjadi Rp. 68.806 miliar pada tahun 2020, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 5,24 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,11 persen. Sebagian � • a lapangan usaha pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif. Akan tetapi, mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat dari Pndemic Covid 19 sebesar -0,83%. Kontraksi perlambatan ini disumbangkan oleh sektor - sektor seperti Jasa Perusahaan sebesar -39,27%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -26,92, Jasa lainnya sebesar -15,30% dan Pertambangan dan Penggalian sebesar -13,33%. 2.2.2 Laju Inflasi lnflasi Provinsi NIT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi secara Nasional sebesar 1,68% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada lima tahun terakhir sebesar 2,63% {average yoy). Secara spasial, Kota Kupang mencatat inflasi sebesar 0,29% (oy), Kota Maumere inflasi sebesar 2,24% (yoy), dan Kota Waingapu inflasi sebesar 1,52% (yoy). Realisasi inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,10% (yoy). Tekanan inflasi yang menuru.n terutama bersumber dari deflasi kelompok transportasi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Mobilitas masyarakat yang masih tertahan di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada lemahnya permintaan tiket angkutan udara di tengah momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Harga berbagai jenis ikan segar masih menjadi faktor pendorong inflasi pada triwulan IV 2020, meskipun tekanan inflasi melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada emas perhiasan, di mana harga emas di pasar global mulai melandai dibanctingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada triwulan IV 2020 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 2,87% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,94% dari inflasi total. Sementara itu, kelompok • perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 4,06% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,27% dari inflasi total. Di sisi lain, kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar 4,66% (yoy) dan merupakan faktor utama penahan laju inflasi secara keseluruhan Tabel 2.6 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018=100) Tahun 2017-2020 Inflasi (%) IHK IHK IHK Tingkat Tingkat Tingkat Kelompok Desember Desember Desember Inflasi Inflasi Inflasi Pengeluaran 2018 2019 2020 Tahun Tahun April Kalender Kalender 2019 2020 2021 Bahan Makanan 147,21 . . 3,47 . . Makanan Jadi, Minuman, Rokok 144, 17 104,21 107,99 3,68 2,10 0,20 dan Tembakau Pakaian dan Alas 104,32 105,37 0,98 0,19. . Kaki Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 131,04 102,48 102,84 1,66 0,32 0,07 Bahan Bakar Sandang 122,18 104,73 105,81 4,87 0,95 0,26 Kesehatan 129,04 104,86 107,79 3,16 2,60 0,18 Transportasi . 103,89 103,01 . -1,30 0,00 lnfonnasi, Komunikasi dan . 100,42 100,07 . -0,34 0,00 Jasa Keuangan Rekreasi, Olahraga . 103,15 103,90 . 0,74 0,20 dan Bidava Pendidikan . 106,21 107,70 . 1,40 0,01 Pendidikan, Rekreasi 125,65 107,60 3,30 0,21 dan Olah raga . . Transpor, Komunikasi dan 133,78 . 112,08 -0,40 . 0,29 Jasa Keuangan Penyed.iaan Makanan dan . 105,22 . . 1,99 . Minuman/Restoran Perawatan Pribadi 105,94 6,11 dan Jasa Lainnya . . . . Nusa Tenggara 134,7 135,59 . 0,80 0,78 . Timur Nasional 135,39 131.28 105,68 2,72 1,68 0,13 Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2019,2020, 2021 u " " " g m m c A B A R A N UMUM KONDISI DAERAH 11-13 5 a Dari label 2.6. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional. Kemudian perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka !HK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0, 18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen. Sementara kelompok transportasi dan kelompok infonnasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar 2,72% jika clibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 1,68%. 2.2.3 PDRB Per Kapita PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB alas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkal menjadi Rp. 19,59 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ketahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.27 juta meningkat menjadi Rp. 12,714 juta pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada label di bawah ini. a • Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2019 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2021 U r a i a n 2 0 1 7 2018 2019 2020 NIlaI PDRB (Miliar Rp) - ADHB 90.758,93 98.930,19 106.728,07 106.506,13 - ADHK 2010 62.725,41 65.929,19 69.385,99 68.806,67 PDRB perkapita (Ribu Rp) - ADHB 17.165,45 18.448,13 19.591,07 19.220.097 - ADHK 2010 11.863,41 12.276,77 12.714,42 12.416.851 Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 -1,6 3,48 3,56 -2,34 Jumlah penduduk (000 org) 5.287,30 5.371,52 5.456,20 5.541.394 . . 2.2.4 1ndeks Gini (Gini Ratio) Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara O hingga 1. Koefisien Gini bernilai O menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sarna. Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2019 dan 2020 pada bulan september sebesar 0,36, yang menunjukkan bahwa "kecenderungan ketimpangan" tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT pada tahun 20 l 9 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTI lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2020 Tahun Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 September Rasio 0,35 0,36 0,34 0,36 0,36 0,36 0,355 0,356 Gini Sumber : BPS NTT-Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT, Gini Rasi0 2019-2020, l "" " . " 1 G A M B A RA N UMUMKoNoIstDAEA» 11-15 a 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia lndeks Pembangunan Manusia (!PM)/ Human Development Index (HDI) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia. Indikator komponen 1PM diperolah dari pengukuran perbandingan dari Anglea Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, rata - r a t a lama sekolah dan Konsurnsi per kapita. Untuk mengukur dirnensi kesehatan, digunakan angka usia harapan hidup yaitu angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menu.rut umur. Untuk mengukur dirnensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah (Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan) dan angka melek huruf (untuk penduduk usia 15 tahun ke atas). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. 1PM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2016 sebesar 63,13 menjadi 65,19 pada tahun 2020. Berdasarkan rata-rata nasional sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 , NTT berada pada posisi 31 dari 34 Provinsi. Walau IPM NTT terus meningkat, narnun secara nasional masih tertinggal. Pada tahun 2015 IPM NTT 62,67 tertinggal jauh dibanding 1PM rata-rata nasional yang mencapai 69,55 pada tahun 2020 IPM NTT 65,19, dan IPM rata-rata nasional sudah mencapai 71,94. Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2020 Tahun Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Umur Harapan Hidup (thn) 65,96 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 Harapan Lama Sekolah 12,84 12,97 13,07 13,10 13,15 13,18 (thn) Rata-rata Lama Sekolah 6,93 7,02 7,15 7,30 7,55 7,63 (thn) a IEEE.sol F Tahun Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pengeluaran per Kapita 7,003 7,122 7,350 7,566 7,769 7,598 (Rp.000) IPM NTT 62,67 63,13 63,73 64,39 65,23 65,19 IPM Rata-rata Nasional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 Sumber: BPS NTT, 2021 2.2.6 Pengeluaran per Kapita Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 7,003 juta meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp 7,769 juta. Waiau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat NTT, namun jumlah tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai Rpl2,44 juta. Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2015 -2019 13-Mil4;tii/• 1 ftlfll&l3·@•!fil•!·llilll� Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Wllayab (Ribu Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 SumbaBarat 6.776 6.914 6.997 7.275 7.586 Sumba Timur 8.883 9.004 9.093 9.351 9.640 Kupang 7.085 7.217 7.301 7.472 7.698 Timor Tengah Selatan 6.118 6.360 6.676 6.855 6.955 Timor Tengah Utara 5.799 5.930 6.164 6.357 6.479 Belu 7.083 7.199 7.251 7.403 7.677 Alor 6.346 6.468 6.553 6.750 6.958 Lembata 6.888 7.010 7.084 7.253 7.474 Flores Timur 7.150 7.237 7.442 7.573 7.770 Sikka 7.618 7.740 7.855 7.958 8.313 Ende 8.679 8.801 8.841 8.995 9.315 Ngada 8.085 8.195 8.649 8.857 8.961 Manggarai 6.875 7.008 7.056 7.175 7.276 Rote Ndao 5.946 6.110 6.320 6.484 6.720 Manggara.i Bara! 7.012 7.149 7.269 7.426 7.602 Sumba Tengah 5.822 5.907 5.946 6.093 6.198 Sumba Barat Daya 5.933 6.079 6.134 6.298 6.594 a Pengeluaran Riil per Kaplta Wilaya.h Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 Nagekeo 7.906 8.054 8.119 8.219 8.469 Manggarai Timur 5.246 5.396 5.643 5.809 5.919 Sabu Raijua 4.781 4.923 5.120 5.245 5.354 Malaka 5.563 5.658 5.726 5.894 5.998 Kota Kupang 12.856 12.986 13.028 13.199 13.592 Nusa Tenggara Timur 7.003 7.122 7.350 7.566 7.769 Sumber : BPS NTT, 2020 2.2.7 Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang d.iperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (1PM). Gambaran UHH penduduk NIT pada tabun 2015 angka usia harapan hidup sebesar 65,96 yang berarti babwa anak-anak yang lahir pada tahun 2015 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 66 tahun. Tabun 2016 angka umur harapan hidup sebesar 66,04 yang berarti babwa anak-anak yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun, dan pada tahun 2019 angka umur harapan hidup sebesar 66,85. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 1-5 bulan. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan. Tabel 2.11 Umur Harapan Hidup di Provins NTT Tahun 2015-2020 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Wilayah (Tahunl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumba Barat 66,11 66,15 66,20 66,58 66,98 67,08 Sumba Timur 63,88 64,00 64,12 64,45 64,94 65,13 Kupang 63 17 63 33 63,49 63.86 64 39 64 63 Tim.or Tengah 65,55 65,60 65,65 65,91 66,32 66,42 Selatan Timor Tengah 66,09 66,14 66,19 66,45 66,86 66,96 Utara Belu 63,01 63,21 63,42 63,81 64,35 64,61 Alor 60,23 60,35 60,47 60,8 61,29 61,48 (u w 7 " " , 1 G A M B A R A N UMuMKoNos oAERA 1-18 5 a Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Wilayah (Tahun) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lembata 65,85 66,02 66,19 66,57 66,97 67,07 Flores Timur 63,28 64,36 64,45 64,7 65,10 65,20 Sikka 66,10 66,20 66,30 66,61 67,07 67,24 Ende 64,37 64.42 64,48 64.75 65.17 65.29 Ngada 67,32 67,34 67,36 67,59 67,96 68,04 Manggarai 64,48 65,66 65,84 66 23 66 77 67 03 Rote Ndao 62,86 63,13 63,41 63,8 64,34 64,60 Manggarai Barat 65,98 66,19 66,19 66,58 67,12 67,38 Sumba Tengah 67,65 67,73 67,74 67,96 68,32 68,38 Sumba Barat 67,08 67,71 67,76 68,02 68,43 68,53 Daya Nagekeo 66,2 5 66,31 66,36 66,62 67,03 67,13 Manggarai Timur 67,27 67,39 67,40 67,62 67,98 68,04 Sabu Raijua 58,38 58,69 59,00 59,53 60,23 60,64 Malaka 64,15 64,27 64,29 64,52 64,89 64,97 Kola Kupang 68,34 68,46 68,58 68,9 69,37 69,55 Nusa Tenggara 65,96 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 Timur Sumber : BPS NTT, 2021 2.2.8 Angka Kemiskinan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2016 menjadi 1.160,53 jiwa, menurun tahun 2017 menjadi 1.150,08 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 1.134,74 jiwa . Sedangkan, Jumlah penduduk miskin di Provinsi NIT pada September 2020 mencapai 1.173,53 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 24,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 7,44 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat meningkat sebesar 21,21 persen. Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan konsep yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang kemudian diukur dalam dua komponen yaitu Garis Kemiskin� a a Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. Garis kemiskinan NTT pada tahun 2017 sebesar Rp 346.737 meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 322.947. Kemudian, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. lndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 20 I 5 indeks kedalaman kemiskinan NTT 4,06 meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,69 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 4,34 dan pada bulan Maret 2018 sebesar 3,90 dan pada 2019 menjadi 4,15 terjadi peningkatan pada tahun 2018. Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,07 meningkat menjadi 1,29 di tahun 2016 dan menurun tahun 2017 menjadi 1,17, sedangkan pada Maret 2018 sebesar 1,02 dan pada 2019 menjadi 1,13 meningkat dari tahun 2018. a Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2020 Indikator Angka Kemiskinan (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah penduduk 1.160,53 1.150,08 1.134,74 1.129,46 1.173,53 miskin (ribu iiwal Garis Kemiskinan 322.947 343,396 354,898 373,922 403,055 (rupiah/kapita/bulanl Indeks kedalaman 4,69 3,83 4,16 4,13 4,15 kemiskinao (Pl l lndeks keparahan 1,30 0,96 I, I 7 1,12 1,24 kemiskinan (P2l Persentase Penduduk 22.58 22,01 21.38 20,62 21,21 Miskin NTT Persentase Penduduk 10.70 10.12 9,66 9,22 10,19 Miskin Indonesia Sumber . BPS NTT, 2021 2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita. Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2020 Indikator Persentase Gizi Buruk dan Gizi K 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase gizi 1,10 1,00 0,96 0,87 0,87 1,9 2,5 5,1 buruk (%) Persentase gizi 6,90 7,15 4,16 2,50 2,84 6,3 6,9 23,1 kurang (%l Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017, Laporan e-PPGBM 22 kabupaten /kota pd Dinkes prov NTT Februari 2021) Persentase balita dan baduta stunting di Provinsi NTT menurun dari tahun 2015 ke tahun 2017, namun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Namun, pada tahun 2018 ke tahun 2020, baik kasus Gizi Buruk maupun Kasus Gizi Kurang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dipicu oleh kondisi penyebaran Covid 19. 7 a F Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2016-2020 Sumber : Pemantauan Status Gizi Tahun 2015-2017, Laporan e-PPGBM 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT, 2020 Kelompok Indikator NTT Tahun Indonesia Umur 2016 2017 2018 2019 2020 2017 Baduta Stunting 32,1 29,8 20,1 Wasting 17,5 17,9 12,8 Underweight 23,0 22,8 14,8 Balita Stunting 38,7 40,3 35,4 30,0 24,2 29,6 Wasting 17,4 15,8 9,5 Underweight 28,2 28,3 17,8 . . 2.2.10 Tingkat Pengangguran terbuka Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 96,17% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 2.219.291 jiwa dan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 naik menjadi 96,99% atau sebanyak 2.411.533 jiwa dan Tingkat partisipasi angkatan kerja 70,17%. Terdapat pula pengelompokan penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, dimana dapat dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19; Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Sejalan dengan perlambatan ekonomi di tahun 2020, TPT Provinsi NIT pada Agustus 2020 tercatat 4,28% (0,12 juta orang), mengalami kenaikan dari Agustus 2019 yang sebesar 3,14% (0,08 juta orang). Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2020 menempati peringkat ke empat sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Baral (3,32%), Sulawesi Tengah (3,77%), Bengkulu (4,07%) dan Nusa Tenggara Barat (4,22%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi ! a NTT pada Agustus 2020 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 7,07%. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2020 menunjukkan peningkatan dibanclingkan periode yang sama tahun 2019. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 73,11% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,34%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja baik yang bekerja maupun pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 2,85 juta orang atau meningkat dari Agustus 2019 yang sebanyak 2,70 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK terutama clidorong oleh angkatan kerja perempuan yang sebesar 63,91% pada bulan Agustus 2020 atau mengalami persentase kenaikan sebesar 4,17%. Sementara itu, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,64 % atau mengalami persentase kenaikan sebesar 1,33%. 2.2.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2018 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2018 Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah WDP WDP WDP WTP WTP WTP Daerah Sumber . Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020 2.2.12 Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingk.at ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi ! J g # l g . 1 G A M B A R A N UMUMKONDISIDAERAH 11-23 5 a • konsumsi pangan wilayah perencanaan kebutuhan yang dapat digunakan untuk menyusun konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyectiaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa.Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00. Hal ini menunjukkan bahwa pola ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik. Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2016 Indikator Tahun (%) 2013 2014 2015 2016 Skor PPH 66,2 65,0 71,3 73,0 Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 2.3 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 2.3.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2020 Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDJ Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam mi s i , yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
3. 2.Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty) 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. 5.Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berpedoman pada visi dan misi RPJMD 2018-2023 dan tema RKP 2020, RKPD 2020 menetapkan tema "Peningkatan Kualitas SDM melalni w a g y e ] G A M B A R A N UMUM KONDISI DAERAH 11-24 . . Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerakr Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat. Tema RKPD 2020 ini selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2020, yaitu : 1. Pengentasan Kemiskinan dan stunting
5. 2.Peningkatan Pendapatan Masyarakat 3. Kelestarian Lingkungan Hidup 4. Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata
6. 5.Pemantapan lnfrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi
7. 6.Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan kesehatan 7. Reformasi Birokrasi. Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2020 dapat dicapai. Pencapaian indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.17 berikut. Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2020 NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 2018 2019 2020 -0,83 (c to c) - I Pertum buhan Ekonorni % 5,11 5,24 (pertum buhan kumulatin 2 Angka kemiskinan % 21,03 20,62 21,21 3 Inflasi % 3,07 0,67 0,61 ( on 4 1PM poin 64,39 65,23 65,19 5 Usia Harapan Hidup tahun 66,38 66,85 67,01 6 Rata-Rata Lama tahun 7,30 7,55 7,63 Sekolah 7 TPT % 3,01 3,35 4,28 8 Indeks Gini porn 0,351 0,356 0,356 Sumber : BPS Provinsi NTT, 2021 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 mengalami konstraksi ke level -0,83 %, sangat menurun jika d.ibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5, 11 % dan di tahun 2019 5,24 %. Pertumbuhan ekonomi NIT tahun 2020 yang mengalami konstraksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami konstraksi hingga -2,07 %. Tingginya tingkat konstraksi • a pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pan demi covid 19. Angka kemiskinan menu.run dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21 persen pada September tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 persen. Capaian komponen pembentuk 1PM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,38 tahun pada 2018 menjadi 66,85 pada tahun 2019 dan 67,01 pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019 dan apada tahun 2020 menjadi 7,63. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020. lndeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan. 2.3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan kondisi bulan Desember 2020 maka dapat disimpulkan bahwa kondisinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hampir sejak awal triwulan I negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak t . w r y r L G A M B A R A N UMUMKONDISI DAERAH I1-26 • a meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhimya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing masing daerah dan akumulasi secara nasional. Dampak yang langsung dirasakan juga adalah hams dilakukannya refocusing dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2020. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. RKPD Perubahan Tahun 2020 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Jnduk Tahun 2020 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2020, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refocusing akibat pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya. Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2020 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelak.sanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin. Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja. Penyampaian Iaporan baik secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada Jampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD. • a Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi E-monev performance (Kond.isi Laporan yang disampaikan ke Bappelitbangda Provinsi NTT s/d tanggal 31 Desember 2020). Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terdiri dari :
a.3 Program Non Urusan yang dilaksanakan oleh seluruh PD, yaitu:
1. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. 3.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
b.Tiga puluh sembilan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, yaitu : I. Program Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan dan Kelestarian Budaya;
1. 2.Program Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
2. 3.Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga;
3. 4.Program Peningkatan terhadap Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. 5.Program Upaya Kesehatan Perorangan;
5. 6.Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. 7.Program Pelayanan Sosial;
7. 8.Program Pengelolaan Perbatasan Daerah;
8. 9.Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
9. 10.Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan; 1 1 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
10. 12.Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. 13.Program Pengelolaan Perbatasan, Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah;
12. 14.Program Pelestarian Lingkungan Hidup; •
13. 15.Program Peningkatan dan Pengembangan Bencana; Penanggulangan a 5 KepalaKedinasan
14. 16.Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan; 1 7. Program Peningkatan Produksi Petemakan;
15. 18.Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan;
16. 19.Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
17. 20.Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah;
18. 21.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. 22.Program Pembinaan Tenaga kerja, Koperasi dan UKM;
20. 23.Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah;
21. 24.Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. 25.Program Pengembangan Komunikasi dan lnformatika;
23. 26.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;
24. 27.Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah;
25. 28.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. 29.Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
27. 30.Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai;
28. 31.Program Layanan Pemerintahan Daerah;
29. 32.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
30. 33.Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan;
31. 34.Program Peningkatan Pengelolaan Aset;
32. 35.Program Peningkatan Pelayanan Daerah/Wakil Kepala Daerah;
33. 36.Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi;
34. 37.Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan Protokol;
35. 38.Program Pringkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
36. 39.Program Kesatuan Bangsa dan Politik.
c.Dua Program Kolaboratif Pembangunan Provinsi NTI, yaitu ;
1. 1.Program NTT Bangkit
2. 2.Program NTT Sejahtera a Keseluruhan Program Pembangunan Daerah di atas, dijabarkan dalam RKPD 2020 secara lebih konkret menurut 5 ( lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:
3. 1.Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NIT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (inclusive) yakni melibatkan semua pihak (shareholders) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan daJam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.
4. 2.Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beaut) NIT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.
5. 3.Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
6. 4.Misl 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. F
7. 5.Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaatpembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NIT. Pencapaian Program Pembangunan diatas, cliukur dengan pencapaian pelaksanaaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2020 menu.rut 5 Misi Pembangunan Provinsi NIT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu : ► MIS! I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan ad.ii terdiri dari 63 kegiatan dan dilaksakan oleh 15 Perangkat Daerah; ► MIS! II: Membangun NIT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) terdiri dari 7 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah ► MIS! III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat Daerah > MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23 kegiatan oleh 5 Perangkat Daerah ► MISI V: Mewujudkan refonnasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah Ada 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari satu Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. T r o g e UY]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I1-31 s a Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasa.ran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2020 Keadaan Triwulan IV: Tabel 2.18 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2020 SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI % MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
8. 1.Meningkatnya Program ketersediaan, Peningkatan 33.575.800.100 21.183.027.209 63,09 aksesibilitas, Produksi, Nilai kualitas, Tambah, Daya dankeamanan Saing Pertanian pangan dan Ketahanan pangan Program Peningkatan 16.714.371.191 1.741.469.000 10,42 Produksi Petemakan PROGRAM PENINGKATAN 35.246.278.900 33.052.531.807 93,78 PRODUKSI, DAYA SAING DAN NILA! TAMBAH KELAUTAN DAN PERIKANAN
9. 2.Meningkatnya Program kinerja industri dan Pengembangan 18.370.746.000 4.710.879.405 25,64 perdagangan dalam Perdagangan perekonomiandaerah dan Perindustrian Program Koordinasi 1.943.161.363 1.805.923.534 92,94 Perekonomian Dan Kerja Sama Daerah
10. 3.Terciptanya iklim Program investasi dan usaha Peningkatan 2.036.515.120 1.436.686.170 70,55 yang kondusif serta Investasi dan kesempatan kerja Perizinan yang merata bagi Daerah semua penduduk Program Pembinaan 5.216.638.826 4.993.746.327 95,73 • SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI % Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pem berdayaan 11.044.174.346 10.420.592.290 94,35 Masyarakat dan Desa
11. 1.Meningkatnya Program peran semua Pelayanan 17.604.281.540 16.856.285.329 95,75 penduduk dalam Sosial pcm bangunan daerah Program Pemberdayaan 886. 765. LOO 877.673.600 98,97 Perempuan dan Perlind ungan Anak Program Penyelenggaraan 3.072.226.000 2.876. 754. 720 93,64 Ketrentaman dan Ketertiban
12. 2.Meningkatnya Program ketersediaan dan Peningkatan 717.273.276.310 544.135.203.421 75,86 akses terhadap lnfrastruktur, rumah layak huni, Tata Ruang dan bagi penduduk Kawasan miskin
13. 1.Meningkatnya Program kualitas lingkungan Pelestarian 13.862.531.847 12.011.174.537 86,64 hidup Lingkungan Hidup Program
14. 2.Meningkatnya Peningkatan 2.320.639.100 1.962.356.600 84,56 dan ketangguhan Pengem bangan bencana daerah Penanggulangan Bencana MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)
15. 1.Terwujudnya Program pengembangan Pengem bangan 7.879.390.000 7.403.366.840 93,96 pariwisata NTT Pariwisata dan melalui pemenuhan Ekonomi Kreatif i [GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH 1-33 • 1· SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI % unsur SA pariwisata dengan pola pendekat.an kawasan MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
16. 1.Meningkatnya Program 717.273.276.310 75,86 aksesibilitas dan Peningkatan 544.135.203.421 kualitas Infrastruktur, infrastruktur Tata Ruang dan Kawasan Program Peningkatan 8.659. 148. 173 8.659.148.173 100,00 Saranadan Prasarana perhubungan Program Peningkat.an 16.250.796.632 15.092.683.533 92,87 Energi dan Sumber Daya mineral MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
17. 1.Meningkatnya Progam akses dan kualitas Peningkatan 857.454.349.144 699.335.450.752 81,56 layanan pendidikan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian Program Penyelenggaraan 1.570.064.900 1.495.017.860 95,22 Kearsipan dan Perpustakaan Program Peningkatan 4.103.633.000 3.968.494.492 96,71 Kualitas Pemuda dan Olahraga
18. 2.Meningkatnya Program akses dan kualitas Peningkatan 167.562.022.718 136.344.331.913 81,37 layanan kesehatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Program U pay a Kesehatan 138.217.658.010 127.091.965.301 91,95 5 a ] GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH II-34 SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI % Perscorangan
19. 3.Terwujudnya Program Upaya Penanggu.Jangan Kesehatan 138.217.658.010 127.091.965.301 91,95 Masalah Gizi Balita Perseorangan MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
20. 1.Meningkatnya Program kualitas tatakelola Peningkatan 13.312.790.200 12.957.001.800 97,33 panyelenggaraan Sistem pemerintahan dan Pengawasan pelayanan pu blik Internal yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif Program Perencanaan dan Penelitian 8.824.923.625 7,787,460,680 88,24 Pem bangunan Oaerah Program Pengelolaan 25.823.846.412 24.590.637.471 95,22 Keuangan Daerah Program Peningkatan 27.411.854.150 26.463.695.033 96,54 Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah Program Pengembangan 7.633.113.050 6.757.311.881 88,53 Kepegawaian Dan Kopri Program Peingkatan 66.299.254.600 65.624.291.391 98,98 Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan 1.027.720.448.873 899.396.065.264 87,51 Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PBJ Pemerintah Program Tata Kelola 2.906.142.000 2.424.766.712 83,44 Pemerintahan, s a ii i r- le ]GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAM I 1- 3 5 SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI % Perbatasan, Kependudukan dan Otonomi Daerah Program Pembinaan dan 1.307.786.400 1.116.651.700 85,38 Tata Laksana Organisasi Program Penataan 2.683.915.621 3.022.519.000 112,62 Peraturan Perundang- undangan Program Peningkatan 21.742.118.800 19.143.703.295 88,05 Kompetensi Pegawai Program Pengembangan 169.286.000 167.486.000 98,94 Komunikasi dan Infonnatika Program Layanan 2.026.141.000 1.622.675.536 80,09 Pemerintahan Daerah Program Pelayanan 3.510.781.400 3.464.400.410 98,68 Hubungan Masyarakat Dan Protokol Program Pembinaan 2.108.025.090 1.770.582.050 83,99 Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional Program Peningkatan 20.570.440.000 18.693.673.923 90,88 Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daera Berikut disajikan hasil capaian target kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJM Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sesuai dengan Tabel 2.19 berikut in i : a a Tabel 2.19 Capaian Target K.inerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Ne ace bra%%lg Ura fade er fro(Ole%. de Cape.in liverj RR.D Pd Tho le frget lierj dn At.gr KP ea.hi Cap. in oat Ca.pie liner$ le.lier d Tio.lot Ca.pl nerj frget bl et hoeith Drah • Ket [Ott] 20 khir Period RR.MD Cp. f%ha berjle yangdi evhut (mt] d Ange4PD .g den loin.r Pr RPD /d Tab n de..A.0.. fee.ugJob ror / .la Kierja9PD diet ha fr-I ND%J ' MD/d Tahu ml fd than (u Lal 4re-2 • p K ] p • 10011!1 UIW7: l!tlSI I p K p ' p • ' p rogrin Peon ergot.my pely.oder 100. $.998.774 962 47 0 0 0 3pp hr Peoneninth. perk.tor gberle.di. Dr.h en.. hp.... o0 0 0 0 10o 0 0 3Pp Tero«pry pyu.a 0..pi lier% I00.o 0 0 0 100 0 0 39 PD hr th.lilied.n Ur. eterit.. lb yg brlit.n t Pely.n Dr
t.lenili roar Perl.. enigtny fervent Prt.pi ooh. € $8134761$.366 ¢ 864.362 228 124 7968.0073.$02 4,72 . 8796/8.0073 592 ,50853764 DANAS ENDID AN DAN Pesin KEBUDA YAAN -kelompok l6- 18 fa.hrun (MA da SM] 100.0 0 0 0 100, 0 0 bet ferpileh Gender) -- APS SL8 100 0 0 100 0 0 Meningatny SM yang direit.di mend 100 (8 Um 0 0 5o,¢ 0 0 - $4 Perce.to.ha den. udi lulu.angering4hurua fiwi.at.,lief%ho, d ti then rom Pen.enb pa 8LB, S.MA da SM berkredited D 2001.160 .000 0 6 0 0 DIAS ENDIDKAN Ls urlelu KEBUDAYAAN - l Cakup SL berkediti 8 432 unit 0, 0 0 0 0
1. 2.Calrup SM berkrodit B(M Uat) 45, 0 0 2, 0 0 -
2. 3.Calop S berelredit A ta25 unit] 25, 0 1492 0 - pa Peened.uh $4 /edidi 0 too - ' 0 frog fendidk d po terwdin Gar $L, 8Man SM# 1551.106.200 0 0 0 DANAS PENDIDMKAN DAMN fen.leper.did. berkorgeten benertilt]tip t.ah KEBUDAYAAN Cle0pl'erdin Gar $LB la/8 ¢ ¢ 499M f 0 • 0 - be.open @enertift)tip tahr 4 7 0fa. -2€Alp tieredi. Gar S.MA 100,0x 0 c € 49,4¢ 0 ' 0 berkeogeteen (berrtilot).tip tan (I6 4 00l -.Cup4redi Gar $.4 100,0x 0 c 0 49,8 0 ¢ bekeerpetn berertie]etip th(8024 ol fro Pon.eon. en.y Perin,le0hi.. 100.,06 2340 727872 • 0 33.,3 748.371.000 ¢ 0 ¢ ¢ 0 DANAS PENDIDMKAN DAN bah at fetidun %. de Sat ng KEBUDAYAAN feature Lit Donah lb/lot dl f latDh Prowl l2pet bah. de ] GAMBAAN UMUM KONDISI DAERAH I I 3 7 7 -
3. 0.dnAns 9 riot.h Der.h Ket. it.pot 202 khir Priode RRMD pen h bro ye.i (rel df44.. nrD/Thin le...An. fen..he Pro4.t.. iorj4$ di val.cf .hon mll RD%) ' MD/dhon ml dThar (% Lalo (re. � ' • � ' p • fp " p K � a • 0. 97748 • 221.432970 8.7$87$6.37 ¢ 3,9. 878 0 1.261 try heat foes dLhpy eh flan. eh b. pnhu tr.p 0 0o 0 0 0 DINA. ESE HATA.N rid ht4et boo.00/ brpode beer.49p.eh.d cir hey.ah.0 0... 0 0 00.0 A.#EE/NADA.N d el pf..Loi (9. eh din.tole.it ya UP 0 0 0 ' c 0 0 DINA ESE HAAN (Aerie fl.nee 41tl.Akridge tole 471tl0it e4 0 0 0 28 0 C ¢ 0 y..4ho0hf 4pp4foe. et.Pr.ct. '.40l 0 0 0 • DINA.S ESE HA ==== 0 0 0 0 0 0 0 NA.S 8A N t.at O 0 0 0 0 0 DINA ESEA TAN to. bur den u 0 0 • 0 DINA.S KESA TAN lorweight 0 0 0 16 0 0 reee tin. ± 0 0 DINA.S ESE/HATAN An. hr • 0 0 0 0 0 0 0 DA$9A - 0 0 0 5 0 0 DINA ESE#UA DAN d lye. 0 0 0 DA8SU Pe. Al u.tut4 L "wk robot pooh Proto fret .6 no 4IV. 0 0 0 0 fen - . - 0 0 0 0 DAS AAN de..% / ... 0 0 0 DNA KE8ENA TAN ha p 4 .0 4] »8% f o p0.o h 0 0 9 0 0 DNA8ES8HA «/10.000 .ein..tp0%$ 0 0 100, 0 0 9up9o DR.WE OUANNS 140 .in.n1%-%. 8.L4Di0 0 0 0 • 0 O 0 e9Up pwz JOANN PAN fees.g0pt .. T 0.% 100.00 77.051.676.317 0 478! 2464747480 0 DINA. ESENA or6yo.o .8he440 0.
h.ht fet ed4 9 0ti 4unit 0nh 0 0 7.L 0 0 0 DMAS8A ht.. ..%4 ( 40 \ .dn 004.4. 0 0 6%. 0 0 0 0 DMNM.SES opt dy re$0.4trhygiti... 0o 0 0 oo 0 0 0 UD P.M W 2 ope d .di.y JOANNES UPANO roh ha e heh 0444500 0o, 0 0 DNA. A Alhh e. ((bglnCbngPny.he Al ..4Mi ht (9 fro fry.a ' l 000 0 72. 0 0 0 0 DMN ESE.HA Mao..id. he. 40i t/pry. h r .t fed.. p p 0 0 45.4 0 0 0 DNA KESEHATAN bet. el.(k0 4. be i ihi ]GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH I 3 8 7 & L o (col ho rj a Kt her.Leh. et oowtpt 20UAeh fol RR'MD pa % brj$% old I4 Arr P r 4 nrn Pd7hon 40%...An.r nan.lb .e 4it. lo.PD die.ad.ate n l RD4J ' 9JD/df.ho6l 4 ea alto • p p 34leri.Lee .b .. en.h.et de we.le roe hen. .$en non 487814 130 0 0 105.3616073.309 . Do PP $ue y Al le.peg4irtithe th-get 1«ee up ho..0...64l 0 0 33 ra PP
h.db.090.ep oh. p 4 e r e 0 78.0 fie 44p th ..D0 0 a6,8 u 49Mp wen.0le pa..0%. 442Di 603 p .80.. 0 70.0 . . Dir.a Pp lob%«en ln.%0l..$4n.. roe er. . pica pp bi 22 Z" y.tan • - 83.00 6 6/6.040 . Dru leeti.44or. yd.A 4e
1. 4.% no.ep foe 0 . 4 ry4 «i. eh4i. frog Pen.er. - • $p% 204.8.8 908.69 0 32 . sired lelel trtulipeoin.d • rooh on ho.hole.Doti 16 0 6.0 0 . Din Pp lo08A deb for le.h... .. 3.000 000 in PIP n.00.8lo h o. r woaf. Dae fed Proo Pe. ' -· Caw. • yr 043.6294$ 0 70, 109864 22.40% fie. 94p no. 0 ape fee%. of%.rut.4p. 0 0 0,9l . Di.94p he..iw.00.D oeio.yd.ti.pt.. lee.bi 3182 loaf e.Le. Lu-roe pt.. we De.%0. oa lp et . " • 0 '" • 9016.200 Di. .6. t • -· p ' Do44 th roe er. 9.. 0 . . Lop4 hen. boon. de.un .kept one rte doh provide/ re. f 00ph 221404637 1ST 100. .218444 58 . . - eio. 0 0 100, Dir. piwit.et.t oho.ooh.e. e r... $7730M1915 0 124609 $8 Di up % or. too j teed %tu7pt we,pt Mutu, hp Ku.it. pt_...._.... a. lo Cap.wily.h pt0/lo. 20.88. 30.5.8 0 0 6.76.888 19% Diop fey%. ntlh orosl frdtTd R.DI leuCpe lei... rh.l 0 0 27. . Dip UTRd pp6 0.t Prowl. ab .. hi ]GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH II-39 5 a e - tr./deg Lr.. hr.tori Pron(0.000ed Cpl.00/04ff%bu %.a Tarter$ an A.or«RD ea.Cap.d Capelo eh.d$ Tie.lt Cpl er$ fret Dr et lee#eta Dar. d eat (Output] 20gA Pr. RM.D Gp %u bet$.file (-I dong.rn 4PD .g din. PD/dfa a el.A0. .. rogre/lg. ant dial.i( fas-l RD(%f ' p4fat.1 dah (w Lal (2l • R • Rp • .. • .. • .. • p K R 4 Juab ltd . . Kw Perie roe Peer.n et 0 0 w. . tr0. 8.896.860.61 ' 2246.860.61 . Dia PP pee lo.o00hp00.poripol how. e . C u p .ah L. ff 28.80/9047.9/70 4,00 4120163.312 . . Din PPR fro.oo. ffret peon..L/4.rope 0 494.8(% en040h0.0out " 0 Di. pp le rogoon hon.ant Peeing ten Cup Pr6. d th.hi.. 41045.879.528 0 3.3 13123.074.302 Di pp Pr.Sn hraped fer /lit thrum $or d tr.ilo etu.%t fro fir.t ow. 0o 10329480.20 0 10o 3.302512.660 L4 89$.8822270 147% 27,1 14,6 895.8082.270 86730624.3% 8TA OLIS et.0404. peep.$44tert. Ahr 4oN RAJ trtib. Lhru lei 4en.t en.inly« 0o 0 00 $TUAN POL.ISL etet. heed Ao AI Peeling Mn.tho.lh rd rng e fro.el/en.0lg pa.oh4oopt/ot 4942.726.379 60 580274.20 , 8PD 0 4er40..00.00.%.. phonon ho n. oh o 0 0 8Pep d..o. p.fee.. % i4 0 33 0POD we10ta0 up De/lunhnt.a.gu be.. 0 ,u e.0 w 1wi t. roe%oh, up enoeh. Dh port.tie 100 62993.86 0 10o 179998.8,30 9,88 8.330.000 9.8.8 4.6.3 988 8.330.000 ,479589847 STAN POLIST s h , bar%ti fn P4MN PRAIA ylo. r eat ho el p.fee.gn .hrp0..f 0 0 25 0 ¢ ' 0 web.et %hut upa Penyelt Doh Erpotn. 0 0 ' 0 .eke.. .eh.a 0 0 25,00 0 0 0 • to. 0 0 0 25.00 0 0 6 $0.l . fror leer Peril.at.an Clop«n PM8ff%rota I0o 12628 $75621 0 80 4.07573046 024.037 750 12. 024.007 750 4,449018.8l Du48809AL $el pg10Uri roon hen.no. .0 in0 p f I00.0 767013 121 0 - 245.227 300 37490.186 15.29 7490.18% 4.88781473 DANAS SO9AL War lg Mi. poorban0in. ob Ti.. (Juel %hr leg Ming Dito..4] roe bi.hi.. 0.l .ee.deg.ctn pop.%$4bi..l Io0 33460289.79 0 80.,0 10.6 8004 2728.645.022 ' 25,51 2728.645.322 8,14876.$3.8 DUA8 909AL or frindunon d edit.Cup%n Arn. $0.lb. I00, 102498099996 0 0 80,00 27700/949 900.000 13,94 46.900.000 0 4.4$76044 DM 90AL .in.$0.] PMS roe Penn.n.. fight.Capen fen0.4. Io0o 1808766 904 0 80,00 578.2903920 48.40000 8,38 4.8.4040 267919417 DUA8 808A le0 fee S..l lo.d er flee Milty engelol fa. 100 228.00184.2 0 100.00 72912100 24 213 700 ' 33.2 24.213.700 10,6176297 DNA8 909AL .. ah6e le0feed GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH I 4 0 f 7 o , eg4ru. odor lo.rj lo040.. .JM h% n rj A.$ Cpd t ht f fort .h d e. otp. 202Al le PD C.. h tie.4(I d4.$ d.. o90/fan a d%Arn l..Mew. ro t. or $.0 di eh... 4 f . I (% ' RD/f%lad l dd N alt • % • p ¥ .. • .. • p ' .. • .. tr..«.by% 4. fee..$ = 3147384.30 foe pt.rj. eon0.ppr.pit - 442$4 ¢ 0 0 0l DNA$ ORAL, UK dp%cue tee. beet-lo.ti4ah NAGA ERA DAN ti. AN.ORA.SN leap0yr.ppr.pl4. 4. 19327 2030 0 0l DNA ASL, A p.er$ rNAA RA DAN TANSASL
