DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2024

Nomor: 38
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai dokumen tahunan daerah;
b.bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, sehingga perlu menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; 1 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang . . . tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peratu ran Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 3 1 2 ) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10.Peru bahan . . .
10.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat P-RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 3 1 Desember 2024.

Pasal 2

( 1 ) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan P-RKPD Tahun 2024.

(2)P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat(l), terdiri dari 8 (Delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
1. a.BAB I pendahuluan;
2. b.BAB II evaluasi hasil sampai dengan triwulan II;
3. c.BAB III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
4. d.BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.BAB V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.BAB VI penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

( 1 ) Pemerintah Daerah menyusun P-RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 5

( 1 ) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan P-RKPD Tahun 2024.

(2)Pimpinan PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi P-RKPD Tahun 2024 dengan rencana kerja PD.
(3)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

( 1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2)Peraturan . . .
(2)Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2025 oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 2 Aust5 2024 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AYODHIA G. L. KALAKE Diundangkan di Kupang pada tanggal 2 A3s6s 2024 a:eEw PROVINS! N�NGGARA TIMUR, KOSMAS� BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 4 KABAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KABUPATEN /KOTA } PERANCANG PERATURAN 4PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PARAF HIERARKI PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH . F ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ¥ KABAG PERATURAN . PERUNDANG-UNDANGAN � KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 , sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat satu ( 1 ) , menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Adapun beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, yaitu:
a.Penyesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah tahun 2024;
b.Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran
c.Pembangunan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
d.Penyesuaian/Perubahan 1 yang meliputi: • Penggunaan kembali DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum TA. 2023; • Penjabaran Juknis DAK pada beberapa Perangkat Daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Penjabaran kembali Dana Insentif Daerah (DID) untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2020 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020; • Pergeseran terhadap rincian kegiatan prioritas pada beberapa SKPD yang bersifat prioritas; • Penyesuaian terhadap operasional transaksi Cash Management System (CMS) sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait implementasi e-payment yang merupakan sebuah inovasi Pemerintah PT. Bank NTT untuk menerapkan sistem keuangan Pemerintah berbasis elektronik;
e.Penyesuaian/Perubahan yang meliputi: • Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi NTT yang memerlukan pergeseran maupun penambahan anggaran pada beberapa SKPD • Penganggaran Belanja Hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang bersumber dari pencairan dana cadangan pilkada dan silpa pencairan dana cadangan Tahun 2023. • Penjabaran kembali SILPA DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
f.Peru bah.an nomeklatur Perangkat Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 » f • Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; • Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT yang mengalami perubahan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT; • Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT; • Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT; • Adanya restrukturisasi UPT pada Dinas ESDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan.
g.Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024;
h.Menampung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023. I.2 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah se bagai beriku t: 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 ,
6. 7.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 12.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2O14 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); 1 3 . Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 382);
10. 