o.ft ltd b perilrj trdfr $ 60-4.400«4$ 70 0 0f DNA8 PERA.SL, UM f%.. lr di.pat. TNAA KERA DAN TANNA.SN font.....p0eh 4.¢ t 45.L 102191520 0 0 0 0l DNA.OP8Al UK AM TENAGA RA DAN TAN$4049.4 fro.e/hob no9ooh9ooh 90 75 0 t DINA.S OP'ASL UM hoed l e. / p h i 0.d TEA0A KER.JA DAN TANMOASN
1. 0.. . ·- 4.0 0 DIA.8 0Pl UM d TENAGA ERA DAN gANS ORAS fro«lo. 0.le ere-. 0. 24$.76143 4$.u ' O 0l DNA8 0PA8. A/MM • el lo% j 4 le 4ff AGA ERA DAN TAN9GA9. hoe..h. oh b 0 0 ' DA.04AL U how. TENAGA A DAN fkANOA ' - : oho Cp pt.en dot. 100 $.54382.38 • 1769.437330 12280760.0 O .94 2a280760 2220084. DIA RMED4YAN eor d •• rut... Goe4 (PM MAN DM.N er.9.. pat.en/rt. PRLNDUNOAN ANA tep.a fern.kt Dr.h y.no.. 00.u • 0 0 DMNA EMBEDAYAAN ran Ode to} (/fit PNPUAN DAN PERLNDUNGAN ANA roll%clue Cpp.0.. 100 3089418.08. " 87 740150 2$432.550.0% 0 2.57 25 432.550 0.8a232140l DINA8 BER'DAYAAN .. • th.hp9p.ft RENAN DAN l PE'LNDUNGAN ¥ ho 6 p $0..0. .. 10 g 0 0 DMNAS EMBEDAYAAN er..tel.98) A DAN ERLINDNINGAN ANA fro fin..t.n flt pay.0 Io l4gr665.12 25,0 0600.7 39772.0020 0 8,5 39.72.020 728474412 MNA484Y4AN .. l. t.. po ht.et #AN DAN 790 Lou. db. nerd. 0 00 0 0 DMNA p8DAYAAN rwad.it.- frtte AN AN 0Lob.a PERLINDUNOAN ANA et.Cp pr.pinch.. 0o ' 25, ' t DNA EM8DAYAN Ge de el oh oh. le. REMIAN AN nu po.hf.t(fr 0 LANDU/NAN ANA l oh Ezz»
t.5o $6.90299. 20 180308.6.80 0 DANAS PEMBEDAVAAN in D Grdo REMUAN DAN • PELNDUIOANANA. fro.loo.oh.44 t Cup D. A.a 100.0 2 157589 32. 80a20.8 28784.020 3,59 2884.00 ,4715717 0MA.PM.DA'AM.If a @ huh Dy.th rep th.. EREMUAN DAN D.lo. . rt 20De] RLNDUNGAN ANA fro Friou.n. it 0.pp%th tr.h 60 282474.497 5 90.311900 [Di~ EM6E DAYKN
1. 4.Ar.a. • ebrhp ne ha. PERENPAN DAN 0pt90..9h.f PELAN DOAN ANA. tlr tort12640 ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I I 4 1 a e a Uher/1%4hr. � Ce DP%. . fr • led. er$ d - Cr ' t rt. f an [Ott 20gA le RM Cap. fr .le. (- l 4 ore.De. d 4%.4 4.. .r PD/dfh 6 A. he. roe/. ior$ $% id.4(f $y 8PD(%) ' n4%df% /d Thu ( Lal (ma2 • � • Rp • p • � • p r p • l .l/# Pro font ont..0.0. p.0. 2.72 9.84. 84 0 2.87 317148.20 $%42700 18.6. .2er 00 ,97487% Di4 pg4ANA.N D. Dieifid prpoat.ea.pi di 7404AN NOA.N ta.ht .' lei. tu.ti • t lot. e.000.0.%4 8.4 0 o 0 ' DA PERTANAN DAN ho.e . le e . 4 0 TAHANAN PANGAN 4 f.- fol0.0hD 4 3908038.227 0 o 1249710 ¢ 0 c DNA9 RTANA.N DAN po.o hon (few a20 1 9 7 4 D. a20a0D.] TANANA pMNGAN hero how fen.hoot9wop.r ' 64 0 0 4. 1899/9.02 0 c DIA$ pRTANA.N DM ..p ""wow mne oar ETA0ANA MNOMN • fro.er Peno. l Pe. cod Lo.l. Li. 100.0 e 0 2,2 0 D Lo.lo. D% h t / t Dee De$id fro.eh ..hr. 10 0 0 27.2 0 0 Die. 0PR 0tire Do 00.0 00.0900.oo 40..4h eithoi -fro..ii. hp 0 4h i . 4 . . 100 0 0 0 27.2 0 O 0 Dir P .h D O.tr r0.0...0.ah.bi.00 h4bi. 0.0..40i0fl Maro Toa. bpto demo rh roil Abt roe let.p ..h et. p 00 h 0 7 . o h 10o 272 0 0 0 Dir pf llyt . p t / et d doh Pree fro.lo. .490.0.h6.0hf. 100 O • 0 27.2 0 0 Dir. pp hoc t h .h t r or44noon0..a ovol dupe/ de eh4o fro ... lee. n. t..%. 10o .06286 .0% 0 7.2 339.727.00. 0 0 Dr. PP fa.h earl. d pt / t. Pon Lin. ±4id0 f..- $ 6 h o 0.. 10o 120174.79 • 3600 0 0 DNA.S EHUTANAN DAN le " 4 L LAN HID roe led oh..o.h 7,66 6 170.0070.012 % 7s,13 1972677610 0 0 DNA HUTANA DAN po0/0. LINAN D er..et. d fro le.lo ft. .$.di.utt oh 1.a3 22940.44.002 o 744577 0 0 DA EU'TAAN DAN • bb.. de LINGUA.N DUI be ( dab. bb..yd he(lib.h 6 fro. • 4 .- h i ' 026 $0.892.%8 8,26 29624630 0 0 0 DA #EHUTANAN DAN oh lie... did PPL LNUNOAN HIDUP
l.i prfun pen. lo. l. . hidup (PLN] roe fh.. """"row uo 2.00 1626714494 8.4. 000.0808 .6.30 0 0 DAS4HUTANA.N DAN la. hi au LOA DO 0 fro.e ..0. hr 0. ph . h . 282299 0 3 2662678.0 0 0 DIA.HUT'ANAN DAN le.Le. rt. LINUNOA.N ID lid fros fl.. et. le d 4.0- 2 1666 90.3« 0 2 $2 901.60 0 0 DNA HUIT4NAN DAN • LUA.N DU - ]GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH I I 4 2 7 & f z» Capan rj D Tan on r$. fie4C - d - f Pei.th Dr d 202. Akhdr riol .B.ND Cap a.hon brrjy.oh.tr-Ill don Ann,PD g d#An. An.gone 8ff%he d4%An. long ha.t roe / gt linrj 8.D di(fall PD%) ' RD/d f %h o t /dfoe ""Lal ( 2 ' • ' p • • • kg • p ' lp ' • epehuud de. oho up.greedl47%.roe. u.tu oo 915.36.60 0 0 b 612372468 0 0 DINA. KE8HATAN ho.rood4eat. peeddew. duo Cup pea «16 %reel.4 0o 0 0 0 0 0 ls8£44TAN it40. 048thane.i. oo 0 0 0 - 0 0 DNA. EMA TAN .lie Ju. feet.D pdau Oo 0 0 4 0 0 DNA9£HAAN """"lo du Perot Ph or. d e roe hoot.D en.hope..00.h.4. 10o 0 0 0 0 0 DANA$ DAY#AN po. 0.0 h t AY4AA pM&A De pr.po.tel0e t fro - deity.lr. • Io 0 0 31,8. 0 DNA PARDA YA.AN rj.. re prithhurlhpr..rj.... MAYA#AAA DE.SA d din Pi.h.ti (0l Dre.a AD, PD, oycfu) o.4hit o h . o. D. 10o 613309.34 O 0 33.4. 1606.174 9. 35766.560 279.90 1,82 93,30 35.766.$60 3,30 0,83173.064 DH.$ PP8DMYAAN rid.D Bee.re. lade.o.. 9VA4AA D8$4 the 202 fro0hr. et Cup ford.00. 111.202.68 0 0 0 3.871 107370 4.898109.32 1366 489.810.9.32 0 4,36804104 DINA EDA YAAN Leh..0, hf A8YARA.KA DEA Le.A rule0Alf hg load ft To 20a l .DO 10 0 ' 0 0 DINA$ PEMBERDAYAAN Leid NA8Y4AMAT DES4 b.no th.rt Dahan 202 6 .62 Uh % i t 100 0 0 0 87.0% 0 0 DIA$ 4D4AA.N et A8YA#AKAT DE6A flt 202 1 tit 100, • 0 33.3. 0 0 DIN MOMAN A.YAAMAT DES f t p hr.. 0 0 0 PKK Alt 100 0 0 0 60 0 0 DIA$ EM ROMY4AN d$AAA DA re lie..09/44i4ff% 10o 0 6.0 0 0 0 0 DIA $ D 4A.N 204070Bum0, 202 I 0 Bu0nil A8YAAKAT p8SA lea.boo. role0 no69ft. 100.0 10.6..902 70 0 3.378.101 002 6.680.04.3 10.8 36..680.04. 0 3,4009446.3. DINA9 pERHUJBUNGAN hat d o t la rp«.p %.Pl al (ltd]
o.feel int.p Le. lb.rill 00 7l 167742.47 0 0 ., 2753350 9% 3.65.37$.436 16,06 363.75.4.36 0 .133471029 DNA. ENUNOA.N el. n le.lorded di bid.ng Pelyor.n rt Pei.tnAr.de 7 t 0 - 0 DNA8 pRNU'BUNGAN hr.di Pelaans dill Print. foe fo.. lee % 100 406.94.36. 0 0 12e06.8 400 0 0 DMNA RHIBUINGAN f00pi on. die%.ie.rt th..% thee.h... 4hi_.. PT4GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-43 7 m • - tee/de Lh. heed.till lo.%teed Cpd irj4D Th %.ad. fr.tll An.re RD •.. j Tnt Cg. in«0 el6 4lj d Tit f.pie et fr. fried D Korn Swtpt] 2003Uh.dr fried gD Ca f br$ le .%id..(I dnAn.gr. PD . d 4%.al. An ogre PDdfun n d4.de fh. roe /. ir$ $0 di..(fa J PD%J ' / f u t l de 0% al pee • p • ., ' p • R • p • p • p o.id nr Erz. ft.Pe.ob% (luoat 3.392446.87 0 (uj 1.084623672 0 0 0 DAS ONA8 tonne puab e. DAN NOA TT.A Pb.le tel.pa la.lorn.4 • p 0o 0 0 0 3 0 0 0 0 DINA OM/NTASN w.. fell DAN INOR MATTA lo. eel in.gltylole Pelt.$99. 2 771142106 0 0 2 3.12400a2366 ' ' ' t 0 - DINA OUNTKAN A id ta0at DAN ANO MAIA 0 pd Uh le ho Pel. l et.opiatif 10 0 0 0 0.3 0 0 O DNA9840##4$, 0 th.h l..a jo NADA ERA DAN TANDRA SN he0el94he.0p 7 0 0 0 3.0 0 0 0 DNA8OPERA9I, UK.AM, TENAGA ELA DAN AMOA et. feed.tee.elope. 20 0 0 Io 0 0 DNA.OPERAS! UK M, -- T8NA0A ER.AM DMN RANMIORA.SN roe h0.. ft.. f l % .e t/ . . 100 12236 70% 0 0o.A 496276.800 0 0 DINA OPEAS, UK M
h.0,ah. NAOA KERA DAN eid. th Mr AN0#A9. le et. lee4%.gt. 100 3188s.6. 0 0 4 965.290.990 0 0 DINA OPRASL, UM .. Pei00Mt NADA BRIA DAN T#ANSARA.SN et long0 Perr..%n 78 4297500.000 0 • 70,0 l800.000.000 0 DIA.EAL, UM red.pat b.tu dolt.h TENAGA KBRIA DAN ANS&RAS 0op.lee09... 65 0 76,0 65290.9/90 0 0 DNA ORRAN. U'KAM, re.lg.ale pelt.hwiu.h TENAGA BIA DAN ANS MIRA.SN la d
o.f%ob. t.4d4.¥.di..d ' 1376196674 0 0 25 39 993 770 0 0 DP9f kl Po..e el 0p.h0 reg nod t le.neg$00 0.- 10o 1798 168.35 0 0 3.3 74905.380 0 0 Def eee Moh 0or.iota ho
o.lye r t. i 40 %. A b d i 100. 239273861 ' I00.6 764.998210 04.735.880 130 04.735.880 4,377247369 De4PT9 ff%.l ' twee.4$0 oho.le et..4 44.http. 100 03212.29 0 0 10o.or 329996.860 62.847800 19,04 62847.800 0 6.08900-450%8 04Ts de.h.. tow.gr .el ho Pel. Db ho.Chor0tr0 0o 462.906.94.5 0 0 100,0 47909320 0 0 D#pp. 000lien tab..% .c.roan .l ht.Ce lore.gt.lye. 100 0 0 100.A 0 0 0 DTP oebutu.rife ii GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-44 7 & i - tr/leg«hr. ' if0.04 C DP • Trtlr ..0« id Cap« hr hw.t C«pi. edit d Ting4Ce. er$ ft Dr •• feint Leh et. (u.t.put 20A %e.di Cap.it a.hanbrjoy.dial.t pl] d4.nl %.g d 4.4A pd fan a dl.4 la.ohaow. rot/it line$D dido.ad(ta ill Pp%y ' MD/d fa.hr - l /dfah w Lal (a2 • p • p • .. • p K •• ' .. • Ry 4pee d fro.eel. roger rho.a/%.. 00.o 914l .49970 0 0 To 2922693906 ' DANAS PENO DM DAN p.De .pDibiit 40d OLA MAM pee er.he.let.it.an00e. wi.0 o.4no red.d fit %eolb Md 12006.813. 0 0 4 1 2 L .4 0 0 0MA$ PE ODA DAN Dry.Seo0lh%. .0he ft. l.%l.%. OLAMAGA Medi 0200 bu.) 0o, 0 0 0 0. 0 DINA$ pgU'DA DAN OLAH RAGA Chor(l .bo 0o 0 0 0 76.9 DINA8 MU'DA DAN OLA#A0A pp0hi.ooh...6ice ' 0 0 ' D NA $ DA DAN . . 0 0. . li t , OLARAGA he4hr rd.ad6r he. Co tr.dice.l 100.o ' 0 ' 8.71 ' ' ' 0 DNA. 8MU/DA DAN OLAH'RAGA Morn 10o 0 0 66.67 0 0 DANAS NUDA DAN OLAH'RAGA roiled 40b. M d A.i 0 0 tlti 0 ' ' ' ' 0 DNA pNID DAN Atta f.so (Ad.k Ctr, et... tip 00, e, OLAH'RAGA do 0.h pr. •prun. per Ctu ltd (fur, n%.% pa an. pr.le ec. tdad Pre prun fro.oleo0 pi th.hg09 100.0 3 1 2 6 4 000 0 0 # 1 060 000000 0 0 DINA PEN'IDA DAN it9000 fro bi. wD0 OLAR4A Cb.r.t .a %we0le DD.h di Le 13.$tt.%et. roger Perren. Cap. fee butu. D 8.tit. Io0o 312.50 56 0 10o 9913.400 DINA OU NASL %idle$rd 0 / u Fo o. ob.. DAN NOR MATTA eel p4ah.th.D8. 100 ' O 0 100.0 • ' ' DINA O/NA9 oolath hhoo. DAN NOMA A eel 4 le.di . Proo.re Perren. la..0.ho00. (st ta 871.590911 0 0 339Cura 278662.620 0 0 DINA OMNIA.SN au DAMN NORMA TA h.0...i40. 1 hy..n o..Pee.. ein le.% ltd 10o 2497863774 0 21,5 7.512071.00 0 0 ANA ENDNDNkAN DAN
d.g ii (uroah dy hon. S 8BUDA YAAN unit, rian body Ta 0d a20 8it, • th6.4. hoe0. Cup.oh ho.lo/L. 0 99729768 0 0 • 26872.00 0 0 DANA ##ND OMAN DAN 60 9.. th0ti 9DAYAAN tu. Tio.a Ppr pd Io 0 • • 0 0. " roe Pein.. Cup8$eh Lodi.tip dey.eg 40,0¥ 78141000 0 0 6.0 250.000.000 169.00.000 67.80 ' 169.00 000 0 Gs DANAS PENDIDMAN DAN • blii [ fdav 2tit KBUDAY4AN lo.eh.tad Cup.Ca1%.ti Ah • 28 7.13 196.048 0 24 228184.0 34.200.000 15, 3.200.000 0 4,976744126 DHNAS PEND DYAN AN .ll Cr. ditr[.le lDAd K8DAYA.AN 2%0ah, hoof.o . 0 0 rh 100.0¢ 3.460.88337 0 0 1 10604 00 0 0 DINA#ND4DMAN DAN no Mum(unit} [botl pr the 20.000om. KOUDAYAAN 7 le -- li ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1 l 4 5 aaea loo fro6 Cp Sor � ant n. Cg er% ei.rd f ferried Ltd legit. tprt 20Ahr trio0 Cps ha brj.yd«lat(l dnAon.MD%.. d4.A.. no PD/dha d i . f..t o.. ierj$4p le(hurl4 PD%I ' R A M O / d f al l yd (% La$el • Rp • .. ' R • .. • p • .. • .. . p.. o.re bi. p/pot 0044 100, 1 6 0 4 90 0 00,OK .1391075. 0 0 D A 4. D.N hp pan.. %..4tr PERISTAKAAN let. Pei huolhuj0. 10o • 0 0 0 DINA.ARAN DN rot bert..hi.di PP0SAA.AN fro.e felt.% ol Doh . d i 10o.0 0 22.7% .A 4. DAMN eel40./ d. loo tip tao6ab/ta TAAAN de$u Cup.el4tie%.%d.%.. 10o 0 0 22,7 c 0 DNA.KA44N DAN - t Es7AAAN 4e.. fore fol4 0. 0 9 . 100 426473849 0 100.6 1360.313150 0 DNA.KAAN DAN PEpSTAAAN lore4run d 00 00 pi 9woo 10o 93832866 0 • ' 29//.0 DNA88A494N [AN lyla. - STAAAN %lat - room Pool. Cul . ..er le. oo 7888.50925 0 r 40246779.3.22 0 0 DP el.,le Dr.hdi.lo lulu Pleil roe lo. ""roe woo econ 2 105147.38.044 0 • 5290.163.014 DP fee. f fret. pi.. rode lei.. 23. 0 .0 0 DP .. i i . f Proo lo.n rot.po.4roe.fur.. « 2008$3 99/08.24.3 0 67,006.83.3.4.30 0 0 DP le. h. hid hr..o.throe4es. • 0 0 0 6.0e c DKP 1di i 4e t 6 hro ho f ra t/ I liad 0ll , 12628 21 166 0 0 3 38307418% 0 DP Dy ar th%tie, Uhri e%.. o.ee fl.n eo lo .00 0 0e l 6,6 289$99.44 0 0,52 9324964 0 DP lei.a 'lo.pit. open.i$ 9w.n 8T 012040.4 0 0 8 108122480. 0 DA8A# ti et. ii. wit.op.. Di. le. %. opp0.ee pit lit4. D/it. pl ' 0 0 29.17 0 0 .eel fro.loo hrtu0.wi 6,T 172436896.8. 0 32.38 $247798 920 0 Di9PARA ii roho.on. • Proue suede oover.if o 16.6.38 04r3 0 ,so 3100.97690 0 D9PAA#AF onee4ref toll y.red p.at 4 ft. (4 le6. tu 44
1. 6.%. Lug. /rodu$$.tee.if 10o, 0 0 0 9.7 0 ydpl.. di ...n ..n tie.ah roe f. Ji.Cg#end.D.4 0 0010.l 0 . 4 4 Do 0 0is444A up liit ft .retie urti once4f hey. ho - 10o 0 0 0 2917 0 • id/le%t 10o 0 0 0 29.1 0 0 Poort 10o 0 0 0 29 0 et.of 10o 0 0 0 29.1 0 ft 10o 0 0 0 291 0 0 fowl 0o 0 0 0 291 0 he et ' 0 0 0 29.1 0 0 0 h 4oono. 0O 0 0 0 28.1 0 0 0 7 'di) t E E4GAMBARANUMUM KONDISIDAERAH 1 4 6 aeon 0 hf ' %r$ fro.0 [%00.00] ·- • rjArn p her tCpin Cg.Lr -re. L d t. wt.pt 202 hr frlo 4 tp. brr$. y d .4 $ I dAn.re PD . d44 hr/0df% d %%.4.r fen.lb fro/it. in $.PD diet(Tho al RD%f ' JD/4%loo /df%hr (% a0 A e � • •• • � K p de. Cp 0D441$$.%d 10o 0 0 0 21% 0 c € D8RAF [writ tat fret24 rolot.rwi Tohon et Po.e lend. rtaeuh. lop.l fr. 1060.0 • 0 466.15.26 $2186 00 1,a20 62y%6300 0,382918..8 DIN4PT'AKAN 0.. • •hr.a be. 0 0 0 0. 0 0 0 DANT##AKAN 1.398972 0 0 2248. 0 DIAS RNAKAN er 2a2168 0 0 19$8 0 DIAS PET'RNAKAN 141.672 0 0 1219 0 DIA8PT#NA.AN Terra eil " 0 0 " 0 DI TERNA.KAN eh 1 1848% 0 0 99 0 0 0HA$PTAKAN .50 0 O $83$6.3 0 0 0 DH$prNAA 3650.5a24 0 0 0 2 8 7%% 0 0 DH4s pr#AA ho. • 0 0 0 0 0 Dns#AA - 22$84.9.8 0 0 0 20.318.$$7, DINA PTERNAAN feta. old f. it 0 0 0 0 ee. tut.l =#
h.,. 0 0 0 0 0 ' 0 DIA8pr#NAN t.tu pen . . 58490.808.0 0 0 0 0 0 0 Dig prAA ••ht.h%.uh.0pp. di 0 0 0 0 ii. t h fr. .r 0 0 0 0. 0 ' 0 DINT#NAMAN pi 138qr 0 0 0 22.48. 0 0 DANAS ENAKAN a 221.68 0 0 19$8 0 0 DIAS PETERUAAN . 141.67 0 0 0 12.1 0 ¢ DINA8PTENAKAN b Tero.a ecil .06 0 0 0 "· 0 0 DI NANA loin 1482 0 0 0 991.$05 0 0 DINA PTUAKAN en. 9.30 • 0 0 8$6.3 0 0 o DINA PETENAKAN Ebi 3650.5a24 0 0 0 2 8099 766 0 0 Dig prNAKAN e.Uh 0 0 0 DIA pNAKAN ho. 5M49.. 0 0 20.318.$57 0 0 0 DIA.s £AKAN roe% d en.po..oh0et.if 100 0 0 100.0o 0 1528 006690 528.906690 0 DNA PERTANAN DAN ... TAMANAN PANGAN roe fed. rt.uh e0... p.. 16240129160 0 151.9012770 2933476462 ,94 0 2933476462 1,806.312392 DNA94NA DAN op0. pie.y.de4 4A.NAN 4NAN - pooled ' 10o 0 0 46 0 pt&AS PM-AMAN DA hr 2019 1.26/9.406 f0, 20a. L. 4 7 1. 4 6 KITA/HANAN M.NON f% oduh. 10o 0 0 0 7,A 0 0 DANA. prANAN DA fhh 2019+ 848.994 Ti, 20 1 3 1 83 .62 KAAN4Mi NON our Cb Thu ' 0 0 92.47 0 0 0 0 Dis ptAAM DAN 20 1 9 + 1 0o f % , 20238910T%) KETAHANAN PANGAN fodu c t..a 0o 0 0 9.47 0 0 0 0 DANAS PRTANAN DAN ta 2019+ 10.040T%, 20231210 f% KETAHANAN PANGAN freed.co hid th«ho 00.OK 0 0 2.4 0 0 0 0 0 DANA p#A.NAN DAN 20 1 9 7 966 f%, 20238..82foe KETAHANAN PANGAN rodo low eh (h 0I945 10o 0 0 ,46 0 • DANA$TANA.N DAN to, 202$.264on) TANANA M.NON tu.h. Proud t... pr00.. 0 0 0 0 0 0 0 4.4. load b.Lu f. 100.O 0 0 100 0 0 ' DH prANAN DAN eouetei run. KANAAN ANO4f lea 209 20231300a ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I 1- 4 7 7 a o od _, • torr fro 0l Cp. rj p _,_,, ·-· ir - at .oh gt [Out/ 202gAlhd fled JD% Cpd f beryl. ( l dAn PD . d. l1A.0 Amore pf%tun d 4l.Ao. Peight loo/rt. iv$ $PD dido(Tahon ill 8D/% , MD/d %an de (% alto x .. • p l p • p • .. • p • .. Prod.hi di1or prout do 100 0 0 , 0 0 0 DINA pTANUAN DAN b..h (tu 20190, #TAHANAN PANGAN 1of lea p 1 o d a lri 10o. l 0 0 DINA pgANLAN (ht 20 1 9 0. 202. 1 3 Ton] KETAHANAN PANGAN fop (th 10o 0 0 0 $9,06 ' 0 0 DNA9 PERTANLAN DAN [01966408 T%, 2023 807327% TANANA PANGAN feed%ii 100, 0 0 • 0 0 0 DNA PTA.NAN DA (uh2019230T%, 202 30.$ T% KTAHANAN PANGAN rod tho. 100.4 0 6l 0 DNA 9TANANA 20 1 9 1 9 296 %, 202 27. 26 %. K8TANANA PANGAN foe0hoe f%boon 10 82.9 0 0 ' DNA$ pgrANAN DA 20 1 % 49 . 8. f, 202 8 .8. ) 4744NAN .MOM.N rode4Ch 100 0 r8.2 0 MN4 Pi#TANA DAN (huh 201314ran, 202$41foe TAHA.AN ANA.N Proue fig 00 0 4.6 ' ' 0 ' 0 MAS PER'TANAN AN th 2019$448 %, 202 . 664 T% ±140At 4NOA.N fa.oh odue t... pd 0 0 0 0 h7.h. / di.hi. Prod.hi bw Mrh (ha.ha 0 4 9 1 89 , 20 0o, 0 0 0 DINA TANAN DAN to, 202.3 200.to KANAAN ANGA.N roded int.n. 0o 0 7.0f ' 0 DMA TANA.N DMD fa 209110.40%0, 2023 1 1 , 1 l0 KTAHANAN ANGAN du4rte (uh 0o 0 97.0 0 As DAN 20191 100 t., 202 1 1 6 7 $0 %ea TAHANAN PANGAN oeh8. 00 ' t 7.06 0 , 0 0 DA.$ pTANAN DAN ft201910 %, 202 1032to KTANANAN PANGAN lode fl 100 0 .0 0 0 0 DNA$ #TANA.N DAN 204824606, a023874, $n KTANANAN PANGAN rtu.eh hot.o..lei0. • • 0 0 hi00.hi6 rood4hp ff«hon 10 0 946 0 t t 0 DNA$PETANAN DAN 201314 40, 202429, 10) TAUANAN PANGAN oup than 10 0 " 0 0 DNA pRTANUAN DA 09431,0%an, 20248.5.,8 to ±TA1ii.M ANO4.N tun pin.bred ,_ 0 0 0 DINA8PETERMAAN u whp.wt6 6en.a e ' 0 0. 0 0 0 D48T#AN po 100 0 87.46 0 DIAS PETRINA6AN (uh20 1 9 1 027 2 «lo, 20.3 19.87% hr. (Th 10o 0 87.3 0 ' ' t 0 Dis pg#NAAN 20 1 9 1 6$ $5 l el, 20232216.82elf ·- thh 100 0 91.I 0 0 0 DA8 PETENAAN 2019114.54«lo, 2002141672 l fr%.ail 1Lo6 0 t 0 0 0 DNA8 TERNA#AN oh. 10o 0 0 0 0 Di4TEN4AN ff20196.3.77%l, 202 1. 84 8.2.8 ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-48 7 a Lhru. 0l .. .f A. t4par) Lr t enri Dee d git.n (pl 20(Ahl a. RR.DY Cp «hbrjl yd.lo.at pell don.r PD .0 di4n or /D / d o n d i% A 0. $.. le.g.dab ore/.c Kinaj D iho.(Tahon«lJ PD(% ' RJMD/d Th /dDahn (% Lt • � • p • hp • p • .. ¥ p ' Ry Doh 100, t 0 87,4 0 • • DINA pTENAA uh201968.3.8 l, 2029..07.lr) bbl 100 • • • 7,4. 0 ' ' • DINA prRNAAN 20192141.246 lo, 2023.6.$0.2. hr.. • • • 5 • 0 DATA#AN the 100 • 0 • 89,9 0 • DNAS TERNA KAN (uh201917248.318el, 20 8498 e ro ho. hgt 8o 14034.$34 14 0 • 80.L 4487.08 18.3 37328 917 34.1 1557.328 917 • DNA8PET8NA.AN at 4w eh ..t hr hop.f%.e.0.. 25 • 0 • ts • • DHNAg prRNAKAN �- from Pe a Pro0.0..0". 7$.0 297104500 0 0 0 49$94.40 • 0 • 0MA pTANAN DAN p bo. odd AMANN PM.N .. el.h p hon e. oop t . 9920.019.3..6 0 0 31600.90 60434.618 787 o04346l8 DA$ P&TANA.N DAN •• 00ft KETAHANAN PANGAN e fl r oo • 0 3o • 0 DAMP8#TANAN DAN than 20 4 0 lop . a20 1 000 TAHANAN PANGAN eleo el lout hr 0 0 0 0 25, • DNA TANA.N DAN cf 20I0lelope.le,202.3 «400 ETA/HANAN PA.NOA.N e el dy. hr 0o. • • 2 • 0nN8 TANAM DAN (huh 200le.lope , 202 3 40 KETALANAN PANGAN e el La r 0o 0 0 • 3.,3. ' t , DANA$ PE'TANAN DAN hub 20 I 0 elo pe 202 3 3 lo0po.l EAHANAN ANGAN up .it0.pi le 100 • 0 61.54 DANAS PERTANAN DAN to Th 20 1 9 24 @cg, 203 $20 8TAMANAN PANA.N ""eh. ho4er. he.0.fp ah. rii • ,_ 276163277442 • O « 176430.944 DINA8 LIOU/NAN tut ht ti.ooh% tu DAN noon 0.pi4.0rh.ho. 8.47 26290.83.82 • • 2.54 8.3.08.10 ¢ 0 DINA LANO/N0AN ur yA. by o.0%.40. ID DAN eloit RUTANA op.pron0rh. 10o • • 0, 0 0HA8 LANNA 00444wi. HID DAN rood.hind le.po. 04ohh. ,91 93$79 0 • 3 1270.478830 • DINA NO/NOA e.,vu he d he. HIDUp DAN brier.t HUTANAN di bid4et.to e0 o h 0 . t 1.2 0 • • • DINA8 LINUNGAN hue $ho80. MtDUP DAN rooho.o et0.0h.4 0..M 363954 154 0 • 0.I 16.36l450 DINA8 LINOKUNOAN bah Alic % HIDUP DAN b48 KhHUTANAN rid $%er vMnl roe ho..op pale.0.0% .e. " 16424 • • 10.$ 1308 4 200 • Dir.9p CAT% t.he le0.Ale . 0.h e 00 • • 64 Dir90. ff 49le.coo4fled, 20 9 .o. fe .ht.el rent. f0teed. eel. 100. 195a2013416 • • 0o 624.09229%6 • Dir 88DM Mad ±tub. er#lo.l (The 20 9 I 2 end , fan 20.2. hr.d ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I1-49 7 a e e hr.bid.cg Ur. ' rj lorn (too] Cap.or if Ta.h led tori dd.. DD e.. C oo Ce e. Tl.let Capan .lrj et De. t eoioth Dr.hd lit.. (Ott, 20ager rice. RD% p hhabra gdi«hut (m l d Ant #PD $a0.% %.al44.r An 8 D / 4 ah a d4el.d. fee0he Pron/et. Kiner$99 did.4bull PD ' /dbanm l dtu (% Lal (-a • • • p ' lp ' p ' p ' • • l roe le.lo. Clop Pooh.tan8olitie betbi 100/ (0 4420.6.4838 0 0 8.04/08.31) 1413399460 ' ' c 0 Dr 8O fr.run Tei tahon fret Tahu 208$7% eW,fr%t al2049- 142, ff % 20020. -6.Ile fr$t Taha 202.3 100.32 pa felt.on Lg eb.. 0o/ [, 0 0 8.79/14,I6] Din.DM f p . ft..t ft /Tua 2019- 5.6020, 20.a.42.19%cw po.e Pol woe ti. di no OT [ 9.,58 3688794779 0 0 8.4 17937020 t 0 Dr8.0M et.ll40 ..00.4pi .. o.e r. i d 0 0 0 0 0 ¢ ¢ 0 Din 8.0.4 6 t hr6 2020341% 6 lend roe Pried pa le $.it /ii.Uh d 00.DC 6090818. 0 0 0,0¢ 1947490 240.000 ,28 2490.000 . ,4088120..% DH8PERNA po9h. wt barb04
o.let. et lei.get.Cup hit4 00, 826.99/ 6 0 0 25.0¥ 264.406.000 0 0IsPNDO ..id bro.di dee wile l /roe80.b%... b. he 0 0. / h t 0,0 31.048 0 o 188398 320 42000 0.3M 4 552. 000 0 012246.330 DISPERINDAO ebutu.ape.o.e • ti kebtuh. Polo. ± 0 0 o 0 0 D9EN DAO b hrng Foti Io 0 0 0,0¢ 0 0 DI8PE RIND»AG o.hebe et. edi t. h o0h i.. l 2443421 122 0 • 667 781203800 0 DISPERNDMO • f rot.di. d he0.hon/oh%.of 56.70 98.404.33 0 0 4, 29652.640 O bl8RINDA prle loot on.gig.ab.ntiddt et. pl g. tole 100.00 0 0 NA 0 pl9ERIN DAO p .if to«duke tart M lle ho ho hen0.4..Dr...said 0 l404.676 14 0 0 40,0€ 3646 271312 DI8ERIN DAG fern Pod De dew. NT7 et let.it.er...l fro.du Lo. 9 0 0.04 0 0 pHsttNDA0 4w.. ii.t.tat 7 to fro. +0. 4 ft uh . 90h 40 . 3 1738.46 106 ,a 10.147333 166712000 Lb4 166 12.000 0M$PERIN DMO pooh..i.ti 00.ft 0.0.0lei
o.led i el/eurun. Pel.nl th%.h. 90 94121.06 • 0 o 0094.0 € 0 0 0senna 0.h lute odutr roe Pool. ...t.ii%0%9000. " . 61.r95.62 0 0 00 2019 2844000 L.4l 284.000 0,4$0146 DH8RINDAG t ion.i fur de tour4sit .el $.o fro loo.. lent. w. hr00 100 17918243 6 0 7$,00 27 IO 0 Din. pr., w.000 yogi. pc.0. le00. roe%eb.nu. let.Lo.l. freon. .di.it. 10o 8.070.29 0 0 75,00 26986.3. 0 Dir.op., w000000 po.dpt0. le- roe Pennon. rt.titre fro.iy 100,0O 49626104 0 75.00 175.724.9.28 0 Din0pr%.d we00. de po.9. ...........,. ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I I 5 0 7 a a lat Cap.in liner« lei lrj d dan alt ArgwArnn PD/d Th 8KP0%) , hit Cap er de ea Ang..n RR)ND/d fa.bu ml (% ' RpKx el.d Cap.i. Kinerj d Ang 8PD %..g di era.lust Ta.hunt-l] ' fret linerj den A.rt RD fa.ha berala yang di cvhuat (r-1H K aped Kiner RR4D Pt fa.a 20a. Akhir Period RD BURO MM 0 0 ' ' ' ' 0 0 0 0 131984 020.48l 100,00 100,00 100,00 0l t 0 t 0 0 0 100.0 100en.in.gt peloath.plop dah/wk4keep.al derh d Seerti fedukn Uru. fe et int.ha eleret.rat Dena.h BIRO 0GANIS4SN0 Bio Pererioth, era d 0 0 0 0 0 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' t ' ' ' ' 0 0 0 ' ' 0 0 0 ' 2126.240.02I00.0 84.78 100 100,0o 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 00.0 100,0 100.0 100.6 100 up«et Tu Ono Doh y$ ilke..al. setip tahun rupeerj. Denh y.ng did than .eti tshun fkup Perea.a Larr Adriitrd Preen, el.pone.epgown d ft hh frog Penate [fer.eta Pen.git Dr.h g elekeif • pi ien rogr Peoerit.he d[( rpan#Kegi f ferret h. yhg too Deen.h hill ctptah roe %lit. de oodi. Hukcur enent peon.at pehy. eve)henna.y.at (eh bdong Inf a w 0 d i . l enentapring.at#.en..0010.. peneritah d pot pererinth 4Jul • vn4Aul.le Poningkt pone.en Pert'u. Deen yang diele.lo tip tab 100.0 8 740.714.373 0 10206.905.45 0 € 0 0 0 0 100.,00 100.,00 100,0 0 0 0 ¢ ( 0 BIRO HUKUM Cakpael.l big pere.lo.or • terkorolidi den bk /Target tahr 202 2rekorended.l 100.0 0o.4 0 5344.008.817 0 0 0 0 0 100,00 € 1706.$87.610 0 ' € ( ' € ( ( ( ( f 4 d ' t ' 0 0 0 t t BIRO HUUN ' 0l 6,720602193] SECRETARIAT DPRD povs4 TT t ' 15.196.545.169 ' ¢ tt ' t 15196.515169 29.999.600 100, 100,¢ 0 93.831.669 1907878.65% 226 118355.660 100.,0 100.0 Peretti DMD yang moeiii linerj bl rot tho 0 9rel upn flit pell. /gs d furl DD Lueth per.tu. dnh yon ilk Progre Dukeug el. Tug d. Funt DPR.D ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I 5 1 & lo lode hr/ti. hr. led.to irj rors (Outooe} Con Klrj MD/d fa.b led fut%j dAn pp e.ad.Gp. - Cpii el. Led in.t Capo lo. Dr.l Kat feeerit Drh de egtn tprt 20 gAkhr Priode BJMD Gp.t f%bu bray.di eh. J da Agna PD .n dn load.Ann ore 8/D/4 fahn n dle..4or. fee.0.glow.h Prore/et er $¥p died( Thu rel] PD%J ' RJD At4 Thurn f /d Taha (% al tr-2 x p • R K p • p • Ry • p • p ling n Perri.b.. e. Pron Perno..., 00.6 10.504 967457 0 0 100,00 330M618955 0 ' ' ' BAE.LITA.NG DA Pendl, d • oto. pain roerror fee.goo.a Doh pl dalePD Poli feet. Cp lees0.th..d 100 0 100.00 0 ' ' ' ' APPELT'BANG.DA fee h a r d 8 lo.rd d 100.0 21881850.9225 100,0o 6.006 00447 . 0 ' ' ' APPELITBANGD4 $a0.%.. fee e. Deeper. (D bag.a De.eh KPD, AS, est, et.j, A, DPAN fern.glt Deh Provitt, liglup bide Poet.had Pech.no... 6O ' 100.Do ¢ ' ' ' APPELT9ANGA .a Dolune. (-44, KPD, PAS, Rest.r, en.j, .KA, DAN lo.let Deh Poli, liglup bid.g $0 100.0 ( 100,00 ¢ ¢ ¢ BAPELITA NG.DA leer..de Dolen prenc. (JD, KPD, PAS, lest, en.j, RA, DA] legit Dr.h rovino, lion.ping 1fr.rd e le. hoe le.elol. ft Pp.d 100.O 2437446.094.006 ¢ 0 100,00 779293480 58 ' ¢ -, an id en Doh be.lee.0 pwh. ..int. pruned roe legion ft.to...n hongDoh l00.0 17886 976.004 0 100.00 5.718 774180 BAPENDA bot Md Dre.h e.,eh.... 100,0¥ ¢ 0 100,00 0 0 BAENDA Peca fa.coil Dr.h roe legion rent. Peso.to.tie PAD 37,5e 131893767372 f 0 3226 4 168.708 180 0 ANDA pd be Doh terhd tdnh pw hog6pew. eon$bt..l4 100.,0 30.482.515.797 ¢ 0 100,0 9.745785. 10 ' 0 < BD Der.h de one. Pert pel.on..n lg bat tab I00.O 0 100.0 0 ' 0 ' < BD dart.bl au floe d Liu Pe NTT 4 lend.en .., Pro Pengeb li.he d.r ties"d dklat B dun 9695.761 481 ' 0 Lt f 47.860.112 185 ' ' < 8PSDM sub D y %. A lent A.SN omtipadd dt 100.,0¥ 0 100,0 0 ' ' ' < psp pelt. loo (Juan.dah A.Si yang roengku ti k Fon fer.et. Pej%.bot AS. an.g iron.lti Di.kl 100,0 ' 0 100,0 0 ' 9PspM tr.tu(/jht AS.Nang telh men.eat Dilled honingtnpod. spend 85,0¥ ¢ 0 7, 0 0PS.DM •• ti Tl]GAMBARAN UMUM KONDIS DAERA I52 7 a lo Kode rues,/ Dilan Urue lodikator linerj frog (Ou.tone a Capoi Koerj RMD Pa Tahon ealid fetloerj den An.gee 9PD elie Capeien Kinej kt Carpals Kine0a4 eallied nerj den .let Carped Ker fengloat Derrah Ket Peerintah Derrah de. legion (Output 20 Akhir Perode RD Capen fun berjle yang di evade (nIJ danAngst RKPD ye dan RealistAogran Ana.green RD A/d Tahu n da ealii Ang.nan nan.gdreab Progrmn /Kegit Kiner $PD di valued( Thurn meIJ RPD%] ' RJMD /d Taton me yd hun (% Lalu (re2 K Rp K Rp K p K Rp K Rp K ., K p Penelitin da Program Peoebiten dean Perentasec icb Pererintah Provines 100,0 9.795.273.1343 0 < 62.8¢ 4131 717.461 ' 0 BAPELITBANODA en.gembengen Deena.h Kabupa.ten/ Kot at penguna lainnya yang resalek lekoeeolai he elib.age da lnovi yangdiha setup tabun Target 201940 rel0mended. 202TS relsomendas rntae Penyodan lnowt Derrah yang 100, 0 93,1 ( ' c ( 0 BAPPEL'TBANGDA d.heel dai lnkubator lnova Daer%h kepale feceninth Proind, Kbug%ten/Kot ad penguna lainnyasetiop tahon [Target203 4lr rntoe Produ.k loo Derrah yang 100,0¢ 0 0 30.,£ ( t 0 BAPE.LIT'BA NODA ddata untu.k roendapatan petiodun ak Kelorysac lntelekctua (HA} sctiasp tahuan fret 2023 10 Delcumen Failitac]
1. 6.Peglolea Perbat Program Pengelolan MeningkatryCakupen Laryea Pere.nintah 10o, 12467.045.483 0 33,0¢ 3985.929.080 c € 0 0 BM.DAN PERATASAN frba.a Derrah den KL/umlahLayne errerint.ah DAERAH D%eah daL MeningtyaCakupan oorda, Intega 100.O 0 0 0 33, ¢ 0 ' 0 0 BM.DAN PERA TASAN de Sineroni Penbang.ad DAE.RAH Peralta ke erbate. engelolas . rogen Pelaryacne eniintry ca.kurpecn lay.as pererinth 100.0 5.909.019.886 0 50.,0 $.095.979.02 € 0 ¢ 0 0 acdae Pengubung bun eringletnycaleupn pembin 10o,0c 0 0 0 100.0 ( 0 Baden Pen.bubung ere ta. enigatnya0apan promos dee.rah 10o, 0 0 0 100 0 0 Bedee Pen.bubung henge Lru.ea " tort Daerah Prom Penyelengaran feren.tacobyek peseta 10o, 41.171.066.151 % 0 100.0 13.163.106.065 ¢ c 0 INSPEKTORA'T DAERAH lengwsea yang dilakuan peobinaan den pen.gore N BP 4 • INSPEKTORAT DAE RAH frog Peret.e lnenae Pend.pinged Aten.i po 100.00 11687.6032.217 0 0 1Io0, 3.736.737.240 0 0 c 0 0 INSPEKTORAT DAERA Kcbiala, Pendarpin.gen ppowind tending.any peruarea lan Assten kebuala, pendapigan dan asisters terhadap Peraen.gt Derah rowini #l ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II53 5 a el hr/l ' tor 0.000 Gp.r8MM0Pd .on .d ntori dArr. PD fl C. $ ft Ceo$ a.l$ fie.t pl lo t Dr. % eerie De d lei. [Otpt 20(Ale .i. RD% cpd fan brj die.fl do #rr PD.. d %.44. $%/dfh de4e- f.lb hror4et. it$ $K di ed. ( ha.h i l l RD% ' NJ/ %hut a f dTh ( la tr-a2 • � ' p • p • .. • .. ' fp ' R eei6.h.the ....h..4 Polit of. Cup. ptree de6rue/... 870984 0 0 70.2 274.0028.6.30 ' ADANA0AN deooho d ... .tr /%0.. BA@ DA POL b.... et idol led .. DMAf ebn. (I4lob.) fro Pi. tp le%eel Ore Le. 103 $080 0 80.2 3.310.281 90 DA.SA TUAN fr let44. fort.t de fro ANA DAN POLITI Lo. fed lo en pd l ARAN ell44dee 4lit oa r 0. . d b ' • bo g 8 ti.le Poli (0 Loh) rt Dady .la Prohonooe up.pi ho. 4701444 0 ' 4,6 174.889840 ' BM.DANIATAN d le. ho o d 0 ( BA.No8AM DMN POLITI Joni Leh. DA.EA rt ho.hon nit.let.h.. Cr.i. 42149. 0 100 17208.20 ' . ' . 0 0 BM.DA.884 TUA feb.. .t. th.pEooeeo.id A.Nos DAN POLITI iced0. d Ody DMEA --eoho.oh [Cl4%.e$eddy.hie4tip 0 0 I0o 44o 00 0 0 8MD4SATUAN ....al .h Nos4 DAN POLIT fit6 DARA .44.-. es Soi ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-54 .. C a 2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Memperhatikan berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai, maka pada bagian ini dikemukakan permasalahan-pennasalahan pembangunan dan isu-isu memalukan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021. Pennasalahan pembangunan daerah yang menjadi isu-isu memalukan terse but dimaksud antara lain :
2. 1.Masih tingginya angka kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 2 1 , 2 1 % atau berjumlah I , 17 juta orang pada September tahun 2020 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target RPJMD 2018-2023, dimana penduduk dibawah garis kemiskinan berkisar 15 - 12 %.
3. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Prevalensi stunting masih sangat tinggi, sebesar 24,2 % persen di Tahun 2020. lni berarti rata-rata 2-3 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permaslahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.
4. 3.Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alarn serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optirnalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,24 %, dengan PDRB (ADHB) per kapita mencapai Rp 19,59 juta, sedangkan pertumbuhan ekonomi • [I@7TH ]GAMBARAN uMoMxoNosoAFA n-s5 Indonesia walaupun dibawah Nusa Tenggara Timur, yaitu 5,02%, namun PDRB (ADHB) perkapita sudah mencapai Rp 59,32 juta. Pembentukan struktur ekonomi NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2020, Pertumbuhan ekonomi ini terus merosot hingga minum 0,83 % diakibatkan karena masa pandemic Covid-19. Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sebesar 4,28 %, sebagian besar penduduk di NTT bekerja pada sektor pertanian dan jika dilihat dari status pekerjaan utama, maka sebagian besar penduduk NTT bekerja pada sektor informal. Pada tahun 2021 ini, berbagai tantangan dan kendala seperti cuaca yang tidak menentu, penyakit ASF yang menyerang temak babi, Covid-19 yang menyebabkan arus barang, jasa dan orang dihentikan sementara, termasuk dihentikannya berbagai proyek termasuk proyek pemerintah tentu akan semakin mempengaruhi rendahnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Rendahnya tingkat belanja pemerintah yang dikarenakan oleh refocussing dan pemotongan dana transfer dari pusat.
5. 4.Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,86 tahun 2020. Ini hanya mencapai kelas 1 atau 2 SMP. Bandingkan dengan rata rata nasional yang saat ini mencapai 8,34 tahun.
6. 5.Infrastruktur yang masih belum memadai, karena itu kita akan selesaikan semua jalan provinsi hingga tahun 2023. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat perturnbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
7. 6.Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Se1ain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana. • ET7 IGAMBARAN UMUMKONDISDAERAH I56 2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut: 2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
8. 1.Masih tingginya angka kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 21,21% atau berjumlah 1,17 juta orang pada September tahun 2020 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target RPJMD 2018-2023, dimana penduduk dibawah garis kemiskinan berkisar 1 5 - 1 2 % . 2 . Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Prevalensi stunting masih sangat tinggi, sebesar 2 4 , 2 % persen di tahun 2020. Ini berarti rata-rata 2-3 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat rnempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda. 2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum
9. 1.Pendidikan 1) Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,86 Tahun 2020. lni hanya mencapai kelas I atau 2 SMP. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang saat ini mencapai 8,34 tahun. 2) Rendahnya Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK dan SLB di masa pandemik Covid-19 dan tatanan kehid u pan baru. 3) Rendahnya Koordinasi persiapan dan penerapan arahan Gubemur tentang mata pelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan rninat dan bakat anak didik. I4 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1-57 s 4) Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA. 5) Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi. 6) Masih rendahnya wawasan kebangsaan pada jenjang pendidikan dasar.
10. 2.Kesehatan 1) Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight). 2) Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak {keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata. 3) Rendahnya SDM kesehatan. 4) Masih tingginya angka stunting. 5) Masih terjadinya perbedaan standar biaya insentif dokter spesialis antar kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. 6) Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 7) Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight). 8) Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata. 9) Belum tercapainya posyandu dan pustu sebagai one stop service".
11. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I) Belum optimalnya pembangunan untuk 7 (tujuh) destinasi wisata yang dibangun tahun 2019 (Liman, Wolwal, Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara) dan pembangunan di destinasi baru (Kelaba Maja, Fatunausus). 2) Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2021. 3) Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata. J''7if ; A= ]GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH I1-58 5 i 4) Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi. 5) Rendahnya kualitas DAS.
12. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1) Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin. 2) Masih tingginya rumah tidak layak huni. 3) Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.
13. 5.Perhubungan 1) Belum optimalnya pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua. 2) Terbatasnya sarana-prasarana Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi-purpose. 3) Minimnya petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).
14. 6.Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Masih terbatasnya jaringan PLN dan pada destinasi wisata; 2) Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.
15. 7.Pertanian dan Peternakan 1) Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura 2) Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung 3) Belum optimalnya penyediaan pakan temak yang disupply dari pabrik pakan temak luar NTT 4) Belum tersedianya statistik temak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah temak besar).
16. 8.Perikanan dan Kelautan 1) Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata. 2) Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan. = .Roeeonto reesaramaRE'EIEI'IE'II'IEEEII' i
17. 9.Sosial 1) Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten / kota.
18. 10.Tenaga Kerja l) Rendahnya jumlah tenaga kerja terampil di destinasi wisata yang didatangkan dari Nusa Tenggara. 2) Belum optimalnya Keikutsertaan pada program "working holiday".
19. 11.Kebencanaan 1) Belum optimalnya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, dll
20. 12.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Belum optimalnya BUMDES. 2) Masih rendahnya kepemilikan Perijinan dan legalisasi (HaKI) serta pengujian dan sertifikasi mutu produk pada pelaku usaha. 3) Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa. 4) Belum optimalnya tenaga pendamping desa.
21. 13.Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1) Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 2) Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan dan pengembangan laboratorium lingkungan. 3) Kurangnya penangan sampah dan limbah B3. 4) Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum. 5) Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup. 6) Belum optimalnya Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial. 7) Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata. 8) Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan 7 lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukurn). f Li4 kiu T i ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH I-60 =
22. 14.Perindustrian dan Perdagangan 1) Belum optirnalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri. 2) Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sektor hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll). 3) Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
23. 15.Perbatasan 1) Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan. 2) Rendahnya Koordinasi, sinkronisasi, pembangunan perbatasan terkait dengan pengejawantahan Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.
24. 16.Penunjang 1) Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Govemment dalam pelaksanaan pemerintahan. 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender 2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah 1 . Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dirnana Pertumbuhan PDRB di tahun 2019 sebesar 5,20% namun akibat pandemi Covid19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTT yang hanya sebesar -0,83% pada tahun 2020. oarresows rerooaraw rrran'IEE'IZTGITEEIET ' ) • kolaborasi
25. 2.Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Dimana pada tahun 2019, Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB 0,75%, Share Lapangan Usahajasa lainnya terhadap PDRB sebesar 2,20% dan Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB hanya sebesar 12,08%.
26. 3.Masih belum optimalnya peranan NIT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana %PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2019 masih rendah yaitu 23,90%.
27. 4.Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2019 mencapai 64,10%. 2.4.2 Dampak Covid-19 Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan tekanan terhadap sektor kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan sosial. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan intemasional. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health ] GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -62 5 a • security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Dampak Covid-19 menurut para ahli diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun
28. 2008.Dampak negatif dirasakan oleh harnpir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan intemasional terdarnpak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi Provinsi NTT, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, dan penyerapan tenaga kerja. Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi infonnasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan = PDProvtnstvasa T «ore nmto.III'III'IGTEIEEIE ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Dari sisi perekonomian dunia, ketidakstabilan ekonomi dunia akan berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan pennintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Berbagai gangguan tersebut berdarnpak pada sa.saran makro dan pembangunan, sehingga Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan dan fokus pembangunan serta berbagai target makro pembangunan untuk tahun 2022. f, i I T ]GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH I-64 a = I BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Kerangka ekonomi makro Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan. Indikator indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi di tahun 2022. Selanjutnya hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam mela.kukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya berdampak pada belanja dan pembiayaan daerah. 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi NTT Tahun 2022 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2020. Analisis ekonomi daerah dirnaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2022. 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 Secara Kumulatif, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,83% (c to c) sebagai dampak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi sebagai akibat meluasnya pandemi covid-19. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,24% ( to c), namun lebih tinggi dibanding nasional yang terkontraksi 2,07% (c to c). nominal PDRB NIT ADHB pada tahun 2020 mencapai Rp 106,51 triliun, sedangkan PDRB Alas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) mencapai Rp 68,81 triliun. aw Pohr e «via»us.as:utausaziai s = Struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020 didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Jasa Pendidikan. Terdapat perubahan struktur ekonorni pada tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, di mana lapangan usaha Jasa Pendidikan menggantikan lapangan usaha Konstruksi yang turun menjadi peringkat kelima penyumbang PDRB Provinsi NTT. Perubahan struktur ekonorni pada Tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menahan kinerja lapangan usaha Konstruk.si. Selama tahun 2020, hanya terdapat 8 lapangan usaha di Provinsi NTT yang memiliki pertumbuhan positif secara year on year dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan IV 2020 y o berturut-turut adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, yang bertumbuh sebesar 13,15%, diikuti sektor informasi dan komunikasi bertumbuh sebesar 12,68%, sektor pengadaan air bertumbuh sebesar 11,46%. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah berturut-turut adalah jasa perusahaan bertumbuh -49,90%, sektorjasa lainnya bertumbuh -22,13%, dan penyediaan akomodasi & makan minum bertumbuh -19,40%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi NTT terutama bersumber dari penurunan investasi dan konsumsi pemerintah. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disamping itu, penurunan kinerja konsumsi pemerintah terjadi seiring dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan realisasi belanja operasional pada tahun 2020. Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 66,65%. Kinerja konsumsi rumah tangga yang terkontra.ksi pada triwulan IV 2020 memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada triwulan IV 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampa COVID-19 terhadap kinerja sektor utama yang menurunkan pendapatan s • masyarakat yang pada akhimya mengurangi konsumsi. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020 masih terkontraksi, meskipun sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan Ill 2020 disebabkan oleh percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sehingga berdampak pada realisasi belanja pemerintah pada tahun 2020. Sementara itu, kinerja investasi terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring menurunnya realisasi belanja modal Pemerintah akibat refocusing dan reallocating anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh perlambatan kinerja impor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga pertumbuhan ekspor ke negara Vietnam mencapai 26,41% (yoy). Tabel 3.1. berikut menampilkan informasi perkembangan pertumbuhan komponen pengeluaran dalam PDRB NTT 2018-2020. Tabel 3.1. Pertumbuhan clan Pangsa PDRB NTT berdasarkan Pengeluaran t h i n } l ' I I N -7EEC EEU• ECE.EURE EE.EE EEL) EE EEC.EEE ET EEEEL EEE EE.EE EEEIRE; a w EJIEEE MEEEIE. l I I GEE.EIRE.EEC ETIEEE! » Lr - IEE IEIEEE IENC C� 1,1 { lG t IJ l? 1• 2 1 Ill % war\led'e ht ll 1 U 4 iii % 15 I Shun he 0, t £5 4 Rl 1} ¥ srbar 'lee 0' t wr la'er 0 4 lwhy lot u I ! U 13 1f 8 1111 II 1,1 1 ¥ I Lu 1t Sumber : BPS NTT Meskipun pertumbuhan ekonomi NIT mengalami pelambatan, bahkan kontraksi pada tahun 2020, namun optimisme yang beralasan muncul karena pada awal tahun 2021, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan 1-2021 tumbuh sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (v-on-y). Dari sisi 1apangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 21,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,21 persen. Apabila secara year on et , r e g r o w ] K E R A N G K A EKONOMI& KEUANGAN DAERAH I H I ekonomi Daerah mulai tumbuh positif, pada triwulan I-2021 ekonomi NTT Kembali mengalami kontraksi sebesar -5,49 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2020 (q-to-q). Kontraksi ini didorong khususnya oleh penurunan kinerja pada hampir semua lapangan usaha kecuali beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh sebesar 2,58 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 1,65 persen serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 1,57 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif (kontraksi) terjadi pada semua komponen pengeluaran. Kontraksi terdalarn terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 50,21 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 15,74 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,96 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan fak:tor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 21,34 persen. Pemulihan ekonomi Provinsi NTT tetap berlanjut di triwulan II 2021 seiring dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan masuknya masa puncak panen raya. Program vaksinasi diharapkan mampu menekan laju penyebaran kasus COVID-19 sehingga mendorong pemulihan aktivitas masyarakat dan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Provinsi NIT pada triwulan II 2021 didorong oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; s Konstruksi; dan Provinsi NTT Perdagangan Besar dan Eceran. Perbaikan perekonom.ian diperkirakan tetap berlanjut sampai akhir tahun 2021 dan meningkat dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Akselerasi ekonomi Provinsi NIT dipengaruhi oleh perbaik:an konsumsi masyarakat sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, peningkatan kapasitas fiskal, serta keberlanjutan pembangunan proyek investasi terutama Proyek Strategis Nasional dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Di sisi Lapangan Usaha, peningkatan Ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 juga diperkirakan ditopang oleh Lapangan Usaha Utama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. p m " J ERANGKA EKONOMI & KFUANGAN DAER m t - +
29. 3.1.2 Laju Inflasi Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1, 10% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,68% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara serta penurunan harga sawi hijau, biaya pulsa ponsel, dan semen. Di sisi lain, kenaikan harga ikan segar, rokok, dan emas perhiasan menjadi faktor pendorong inflasi. Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi Provinsi NTT tercatat melandai dibandingkan dengan in.flasi tahun 2019. Melandainya tekanan inflasi terutarna d.isebabkan dari permintaan yang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah di tengah pandemi €OVID-19. Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada triwulan IV 2020 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 2,87% (voy) dan memberi andil sebesar 0, 94% dari inflasi total. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 4,06% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,27% dari inflasi total. Di sisi lain, kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar 4,66% (yoy) dan merupakan faktor utarna penahan laju inflasi secara keseluruhan Tabel 3.2 Inflasi di NTT berdasarkan kelompok komoditas ] (% mtm) ] (% y0y) em»o Komo«as lot 2o]ow2ol o o ] w v r s ] "","" ]wvao Inflasi Umum (Total) 0,26 0,29 0,78 0,67 1,10 0,61 Makanan, Minuman & Tembakau 0,93 0,82 2,13 1,00 3,74 2,87 Pak aan & Alas Kalt -0,28 -0,18 -0,33 1,80 0,87 -0,47 Perumahan, Air, Lstrike, & Bahan Bakar RT -0,12 0, 19 -0.01 -0,18 -0,12 -0,27 Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT -0,00 0,11 0,02 0,80 0,67 0.60 Kesehatan 1,01 0.02 0,29 1,67 5,47 6,39 Transportasi 0.08 0, 19 0,72 -0.88 -4,40 -4,66 Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan -0,55 0,02 -0,02 0,25 -1,67 -2,04 Rekreas, Olahraga & Budaya 0,08 0,18 0,28 2,04 -0,26 -0,12 Pendidik.an 0.26 0.00 0,00 2,83 0,31 0.62 Penyveduaan Makanan & Minuman/Restoran 0,00 0,02 0,07 -0,51 0,86 1,60 Perawatan Prbadi & Jasa Lainnya -0,23 -0,56 -0,16 3,61 6,38 4,06 Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi NTT, Bank Indonesia, 2021 � E L . K E R A N G K A E K« o N o M t& KuANGAN OAEA m t - 5 $ Dalarn rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Di tengah melarnbatnya tekanan inflasi di tahun 2020 akibat daya beli yang turun selama pandemi COVID 19, Pemerintah daerah di Provinsi NTT bersarna anggota-anggota TPID lainnya tetap melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi. 3.1.3 Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 21,21% atau sejumlah 1,17 juta orang meningkat dibandingkan September 2019 yang sebesar 20,62% (1,13 juta orang). Kemiskinan di Provinsi NTT sejalan dengan kondisi Nasional yang juga mengalami kenaikan menjadi 10,19% (27,55 juta orang) dari sebelumnya 9,22% (24,79 juta orang) pada September 2019. Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (26,80%) dan Papua Barat (21,70%). Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Namun outbreak COVID-19 mengakibatkan perlambatan ekonorni yang pada ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apabila didalami, kenaikan persentase penduduk miskin di NTT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun diwilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin NTT di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 8,64 persen, naik menjadi 8,76 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 24,73 persen, naik menjadi 25,26 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 di daerah perkotaan naik sekitar 5,5 ribu orang (dari 113,39 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 118,88 ribu orang pada September 2020). Sementara itu daerah perdesaan naik sekitar 14,3 ribu orang (dari 1.040,37 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 1.054,65 ribu orang pada September 2020). F Garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp. 404.712,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.316.659,-/kapita/bulan (78,24 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 88.053,-/kapita/bulan (21,76 persen). Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada September 2020 memiliki 5,62 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garisl kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.274.481,-/rumah tangga miskin/bulan. Upaya pemulihan ekonomi Nasional dan daerah berfokus pada kelompok miskin dan kelompok rawan miskin yang ada di daerah melalui berbagai skema kebijakan seperti pemberian bantuan langsung tunai dan program program pengaman sosial lainnya, agar peningkatan jumlah dan persentase orang miskin dapat ditekan. 3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di NTT tahun 2020 mencapai 4,28% meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu: 3,25%, (tahun 2016) 3,27% (tahun 2017), 3,01 (tahun 2018), dan 3,35 %

(2019). Konsentrasi pengangguran terbuka terdapat pada wilayah dengan karakter dominan perkotaan (urban), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (rural cenderung mencatat TPT yang rendah. TPT tertinggi terdapat di Kota Kupang sepanjang 2004-2020. Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 poin persen jika dibanclingkan dengan angka Agustus 2019 (yon y) yang sebesar 3,14%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi covid-19. Dari 373 ribu lebih angkatan kerja yang terdampak pelambatan ekonom.i daerah tersebut, 13 ribu lebih pekerja kehilangan pekerjaannya (menjadi pengangguran), 16 ribu lebih penduduk sementara tidak bekerja, dan 337 ribu pekerja bekerja dengan jam kerja yang clikurangi (shorter hour). Pada periode yang sama, terjadi kenaikan angka pekerja setengah penganggur. Persentase pekerja setengah penganggur naik menjadi 15,10% atau naik 3,31 poin persen dari 11,79% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Upaya penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu pilar dari upaya pemulihan ekonomi daerah pasca resesi. Diharapkan dengan menggeliatnya kembali ekonomi daerah, aktivitas ekonomi akan kembali bergerak dan pasar kerja akan kembali bergairah. W I R E ]KERANGKA EKONOMI& KEUANGAN DAERAH I I I - 7 s 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerirnaan daerah (pendapatan dan penerirnaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah. 3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2020 $ Tabel 3.3 memperlihatkan Nusa Tenggara Timur. kinerja pendapatan daerah Provinsi a Tabel 3.3 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020 P E R S E N T A S E U R A I A N 2017 2018 2019 2020 P E N D A P A T A N 97,98 97 ,3 7 96,29 92,84 1 P e n d a p a t a n A s l i D a e r a h 1 0 3 , 1 0 100,44 95,12 79,59
1. a.Pendapatan Pajak D a e r a h 1 0 4 , 1 1 104,62 95,08 89,60
2. b.Pendapatan Retribusi D a e r a h 96,26 100,27 86,92 33,56 tasnl p e n g e l o l a a n eKayaan aeran 46,02c. yang dipisahkan 99,43 98 ,57 85,93
3. d.Lain-lain P e n d a p a t a n AsliDaerah 1 00,45 79 ,90 100,84 75,44 2 P e n d a p a t a n D a n a P e r i m b a n g a n 96,86 96,87 97,46 97,60 Pendapatan bi a g i r a s n p a y a k 0an Bukan Pajak 100,88 74,63 60,72 89,49
4. b.D a n a A l o k a s i U m u m ( D A U ) 100,00 100,00 100,00 99,65
5. c.D a n a A l o k a s i K h u s u s ( D A K ) 93,70 94,86 96,36 96,40 3 L a i n · l a i n P e n d a p a t a n y a n g Sah 46,87 26,58 15,79 85,94
6. a.D a n a Kontigensi/Penyeimbang . . .
7. b.D a n a Hibah 13 ,0 0 26,58 15,79 83,22 c . Dana Darurat . . . Lana t a g t a s u r a y a anrrovinst an P e m d a Lainnya . . . e D a n a Penyesuaian dan 0tonomi 100,00 . . 99,79 K h u s u s
8. f.B a n t u a n d a r i P i h a k Ketiga . . . Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, diolah. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT sepanjang tahun 2017-2020 menunjukkan kinerja yang positif walaupun prosentase realisasi pendapatannya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel di atas. 3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dila.kukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsi asumsi yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut: Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2017-2020 Ta.hun Pendapatan Daerah Persentase (Rupiah) Pertumbuhan 2017 4.700.213.492.589,51 2018 4.507.833.810.597.22 -4.09 2019 5.354.092.405.679,30 18.77 2020 5.419. 935.156.637.49 1 23 Rata-Rata Pertumbuhan 5,30 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, diolah. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.4.700.213.492.589 atau 97,98%, tahun 2018 realisasi menurun menjadi sebesar Rp. 4.507.833.810.597,22 dengan tingkat presentase sebesar 97,37%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 atau 96,29%, dan tahun 2020 realisasi sebesar Rp 5.419.935.156.637,49 tetapi lagi-lagi secara presentase realisasinya menurun, hanya sebesar 92,84%. Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (dana Transfer) yang diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. w " L . 1KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN OAERA» I E - · • a Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020 Tahun Anggaran Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Proporsi (Rupiah) (Rupiah) (%) 2017 4.700.213.492.589.51 l.047.491.567.026 51 22.29 2018 4.507.833.810.597 22 l.092.895.995.481 22 24.24 2019 5.354.092.405.679.30 1.258.958.953.288.30 23,51 2020 5.419.935.156.637.49 1.166.570.596.936.49 21,52 Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021: diolah. Dilihat dari tabel diatas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dengan proposrsi yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020 Tahun Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan n (Rupiah) (%1 2017 1.047.491.567.026,51 2018 1.092.895.995.481.22 4 33 2019 1.258.958.953.288.30 1 5. 1 9 2020 1.166.570.596.936,49 -7.34 Rata-Rata Pertumbuhan 4,06 Sumber : Badan Keuangan Dacrah Prov. NTT, 2020: diolah. Realisasi belanja tidak langsung menunjukkan trend menurun. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif. f"" g S T" R ] K E R A N G K A EKONOMI & KEUANGAN DAERAH 1- 1u s Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja langsung relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan realitas pembangunan. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Prosentase realisasi belanja tidak Jangsung dan belanja langsung sebagaimana Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Belanja • 100 95 90 85 80 2017 2018 2019 2020 Belanja tidak langsung Belanja langsung Belanja langsung i Belanja tidak langsung Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah Gambar 3.1. Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017 - 2020 Kinerja Belanja Daerah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7, Proporsi Belanja pada Tabet 3.8 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada Tabel 3.9. Tabel 3.7 Kinerja Belanja Daerah 2017 - 2020 P E R S E N T A S E U R A I A N 2 0 1 7 2 0 1 % 2 0 1 9 2 0 2 0 B E L A N J A 9 2 , 4 5 9 3 , 3 8 9 1 , 4 7 9 0 , 6 9 1 B e l a n j a T i d a k L a n g s u n g 9 5 , 5 3 9 4 , 3 0 9 2 , 9 0 9 1 , 1 7 B e l a n j a P e g a w a i / P e r s o n a l i a 9 5 , 9 5 9 7 . 8 3 9 4 . 3 8 9 1 , 9 6 B e l a n j a B u n g a 4 3 . 2 9 B e l a n j a H i b a h 9 6 , 9 2 9 3 . 4 4 9 1 . 1 5 9 2 , 9 2 B e l a n j a B a n t u a n S o s i a l 9 2 , 5 4 9 9 , 8 2 9 9 , 3 3 8 7 , 3 2 B e l a n j a B a g i H a s i l K a b u p a t e n / K o t a 9 1 , 5 8 8 8 , 0 1 9 4 , 7 3 8 8 , 5 5 B e l a n j a B a n t u a n K e u a n g a n 9 5 , 3 7 1 0 0 ,0 0 9 9 , 6 9 1 0 0 , 0 0 B e l a n j a T i d a k T e r d u g a 1 , 1 5 3 . 4 3 1 5 , 5 4 8 5 , 2 6 2 B e l a n j a L a n g s u n g 8 7 , 1 1 9 1 , 6 0 8 9 , 2 3 8 9 , 9 6 B e l a n j a P e g a w a i / P e r s o n a l i a 9 4 . 6 5 9 5 ., 8 7 9 2 , 9 0 1 0 4 , 8 9 B e l a n j a B a r a n g d a n a s a 9 0 , 3 6 9 0 , 3 8 9 0 ,5 0 9 3 , 9 5 B e l a n j a M o d a l 7 9 ,7 7 9 2 , 7 1 8 6 , 8 1 8 3 , 4 4 Sumber : Badan Keuangan Daerah Tabel 3.8 Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah 2017-2020 PROPORSI URAIAN 2017 2018 2019 2020 BELANJA 100,00 100,00 100,00 100,00 1 Belanja Tidak Langsung 66,68 66,41 62,02 62,02 Belanja Pegawai/Personalia 27,23 26,53 27,13 27,13 Belanja Hibat 29,08 30,57 24,47 24,47 Belanja Bantan Sosial 0,46 0,40 0,56 0,56 Belanja Bagi Hasil KabupatenKota 9,83 8,82 9,78 9,78 Belanja Bantuan Keuangan 0,07 0,08 0,05 0,05 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,04 0,04 2 Belanja Langsung 33,32 33,59 37,96 37,98 Belanja Pegawai/Personalia 3,07 2.88 3,91 3,91 Belanja Barang dan Jasa 19,84 19,79 18,94 18,94 Belanja Modal 10,42 10,93 15,12 15,12 Sumber : Badan Keuangan Daerah Tabe1 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2018-2020 PERSENTASE RATA-RATA URAIAN 2018 2019 2020 PERTUMBUHAN BELANJA 4,57 8,89 9,05 7,50 1 Belanja Tidak Langsung 4,15 1,70 91,17 32,34 Belanja Pegawai/Personalia 1,91 11,34 91,96 35,07 Belanja Bunga 43.29 14,43 Belanja Hibah 9,93 (12,84) 92,92 30,00 Belanja Bantuan Sosial (9,32) 51,10 87,32 43,03 Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota (6,20) 20,69 88,55 34,35 Belanja Bantuan Keuangan 13,67 (27,18) 100,00 28,83 Belanja Tidak T erduga 122,49 1.476,04 85.26 561,27 2 Belanja Langsung 5,42 23,09 89,96 39,49 Belanja Pegawai/Personalia (1,97) 48.23 104,89 50,38 Belanja Barang dan Jasa 4,32 4.20 93,95 34,16 Belanja Modal 9,70 50,68 83,44 47,94 Sumber : Sadan Keuangan Daerah 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut: rm ..' L L 1 K E RA N G K A FKONOMI & KFUANGAN DARA - 1 2 7 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemic Covid 19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optirnisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid 19, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NIT tahun 2022 ditargetkan bertumbuh sebesar 6,00 - 6,33%. Target ini sudah dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan disetujui saat forum Rakortekrenbang Tahun 2021 untuk perencanaan 2022. 2) Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,28 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 persen pain dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,14 persen. Sebanyak 373,22 ribu penduduk usia kerja (9,57%) terdampak covid-19. Pada Agustus 2020, persentase pekerja setengah penganggur sebesar 15,10 persen. Terjadi kenaikan sebesar 3,31 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 11,79 persen. Hal ini ikut berdampak pada peningkatan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.173,53 ribu orang, naik 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan naik 44,07 ribu orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 21,21 persen, naik 0,31 persen pain terhadap Maret 2020 dan naik 0,59 persen poin terhadap September 2019. 3) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dati Gini Rasio NIT Tahun 2021 sebesar 0,356. Namun demik:ian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional. 4) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51 % pada tahun 2019 dan 21,52 % pada TA.
  1. 2020.Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RKPD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 5,707 TrHlyun lebih, bertambah Rp • a 287,434 Milyar lebih atau naik 5,30 % dari anggaran induk tahun 2020 sebesar Rp. 5,419 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut: I. Pendapatan Asli Daerah PAD diprediksi menjadi sebesar Rp. 1,213 Triliun lebih, naik Rp. 47,405 Milyar lebih atau 4,06 %. Kenaikan terjacli dari komponen retribusi daerah, dimana pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 45,648 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 10,688 Milyar lebih atau 30,58 % dari anggaran tahun 2020, sedangkan Pajak Daerah turun sebesar Rp 81,998 Milyar lebih atau 7,54% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 908,207 Milyar lebih menjadi 1,006 Triliun lebih. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga turun sebesar Rp 54,427 Milyar lebih atau 38,45% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 141,550 Milyar menjacli Rp 87,122 Milyar lebih. Begitu pula Lain-lain PAD yang Sah turun sebesar Rp 35,161 Milyar lebih atau 18,59 % dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 189,150 Milyar lebih menjacli Rp 153,989 Milyar lebih.
  2. 2.Dana Perimbangan Dana perimbangan cliprediksikan berkurang sebesar Rp 396,613 Milyar lebih dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 4,514 Triliun lebih menjadi sebesar Rp 4,117 Triliun lebih. Penurunan ini terjadi karena : Dana Alokasi Khusus yang diprediksi turun sebesar Rp. 435,928 Milyar lebih atau 17,20% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 2,534 Triliun lebih menjadi sebesar Rp 2,098 Triliun lebih. Sedangkan Dana Bagi Hasil dipredikasi naik sebesar Rp 33,092 Milyar lebih dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 56,823 Milyar lebih menjacli sebesar Rp 89,915 Milyar lebih. Dana Alokasi Umum juga diprediksi naik sebesar Rp 6,223 Milyar lebih atau 0,32% dari anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 1,922 Triliun lebih menjadi Rp 1,929 Triliun lebih.
  3. 3.Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah sesua.i RPJMD 2018-2023 diprediksi berkurang sebesar Rp 65,095 Milyar lebih, atau turun 60,32% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 107,917 Milyar lebih menjacli Rp 42,822 milyar lebih. t g r ye w « ]KERANGKA EKONOMI& KEUANGAN DAERAH III- 14 • Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah TA.2017-2020 REALISASI URAIAN 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN 4.700.213.492.589 4.781.089.962.593 5.354.574.772919 5.419.935.156.637,49 1 Pendapatan Asli Daerah 1.047.491.567.026 1.095269.978.577 1.280.122.363.490 1.166.570.596.936,49
9. a.Pendapatan Pajak Daerah 814.122.727.71 866.157.779.773 908.207.117.663,00 924.189.837.048,00
10. b.Pendapatan Retribusi Daerah 24.266.495.631 27 570.244.733 60.831986.435,00 34.959.171.078,00 1as pengeru1a80 e.a4yaan 0aer 81 c yang dipisahkan 67.209.561.753 72415.455. 930 70.662.452. 308,00 65.135.467.629,92
11. d.Lain-lain Pendapatan Ali Daerah 141.892.781.931 129.126.498.141 240.420.807.084,30 142.286.121.180,57 2 Pendapatan Dana Perimbangan 3.643.692.862.110 3.680.327.636.180 4.067.952.844.498 4.152.039.227.723 enapa\an 0I Has! pa] a8k an Bkan Pajak 87.876.729.182 64.495.737.073 38.360.205.100,00 67.539.025.428,00
12. b.Dana Nokasi Umum (DAU) 1.784.462.326.000 1.827 412.640.000 1.875.182.301.000,00 1.716.206.146.000,00
13. c.Dana Nokasi Khusus(DK) 1.771.353.806.928 1.788.419.259.107 2.154.410.338.398,00 2.368.294.056.295,00 3Lain-lain Pendapatan yang Sah 9.029.063.453 5.492.347.836 6.499.564.931,00 101.325.331.978,00
14. a.Dana Kontigensi/ Pen yeimbang . . . .
15. b.Dana Hibah 1.529 063 453 5492.347.836 6.499.564 931,00 82.001.965.978,00
16. c.Dana Darurat Lana tag1 t1as ayak dan roMnS an Pemda Lainnya . . . . e Dana Penyesuaian dan Otonomi 19.323.366.000 Khusus 7.500.000.000 . . f Bantuan daii Pihak Ketiga . . . . Sumber: Badan Keuangan Daerah Tabel 3.11 Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pendapatan Daerah TA.2021 - 2023 Nomor Urain An Urut Target 2021 Proyeksi 2022 Prakiraan Maju tabun 2023 1 2 3 4 5 PENDAPATAN DAERAH 6.283.641.817.542 6.274.376.542.830 7.901.387.827.831 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.033.518.433.142 1.863.135.953.007 3.229.352.276.426 l Pajak Daerah 1.533.442.229.906 1.375.708.488.765 l.870.874.846.155 2 Retribusi Daerah 205.774.614.333 125.130.055.760 224.543.061.336 3 94.348.316.130 162.072.349.391 259.315.759.025 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vans dipisahkan 4 Lain-lain PAD vans Sah 199.953.272.773 200.225.059.091 874.618.,609.910 PENDAPATAN TRANSFER 4.182.128.447.000 4.341.885.753.675 4.601.293.618.535 1 Belanja Tanah 4.182.128.447.000 4.341.885.753.675 4.601.293.618.535 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 67.994.937.400 69.354.836.148 70.741.932.870 SAH 1 Hibah 67.994.937.400 69.354.836.148 70.741.932.870 2 Dana Darurat 3 Lain-lain Pendapatan sesuai PUU JUMLAH PENDAPATAN 6.283.641.817.542 6.274.376.542.830 7.901.387.827.831 ]KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH III 15 s F Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke de pan perJu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pedapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah. d) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pertaturan tentang pendapatan daerah. e) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah. f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah. g) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik. h) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel. i) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik. j) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait. k) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah. I) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan daerah yang 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan � Jf " " m s " ] K E R A N G K A EKONOMI& KEUANGAN DAERAH I- 16 aaaa pilihan yang ctitetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memilik:i korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022: 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 2) Belanja untuk pendictikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18 22% dari total APBD. 3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang ctirencanakan. 4) Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada inctikator RPJMD Perubahan tahun 2018-2023. 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar perangkat daerah. 6) Kebutuhan anggaran ctisesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan. • A Belanja Daerah pada tahun 2022 cliarahkan untuk membiayai:
  1. 1.Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut: Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPRMD - P Tahun 2018-2023; a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi - years; b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; c) Membiayai visi misi dan program prioritas Gubemur dan Wakil Gubemur; • d) Manfaat program/kegiatan clirasakan langsung oleh = masyarakat; e) Memperhatikan Catalan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2020, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK; f) Kerjasama antar pemerintah daerah; g) Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2022; h) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
  2. 2.Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga intemasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
  3. 3.Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan pennasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta ban tuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi. g w w o w ] K E R A N G K A EKONOMI & KEUANGAN DAERAH II I 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik. pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1) Penerimaan Pembiayaan a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran Iainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi. b) Penerimaan Pokok Pinjarnan Daerah Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4. 2) Pengeluaran Pembiayaan a) Penyertaan Modal. Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/ lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Pembayaran kembali pinjaman daerah Dianggarkan untuk membayar pokok pinjarnan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2022 dengan menggunakan skema pinjaman daerah. s A aaa Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Provins± NTT Tahun 2017-2020 REALISASI URAIAN 2017 2018 2019 2020 BELANJA 4.634.876.188.618 4.846.839.267.378 5.277.547.018.287 5.755.258.016.193,64 1 Belanja Tidak Langsung 3.090.398.949.142 3.218.631.037.313 3.273.344.848.123 3.489.052.056.653,39 Belanja PegawaiPersonalia 1.261.870.373.634 1.285.969.369.989 1.431.820.149.816,54 1.426.800.300.478,00 Belanja Bunga 5.875.483.689,89 Belanja Hibah 1.347 .982.296.400 1.481.857.799.120 1.291.513.467.414,00 1.,329.334.450.800.00 Belanja Bantuan Sosial 21.423.300.000 19.426.000.000 29.353.167.000,00 20.966.374.000,00 Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kola 455.802.033.793 427.541 748.500 515.982.681.892.,00 460.136.531.811.,50 Belanja Bantuan Keuangan 3264.679.000 3.710.934.400 2.702.406.000,00 5.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 56.266.315 125.185.304 1.972.976.000,00 240.938.915.874,00 2 Belanja Langsung 1.544.477.239.476 1.628.208.230.065 2.004.202.170.165 2.266.205.959.540.25 Belanja PegawaiPersonalia 142.185.667.732 139.382. 893.672 206.611.451.363,00 276.515.448.411,00 Belanja Barang dan Jasa 919.366.667.404 959.064.301.790 999.366.462.956,76 962.905.232.714,45 Belanj a Modal 482 924.904.340 529.761.034.603 798.224.255.845,00 1.026.785 278.414,80 Sumber. Badan Keuangan Daerah Tabel 3.13 Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju 2021 Provinsi NTT Tahun 2021 -- 2023 (2021 pakai angka APBD 2021) Nomor Urain An Urut Target 2021 Proyeksi 2022 Prakiraan Maju tabun 2023 1 2 3 4 5 BELANJA DAERAH 7.584.929.735.729 8.274.512.151.020 7.908.796.396.968 BELANJA OPERASIONAL 5.013.582.925.198 5.481.343.759.484 5.743.913.691,572 1 Belanja Pegawai 1.561.997.607 .953 1.712.704.996.922 1.787.972.901.377 2 Belanja Barang dan Jasa 1.551.161.659.889 1.695.969.451.118 1.781.749.337.510 3 Belania Bunga 39.307.557.170 41.409.266.747 43.510.976.324 4 Belania Subsidi 5 Belanja Hibah l.808.722.980.430 1,974.077.125.928 2.076.129.545.364 6 Belanja Bantuan Sosial 52.393.119. 756 57.182.918.769 54.550.930.997 BELANJA MODAL 1.858.994.304.311 1.851.117.283.862 1.075.620.868.706 1 Belania Tanah 2 Belania Peralatan dan Mesin 3 Belania Bangunan dan Gedung 4 Belanja Jalan 5 Belania lrigasi dan daringannva 6 Belania Aset tetap lainnva BELANJA TIDAK TERDUGA 68.123.915.460 5.000.000.000 5.000.000.000 BELANJA TRANFER 644.228.590.760 937.051.107.674 1.084.261.836.690 JUMLAH BELANJA 7.584.929,735.729 8.274.512.151.020 7.908.796.396.968 SURPLUS/IDEFIS1TY (1.301.287.918.187 (2.000.135.608.190) (7.408.569.137) or.manetrove more»TEIG'EEEITE.IETIEITEIEE ! s Tabel 3.14 Realisasi Belanja Daerah Provins! NTT Tahun 2017-2020 REALISASI URAIAN 2017 2018 2019 2020 PEMBIAYAAN 208.239.521.193 278.544.277.613 205.602.009.249,55 403.706.217.940,55 1 Penerimaan Pembiayaan 287.775.321.193 278.544.277.613 216,350.973.249,55 430.706.217.940,55 2 Penegeluaran Pembiayaan 79.,535.800.000 . 10.748.964.000,00 27 .000.000.000,00 Pembiayaan Netto 208.239.521.193 278.544.277.613 205.602.009.249,55 403.706.217.940,55 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (SILPA) (3+5) 273.576.825.164 212.794.972.829 282.629.763.881,55 68.383.358.384,40 Tabe1 3.15 Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2023 Nomor Ursian An Urut Target 2021 Proyeksi 2022 Prakiraan Maju taham 2023 I 2 3 4 5 PEMBLAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.711.064.158.187 32.582.090.250 42.582.090.250 I Sisa Lebih Penghitungan 108.593.947.937 25.000.000.000 35.000.000.000 Anggaran Tahun Sebelumnya 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 3 Hasil Penjualan Kekayaan 0 0 0 Daerah yang Dipisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 1.594.888.120.000 0 0 5 Penerimaan Kembali Pinjaman 7.582.090.250 7.582.090.250 7.582.090.250 Daerah/Investasi Non Permanen 6 Peneriamaan pembiayaan 0 0 0 lainnya sesuai PUU PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 409.776.240.000 414,776.240.000 409.776.240.000 I Pembayaran Cicilan Pokok 264.776.240.000 264.776.240.000 264,776.240.000 Utang yang Jatuh Tempo 2 145.000.000.000 145.000.000.000 145.000.000.000 3 Investasi Non Permanen (Dinas 0 5.000.000.000 0 Peternakan) 4 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 JUMLAH PENGELUARAN 409.776.240.000 414.776.240.000 409.776.240.000 PEMBIAYAAN NETO 1.301.287.918.187 (382.194.149.750) (367.194.149.750) SIA KURANG PEMBIAYAAN 0 (2.382.329.757.940) (374.602.718.887) ANGGARAN TAHUN BERKENAN Sumber : Badan Keangan Daerah Proo. NTT i f A l d a ]KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH III- 21 s I + s t ii BAB IV i SASARAN DAN PRIOR ITAS w » t P.EMBANGUNAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi dari tujuan strategis pembangunan daerah pembangunan. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2022 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Perubahan 2018-2023 untuk tahun 2022. 4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN RPJMD 2018-2023 4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya samng. r a (r ] BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi: I) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hid up yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,Efektif, dan Terpercaya; 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kellina arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan lnfrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. C a Nusa Timur Tahun 2022 VSASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH r Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut. Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional Pembangunan 0 ) Pembangunan Infrastruktur 3 P�nyederhanaan Regulasi A Penyederhanaan Birokrasi c Transformas Ekonomi 1 Peningktan Kua lits Manus.l Indonesia "«i Kethan.a lo.omni untuk Perturbuh. I 2 Struktur Ekonomi yang Produktit, Mandiri,den Berde ye Sing h Pengembngen Wish untuk 3 erbngunan yang Merta den Mengurngi Kesnjagan Berkedilan Mencpalingungan Hid'up yang 2 4 erkelanjutan 7 $0M 8erkualtars darn Berdy Sang • ', Ker ju udryer yang Mencerminkn ± vollui Mn dn embagnat Keprib din Bangs.a Kebury 6 Penegaln Sistem Hukum yang Bebe$ Korupsi, Bermartabart, den Terpercay �· Infrastrukctur untuk £knomi dn I Perllndunpn bagi Segenap Bangsa den Pelyanan Dsr I Mer.berikn f. Arnn p.de Seluruh War % Lingngan Hldup, Ketaha.an Pergelolen Pererintaha yang Bers.ih, Bena, d Peru.bah Aldi • • Efektif, dan Terpercaya Sinergi Pemerinth Daerah dalam i Stabilits Polfukhan.lorn dn 9 2-3 fformal Pelan Pub.lie • Keangk Negara Kesatun Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional Rencana Jangka Menengah Rencana Tahunan RPJMN 2020- RPJMD-P Target Tahun lndikator Satuan 2018-2023 2024 untuk RKP 2022 RKPD 2022 2024 Tahun 2022 untuk Tahun 2022 Pertumbuhan Persen 6,9 6,33 - 6,90 5,67-6,34 6,00-6,34 5,7-6,0 Ekonomi Tingkat Persen 16,15 19,35- 16,15 20,16 19,35 - 16,15 6,0-7,0 Kemiskinan (% Tingkat Pengangguran Persen 2,6 2 , 5 - 1 , 9 3 , 4 1 - 4 , 1 4 2 , 5 - 1 , 9 3,6-4,3 Terbuka (%) Kebutuhan (Rp. 71,47 71,47 71,47 Investasi Triliunl . . Gini Rasio lndeks 0,376 -0,378 0,34 - 0,33 . 0,34 -0,33 0,360 - 0,374 !PM Nilai 73,44 -73,48 67,35 - 69,00 . 67,35 - 69,00 75,54 Penurunan Emisi GRK Persen 26,8 - 27,1 17 .248.829 . 17.248.829 27,3 (tCo2+) IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB a 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020 2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transfonnasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumputlaut; pengembangan industri berbasis petemakan sapi dan perkebunan jagung; serta pengembangan industri mangan dan tembaga. Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutarnakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
17. a.meningkatkan kualitas SOM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
18. b.percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
19. c.pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
20. d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
21. e.percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transforrnasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
22. f.pelaksanaan pembangunan afirmatif. r a RKPD NusaT¢ Timur Tahun 2022 IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain:
23. a.pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala,cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
24. b.pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT /WPP;
25. c.pengembangan sentra produksi petemakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
26. d.revitalisasi kawasan transmigrasi;
27. e.pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
28. f.pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertarnbangan;
29. g.destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sector jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
30. h.pengembangan kawasan perkotaan;
31. i.pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
32. j.peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
33. k.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
34. a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
35. b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, infonnasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
36. c.percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah. r • ] BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH r 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
37. a.pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
38. b.penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
39. c.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi. 5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
40. a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
41. b.peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitamya;
42. c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
43. d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklirn dan pengurangan risiko bencana;dan
44. e.peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan. Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara PEMETAAN KAWASAN, INFRASTRUKTUR DAN BLK PENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAY AH KEPUUAUAN NUSA TENGGARA (INDIKATIF] hkiLt er au Sent Kolata dad @i tw son Intrastrultur Penduvlung Q alen tender tttoken 0 4 silken totting PKSN Kehr mu' NT psi Abbe NT P en ge b g n telob Gr rcwona' ehebeden telomevt Do teed0rpoea lrbekSabe don Ale .ale r ] BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAN Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024 or mo. % " @j
  1. 1.Kab. Manggarai Barat 1. Kab. Sumba Timur
  2. 2.Kab. Manggarai 2. Kab. Sumba Tengah
  3. 3.Kab. Manggarai Timur 3. Kab. Sumba Barat
  4. 4.Kab. Ngada 4. Kab. Sumba Barat Daya
  5. 5.Kab. Nagekeo 5. Kab. Timor Tengah Selatan
  6. 6.Kab. Ende 6. Kab. Timar Tengah Utara
  7. 7.Kab. Sikka 7. Kab. Malaka
  8. 8.Kota Kupang 8. Kab. Belu
  9. 9.Kab.Kupang Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024, yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sahu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut. Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang Belum Masuk dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024 ] _ opo. «ooraw Yang belum masuk dalam RPJMN didorong sebagai berikut : F 1 . Kab. Flores Timur
  10. 2.Kab. Lembata
  11. 3.Kab. Alor
45. l.Kab. Rote Ndao
  1. 2.Kab. Sabu Raijua a VSASAAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tennuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah "Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Visi dimaksud dalam arahan periode keempat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 dirumuskan sebagai penuntasan SDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. Arahan RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Visi Gubernur dan Wakil Gubemur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu :
  2. 1.Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
  3. 2.Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)
  4. 3.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
  5. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  6. 5.Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan meningkatkan kualitas pelayanan publik Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". f BANGKIT SEJAHTERA @ • Dulour dan ualits SD0lM, tngiat iemaln, 1 Perpenuhikebut.tan dasar masyarakat emampuan enusaha ta rerunumya togiat balk sandang, pangan dan papan. lemieslnan masyaralat NTT 2 Tidal ada penbalasan/disliminasi dalam @ 2 Mano meteehiduo sejjr dawn sederijt bentuk apapun, bail antar indnvidu, gender l ean dent h den.meretan e maupun wlayah dengan pendelatan d aearpuan dan elatan send penbangunan berbasis keadilan sosial C untuk s RxPD Provinst Nusa Teng&ara Timur Tahun2oz2 [ L E TH : J L l ll j if ±H r Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Provins! NTT 2021-2023 - BASELINE TAHUN KONDISI PADA INDIKATOR TAHUN AKHIR TAHUN 2019 2021 2022 2023 PERENCAAAN Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan Pertumbuhan PDRB (%) 5,20 5,87 6.33 6,7-7.3 6.7-7,3 . -- - ·- - - - - - - - - - - - Inflasi (%) 0.67 3-3,4 33.2 3-3,2 3-3.2- - - - - - - - - Persentase Penduduk di 20.62 bawah Garis Kemiskinan (%) 2 1 - 1 9 , 63 19,35 - 16.15 1 5 - 1 2 1 5 - 1 2 - -- - . - - - - - - - - - PDRB per Kapita [Rp. Juta) 19.5 20-23 C 2 3 - 2 5 2 5 - 2 7 25-27 - - - - - - - - - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 3.35 3,2-2.6 2 , 5 - 1 , 9 1 . 9 - 1 , 5 1 , 9 - 1 , 5 ---- % PAD terhadap Pendapatan 23,90 25,31 30,12 39,74 39.74 Daerah (%) - - . - - - - - .. - - . - . - - - - - . Indeks Gini [Poin) 0.355 0.35-0.34 0.34-0.33 0.34-0,32 0,34-0,32 ·----- - Indeks Pembangunan 92.72 94 95 95 95 Gender (Poin Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional [Rina of Beautvl Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata 2 4 6 8 8 Estate[%) - - - - - - � - - - - - - - - - - Lama Tinggal Wisatawan 2.71 4 4 4 4 (hari) . -· - - - -- - - - - - -- - - - ·- - Jumlah Kunjungan 1.057.384 1.065.378 1.278.453 1.534.144 1.534.144 Wisatawan (orang) Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam 85 90 100 100 100 Kondisi Mantap (%) - - - ·- - - - - - - - -- Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%] 0,390 9,08 45.60 74.81 74,81 --- -�- -·- ---·-- Terbangunannya Jaringan 70 75.02 76.74 78.46 78.46 lrigasi bagi Petani (%) - - - -- - . - . ,__ - - - - - - Penambahan Rumah Layak 13.974,00 15.498 9.238 9.238 47.948 Huni (unit) - - - Rasio Elektrifikasi (%] 73.29 75 80 85 85 . . . - - - - - - - - - - - - Indeks Kualitas Lingkungan 62,5 67 69 75 75 Hidup (Poin) - - . - - - - - - - - - - -- - -- - - - Jumlah Emis Gas Rumah 17,248.829 17248 .829 17.248.829 17.248.829 17248.829 Kaea (Tonco2 - - - -- - - --- L�---� - � -- - -- -- Kesesuaian Fungsi, Struktur 41,7 72,73 85,70 100 100 dan Pola ruang _ -· - - - . ·- - . - - --· . Indeks Resiko Bencana 147 140 138 135 135 (Poin) r s BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BASELINE TAHUN KONDISI PADA INDIKATOR TAHUN AKHIR TAHU¥ 2019 2021 2022 2023 PERENCANAAN Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Angka Melek Huruf (%) 95,76 96.56 98,47 100 100 . -- - -- -- ... - - Rata-rata Lama Sekolah (ta.hun) 7.55 8.25 8.65 9.5 9.5 Harapan Lama Sekolah ttahun) 13,15 14,2 14,6 15 15 - - - - Usia Harapan Hidup (Tahun) 66,85 68,1 68,8 69 69 . -· - . - . Prevelensi Stunting (% 27,9 21,8 16.7 1 0 - 1 2 1 0 - 1 2 Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan 40 60 70 80 80 (%) Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi 60,37 65 69 71 71 Pemerintah (Poin) .. - - - - -- . - f- - . - - - - - Opini BPK (Opini) WTP WTP WT WTP WTP Nlai Akuntabilitas Kinerja - - . . . - - B A A A A (SAKIP) (Predikat) . Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,1 2.3 2.5 2.7 2.7 (Skor) . - . - - - - . . Tir.gkat Keterbukaan 44,4 50 60 75 75 Informasi Publik (%) . - - - - - - - - - - - . - - - . Indeks Kepuasan Pelayanan 75 85 90 90 90 Publik [(Poin) - . - -- -- - - - . Indeks Demokrasi Indonesia 82,32 82.40 82.50 83 83 tPoin) 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5 IV SASARAN DAN PRIORITAS F Tabel 4.5 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Capaian NTT Target RPJMD -P NTT Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 (Baseline) Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2 -0,83 5,87-6,50 6,33-6,90 6,7-7,3 PDRB per Kapita (Rp.juta) 19,5 12,41 (ADHK) 20- 23 2 3 - 2 5 2 5 - 2 7 19,22 (ADHB) Indeks Pembangunan 65,23 65,19 65,54 - 67,00 67,35 - 69,00 70 - 71 Manusia (poin) Penduduk dibawah Garis 20,62 21,21 2 1 - 1 9 , 6 3 19,35 -16,15 1 5 - 1 2 Kemiskinan (%) Inflasi (%) 0,67 0,61 3 - 3 , 4 3 - 3 , 2 3 - 3 , 2 Tingkat Stunting (%) 27,9 24,1 21,8 16,7 12-10 test, 2020) lndeks Gini (poin) 0,355 0,356 0,35 -0,34 0,34-0,33 0,34-0,32 Indeks Pembangunan 92,72 92,72 94 95 95 Gender (poin) Tingkat Pengangguran 3,35 4,28 3,2-2,6 2 , 5 - 1 , 9 1 , 9 - 1 , 5 Terbuka (%) Rasio PAD (%) 23,9 21,52 25,31 30,12 39,74 Emisi Gas Rumah Kaca 17.248.829 10.048.289 17.248.829 17.248.829 17.248.829 (tco2eq) Kebutuhan Investasi (Rp 44,93 44,93 63,91 71,47 80,94 Triliun) Indeks Reformasi Birokrasi 60,37 60,37 65 69 7 Pemerintah Poin) Pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhimya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan untuk tahun 2022. Tabel 4.6 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2022 rt4nan Sasaran Indikator Satuan 2022 Misl I, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil Mewujudkan Tumbuhnya ekonomi daerah Pertumbuhan % 6,33 - 6,90 masyarakat secara stabil dan PDRB NTT yg berkelanjutan Inflasi % 3 - 3 . 2 makmurdan PDRB per Kapita Rp.juta 2 3 - 2 5 sejahtera Berkurangnya kemiskinan Persentase % 19,35 -16,15 Penduduk di bawah garis Es r 'rt4uan Sasaran Indikator Satan 2022 Kemiskinan Indeks kedalaman Poin 3,91 kemiskinan Terciptanya lapangan kerja Tingkat % 2 , 5 - 1 , 9 dan meningkatnya Pengangguran produktivitas angkatan Terbuka (TPT] kerja Tingkat Partisipasi % 69,67 Angkatan Kerja ITPAKl Produktivitas Total Rp. juta 48,509 Daerah Cakupan pekerja % 22,69 tanpa upah dibandingkan penduduk yg bekerja Mewujudkan Meningkatnya kontribusi % PAD terhadap % 30,12 NTT yang Maju PAD terhadap pendapatan pendapatan dan Mandiri daerah daerah Menguatnya peranan NTT Rasio ekspor % 62,23 dalam perdagangan regional impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) Menurunnya ketergantungan Rasio % 62,79 ekonomi masyarakat ketegantungan Mewujudkan Meningkatnya ketahanan Skor Pola Pangan skor 69 NTT yang dan kedaulatan pansan Harapan Berkeadilan Berkurangnya ketimpangan Indeks Gini Poin 0,34 - 0,33 Sosial antar kelompok pendapatan dan antar wilavah Hadirnya keadilan bagi Indeks poin 95 perempuan untuk Pembangunan berpartisipasi dalam Gender pembangunan Indeks Poin 72,76 Pemberdayaan Gender Meningkatnya perlindungan Persentase % 80 terhadap perempuan dan kekerasan anak terhadap anak Yang tertangani Persentase % 80 kekerasan terhadap perempuan yang tertangani Misi 2 : Merbangun NTT Sebagai Salah Satu Pintu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional [Ring of Beauty) Mewujudkan Pengembangan pariwisata Share lapangan % 0,77 Pariwisata NIT melalui pemenuhan usaha penyediaan sebagai unsur SA dengan akomodasi dan Penggerak pendekatan kawasan makan minum Utama terhadap PDR Ekonomi Share lapangan % 2,32 Daerah (Prime usaha jasa lainnya Mover) terhadao PDRB Share lapangan % 12,18 usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB F F RKPD ]BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS I - 1 2 PEMBANGUNAN DAERAH ·,iuan Sasaran Indikator Satuan 2022 Pertumbuhan % 6 UKM dan IKM di daerah Wisata Lama tinggal hari 4 wisatawan Jumlah orang 1.378.453 kunjungan wasatawan Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pemba Mempercepat Meningkatnya kualitas dan Persentase % 100 Pembangunan aksesibilitas infrastruktur panjang jalan lnfrastruktur dalam mendukung provinsi dalam yang konektivitas daerah kondisi mantap berkualitas Dwelling Time hari 4 dalam Pelabuhan pengembangan Cakupan % 45,6 ekonomi pelayanan masyarakat angkutan darat Meningkatnya kualitas Terbangunnya % 76,74 infrastruktur irigasi dan jaringan irigasi pengairan dalam bagi petani mcndukung perekonomian daerah Meningkatnya Meningkatnya akses Penambahan Unit 9.238 ketersediaan masyarakat terhadap rumah layak huni infrastruktur perumahan layak, air minum pelayanan dan sanitasi dasar Menjamin Terlaksananya percepatan Persentase rumah % 85 terpenuhinya pembangunan elektrifikasi tangga menurut dimensi air layak keberlanjutan Persentase rumah % 80 lingkungan tangga menurut hidup dalam sanitasi layak pembangunan Rasio elektrifikasi % 80 Meningkatkan kualitas Indek Kualitas Poin 69 lingkungan hidup daerah Lingkungan Hidup Menurunnya emisi gas Jumlah emisi gas Ton 17.248.829 rumah kaca rumah kaca CO2 Menjaga konsistensi Kesesuaian fungsi, % 85,7 perumusan dan pelaksanaan struktur dan pola kebijakan bidang penataan ruang ruang Meningkatnya ketangguhan Indeks resiko Poin 138 bencana daerah bencana Misi 4 ; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Mewujudkan Meningkatnya kualitas SDM Angka melek % 98,47 kualitas SDM NTT yang tinggi dan Berdaya huruf NTT yang tinggi Saing Rata-rata lama Tahun 8,65 dan berdaya sekolah saing Harapan lama Tahun 14,6 sekolah Meningkatnya derajat Usia harapan Tahun 68,8 kesehatan masyarakat NTT hidup Prevalensi % 16,7 stunting Meningkatnya kualitas Cakupan % 70 pemuda dan prestasi pembinaan keolahragaan pemudadan keolahragaan C C a ]BA8 IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 'ruan Sasaran Indikator atuan I 2022 Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelavanan Publik Mewujudkan Meningkatnya kualitas tata Indeks reformasi Poin 69 birokrasi yang kelola penyelenggaraan birokrasi profesionalisme pemerintahan dan pelayanan pemerintah dengan public yang efektif, Opini BPK Opini WTP karakteristik akuntabel, transparan serta Nilai akuntabilitas Predikat A adaptif, partisipatif kinerja berintegritas, berkinerja Indeks Sistem Skar 2,5 tinggi, bebas Pemerintahan dan bersih Berbasis KKN Elektronik (SPBE) Tingkat % 60 keterbukaan informasi publik Indeks Kepuasan Poin 90 pelayanan Publik Indeks demokrasi Poin 82,5 Indonesia 4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.1. Tema Pembangunan 2022 4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 RKP 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021. Akan tetapi pandemi virus covid-19 yang masih terus berlangsung maka disarnping tetap menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia juga menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan. Pandemi Covid 19 yang masih terus terjadi membawa dampak yang signifikan, tidak saja pada aspek kesehatan, narnun pada semua aspek baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan fokus pembangunan nasional, termasuk indikator dan target pembangunan nasional yang nantinya a kan dijabarkan sarnpai ke daerah. Terna pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dilakukan melalui r a ] BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS EMBANGUNAN DAERAH pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta refonnasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. • emuiha £ konorri dean Reformasi Strukturad r Diversifikasi Ekonomi Pemuhihan Daya Beli dan Usaha .it • • di - « - '" Reformasi Reformasi Peningkatar Reformasi klim Reformasi Perindungan Kelemnbagaan Sosial Kualitas SDM Investasi Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan pengernbangan wilayah tahun 2022, sebagai berikut :
46. a.Pengembangan Wilayah Tahun 2022
  1. 1.Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19.
  2. 2.Melanjutkan transfonnasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah.
  3. 3.Mengoptimalkan keunggulan kompetitifwilayah; dan
  4. 4.Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.
47. b.Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2022
  1. 1.Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi.
  2. 2.Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.
48. c.Sasaran Pengembangan Wilayah Tahun 2022 I . Mempercepat pemulihan masyarakat dan daerah. kondisi sosial ekonomi • RKPD ]BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS I . 1 5 PEMBANGUNAN DAER AH
  1. 2.Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wi1ayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; dan
  2. 3.Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dari tema RKP tahun 2022 dan arah pengembangan wilayah sebagaimana terlihat di atas, maka fokus RKP 2022 adalah :
  3. 1.Fokus pada Pemulihan Ekonomi, terdiri dari : 1 . 1 . Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, yaitu:
49. a.Pertumbuhan wirausaha 3%
50. b.Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
51. c.UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 20,9% l .2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yaitu:
52. a.Jumlah wisatawan mancaNegara 8,5 - 10,5 juta kunjungan.
53. b.Peringkat travel and tourism competitiveness index 36-39. 1.3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yaitu :
54. a.Skor pola pangan harapan 92,8
55. b.Nilai tukar petani 102-104
56. c.Nilai tukar nelayan 102-105
57. d.Kesediaan beras 44 juta ton
58. e.Ketersediaan daging 2,7 juta ton 1.4. Mempercepat reformasi perlindungan sosial, yaitu :
59. a.Tingkat kemiskinan 8,5% - 9%
60. b.Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
61. c.Rumah tangga miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial 60%
  1. 2.Fokus pada Sistem Kesehatan, terdiri dari : 2.1 Prevalensi stunting pada Balita menjadi 18,4% 2.2 Angka kematian bayi menjadi 18,6 per 1.000 kelahiran hidup 2 . 3 Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59% r ]BAB VSASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH r 2 .4 Persalinan di fasilitas kesehatan 91 % 2.5 Imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan 71% 2.6 lnsidensi TBC 231/ 100.000 penduduk
  2. 3.Fokus pada Transformasi Ekonomi, terdiri dari : 3.1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri, yaitu:
62. a.Pertumbuhan industri pengolahan non migas 5,8%-- 6,5%
63. b.Kontribusi PDB industri pengolahan non migas 17,97%- 17,99%
64. c.Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan Rp. 352,5T 3.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, terdiri dari:
65. a.Masyarakat pengguna internet 79,20%
66. b.Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optic-kumulatif 42,85%
67. c.27 organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang di registrasi
68. d.100 lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan siber. 3.3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan integrasi emisi gas rumah kaca (GRK) , terdiri d ari :
69. a.Penurunan emisi GRK nasionaJ terhadap baseline 26,87%
70. b.Penurunan intensitas emisi GRK nasional terhadap baseline 21,54%
71. c.Porsi bauran EBT dalam energi nasional 15,7%
72. d.Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif 13,9 GW. 3.4. Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, terdiri dari :
73. a.Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 41,55%
74. b.Tingkat penyelesaian penclidikan SMA dan sederajat 70,6%
75. c.Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi 35,62% ' ':h' a' ( s '" 1 B A B IV SAS
76. d.400 produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT)
77. e.900 patent domestic 3.5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur, terdiri dari :
78. a.Pembangunan 4.600 unit rumah susun
79. b.Pembangunan pelabuhan di 9 lokasi
80. c.Penambahan debit air baku 5m3/s
81. d.Pembangunan ak:ses arr rninum perpipaan 2.000.000 SR
82. e.Rehabilitasi jaringan irigasi 250 ribu Ha. Lebih lanjut, untuk mendukung arah pengembangan wilayah dan fokus pembangunan dimaksud, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) sebagai penjabarannya ,yaitu :
  1. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
  2. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
  3. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
  4. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
  5. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
  6. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
  7. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Pu blik. Prioritas nasional ini selanjutnya dijabarkan dalam 45 Major Project pada tahun 2022 sebagai berikut :
  8. 1.PN 1 :Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dijabarkan dalam 9 major project, yaitu : a) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. b) Sembilan Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter. r • ] BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH c) Penguatan Jamin an U saha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan. d) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan r Minuman , Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kirnia Farmasi dan alat kesehatan. e) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit f) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng g) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Intemasional h) Food Estate. i) Pengelolaan Terpadu UMKM.
  9. 2.PN 2 :Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan dalam 8 major project, yaitu: a) Pembangunan Wilayah Batam--Bintan. b) PengembanganWilayah Metropolitan: Banjarmasin, Makassar, Denpasar. c) Pengembangan Kola Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Palembang, dan Sorong. d) lbu Kota Negara (!KN). e) Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan sekitamya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda). f) Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh- Aruk, PKSN Nunukan , PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke g) Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay. h) Reformasi agraria.
  10. 3.PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dijabarkan dalam 5 major project, yaitu : a) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. b) Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas). c) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stuntt.ng. a ]BABIVSASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAER AH d) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh. e) Reformasi sistem kesehatan.
  11. 4.PN 4 : Revolusi mental dan Pengembangan Kebudayaan, tidak dijabarkan dalam major project tertentu r
  12. 5.PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dijabarkan dalam 19 major project, yaitu : a) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital. b) Jalan Toi Trans Sumatera Aceh-Larnpung. c) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta- Bandung). d) Kereta Api Makassar-Pare Pare. e) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. f) Waduk Multiguna. g) Infrastruktur ketenagalistrikan. h) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak. i) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM) j) Sistem Angkutan Umum Massa! Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar. k) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa. 1) lnfrastruktur Jaringan Gas Kata untuk 4 Juta sa.mbungan Rumah. m) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis. n) Jembatan Udara 37 Rute di Papua o) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan. p) Jalan Trans Papua Merauke - Sorong. q) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Rumah) r) Akses Sanitasi Layak dan Aman. s) Rumah Susun Perkotaan. Sambungan
  13. 6.PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan dalam 3 major project, yaitu: a) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. b) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Lim bah B3. a RKPD Provinsi NusaT en gga raTimur T ] BAB IV SASARAN DAN PRIORTAS IV-20 PEMBANGUNAN DAER AH c) Reformasi sistem ketahanan bencana. r
  14. 7.PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan dalam 2 major project, yaitu : a) Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT Tujuh Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam 45 major project ini, dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator makro pembangunan nasional tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 4, 7 : Tabel 4.7 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2022 untuk NTT INDIKATOR REALISASI TARGET TARGET 2020 2021 2022 Pertumbuhan Ekonomi (%) -0,83 5 , 0 1 - 6 , 1 3 5,67-6,34 Angka Kemiskinan (%) 21,21% 21 20,16 (sept 2020) Tingkat Pengangguran (%) 4,28% 5 3,41- 4,14 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2022 • Melalust. upay pengunngan rs0 bent melt penegi..a lsapsag.n1 lg. .an adapt. bean rt. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 E Strategi Pengembangan PegSing. PaPett Pg.al net. rd as pews..ah- pgeog D le9K tile DP. B. bel e.. Petro Foo Ee Pereto«oriel 0t bee. rod gut «gee gt.• p. t pl tole Qr pwgego gr wlyp inpt.bur rt9( Pele.e A de bra40rod Peeve prodtvt a pi. trpas erg trier p4lb. geog gereirggirted.eetnr. egoerr rt" Peg.peg. 39 tr 4 p 9014. /900./al. p r e et Pg.aeollru #gt rang«norwio Pert,r urt-rbrS erg. tr.cl Pent Pry«p $0Munt mew.bt/ta paws44i.40$ • rel pa.el el Pe .leg p. p4. pr tor3et prgrare j.twig..L0 pug %d...ah.Awa. Au gt.oh rte get $gonged.tit4et g4 pl Allege gap..po wpr tat paw r bl tr vi«oner IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH r 4.3.1.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Terna dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2022 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunann tahun 2020 serta memperhatikan RKP 2022. Gambar 4.4 Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD RAM KEBUAKAN PROVINSINTT 2019-2023 Tahun 2022 • Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera • Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk lokal • Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri • Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih emandi.an loil $ $ $ $ Tansforraw Pemnbangunan Perubanan strultu Pengembngan trultur dan berpusat pad elonon mmuju mta rart rwlt kultur dalam $umber day pada industry dan parrwrsat pembangunan marud a brbases pertarn Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2022 menetapkan tema "Pengembangan lnfrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah". Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows programs, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD. Pendekatan penyusunan RKPD 2022, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, RKPD Provinsi Nusa Ten gga ra TimurTahun 2022 9 IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 0 sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2022 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, lntegratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu r rangkaian kegiatan.lntegratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. 4.3.2 Prioritas Daerah RKPD 2022 Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 45 Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP). Enam prioritas daerah untuk tahun 2022, yaitu :
  15. 1.Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk mernperbesar
  16. 2.Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
  17. 3.Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industti a kreatif/kerajinan.
  18. 4.Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
  19. 5.Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
  20. 6.Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon. Penjabaran masing- masing major project sebagaimana terlihat berikut: r 1BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS DAERAH 1 : Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting Latar Belakang a. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 1.857,94 km, dengan capaian tahun 2020 sebesar +144,54 Km (HRS: 67,71 Km, GO: 74,33 Km, GO+: 2,5 Km)sehinggajalan provinsi dalam kondisi mantap menjadi 100%
83. b.Daerah lrigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2019, 34.528 Ha (57,23%), capaian tahun 2020 adalah 36.345 Ha (60,25%) C. Penanganan masalah air, melalui pembangunan embung, saluran irigasi, penampung air, sumur bor, sambungan yang dapat menjangkau 30 ribu keluarga miskin dan stunting, dengan capaian pembangunan embung kecil tahun 2020: 160 unit dari kondisi existing tahun 2019: 156 unit.
84. d.Untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) capaian tahun 2020 adalah 82%.
85. e.Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 403 unit dari kondisi existing 650 unit sehingga menjadi 1.053 unit. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada penambahan unit (0).
86. f.Angka Kemiskinan NTT masih tinggi vaitu 21,21% (Sept 2020) 24.2% balita di NTT stunting (Agustus 2019) Indikator dan Target a. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik, 2.650 km pada Akhir Periode b. Daerah Irigasi dalam konsisi baik , 3.600 ha RPJMD c. Jumlah rumah tidak layak huni 76.990 unit
87. d.Angka Kemiskinan menjadi 15%- 12%.
88. e.Balita Stunting 10-12%. Tahun Rencana 2022 lndikator dan target a. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik, 339 km pada Tahun Rencana b. Daerah Irigasi dalam kondisi baik, 3.600 ha C. Jumlah rumah tidak layak huni, 228.990 unit
89. d.Meningkatnya kesejahteraan masyara.k:at, yang ditandai dengan :
90. e.Menurunnya angka kemiskinan dari 20,62% menjadi 19,35% - 16,15%.
91. f.Menurunnya persentase balita stunting di NTT menjadi 16% Major Project 1 Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan Aktivitas Utama &% Aktivitas Utama I Output mowro»tea moor»oaI.RTL.L- 7 7 Output Pelaksana • Pembangunan Energi Listrik (EBT) dengan kapasitas 17.85 KW untuk wilayah/daerah yang tidak ada jaringan PLN dan pada destinasi wisata. Dinas ESDM • • Tersedianya energi listrik (EBT) di 4 destinasi wisata baru dan 7 destinasi yang telah dibangun Tahun 2019 Tersedianya pemasangan meteran listrik gratis di kantong kantong kemiskinan (bagi daerah yang telah ada jaringan PLN). Major Project 2 Aktivitas Utama & Output • • • • • Aktivitas Utama Kesiapan pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua Menyediakan petunjuk arah mcnuju dan di destinasi wisata (RPP,J), 80% Penanganan pelabuhan, termasuk mengkoordinasikan perluasan ASDP Sumba Timur, 55%. Mempersiapkan FS, AMDAL, dan OED di P. Rinca (Pelabuhan Laut untuk Kapa! Penumpang Wisata/Kapal Cruise), Pra FS 100%, FS 100%. Pengembangan Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi u se. 80%. • • • • • Output Tersedianya perencanaan untuk pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua Tersedianya penunjuk arah, pengaman jalan dan rambu keselamatan di destinasi wisata Tersedianya kepahaman tentang perluasan ASDP Sumba Timur Tersedianya FS dan DED di Pulau Rinca Tersedianyan rencana tcknis pcngembangan Pclabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi purpose, 80%. Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan , prasarana dan saran.a transportasi Pelaksana Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Major Project 3 Aktivitas Utama dan Output • Aktivitas Utama Pembangunan sumber daya air dan Irigasi Output • Terbangunnya cmbung kccil Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumbcr Daya Air Pelaksana Major Project 4 Aktivitas Utama dan Output • Pengelolaan Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas PUPR Peningkat.an Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan Aktivitas Utama Pemanfaatandan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial dengan luasan hutan yang dimanfaatkan sebesar 10.32 %. • Penataan dan pemanfaatan Lingkungan dan Kehutanan • • • • Terscdianya data AKNOP Embung Kecil Output I ndeks kualitas air , Indeks kualitas udara Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik) • ]BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH a • Pembinaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi • Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Kehutanan • Luas hutan dengan tanaman endemik lokal. • Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan • Pengurangan dan penangan sampah (26%) dan limbah B3 Kehutanan (27,33 %). • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Major Project 5 Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output indicator output • Pemberian bantuan sembako bagi keluarga fakir miskin • 10.320 KK pada 344 Desa Prioritas di 22 Kabupaten/ kota sejumlah 10.320 KK di 344 Desa Prioritas; 22 menerima bantuan sembako Kabupaten/kota • Tersedianya data kondisi fakir miskin di Perdesaan, • Pemetaan kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan, Perkotaan, Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada seluru.h desa seluruh desa dan kelurahan 2 kali dalam setahun dan kelurahan 2 kali dalam setahun • Tersedianya insentif bagi 103 Taruna Siaga Bencana • Peningkatan kapasitas perlindungan dan jaminan Sosial Provinsi NTT melalui Taruna Siaga Bencana sejumlah 103 orang Pelaksana Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten/ kota Major Project 6 Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Aktivitas Utama 8 Aktivitas Utama Output indicator output • Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan • Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di 12.040 KK pada 344 Desa Masyarakat di 12.040 KK pada 344 Desa (nabati, hewani, • Pemberian PMT berbasis sumber daya lokal bagi 6.880 dan protein) rumah tangga dengan 1000 HPK kerja sama dengan • Terlaksananya Pemberian PMT bagi balita pada 6.880 Dukungan PKK Provinsi NTT (Pokja-Pokja) dan Bantuan rumah tangga dengan 1000 HPK berbasis sumberdaya Sarana Prasarana Binaan TP-PKK di 344 Desa lokal di 344 desa • Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan • Tersedianya Unit Usaha Penyediaan Pangan pada 344 Desa Usaha Ekonomi Perempuan dalam penyediaan pangan Prioritas (nabati, hewani, dan protein) 7 : - r a bekerja sama dengan Bumdes di 344 Desa; 22 Kab/kota • Selarna 12 bulan 688 orang kader posyandu pada 344 desa • Pemberian insentif bagi kader posyandu menerima insentif • Pengadaan Sarana Tumbuh Kembang Anak di Posyandu • Tersedianya sarana tumbuh kembang anak pada 344 • Memastikan Covid 19 bisa ditangani, baik melalui vaksinasi, posyandu di 22 kab/kota. pemeriksaan laboratorium yang terjangkau, maupun • Tert.anganinya Covid 19 baik melalui vaksinasi, pelayanan kesehatan yang memadai. pemeriksaan laboratorium yang terjangkau, maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD dan PKK, Dinas Petemakan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dukcapil Major Project 7 Pemerataan Akses Layanan Penclidikan Berkualitas Aktivitas Utama 8 Aktivitas Utama Output Output • Pemberiam beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang • Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi berprestasi • Koordinasi Penyiapan dan updating Data DAPODIK. • Terupdatenya data DAPODIK • Dukungan Akreditasi untuk SMA dan SMK • Terakreditasinya SMA dan SMK Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Major Project 8 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman layak Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Penyediaan Sumur Bor sebagai sumber air bersih bagi 172 • Tersedianya 172 Sumur Bor scbagai sumber air bersih bagi Desa Prioritas di 22 Kab/Kota 172 Desa Prioritas di 22 Kab/Kota. • Pemberian bantuan instalasi listrik gratis bagi KK miskin di • Terpasangnya instalasi listrik gratis bagi KK Miskin di 344 344 desa di NTT. desa di NTT. • Penyediaan energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di • Tersedianya energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di 344 desa di NTT. 344 desa di NTT. • Pembangunan Penampung air kumunal 1000 unit • Tersedianya 1.000 unit penampung air komunal bagi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Berbasis masyarakat miskin di 344 desa di NTT Masyarakat. • Terbangunnya 4.000 unit rumah layak huni di 344 desa di • Pembangunan Rumah Layak Huni bagi KK Miskin di344 NTT. t won«Mo ea moorho aaLRRRTLRIL Jg C a desa di NTT. • Terlaksananya revitalisasi Kawasan Kumuh 90% . • Peningkatan kualitas hidup mela.Jui revitalisasi (peremajaan) kawasan kumuh 90%. Pelaksana Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan Nakertrans Major Project 9 Pengembangan kelor dan pengembangan hortikultura melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Pengembangan kelor dan pengembangan hortiku.ltura • Bertambahnya luas areal penanaman marungga P2L melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk ketahanan (Pekaraogan Pangan Lestari) untuk ketahanan pangan di pangan di lokus kemiskinan dan stunting. lokus kemiskinan dan stunting 1000 Ha • Peningkatan nilai tam bah dan ekspor produk marungga • Terlatihnya 40 IKM dalam hal pengolahan kelor lewat pengolahanmarungga : • Produk - produk kelor terfasilitasi untuk mendapatkan • Bimtek pengolahan aneka produk dari kelor bagi 40 lKM di legalitas produk 4 kabupaten • Tersedianya Ayam kampung diutamakan untuk kantong • Fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk kelor kantong kemiskinan dan stunting. Satu KK mendapat I • Penyediaan Ayam kampung diutamakan untuk kantong (satu) ekor ayam kampung jantan dan 4 (empat) ekor kantong kemiskinan dan stunting. betina untuk mengatasi kebutuhan protein hewani dari daging ayam dan telur serta membantu peningkatan ekonomi keluarga, tennasuk untuk mendukung kantong kantong kemiskinan dan stunting scbanyak 10 ribu keluarga IO00 HPK. Pelaksana Dines Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Petemakan Major Project 10 Pengembangan TJPS untuk mendukung Food Estate Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung • Tersedianya dukungan prasarana dan sarana produksi yang diintegrasikan dengan ternak untuk meningkatkan pertanian di lokasi Food Estate Kabupaten Sumba Tengah ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani dan Kabupaten Belu. terutama di lokasi Food Estate Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Belu. Pelaksana Dines Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Petemakan, Dinas Perikanan dan Kelautan L i....,-....... _, __ •nwwow alLILLI'IZZI.LC.ELZILZZIIZIE/J Il •• 5 a PRIORITAS DAERAH 2 : Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik Latar Belakang a. Rata-rata lama sekolah di tahun 2020 adalah 7,63 tahun
92. b.Angka Melek Huruf di tahun 2020 adalah 93,36% C. Angka kematian Ibu pada tahun 2020 scbanyak 149 kasus
93. d.Angka kematian Bayi ngka kematian bayi baru lahir pada tahun 2020 mencapai 744 kasus Indikator dan Target a. Rata-rata lama sekolah 9,5 tahun pada Akhir Periode b. Angka Melek Huruf 100% RPJMD C. Angka kematian Ibu ditargetkan 0
94. d.Angka kematian Bayi ditargetkan 0
95. e.Angka kematian Balita ditargetkan O Tahun Rencana 2022 Indikator dan target a. Rata-rata lama sekolah 8,65 Tahun pada Tahun Rencana b. Angka Melek Huruf 98,47 poin
96. c.Angka kematian Ibu 0 Kasus
97. d.Angka kematian Bayi 0 Kasus
98. e.Angka kematian Balita 0 Kasus Maior Proiect 1 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Lavanan Pendidikan Aktivitas Uta.ma & Aktivitas Utama Output Output • Pembinaan Pendidikan Menengah • Jumlah ruang kelas yang direhab, jumlah kelas/ sekolah • Melalui rehab ruang kelas, pembangunan sekolah dan yang dibangun pada 22 Kabupaten/Kota se-NTI ruang kelas. • Terlaksananya pelayanan pendidikan khusus dan layanan • Pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus khusus (luar biasa) bagi anak berkebutuhan khusus pada (Luar Biasa). 22 Kabupaten/Kota se-NTI • Pembinaan Ketenagaan. • Terlayaninya tenaga pendidikan dan kependidikan pada 22 • Manajemen Pengelolaan BOS. Kabupaten/Kota se-NTT • Membangun SMK yang mendukung sektor Pariwisata dan • Pengelolaan Dana BOS yang akuntabel selama satu tahun Pertanian. anggaran £ wo no reran«ow ho ma,IZZI7ZIT ]gal 7 7 Pelaksana Dinas Pcndikan dan Kebudavaan Maior Proiect 2 Pemuda NTT vang berkapasitas dan berkapabilitas Aktivitas Utama &% Aktivitas Utama Output Output • Pengem bang an Kepem udaan • Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan bantuan • Pemberdayaan pemuda permodalan bagi Kelompok pemuda dalam berwirausaha • Pelatihan Peningkatan Krestifitas pemuda dibidang seni kriya (kerajinan, anyaman, dan ukiran) Pelaksana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maior Proiect 3 Penguatan Literasi untuk Keseiahteraan Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan • Jumlah bahan bacaan, • penyediaan akses layanan perpustakaan sekolah, desa dan digital Pelaksana Dinas Kearsipan dan Peroustakaan Maior Proiect 4 Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelavanan Kesehatan Ak:tivitas Uta.ma & Aktivitas Utama Output Output Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan • • Peningkatan Kesehatan Masyarakat • Persentase Balita Stunting • Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan • Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk • Peningkatan Kualitas Manajemen Keschatan • Standar Operasional (SOP) Prosedur yang Disusun dan Dijalankan Pelaksana Dinas Kesehatan C w rm«we nm oaLgQZIZZI a 5 PRIORITAS DAERAH 3 : Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan j " m o r o n«w anL E ZL I ZL T Latar Belakang a. Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2020 adalah 300.000 orang, menu.run dari lebih dari 1,4 jut.a kunjungan pada tahun 2019
99. b.Rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 2,62 hari Indikator dan Target a. Tingkat kunjungan wisatawan harus mencapai 1.534.144 orang pada Akhir Periode b. Rata - rata lama tinggal wisatawan mencapai 4 hari RPJMD Tahun Rencana 2022 Indikator dan target a. Tingkat kunjungan wisatawan harus 1.278.453 orang pada Tahun Rencana b. Rata - rata lama tinggal wisatawan 4 hari Major Project 1 Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (Comunity Based Tourism) Aktivitas Utamai & Aktivitas Utama Output Output • Peningkatan UKM barn di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, • Jumlah UKM barn di 7 lokasi tahun 2019 Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) bertambah. • Penguatan kapasitas pengelola wisata di pariwisata estate 2019 • Pengelola Usaha Pariwisata dan Pokdarwis di 7 2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, lokasi tahun 2019 mendapat pelatihan/bimtek Lamalera, dan Praimadita) • Terbangunnya usaha wisata bahari ra.mah • Peningkatan perananan Bumdes sebagai penggerak ekonomi desa lingkungan pada kawasan konservasi perairan di di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera) • Meningkatkan wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairana di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, LamaJera, dan Praimadita) • Penataan dan pembinaan kelembagaan semua jenis perpustakaan (temasuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate). Pelaksana Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan Nakertrans, Dinas Perikanan dan Kela.utan, Dinas Lingkungan Hid up dan Kehutanan, . I-l ' a Major Project 2 Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Lanjutan Penataan 5A di 7 (Tujuh) destinasi Wisata Tahun • Tersedianya 5A di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Praimadita), seperti jalan, listrik, air, penginapan, restoran, • Peningkatan pelayanan kesehatan di pariwisata estate atraksi, dll. 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, • Tersedianya fasilitas kesehatan (puskesmas / pustu di Wolwar, Lamalera, dan Praimadita) pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Dinas Keschatan, Para Pelaku Usaha Wisata Major Project 3 Peningkatan Nilai Tam bah Ekonomi dan Kinerja lndustri Kreatif Strategi 8 indicator Aktivitas Utama Output output • Penguatan industri kreatif di pariwisata estate 2019-2020 • Usaha industri kreatifpariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Prai Madita) Lamalera, dan Pra.imadita) di latih • Pengembangan ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata • Terbangunnya ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Li.man, estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Prai Madita) Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Peningkatan Produksi Tanama pangan di pariwisata estate • Meningkatnya Produksi Tanama Pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Wolwar, Lamalera, dan Praimadita) • Pengembangan ketrampilan tenaga kerja lokal di bidang • Tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelola pariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif industri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata sesuai potensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Praimadita) Lamalera, dan Praimadita) • Meningkatnya popula.si peternakan di Pariwisata Estate • Peningkatan populasi peternakan di Pariwisata Estatee 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, 20 I 9-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) [IIPD•PI .... NuNTII• ·now ow»»2mlLALLI.ELIZ'EZLE.ZELIIIZIII'LIZ jga2 r a Wolwal, Lamalera, dan Praimadit.a) Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindag Major Project 4 Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata Aktivitas Utama 8% Aktivitas Utama Output Output • Digital literasi obyek wisata (Sumba Timur, ITS, Kab. • Tersedianya informasi kepariwisataan dalam bentuk digital Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) yang mudah d.iakses oleh wisatawan tentang 7 destinasi • Tourism Information Centre (Sumba Timur, ITS, Kab . pariwisata estate {Sumba Timur, ITS, Kab. Kupang, Rote Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) Ndao, Alor, Lembata dan Ende) • Tersedianya pusat informasi pariwisata di 7 destinasi pariwisata estate (Sumba Timur, ITS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lem bat.a dan Ende) Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Major Project 5 Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata Aktivitas Utama 8&% Aktivitas Uta.ma Output Output • Pengembangan pasar pariwisata (Sumba Timur, ITS, Kab. • Terjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) kegiatan kepariwisataan • Publikasi promosi pariwisata (Sumba Timur, ITS, Kab. • Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke 7 destinasi Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) pariwisata estate • Survey kecenderungan wisatawan (Sumba Timur, ITS, • Tersedianya data tentang minat dan kecenderungan Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) wisatawan terhadap 7 destinasi pariwisata estate. • Pameran potensi pariwisata dan ekonomi kreatif • Tersedianya jaringan kerajasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT Pclaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif s mono»aoarer un now oho aaaLITTLL PRIORITAS DAERAH 4 : Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah. Latar Belakang a. Ekonomi NTT masih sangat bergantung pada sektor Primer (Pertanian, Kehutanan, Kela utan dan Perikanan), pangsa sektor Primer dalam ekonomi Daerah mencapai lebih dari 27% b Lapangan usaha industri pengolahan hanya memiliki pangsa 1,26% dalam ekonomi daerah pada ta.bun 2020 C. PDRB perkapita NTT pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 19,2 Jut.a rupiah, jauh dibawah PDRB perkapita Nasional sebesar Rp 56,9 juta rupiah Indikator dan Target a. Pertumbuhan ekonomi 6,7%-7,3% pada Akhir Periode b. PORB per kapita Rp 25 -Rp.27 juta RPJMD Tahun Rencana 2022 Indikator dan target a. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00%- 6,33% pada Tahun Rencana b. PDRB per kapita menjadi Rp 23 - R p 25 juta Major Project 1 Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan Aktivitas U tama &% Aktivitas Utama Output Output • peningkatan prod uktifit.as tanaman pangan khususnya • Fokus pada produksi komoditas: padi (J.401.120 ton), padi, jagung, Kelor dan Hortikultura. jagung (1.410.400 ton), kelor dan hortikultura (cabe : 8.486 • Pengembangan Tanaman Sorgum seluas 50.000 ha. ton, kacangtanah: 11.529 ton, kacang hijau: 7.982 ton dan • peningkatan populasi ternak sapi (1.305.137 ekor), babi bawang merah 5.013 ton) yang didukung dengan (3.246.707 ckor), ayam kampung (21.306.593 ekor) dalam ketersediaan sarana dan prasarana pert.anian. Khusus mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % temak untuk jagung melalui program TJPS luas tanam pada sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman tahun 2022 direncanakan mencapai 50.000 ha. melalui fasilitasi 20 % Un.it usaha pangan asal ternak • Tersedianya Pengembangan Tanaman Sorgum seluas yang memenuhi standar. 50.000 ha. • Pen gem bangan Sapi Wagiyu di Instalasi Kabaru (Pola • Tersedianya populasi ternak sapi (1.305.137 ekor), babi Kerja Sama) (3.246.707 ekor), ayam kampung (21.306.593 ekor) dalam • Pengadaan ternak babi untuk kelompok tani ternak di 22 mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % temak kabupaten/kota sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman melalui � 7 «non tea now twoamLIERZTLZ I I.4 • Peningkatan produksi Perikanan budidaya sebesar 10 % fasilitasi 20 % Unit usaha pangan asal ternak yang yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun memenuhi standar. bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikem bangkan di • Tersedianya ternak babi untuk kelompok tani ternak di 22 Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sikka, Alor, kabupaten/kota scbanyak 1900 Ekor. (Rumput Laut) Mulut Seribu Rote Ndao, Labuan Kelambu • Tersedianya produksi l juta benih ikan kerapu dan kakap Ngada {Ikan Kakap dan Kerapu untuk mendukung rantai putih di Mulut seribu. pasok protein ikan di pariwisata estate. • Sea Ranching/ Restocking (pengkayaan sumber daya ikan di Teluk Labuan Kelambu) Pelaksana Dinas Pertanian dan Ket.ahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan Major Project 2 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Aktivitas Utama & Aktivitas U tama Output Output • Pelatihan pemagangan tenaga kerja dalam negeri dan wira • Tersedia tenaga terlatih pada tiga sector usaha usaha barn • Tersedia pelaku UMKM baru pada sector ekonomi dan jasa • Fasilitasi sarana pelaku UMKM di destinasi wisata dalam mendukung pengembangan destinasi wisata dan 5 prioritas dan desa model PKK desa pilot project PKK • Pelatihan teknis UMKM, KOPERASI dan BUMDES di • Terbentuk pengelolaan BUMDES dan KOPERASI sebagai destinasi wisata prioritas kelambagaan ekonomi yang menjalankan pengembangan • Pengembangan system informasi tenaga kerja lokasi Destinasi Pariwisata prioritas • Optimalisasi pelatihan pada UPT ba.lai pelatihan ketenaga • Terbentuk aplikasi ketenaga kerjaan yang bisa diakses oleh kerjaan. seluruh masyarakat di 22 kab/kot.a • Revitalisasi Lokabinkra. • Penyediaan sarana pelatihan dan kompetensi instruktur , . Terevitalisasinva Lokabinkra. Pelaksana Dinas Koperasi dan Nakertrans, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Major Project 3 Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Inovasi daerah melalui penelitian dan pengem bangan • Tersedianya lnovasi daerah yang dapat digunakan dalam • Penilaian inovasi daerah pelaksanaan pembangunan daerah • Keikutsertaan pada lomba Indeks inovasi daerah/ IGA (Innovative Government Award) Pelaksana Bappelitba.ngda, Biro Organisasi, perangkat daerah lainnya yang melaksanakan inovasi daerah �imoiiiv·,,;;--;;,;;u1niiiiiliii"'ii.ii•i��••"tii•iiii-■•:t-•·..-,-iii;;;:,.i-»iii•DINC=t!JC:IRCll�t!-f-E,·iC;t!4��G�·�'1�J!HitattD�•:;Ji�•�fJJiU;,t!l�l!,·l!:1��W�•�#l!tl!:U!ll!l•t!IJI4illlf·!IOll---------------------7111rqwg_,pp--...;'7 F PRIORITAS DAERAH 5 : Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Latar Belakang a. Peringkat LPPD
100. b.Indeks Reformasi Birokrasi saat ini 60,37 C. Nilai Akuntabilitas Kinerja saat ini 63,43
101. d.lndeks SPBE
102. e.Opini BPK tahun 2020: WTP
103. f.lndeks kepuasa.n pelayanan publik (8 PD - 82,81) Indikator dan Target a. Peringkat LPPD 18 - 20 pada Akhir Periode b Indeks Reformasi Birokrasi RPJMD c. Nilai Akuntabilitas Kinerja CC
104. d.Indeks SPBE 2,3
105. e.Opini BPK WTP
106. f.Indeks kepuasan pelayanan publik Tahun Rencana 2022 Indikator dan target a. Peringkat LPPD 18 - 20 pada Tahun Rencana b. Indeks Reformasi birokrasi, 69 C. Nilai Akuntabilitas Kinerja, A
107. d.Indeks SPBE, 2,5
108. e.Opini BPK, WTP
109. f.Indeks kepuasan pelayanan publik,90 Major Project I Perangkat Daerah yang right sizing Aktivitas Utama 8& Aktivitas Utama Output Output • Menyusun instrumen penilaian kinerja individu yang • Tersedianya instrumen penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja • Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan Bussiness • Tersedia Bussiness Process dan SOP serta hasil evaluasi Proccess dan Standar Operating Prosedur terhadap Bussiness Proccess dan SOP • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment • Terlaksananya rekrutmen pejabat melalui mekanisme �r:iiiiio",Pi,oioii...iii111iiii1111iiii.ii,i.■iiii■iiiii■1-iiiiiiriTa11uniliiiii1:ii»ii2 2 Wlll"�JiJ�:IIIP�E�!!!�G�:t�•iil�l�i.�M!ll!IU:C,�IW�-ill·ii�l��,�uc&!ld!:6l!ii��W�•�F!!6l!ii��-�•!l:!J.XiZ+l!IJr1----------------------_,1d C • centre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool assessment centre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Major Project 2 Penerapan e- Government & Data Terpadu Aktivitas Utama 8 Aktivitas Utama Output Output • Pengelolaan E-Gov Terintegrasi • Penerapan e-Government • Terwujudnya Smart. City Pelaksana Dinas Kominfo Major Project 3 Penerapan Sistem manajemen Kinerja Aktivitas Utama 8 Aktivitas Utama Output Output • mengidentifikasi indikator mutu dalam pelayanan, • Tersedianya data / Iaporan indikator mutu memonitor indikator tersebut dan mengukur hasil dari • Ditrerapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 37egetativ mutu tersebut yang tentunya mengarah pada outcome, serta selalu berfokus dalam rangka peningkatan proses, sehinga tingkat mutu dari hasil yang dicapai • Membuat rencana penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pelaksana Inspektorat, Biro Organisasi Major Project 4 Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Verifikasi dan evaluasi Pelaksanaan Produk Hu.kum • Produk hokum daerah diverifikasi dan dievaluasi Daerah dan Penyusunan Prociuk Hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah dan Pennasalahan Daerah Pelaksana Biro Hukum, Setwan DPRD Major Project 5 Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas Aktivit.as Utama & Aktivitas Ut.ama Output Output • Sosialisi pemanfaa tan Aplikasi Pengaduan Masyarakat • Aplikasi pengaduan masyarakat dikenal dan dapat digunakan • Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi perencanaan oleh masyarakat C moaw= raw mm rho 2a_,IRTITTL.Z If- a Pembangunan Daerah • Meningkatnya kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah lewat restrukturisasi program dan kegiatan daerah Major Project 6 SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis) Aktivitas Utama Aktivitas Utama Output &lndikator Output • Data potensi desa (PODES) dan sensus • Menghasilkan berbagai data strategis dari dan h.ingga level • Kompilasi database penerima program bantuan dari desa/kelurahan - Prioritas utama Database Penduduk berbagai Lembaga Miskin By Name By Address" dengan data klasifikasi/tipologi sampai level desa/kelurahan' yang menggunakan sistem Sumber pemukta.hiran data strategis yang "real time" di 12 Kabupaten/Kota pada Tahap II. • Terbangunnya Aplikasi SI-MANDATARIS -Single Database- Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat d.iintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga data kemiskinan dan juga data-data strategis lainnya menjadi sinkron dan konsisten. Pelak.sana Bappelitbangda, Sadan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Tenaga Pendamping Professional Desa), BPS dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa RI. 7 nono»aoare +nonano» aLIDIEEEIIEILE.ISLIEIIEEZIEII [ ] t a a PRIORITAS DAERAH 6 : Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan I -- "- - untuk pembangunan rendah karbon. Latar Belakang a. lndeks kualitas lingkungan hidup, NTT 2018 yang terdiri dari !KA 58,09 (kurang baik), IKU dan IKTL NTT dalam kategori sedang
110. b.NTT merupakan daerah rawan bencana C. Perubahan iklim mulai sangat terasa lndikator dan Target lndeks kualitas lingkungan hidup mencapai 75 pada Akhir Periode RPJMD Tahun Rencana 2022 Indikator dan target Indeks kualitas lingkungan hidup, 69 pada Tahun Rencana Major Project 1 Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Aktivitas Utama 8 Aktivitas Utama Output Output Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 24 kampung iklim diusulkan Pelaksana Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Major Project 2 Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Pemanfaatan basil hutan dan jasa lingkungan kawasan • Luas tanaman basil hutan bukan kayu 200 hektar (Jahe hutan di 22 kabupaten/ kota Merah, Prang dan Bambu) • Spesies pendukung HHBK sebanyak 5 Unit • Luas hutan tanaman endemik 5.000 hektar Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Major Project 3 Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu Aktivitas Utama & Aktivitas Uta.ma Output Output • Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi dalam • pembuatan hutan dan penanaman tanaman cendana pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sebanyak 2.500.000 batang ekosistemnya melalui kegiatan vegetative dan civil teknis • berkurangnya luasan lahan kritis 5,5 juta hektar . I-39 a Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Major Project 4 Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir Aktivitas Utama & Aktivitas Utama Output Output • Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan • Hulan dan lahan yang direhabilitasi secara Vegetative pelestarian LH seluas 600 ha • Pelibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan • jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah sebanyak pesisir 16,4 juta ton • Pemantauan indeks lingkungan hidup daerah • Tersedianya data dan informasi kerusakan mangrove di 22 • Pengembangan dan pemanfaatan kawasan konservasi kab/kota dan penyusunan dokumen IKLH. perairan daerah sebagai area pemijahan ikan dan • Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pelestarian terumbu karang di Alor, Lembata, Sikka dan Daerah (kawasan) Alor, Lembata, Sikka, Flotim Flotim • Peningkatan produksi ikan di kawasan konservasi perairan sebesar 15 % • Prosentase Peningkatan kegiatan wisata bahari ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan sebesar 20 % Pelaksana Dinas Lingkungan Hid up dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Major Project 5 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaea Strategi & indikator Aktivitas Uta.ma Output output • Inventarisasi, pengendalian dan pengawasan kegiat.an • Tersedianya l dokumen: data Baseline Emisi Gas rumah mitigasi dan adaptasi terhadap penurunan Emisi Gas kaca Rumah Kaea di 22 kabupaten/ kota • Tersedianya 1 dokumen lnventarisasi Emisi Gas Ru.mah Kaea • Tersedianya l dokumen kaji ulang reneana aksi daerah (RAD) Gas Rumah Kaea Pelaksana Bappelitbangda, Oinas Lingkungan Hidup dan Kchutanan, ESDM, Perhubungan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Disperindag, dan PUPR .oseq.ggl 7 7 F a Enam Prioritas Daerah dimaksud selanju tnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut :
  1. 1.PD 1 : Memperkuat infrastruktur SDA untuk memperbesar skaJa usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
111. a.PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung : pembangunan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, area pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan penurunan desa rawan pangan).
112. b.PN 3 : Meningkatkan SOM berkualitas dan berdaya samg (indikator yang didukung: penurunan prevalensi stunting).
113. c.PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : pembangunan embung, bangunan penampung air, pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan irigasi, area pertanian yang terlayani jaringan irigasi, dan penurunan desa rawan pangan).
  1. 2.PD 2 Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
114. a.PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).
115. b.PN 3 : Meningkatkan SOM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya pervalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS).
  1. 3.PD 3 : Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
116. a.PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Indikator yang di dukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata sa r estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah dan peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata).
117. b.PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengernbangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata dan peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NIT).
118. c.PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).
  1. 4.PD 4 : Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
119. a.PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningk:atan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
120. b.PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan didukung : dan menjamin pemerataan (indikator yang peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok = masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).
  1. 5.PD 5 : Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, mendukung Prioritas Nasional (PN)
121. a.PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).
122. b.PN 7 : memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi RKPD Provinsi Nusa Tengge ra Timur Taha2o22 D Y ] BANGUNAN DAERAH ARAN DAN PRIORITAS r birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 6. Elektronik/SPBE). PD 6 : Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta untuk pembangunan rendah karbon, mendukung Prioritas Nasional (PN): PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/ke1urahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup , persentase Jim bah B3 yang diangku t TPA/TPSP/SPA terbangun atau diolah, cakupan pembangunan lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial). Penjabaran 6 (enam) Prioritas Oaerah yang disinergikan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional seperti terlihat sebagai berikut: PRIORITAS DAERAH 1 ; Memperkuat Infrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting NO MASAL/ISU STRATEGIS USULAN KEG ATAN PRORTTAS INOIKATOR YANG DIDUKUNG 2 cakupan pembangunan Ingasr I cakupan pemehihara an janingan +ngast cakupan pembangunan embung darn bangunan penampung alt cakupan Pemeharaan embung dan bangunan penampung air PN3 PN 5 PN 5 PN1, PN 5 PN1.PN5 PN1, PN 5 PN, PN 5 Cakupan KK yang dapat mengakses air rinumn lay a.k menurunny a prevalensi stunting cakupan area perta nan yang terlayant paringan ingasi persenta se penurunan desa rawan pangan d Pembangunan dan 'peeehiharaan Embung Pembangunan dan 3 Rehabilitas janngan air bersih 1 rmah tan9ga (SPAM) Penyediaan Surber Ar Miaum (Sumur Air Dalam Sumur Bon) dan panngan 4d pengelolaan air minum di 2 lokasi Kecama tan/desa pada Kabupa ten prioritas nasion al penanoanan stunting erbangunan saluran ingasi pembangunan dan perehihara an paringan air, dan surur bor pada nstalast ternak dan tpT perikanan, ppr Keterbatasan sumnber at untuk memenuhi kegtotan ekonomt Ketersehaan at untuk mendukung produksi oectanian, petemakan, perkebunan, dan penkanan Ting ginya tingkot 3 kerawanan pangan di Wtayah Nusa Tenggara , Masih tingqinya prevalensi stunting di NTT a PRIORITAS DAEAM 2 Pembangunan Bidang Pendidilan, Kesehatan dan Pernerintahan Untuk Meningkakan Kullas S0AM dan Pela yanan Pubike No MASALA/Su STRATE015 USULAN KEGATAN PRORTAS NO#KATORYANG +egr" b«buUNG EN0pN Materbty.a fend Sara Arn.bolas Grwat arurat beg lering.tee4.a kterg.edean Sp4$ puers dos tertngqr stung Karbupaten ya.nan$rprars. an felt p2lsehata ala0nan.9.a pooras aon (unt perks bu.paten ale urtuk uKAM8 UK mnnoaungpiarya.a de P43 keg.hat fewnbagnnfestaLryan Kart an furah fen.git. Tent+42 alt urn put tie8beerbake-pule floe ya0an$pr dan dn Surnb alls untuk UM8Up dPN3 Penaroaan Quota Jann.an Sosa bag4Klug. Cal.pay.ark.f 3 melorrsuks.st 100040¢.bu land lb men yang trcover olehr Tekat PN2 owes don Glut.a arenanswo.al • eogernb.nun$LT - PuSK£SOS pad8 2Ka. fek p42 tlengana stung den4 fed.dfenbrtMkr.tnib.ah.An UT+bag Bart dn tburned utu panga rut uin gaura.g s "shha guru bu dan a.al st roeokai giburuknrufuy. Teri Pu3 sus stunting 22Kbup8ten /Kot mnellu DAK preveieosstutng Khusup4Tusler8rs Relrutrnen Tenaga eehata rutan.a Doter entry.auras an ten Giuntuke tern.tl ply0. i0ten.%g.sh.tn fern1PN3 eh.tan ngit feet«en 2 ult s$04fend n sat ear gt"ra4asfeweb.tr Tr.gr peed feleutrnee fen.fee def«w. yang blur rert. Pernangunan Un.at Seelola MnengKru.an Menglartkn tar (4war.u.unrest er .oh 4.4 40 TerktP43 PRIORITAS DAERAH 3 PENINGKATAN KERJASAMA MULTI PIH AK UNTUK PENGEMBANGAN RANTAI PASOK PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT • usu.w su • %6 NO STRATEGIS USULAN KEGUATAN PRIORITAS INOu&ATOR YANG DIOUKUNG MENOUKUNG PN Belum optnalrya Pengernbangan Des.a Wes.at% 1 1 Pernglatan ca.lquspan des wsat.a pad.a Tekeat pN' da PN2 pergernban9an1 p044%4 Terpadu diMabat. Ngada kwasan Pariwrsata Estate kw.as.a par#wis.a t.a Alo, Rote Ndao, TTS, Bel, berbasis pengernbangan dan Surnba Timur mete eloor loll Kelemnbagain BUMDes 2 Belumn optralya 2 Pengerbanga BUDees 21Pesentasi BUMOes Aktf Terkat PN dan PN2 pen«ngktan nila Kamnodi EsoteNTT(Kepi 22Pengkatan Cakupan pernberdayaan Terkat N dan PN2tarnbah kornodds Jeruk Keproil, Advokat, unggulat wla yah yang Kelapa. Cengkeh) di keloroak masyarakat Des.a mnencalop sektor Kecsmata/ Desa AMsla perianan, perkebunan, pada 21Kabupaten Prior.as peterrain Stunting 319englatan Ker.asa.ma Ant Daerahpertarnbangan dan 3 Ker jasare ant.ar daera Terkat PN 1 da PN 2 parwrsata dalamn koridot E NTT untule pereruha kebutuhr 32Presnsetag Peringkatan transaks produk Terkgt N d pN2 Patwsata Estate lo.kld kwas.an Pew$at. 3 Belum optirnalny 4 Dist rubusperneruh.an 41Presentasi Pen«ogkatan Cakupan Destn.burs Terlat PN2 dan PNS tegrasikoneitvrtas ebutuhan els wes.an Barang dalrn leye NTT darat, lout, dan udera Parwrsata Estate a0tar pulau diMayah Nut Tenggara PRORI[AS DAERAH 4: Pengembangan Hrieasi roduk Portarian Unggulan Untuk Meningleatlean Pererapan Tenaga Ker ja dan Memperluat Perud than Elonorni Daerah r l.ti.. pi.gilt. tww/. ye.cit .,90. gt.rt. $.. ors . e .0 0..90 ..e,\..rt..jg...t. 00 ---Cg9re 0g.0 D. 0.00.4 nee0lo 0.. .. . . t en t. l b . te e 4r o pe 0 8it.. • ..9..9.. et /. 9. 9 0 . a # . K e p t. r .. .-4 0 9 . 1.0 D . Mt.t..4r. tib et. put0.t0 20ti¢ er.ea.ii. ti....... n00.0900.«.0. .gee .0t«.. \ 0 . . rtNL C u t es it¥L • t a PRIORITAS DAERAH 5 :REVOLUSI MENTAL DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SERTA INF ORMASI UNT UK MEWU.JUDKAN REF ORMASI BIROKRAS NO MASAL/ ISU STRATEGIS USULAN KEGIATAN PRIORI'AS INDIKATOR YANG MENDUKUNG PN DIOUKUNG 1 Masih kurang0ya 1 Penggunakan TI dalam 1 hndeks Reformasi Terka PN 4 emanf aatan teinologi dan pelalk sanaan kera birokrast irokrast dan nformas dalam PN7 pelaksanaan kerja birokrasi ntuk mendukung pencapaan reformasi rokrast 2 engemboangandan permanfaatan 2 ndeks Sistem Terkat PN 4 plkasir pemenntahan (e- emenntahan dan government/ smat prov) Berbasis Elektronik PN SPBE PRIORITAS DAERAH 6:Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan klirm serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Re ndah Karbon r NO ASALA/ ISU STRATEGIS 1 ggrya tngiat erentanan baha ya benc.an.a leering.an,baler an, tsunan4, dan gernpa burn USULAN KEGIATAN PRIORI TAS peyedaan formast dan kespan untuk perngata ri bencan.a ooro wo ououno """ Calupan desakelurahan tan9quh TekatN6 benc.an.a 2 Beurn optrnalnya perranfaatan umber [BTebagai penopang pernenuban ebututhan energrunt uk hieyah Kepuluan Musa Ieng9and 3 Belurm tertanganinya bah 83 dan 1 Pengelolaan dan permanfaatan Mash rendahnya$a peas danlesedan iserer at or masyarak.at dalamn pengeiolaan sarnpah 1 Pembangunan IPA/TPST/ SPA trbangun lngup pros 2 P e wngka ta lap.ast.as mnasyat alat dalamn pengeolean sampah 4 Adaptasi perubahankdmn dan 4 Rehabltast lahan is dan hut.an pngrangan eresr gas rurahkaca mantoe. peranaat an1kw.a.$an hutan untuk perhutanan osial 2 Calupa penanfaata e0erg ltnk berbase £BTdi laws.an pariwisate estate 1 indeks Kualt as Ling ungan idup 2 persen t a se rnbah B.3 yg danglut atau diolah Cakupan pernbangun TpA 1pst/SPA terba0gun hnglop provinsi 1 Calupan lrrbah domestl yang tertang.re 2 Persentase pengurangan dan penanganan sampah Calupan lahan knits yang tertang#nu, cakupan luas.an hutan yang drnana.atar untuke 2 M a si dan perngatan dibencana ' Rsio Taruna saga bencana 1 pembangunan dan pengedolan Pt's/ 1 Cal@pa pernanfa.at an energ PLApuH(Pembanglt etrk micro ltnk berbases£BT setip tabun hydro a 4.3.3 Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2022 Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran secara THIS aspek spasial lokasi pembangunan merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efisien, efektif serta berdaya guna dan berhasil guna. Penetapan lokasi pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030, dengan memperhatikan data dan capaian pembangunan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Terdapat dua strategi pengembangan kewilayahan pada RKPD 2022, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dari 2 (dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pertumbuhan, adalah lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah, Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar untuk pengurangan angka kemiskinan dan stunting. Adapun strategi pertumbuhan RKPD NTT tahun 2022 meliputi :
  1. 1.Penguatan rantai nilai industri pariwisata melalui pengembangan DPP Labuan Baja sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. r
  2. 2.Peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang a terintegrasi darat, laut, udara dan antar pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur.
  3. 3.Penguatan layanan perkotaan dalarn menopang pembangunan pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berskala intemasional.
  4. 4.Penguatan teknologi telekomunikasi dan informasi digital dalam menopang pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur.
  5. 5.Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan wilayah yang tersebar pada sentra pertumbuhan wilayah diantaranya SKPT dan KPPN.
  6. 6.Pengembangan sumber-sumber EBT untuk menopang pemenuhan energi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
  7. 7.Penyiapan SOM untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. dan industri berbasis komoditas unggu]an melalui penguatan sekolah vokasi serta pengembangan program link and match dengan industri. Sedangkan strategi pemerataan RKPD NIT tahun 2022 meliputi :
  8. 1.Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
  9. 2.Pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi digital dalam menopang pengembangan ekonomi masyarakat.
  10. 3.Percepatan penerapan SPM.
  11. 4.Perkuatan UMKM dan !KM berbasis komoditas unggulan.
  12. 5.Pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasis komoditas unggulan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau kecil terluar.
  13. 6.Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat. Dari 2 {dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pertumbuhan, adalah lokasi yang kabupaten/kota yang ditentukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonorni, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah. Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang di kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan stunting. Tabel 4.8 Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan No Wilayah Fokus Pertumbuhan Pengembangan Wilayah Fokus DESTINASI WISATA 2022 Pemerataan, untuk PENURUNAN KEMISKINAN DAN ERADIKASI STUNTING Lanjutan pembangunan pada 7 Destinasi yang dibangun 2019 & Keputusan Gubernur Nusa Tenggara 2020 dan penambahan lokasi Timur Nomor: 179/KEP/HK/2021 tentang destinasi pariwisata estate pada Lokasi Priorit.as Penanganan Kemiskinan tahun 2022 dan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara
  14. 1.Li.man, Semau Timur Tahun 2022 di 22 Kabupaten/Kota.
  15. 2.Wolwar, Alor
  16. 3.Fatumnasi, TTS
  17. 4.Mulut Seribu, Rote Ndao Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
  18. 5.Praimadita, Sumba Timur Timur Nomor: 36/KEP/HK/2020 tentang
  19. 6.Laroalera, Lembata Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
  20. 7.Koanara, Sikka 338/KEP/HK/202 tentang Desa/ Lanjutan Pembangunan destinasi Kelurahan Mod.el Pemberdayaan dan wisata nada tahun 2021 Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa
  21. 8.Oeseli Tenggara Timur Tahun 2021.
  22. 9.Waerebo
  23. 10.Kelabba Maja, Sabu Raijua r RKPD Provinst Musa Tenggc re TauerTau2022 D u ! ARAN DAN PRIORITAS BANGUNAN DAERAH I - 4 a Gambar 4.5 Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota se-NTT r .. .d o - z. a • Gambar 4.6 Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT rte LL... - ..... -- -- ----.. - I . L Z . . . . . - ..•. - 4.4 INOVASI DAERAH Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnyajangka rnenengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan maupun dalam program pembangunan daerah. • Sarnpai dengan Tahun 2020 sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan maka Kementerian Dalam Negeri RI mengembangkan model Innovation Government Award (IGA) untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta rnenentukan positioning inovasi di lingkungan di Indonesia. Hasil akhir dari IGA adalah indeks inovasi daerah dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, mendorong inovasi usaha usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari 21 indikator aspek satuan inovasi daerah, skor indikator tertinggi Pemda Provinsi NTT (diatas 600 poin) berada pada 8 indikator, yaitu: Kemanfaatan lnovasi (1673), Kualitas lnovasi Daerah (1656), Regulasi Inovasi Daerah
(1365), Dukungan Anggaran (1060), Program dan Kegiatan di Renstra OPD
(936), Sosialisasi Kebijakan (810), Kemudahan Proses lnovasi Yang Dihasilkan
(728), dan Ketersediaan SOM Terhadap lnovasi Daerah (618). Sedangkan 13 indikator Iainnya yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan lagi kedepan, yaitu: Online Sistem, Jejaring lnovasi, Ketersediaan Jnformasi Layanan, Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah, Penggunaan IT, Kecepatan Inovasi, Tingkat Partisipasi Stakeholder, Pedoman Teknis, Bimtek Inovasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Replikasi. Berikut ini grafik indikator satuan inovasi daerah Provinsi NTT Tahun 2020. Gambar 4.7. Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah NTT Tahun 2020 F 1673 rm.et4el.0 41 Tingle Prtr.pars Stallholdeet 282 Pewees.aaLeen engu.an a Berdasarkan bentuk inovasi dalam !GA tahun 2020, dari 130 inovasi Pemda Provinsi NTI (lihat grafik 4.8.), ada 16 buah (12%) inovasi tata kelola pemerintahan daerah, 57 buah (44%) inovasi pelayanan publik, dan 57 buah (44%) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gambar 4.8. Inovasi Pemda NTT berdasarkan Bentuk Inovasi a novasi tata kelola pernerinthr derah 12% novasi pelayanan publik 44% ovasi Oaerah alnny.as4al dengn trusan Pernrintah yang rnenjadi kwenangan Drat 44% lnovasi Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dilihat dari jenis inovasi digital dan non digital menunjukan bahwa 40% (52 buah) inovasi berjenis digital dan 60% (78 buah) inovasi berjenis non digital. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 4.9. Inovasi Penda NTT Berdasarkan jenis Inovasi a a Digital ■ Non Digital a 0 J 8 A B IV SASARAN DAN PRIORITAS EMBANGUNAN DAERAH 7 Apabila ditinjau dari inisiator inovasinya menunjukan bahwa 130 inovasi Pemda NIT, 27°(<, (35 buah) inisiatornya adalah Kepala Daerah, 17% (22 buah) inisiator nya adalah ASN, 52% (68 buah) inisiatornya berasal dari Perangkat Daerah, dan 4% (5 buah) inisiatornya berasal dari masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 4.10. Inovasi Pemda NTT Berdasarkan Inisiator Inovast Kepala Daerah 27% OPO 52% ASN 17% 4.4.1 Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan desa/kelurahan yang diintervensi oleh TP PKK Provinsi NIT bersama-sama dengan TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecarnatan, dan bersinergi dengan OPD dan Organisasi Kemasyarakatan terkait serta didukung oleh Pemerintah Desa untuk terjadinya Percepatan Gerakan PKK dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Komponen modelnya: Gambar 4.11. Model Desa/Kelurahan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Output I. Terlak sananya kegiatan Program Desa Model PK.K yang fokus pada pencapaian Desa/Kelurahan Sasaran Visi, Misi dan Tujuan Gerakan PKK. I Akses terbatas 2 Terjadinya peningkatan 2 Sarpras terbatas kapasitas dan profesionalitas Intervensi 3 Angka stunting dan gizi TPPKK Des/Kel beserta TP.PKK buruk tertinggi para Kader PKK sehingga Integrasi 4 Fasilitas Posyandu kurang m dapat melaksanakan Desa/ Program/ Ket. memadai Percepatan Gerakan PKK. Kegiatan 5 Desa destinasi pariwisata Model Terkait 6 TPPKK kurang aktif Outcome 7 Ada sekretariat TP PKK I. Adanya peningkatan 8 Ada Kampung KB kesejahteraan keluarga secara 9 Ada Kawasan Rumah nyata dari tahun ke tahun 2 Tersedianya Desa Model PKK di setiap Kabupaten

1.Input

a.Regulasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur. r Keputusan 36/KEP/HK/2020 tentang Tenggara Perubahan Timur atas Nomor: Lampiran Gubemur Nusa Keputusan Gubemur Nusa Tenggara ten tang Timur Nomor Model338/KEP/HK/2020 Desa/ Kelurahan • I Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
b.Anggaran Dukungan APBD Provinsi NTT yang dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT. [ J B A 8 IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
c.Sumberdaya Manusia Aparat/ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT, Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Tim Penggerak PKK 22 Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK 22 Kecamatan, Tim Penggerak PKK 22 Desa/Kelurahan dan pendamping lapangan 2 orang setiap Desa/Kelurahan.
d.Institusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT sebagai penggerak utama, didukung integrasi program/kegiatan dari Perangkat daerah terkait dan Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Tim Penggerak PKK 22 Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK 22 Kecamatan, Tim Penggerak PKK 22 Desa/Kelurahan.
e.Komponen Pendukung Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga didukung dengan komponen antara lain 22 Desa/Kelurahan Model, integrasi dukungan program/kegiatan dari lnstansi Pemerintah dan Lembaga terkait serta Pemerintah Desa/Kelurahan.
1. 2.Proses
a.Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui kolaborasi TP PKK Provinsi bersama TP PKK F kabupaten/kota dan kecamatan melakukan intervensi dan bersinergi dengan perangkat daerah dan Kemasyarakatan terkait dan didukung oleh Desa/Kelurahan.
b.Proses yang dilakukan meliputi : ❖ Penyiapan dan proses dukungan regulasi. Penyiapan dan proses dukungan anggaran serta Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis. ❖ Penilaian dan penetapan desa/kelurahan model. Koordinasi lntegrasi program/kegiatan terkait antara lain : • Fasilitas peningkatan Posyandu kurang memadai. • Fasilitasi peningkatan Desa/Kelurahan destinasi pariwisata. • Fasilitasi peningkatan pengelolaan kampung Keluarga Berencana. • Fasilitasi pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Organisasi Pemerintah PoProvinst userengoremar-- Trahan = • Peningkatan Layanan digitalisasi (desa berbasis digital) melalui sistem informasi manajemen PKK dan aplikasi pasar beta.com ❖ Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) oleh TP PKK provinsi, TP PKK kabupaten/kota dan TP PKK kecamatan dengan didukung oleh kepala desa dan perangkatnya, organisasi pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan, meliputi : • Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak PAUD dan anak SD untuk pencegahan stunting dan gizi buruk. • Peningkatan ekonomi keluarga melalui Halaman Asri, Teratur, Indah, Nyaman (HATINYA) PKK dalam bentuk Kebun pertanian 2 kelompoktani setiap Desa/Kelurahan. • Sosialisasi/pemasyarakatan pola makan dengan menu 82SA serta resep masakan berbahan dasar kelor dan pangan lokal untuk pencegahan stunting. • Pengembangan potensi anak dan remaja melalui Warung Bakat dan Minat (Warung Bakmi). • Kreatifitas kelompok lanjut usia . • Peningkatan sarana prasarana bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). • Pemberdayaan sanggar budaya dan pelestarian budaya. Pemberdayaan kelompok remaja putri untuk usaha ekonomi. • Bantuan pengadaan desa/kelurahan di masa pandemi covid. ❖ Pendampingan oleh 2 pendamping/kader TP PKK setiap desa/kelurahan. ❖ Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
c.Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, antara lai : ❖ Dukungan integrasi program/kegiatan dari Perangkat daerah terkait masih terbatas. ❖ Keterlibatan stakeholder terkait terutama non pemerintahan masih terbatas. ❖ Dukungan alokasi dana/anggaran desa/kelurahan masih belum terpadu dengan dukungan anggaran dari Provinsi. C RAN DAN PRIORITAS ANGUNAN DAERAH I 4 ❖ Kapasitas dan kapabilitas pendamping, kelembagaan dan masyarakat di desa/kelurahan masih perlu ditingkatkan.
1. 3.Output
a.Terlaksananya kegiatan Program Desa Model PKK yang fokus pada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Gerakan PKK.
b.Peningkatan kapasitas dan profesionalitas TP PKK Desa/ Kel beserta para Kader PKK sehingga dapat melaksanakan Percepatan Gerakan PKK.
1. 4.Outcome
a.Adanya peningkatan kesejahteraan keluarga secara nyata dari tahun ke tahun.
b.Tersedianya Desa Model PKK di setiap Kabupaten yang dapat dijadikan tempat pembelajaran/replikasi bagi TP PKK Desa di sekitarnya. 4.4.2 Pariwisata Estate Pariwisata estate NTT merupakan pembangunan kawasan industri pariwisata perdesaan berkelanjutan dimana semua jasa dan kelengkapannya ada di sana meliputi Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas, Aktivitas (SA) dan berbasis komunitas serta didukung dengan kebijakan penataan kawasan potensi wisata. Pada aspek aktivitas dilakukan me1alui penataan yang memberikan ruang partisipatif bagi semua stakeholder terkait, pada aspek amenitas dikembangkan model bisnis dan kemitraan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, aspek atraksi dilakukan melalui penataan pengelolaannya dan memberikan ruang bagi pengembangan kegiatan wirausaha yang dapat menciptakan dampak sosial bagi masyarakat (sociopreneur), aspek akomodasi dilakukan melalui penyediaan tempat bermalarn/beristirahat yang layak, aman dan memenuhi persyaratan kesehatan/sanitasi yang didukung dengan sistem pembiayaan terpadu, aspek aksesibilitas dilakukan melalui pembangunan prasarana desa dan infrastruktur yang mendukung lokasi wisata yang layak, aman dan dapat dijangkau baik secara individu maupun rombongan. r TT"TT[BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH a Gambar 4.12. Pengembangan Pariwisata Estate NTT PARIWISATA ESTATE I I I 1 1 I I ,1-1 KETERKAITAN KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN POTENSI WISAIA Kondisi ini didukung dengan sinergi antara kepariwisataan dengan ekonomi kreatif dengan 3 fokus pengembangan kepariwisataan NTT yaitu pengembangan destinasi, pengembangan wisata minat khusus dan pengembangan pasar wisatawan berkelanjutan. 1 . Input
a.Regulasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi NIT. ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Peraturan Gubemur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di provinsi NTT tahun 2019- 2023.
b.Anggaran Dukungan APBD Provinsi NTT yang dialokasikan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang didukung dengan Anggaran pada Perangkat Daerah terkait.
c.Sumber Daya Manusia RKPDProvinsl Nusa Tenggc ra Timur Tahun 2022 F a Aparat/ASN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NIT, Perangkat Daerah terkait dan Tim Penggerak PKK Provinsi sampai Desa/Kelurahan, yang didukung dengan petugas lapangannya.
d.lnstitusi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebagai Penggerak utama/manajemen pariwisata estate, didukung oleh kolaborasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan destinasi (PUPR, Perhubungan, kehutanan, perikanan, Kominfo) pemasaran pariwisata (BKPMD), pengembangan industri (Perindag, Pertanian, Petemakan,Koperasi, Kebudayaan) dan pengembangan kelembagaan (Pendidikan, PMD dan Tenaga Kerja) serta BUMDes.
e.Potensi kawasan Perdesaan Pengembangan potensi kawasan pariwisata perdesaan pada setiap kabupaten satu kawasan pariwisata perdesaan (22 kawasan), dengan prioritas pertama pada 7 kawasan pariwisata pedesaan yaitu Kawasan Mutis (Kabupaten TTs), Kawasan Pantai Liman (Kabupaten Kupang), Kawasan Kampung Adat Primadita (Kabupaten Sumba Timur), Kawasan Mulut Seribu (Kabupaten Rote Ndao), Kawasan Moru (Kabupaten Alor), Kawasan Lamalera (Kabupaten Lembata) dan Kawasan Kelimutu (Kabupaten Ende).
f.Sarana prasarana Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan pariwisata perdesaan dan memenuhi SA yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas dan Aktivitas.
1. 2.Proses
a.Pariwisata estate merupakan pembangunan kawasan industri pariwisata secara terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dalam mengaktitkan sektor produks i. Sekaligus dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi di daerah dan memenuhi unsur SA pariwisata.
b.Proses yang dilakukan meliputi : Penelaahan regulasi yang mendukung dan pembuatan regulasi r baru untuk memperkuat pelaksanaan pariwisata estate. 2 LL' U L J ± L L ; e a a Identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan industri pariwisata dan pengembangan kelembagaan pariwisata sebagai kawasan wisata. Penetapan 1 kawasan pariwisata perdesaan pada setiap Kabupaten di NTT (22 kawasan) dan 7 kawasan pariwisata perdesaan prioritas pertama. ❖ Melakukan pemetaan dukungan dan tanggung jawab dari Perangkat Daerah dan mendorong keterlibatan stakeholder terkait untuk pemenuhan 5A di pariwisata estate. Melakukan koordinasi dukungan kebijakan dan dukungan teknis dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan. Melakukan pembangunan, pengembangan untuk pemenuhan unsur SA pada pariwisata estate sesuai tahapannya setiap tahun. r Melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pengembangan pariwisata estate secara terkoordinasi dan terpadu. Melakukan pembinaan dan pengawasan percepatan pelaksanaan pariwisata estate secara berjenjang sampai tingkat lapangan/kawasan. Meningkatkan kesiapan dan partisipasi masyarakat terutama di sekitar lokasi pariwisata estate. ❖ Melakukan supervisi monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dan terpadu.
c.Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pariwisata estate antara lain : Dukungan anggaran APBD provinsi yang terbatas belum dapat memenuhi keseluruhan tahapan pengembangan 21 pariwisata estate. ❖ Belum semua stakeholder terkait ikut serta berperan dan memberikan kontribusi dalarn mendukung pembangunan pariwisata estate.
1. 3.Output
a.Terbangunnya 22 kawasan industri pariwisata (pariwisata estate) di 22 Kabupaten/Kota.
b.Terbangunnya 22 desa/kelurahan destinasi wisata. AB IV SASARAN DAN PRIORITAS PFMBANGUNAN DAER AH a
1. 4.Outcome
a.Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur fisik dan non fisik penunjang sektor pariwisata.
b.Meningkatnya kunjungan wisatawan di daerah.
c.Bertumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Jndustri Kecil Menengah (!KM). 4.4.3 Aplikasi SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis) I. Input
a.Regulasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, khususnya Prioritas Pembangunan Daerah Reformasi Birokrasi.
b.Anggaran Dukungan APBD Provinsi NTT yang dianggarkan melalui Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 (Tahap I) dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 (Tahap II).
c.Sumber Daya Manusia Secara umum sumber daya yang dibutuhkan adalah kolaborasi unsur ASN, Statistik dan Tenaga Pendamping Profesional Desa serta tenaga IT dan administrator baik di lapangan maupun yang membackup data server.
d.Institusi Bappelitbangda Provinsi NIT se bagai motor penggerak u ta.ma yang berkolaborasi dengan Sadan Pusat Statistik Provinsi NIT sebagai penyedia Master Data Survey dan Analisis Statistika. Selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di F dukung oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagai penggerak utama survey yang akan dilakukan kepada masyakat.
e.Teknologi Jika pada Tahap I Aplikasi SI MANDATARIS masih berbasis web/ web-base yang dikelola menggunakan server khusus SI ( a MANDATARIS rnaka pengembangan pada Tahap II adalah berbasis Mobile Aplication Surveyor (Android).
f.Saran.a Prasarana Untuk kebutuhan penyediaan data dibutuhkan Penyediaan Infrastruktur, topologi sisytem dan Kelembagaan yang melibatkan Sumber Daya Manusia untuk mengelolanya.
1. 2.Proses
a.Langkah awal SI MANDATARIS diawali oleh data potensi desa (PODES) dan Sensus yang dilakukan oleh BPS melalui Tenaga Pendamping Profesional Desa serta kompilasi database penerima program bantuan dari berbagai Lembaga (untuk kepentingan pembangunan prioritas berupa database penduduk miskin "by name by address".
b.Pilot Project SI MANDATARIS pada Tahap I adalah 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota se Provinsi NTT. Pada Tahap II di Tahun 2022 diaplikasikan ke 12 Kabupaten/Kota antara lain : Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Ator, Belu, TTU, Kota Kupang, dan Rote Ndao. Sehingga penyelesaian untuk Tahap I dan II meliputi 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT.
c.Cara kerja Infrastruktur, Topologi System dan Kelembagaan sebagai berikut : E' 5 3 0 7 -- ❖ Technical Support dilakukan untuk proses implementasi SIMANDATARIS. Kelengkapan yang dibutuhkan antara lain mempersiapkan Buku I (Pedoman Kepala Bps, Bappelitbangda, Diskominfo, Dinas Terkait (Provinsi), Buku 2 (Pedoman F Pemeriksaan, Pelengkapan Dan Pemantauan Completion & Monitoring) S1 MANDATARIS dan FF,7, a s t an s (Correction, Mek;:\ a r Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Sl MANDATARIS Bagi Petugas Pemeriksa ), Buku 3 (Pedoman Pengumpulan dan Entri Data dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SI MANDATARIS bagi Petugas Pencacahan), Buku 4 (Pedoman Penjaminan Kualitas (Pemeriksaan) dan Uji Petik/Post Enumeration Survey (Pes) Data Sl MANDATARIS di Level Desa/ Kelurahan). ❖ Administrator melakukan verifikasi data dan instrumen komponen data SI MANDATARIS yang dibutuhkan pada pengambilan data di lapangan. ❖ Operator melakukan Implementasi / pencacahan data by name by adrees di lapangan berdasarkan instrumen komponen data yang diberikan; ❖ SKPD terkait sebagai pendukung database tambahan yang diperlukan Sl MANDATARIS seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catalan Sipil. didalam seluruh tertinggi terkait ❖ Eksekutif sebagai pucuk pimpinan pengambilan kebijakan dan keputusan pelaksanaan SI MANDATARIS. ❖ Tim IT Pengelola Database Server dan Aplikasi SI MANDATARlS dengan sistem Single Database dan Aplikasi serta interkoneksi dengan Aplikasi Pendukung SIMANDATARIS lainnya yang bersifat real time dengan Fitur Aplikasi antara lain: • Pendataan Kemiskinan; Indikator Kemiskinan; indikator kemiskinan keluarga yang mengacu pada data/formulir yang dipakai untuk menghitung indeks kemiskinan; • Single Database & Aplikasi; • Peta In teraktif; dan • Laporan (Data Grafis dan Tabel).
d.Potensi Pengembangan SI MANDATARIS adalah menuju system yang menyediakan data 'by name by address ' dengan keunggulan sebagai berikut: ❖ Sistem Informasi Managemen Pengelolan Database Kemiskinan. ❖ SIM Pengelolaan Intervensi Kemiskinan dan Raport Kemiskinan yaitu : • • Integrasi SIM Kemiskinan dengan berbagai Pemerintah Daerah (Program Intervensi dll) • Raport Kemiskinan RT, Individu • Pemetaan Kemiskinan dan Dashboard Kemiskinan
e.Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SI MANDATARIS: ❖ Secara umum untuk pelaksanaan Tahap I dan II untuk tidak mengalami kendala baik dalam hal anggaran dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota peserta SI MANDATARIS.
1. 3.Output
a.Menghasilkan berbagai data strategis dari dan hingga level desa/kelurahan dengan Prioritas utama Database Penduduk Miskin "B Name By Address" dengan data klasifikasi/ tipologi sampai level desa/kelurahan' yang menggunakan sistem Sumber pemuktahiran data strategis yang "real time".
b.Terbangunnya Aplikasi Sl-MANDATARIS -Single Database Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga data kemiskinan dan juga data-data strategis lainnya menjadi sinkron dan konsisten.
1. 4.Outcome Pelaksanaan SI MANDATARlS secara signifikan memberikan dampak yang sangat besar pada prioritas pembangunan daerah yang ke 5 yaitu Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dimana berdarnpak juga pada Prioritas daerah lainnya yang berhu bungan dengan penyediaan data 'by name by address" . Dampak besar yang akan dirasakan berkontribusi untuk peningkatan target pencapaian Misi 5 Reformasi Birokrasi pada RPJMD P Provinsi NTT Tahun 2028-2023 antara lain:
a.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
b.Tingkat Keterbukaan Informasi Publik; dan
c.lndeks Kepuasan Pelayanan Publik. 4.4.4 Pengembangan Sapi Wagyu Pendekatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan saat ini di dasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu : pertama, inclusive, dimana pembangunan ekonomi yang dilakukan harus dapat melibatkan dan berbasis pada masyarakat, sehingga masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Pendapatan masyarakat ( a r Sistem di RKPD Proinst asarenggara Tur Tehan2022 a harus meningkat yang akhirnya akan berdarnpak pada kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Kedua, local resourced-based, dimana pemenuhan kebutuhan harus berbasis pada sumber daya lokal, atau harus dapat dipenuhi dari dalam NTT sendiri, khususnya untuk sektor produksi yang berada di hulu, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, juga industri pengolahan, budaya, kekayaan dan keindahan alam, energi baru terbarukan (EBT). Perlu juga menguatkan komoditi unggulan tiap daerah, dan secara kelembagaan diperkuat dengan Masyarakat Ekonomi (ME) NTT yang telah dibentuk. Ketiga, sustainable, pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan dan tetap rarnah lingkungan. Di sisi lain, Pariwisata dalam RPJMD 2018-2023 ditetapkan sebagai primemover ekonomi, sebab NTT memilild sumber daya alam yang melimpah , termasuk sumber daya pariwisata baik wisata budaya, wisata alarn, maupun wisata buatan. Dengan memanfaatkan hal ini secara optimal, tennasuk pengelolaan yang baik dan benar diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat NTT. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan Labuan Baja, Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan Pemerintah Provinsi NTT juga menetapkannya sebagai daerah pariwisata premium. Fokus utama pada Pariwisata karena sektor ini mempunyai jaringan rantai pasok atau keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan berbagai sektor ekonomi lainnya seperti sektor primer, industri pengolahan maupun sektor jasa-jasa lainnya. Agar pariwisata dapat sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka pembangunan pariwisata akan melibatkan semua pemangkukepentingan terutama masyarakat dan pelaku ekonomi lokal (inclusive) dan sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan sumber daya lokal yang dimiliki oleh NTT (local resource-based) dengan demikian pembangunan pariwisata akan dan harus berkelanjutan (sustainable). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hibah Sapi Wagyu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi NTT akan dikembangkan untuk menjadi salah satu rantai pasok pariwisata, khususnya dalam hal pemenuhan kenutuhan pangan untuk memenuhi permintaan pasar, RKPD Pr ov in W Musa 2022 I S r & termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan daging sapi premium karena pengembangan pariwisata premium. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan impor daging sapi premium, tetapi dapat dipenuhi sendiri, bahkan bisa dilakukan ekspor. Di Indonesia sendiri, selain NTT, Sapi Wagiyu baru dikembangkan di Lampung. Pengembangan Sapi Wagiyu ini akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pengalaman soal ini, dan akan dilakukan di Instalasi Kabaru Sumba Timur. 4.5 STRATEGI MENGHADAPI COVID-19 Pandemi Covid 19 berdampak pada berbagai sektor pembangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang pada akhimya membawa keseimbangan baru dan proses transformasi akan terjadi di empat area, yaitu struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok serta tatanan internasional. Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, dimana struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transfonnasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Telemedicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid- I 9. Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online. Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui p-atfo'rm mxPo Provinstvusa Ten g@a re mmur rahun2zozz l j ' i l l ) j z , : . 'u . . . . . a digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0. Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalarn negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan globalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Memperhatikan empat hal di atas, maka terdapat empat strategi / tahapan penanganan Covid 19, yaitu : I) menguatkan sektor kesehatan, 2) kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, 3) mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan 4) program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Keempat hal inilah yang akan menjadi fokus pada tahun 2022, baik melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, persiapan untuk hilirisasi/industrialisasi dan meningkatkan rantai nilai terkait industri pariwisata. 4.6 PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH Pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan kesehatan setiap warga negaranya, seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial. Negara mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun sistem yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial harus memberikan prioritas yang memadai terutama untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Berbagai kebijakan bidang kesehatan dari waktu ke waktu mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar. Perhatian pemerintah di bidang kesehatan nampak bila dilihat dari dukungan anggaran keuangan yang disediakan oleh pemerintah. Amandemen UU No 23/1 999 ten tang Kesehatan menyebutkan bahwa tiap daerah harus menganggarkan minimal 15% dari APBD untuk kesehatan. Dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, besaran anggaran untuk pemerintah pusat diatur dalam pasal 171 ayat 1 yaitu pemenuhan alokasi anggaran kesehatan untuk pusat (APBN) sebesar 5%. Besaran anggaran untuk daerah (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) diatur dalam pasal 171 ayat 2 yaitu 10% dari total anggaran setiap tahunnya diluar --,.-.,..,-,..,,•• iiiiir,--- ''" ... ·:Ji ]l;'�j' Ed & gaji pegawai. Kemudian pasal 171 ayat 3 menyebutkan bahwa besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalarn APBN dan APBD. Kebijakan daerah dalarn upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kebijakan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan, melalui :
1. 1.Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti : koordinasi peningkatan fasyankes primer dengan jumlah penduduk di tingkat kecamatan; Rasia tempat tidur pada fasyankes dengan jurnlah penduduk di tingkat kabupaten/kota; Persentase FKTP terakreditasi dan Persentase RS terakreditasi; Persentase pasien yang dirujuk dari FKTP; serta penyediaan fasilitas kesehatan bergerak dan peralatan kesehatan terstandar sesuai peta permasalahan kesehatan di daerah.
2. 2.Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan cakupan PBI pada penduduk miskin. r
3. 3.Penurunan angka kematian ibu dan anak, melalui penurunan a persentase bumil KEK; Peningkatan Persentase bumil rnendapatkan layanan kesehatan; Peningkatan persentase persalinan di fasyankes; Ketersediaan minima] 4 puskesmas PONED per kabupaten/kota yaitu puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi; dan Ketersediaan Rumah Sakit PONEK di kabupaten/kota.
4. 4.Peningkatan status gizi anak, melalui : penurunan prevalensi stunting, gizi buruk dan gizi kurang; peningkatan persentase balita yang mendapatkan AS! eksklusif; Peningkatan kualitas dan kuantitas STBM.
5. 5.Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan, melalui optimalisasi peran Posyandu sebagai pusat kegiatan pelayanan bagi masyarakat termasuk kesehatan serta optimalisasi kegiatan GERMAS.
6. 6.Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui Penurunan kasus TB, menurunkan kasus HIV, peningkatan eliminasi malaria, Diare dan penyakit menular dan tidak menular lainnya. t mroProv«inst vase re oa rs mmurrah» 2oz2 L L , l j[ : 7 7 EI. ZEE
7. 7.Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyiapan dan penerapan deteksi dini (Early Warning System).
8. 8.Peningkatan kuantitas dan kualitas SOM Kesehatan, me}alui penyediaan SDM kesehatan di Puskesmas serta pendidikan dan pelatihan terakreditasi. Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanan kesehatan didaerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui : (1) Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Kesehatan menjadi salah satu dari 6 urusan terse but. Dalarn Pennenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan memuat 2 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan provinsi dan 12jenis layanan dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota. Dua jenis layanan dan mu tu SPM Bidang Kesehatan Provinsi mencakup pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, ada 12 jenis SPM yang mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Sesuai dengan Kewenangan Provinsi, fungsi Promotif dan Preventif kesehatan dilakukan melalui koordinasi ke Kabupaten/Kota sehingga dapat mencapai standar pelayanan kesehatan masyarakat minimal. Untuk SOM kesehatan, disirnulasikan dalam perencanaan dan pengembangan SOM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat provinsi/lintas Daerah al r a r kabupaten/kota Dan Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi. .68 d E 1 ! 2 a BABV lt ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 8i888.% # KABUPATEN/KOTA �ff�>. • BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Terna pembangunan daerah Provinsi Nusa Temggara Timur pada tahun rencana 2022 adalah PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN PEMANTAPAN SISTEM RANTAI PASOK PARIWISATA MENUJU PEMULIHAN EKONOMI DAERAH". Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sebagai berikut: 1 . Prioritas Daerah I : Memperkuat lnfrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan Serta Stunting;
9. 2.Prioritas Daerah 2 : Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik;
10. 3.Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Kerjasama Multi Pihak Untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat;
11. 4.Prioritas Daerah 4 : Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah;
12. 5.Prioritas daerah 5 : Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Inforrnasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi; dan,
13. 6.Prioritas Daerah 6 : Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklirn serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon. Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, Pemerintah menetapkan tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Untuk mencapainya ditetapkan tujuh (7) Prioritas Nasional sebagai berikut: • Prioritas Nasional 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; • Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan • Prioritas Nasiona1 3 Meningkatkan berkualitas dan berdaya saing; Sumberdaya manus1a PembangunandanMental ffsz Revolusi• Prioritas Nasional 4 Kebudayaan a • • Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Tnfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim • Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik Dalam kaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dalam RKP tahun 2022, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :
14. 1.Pertumbuhan ekonomi : Pemerintah Menargetkan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana berkisar antara 5,30 -5,47%;
15. 2.Penurunan Kemiskinan : Pemerintah Menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 20,16 % pada tahun 2022;
16. 3.Tingkat Pengangguran : Pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran di Nusa Tenggara Timur menjadi 3,41 - 4, 14 %; Sesuai dengan amanat dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 2022, maka pada tahun rencana 2022, Pemerintah Provinsi NIT menargetkan capaian indikator Makro sebagai berikut : I. Pertumbuhan ekonomi : 6,33 - 6 , 9 0 % 2 . PDRB perkapita : Rp. 2 3 - 2 5 Juta pertahun
17. 3.1PM : 67,35 - 69,00
18. 4.Penduduk Miskin 19,35 - 16,15
19. 5.Stunting 16,7
20. 6.Indeks Gini : 0,34- 0,33
21. 7.lndeks Pembangunan Gender : 95 Poin
22. 8.Tingkat Pengangguran terbuka : 2 , 5 - 1 , 9 %
23. 9.Rasia PAD : 30,12%
24. 10.Emisi Gas Rumah Kaea : 17.248.829 tC02eq I I. Kebutuhan Investasi : Rp. 71,47 T
25. 12.Indeks Reforrnasi Birokrasi : 69 Poin Dengan target capaian sasaran pembangunan yang digariskan dalam RKP 2022, arahan pembangunan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan besaran kontribusi Kabupaten/Kota a terhadap capaian Provinsi NTT secara umum dan dengan memperhatikan trend performa Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir. 5.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI Ekonomi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai darnpak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi sebagai akibat meluasnya pandemi covid-19. sepanjang triwulan IV 2018 sampai triwulan IV 2019, ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh stabil dengan catatan pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2019 sebesar 5,61%). Laju Pertumbuhan Triwulanan y-on-y a 6 • ' ' 5.26 8
s.2 9
1. 6.10 1/19 1.90 I! 19 5.61 1.98 1.7s 2.27 Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 5 Februari 2021 Pelambatan ekonomi daerah mulai terjadi pada awal tahun 2020. Output ekonomi NTT terlihat menurun, meskipun masih tumbuh positif pada awaJ kuartal I 2020, yang tumbuh "hanya" 2,99% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y on y). pada kuartal II 2020, Ekonomi NTT mulai mengalami kontraksi dan tumbuh -1,98% dibandingkan dengan periode yang sarna pada tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Triwulanan q-to-q 700 .00 0o0 00 3.00 5.00 7.00 6.0 I " i L.85 040 Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 5 Februari 2021 a Pada kuartal Ill 2020, ekonomi NTT juga masih mengalami kontraksi sebesar -1,75% meskipun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (q to q) ekonomi NTT menunjukan ketahanannya dengan tumbuh 3,09% ditengah situasi pandemi. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan yang menjadi sektor terbesar dalam ekonomi NTT tampaknya menjadi salah satu alasan tidak begitu dalamnya efek ekonomi dari Pandemi covid-19 menghantam ekonomi NTT. Sektor jasa dan perdagangan yang merupakan sektor yang paling terpukul dengan pembatasan aktivitas ekonomi, hanya mengkomposisi kurang dari 15% dari ekonomi NIT dan karenanya tidak begitu besar mengcounter kecenderungan rebound yang terjadi pada kuartal III 2020. Ekonomi NTT terpukul paling keras pada triwulan IV 2020. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Y on Y) Ekonomi NTI tumbuh -2,27% dan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (q to q), hanya tumbuh 1,85%. Meskipun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya output ekonomi NTT mengalami penurunan sebesar -2,27%, pertumbuhan kuartal Ill yang positif terhadap kuartal II 2020 memunculkan harapan berlanjutnya recovery ekonomi di NTT ditengah pandemi Covid 19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 adalah sebesar -0,83%. Situasi ekonomi Nasional yang masih berjuang untuk keluar dari resesi, mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi daerah pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. meskipun recovery ekonomi tampaknya sedang berlangsung dengan lambat, namun optirnisme yang beralasan muncul karena pada awal tahun 2021, Vaksinasi covid-19 massal mulai dilaksanakan diseluruh Indonesia terrnasuk Nusa Tenggara Timur memberi harapan akan kembali normalnya geliat ekonomi di daerah ini di waktu-waktu sesudahnya. upaya akhir perang terhadap pandemi covid-19 juga diharapkan menjadi awal pemulihan ekonomi Nasional dan Daerah. Dengan memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota se-NTT sepanjang 2013-2020, dan dalam rangka mencapai target pertumbuhan di tahun rencana 2022, maka arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota adalah antara 4,28% (terendah) sampai 9,53% (tertinggi). Tabel 5.1. menampilkan target pertumbuhan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2022. Disjikan dengan proyeksi kebutuhan Investasi] RPDProvins Nasa Tengga ra TimurTahun 2022 i [LL~all,l)bl5l,lilly :Hz- A + • a berdasarkan perhitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) per Kabupaten/Kota. Tabel 5.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, ICOR dan Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Pengembangan dan Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022 t'alan Tahu 2022 Investasi 21 Investasi Kab/Kota/ Wilayah Tahun 2021 (%) ICOR dan Provinsi (%) (Rp. Juta) 22 (Rp. Juts) Sumba Barat 5.38 5.63 7.98 42.93 44.93 Sumba Timur 5.13 5.15 9.11 46.73 46.92 Sumba Tengah 4.81 4,95 9.68 46.56 47.92 Sumba Barat Daya 7.43 7.99 6.10 45.32 48.74 Rata-rats Sumba 5.69 5.93 8.22 46.74 48.73 Kupang 5.07 5.17 5.10 25.86 26.37 TTS 5.55 5.85 4.84 26.86 28.31 TTU 5.60 6.06 9,44 52.86 57.21 Belu 5.77 5.88 8.03 46.33 47.22 Sabu Raijua 6.23 6.89 8.00 49,84 55.12 Malaka 5.30 5.46 11.78 62.43 64.32 Kota Kupang 7.86 7.96 11.35 62.57 90.35 Rote Ndao 4.58 4.84 6.85 31.37 33.15 Alor 4.37 4.37 9.63 42.08 42.08 Rats-rata Timor 5.59 5.83 8.34 46.61 48.61 Lembata 4,75 4,81 6,00 28,50 28,86 Flotim 4,59 4,59 5,96 27,36 27,36 Sikka 5,96 6,50 9,31 55,49 60,52 Ende 5,50 6,27 10,59 58,25 66,40 Ngada 6,52 7,42 5,30 34,56 39,33 Manggarai 5,60 5,91 9,73 54,49 57,50 Manggarai Barat 7,86 9,53 7,59 59,66 72,33 Nagekeo 4,28 4,30 9,22 39,46 39,65 Manggarai Timur 6,15 6,74 8,13 50 54,80 Rat-rata Flores 5,69 6,23 7,98 45,4l 49,72 NTT 5,66 6,00 8,18 46,26 49,04 s EH z t s t Meskipun momentum pemulihan ekonomi akan pada tahun rencana 2022 diprediksi terjadi secara merata pada kabupaten/kota, narnun variasi akan ditentukan oleh karakteristik wilayah tertentu. Rebound ekonomi di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan lebih cepat terjadi pada wilayah yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, dan pada daerah-daerah yang memiliki luas wilayah relatif kecil. Daerah-daerah yang sektor jasanya tumbuh juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wiayah yang ekonominya masih sangat tergantung kepada sektor primer. Momentum pemulihan pasca resesi perlu dimanfaatkan dengan mendorong sektor-sektor yang cepat tumbuh, memiliki rantai keterkaitan industrial yang panjang dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan (sekunder) dan jasa (tersier) perlu didorong untuk tum huh kembali. Namun diatas itu semua, mendorong peningkatan produktivitas sektor primer mutlak dilakukan karena dua hal. Pertama: sektor primer masih menjadi sektor terbesar dalarn ekonomi daerah sehingga peningkatan produktivitas sektor ini akan memberi dampak paling besar dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan; dan kedua: meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari pandemi covid-19, karena ketahanan pangan menjadi saJah satu prioritas pen ting pada masa krisis. Mendorong meningkatnya produktivitas sektor primer, karenanya, selain dalam rangka mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Juga menjamin ketahanan Nusa Tenggara Timur menghadapi potensi bencana yang mungkin masih akan terjadi di masa yang akan datang. 5.2 PENDUDUK MISKIN Sepanjang 2011 sampai 2020, jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung memiliki trend yang konstan, tidak meningkat namun juga tidak mengalami pengurangan. Pada Maret 2 0 1 1 , terdapat 1,01 juta jiwa lebih penduduk Miskin yang ada di NTT. Ini setara dengan 2 1,23% dari total Penduduk NTT pada tahun terse but. Sepanjang periode Maret 2011 sampai dengan September 2014 terlihat trend penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada September 2014, jumlah Penduduk miskin di NTT berkurang menjadi 992 ribu orang, atau setara dengan 19,60% dari total populasi NTT. Namun pada Maret 2015, terjadi peningkatan. Jumlah orang miskin bertambah menjadi 1,160 juta jiwa, atau setara dengan 22,61% d RP PrOsi Nos.a Teng9or@ Timur1 12022 ' J p. 5 a = total populasi NTT. Periode Maret 2015 adalah periode dimana persentase penduduk Miskin di NTT tercatat paling tinggi sepanjang 2011-2020. Periode September 2015 merupakan periode dimana jumlah Miskin di NTT tertinggi sepanjang 2011-2020. Pada Periode tersebut jumlah orang miskin meningkat menjadi 1 , 1 6 1 j u ta jiwa, meskipun secara persentase, berkurang 0,03 poin persen dibandingkan semester sebelumnya menjadi 22,58%. Gambar 5.1 PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI NTT Maret 2011- September 2020 11.$0 11.41 11.54 11.54 11.51 11.35 11.42 11.34 11.46 11.2$ 11.$4 11.74 • •10.12 $4s 14.13 $.6 9.4% 10.47 995 9.92 Mr Sp'1 Mr2 Se't2 Mr Se0'1.3 AM Set4 Mr Sep1 Mr% Se'% Mr Sep'17 Mr1 Sp% Mr19 Se'1% A4r¢ Pender (th lere (l Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 15 Februari 2021 Sepanjang periode Maret 2016 sampai dengan september 2019, terlihat trend penurunan persentase penduduk miskin di NTT, walaupun dari sisi jumlah masih terdapat fluktuasi pada periode maret 2017, 2018 dan 2019. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin di NTT kembali terjadi pada periode Maret 2020 sebesar 20,90% dan September 2020 menjadi 21,21%. Kenaikan persentase pada periode Maret dan September 2020 dipengaruhi terutama oleh Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh -2,27% ( on y). berkurangnya output ekonomi daerah ini mencerminkan menurunnya permintaan (tergambar dari terkontraksinya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 111 2020 sebesar 2,38% y on y) dan penawaran yang berarti banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Kelompok masyarakat paling rentan yang berada dekat dengan ambang batas garis kemiskinan kemudian masuk kedalam kategori penduduk miskin. Dengan memperhatikan performa pen gen tasan kemiskinan pada Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan Nusa Tenggara Timur di tahun rencana 2022, maka target penurunan kemiskinan untuk Kabupaten/Ko RKPD t n se-Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.2. dibawah ini Tabel 5.2. Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021 -2022 HIGH 2022 MODERATHIGH 2021 MODERAT Wilayah 30.40 28.47 28.08 23.57 21.14 18.93 18.47 13.30 28.03 26.13 25.75 21.32 22.36 20.81 20.50 16.89 15.40 14.54 14.36 12.35 20.84 19.35 19.04 15.54 25.29 23.65 23.31 19.48 Flores Timur 9.51 8.34 8.10 5.36 SLkka 13.32 12.17 11.93 9.23 nde 22.20 22.19 22.12 21.80 gada 12.01 11.24 11.08 9.29 anggarai 21.51 19.52 19.11 14.45 ote Ndao 29.81 29.89 29.90 30.08 Manggarai Barat 18.78 16.86 16.46 11,97 33.44 31.78 31.44 27.55 28.47 25.46 24.84 17.81 12.64 11.96 11.83 10.25 25.56 24.29 24.04 21.07 33.21 32.38 32.21 30.28 16.03 15.10 14.91 12.73 9.90 9.81 9.79 9.59 Nusa Tenggara Timur 2 1 . 0 0 19.63 19.35 1 6 . 1 5 Tantangan untuk dapat tetap menjaga kelompok masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin dan masyarakat rentan miskin tidak masuk kedalam kategori miskin pada saat dan pasca pandemi serta bagaimana memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk mengentaskan lebih banyak penduduk dari kemiskinan adalah sesuatu yang besar. Pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen baik itu fiskal maupun kewenangan meregulasi untuk EMBANGUNAN 312 mencegah bertambahnya orang miskin. moono»o.ooo nomono Im,ljlElly a s Permasalahan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana meminimalisasi efek resesi ekonomi daerah bagi kelompok rentan. Dalam kaitan ini pemerintah daerah perlu melaksanakan program-program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok-kelompok rentan miskin menjadi korban yang paling terdampak resesi ekonomi. Pilihan kebijakan jaring pengaman sosial dapat menjadi salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin di masa-masa resesi, disamping kebijakan-kebijakan ekonomi daerah untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi daerah pasca reses1. 5.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Apabila dipilah per Kabupaten, terlihat variasi yang meskipun menunjukkan trend penurunan, masih menggambarkan naik dan turunnya angka TPT pertahun pada Kabupaten/Kota tertentu. Terdapat Kabupaten dengan TPT yang tinggi pada tahun tertentu dan mengalarni penurunan tajam pada tahun berikutnya, sementara terdapat Kabupaten dengan pola sebaliknya. Juga terlihat bahwa konsentrasi pengangguran terbuka terdapat pada wilayah dengan karakter dominan perkotaan (urban), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (rural cenderung mencatat TPT yang rendah. Sepanjang 2004-2018, kota Kupang tercatat memiliki TPT tertinggi relatif dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur. Pe}ambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 poin persen jika dibandingkan dengan angka Agustus 2019 ( on y) yang sebesar 3,14%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi covid-19. Pada tahun rencana 2022, pemerintah dalam RKP 2022 mentargetkan tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur menurun menjadi sebesar 3,2 - 4,0%. Penetapan target tersebut tidak lepas dari kalkulasi mengenai pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19 terhadap angka fl ierisre no« re mor roionzoi ZuLLE,ljEll) ( a r pengangguran. Upaya recovery ekonomi daerah difokuskan untuk kembali menstimulasi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target penurunan angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah yaitu sebesar 2,50- 1,95 pada tahun rencana 2022. Bagi Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT, dengan memperhatikan perkembangan kinerja angka pengangguran dalam beberapa tahun dan dengan menggunakan proyeksi RKP 2022 maka target TPT Pada Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT pada tahun rencana 2022 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel 5.3. berikut ini. Tabel 5.3 Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se.-NTT Tahun rencana 2022 W.1 h TARGET 2022 (%) 1 aya Moderate Hi h Sumba Barat 2,71 2,06 2 39 1 81 3,35 2,55 1 80 1 37 Timor Tengah Utara 2,91 2,21 Belu 5 07 3 86 Alor 2 13 1,62 Lembata 3.34 2 54 Flores Timur 2,16 1,64 Sikka 2 73 2. 0 8 Ende 2,02 1 53 3 21 2 44 2 80 2 1 3 3 35 2 55 2 54 1,93 2 75 2 09 1,61 1,23 2 11 1 61 Man arai Timur 1,44 1,09 Sabu Raiiua 2 1 1 1 60 Malaka Trend pengangguran yang tinggi pada wilayah urban masih akan terjadi pada tahun rencana 2022. Pada wilayah-wilayah dengan karakteristik rural yang E D .t u a = dominan, angka pengangguran diperkirakan tidak akan terla1u tinggi mengingat lapangan usaha pertanian yang digeluti tidak terdampak sebesar sektor perdagangan dan jasa oleh resesi akibat pandemi covid-19. Hal berbeda terjadi pada wilayah dengan karakteristik urban seperti kota Kupang. Usaha usaha jasa dan perdagangan yang banyak tutup mengakibatkan lonjakan pengangguran. Narnun demikian, upaya pemulihan ekonomi pada tahun rencana 2022 akan bertumpu dan berfokus pada, upaya untuk menormalisasi aktivitas ekonomi, membuka kembali lapangan pekerjaan dan dengan demikian akan menekan angka pengangguran di daerah ini menjadi kembali rendah. Pemerintah kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kebijakan strategis untuk dapat kembali menekan angka pengangguran lewat momentum recovery ekonomi pasca pelambatan ekonomi daerah dengan, misalnya, memberikan stimulus berupa pennodalan, penangguhan pajak atau kemudahan berinvestasi. Langkah antisipasi perlu diambil bukan saja untuk menjamin kelompok-kelompok masyarakat yang menganggur menjadi rentan masuk dalam kelompok masyarakat miskin, namun juga menjarnin bahwa momentum pemulihan pasca pandemi covid-19 dapat memberikan manfaat bagi upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 5.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator perbandingan usia harapan hidup, melek huruf, derajat pendidikan dan standard hidup yang digunakan di seluruh dunia. 1PM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah adalah dapat dikatakan maju, berkembang atau terbelakang. 1PM dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. II2.Sf7 Sepanjang tahun 2010-2020, IPM Nusa Tenggara Timur memiliki trend peningkatan. Pada tahun 2010, 1PM Nusa Tenggara Timur adalah 59,21 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 65,23. Hanya pada tahun 2020 IPM NTT mengalami sedikit penurunan menjadi 65,19 atau mengalami penurunan sebesar 0,4 poin. Penurunan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh meluasnya pandemi yang berefek panjang pada aspek-aspek lain selain kesehatan seperti ekonomi dan sosial. Meski demikian, IPM Nusa Tenggara ] aeronous re manoseo ljjjijjiij • Timur yang meningkat lebih dari 6 pain dalam satu dekade terakhir mengindikasikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan juga memberi indikasi bahwa kerja-kerja pembangunan manusia NTT telah berada pada jalur yang benar. Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, IPM NTT termasuk dalam kelompok yang paling rendah. Pada tahun 2020, rerata 1PM Indonesia telah mencapai 71,94, hal yang mengindikasikan bahwa pada aspek-aspek kesehatan, pendidikan dan standard hidup, masyarakat NTT masih tertinggal dibandingkan saudara-saudara lainnya di Indonesia, dan ha1 ini memberikan peringatan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan standard hidup. Jika dipilah per Kabupaten, terlihat bahwa rata-rata Kabupaten di NTT berbagi skor 1PM yang cenderung sama. Hanya Kata Kupang yang tercatat memiliki 1PM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Skor IPM kota Kupang bahkan lebih tinggi belasan poin dibandingkan skor 1PM Kabupaten tertinggi lainnya di NTT. Pada tahun 2020, 1PM Kota Kupang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rerata 1PM Indonesia. 5 1PM NTT TAHUN 2010-2020 Dalam Perubahan RPJMD Provinsi 68 -es6s.1s Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target capaian IPM 67,35 69,00. Ini merupakan target besar mengingat dengan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 mempertimbangkan capaian tahun 2020, maka ada proyeksi peningkatan 1,5 sampai 2 poin 1PM pada tahun rencana 2022. Namun dengan melihat kinerja pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di NTT sepanjang satu dekade terakhir, target tersebut bukanlah target yang mustahil untuk diraih. Arahan provinsi bagi Kabupaten/Kota beserta target capaian IPM adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut a Tabel 5.4 Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, tahun 2021 dan 2022 Wilayah 2021 2022 MODERATE HIGH MODERATE HIGH Sumba Barat 63.82 65.05 65.35 66.73 Sumba Timur 65.56 66.97 67.31 68.90 Kupang 64.67 66.04 66.37 67.92 Timor Tengah Selatan 62.91 64.52 64.91 66.73 Timor Tengah Utara 63.94 65.54 65.92 67.73 Belu 63.48 65.23 65.65 67.64 Alor 61.27 62.68 63.02 64.61 Lembata 65.42 67.21 67.64 69.66 Flores Timur 64.82 66.63 67.07 69.11 Sikka 64.83 66.26 66.60 68.22 Ende 67.77 69.05 69.35 70.80 Ngada 68.11 69.56 69.91 71.54 Manggarai 64.43 66.17 66.59 68.56 Rote Ndao 62.53 64.41 64.86 66.98 Manggarai Barat 63.55 65.16 65.55 67.37 sumba Tengah 60.97 62.33 62.65 64.18 Sumba Barat Daya 63.35 64.92 65.30 67.08 Nagekeo 66.28 67.73 68.08 69.72 Manggarai Timur 60.34 61.87 62.24 63.98 Sabu Raijua 55.69 56.67 56.90 58.01 Malaka 60.95 62.70 63.12 65.10 Kota Kupang 79.87 80.98 81.24 82.49 Nusa Tenggara Timur 65.54 67 67.35 69 Terdapat dua skenario capaian pada tahun berjalan 2021 dan tahun rencana 2022. Target moderate dan target high menggambarkan capaian minimum yang diharapkan dan capaian optimis yang diharapkan dapat dicapai apabila skenario pembangunan dapat berjalan secara optimal. Kot.a Kupang diprediksi masih akan menjadi "pendorong" utama terhadap peningkatan !PM NTT. Pada tahun 2022, IPM Kupang diperkirakan akan meningkat menjadi 79,87 - 80,98 pain pada tahun berjalan 2021 dan 81,24-82,49 pada tahun rencana 2022. Posisi kota kupang sebagai ibukota Provinsi dan pusat aktivitas pemerintahan dan bisnis memberikan • keuntungan tersendiri. Dari sisi demand, RKPD Provinsi Nusa Ten gge ra Timur Tahun 2022 EE v-13 besar masyarakat ARAH KEBUJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA a bekerja pada sektor perdagangan dan jasa memiliki kemampuan lebih untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih berkualitas, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidupnya. Dari sisi supply, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di kota Kupang tidak lagi menjadi "monopoli" pemerintah namun juga telah menjacti urusan dari masyarakat dan dunia usaha. Tersedianya pilihan atas layanan pendidikan dan kesehatan menjadikan masyarakat memiliki akses dan pilihan yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu luas wilayah yang tidak begitu besar turut andil dalam hal ini. Wilayah yang relatif kecil memudahkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat dengan mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dengan 1PM pada kota Kupang menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur. Bagi Kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Timur, situasi sebaliknyalah yang menyebabkan skor 1PM yang relatif rendah. Sebagian besar Kabupaten di NTT berciri rural dengan sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan upah yang relatif rendah dan pada akhirnya memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi supply, terdapat kecenderungan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang "undersupplif, akibat keterbatasan finansial daerah, luas wilayah dan topografi yang menantang. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, target peningkatan 1PM pada tahun rencana 2022 bukan pekerjaan yang mustahil, sebagaimana seperti yang telah diperlihatkan pada tahun-tahun belakangan ini. Target tersebut akan dapat dicapai dengan memperkuat fokus pembangunan pada aspek-aspek kunci pembangunan manusia yaitu Kesehatan dan Pendidikan. Untuk tujuan ini, pengerahan sumberdaya yang terukur pada fokus-fokus tersebut akan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan lndeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur. 5.5 GINI RASIO Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dengan gini ratio dapat digambarkan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi gini ratio semakin besarl nroFroio rer osar e mmor roho2oz I ! Z LL u Luu · 2 £ ' • a terjadi ketimpangan. Nilai gini ratio mendekati nol menandakan ketimpangan yang rendah sementara nilai gini ratio mendekati 1 menggambarkan ketimpangan yang tinggi. Berdasarkan catatan BPS, angka gini ratio yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang 2015 sampai semester II 2019 berkisar antara 0,336 (terendah) pada semester II 2015 sampai 0,368 (tertinggi) yang tercatat terjadi pada semester II tahun 2016. Setelah tahun tersebut, koefisien Gini di NTT terlihat memiliki trend menurun yang mengindikasikan semakin membaiknya ketimpangan yang ada di wilayah ini. Pada semester I, 2020 Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,354 yang merupakan koefisien terkecil dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur berada dibawah rerata Nasional yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,381. Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 (Maret)- 2020 (Maret) F 2015 2016 2017 •A E • 5 ,,_ N • t £ •� 2018 2019 2020 Salah satu fokus dalam rancangan RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dalam rangka mengurangi ketimpangan. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 2023 mengamanatkan upaya pengurangan ketimpangan di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan fokus RKP 2022, dan merujuk kepada amanat RPJMD-P NTT 2018-2023, maka arahan kepada Kabupaten/Kota se-NTT dalam mengupayakan pengurangan ketirnpangan diukur pencapaian Gini ratio Provinsi NTT sebesar 0,34-0,33 - 3l - w % Apabila menilik data ketimpangan nasional yang didorong oleh tingginya ketimpangan pendapatan di kawasan perkotaan, maka diperlukan treatment yang berbeda antara apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perkotaan yang aktivitas ekonominya didominasi oleh perdagangan dan jasa, dengan apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perdesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pemerataan pendapatan distribusi pendapatan yang lebih adil lewat instrumen fiskal seperti pajak dan subsidi maupun kewenangannya untuk membuat regulasi, agar aktivitas ekonomi tidak menjadi sumber ketimpangan yang ada di daerah ini. 5.6 FOKUS PEMBANGUNAN 5.6.1 PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penguatan sisten kesehatan daerah diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyakarat melalui : (1) Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (2) Perluasan cakupan Penerima Bantuan luran (PB!) (3) Penurunan angka kematian ibu dan anak, (4) Peningkatan status gizi anak (5) Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi Kesehatan, (6) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, (7) Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan. Semuanya dicapai melalui pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan baik mutu SPM kesehatan provinsi dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota. Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanan kesehatan didaerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui : (I) Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. :U e + • a aa 5 Rumusan program kegiatan yang dapat dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten / kota adalah :
2. 1.Paradigma hidup sehat : Promosi dan preventif tatanan kehidupan baru yang sehat sesuai protocol Covid-19 melalui penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah serta Peningkatan peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat (Germas).
3. 2.Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama pada FKTP dan Penyediaan Faskes Bergerak (Ambulans, RS Bergerak)
4. 3.Perluasan JKN dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 5.6.2 ERADIKASI STUNTING Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevelensi stunting tertinggi di Indonesia. Itulah sebabnya eradikasi stunting dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang pertama untuk ditangani pada tahun 2022 disarnping tetap mengarahkan adanya pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah di destinasi-destinasi pariwisata estate. Tentu saja hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi harus dilaksanakan bersama oleh semua pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada Garn bar 5.2 berikut. Gambar 5.2 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting
v.a. Sektor Kemakmuran (PPPK) Kopnaker a Perindag 2 NGO, BISNIS, PT , TOMAS, TOGA PEMBERDAYAAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN w 3 PENYEDIAAN a PUPR, PMD, L BPOM, Pertanian/Pangan a NGO, BISNIS, PT TOMAS, TOGA KEBUTUHAN DASAR PANGAN B2SA, RUMAH, SANITASI, AIR BERSIH • Dinos, a MD, esehatan Pendidian J Dukcapil a NGO, ISNIS, PT J TOMAS, TOGA PERLIDUNGAN SOS1AL ATA,BANT a Kesehata a Dikbd. Dina P3A, a Kominfo Kementrias Agaa, a BKKBN, • NGO. SN(S. PT TOMS, TA0GA = SKEMA PENANGANAN DAN PEMETAAN PERAN UNTUK KEMISKIN, TUNTING m! 1 AKSES DAN KUALTA PEND#DAKAN KESEHATAN STA KELAARGA BERENCANA (PENU~NAN T SISTEM RUIUKAN DAN LAYANANTERPADU / ONE STOP SERICE DENGAN SASARAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN STUNTING YANG INKLUSI (IBU HAMIL DAN IBU MENYUSUI BADUTA) BAB VAAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA a si Penanganan Stunting yang dilakukan tidak saja memperhatikan 25 indikator penyebab terjadinya stunting melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitive tetapi dari segi implementasinya, dengan adanya upaya inovasi konvergensi stunting sebagairnana pada Gambar 5.3. Gambar 5.3 Inovasi Konvergensi Stunting di NTT d - ',# - ',"INOVASI KONVERGENSI STUNTING D I N T T MODEL PMT 3 _ _ " _ 4p0440044 04. 0f0 0.4..0.. .4 $4. 0%4 4r0.7. b. 00.. n tN$44 1000 % 0..f 40GA N 2 .,._,..,,_,,,--�· $.4.G 00A4$%.4 $.4 1000 f0A. 04$, 40A.044.04004.40%0.4 0..44. 0MN4$..04 0..414..644A.. EKONOM S "__ ,......, .9.. (Al #.AM.A •• UPDATING DATA 4 " _ boo. 00000A. A..44%.006.A $.0%.. tu4$.f44 L..A. b..4 .0.A. wow.9 MODEL PT El AKSES KELOMPOK $ASARAN9 1 1tnou..460vf4 0044.04044 .6a00000.4pd et e./ fee0/i.twit de ll . 4ell4 d F Target penurunan stunting yang harus dicapai oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut: Tabel 5.5 Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 & 2023 AGUSTU$ 2020 'ARGET PENURUNAN STUNTING o KABUBMTTN/KO TA Dulur Pnj.g $% [tagBad.an Muntirg 2022 $% 021 % I 8 SUM8A BA8AT 8,592 2,763 322 1768 20.58 L.238 I44l 2 8SuMBA TIMUR 18,905 4,061 215 261 14,61 2.209 11,6 l B SUMBA TENGAN 6.560 1 109 16.9 m7 L.84 623 94 4 BS0MBA BARAT DAYA 17.799 5.911 332 3513 19.74 2.083 11.70 5 B $ABU RA/IUA 71192 2 /58 314 1445 20 L.084 15.07 ' B ALOR 15 3,420 225 2276 15.37 1.821 I , 8 L£MATA 8,241 2,115 25. 48 145 1.151 1396 GION Su6A $A8U ALO U£M8ATA 82.493 64 2.9 8 BUNG 9.258 544 1.8 4A44 16.19 1.555% 12.95 _ torr@cwseu 41.592 16.904 40.6 933 26.45 6.531 18.51 _o TIMOR TENGAH L'ARA 20.173 5,836 289 3735 18.52 2.428 12.03 -I 8 8£tu 16.164 3,428 212 21 1442 1.865 1154 -!! 8MALAGA 14,184 3,719 262 2678 18 L.874 1321 11 IAKuMNG 11.601 2.57 222 1856 16,00 L.485 12.80 4 BR0TE NDAO 12.883 3.328 25.8 2 1 3 16.53 1.597 1240 ' £GION TIMOR DAN ROTE 145,855 43,337 47$ B FLORES TIMUR 17.542 3,974 227 2702 15,40 2.027 11,55 i B Si4K4 20,414 4,010 19.6 27 13.316 2.081 10.20 .,- £ND¥ 19,709 .40 174 23 118 1.866 9.47 " sN6Ao 10.375 1.653 159 1194 11.51 1.015 9.8 ,iii«om 23.614 5.322 225 3845 16.28 3.268 13.84 ]e s8 M GGAR sARA 21,900 3.788 173 2727 1245 21.182 9 ?: 8 NAGEKEO 10,390 1,4 138 1101 10.59 1o 74l 2 8 MANGGARAN MU 22,13% 2.012 9. 1436 6,49 L.149 519 GION AO£$ 48 KA8, MINUS 1£M8AIA 146.080 5,622 28. � 90.602 4.2 1 58.548 43.902NT 374,428 RP Pro»inst usa rem@gar TurTrahan 2022 .TEET ; ' : t s ! t u • Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sa.saran dan prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Perencanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022mengacu pada RPJMD PerubahanTahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2018-2023 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Perencanaan dimaksud akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022. Pada tahun 2022 akan diarahkan pada 12 Perangkat Daerah, yakni: 1) Dinas Pariwisata, 2) Dinas Pertanian, 3) Dinas Petemakan, 4) Dinas Perikanan dan Kelautan, 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 8) Dinas Sosial, 9) Dinas Pendidikan, 10) Dinas Kesehatan, 11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan 12) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perangkat daerah Jainnya merupakan pendukung bagi ke-12 perangkat daerah di atas. Fokus masing perangkat daerah sebagai berikut :
1. 1.Dinas Pariwisata
a.Melanjutkan pembangunan di 1 destinasi baru, yaitu : Kelaba Maja, Fatunausus.
b.Lanjutan pembangunan di 2 destinasi yang dibangun di tahun 2021, yaitu Wae Reba dan Oeseli. s Ro pa4a#etusa Tenggara Timur Tahun 2022
c.Lanjutan pembangunan untuk penyelesaian 7 (tujuh) destinasi wisata yang dibangun tahun 2019, yaitu Liman, Wolwar, Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara.
d.Pada 9 destinasi yang sudah dibangun tersebut masih dibutuhkan pembangunan dari sisi Amenitas (Fasilitas tarnbahan seperti Gudang, Kolam Renang, Rumah Penjaga Penginapan, mess karyawan, Pas Security, Penataan landscape, peralatan cottage, peralatan resto, Rumah Ekraf, pagar dll.
e.Pada setiap destinasi agar dipastikan tidak hanya terjadi pembangunan fisik destinasi, tetapi agar benar-benar terbentuk kawasan pariwisata estate yang komprehensif dan terintegrasi sehingga nilai tambah pariwisata dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar destinasi.
1. 2.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Difoku skan pad a:
a.Penanganan masalah air, melalui pembangunan embung dan penangkap air 33,10%, saluran irigasi, sumur bar, penampung air, sumur bar, sambungan ke rumah, dll.
b.Penanganan masalah air, melalui pembangunan embung, saluran irigasi, penampung arr, sumur bar, sarnbungan yang dapat menjangkau 30 ribu keluarga miskin 1000 HPK
c.Penanganan jalan provinsi yang tersisa dari tahun 2021, sehingga jalan provinsi dalam kandisi man tap menjadi 100%.
d.Penanganan jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata, 100%.
e.Penyediaan air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80%(KK)) dan 3T.
f.Pembangunan Rumah Layak Huni dengan skema hibah.
g.Pembangunan aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah sa.luran irigasi.
h.Rekonsiliasi dan sinkronisasi pemanfaatan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten, Pendampingan persetujuan substansi revisi RTRW Kabupaten 5 Kabupaten, Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RDTR 5 Kabupaten.
1. 1.Fasilitasi legalisasi Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 akan diselesaikan. 5 mePaararenosara Timur Tahun 2022 E A J. Internalisasi kebijakan, pembangunan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi melalui fungsi kelembagaan yang berorientasi partisipatf dan terpadu (RP21 (1 Laporan), RTTD (42 Laporan), RTTG (42 Laporan), Legalisasi P3A/GP3A (15 SK P3A/5 SK GP3A, Penguatan Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten, 1 SK.
k.Peningkatan kualitas hidup melalui revitalisasi (peremajaan) kawasan kumuh 90%.
1. 3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Difokuskan pada:
a.Penyediaan listrik dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas 17.85 KW untuk wilayah/daerah yang tidak ada jaringan PLN dan pada destinasi wisata.
b.Bantuan pemasangan meteran listrik gratis di kantong-kantong kemiskinan (bagi daerah yang telah adajaringan PLN).
1. 4.Dinas Pertanian
a.Fokus pada produksi komoditas : padi (1.401.120 ton), jagung (1.410.400 ton), kelor dan hortikultura (cabe : 8.486 ton, kacang tanah: 11.529 ton, kacang hijau : 7.982 ton dan bawang merah : 5.013 ton) yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
b.Pengembangan Hortikultura untuk mendukung rantai pasok pangan di destinasi wisata.
c.Pengembangan kelor dan pengembangan hortikultura melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk ketahanan pangan di locus kemiskinan dan stunting.
d.Mendukung pembangunan dan pengembangan Food Estate.
e.Pelaksanaan kegiatan diupayakan melalui pola padat karya untuk menjamin peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pekerja tak berbayar.
f.Ketahanan pangan dalam mendukung program stunting (Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebanyak 30 ribu rumah tangga.
1. 5.Dinas Peternakan
a.Difokuskan pada peningkatan populasi ternak sapi (1.305.137 ekor), babi (3.246.707 ekor), ayam kampung (21.306.593 ekor) dalam mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % ternak sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman melalui fasilitasi 20 % Unit usaha pangan asal temak yang memenuhi standar. 5
b.Pengembangan babi di instalasi ternak di Sumba, dalam memenuhi kebutuhan akan permintaan babi yang tinggi dan penyediaan temak dalam mendukung program TJPS di Pulau Sumba.
c.Penyediaan pakan temak yang disupply oleh pabrik pakan temak di Kabupaten Kupang, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.
d.Penguatan fungsi dan peran insta.lasi temak untuk pembibit.an dan penggemukan di 8 (delapan) instalasi ternak.
e.Penyediaan Ayam kampung diutamakan untuk kantong-kantong kemiskinan dan stunting. Satu KK mendapat 1 (satu) ekor ayam kampung jantan dan 4 (empat) ekor betina untuk mengatasi kebutuhan protein hewani dari daging ayam dan telur serta membantu peningkatan ekonomi keluarga.
f.Penyusunan statistik temak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).
g.Pengembangan Temak Ayam kampung untuk kantong-kantong kemiskinan dan stunting sebanyak 10 ribu keluarga 1000 HPK.
1. 6.Dinas Kelautan dan Perikanan Difokuskan pada :
a.Peningkatan prod.uksi Perikanan budidaya sebesar 10 % yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata.
b.Peningkatan produksi Perikanan tangkap sebesar 6 % dan memenuhi standar mutu hasil perikanan.
c.Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cakupan 94 %.
d.Prosentase peningkatan angka konsumsi ikan sebesar 8,70 % untuk Eradikasi Stunting melalui budidaya lele pekarangan dan rantai dingin sebanyak 10 ribu KK 1000 HPK.
1. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Difokuskan pada :
a.Pemanfaatandan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial dengan luasan hutan yang dirnanfaatkan sebesar 10.32 %.
b.Peningkatan Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata sebesar 75 % dan obyek kawasan konservasi SDA 4,2 %. s
c.Peningkatan kualitas DAS sebesar 0,25%.
d.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum) yang diantaranya melalui : 1) rehabilitasi lahan kritis sebesar 1.22 % dan pengendalian perambahan hutan melalui Pemenuhan SDM berkeahlian khusus (termasuk Polisi hutan) sebanyak 32,75%. 2) peningkatan indeks kualitas lingkungan 75,42 poin dan pengembangan laboratorium lingkungan. 3) pengurangan dan penangan sampah (26%) dan limbah B3 (27,33 %). 4) pengawasan lingkungan dan penegakan hukum. 5) Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH (79,09 %) dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup (41,67%).
1. 8.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Difokuskan pada :
a.Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan teknologi industry sebanyak 5.957 unit usaha.
b.Standarisasi produk dalam rangka Menumbuhkan sektor hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
c.Perijinan dan legalisasi (HaKI) serta pengujian dan sertifikasi mutu produk untuk 15 pelaku usaha.
d.Pengembangan sarana distribusi perdagangan.
e.Mengusahakan kerjasana dengan pihak ketiga untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting, meningkatkan nilai transaksi khususnya di destinasi wisata.
f.Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NIT (termasuk destinasi wisata) sebanyak 50 %.
1. 9.Dinas Sosial Difokuskan pada :
a.Koordinasi pembenahan (updating, validasi dan penggunaan) menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 kabupaten / kota dalam penetapan sasaran penerirna program pemberdayaan masyarakat, Perlindungan Sosial dan bantuan sosial (PKH, Sembako, KUBE, Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan). • mo%aaa renaara Timur Tahun 2022 + a
b.Mempersiapkan skema pemberian bantuan sosial NTT Sejahtera bagi masyarakat miskin yang tidak tercover secara nasional.
c.Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang inklusi (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perempuan Kepala Keluarga, Disabilitas) untuk mengakses ban tuan /jaminan sosial yang tersedia.
1. 10.Dinas Pendidikan Difokuskan pada :
a.Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK dan SLB dimasa pandemik covid-19 dan tatanan kehidupan baru.
b.Koordinasi persiapan dan penerapan arahan Gubernur tentang mata pelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan minat dan bakat anak didik.
c.Kerja sama dengan BLK agar setiap siswa SMK bisa magang di BLK sehingga sa.at kelulusan juga menerima sertifikat keahlian dari BLK;
d.Penyelenggaraan SMK Plus 1 tahun untuk meningkatkan Skill serta mengatasi kekurangan guru produktif pada SMK.
e.Penguatan kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
f.Membangun SMK yang mendukung sektor Pariwisata dan Pertanian
g.Dukungan Akreditasi untuk SMA dan SMK.
h.Koordinasi Penyiapan dan updating Data DAPODIK.
1. 1.Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kelulusan siswa. J. Koordinasi peningkatan wawasan nasional bagi peserta didik melalui kerja sama dengan Kesbangpol.
2. 11.Dinas Kesehatan dan Dukcapil Fokus pada :
a.Penanganan masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
b.Penanganan masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
c.Penanganan masalah kesehatan secara promotif dan preventif, tennasuk kader kesehatan.
d.Penguatan SOM kesehatan.
e.Upaya peningkatan kualitas layanan KlA di fasilitas kesehatan, penguatan rujukan KIA serta upaya integrasi data dan peningkatan kualitas data. II • =
f.Mengupayakan agar standar biaya insentif dokter spesialis tidak boleh ada perbedaan antar kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.
g.Mernastikan Covid 19 bisa ditangani, baik melalui vaksinasi, pemeriksaan laboratorium yang terjangkau, maupun pelayanan kesehatan yang memadai.
h.Pencapaian desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
i.Upaya Kesehatan kerja dan olahraga: I) Penguatan SDM Kesehatan. 2) Penanganan KLB dan Bencana sesuai SPM Provinsi. 3) Penanganan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. 4) Koordinasi Penyelenggaraan DukcapiJ untuk memastikan setiap masyarakat memiliki dokumen dukcapil melalui SIAK. 5) Pemenuhan sarana Kesehatan bergerak di DTPK dan Destinasi Pariwisata Provinsi. 6) Penguatan dan fasilitasi Akreditasi FKTP dan FKTL. 7) Ketersediaan obat yang optima1. 8) Pengendalian dan pengawasan PBF, PAK dan IUKOT. 9) Peningkatan Kesehatan melalui pengelolaan dan pemanfaatan herbal. I 0) Sistem Kesehatan Daerah yang terintegrasi. 1 1 ) Pembiayaan Kesehatan yang optimal. 12) Pencapaian status WTP pada pengelolaan anggaran Kesehatan.
1. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Fokus pada:
a.Mewujudkan posyandu dan pustu sebagai "one stop service". Semua pelayanan pemberian bantuan dilakukan terpusat, seperti pembagian PKH, Sembilan bahan pokok, termasuk memberikan layanan kependudukan bagi masyarakat miskin yang tidak punya administrasi pendudukan, langsung dilayani di sini.
b.Koordinasi Pengembangan kapasitas Desa melalui Desa Model.
c.Penguatan tenaga pendamping desa (Tenaga Pendamping Profesional), termasuk melibatkan Babinsa dan Polisi di desa.
d.Pengembangan BUMDES dan potensi kelembagaan (PKK, Karang Taruna, dll) di desa sebagai kekuatan ekonomi desa dan mendukung Pariwisata.
e.Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terkoordinasi bersama Diskopnakertrans dan Perindus trian. s RKPDProinst Nusa Tenggara Timur Taha2022 a Selain perangkat daerah yang menjadi prioritas utama dalam mendukung pencapaian indikator makro pembangunan daerah di tahun 2022 sebagai.mana tersebut di atas, fokus kegiatan penunjang dari beberapa perangkat daerah lainnya sebagai berikut : 1) Dinas Perhubungan Fokus pada :
a.Kesiapan pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua
b.Menyediakan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ), 80%.
c.Penanganan pelabuhan, terrnasuk mengkoordinasikan perluasan ASDP Sumba Timur, 55%.
d.Mempersiapkan FS, AMDAL, dan DED di P. Rinca (Pelabuhan Laut untuk Kapa! Penumpang Wisata/Kapal Cruise), Pra FS 100%, FS 100 %.
e.Pengembangan Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi purpose, 80%. 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
a.Mempersiapkan Grand Design SOM Nusa Tenggara Timur, ASN dan masyarakat umum bukan ASN dan Penyiapan dan Pelaksanaan BLUD. 3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Fokus pada :
a.Mempersiapkan tenaga kerja terampil di destinasi wisata (80%), antisipasi pembangunan galangan kapal, agar pekerja terampil tidak didatangkan dari luar Nusa Tenggara.
b.Keikutsertaan pada program "working holiday".
c.Memperliapkan pelatihan kuliner untuk : destinasi wisata, mengisi pasar Australia, PJTKI, dll.
d.Pelatihan untuk penguatan BUMDES, 80%. 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Fokus pada :
a.Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk pemberian mata kuliah wawasan kebangsaan.
b.Koordinasi masalah keamanan dan politik dalam menghadapi berbagai agenda yang akan datang. PoProvins Nasa Tenggara Timur Tahun 2022 'liljjlj)jf s 5) Badan Perbatasan Fokus pada :
a.Konsolidasi masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
b.Pemberdayaan masyarakat perbatasan, 90%.
c.Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi pembangunan perbatasan sebagai pengejawantahan Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw, 85%. 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Fokus pada :
a.Mitigasi dan adaptasi perubahan iklirn dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, dll, 80%,. 7) Badan Penghubung Fokus pada :
a.Menjadi wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pusat.
b.Rapat-rapat/pertemuan yang sifatnya koordinatif dan bukan hal teknis Sadan Penghubung yang hadiri. 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fokus pada:
a.Mendukung upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.
b.Pelaksanaan PUG dan PPRG. 9) Dinas Kominfo : Fokus pada penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai fokus yang telah ditetapkan tersebut, maka diberikan pagu indikatif anggaran pada masing masing perangkat daerah. Pagu Indikatif per Perangkat Daerah untuk tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut. 5 aroroanao rerooro arras»or o h j j aaa Tabel 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022 Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Perangkat Program (outcome] Daerah Poritas Pembangunan target Rp 1 2 3 4 • 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Pendidikan Program Meningkatnya Pengelolaan Per sentase Partisipasi 1.942.686,281.706 Pendidikan Sekolah APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) % 100 (Data Terpilah Gender) • APS SLB % 1 00 DINAS Meningkatnya SMK PENDIDIKAN yang direvitalisasi DAN menjadi SMK KEBUDAY AAN Percontohan dengan kualitas lulusan yang % 75 bersaing kurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) Program Cakupan SLB, SMA Pengembangan dan SMK 980.000.000 Kurikulum berakreditasi B
2. 1.Cakupan SLB berakreditasi B (32 % 13% unit) DINAS
3. 2.Cakupan SMA PENDIDIKAN berakreditasi B (554 % 35,0 DAN Unit) KEBUDAY AAN
4. 3.Cakupan SMK berakreditasi B (295 % 19,0 unit) Cakupan Pemenu han % 100SPM Pendidikan Program Cakupan Ketersediaan Pendidik dan Guru SLB, SMA dan 700.590.700 Tenaga SMK berkompeten Kependidikan (bersertifikat) setiap DINAS ta.hun PENDIDIKAN
5. 1.Cakupan DAN Ketersediaan Guru KEBUDAY AAN SLB berkompetcn % 74,97 (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)
6. 2.Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten % 74,86 (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang
7. 3.Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten % 74,78 (bersertifikat) setiap tahun (8.024 oransl Program Meningkatnya % 66,67 DINAS Pengembangan Pem binaan, 779,802.582 PENDIDIKAN Bahasa dan Pengembangan dan DAN Sastra Perlindungan Bahasa KEBUDAYAAN dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastral 2.Kesehat an RKPD Provinsi Nuse Tenggara Timur Tahun 2022 La .. . . J. . . . s Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Ta.han-2 (2022) Peranglat Proritas Program (outcome) Daerah Per bangunan target Rp 1 2 3 4 6 6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 230.733.110.022 Upaya Kesehatan M t Pelayanan Kesehatan bagi pend ud u.k terdampak Krisis DINAS Kesehatan akibat bencana dan/ atau % 100 KESEHATAN berpotensi bencana dan DUKCAPIL (SPM Kesehatan Provinsil Pelayanan kesehatan bagi orang yang DINAS terdampak dan % 100 KESEHATAN berisiko pada situasi dan DUKCAPIL KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provine; Peningkatan kualitas lay anan UKM dan UKP (Akreditasi DINAS Puskesmas : 418 Unit, % 84,9 KESEHATAN Akreditasi RS: 53 dan DUKCAPIL Unit, 471 Unit) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan DINAS bergerak di DTPK % 71,4 KESEHATAN (Daerah Tertinggal, dan DUKCAPIL Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) Kasus Keratian Ibu Kasus 0 Kasus Kematian Bayi Kasus 0 Kasus Kematian Balita Kasus DINAS 0 KESEHATAN Wasting (Gizi Buruk dan DUKCAPIL dan Gizi Kurang) % 7,5 Underweight % 15,4 Prevalensi Stunting % 16,0 Angka Kelahiran Total Poin(TFR 2,8 DINAS Angka Pemakaian KESEHATANda Kontrasepsi (CPR] % 53 n DUKCAPIL Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Pasarana dan Alkes DINAS untuk UKM dan UKP % 66,7 KESEHATAN Rujukan Tingkat dan DUKCAPTL Daerah Provinsi rp_get: 6 unit) Persentase Kasus HIV % 54 van diobati Persentase Kabupaten / Kota mencapai % 77,3 DINAS Eliminasi Malaria KESEHATAN Kab/kota dengan dan DUKCAPIL angka keberhasilan % 77,3 pengobatan (success Ratel TBC>85% RKPD Provinst Nusa renggara Timur Tahun 2022 % HEE F a Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Perangkat Program (outcome] Daerah Proritas Pembangunan target Rp 1 2 3 4 • 6 Kabupaten / kota dengan prevalensi % 95,5 Rate Kusta <1/10.000 Meningkatnya RSUD PROF. pencapaian SPM Rumah Sakit % 100 DR. W.Z. JOHANNES KUPANG Meningkatnya RSUD PROF. Kemandirian BLUD % 50 DR. W.Z. RSU JOHANNES KUPANG Peningkatan Persentasi Puskesmas Kapasitas dengan Tenaga Sumber Daya Kesehatan Sesuai Manusia Standar (Puskesmas : % 74,16 DINAS Kesehatan 9 Jenis tenaga 26.669.406.874 KESEHATAN kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai % 73,58 DINAS Standar (53 RS: 12 KESEHATAN Jenis tenaga kesehatan) Persentasi SDM Kesehatan yang DINAS ditingkatkan % 81,00 KESEHATAN Kompetensi dan Kualifikasinva Persentasi SDM RSU RSUDPROF. Daerah yang w.z ditingkatkan % 100,00 JOHANNES Kompetensi dan KUPANG Kualifikasinva Program Sediaan Ketaatan dan Farmasi Alat Kepatuhan Pedagang Kesehatan dan Besar Farmasi (PBF) % 100,0 DINAS Makanan dan Cabang dan Cabang 760.681.000 KESEHATAN Minuman Penyalur Alat Kesehatan (pAl Program Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Pemberdayaan DINAS Masyarakat di Masyarakat melalui % 86,4 435.560.000 KESEHATAN Bidang pos Upaya Kesehatan Kesehatan Keria (UKKI Peningkatan Cakupan upaya kesehatan DlNAS berbasis masyarakat % 72,7 KESEHATAN (22 Kab x 20 Desa 440 Desa) 3, Pelerjaan Umm dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiran Cakupan Pembangunan Program Embung dan Pengelolaan Bangunan % 33,10 Dinas PUPR Surber Daya Air Penampung Air setiap 219.6573.727.220 tahun (Target pembangunan 142 em buns) Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 % 66,90 Dinas PUPR Buah) dan bangunan penampung air setiap ta.hun Cakupan Pemeliharaan Saluran % 76.74 Dinas PUPR iiuasi menurut RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun2022 • I FEEEae s Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Ind ikator Kinerja Satuan Taha-2 (2022) Perangkat Proritas Program (outcome] Daera.h Pembangunan target Rp I 2 3 4 • 6 Klasifikasinya setiap tahun Cakupan Pemeliharaan Dae rah rigasi Kewenangan % 64,42 Dinas PUPR Provinsi setiap tahunnya (42 DI= 60.328 ha) Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan % 80 Dinas PUPR Pengelolaan SDA Kewenanpan Provinsi Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan % 95.45 Dinas PUPR Te bing pada 22 $unaai Program Cakupan KK yang Pengelolaan dan mampu mengakses air Pengembangan minum layak tingkat % 85 Dinas PUPR Sistem Provinsi 6.825.804.434 Penyediaan Air Minum Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di % 80 Din.as PUPR Kawasan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Cakupan Sistem dan Pembangunan TPA / % 64 Dina.s PUPR Pengelolaan TPST / SPA terbangun 415.275.000 Persampahan lingkup Provinsi Regional Program Pengelolaan dan Cakupan Pengelolaan Pengembangan Lim bah Domestik % 72 Dinas PUPR Sistem Air Limbah Program Cakupan Penanganan Pengelolaan dan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai % 0 Dinas PUPR Pengembangan yang merupakan . Sistem Drainase kewenangan Provinsi Program Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh Pengembangan yang ditangani setiap % 90 114.478.551.010 Dinas PUPR Permukiman tahun Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di % 70 Dinas PUPR Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditansani setiap tahun Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup % 63,64 Dinas PUPR Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata Program Cakupan Penataan bangunan sesuai Penataan ketentuan tata % 3 Dinas PUPR Bangunan bangunan setiap 926.208.680 Gedung tahun 'l = Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahn-2 (2022) Perangkat Program (outcome] Daerah Poritas Pembangunan target Rp 1 2 3 4 6 6 Cakupan Pembinaan penyelenggaraan % 60 . Dinas PUPR bangunan gedung setiaop tahun Terlaksananya Program penyelenggaraan Penataan penataan bangunan Bangunan dan dan lingkungan untuk % 66 Dinas PUPR Lingkungannya kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota Program Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan Kemantapan Jalan % 100 488.063.323.408 Dinas PUPR Jalan Provinsi Persentase ketersediaan jalan dan % 100 Dias PUPR jembatan ke 22 Pariwisata Estate Terse lenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 Program aspek jasa konstruksi Pengembangan yaitu Tepat waku, % 84 3.265.843.368 Dinas PUPR Jasa Konstruksi Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat Cakupan wilayah Program provinsi dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota yang % 42,2 6.957.317.602 Dinas PUPR Penataan Ruang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan % 14,3 Dinas PUPR RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketersediaan rumah Program bagi warga yang engembangan terkena relokasi % 67 4.400.000,000,00 Dinas PUPR Perumahan rumah program permerintah provinsi Program Peningkatan Cakupan Kawasan Rumah Layak Huni Permukiman (Target penanganan % 72 42.932.122.751 Din.as PUPR RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit) Persentase rumah tangga menurut % 80 Dinas PUPR sanitasi lavak Program Peningkatan Peningkatan Cakupan Prasarana, Prasarana dan Utilitas % 78 Dinas PUPR Sarana dan Umum pada 13,674.243.475 Utilitas Urum Permukiman (PSU
9. 6.Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyakarat Program Meningkatnya Peningkatan pencapaian SPM SATUAN POLISI Ketentraman dan Ketertiban Umum dan % 100 3.441.218.192 PAMONG Ketertiban Perlindungan PRAJA Unum Maeaakat ii . . . . = Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Peranglat Program (outcome] Daerah Proritas Pembangunan target Rp I 2 3 4 5 6 Meningkatnya Ketertiban Umum dan SATUAN POLIS Perlindungan % 100 PAMONG Masyarakat (Jurlah PRAJA Perda yang ditesakkan) Cakupan Daerah Program (Provinsi dan Penanggulangan Kabupaten/Kota) yang % 80 BPBD memiliki rencana 1.646.646.258 Bencana Kontinjensi Kebencanaan Cakupan Pemasangan Ram bu Peringatan % 80 BPBD dini pada daerah rawan bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan % 66,6 BPBD dini pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Desa/ Kelurahan tangguh bencana pada % 87,5 BPBD Kawasan Pariwisata Estate Program Cakupan Pencegahan Pencegahan, Daerah Berpotensi Penanggulangan, Rawan Kebakaran SATUAN POLISI Penyelamatan setiap Tahun % 100 187.558.781 PAMONG Kebakaran dan PRAJA Penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi % 85 Rawan Kebakaran setiao Tahun Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:
a.Kebakaran % 85
b.Non Kebakaran % 85
1. 6.Sosial Program Peningkatan Cakupan Pemberdayaan PMKS (Target Total % 90 4.207.151.114 DINAS SOSLAL Sosial PSKS=110 Unit) Program Meningkatnya Penanganan penanganan warga Warga Negara negara pekerja migran korban tindak % 90 DINAS SOSIAL Migran Korban kekerasan (umlah 255.526.847 Tindak Kekerasan Warga Negara Migran Yans Ditanaani Program Meningkatnya Rehabilitasi pencapaian SPM % 90 11.147.139.607 DINAS SOSIAL Sosial bidang sosial Program Peningkatan Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial bagi % 90 DINAS SOSLAL dan Jaminan 3.414.706.409 Sosial PMKS Program Peningkatan Cakupan Penanganan Penanganan Korban % 90 DINAS SOSIAL Bencana Skala 602.682.265 Bencana Povinsi Program Meningkatnya Pengelolaan pengelolaan Taman % 100 76.974.408 DINAS SOSIAL Tarman Makam Makam Pahlawan «on«on.noon.ra.»an gig, t s a 5 Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja atan Tahun-2 (2022) Peranglat Proritas Program (outcome] Daerah Pembangunan target Rp I 2 3 4 5 6 Pahlawan kewenangan provinsi Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2. 1.Tenaga Kerja Program Peningkatan cakupan pelatihan kerja peserta pelatihan DINAS dan bersertifikat KOPERASI, produktivitas kompetensi dibanding % 80 327.957.444 UKM, TENAGA tenaga kerja jumlah peserta KERJA DAN pelatihan TRANSMIGRASI Persentasi penyerapan DINASeks peserta pelatihan di pasar kerja KOPERASI, % 55 UKM,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Persentasi besaran DINAS Penempatan pencari kerja terdaftar KOPERASI, Tenaga erja yang ditempatkan % 50 UKM, TENAGA 201.353.194 KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentasi DINAS meningkatnya PMI KOPERASI, prosedural % 75 UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase jumlah DINAS Program perusahaan yang KOPERASI, Hubungan melaksanakan Upah % 70 106.483.664 UKM, TENAGA Industrial Minimum Provinsi KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase kasus DINAS ketenagakerjaan yang KOPERASI, diselesaikan % 80 UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma DINAS Program Kerja di Provinsi NTT KOPERASI, Pengawasan % 55 120.348.400 UKM, TENAGA Ketenagakerjaan KERJADAN TRANSMIGRASI Persentase DINAS Pemeriksaan KOPERASI, Perusahaan oleh Pengawas % 55 UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Program Cakupan Kabupaten Pengarusutamaa dan Kota yang n Gender dan melaksanakan % 50,7 DINAS Pemberdayaan Pengarusutamaan 1.843.753.698 PEMBERDAYA Perempuan Gender (PUG) (22 AN Kabupaten/ Kotal Cakupan Perangkat PEREMPUAN DAN Daerah yang PERLINDUNGA me laksanakan % 90 N ANAK Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit) noroutasreroara mar rain2oz "iii#iii ·• 'Li aEa Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Ind ikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Perangkat Program (outcome) Daerah Poritas Pembangnan target Rp 1 2 3 4 5 6 Peningkatan Cakupan Program penanganan kasus DINAS Perlindungan kekerasan terhadap % 80 PEMBERDAYA Perempuan perempuan (Total 290 1.029.225.236 AN Kasus) PEREMPUAN Peningkatan Cakupan DAN penanganan kasus PE RUND UNGA kekerasan terhadap % 80 NANAK anak (295 Kasus) Program Peningkatan Cakupan Peningkatan Keluarga yang Kualitas melaksanakan pola % 50 Keluarga asuh setara gender [O 486.614.344 KK menjadi 750 KK) Peningkatan lembaga yang memfasilitasi DINAS terwujudnya PEMBERDAYA ketahanan keluarga % 80 AN (Target total = 10 PEREMPUAN Lembaga) DAN Peningkatan Cakupan PERLINDUNGA pendampingan NANAK Champion Gender dalam pola asuh % 62,5 pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarsa Program Cakupan ketersediaan DINAS Pengelolaan dan pemanfaatan data PEMBERDAYA Sistem Data gender dan anak AN Gender dan % 40 PEREMPUAN Anak 187.881.645 DAN PERLINDUNGA NANAK Peningkatan Cakupan DINAS Desa Layak Anak PEMBERDAYA Program (umlah Desa yang AN Pemenuhan Hak telah mencapai % 75,6 835.914.157 PEREMPUAN Anak (PHA) tahapan Desa layak DAN anak_: Target 250 PERLINDUNGA Desa NANAK Program Peningkatan cakupan Perlindungan perlindungan DINAS Khuasus Anak terhadap anak yang PEMBERDAYA berhad apan dengan AN hukum yang % 55,2 94,105.062 PEREMPUAN mendapatkan layanan DAN komprehensif / sesuai PERLINDUNGA zzmaset. 12s N ANAK ABH
4. 3.Pangan Prosentase Program Peningkatan DINAS Peningkatan konsumsi pangan PERTANIAN Diversifikasi dan perkapita sesuai % 2,79 DAN Ketahanan angka kecukupan gizi 3.279.328.758 KETAHANAN Pangan di kantong PANGAN Masyarakat kemiskinan dan Stunting Prosentase DINASPeningkatan Konsumsi Pangan PERTANIAN Pokok Non Beras di % 9,30 DAN kantong kemiskinan KETAHANAN dan Stunting PANGAN s RPD Provinsasa renggara rmur Tahun zozz S ' ,. Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satan Tahu-2 (2022) Perangkat Proritas Program (outcome] Daerah Pebangunan target R 1 2 3 4 • 6 Persentase Penurunan DINAS Penanganan Jumlah Desa Rawan PERTANIAN kerawanan Pangan (Tahun 2019 = % 25,07 130.205.934 DAN pangan 742 Desa, 2023 = 0 KETAHANAN Desal PANGAN Persentase DINAS Program Peningkatan produsen PERTANIAN Pengawasan pangan segar terjamin % 74,42 DAN keamanan keamanan pangan 332.396.979 KETAHANAN pangan (Target 2023=86 PANGAN Kelom pok] 4, Pertanahan Pelayanan Program Rekomendasi lzin Lokasi Lintas Daerah Pengelolaan lzin Kabupaten/Kota % 54,55 . Dinas PUPR Lokasi Dalam Daerah Provinsi Program Penyelesaian masalah Penyelesaian ganti kerugian dan Ganti Kerugian santunan taunah % 54,55 Dinas PUPR Dan Santunan untuk pembangunan . Tanah Untuk oleh pemerintah Pembangunan Provinsi Penetapan subyek dan Program obyek redistribusi Redistribusi tanah serta ganti Tanah Dan Ganti kerugian tanah Kerugian Tanah kele bihan maksimum % 54,55 . Dinas PUPR Kelebihan dan tanah absentee Maksimum Dan lintas daerah Tanah Absentee Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Penetapan tanah Program ulayat yang lokasinya Penetapan Tanah lintas daerah % 54,55 . Dinas PUPR Ulayat Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah Program kabupaten/kota dalam provinsi serta Pengelolaan Inventarisir dan % 54,55 . Dinas PUPR Tanah Kosong memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Perencanaan Program penggunaan tanah Penatagunaan yang hamparannya % 54,55 Dinas PUPR lintas daerah 353.995.591 Tanah Kabupaten/ Kota dalam daerah Provinsi
5. 5.Lingkrungan Hidup Program Persentase DINAS Perencanaan Pemanfaatan KEHUTANAN lingkungan dokumen % 78,26 1.039.471.691 DAN hidup Perencanaan LH LINGKUNGAN HlDUP Program Indeks Kualitas Pengendalian Lingkungan Hidup DINAS pencemaran KEHUTANAN dan/atau Poin 75,42 2.055.530.070 DAN kerusakan LINGKUNGAN lingkungan HIDUP hiduo mPoratass reno0are mar ra»anzo22 E 4 ii .. I . . . ( = a Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Perangkat Program (outcome) Daerah Proritas Pembangnan target Rp I 2 3 4 • 6 Program Persentase limbah B3 Pengendalian yang diangkut atau DINAS bahan berbahaya diolah dan beracun (B3) KEHUTANAN dan limbah % 27,33 7.642.505.016 DAN bahan berbahaya LINGKUNGAN dan beracun HIDUP (Limbah B3) Program Persentase Pembinaan dan pemenuhan ketentuan pengawasan ijin lingkungan dan DINAS terhadap izin ijin PPLH KEHUTANAN lingkungan dan % 79,09 DAN izin 308.692.114 perlindungan LINGKUNGAN dan pengelolaan HIDUP lingkungan hidup (ppLHl Program Persentase DINAS Penghargaan peningkatan kualitas KEHUTANAN lingkungan LH di suatu daerah % 16,67 541.932.352 DAN hidup untuk LINGKUNGAN masvarakat HIDUP Program Persentase pengad uan DINAS Penanganan lingkungan hidup KEHUTANAN Pengaduan yang tertangani % 41,67 DAN Lingkungan 277.451.100 LINGKUNGAN Hidup HIDUP Program Persentase DINAS Pengelolaan Pengurangan dan KEHUTANAN persampahan Penanganan Sampah % 26 555.283.426 DAN LINGKUNGAN HIDUP
6. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Cakupan kepemilikan DINAS Informasi TP elektronik untuk % 97 Administrasi penduduk wajib KTP 638.092.112 KESEHATAN Kependudukan Cakupan penduduk DINAS< l 7 tahun memiliki % 80 kartu identitas anak KESEHATAN Cakupan anak 0-18 DINAS tahun memiliki akta % 90 KESEHATAN kelahiran Cakupan Pemanfaatan Data Kependud ukan DINAS (Perjanjian Kerjasama % 76,9 KESEHATAN dengan Perangkat Daerah = 10 PD) 7,perberdayaan Mayaralat dan Desa Program Meningkatnya Penataan Desa penataan pemerintahan dan DINAS pelayanan PEMBERDAYA kemasyarakatan di % 100 . AN desa (Jumlah Desa MASYARAKAT persiapan yang telah DESA memiliki kode registrasil a .. A • Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satan Ta.hun-2 (2022) Perangat Program (outcome] Dae rah Proritas Pembangunan target Rp I 2 3 4 • 6 Program Meningkatnya kerja Peningkatanan sama desa dengan Kerjasama Desa pihak non pemerintah DINAS (Jumlah perjanjian PEMBERDAYA kerjasama desa % 68,2 . AN dengan Pihak Ketiga MASYARAKAT Bumdes Bersama; DESA BKAD; BPMD, Posvandu) Program Meningkatnya status DINAS Administrasi desa minimal Desa PEMBERDAYA Pemerintahan Berkembang sebanyak % 66,7 2.043.212.130 AN Desa 132 desa sampai MASYARAKAT densan tahn 2023 DESA Program Peningkatan Pemberdayaan Cakupan DINAS Lembaga Perberdayaan PEMBERDAYA Kemasyarakatan, Kelom pol 37.065.094.088 AN Lembaga Adat Masyarakat MASYARAKAT dan Masyarakat DESA Hukum Adat Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023= % 88,00 1.500 Unit DINAS Bidang Sosial (Target PEMBERDAYA Tahun 2023 = 6.652 % 91, 73 AN Unit Aktif) MASYARAKAT Adat (Target 2023= DESA 132 Unit) % 66,67 Peningkatan Cakupan Pemberdavaan PKK Aktif % 80 DINAS Persentase PEMBERDAYA Peninglatan AN BUMDES Aktif % 88 MASY ARAKAT (Tahun 2010= 780 DESA Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes
7. 8.Perhubungan Program Peningkatan Cakupan Penyelenggaraan fasilitas keselamatan DINAS Lalu Lintas dan jalan terpasang pada % 30 3.519.981.244 PERHUBUNGA Angkutan Jalan N (LL A Ruas Jalan Provinsi Peningkatan Program Kecepatan Layanan DINAS Pengelolaan Pemberian ljin dan % 30 23.709.201.697 PERHUBUNGA Pelayaran Rekomendasi di N Bidang Pelavaran Persentase Peningkatan Arus DINAS Masuk dan Keluar % 60 PERHUBUNGA Barang di Pelabuhan yang dikelola N Pemerintah Provinsi Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi Program orang dan distribusi DINAS barang serta Pengelolaan terpenuhinya % 100 1.354.667.073 PERHUBUNGA Perkeretaapian kebutuhan N pertahanan keamanan di kawasan oerbatasan 9, Komunikasi dan Informatika .' a Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahu-2 (2022) Perangkat Proritas Program (outcome] Daerah Perbangunan target Rp 1 2 3 4 5 6 Program Persentase DINAS Pengelolaan Peningkatan Skor 85 (Menuju KOMUNIKASI Informasi dan keterbukaan informasi Skor Komunikasi publik Informatif) 1.130.177.866 DAN Publik INFORMATIKA Persentase DINAS Kelengkapan KOMUNIKASI Informasi Publik pada % 68,2 DANKawasan Pariwisata INFORMATTKA Estate Program Meningkatnya Indeks DINAS Pengelolaan Penyelenggaraan KOMUNIKASI Aplikasi SPBE Skor 2,5 3.255.210.465 DANInformatika INFORMATTKA
8. 10.Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Program Persentase Koperasi Pelayanan Lin aktif % 96 Usaha Simpan Piniam DINAS Persentase Pemberian KOPERASI, ljin Usaha Simpan % 5 UKM, TENAGA Pinjam KERJA DAN Persentase TRANSMIGRASI Pembentukan % 15 Koperasi Kelompok Perempuan Program Persentase Pemberdayaan Peningkatan Nilai DlNAS Usaha Transaksi UMKM KOPERASI, Menengah, % 83 617.120.426 UKM, TENAGA Usaha Kecil, dan KERJA DAN Usaha Mikro TRANSMIGRASI (UMKM] Persentase DINAS Peningkatan Nilai KOPERASI, Transaksi UMKM di % 68 1.110.084.639 UKM, TENAGA Kawasan Pariwisata KERJA DAN Estate TRANSMIGRASI Persentase Kelompok DINAS Perempuan yang KOPERASI, mendapatkan % 74 1.3650.000.000 UKM, TENAGA bantuan Modal Usaha KERJA DAN TRANSMIGRASI Persentase Kelompok DINAS Perempuan yang KOPERASI, mendapatkan % 82 1.110.084.639 UKM, TENAGA pelatihan KERJA DAN Kewirausahaan TRANSMIGRASI
9. 11.Penanaman Modal Program Pengembangan Persentase PMA dan lklim PMDN yang direalisasi % 25 458.473.508 DPMPTSP Penanaman setiap tahun Modal Program Promosi Persentase Penanaman Peningkatan MOU % 66.66 DPMPTSP Modal dengan calon investor 599.051.406 setiap tahun Program Persentase izin dan Pelayanan non izin yang % 100 DPMPTSP Penanaman diterbitkan tepat 797.128.135 Modal waktu sesuai SOP Program Persentase PMA dan Pengendalian PMDN yang taat pada % 100 DPMPTSP Pelaksanaan ketentuan yang 343.856.728 Penanamnan berlaku RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 . ' . . ' ' . ! s Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahan-2 (2022) Peranglat Program (outcome] Daerah Proritas Per bangunan target Rp 1 2 3 4 • 6 Modal Program Pengelolaan Data Persentase Calon dan Sistem Investor yang terlayani % 100 DPMPTSP Informasi 164.215.291 Penanaman kebutuhan datanya Modal Persentase Calon Investor yang terlayani % 100 DPMPTSP kebutuhan informasi riiinan investasi 12.Kepemudaan dan Olahraga Program Proporsi Pertambahan Pengembangan Wirausaha Muda Kapasitas Daya termasuk Kelompok DINAS Saing Disabilitas dengan % 90,0 PEMUDA DAN Kepemud aan data terpilah gender 3.045.447.113 OLAH RAGA setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga 47.428.840.461 DINAS Prestasi dan PEMUDA DAN Paralimnik Program OLAHRAGA Pengembangan Medali (200 buah) % 75,0 Daya Saing Cabor (13 cabor) % 92,3 Keolahragaan Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mend ukung Pariwisata Estate, DINASTotal 7 Cabor PEMUDA DAN tradisional dan 6 Cabor rekreasi OLAHRAGA Cabor tradisional % 100,0 Cabor rekreasi % 100,0 Pesentasi Peningkatan Perolehan Medali dari DINAS Atit Paralirpik Medali/% 0 PEMUDA DAN (Atletik, Catur, OLAHRAGA Renang) setiap dua tahun Program Cakupan Pembinaan Pengembangan terhadap organisasi Kapasitas kepramukaan binaan DINAS Kepramukaan Kwartir Daerah dan % 65,2 PEMUDA DAN Kwartir Cabang setiap 1.042.000.000 OLAHRAGA tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Caba+6
10. 13.Statistik Program Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Kebutuhan Data DINAS Statistik Sektoral Statistik Sektoral % 100 KOMUNIKASI untuk Perencanaan 104.109.763 DAN Pem bangunan INFORMATIKA Sektoral s • • = Bid ang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangla Pendanaan dan Program Indilator Kinerja Satuan Tahu-2 (2022) Perangkat Program (outcome] Daerah Proritas Pembangnan target Rp 1 2 3 4 5 6 Cakupan Pemenu han Kebutuhan Data DINAS Statistik Sektoral % 1()() KOMUNIKASL untuk Evaluasi Hasil DAN Pembangunan INFORMATIKA Sektoral
11. 144.Persandian Program Indeks Kematangan Penyelenggaraan Keamanan Informasi OINAS Persandian Level 4-4,9 (Baik) KOMUNIKASI untuk 290.366.450 DAN pengamanan INFORMATIKA informasi
12. 15.Kebudayaan Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang DINAS Program dilestarikan (Rumah PENDIDIKAN Pengembangan Budaya Nusantara 5 % 49,46 7.828.203.807 DAN Kebudayaan unit; Warisan Budaya KEBUDAY AAN Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) Program Cakupan Kesenian Tradisional Pengembangan Ikonik/Langka pada % 8 DINASKesenian 2.664.261.145 Tradisional setiap daerah yang PENDIDIKAN dilestarikan DAN Cakupan Kesenian KEBUDAYAAN Tradisional Populer % 8 pada setiap daerah yang dikembangkan Cakupan Sejarah DINAS Program Lokal dari setiap PENDIDIKAN Pembinaan daerah yang % 38 260.500.000 DAN Sejarah dipublikasi (Sanggar KEBUDAYAAN Budava 25 Unit) Cakupan Cagar Program Budaya setiap daerah DINAS Pelestarian dan yang dilestarikan % 26 PENDIDIKAN Pengelolaan (Cagar Budaya 2 2.377.723.701 DAN Cagar Budaya buah, Desa Adat 25 KEBUDAY AAN buahl Program Meningkatnya Akses DINAS Pengelolaan masyarakat terhadap PENDIDIKAN Permuse uman Museum (+ unit) (Total % 80 1.162.977.168 DAN per tahun 20.000 KEBUDAY AAN orang
13. 16.Perpustakaan Cakupan DINAS Program Perpustakaan aras KEARSIPAN Per binaan Provinsi dan % 100 5.364.949.861 DAN Perpustakaan Kabupaten/Kota yang PERPUST AKAA meneraokan e-library N Persentase DINAS Peningkatan Jumlah KEARSIPAN Kunjungan % 75,0 DAN Perpustakaan PERPUSTAKAA berbasis Jejaring dan N Fisik Program Persentase Koleksi DINAS Pelestarian Daerah yang KEARSIPAN Koleksi Nasional diserahkan ke % 45,5 DAN dan Naskah Nasional setiap tahun PERPUSTAKAA Kuno (22 Kab/Kota) N = RPD Proinst usarenggara Timur ranzoz2z Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Perangkat Program (outcome] Daerah Proritas Pembangunan target Rp I 2 3 4 • 6 Cakupan Koleksi DINAS Naskah Kuno yang KEARStPAN dilestanikan setiap % 45,5 DAN tahun PERPUSTAKAA N 17.Kearsipan Program Meningkatnya DINAS Pengelolaan pengelolaan arsip KEARSIPAN Arsip daerah % 100,0 1.417.446.302 DAN PERPUSTAKAA N Program Meningkatnya DINAS Perlindungan perlindungan dan KEARSIPAN dan penyelamatan arsip % 100,0 312.599.823 DAN Penyelamatan PERPUSTAKAA Arsip N Urusan Pemerintahan Pilihan
14. 1.Kelautan dan Perikanan Program Cakupan Luas Pengelolaan Kawasan Konservasi Kelautan, Pesisir Perairan Daerah yang % 94 2.648.467.130 DKP dan Pulau-Pulau dikelola Kecil Program Presentase Pengelolaan peningkatan Produksi % 6 22.997.6500.000 DKP Perikanan Perikanan Tangkap Tenokan Presentase peningkatan Produksi % 6 DKP Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Program Presentase Pengelolaan peningkatan Produksi % 10 15.474.512.250 DKP Perikanan Perikanan Budidaya Budidava Presentase peningkatan Produksi % 10 DKP Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Program Penurunan Kasus UU Pengawasan Fishing (Illegal, Sumber Daya Unregulation, % 20 4.189.275.862 DKP Kelautan dan Perikanan Unreported Fishing) Program Persentase Pengolahan dan Peningkatan Angka % 8,70 DKP Perasaran Hasil Konsumsi Ikan 935.000.000 Perikanan
15. 2.Pariwisata Persentase Program peningkatan jumlah peningkatan kunjungan wisatawan daya tarik pada Destinasi % 42,27 20.000.000.000 DISPAREKRAF destinasi Pariwisata yang pariwisata mendapatkan program meninskatan Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada % 79,17 Kawasan Pariwisata Estate Program Pertumbuhan Pemasaran kunjungan wisatawan % 42,27 8.996.918.074 OISPAREKRAF Pariwisata 5 RKPD Proinst Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 a • Bidang Urusan Pererintahan dan Program Proritas Pe rbangunan Indikator Kinerja Program (outcome] 2 Capaian Kinerja Program dan Kerangla Pendanaan Satuan Tahun-2 (2022 Perangkat paera.h target Rp 3 4 • 6 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Peranfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI) Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah % % 5,00 93,75 7.289.646.133 DISPAREKRAF Program engembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16. 3.Pertanian Program Penyediaan dan pengembangan sarana rtanian Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut enis keahliann ·
a.Tour operator
b.Guide/Pemandu Wisata
e.Pelaku Ekonomi Kreatif
d.Restourant
e.Perhotelan
f.Pamuwisata
g.Transportasi
h.Informasi Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023 Pertumbuhan Populasi Ternak:
a.Ternak Besar - Sapi - Kerbau - Kuda
b.Ternak Kecil - Kambing - Domba - Babi
c.Ung&as - Unggas Pertumbuhan Populasi Terakx di lantong lemiskinan dan Stuntin 5.835.420.194 DISPAREKRAF % 79,17 % 79,17 % 79,17 % 79,17 % 79,17 % 79,17 % 79,17 % 79,17 % 79,17 DISPAREKRAF DINAS 45.396.204.718 PETERNAKAN % 6. 5 Ekor 1.305.137 DINAS Ekor 206.782 PETERNAKAN Ekor 135.129 % 1 1. 02 Ekor 1.083.865 Ekor 89.336 DINAS Ekor 3.246.707 PETERNAKAN % 5,8 Ekor 21.306.593
a.Unggas Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk Persentae pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate % Ekor 5,8 21.306.593 DINAS PETERNAKAN - - - -- BAB VI RENCANA KERIA DAN PENDANAAN V1-25 DAE RAH RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 = Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indilator Kinerja Satan Tahu-2 (2022) Perangkat Proritas Program (outcome) Daerah Pembangunan target Rp 1 2 3 4 • 6
a.Ternak Besar % 6 5 - Sapi Eor 1.305.137 DINAS - Kerbau Ekor 206.782 PETERNAKAN - Kuda Eor 135.129
b.Ternak Kecil % 11,02 - Kambi Eor 1.083 865 DINAS - Domba Ekor 89.336 PETERNAKAN - Babi Ekor 3.246 707
c.Unggas % 5. 8 DINAS - Unggas Ekor 21.306.593 PETERNAKAN Program DINAS Penyediaan dan Persentase PERTANIAN pengembangan penggunaan benih % 100 DAN sarana pertaian bersertifikat KETAHANAN PANGAN Program Pertumbuhan DINAS Penyediaan dan Produlesi tanaman PERTANIAN pengembangan pangan dan 5.406.624.440 DAN prasarana perkebunan yang KETAHANAN pertanian difailitasi PANGAN Produksi Padi Tahun 20 1 9 = % 95,24 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton) Produksi Jagung (Tahun 2019= % 76,09 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) DINAS Produksi Cabe PERTANIAN (Tahun 2019 = 7.100 % 95,24 DAN Ton, 2023 = 8.910 KETAHANAN Ton) PANGAN Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 % 95,24 Ton, 2023 = 12.105 Toni Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 % 95,23 Ton, 2023 = 8.382 Ton) Produksi Bawang DINAS Merah (Tahun 2019 = PERTANIAN % 95 DAN 4542 ton, 2023= KETAHANAN 5.264 ton) PANGAN Pertumbuhan Produlsi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas % 100 Marungga DINAS (Tahun 2019 = 0 , PERTANIAN 2023 = 1300 ton DAN Produksi daun Kering KETAHANAN 10%x produksi PANGAN daun basah % 100 (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton) 5 = Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan dan Program satuan Taha.n-2 (2022) Perangkat Proritas Program (outcome] Daerah Perm bangunan target Rp I 2 3 4 • 6 Produksi tepung 10% x daun kering % 100 (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 % 95 Ton, 2023 = 87.327 Ton) Produksi Kopi (Tahu 2019 = 23.730 % 93 Ton, 2023 = 30.846 Ton) Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 % 90 Ton, 2023 = 27.260 Ton) Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 % 90 Ton, 2023 = 78.823 Ton) Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 % 87 Ton, 2023 = 5158 Ton) Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 % 91 Ton, 2023 = 7.664 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate var« difasilitasi Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = % 98,52 189,20 ton, 2023= 200,72 ton) DINAS PERTANIAN Produksi Kentang DAN KETAHANAN (Tahun 2019= 110,40 % 99 PANGAN ton, 2023 = 117,17 ton) Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 % 99 ton, 2023 = 1.167,50 ton) Produksi Semangka DINAS (Tahun 2019= 103 % 99 PERTANIAN ton, 2023 .. 109,32 ton) DAN KETAHANAN PANGAN Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 % 99 ton, 2023 = 874,56 ton) Pertumbu han Produksi tanaman DINAS Perkebunan di PERTANIAN kawasan Parilsata DAN Estate yang KETAHANAN difaslitasi PANGAN 5 RKPD ProvinsiNusa Tenggara Timur Tahun2022 f r a Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Pemerintahan Indilator Kinerja Perangat dan Program Program (outcome) atuan Tahan-2 (2022) Dae rah Proritas Perbangunan target Rp I 2 3 4 • 6 Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 % 97 ton, 2023 = 429,30 ton) Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 % 97 ton, 2023 = 485,88 ton) Cakupan populasi ternak besar, kecil DINAS dan unggas di % 100 PETERNAKAN awasan pariwisata estate
a.Ternak Besar % 6,5 - Sapi (Tahun 2019= % 93 1.027.256 ekor, 2023 1.398.971 ekorl - Kerbau DINAS (Tahun 2019= % 93 PETERNAKAN 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor) - Kuda (Tahun 2019= % 95 114.514 ckor, 2023 = 141.672)
b.Ternak Kecil % 11,02 - Kambing (Tahun 2019= % 91 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor - Domba DINAS (Tahun 2019= 68.388 % 94 PETERNAKAN ekor, 2023 = 95.507 ekor] - Babi (Tahun % 89 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)
c.Unggas DINAS % 5,8 PETERNAKAN - Unggas (Tahun DINAS 2019=17.248.318 % 94 PETERNAKAN ekor, 2023= 22.584.988 ekor) Program Pengendalian Kesehatan DINAS Hewan dan Ternak yang sehat % 80 4.675.539.635 PETERNAKAN Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit usaha pangan DINAS asal ternak yang Unit 20 PETERNAKAN memenuhi standar Program DINAS Pengendalian Posentase areal PERTANIAN dan serangan OPT yang % 75 DAN penanggulangan 989,789.798 KETAHANAN bencana dikendalikan PANGANpertaran Cakupan Peningkatan DINAS Program Kompentensi PERTANIAN Penyuluhan Kelompok Tani 3.304.808.211 DAN pertanian menurut kelas KETAHANAN 5 Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Peranglat Program (outcome) Daerah Proritas Pembangunan target Rp 1 2 3 4 • 6 Kelas Perula Baru PANGAN (Tahun 2019 = 0 % 60 kelompok , 2023 = 1000 kelompokl Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = O % 50 kelompok, 2023 = 400 kelompok) Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = O % 50 ke l o m p o k ,2023 = 40 kelompok) Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 % 66,67 kelompok, 2023 = 3 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 20 1 9 = % 80,77 245 orang , 2023 =520 orang)
1. 4.Kehutanan Program Peningkatan Cakupan DINAS Pengelolaan lahan kritis yang % 1,22 LINGKUNGAN Hutan tertangani setiap 48.840.684.622 HIDUPDAN tahun KEHUTANAN Program Persentase Konservasi perlindungan DINAS Surber daya terhadap objek % 4,2 LINGKUNGAN Alam hayati dan kawasan konservasi 8.741.420.016 HIDUPDAN ekosistemnya SDA KEHUTANAN Persentase peningkatan DINAS perlindungan % 75 LINGKUNGAN terhadap ekosistem HIDUP DAN essensial di destinasi KEHUTANAN wisata Program Persentase Pendidikan dan pemenuhan SDM Pelatihan, berkeahlian khusus DINAS Penyuluhan dan 9% 32,75 LINGKUNGAN Pemberdayaan 1.323.838.941 HIDUPDAN Masyarakat di KEHUTANAN Bidang Kehutanan Persentase luasan hutan yang DINAS dimanfaatkan untuk % 10,32 LINGKUNGAN Perhutanan Sosial HIDUP DAN KEHUTANAN Program Persentase DINAS Pengelolaan meningkatnya % 0,25 LINGKUNGAN Daerah Aliran kualitas DAS 121.248.631 HIDUPDAN Sunsai (DAS KEHUTANAN
2. 5.Eaergi dan Surber Daya Mineral Program Cakupan Pengelolaan Pengelolaan Zona konservasi air % 15,79 Dinas ESDM aspek tanah pada CAT setiap 1.672.327.160 eeoloerir tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 41 Rekomendasi % 91,53 Dinas ESDM Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknisl moakaas reroars mar rah»an2oz2z ..tt'I 5 ii • • " ; . ( Bid ang Uruan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indilator Kinerja Satuan Tahan-2 (2022) Peranglat Program (outcome] Dae rah Proritas Perbangunan target Rp 1 2 3 4 5 6 Program Persentase Potensi Pengelolaan sumber daya mineral Mineral dan yang terkelola % 100 Dinas ESDM Batubara (Tahun 20 1 9 = 12 650.304.172 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenisl Program Cakupan Pemanfaatan Pengelolaan Energi Listrik Berbasis Energi EBT setiap tahun Terbarukan (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target %/ (kW) 17.28/(17.8 Dinas ESDM Tahun 2019= 5) 1.472.720.557 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 1¢ Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan 18 .88/ Pariwisata Estate %/ (kW) (8,93) Dinas ESDM (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW) Program Rasio elektrifikasi dari Pengelolaan non EBT (bagi Ketenagalistnika masyarakat tidak % 59 1.228.903.790 Dinas ESDM n mampu, terpencil dan pedesaan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi % 33 Dinas ESDM wisata (Target Tahun 2020:34%1
3. 6.Perdagangan Program Cakupan Penerapan Perizinan dan Sistem Perijinan % 75 DISPERINDAG pendaftaran Usaha dan Investasi 202.912.776 perusahaan berbasis Online Program Persentase Peningkatan Peningkatan Cakupan % so DISPERINDAG sarana distribusi distribusi barang di 275.511.052 dalam wilavah NTT Program Persentase Kenaikan Stabilisasi harga Harga setiap tahun kebutuhan % 10 1.238.311.049 DISPERINDAG pokok dan b---- --n•'--
a.BHarang Kebutuhan % 10 DISPERINDAG Pokok
b.Barang Penting % 10 DISPERINDAG Program Persentase Pengembangan Peningkatan Jumlah % 28,57 814.014.360 DISPERlNDAG el«or Komoditas Ekspor Program Persentase Penurnan Standarisasi dan Pengaduan Konsumen perlindungan yang menggunakan % 55,7 3.090.077.717 D!SPERINDAG konsumen barang tidak sesuai standar Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian % 44,12 DISPERINDAG dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha) Program Persentase Penggunaan dan Peningkatan Perasaran Transaksi Produk % 70 3,799.414.707 DISPERJNDAG Produk Dalam Lokal di dalam Negeri wilavah NTT moroinst use renoara rmur rahun2022 ; 4 ; £ # 5EEaa ! s a Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahu-2 (2022) Pera.nglat Proritas Program (outcome) Dae rah Per bangunan target Rp 1 2 3 4 • 6 Persentase Peningkatan Transaksi Produk % 70 DISPERINDAG Lokal di Kawasan Pariwisata Estate 7, Perindustrian Program Pertumbuhan industri Perencanaan dan pengolahan dengan % 2,24 DISPERINDAG pembangunan memanfaatkan 10.573.621.070 industri teknolosi industri Program Persentase Penurunan Pengendalian ijin Pelanggaran ljin % 70 313.580.147 DISPERINDAG usaha industri Usaha Industri Program Kesesuaian data Pengelolaan informasi industri % 11,42 DISPERJNOAG sister informasi provinsi dalam 210.479,769 industri nasional menduku SIINas
1. 8.Transmigrasi Program Persentase Kawasan Perencanaan dan Lokasi Dinas Koperasi, Kawasan Transmigrasi yang % 85 Transmigrasi difasilitasi 59.693.794 Nakertrans ncadansannva Program Persentase Lokasi Per bangunan Transmigrasi yang Dinas Koperasi, Kawasan difasilitasi % 85 transmigrasi pembangunan dan 278.199.777 Nakertrans wnemoatannva Program Persentase Unit Pengembangan Permukiman Dinas Koperasi, Kawasan Transmigrasi yang % 85 183.1065.376 Nakertrans Transmigrasi difasilitasi mbinaannva Pendukung Urusan Pemerintahan 1.Selretariat Daerah Program Meningkatnya Penunjang pelayanan terhadap Urusan kepala daerah/wakil % 100 137.627.349.341 BIROUMUM Pemerintahan kepala daerah dan Daerah Provinsi Sekertaris daerah Program Biro Administrasi Cakupan pelayanan % 100 Administrasi Urum administrasi pimpinan Pirpinan Cakupan Pemenuhan Biro Pelayanan % 100 Administrasi Keprotokolan Pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Biro Perencanaan, % 100 Administrasi Pelaporan, Pimpinan Kepegawaian dan Tata Usaha Program Persentase Perangkat BIRO Penataan Daerah yang efektif % 92.98 4.225.254.076 ORGANISASIeagnisasi dan efisien Program Cakupan Kegiatan Biro Pemerintahan Tugas Pemerintahan % 100 Pemerintahan, dan Otonomi yang dilaksanakan 2.215.6542.155 Kesra dan Daerah setiap tahun Kerjasama Cakupan Kegiatan Biro Tugas Otonomi Pemerintahan, Daerah yang % 100 Kesra dan dilaksanakan setiap Kerjasama tahun 5 on.......a.a:Eu; IE U Bidang Urunan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satan Tahun-2 (2022) Perangkat Program (outcome] Daerah Proritas Pembangnan target Rp I 2 3 4 • 6 Cakupan Kegiatan Biro Penataan Urusan Pemerintahan, yang dilaksanakan % 100 Kesra dan setiap tahun Kerjasama Cakupan Kerjasama Biro Daerah yang % 100 Pemerintahan, difasilitasi setiap Kesra dan tahun Keriasara Persentase peningkatan Biro Program pelayanan Pemerintahan, Kesejahteraan kesejahteraan rakyat % 100 Rakyat (kegiatan di bidang 6.243.381.654 Kesra dan kesejahteraan rakyat Kerjasama vang dilaksanakan ) Persentase peningkatan Biro kerjasama antar Pemerintahan, pemerintah dan non % 100 pemerintah (Jumlah Kesra dan kerjasama yang Kerjasama dilaksanakan Program Peningkatan Fas~litasi dan persentase rancangan Koordinasi Peraturan Daerah % 100 3.400.382.983 BIRO HUKUM Hukum yang diselesaikan setiap tahun Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap % 100 BIRO HUKUM tahun Cakupan kebijakan Program bidang perekonomian Biro Eonomi Perekonomian yang terkonsolidasi % 66,67 dan dan dengan baik (Target 1.780.348.290 Administrasi Pem bangunan tahun 2023= 12 Per bangunan rekomendasil Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi % 66,67 dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi Persentasi BUMD yang memiliki kinerja % 66,67 baik (Target tahun 2023 9 rekomendasi) Program Persentae Kebijakan dan ketercapaian Pelayanan pelaksanaan layanan % 100 6.498.958.860 Biro PBJ Pengadaan barang dan jasa BHaranu dan Jasa pemerintah daerah Program Efektivitas Biro Ekonomi Kebijakan peningkatan kinerja % 100 dan Administrasi administrasi 31.269.683 Administrasi Pem bangunan perbangunan Per bangunan
2. 2.Selretariat Dewan Perwakilan Rakyat Program Cakupan fasilitasi Dukurgan pelaksanaan tugas SEKRETARIAT Pelaksanaan dan fungsi DPRD % 100 DPRD Tugas dan (Jumlah peraturan 76.330.276.389 PROVINSI NTT Fungsi DPRD daerah yang dihasilkan) Penunjang Urusan Pemerintahan
3. 1.Perencansan 5 ·on.unon.a.am ..:Egg a Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pemerintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Perangkat Program (outcome] Daerah Poritas Perbangunan target Rp l 2 3 4 • 6 Program Perencanaan, Konsistensi Pengendalian, penjabaran Program % 100 BAPPELITBANG dan Evaluasi Program RPJMD ke 3,499.680.951 DA Per bangunan dalam RKPD Provinsi Daerah Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil % 100 BAPPELITBANG Pengendalian dan DA Evaluasi. Kesesuaian Dokumen Program perencanaan (RPJMD, Koordinasi dan RKPD, PPAS, Renstra, Sinkronisasi Renja, RKA, DPA] BAPPELITBANG Perencanaan Perangkat Daerah % 100 7.289.836.658 DA Pem bangunan Provinsi, lingkup bidang: Daerah - Pemerintahan dan Perm bangunan manusia Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, BAPPELITBANG Renja, RKA, DPA) % 100 DA Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SOA Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) % 100 BAPPELITBANG Perangkat Daerah DA Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilavahan 2.Keuangan Program Persentase Pengelolaan Penyampaian dan Keuangan Penetapan Dokumen Daerah Keuangan secara tepat % 100 812.023.806.770 Badan Keuda waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan Program Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah % 100 BAPENDA BarangMilik 6.958.962.696 Daerah Permanfaatan, Permindahtanganan % 100 BAPENDA dan Pengamanan Milik Daerah Program Persentase Pengelolaan Peningkatan Pendapatan Kontribusi PAD % 34,04 43.939.793.924 BAPENDA Daerah terhadap pendapatan daerah
4. 3.Kepegawaian Persentase formasi Program jabatan sesuai Kepegawaian kualifikasi dan % 100 10.165.108.077 BKD Daerah kompetensi s l = Bidang Urusan Capaian Kinerja Program den Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indileator Kinerja Satan Tahun-2 (2022) Peranglat Proritas Program (outcome) Daerah Per bangunan target Rp 1 2 3 4 • 6 Persentase pelaksanaan le lang jabatan terbuka dan % 100 BKD akuntabel untuk Eselon I dan 2 Li Perprov NTT
5. 4.Pendidikan dan Pelatihan Program Akreditasi latihan Pengembangan dasar minimal B" dan Akreditasi Kepemir BPSDM Sumber Daya diklat kepemimpinan pinan "A" 49.870.445.297 Manusia "A" Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 100 BPSDM (umlah ASN yang mengikyt ad«tat Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural % 100 BPSDM (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Peningkatan pengendalian dan % 80 BPSDM mutu pendidikan dan elatihan
6. 5.Penelitian dan Pengembangan Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya Program yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Penelitian dan Kelitbangan dan % 82,86 BAPPELITBANG Pengembangan Inovasi yang 3.263.249.594 DA Daerah dihasilkan setiap tahun (Target 20 1 9 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi) Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada % 96,55 BAPPELITBANG Pemerintah Provinsi, DA Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 [novasi) Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan BAPPELITBANG perlindungan Hak % 60,00 DA Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023= 10 Dokumen Fasilitasil
7. 6.Pengelolaan Perbatasan Meningkatnya Program Cakupan Layanan BADAN Pemerintah Daerah Pengelolaan dan KL (Jumlah % 67 4.153.338.101 PERBATASAN Perbatasan Lay anan Pemerintah DAERAH Daerah dan KL) s ms»oroan%re%o.ma.n%azoz E ±#iii a Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program ndikator Kinerja Satuan Tahun-2 (2022) Perangat Program (outcome) Dae rah Proritas Perbangnan target Rp 1 2 3 4 • 6 Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan BADAN Sinkronisasi % 67 PERBATASAN Pem bangunan dan DAERAH Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 7 Pengelolaan Penghubung Program Meningkatnya Pelayanan cakupan layanan % 75 Penghubung pemerintah daerah 5.310.010.193 danKL Meningkatnya BADAN cakupan pembinaan % 100 PENGHUBUNG kemasvarakatan Meningkatnya cakupan promosi % 100 daerah Pengawasan Urusan Pemerintahan
8. 1.Inspektorat Daerah Program Persentase obyek Penyelenggaraan pemeriksaan Pengawasan yang dilakukan % 100,0 13.715.956.478 pembinaan dan INSPEKTORAT enaawas.an DAERAH OPINI BPK Opini WTP Program Persentase Perumusan Pendampingan dan Kcbijakan, Asistensi pada PD Pendampingan Provinsi dan Asistensi (Meningkatnya perumusan kebijakan, % 100 INSPEKTORAT pendampingan dan 3.893.680.204 DAERAH asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi) Pemerintahan Umum 1.Kesatuan Bangsa dan Politil Program Cakupan Parpol, Penguaatan Ormas dan Forum Ideologi Pembaruan BADAN Pancasila dan Kebangsaan yang KESATUAN Karakter terlibat dalam % 85,1 285.537.832 BANGSADAN Kebangsaan Program Penguatan POLITIK Ideologi Pancasila dan DAERAH Karakter Kebangsaan (141 Lembasal Program Cakupan Parpol, Peningkatan Ormas dan Lembaga Peran Partai Pendidikan yang Politik dan terlibat dalam BADAN Lembaga Program Peningkatan KESATUAN Pendidikan Peran Parpol dalam % 90,6 BANGSA DAN melalui Pendidikan Politik 3.449.313.823 Pendidikan serta Pengembangan POLITIK Politik dan Etika dan Budaya DAERAH Pengembangan Politik (309 Lembaga) Etika serta Budava Politik RFDvi%aarenoare mmur ra2oz2 E iaa Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Pererintahan Kerangka Pendanaan dan Program Indilator Kinerja Satan Tahan-2 (2022) Peranglat Proritas Program (outcome] Dae rah Permbangunan target Rp 1 2 3 4 • 6 Program Cakupan peningkatan Pemberdayaan Pemberdayaan dan BADAN dan Pengawasan Pengawasan KESATUAN Organisasi organisasi % 65,3 182.235.213 BANGSA DAN Kemasyarakatan kemasyarakatan POLITIK DAERAH Program Meningkatnya BADAN Pembinaan dan ketahanan Organisasi Pengembangan Kemasyarakatan KESATUAN Ketahanan terhadap Ekonomi, % 100,0 142.970.986 BANGSA DAN Ekonomi, Sosial Sosial dan Budaya POLITIK dan Budava DAERAH Program Cakupan Konflik Peningkatan Sosial yang ditangani Kewaspad aan setiap tahun BADAN Nasional dan KESATUAN Peningkatan % 100,0 567.578.755 BANGSA DAN Kualitas dan POLITIK Fas~litasi DAERAH Penanganan Konflik Sosial «won.o..n.no.a .IEE A Tabel 6.2 PERSANDINGAN RPJMD DAN RANCANGAN RKPD TAHUN 2022 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp) NON URUSAN 1. 0 1. ,44, . Semua Perangkat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.575.603.684.445 0 1.575.603.684.445 Daerah DAERAH PROVINSI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.385.182.210.508 5.173.535.725.366 -1.788.353.514.858 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.945.146.674.987 3.499.694.256.730 -1.554.547.581.743
9. 1.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 871.194.619.500 -871.194.619.500 Kebudayaan DAERAH PROVINSI
10. 2.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.942.686.281.705 2.625,974.637.230 -683.288.355.525 Kebudayaan
11. 3.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 980.000.000 1.825.000.000 -845.000.000 Kebudayaan
12. 4.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 700.590.700 700.000.000 590.700 Kebudayaan 5 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 779.802.582 0 779.802.582 Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 513.555.614.792 620.007.008.323 -106.451.393.531
13. 1.Dinas Kesehatan, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 48.688.018.800 -48.688.018.800 Kependudukan dan DAERAH PROVINS! Pencatatan Sipil
14. 2.Dinas Kesehatan, PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 230.733.110.022 234.769.270.095 -4.036. 160.073 Kependudukan dan PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Pencatatan Sipil MASYARAKAT
15. 3.Dinas Kesehatan, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 25.669.406.874 23.167.314.580 2.502.092.294 Kependudukan dan DAYA MANUSIA KESEHATAN Pencatatan Sipil G • BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH i s 7 7 NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
16. 4.Dinas Kesehatan, PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN 750.581.000 450.818.000 299.763.000 Kependudukan dan DAN MAKANAN MINUMAN Pencatatan Sipil
17. 5.RSUD Prof. DR. WZ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 218.992.918.102 -218.992.918.102 Johannes Kupang DAERAH PROVINS!
18. 6.RSUD Prof. DR. WZ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 230.733.110.022 86.257.602.114 144.475.507.908 Johannes Kupang PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
19. 7.RSUD Prof. DR. WZ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 25.669,406.874 7 .681.066.632 17.988.340.242 Johannes Kupang DAYA MANUSIA KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 840.495.050.622 846.074,147.284 -5,579.096.662 UMUM DAN PENATAAN RUANG
20. 1.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 50.720.992.374 -50.720.992.374 Umum dan Perumahan DAERAH PROVINS! Ralevat
21. 2.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 219.573. 727.220 206.351. 706.046 13.222.021.174 Umum dan Perumahan (sDA) Rlevat
22. 3.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 6.825.804.434 7.875.000.000 -1.049.195.566 Umum dan Perumahan SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rakyat
23. 4.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 415.275.000 1.850.000.000 -1.434.725.000 Umum dan Perumahan PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Rakyat
24. 5.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 0 1.850.000.000 -1.850.000.000 Tidak ada Umum dan Perumahan SISTEM AIR LIMBAH indikasi Rakyat pendanaan dalam RPJMD
25. 6.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 0 2.100.000.000 -2.100.000.000 Tidak ada Umum dan Perumahan SISTEM DRAINASE indikasi Rakyat pendana.an dalam RPJMD
26. 7.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 114.478.551.010 97.679.839.124 16.798.711.886 Umum dan Perumahan Ralcvat ] BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH L 3 8 • a NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
27. 8.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 925.208.680 10.140.000.000 -9.214.791.320 Umum dan Perumahan p a t
28. 9.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 0 2.150.000.000 -2.150.000.000 Tidak ada Umum dan Perumahan LINGKUNGANNY A indikasi Rakyat pendanaan dalam RPJMD
29. 10.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 488.063.323.408 455.074.388.620 32.988.934.788 Umum dan Perumahan Ralevat
30. 11.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 3.255.843.368 3.324.903.618 -69.060.250 Umum dan Perumahan p.at
31. 12.Dina.s Pekerjaan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 6. 957 .317 .502 6.957.317.502 0 Umum dan Perumahan Roleat URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERU MAHAN 61.006.366.226 138.929.109.025 -77.922.742.799 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
32. 1.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 4.400.000.000 90.192.099.700 -85.792.099.700 Umum dan Perumahan Ralevat
33. 2.Dinas Pekerjaan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 42.932.122.751 21.522.902.750 21.409.220.001 Umum dan Perumahan Ralevat
34. 3.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA 13.674.243.475 27.214.106.575 -13.539.863.100 Umum dan Perumahan DAN UTILITAS UMUM (PSU) Rakyat URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.275.423.231 25.961.934.280 -20.686.511.049 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASY ARAKAT I. Satuan Polisi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 14.355.718.497 -14.355.718.497 Pamongpraja DAERAH PROVINSl
35. 2.Satuan Polisi PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 3.441.218.192 2.744.384.225 696.833.967 Pamongpraja KETERTIBAN UMUM r a � � . . I I . l L . ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAIM L i NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
36. 3.Satuan Polisi PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 187.558.781 0 187.558.781 Pamongpraja PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
37. 4.Badan Penanggulangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 7.252.685.300 -7.252.685.300 Bencana Daerah DAERAH PROVINS!
38. 5.Badan Penanggulangan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.646.646.258 1.609.146.258 37.500.000 Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 19.703.080.650 42.869.269.724 -23.166.189.074 Dinas Sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 21.966.080.650 -21,966.080.650 DAERAH PROVINSI
39. 1.Dinas Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.207.151.114 3.957.151.114 250.000.000
40. 2.Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN 255.526.847 255.526.847 0 KORBAN TINDAK KEKERASAN
41. 3.Dinas Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 11.147.139.607 10.867.248.031 279,891.576
42. 4.Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.414.706.409 5.144. 706.409 -1.730.000.000
43. 5.Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA 602.582.265 602.582.265 0
44. 6.Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 75.974.408 75.974.408 0 PAHLAWAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 171,370.326.586 723.973.441.604 -552.603.115.018 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 756.142.602 17.645.520.000 -16.889.377.398 I Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 327.957.444 15.460.520.000 -15.132.562.556 kerja dan Transmigrasi PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2 Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 201.353.194 975.000.000 -773.646.806 kerja dan Transmigrasi 3 Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 106.483.564 1.000.000.000 -893.516.436 kerja dan Transmigrasi ( ( hr, 1BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAN I 40 7 NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rpl (Rp) 4 Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 120.348.400 210.000 .000 -89.651.600 kerja dan Transmigrasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.476.494.142 13.736.156.327 -9.259.662.185 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK I. Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 8.024.453.832 -8.024.453.832 Perempuan dan DAERAH PROVINSI Perlindungan Anak
45. 2.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 1.843.753.698 1.460.843.200 382.910.498 Perempuan dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Perlindungan Anak
46. 3.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.029.225.236 1.483.918.750 -454.693.514 Perempuan dan Perlindungan Anak
47. 4.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 485.614.344 846.000.000 -360.385.656 Perempuan dan Perlindungan Anak
48. 5.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER 187.881.645 537.881.645 -350.000.000 Perempuan dan DAN ANAK Perlindungan Anak
49. 6.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 835.914.157 1.182.880.620 -346.966.463 Perempuan dan Perlindungan Anak I. Dinas Pemberdayaan PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 94.105.062 200.178.280 -106.073.218 Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.741.931,671 3.204.999.860 536.931.811 I. Dinas Pertanian dan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 3.279.328.758 2.844.999.940 434.328.818 Ketahanan Pangan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT E LL EAl ki ] B A B VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH I-4l r NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
50. 2.Dinas Pertanian dan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 130.205.934 49.999.920 80.206.014 Ketahanan Pangan
51. 3.Dinas Pertanian dan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 332.396.979 310.000.000 22.396.979 Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 2.050.046.500 -2.050.046.500
52. 1.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGELOLAAN ZIN LOKASI 0 106.555.500 -106.555.500 Tidak ada Umum dan Perumahan indikasi Rakyat pendanaan dalam RPJMD
53. 2.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 0 112.255.500 -112.255.500 Tidak ada Umum dan Perumahan SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN indikasi Rakyat pendanaan dalam RPJMD
54. 3.Dinas Pekerjaan PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANT 0 106.002.500 -106.002.500 Tidak ada Umum dan Perumahan KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN indikasi Rakyat TANAH ABSENTEE pendanaan dalam RPJMD
55. 4.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 0 1.003.939.800 -1.003.939.800 Tidak ada Umum dan Perumahan indikasi Rakyat pendanaan dalam RPJMD
56. 5.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 0 507.232.500 -507.232.500 Tidak ada Umum dan Perumahan indikasi Rakyat pendanaan dalam RPJMD
57. 6.Dinas Pekerjaan PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0 214.060.700 -214.060.700 Tidak ada Umum dan Perumahan indikasi Rakyat pendanaan dalam RPJMD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 12.420.865.769 106.543.252.669 -94.122.386.900 HID UP 7 L i ) ~ ] B A B VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH \ L 4 ? aaa NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp) I. Dinas Lingkungan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 94.122.386.900 -94.122.386.900 Hidup dan Kehutanan DAERAH PROVINSI
58. 2.Dinas Lingkungan PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.039.471.691 1.039.471.691 0 Hidup dan Kehutanan
59. 3.Dinas Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 2.055.530.070 2.055.530.070 0 Hidup dan Kehutanan DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
60. 4.Dinas Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA 7.642.505.016 7.642.505.016 0 Hidup dan Kehutanan DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
61. 5.Dinas Lingkungan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 308.692. 114 308.692.114 0 Hidup dan Kehutanan TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN !ZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
62. 6.Dinas Lingkungan PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP 541.932.352 541.932.352 0 Hidup dan Kehutanan UNTUK MASYARAKAT
63. 7.Dinas Lingkungan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN 277.451.100 277.451.100 0 Hidup dan Kehutanan LINGKUNGAN HIDUP
64. 8.Dinas Lingkungan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 555.283.426 555.283.426 0 Hidup dan Kehutanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMIN1STRASI 638.092.112 2.291.899.022 -1,653.806.910 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I. Dinas Kesehatan, PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 638.092.112 2.291.899.022 -1.653.806.910 Kependudukan dan ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 39.108.306.218 271.872.873.200 -232.764.566.982 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA l id ' ~di~ ' ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH I 4 r a NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPO (Rp) (Rp) (Rp) I. Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 11.253.913.200 -11.253.913.200 Masyarakat dan Desa DAERAH PROVINSI
65. 2.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENATAAN DESA 0 50.000.000 -50.000.000 Tidak ada Masyarakat dan Desa indikasi pendanaan dalam RPJMD
66. 3.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 250.000.000 -250.000.000 Tidak ada Masyarakat dan Desa indikasi pendanaan dalam RPJMD
67. 4.Dinas Pemberdayaan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.043.212.130 11.485.710.000 -9.442.497.870 Masyarakat dan Desa
68. 5.Dinas Pemberdayaan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 37.065.094.088 248.833.250.000 -211.768.155.912 Masyarakat dan Desa KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 28.583.750.014 166.598.297.962 -138.014.547.948 I. Dinas Perhubungan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 37.111.696.142 -37.111.696.142 DAERAH PROVINSI
69. 2.Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 3.519.981.244 109.968.484.961 -106.448.503.717 ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
70. 3.Dinas Perhubungan PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 23.709.201.697 18.218.072.859 5.491.128.838
71. 4.Dinas Perhubungan PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.354.567.073 1.300.044.000 54.523.073 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI 4.385.388.331 17.256.545.860 -12.871.157.529 DAN INFORMATIKA I. Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 10.580.545.860 -10.580.545.860 Informatika DAERAH PROVINSI
72. 2.Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 1.130.177.866 471.000.000 659,177.866 Informatika KOMUNIKASI PUBLIK . u l { ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DA£RAH I 4 4 r NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGOUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
73. 3.Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.255.210 .465 6.205.000.000 -2.949.789.535 Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 1.627.205.065 36.601.816.000 -34.974.610.935 USAHA KECIL, DAN MENENGAH
74. 1.Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 25.409.816.000 -25.409.816.000 kerja dan Transmigrasi DAERAH PROVINS
75. 2.Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN 0 7.692.000.000 -7.692.000.000 Tidak ada kerja dan Transmigrasi PINJAM indikasi pendanaan dalam RPJMD
76. 3.Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 1.627.205.065 3.500.000.000 -1.872.794.935 kerja dan Transmigrasi USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 2.352.725.068 14.485.043.994 -12.132.318.926 MODAL I. Dinas Penanaman PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 10.250.043.994 -10.250.043.994 Modal dan Pelayanan DAERAH PROVINS Terpadu Satu Pintu
77. 2.Dinas Penanaman PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 458,473.508 2.220.000.000 -1.761.526.492 Modal dan Pelayanan MODAL Terpadu Satu Pintu
78. 3.Dinas Penanaman PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 599.051.406 770.000.000 -170.948.594 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
79. 4.Dinas Penanaman PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 797.128.135 775.000.000 22.128.135 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
80. 5.Dinas Penanaman PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 343.856.728 320.000.000 23.856.728 Modal dan Pelayanan PENANAMAN MODAL Terpadu Satu Pintu ] B A B VIRENCANA KERA DAN PENDANAAN DAERAH I 4 C NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
81. 6.Dinas Penanaman PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 154.215.291 150.000.000 4.215.291 Modal dan Pelayanan INFORMASI PENANAMAN MODAL Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 51.516.287.574 24.521.653.447 26.994.634.127 DAN OLAHRAGA
82. 1.Dinas Kepemudaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 15.616.653.447 -15.616.653.447 dan Olahraga DAERAH PROVINSI
83. 2.Dinas Kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 3.045.447.113 4.015.000.000 -969.552.887 dan Olahraga SAING KEPEMUDAAN
84. 3.Dinas Kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING 47 .428.840.461 4.360.000.000 43.068.840.461 dan Olahraga KEOLAHRAGAAN
85. 4.Dinas Kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 1.042.000.000 530.000.000 512.000.000 dan Olahraga KEPRAMUKAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 104.109.763 104.109.763 0
86. 1.Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 104.109.763 104.109.763 - lnfonnatika SEKTORAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 290.366.450 270.000.000 20.366.450
87. 1.Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN 290.366.450 270.000.000 20.366.450 Informatika UNTUK PENGAMANAN INFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAY AAN 14.283.665.821 19.440.700.000 -5.157.034.179
88. 1.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 5.443.700.000 -5.443.700.000 Kebudayaan DAERAH PROVINS!
89. 2.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 7.828.203.807 7.627.000.000 201.203.807 Kebudayaan
90. 3.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN 2.664.261.145 2.330.000.000 334.261.145 Kebudayaan TRADISIONAL • T i lid ~ l { B A B VRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH 146 a NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
91. 4.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 260.500.000 200.000.000 60.500.000 Kebudayaan
92. 5.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 2.377.723.701 1.515.000.000 862.723.701 Kebudayaan CAGAR BUDAYA
93. 6.Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.152.977.168 2.325.000.000 -1,172.022.832 Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.354.949.861 23.874.467.000 -18.519.517.139 I. Dinas Perpustakaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 15.940.470.000 -15.940.470.000 dan Kearsipan DAERAH PROVINSI
94. 2.Dinas Perpustakaan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 5,354.949.861 7.517.997.000 -2.163.047.139 dan Kearsipan
95. 3.Dinas Perpustakaan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN 0 416.000.000 -416.000.000 Tidak ada dan Kearsipan NASKAH KUNO indikasi pendanaan dalam RPJMD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARS IPAN 1. 730.046.125 3.476.060.000 -1.746.013.875 I. Dinas Perpustakaan PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.417.446.302 2.536.000.000 -1,118.553.698 dan Kearsipan
96. 2.Dinas Perpustakaan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN 312,599.823 940.060.000 -627.460.177 dan Kearsipan ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 233.858.950.722 584.584.341.322 -350.725.390.600 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 46.244.745.242 61.714.952.952 -15.470.207.710 PERIKANAN I. Dinas Kelautan dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 20.359.663.572 -20.359.663.572 Perikanan DAERAH PROVINS!
97. 2.Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR 2.648.457.130 2.203.057.130 445.400.000 Perikanan DAN PULAU-PULAU KECIL
98. 3.Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 22.997.500.000 22.718.720.000 278.780.000 Perikanan r ii'eh • ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH L.4 aaaaa NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANO URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
99. 4.Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 15.474.512.250 10.998.512.250 4.476.000.000 Perikanan
100. 5.Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA 4.189,275.862 4.200.000.000 -10.724.138 Perikanan KELAUTAN DAN PERIKANAN
101. 6.Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 935.000.000 1.235.000.000 -300.000.000 Perikanan PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 42.121.884.401 59.052.999.172 -16.931.114.771
102. 1.Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 15.107.860.000 -15.107.860.000 Ekonomi Kreatif DAERAH PROVINS!
103. 2.Dinas Pariwisa ta dan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 20.000.000.000 25.505.279.000 -5.505,279.000 Ekonomi Kreatif PARIWISATA
104. 3.Dinas Pariwisata dan PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 8.996.918.074 4.224.023.830 4.772.894.244 Ekonomi Kreatif
105. 4.Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 7.289.546.133 8.391.858.882 -1.102.312.749 Ekonomi Kreatif MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
106. 5.Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 5.835.420.194 5.823.977.460 11.442.734 Ekonomi Kreatif PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 60.502.051.607 358.063.825.211 -297.561.773.604
107. 1.Dinas Pertanian dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 39. 162.525.584 -39.162.525.584 Ketahanan Pangan DAERAH PROVINS!
108. 2.Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 0 10.482.350.500 -10.482.350.500 Menjadi satu Ketahanan Pangan SARANA PERTANIAN pagu dengan Dinas Peternakan
109. 3.Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYEDIMN DAN PENGEMBANGAN 5.405.624.440 182.327.326.750 -176.921.702.310 Ketahanan Pangan PRASARANA PERTANIAN s ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH I 4 aaea NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU lNDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
110. 4.Dinas Pertanian dan PROGRAM PENGENDALIAN DAN 989.789.798 655.522.660 334.267.138 Ketahanan Pangan PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
111. 5.Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.304.808.211 4.226.999.850 -922.191.639 Ketahanan Pangan
112. 6.Dinas Peternakan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 19.428.381.707 -19.428.381.707 DAERAH PROVINSI
113. 7.Dinas Peternakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 45.396.204.718 21.797.992.520 23.598.212.198 Menjadi satu SARANA PERTANIAN pagu dengan Dinas Pertanian KP
114. 8.Dinas Peternakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 0 72.751.629.500 -72.751.629.500 Tidak ada PRASARANA PERTANIAN indikasi pendanaan dalam RPJMD
115. 9.Dinas Peternakan PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN 5.405.624.440 7.231.096.140 -1.825,471.700 DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 59.027.192.210 51.425.772.106 7.601.420.104
116. 1.Dinas Lingkungan PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 48.840.684.622 39.092.934.740 9.747.749.882 Hidup dan Kehutanan
117. 2.Dinas Lingkungan PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 8.741.420.016 8.117.966.126 623.453.890 Hidup dan Kehutanan HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
118. 3.Dinas Lingkungan PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 1.323.838.941 3.431.871.240 -2.108.032.299 Hidup dan Kehutanan PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIOANG KEHUTANAN
119. 4.Dinas Lingkungan PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 121.248.631 783.000.000 -661.751.369 Hidup dan Kehutanan SUNGAI (DAS] , b», 1BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH 1-4 = NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RP.JMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN 4.924.255.669 18.781.181.970 -13.856.926.301 SUMBER DAYA MINERAL I. Dinas Energi dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 14.023.635.273 -14.023.635.273 Sumber Daya Mineral OAERAH PROVINS!
120. 2.Dinas Energi dan PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 1.572.327.150 1.558.112.370 14.214.780 Sumber Daya Mineral
121. 3.Dinas Energi dan PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN 650.304.172 515.498.590 134.805.582 Sumber Daya Mineral BAT'UBARA
122. 4.Dinas Energi dan PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 1.472.720.557 1.477.523.507 -4.802.950 Sumber Daya Mineral
123. 5.Dinas Energi dan PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 1.228.903.790 1.206.412.230 22.491.560 Sumber Daya Mineral URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 9.420.241.661 7.089.154.440 2.331.087.221 I. Dinas Perindustrian PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 202.912.776 347.235.600 -144.322.824 dan Perdagangan PERUSAHAAN
124. 2.Dinas Perindustrian PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 275.511.052 100.000.000 175.511.052 dan Perdagangan PERDAGANGAN
125. 3.Dinas Perindustrian PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 1.238.311.049 1.426.219.400 -187.908.351 dan Perdagangan KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
126. 4.Dinas Perindustrian PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 814.014.360 1.588.381.000 -774.366.640 dan Perdagangan
127. 5.Dinas Perindustrian PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 3.090.077.7 17 2.868.834.360 221.243.357 dan Perdagangan KONSUMEN
128. 6.Dinas Perindustrian PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN 3.799.414.707 758.484.080 3.040.930.627 dan Perdagangan PRODUK DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 11.097.580.986 24.430.455.471 -13.332.874.485 I. Dinas Perindustrian PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 13.8 14.270.631 -13.814.270.631 dan Perdagangan DAERAH PROVINSI lid E ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH I 5 o = NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATI SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
129. 2.Dinas Perindustrian PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 10.573.521.070 9.716.937.420 856.583.650 dan Perdagangan INDUSTRI
130. 3.Dinas Perindustrian PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRL 313.580.147 429.668.060 -116.087.913 dan Perdagangan
131. 4.Dinas Perindustrian PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 210,479.769 469,579.360 -259.099.591 dan Perdagangan INDUSTRI NASIONAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 520.998.946 4.026.000.000 -3.505.001.054
132. 1.Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN 59.693.794 870.000.000 -810.306.206 kerja dan Transmigrasi TRANSMIGRASI
133. 2.Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 278.199.777 776.000.000 -497.800.223 kerja dan Transmigrasi TRANSMIGRASI
134. 3.Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN 183.105.375 2.380.000.000 -2.196.894.625 kerja dan Transmigrasi TRANSMIGRASI UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 237.252.753.331 455.992.939,473 -218.740.186.142 SEKRETARIAT DAERAH 161.922.476.942 167.413.262.122 -5.490.785.180 I. Biro Umum PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 137.527.349.341 137.527.349.341 0
135. 2.Biro Administrasi PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 0 5.895.601.580 -5.895.601 .580 Tidak ada Pimpinan indikasi pendanaan dalam RPJMD
136. 3.Biro Hukum PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM 0 1.446.997.020 -1.446.997.020 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!
137. 4.Biro Hukum PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.400.382.983 2.695.382.983 705.000.000
138. 5.Biro Organisasi PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 736.154.342 -736.154.342
139. 6.Biro Organisasi PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 4.225.254.076 I. 770.000.000 2.455.254.076 .lid ' [BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH V L S I s a aaa.a NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
140. 7.Biro Pemerintahan, PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/ PROGRAM 0 398.650.800 -398.650.800 Kesra dan Kerjasama PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
141. 8.Biro Pemerintahan, PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI 2.215.542.155 2.215.542.155 0 Kesra dan Kerjasama DAERAH
142. 9.Biro Pemerintahan, PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.243.381.654 2.611.690.827 3.631.690.827 Kesra dan Kerjasama
143. 10.Biro Ekonomi dan PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/ PROGRAM 0 733.522.539 -733.522.539 Administrasi PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan PROVINSI 1 1 . Biro Ekonomi dan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.780.348.290 976.911.675 803.436.615 Administrasi embangunan
144. 12.Biro Ekonomi dan PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI 31.259.583 2.473.000.000 -2.441.740.417 Administrasi PEMBANGUNAN Pembangunan
145. 13.Biro Pengadaan Barang PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM 0 1.433.500.000 -1.433.500.000 dan Jasa PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
146. 14.Biro Pengadaan Barang PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN 6.498.958.860 6.498.958.860 0 dan Jasa PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DPRD 75.330.276.389 288.579.677.351 -213.249.400.962
147. 1.Sekretariat DPRD PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT 0 214.395.129.07 l -214.395.129.071 DPRD PROVINS!
148. 2.Sekretariat DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 75.330.276.389 74.184.548.280 1.145. 728.109 FUNGSIDPRO , T ] B A B VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH L 5 • a NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 945.464.232.261 1.287.145.382.804 -341.681.150.543 PERENCANAAN 10.789.517.609 31.360.891.469 -20.571.373.860
149. 1.Badan Perencanaan, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 20.546.74 2.014 -20.546.742.014 Penelitian dan DAERAH PROVINSI Pengembangan Daerah
150. 2.Badan Perencanaan, PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 3.499.680.951 3.499.680.938 13 Penelitian dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pengembangan Daerah
151. 3.Badan Perencanaan, PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 7.289.836.658 7.314.468.517 -24.631.859 Penelitian dan PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengembangan Daerah KEUANGAN 861.922.563.390 1.146.406.462.228 -284.483.898.838
152. 1.Badan Keuangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 81.493.053.376 -81.493.053.376 Daerah DAERAH PROVINSI
153. 2.Badan Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 812.023.806.770 905.543.938.126 -93.520.131.356 Daerah
154. 3.Badan Pendapat.an dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 130.106.470.726 -130.106.470.726 Aset Daerah DAERAH PROVINSI
155. 4.Badan Pendapatan dan PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.958. 962.696 6.393.000.000 -434.037.304 Aset Daerah
156. 5.Badan Pendapatan dan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 43.939.793.924 22.870.000.000 21.069.793.924 Aset Daerah KEPEGAWAIAN 10.155.108.077 21.722.429.539 -11.567.321.462
157. 1.Badan Kepegawaian PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 12.201.937.000 -12.201.937.000 Daerah DAERAH PROVINS!
158. 2.Badan Kepegawaian PROGRAM KEPEGAW AIAN DAE RAH 10.155.108.077 9.520.492.539 634.615.538 Daerah PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 49.870.445.297 61.119.792.817 -11.249.347.520
159. 1.Badan Pengembangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 25.170.930.834 -25.170.930.834 Sumber Daya Manusia DAERAH PROVINSI r = ' id • Z ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DA£RAH LR ,. NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIE SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rpl (Rp) (Rpl
160. 2.Badan Pengembangan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 49.870.445.297 35.948.861.983 13.921.583.314 Sumber Daya Manusia MANUSIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.263.249.594 3.263.249.594 0 I. Badan Perencanaan, PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.263.249.594 3.263.249.594 0 Penelitian dan DAERAH Pengembangan Daerah PENGELOAAN PERBATASAN 4.153.338.101 10.716.697.057 -6.563.358.956 I. Badan Pengelolaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 7.074.359 .671 -7.074. 359.67 1 Perbatasan Daerah DAERAH PROVINSI
161. 2.Badan Pengelolaan PROGRAM PENGELOLAAN PERBATAS AN 4.153.338.101 3.642.337.386 511.000.715 Perbatasan Daerah PENGHUBUNG 5.310.010.193 12.555.860.100 -7.245.849.907 I. Badan Penghubung PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 5.951.249.600 -5.951.249.600 DAERAH PROVINS!
162. 2.Badan Penghubung PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 5.310.010.193 6.604.610.500 -1.294.600.307 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 17.609.635.682 34.971.772.311 -17.362.136.629 INSPEKTORAT DAERAH 17.609.635.682 34.971.772.311 -17.362.136.629 I. Inspektorat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 17.362.136.629 -17.362.136.629 DAERAH PROVINS!
163. 2.Inspektorat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 13.715.955.478 13.715.995.478 -40.000
164. 3.Inspektorat Daerah PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 3.893.680.204 3.893.640.204 40.000 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.627.636.609 14.308.548.141 -9.680.911.532 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.627.636.609 14.308.548.141 -9.680.911.532 I. Badan Kesatuan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.515.911.532 -7.515.911.532 Bangsa dan Politik DAERAH PROVINS!
165. 2.Badan Kesatuan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 285.537.832 1.900.537.832 -1.615.000.000 Bangsa dan Politik KARAKTER KEBANGSAAN ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH I 5 4 s -------- -- ---- NO PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF SELISIH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB RPJMD RKPD (Rp) (Rp) (Rp)
166. 3.Badan Kesatuan PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK 3.449.313.823 3.699.313.640 -249.999.817 Bangsa dan Politik DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
167. 4.Badan Kesatuan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 182.235.213 232.237.411 -50.002.198 Bangsa dan Politik ORGANISASI KEMASYARAKATAN
168. 5.Badan Kesatuan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 142.970.986 192.970.986 -50.000.000 Bangsa dan Politik KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
169. 6.Badan Kesatuan PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 567.578.755 767.576.740 -199.997.985 Bangsa dan Politik NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL .. 8.274. -4.A 146.405.322 Total Pagu Urusan 6.570.969.430.144 8.274.512.151.021 -1.703.542.720.877 dan Non Urusan L ~ e « ]BAB VIRENCANA KERIA DAN PENANAAN DA~RAM I 5 5 r a aaaea I IT BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalarn pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2022. Target capaian indikator kinerja utama yang menggarnbarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2021disajikan sebagaimana Tabel 7.1.dan 7.2 berikut. Tabel 7.1 lndlkator Klnerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 • INDIKATOR TARGET 2022 Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil Pertumbuban PDRB (%) 6,33 - 6,90 Inllasi (%) 3-3,2 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) 19,35 - 16,15 PDRB ner Kapita (RD. Jutal 2 3 - 2 5 Tingkat Pengangguran Terbuka ffPT) (%) 2 , 5 - 1 , 9 % PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 30,12 Indeks Gini (Poin) 0,34-0,33 Indeks Pembangunan Gender (Poin) 95 Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pensembangan Pariwisata Nasional [Rina of Beaut Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%) 6 Lama Tinggal Wisatawan (hari) 4 Jumlab Kunjungan Wisatawan (orang) 1.278. 453 Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Konctisi Mantap 100 (%) Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%) 45,60 Terbangunannva Jaringan Irigasi bagi Petani (%) 76.74 Penambahan Rumah Layak Huni (unit) 9.238 Rasio Elektrifikasi (%) 80 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 69 Jumlah Emisi Gas Ru.mah Kaea (Ton CO2) 17.248.829 Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang 85,70 lndeks Resiko Bencana {Poin) 138 RxPo Print asa Teng@are Tur rah»an2022 IL + W " �ii i ] • a INDIKATOR TARGET 2022 Misi IV : Meningkatkan Kualitas Surber Daya Marusia Angka Melek Huruf (%) 98,47 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,65 Harapan Lama Sekolah (tahun) 14,6 Usia Harapan Hid up (Tahun) 68,8 Prevelensi Stunting (%) 16,7 Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%) 70 Misi V ; Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meninskatkan kualitas Pelavanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin) 69 Opini BPK (Opini) WTp Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat) A Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) {Skor) 2,5 Tingkat Keterbukaan lnformasi Publik (%) 60 lndeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin) 90 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 82,50 Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 No. Bidang Urusan/Indikator Satuan Target 2022 Kinerja Pembangunan Daerah A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Pertumbuhan PDRB % 6,33 - 6,90 - Inflasi % 3-3,2 - PDRB per Kapita (Rp. Juta) 2 3 - 2 5 - Indeks Gini Poin 0,34 -0,33 - Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 0,98 - Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 3,91 - Indeks Pembangunan Manusia Poin 67.35 - 69,00 - Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,65 . Angka Melek Huruf % 98,47 . Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,5 - 1 , 9 - Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) % 30,12 - Usia Harapan Hidup Tahun 68,8 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 69,67 Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan % 22,69- Penduduk vans bekeria - Opini BPK Opini WTP L 5 a No. Bidang Urusan/Indikator Satuan Target 2022 Kinerja Pembangunan Daerah - Skor Pola Pangan Harapan (SPPH Skor 69 Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi 0,77 - dan Makan Minum terhadao PDRB % - Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap 2,32 PDRB % Share Lapangan usaha Perdagangan Besar - 12,18 dan Eceran terhadao PDRB % B ASPEK PELAYANAN UMUM Lavanan Urusan Waiib Dasar 1 Pendidikan Menensah - Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,65 - Angka Melek Huruf % 98,47 2 Urusan Kesehatan - Kasus Kematian Ibu Kasus 0 - Kasus Kematian Bavi Kasus 0 - Kasus Kematian Balita Kasus 0 3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Persentase Jalan dalam Kondisi Baile % 100 - Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik % 80 - Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak % 85 Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi % 80- Lavak - KesesuaianFungsi, Struktur dan Pola Ruang % 85,70 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4 - Penambahan Rumah Layak Huni Unit 9.238 5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban % 100- Umum dan Perlindungan Masyarakat Meningkatnya Ketertiban Umum dan - Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang % 100 ditegakkan) 6 Urusan Sosial - Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlind ungan Jaminan Sosial bagi PMKS % 90 Target 22 Kab/Kota) Layanan Urusan Wajib Non Dasar 7 Urusan Tenaga Keria - Tingkat Pengangguran Terbuka % 2 , 5 - 1 , 9 Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan % 22,69- Penduduk vang bekeria 8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rppproinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 T f 5 a No. Bidang Urusan/Indikator Satuan Target 2022 Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Partisipasi Perempuan dalam % 30- Lembaga Perwakilan Provinsi Persentase Kekerasan terhadap Perempuan % 80- vang Tertangani Persentase Kekerasan terhadap Anak yang % 80- Tertangani Persentase Pencapaian Tahapan % 52,2- Desa/Kelurahan Lavak Anak 9 Urusan Pangan - Skar Pola Pangan Harapan Skor 69 10 Urusan Pertanahan - Persentase Luas Lahan Bersertifilcat % 11 Urusan Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Lingku.ngan Hidup Poin 69 12 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala Ada/ Ada- Provinsi Tidak ada 13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Posyandu Aktif Unit 6.002 - BUMDesAktif Unit 1.140 - Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah Desa/ 16,64 Kel 14 Urusan Perhubungan - Cakupan Pelayanan Angkutan Darat % 45,60 - Dweling Time Pelabuhan Hari 4 Urusan Komunikasi dan Informatika 15 85 - Skor PeGi Pemeringkatan E-government Skor (Menuju Informatif Persentase Informasi Publik yang disediakan % 85- dan di Pu blikasi - Meningkatnya lndeks Penyelenggaraan SPBE Poin 2,5 16 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Poin I, I- Penduduk 17 Urusan Penanaman Modal - Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Rp.T 5,9 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 18 Jumlah medali yang diperoleh dalam - Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Buah 12 Nasional dan Intemasional RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Thun 2022 : : l ' i i i i anI. ' . s No. Bidang Urusan/Indikator Satuan Target 2022 Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan Pembinaan Pemuda dan % 70- Keolahragaan 19 Urusan Statistik Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Ada/ Ada- terintegrasi Tidak 20 Urusan Kebudayaan - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar % 48,1 Budaya yang d.ilestarikan 21 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Persentase Angka kunjungan Perpustakaan % 75,0- per Tahun - Pengelolaan Arsip secara Baku % 100 Layanan Urusan Pilihan 22 Urusan Pertanian - Nilai Tukar Petani Poin 102,4 Urusan Pariwisata 23 - JumlahKunjungan Wisatawan Orang 1.378.453 - Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Hari 4 Urusan Kehutanan Peningkatan Cakupan lahan kritis yang 24 tertangani setiap tahun % 1,22- 25 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral - Rasio Elektrifikasi (% 73,29 I 85 26 Urusan Kelautan dan Perikanan - Nilai Tukar Nelavan Poin 106,3 27 Urusan Perindustrian dan Perdagangan Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator % 62,23 - Keterbukaan Ekonomi) 28 Urusan . I Persentase Warga Transmigrasi Yang % 80- Tertangani Penunjang Urusan Urusan Perencanaan Pembangunan 29 Persentase Penjabaran Program RPJMD - % 100 kedalam RKPD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi % 100- Perencanaan Pembanpnnan 30 Urusan Keuangan Persentase Penyampaian dan Penetapan - Dokumen Keuangan sccara tepat waktu dan % 100 sesuai ketentuan perundang - undangan monraaoasa rerooors moor rnon2oz f j a ' ! #� • a No. Bidang Urusan/Indikator Satuan Target 2022 Kinerja Pembangunan Daerah 31 Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan - Persentase Keterisian SKP Online % JOO 32 Urusan Penelitian dan Pengemb - Capaian Indeks lnovasi Daerah Poin 12.786 - Caoaian Indeks Dava Saine: Daerah Poin 3,700 33 Urusan Pengawasan - Opini Laporan BPK Opini WTP Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan t 34 Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan - fungsi DPRD {Jumlah peraturan daerah yang % 100 clihasi!kanl
c.ASPEK DAYA SAING DAERAH I. Nilai Tukar Petani Poin 102 4
1. 2.Rasio Ketergantungan % 62,79 3. Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator % 62,23 Keterbukaan Ekonomi) Tabel 7.3 Indikator Kinerja Urusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 = Urusan/ Kinerj Urusan Indikator Kiner]a Urusan Target Darah 2021 Target Daerah 2022

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.01 -URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIK AN Terpenuhinya kebututhan das $PM pldang pendidian Jumnlach Sekolah Lajutan % 99.07 52,74 56 59 Tinglat Atas/SLTA Negeni terakreditarsi 2 Jurnlshsatun % 98.17 66.67 7419 83.87 pendidikan khusus yang terakredtasf 3 Tingkat partis.ipas warga % 100 60 65 70 negara usis 16.18 tahun dalamn pendidik.an menenga 4 Tingkat parts«pasi warga 4% 100 4450 50.50 56.50 ogra uie 4-18tahun penyandang disabilitas dalarn pendidikan khusus Tercapainya penerapan kebljak.an Merdeka Belajar di daerah 5 Pesentase siwa dngan % 59.2 50 ilai komnpeternsi literasi yang memenuhi ompetersi rinirrun 6 Persentaseiswa % 28.3 30 34 dengan nilai kompetensi nureras yang merneruti korpetersi minirnurn terwujudnya lulu#an 8MK yang berkualit.as dan berdaya saing 7 Jurlah SMK yang Lnit 900 3 5 terevitalrsasi 1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualltas Tata Ketola Rum.ah Sat Ruf uk.an 8 Rasio Daya Tampurg Ratio TT1000 1-1000 Rumah Skt Rujukan penduduk 9 Persentas Rurnah Salit $%, 9 Rujukan Provinsi yang Po Proaasrenoars rmur ranzozz L I 0,67.1000 ± A r a + 0,84 1000 1,341000 a = No Urus.an Kiner]a Ursa Indlkator Kiner]a Urusan Target Daah 2021 Target Daerah 2022
(1)(2) () (4) (5) (6) (7) (8) Terakreditasi 100 100 100 100 100100 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (PM) Bidang Kesehatan Persertas Pelayanan $% 100 100 Kesehatan Bagi Penduduk Terdamnpak Krisis Kesehatan Aiibat Bencana dar/atau Berpotensi Bencana Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Bisikco ad Situasi Kejadian Luar Bias.a (KLB) 10 % per 100.000 penduduke % Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Prevalensi Stunting % 184 (Pendek dan Sangat Pendl) Pada Balta (persen) peesents Pus.kesrnas dengan 9 Jeni Tenaga Kesehatan Sesuai Standar lnsidens Tuberkulosis (per 100. 000 pendudul) Persentase lrunisas Dasar Lengkap Pada Usi 12-23 Bulan Jurnlah Kabupate/Kot.a yang Mencapai Eliminast Malaria pesetase Merokok Penduduk Usia 10-18 24.2 63.6 64.5 2 47.85 63.6 5 8.9 6 8.9 20 Tahun Angka Kematian bu per 100.000 205 95 85 75 (AKI) (per 100 000 penduduk kelahira hidup) Meningkatnya Efektivitas dan Caku pan Pengrwasan Perlzinan Berusaha Pedagang Besar Farmasl (9BF) Cabang dan Us.aha Kecif 0bat Tradlslonal (UKOT). Pewsentase Lsaha Kecil % 80 1351 27 405 Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuh Ketentua Peripinan Persentase Pedagang % 90 100 100 100 Bear Farm&i (BF) Cabang Yang Merenuhi Ketentuan Perizinan Bers.aha 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tersedlanya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aran 21 Persentase rurnah % 92.81 81.13 83 92.81 tangga yang menempat huris dengan a.kses air minumn layak 22 Jurnlah sarnbung.an Sambungan rumah yang terlayani Rumah (SR) SPALD-T skala ota/regional 23 Persentase angka BABS % 4.46 9.54 9.14 7 di tempat terbuka 24 Jurlah rurah tag9a Rumah 1730314 yang terlayaniIPLT Tangga 25 Pesentase rumah % 73.7 41 tangga yang menempat hunian dengan alses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan 26 Jumlah rurah tang9a Rurah 384353 414879 yang terdayan¥ TPA Tangga dengan standar sanitary landft 27 Jurlath rurah tang9a Rumah 164717 144132 158735 yang terlayani TPST Tang9a 28 Pesentase rurnah % 8.4 11.02 11.27 7.06 tangga yang menempat hunian dengan akses air minurn arnan 29 Jurlah rurah ta0gga Rural 5853992 295111 306603 dengan alses air minurn Tang9a a0a. 30 erstase rurnah % 23.54 13.53 13.84 tangga dengan akses air minurn jaringan RKPD Paetaaren@oar Timur Tahun2027 ;fl ; I i # ii I ill · , • No Urusand Kiner]a Lrusan ndilator Kiner]a Urus.an rget Nasional 2022 Target Daerah 2024 Target Daer 2022 a
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) perpipaan 31 Jumlah rumah tangga Sambungan 16405116 162749 1689092 266051 dengan akses air minum Rumah (SR) janingan perpipaan 32 Persentase PD AM % 75 26.67 33.33 100 dengan linerja sehat 33 Persentase rumah % 79.43 69.70 73 79.43 tangga yang menempat hunian dengan akses sanitasi (air lirmnbat domestik) layak dan amnan Terwujud nya konektivitas jalan 34 Persentase kondrsi % 69.5 70.11 88 81 88.81 mantap jalan provin 35 Panjang jalan daerah Km 50 2108.91 2650 50 yang dibangun Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasl faringan irigasi 36 Persentasee uas saw.ah' % 54 61.12 6263 72.13 beririgasi 37 Luas jaringan inigas Ha 85000 36876 37786 43521 teknis yang dibangun 38 uas jaringan daerah Ha 250000 35586 368.76 37785 inigasi teknis yang direhabilirtas Terpenuhinya peyelesalan rencana tata ruang dan rencana detall tata ruang 39 Peryelesaian Materi Mateni Tekenis 125 5 3 Tekis dani Bimbingan Tekni RTRW 40 Penwelesaian Mater Mateni Teknis 1153 5 5 Teknis dai Birnbinga Tekhis RD'TR 41 Pelaksanaan dan Persetujuan 1122 6 4 15 Pendarnpingan Substansi Persetuyuan Substansi Teknis RTR 42 eyelesaian Mater Mateni Teknis 394 2 5 9 Tekis dani Bantuan Teknis RDTR 1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat 43 Persentase warga % 100 100 negara korban beoana yang mermnperoleh rural layak huni 44 Persentase warga % 100 36.05 100 egara yang terkens relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoieh fasiltasi peryediaan rumah yang layak huni Meningkatnya luasan kwas.an kuruh yang dltangani 45 Persentase Luss % Kawasan Kuruh 10- 15 Ha yang ditangani 46 Jumlah Lan Ha 5779 Permuliman Kumuh Yang Ditangari Secara Terpadu 47 Jumlah Kawasan di Kawasan 4 Perrulirna Kurnuh Perkotaan Yang Ditangari Melalui Pererajaan Kota Meningkatnya furl.ah rumah layak uni 48 Jumlah Kab/Kot.a yang labupaten/kota 48 menerbrtkan IMB dan SLF 49 Jurlah penerbtan Persil 10000 Sertipikat ak Midi (SHM/Sertipikat Hake Guna Bangunan (HGB/Sertipikat Hake Satuan Rumah Susun (SHRS) 50 Jumlah Hunian Baru Unit 194763 1386 1000 Lyak Yang Terbangun a Melalui Peran RKPD ProinstNusa Tenggara Timur Tahun 2022 1. Jj #i ± ! l • Urus.an Kiner]a Lrusan Ind lkator Kinerja Urus.an Satuan Target Daerh 2021 Target Daerah 2022
(1)(2) () (4) (5) (6) (7) (8) Masyarakat dan Dunia Usaha 51 Jumlah Hunian Baru Unit 154310 35 Layak Yang Terbangun Melalui Fasilrtsi Pemerintah 52 Jumlah Ruma.h Tangga Unit 152510 1500 Yang Mendapatkn Bantuan Peningkatan Kualtas Meningkatnya Penyedlaan 9SU Perumahan dan Karwasan Permukiman Jurmlah Rurah Yang Unit 40000 Dils yani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Bear Persentasesatuan % perurmnahan yang surdah dilengkapi PSU Meningkatnya Fas[itasi Pemblayaan Penyedlaan Perumahan Jumlah Rumah Tangga Ruma.h 225842 Berpendapatan Rendah fangga Yang Menenima Bantuan/ Subsidi Pembiayaa erurnahan Berupa Bantuan Uang Muka den Fasilrtas Liluidirt.as Pembiayaan Perumahan (FLP') 70 85000Jumlah Rumah Tang9a Yang Mendapatkan Fasilrtas Pembiayaan Dani Lembaga Keuangan 1.06 - URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MAS YARAKAT 58 Meningkatnya pelayanan Tranti bur yang sesuai standar Persentase gangquan % 100 Trantibum yang dapat diseers.aka Persentase Perda dan Perkada yang di tegak.kan Meningkatnya manajemen ke bencanaan yang terintegrasl pada fase pra bencana, tan9gap darurat dan pasta bencana Persentase penyelesaian $% 10 100 10 100 dokurmnen kebencanaan 8am7pal deg.a dinyatakan sat/legal Persentase penangaa % 100 31.82 45.45 100 pa benan%a Pesentase % 100 100 100 100 pendamnpingan penanganan tanggap darur'at ben€an.a Persentas % 100 100 100 100 pendampingan penanganan pasca bencana 100% Meningatnya pelayanan pemadamn kebakaran yang sesual stand ar 4umlah Warga Negara % 100 yang mermnperolet layanan penryelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Persentase 100 pendampingan pelayanan pemnadamnan an penyelaTartan kebakaran Persentase pendampingan pernbentukan relawan peradamn kebakaran di desakelurahan 65 pesentas pendampingan prnbentuk.an po6 pmadamn kebakaran di ecamatan 1.06 -URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tersedianya Data Fakir Mis kin RKPDProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 1.'IL . ! 5 Urusand Kinerja Ursa Ind lktor Kinerja trusan Target Dar%h 2021 Target Dar2h 2022 67 Persentse daerah yang % 60 90 95 100 altif melakukan permutakhiran data terpadu penanggulangan kernislinan 68 Peningkatan kp«sits Orang 3000 30 bagi Pekerja Sosial Masyrakat (PSAM) 69 Peringkatan kapas.it.as 0rang 7230 44 309 bagi Tenaga Kstjahteraan So6ial Kecaratan (TKSK) 70 Jumlah layanan data % 100 100 100 100 dan pengaduan yang diraid Penguatan Pelaksanaan Perind ungan 8os al 7 Peguatan FForum Baden Us.aha 150 22 22 22 langgung Jarwab Sosial Perusahaan 72 Bantu Sosial Ekonomi KP 7000 3250 6500 6500 Produktif Bagi Fakir Milin 73 Keluarga Yang Mendapat KPM 10,000,000 356908 351894 401894 Bantuan Sosial Bersyarat 74 Peningkat.an kapastas Orang 160 1579 170 1701 pendamping PKH 75 Peeingkata kapastas Orang 8000 8000 8000 8000 pendamping KH 76 Peningkatan kualtas Lembaga 4000 35 35 pelayanan lembaga di bidang esos 77 Peningkatan komnpetens Orang 18000 480 dan profesionalismne $0M Kess Terpenuhinya Kebutuha Das.ar Standar Pela yanan Minimal ($PM) B4dang Sosial 78 Jumlah Korban Bencaa Jiwa 350,000 500 Alam Yang Mendapatkan emneruhan Kebututhan Das8r 79 Jumlah Warga Jwa 250,000 1000 1000 1000 Mayaralat wan Bencana Alam Yang Mendapata Kesiapsiagaan Dan Mitigasl 80 Jurlah Kelorpol Kel0mpok Mayarakat Di Lokasi Mayarak.at Rswan Bencana Yang Mendapatk.an Pencegahan Terorisme 81 Jurlah Klompok Keleompok 375 20 Mas yrakat di Lokas Masyarakat Rawan Bencana yang Menapatk.an Pencegahan Konfi Sosial 82 Jurlah Korb Becana Orang 120.000 100 200 Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial 83 Jumlgh Tena% Pel0por 0rang 1,200 72 72 100 Perdamnanan yang Sip Ditugaskan 84 Persentase penyandang % 3,60 100 100 100 disabiltas tertiantar yang terperuhi kebutuhn dasarTy di dalamn panti 85 ersentase Anak 9% 24 100 100 100 Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalarn panti 86 Persentase lanyut usa % 0,53 100 100 100 terlatar yang terpnuhi kebuthan dasarnya di dalarm panti 87 ersentase Gelandangan 20.51 dan Pengemis yang terperuti kebutuhan dasarnya di dalamn panti 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja RKPD Provinsi Musa Tenggera Timur Tahun2022 : l I . %w t aaddd l ,.. · - • = Urusand Kiner]a Lrusan Ind ikator Kinerja Urus.a Target Darah 2021
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 200 1.189.550 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetens dan pelathan pemagangan dalam negeri Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasya Meningatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayak.an Jumlah tenaga kerja Orang 17800 415 60O 5OO yang ditempatkan di dalamn neget Meningkatnya kualit.as peindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja Persentase perusahaan $% 60 290 31 88 yang diarwarsi dai jurlah perusahaan dalam WLKP Orline 92 Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Soslal Tenaga Ker]a Pesentase Perusahaan $% 19-20 128 137 yang menerapkan tata elola erja yang layak (PP/KB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah, dan terdaftar pesent8 BPS Ketenagakerjaan) 2.08-URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 97 Meningatnya Ksetaraan Gender, Pemberdayaan dan Per~indungan Perempuan Persntase AG pad % 76 0O7 belanja langung A9BD Persentas Peremnpuan % 8S 572 Korba Kekerasan dan TppO yang Mendapatian La yanan Komprehensif lndeks Pemberdayaan Nai 7374 Gender (IDG) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perfindungan Anal indeks Perlincdungan Nii 869 87 Anak (PA) Persentase anak $% 50 mererluan pelindungen khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketersedlaan pangan strategls dalam negerl Persentase cadangan $% 10 pangan pernerintah daera.h' Persentase daerah rentan rawan pagan 75 70.76 10.20 50 56 72.76 18.50 Tejaminnya keamanan dan mutu pangan strategls naslonal Persentase pangan % 85 0gar as.al tumbuhan yang merenuhi persyaratan mutu dan keamanan pang.an Persentase pangan $% 825 s0gar asal herwan yang memenuhisyarat mutu dan keamnanan pangan 2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Terpenuhinya inventarisasi subye# dan obyek redistribusi tanah Jumlah bidang tanah Bidang Tanh 423421 yang diredistribusi Jumlah Kepala Keluargar penerirnaakses Reforms Agraria Tersedlanya tan.ah untuk kepentingan urum 82.5 85 74.42 85 42422RealisasLuas Tanal yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umumn dan Kepentingan Lainnya 2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HI0UP RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 A il z #i i i a mi No Urusan/ Kiner]a Urusan ndilator Kiner]a Urusan satuan Target Daah 2022
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 75.4275.1367.75 Meningkatnya indeks Kualftas Lingkungan Hidup Indeks Kuatas poin 69.22 Lingkurgan Hitop (IKLH') Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingungan, lzin ppLH dan lzin PUU LH yang dliter bitian Ketaatan penanggung % 1700Lembaga 4.34 5652 7826 jawab us.aha darat.au kegiatan terhadap izin lingkngan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 109 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 8IPIL Meningkatnya Kualitas Pela yanan Admind uk Penyajian data 9% 100 100% ependudukc.an s.k.ala Provinei dalam 1 Tatun Persentase cakupan % 97 71f04% epemilk.an alt.a kelahiran pada anak usia 017tahun Persontase cakupan % 100 100% epemilikan akt.a keratian dani peristrwa keratian yang diaporkan Persentase cakupan $% 100 100% perilikan buku nikah/kt perkwinan pada semua pasangan yang periawinanny.a dlapork.an Persentase cakupan % 100 100% kepernilikn kta perceraian pada serua individu yang perceraiannya dilaporkan Pemanfaatan data % 80 20% ependudukan 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya tata kelola pererintahan desa yang efektif dan efesen 113 esentas¢ % 90 30 40 aparatur/pen'gurus elembagaan desa yang mermniiki kompetenst dalamn tatakelola pmndes 114 Persentase $% 90 90 90 90 Kabupater/Kota yang desanya telah ditat.a kelembagaan desanya 0al ta0Jar 115 persentase % 90 90 90 90 KabupatenVKota yang desarya telah dirtata sistern pelaynan administrars elerbagaan desad 0uai $ta.a Berkembangnya status pembang nan des.a 116 Jumlah Dea Mandiri De 3944 117 Jumlah Des.a Des 56791 1049 1249 1449 Berkembang 118 Jumlah Deea Tertinggal De8a 14402 1746 1546 1403 T«revitalisasinya Bada Us.aha iii Des.a (BUM Dea) 119 Jurlah Badan Usaha Desa 7500 58 60 63 Milk De.a (Bumdes) Berkembang 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 57.00 Meningkatnya lndels Pembangnan Keluarga ldeks Pernbangunan leeks Keluarga (i8angga) Terkendalinya la]u pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kuaitas pelaynan keluarga berencana Angka kelahiran remnaja Kelahiran per 21.OO umur 15-19 tshun (Age 1000 WUS 15- Specific Fertility 19 tshun Rate/AFR 15-19) RPD proaMaataka renggara Timur Tahun 2022 d i' Lt = Urusan/ Kinerja Urusan Ind ikator Kiner]a Urusan Target Daerah 2021 Target Darah 2022 1.23 Angla kelahiran total (Total Fertility Rat/TFR) per WUS usi 15-49 Tahun Angka prevalens ontrasepsr modern/rnodern Contraceptive (mCPR Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 2.16 -URUSAN PEMEINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terwufudnya Konektfvltas Nasional Rasio Konektivrtas Rasio Nasional Meningiatnya Kinerja Pelayanan Pertubungan 8.00 0.00 On Tine Performance Layan Trasport.as lndeles Kpuas.an ti Mayarakat Terhadap Pela yanan Publik Sektor Transportasi Meningkatnya Keselamnatan Transportasl Raio Kejadian Rasio Kecelakaa Transportasi per 1 Juta Koberangkatan 85.00 7844 28.85 0.00 0.00 a 2.16 -URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.29 Personae in0oval 4% 100 30.76 38 46 43.58 (terkit kependuduk.an online dan inisiatif loT eektor lingkungan) yang dimplernentas/direplikasi dalamn mendukung smart city sui dengan Masterplan fewsedianya infrastruktur Digital 130 Persentase perangk.at % 80 3846 51.28 80 derah yang sating terkoneksi di Janingan intra Pererintah Daeral 131 Jurlah kegiatan fastirtas Kegiatan 4 2 2 peyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangk pomanfaatan infrastruktur pita lebar di daera dalan mendulung penyelenggaraan e- government Terlaksananya Laryanan Pemerintah secara Digital 132 Persentase perangk.at % 60 60 darah yang menggunark.an leya.an infrastruktur pusat data penerintah daerah (NOC, rang server) daVatau pus.at data pemerintah pus.at (pus.at data nasional sernentara) 133 eesentase layanan % 100 66.66 77.7 88.88 publik yang diselenggarakan secara 0nline 134 peesente lyanar % 100 27.27 30 35 publik yang terintegasi dengan sistern penghubung laryanar pernerintah daerah 135 Persentase layanan % 65 75 80 85 administrasi pemnenintahan yang dslenggarakanear 0nline 1.36 Persentase laya.a. % 50 27.27 36.36 45 adrrinitres pemerintahn yang terintegrasi den1gan sistemn penghubung layanan pernerintah daerah au RKPD Provinsi Musa Tenggara Timur Tan2022 . . . l E , ij j· s No Urusan/ Kiner]a Urusan ndikator Kinerja Urusan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatya Pemanfaatan Tnologi Digital untuk pertumbuhan ekonoml 137 Jumlah kegiatan fasiirtas Kegiatan 6 5 5 6 pemanfaatan teknologi dgital Terwufudnya Peningkatan Kompetensi Mas yaralat di bidang digital 138 Persentase ASN % 55 40 55 pengelola infrastruktur TiK Pererintah daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan 1.39 Jumlah masyarskat yang Orang 200 mengikuti progran pelatihan bidang digital 140 Jumlah kegiatan fasilrt.as Kegiatan 6 litesi dig.al Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Kornunlkai Pubike (KP') di D.rah 141 Persenta Kb/kota % 76 100 100 100 yang suah' melaksanak.an urus.an presuai dengan peraturan yang berlaku 142 Pesentase konten % 70 65 65 70 infomesi terkat prograrn dan kebiyak.an pereintah daergh termsuk prograrn pniort.as nasional yang termasuk isustrategis pemerintah daerah yang didrserinasikan sesua strategi komnunikasi 143 Persentase narasi % 70 15 20 negatt, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wlaya pemerintah daerah yang di counter oleh pemerintah daerah 144 Persentase tingk.at $% 70 60 65 70 epus.a may%kt terhadap akses darn ualirtas konten intorrnasi publik pererintah daerah 145 Persentase Informasi % 70 59 60 70 ublike yang disediakan dan diumurk.an olet Dias Provinsi dan Kab/kota sesuai arnanat UU No.14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan lnformagi Publik 146 Pesentase mtra % 75 strategis Pemnda yang melaksanakan drseminasi informasr Kebiyakan dan Prograrn Prioritas Nasional 217.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERA8I, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Terwujudnya Koperasl yang Modern 147 Meningkatrya Koperasi % 50 yang berkualitas Terwujudnya UM.KM yang Mampu Bersaing di Pasr Domestik dan Global 148 Meningkatya Us.aha % 50 7 7 7 Kcit yang menjadi wrars.a.%a 2.18 -URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Tercapalnya Realsasi Penanaman Modal 149 Nil&i alias Ro 968.4 triliun 4,292.0654,576,669 4,506,657,305,503 4,731,990.170,77 Penanaman Modal 89 38 8.55 2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Meningkatnya peruda yang berwiraus.aha Tingkat partisipasi $% peruda dalam kegeartan ekonori mandri 0.11 Meningkatnya partisipasl organisasi kepemudaan dan organisasl sosial mp Proustasa Tenggara Timur Trahan2022 l s 2 j ii. ii : I m r ! ! VI14 a urusan/ Kiner]a Urusan ndiktor Kinerj Urusan Target Dach 2021 Target Daerah 2022 a
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 151 Tingkat partisipasi % 6.69 0.23 5.36 5.49 peruda dalamn organisasi epernudaa dan organisasi sosial kenasyara.katan Meningkatnya prestasl olahraga naslonal dan internaslonal 152 Peningkatan prestasi Medal 12 15 50 olahraga 2.20.-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Tersedlany data statistlk dalamn perencanaan dan evaluasl pembangunan daerah 153 Persentase Organisas % 100 100 100 100 Perangkat Daerah (0PD) yang menggunakan data tat%gtik %la me0yuun perenoa0aan pernbangurn deerah 154 Persentase 0PD yang $% 100 100 100 100 mongquraka data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 2.21.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERS ANDIAN Terwudnya Ketahanan dan Keamanan Siber 155 Jurnlah lulus.an Orang 100 2 4 6 peningatan iompetensi $DM pengelola eamanan siber untuk KIuD 156 Jumlah CSIRT yang daerah 13 dibentuk disektor perrintah daerah 157 Jumlah Lulus.an 0rang 200 4 5 8 sectifkcsi yang mengikuti peningkatan kompetens SD0M pengelola earanan Sistern Pemerintah Berbasis Elektronik (SP BE) dan CSIRT 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kelestartan Cagar Buday%a 158 Persentase penduduk % 36 36 usia 10 tahun ke at.as yang pernah teribat sebagal pelaku/pendukung pertunjukan seni 159 Jumlah Cagar Budaya Unit 4,156 151 161 170 da Warisan Budaya yang dilindungi 160 Jumlah Cagar Budaya Unit 460 72 74 da Waria Buday% Take Benda yang ditetapk.an 161 Register cagar budaya Unit 400 (pendaftran, pengas+an, penetapan, pencatat.an, pemneningkatan, penghapan) 162 Peningkatan aks.es Unit 113 mnasyaralt dalarn penyelenggaran dart pelaksanaan kegiatan museum (0AK) 163 Pembentukan tirn 0rang 50 7 7 pendaftaran cagar buday.a 164 Pembentukan tim ahlf 0rang 50 0agar budya Provins¥ 165 Pewsentas penduduk % 36 usea 10tahune at.as yang mnontonscara langsung pertunjukn seni 166 Persentae pendudu $% 12 4 6 10 usia 10thunke at.as yang mengunjungi peninggalan sejarah 167 Pensentase penduduk % 0.31 yang pernah tertibat sebag.al pelaku/pendukung sat perturjul.an seni yang RKPD ProinstNusa Tenggara Timur Tahu2022 At " ., ! FEEl : Urusan Kiner]a rusan ndikatot Kinerj.a Urusan Satuan Target Nasional 2022
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 170 17f menjadikan ketertibatan sebagai umber penghasilan (terhadap penduduk uia 15 tahun ke atas) Persentase penduduk usia 10 tabun ke at.as yang pernah teriibat sebagar pelaku/pendulung pertunjukan seni Persentase rumah tang9a yang menyelenggarakan upacara adat Perajuan Kebudayaan Jumlah Cagar Buda ya Unit de Wars.an Budeya Tak Benda yang Ditetapkan Jumlah Cagar Budaya Unit da Warisan Buda ya yang Dindung 1.96 22.33 4156 3 % 172 173 2.2-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Tingkat kegemaran membaca ma yarakat bertambah Nilai ting#at kegeraran Nilai 83.3 membaca masyarak.at Literasl mas yarakat meningkat lndekes Pembangunan Index 13 Litersi Masyarak.at 224-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 8.95 56.00 10.00 63.3 13.00 Terwujudnya revitalisasi dan aktualls.as/ nital budaya dan kearifan lokal Jumlah pengguna Orang 380273 pelayanan arsip sebagal mernoni kolektit den jat dirt bangs.a umlah arsip terjaga dan Arsip 63939 arsipstatis sebagai wanisan budaya yang ipreservars 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAU'TAN DAN PERIKANAN Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perlkanan (WPP') dan penataan ruang laut dan rencana 2onasl pesisir serta pengelolaan ruang laut Kawsan konservasi Ha 19000000 278693,33 428690 633750 yang dikelol secara berkelanjutan (kumulatif) 3720 177 Jumlah dokuren monevkajian Klperaturan turunan Pereda RZWp.3K 2 Terwjudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing 178 Produksi garamn Ton 3200000 17000 179 Produlsi Perikanan Ton 8320000 172520 175000 185000 Tangap 180 Produksi Perikanan Ton 206540000 2010895,23 1945000 2145000 Budidaya 181 Konsumsi k.an Kg/KAPITH 59.53 40,39 46 50 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Operasiapal pengawars Hart 3.26 -URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARMISATA Meningkatnya Kontribusi Partwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Nilai Tambah Ekonomi Ry 1,398.000.000.000 806.000.000.000 856.000.000.000 Kreatif 70 900.000.000.000 Kontribus PDB pgiwis.ta Jurlah Pergerakan We.atawan Nus.antara 4.3 260.000.000-

280.000.000 10 900.000 1.500.000 3.27-URUSAN DEMERINTAHAN BIDANG PERT ANIAN RKPDProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .L31 1 - • • Urusand Kiner]a Urusan Indikator Kiner]ja Urus.an Target Darah 202 Target Dara 2022

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 190 Meninglatnya produktivitas pertan#an persertase peningkatan 9% produktrvirtas tananan pangan Pesentase peningkatan % produktivit tanarnan hortikultura Persentase peningkata % produktivita perkebunan Persentase peningkatan $% produktvit.as peternakan 2(padi dan -6.48 agung) 1.2 2722 3.28(kelapa sawit, 100 kalao, kopi, jamnbu mete, kelapa, karet, teh, aren, sagu, tebu, lada, pala, cengkeh, rilan,seret wangi, varili, tembakau) 1.2(sapi, kerbau, 21.73 amnbing, domba, ayam, itik, babi) 100 6.2 1.90 1.09 42 22 100 7 Terkendaiinya penyebaran 0PT dan DP pada tanamnan serta penyakit pada hew.an peesentase penurunan $% 805 80 kejadia dan jurrlah au p0ya.kt hew.an menu.ar Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 100 100Tp=95, Horti= 90- 100 95, Bun=80 3.28 -URUSAN PEMERINTAMAN BID4NG KEHUTANAN Meningkatnya luas kawas.an hutan yang dlelola oleh mas yaraat Peringkatan akses legal Ha 2O0OOOO 45831 kepada mnasyarak.at dalarn pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial eningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasl sumber daya air Persentase Luas lahan Ha 1000oo 500O 9586.4 kritis yang drehabiltad 3.29-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10259.2 Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Lis trike 195 Raso elektrirfikasi % 100 96.29 99 100 Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bers~umber dariEnergi Baru Terbarukan 196 Porsi£BT dalam Bauran % 15.7 10.89 8.04 17.28 Energi Nasional Meningkatnya Jurlah Des yang Trafiri Lis trike 1g7 Persentase Des Terairi % 100 95.29 99 100 Litrik (Rasio Desa Belistnik) 3.30-URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERDAGANGAN 198 Inflasi Pangan Bergejolak % 4.3 Meningkatnya Kinerja Espor Bernilal Tambah Tinggi 199 Perturmbuhan nilai ekspor % 5,96-7.86 -41.34 -30 .10 non migas Meningkatnya Keberdyaan dan Ke percaryan Konsumen 200 eesentase penanganan % 91 60 62 64 pengaduan konsurnen 201 rentase barang 4% 42 78 86 80 82 beredar yang diawas yang esuai dengan ketentuan perundang- undangan Meningatnya Jamin.an Mutu Komodit.as Potensial Daerah Persentase komnoditi % 50-75 potensial yang sesua dengan ketontuan berlaku Terwujudnya Akim Us.aha yang Kondusif 203 Tertit U6aha % 55-75 78.82 80 80 204 Persentase layanan yang 4% 80 sesuqi ketepatan waktu SLA Meningatnya kpastian penyalur an puputlp■1t111d■ bwaubaldl H1ual ketentuan }tnls,Jumlah, wakul, harga, mutu. dan tampM � «on«an.a I a j i [iii ' \ . . . . . ., 7 No Urusan Kiner]a Urus.an Ind ikator Kiner]a Urusan Target Daer 2021 Target Daer2h 2022
(1)(2) () (4) (5) (6) (7) (8] 205 Persentase kinerja % 90 90 90 realisasi pupuk Terwujwnya kecuku pan bahan pangan untuk mas yarak.at 206 Pesentase stabilirta dan % 5.9 jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUST RIAN ercapainya Peningkatan Pertum buhan Sektor Industry pengolahan Nonmigas 207 Persentage Perturbuhg % 68 2 2 2 pps Sektor ndustri Pengolahan Nonmigas Mining katnya Kontribusi Skctor industrt pengolahan Nonmigas Terhadap PD8 persetse Kontribus % 18.3 1. 28 1.38 1.5 Sek.tor industry Pengolahan Nonmnigas Techada, PDB Tercapainya Pertumbuhan Nilai Els por roduk industni Pengolahan Nonmigas Nilai Ekspor Produk Nila 151.9 1 8 2 22 lndustni Pengolahan Nonmigas (USD AMiliar) Meningkatnya Tenaga Ker]a di Sector industni pengolahan Nonmigas 210 Jurmlah Tenaga Krja Orang 20.6ta 1.215 1.250 1. 300 Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Trwujudnya Pertumbuhan Nial Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 211 Nilai lrvestasi Sektor Rp 425.3 Tliurn 66 6.7 6.8 lndutni Pngolahan Non Migas (Rp Triliun) 3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRAS Meningatnya status perkemn bangan kawas.an transmigrasl yang dire vitalisasl 212 Nii ratrata indeks linden¥ 5312 2 3 4408 perkembangan 52 awasan transmnigr'as Prioritas Nasional yang divitalisasi 213 Nilai ratarata indeks Index 4203 2 3 33.94 perkembanga 100 awasa transmigrasi pitas Kenterian yang direvitalisasi RFD PrataeaTenore rmur rohun 2022 RAAN 4 VI-18 a I BAB VIII PENUTUP Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2022 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi da]am rangka mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral. Untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 sesuai RKPD 2022 sebagai berikut:

1.Usu}an pembangunan tahun 2022 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa TOR sesuai jenis program/kegiatan; • a Nusa
2.Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2022, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP40/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
3.Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;
4.Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
5.Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2022 selanjutnya. Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang membutuhkan penanganan segera. [, GUBE I BAB VIII PENUTUP Vlll-2 5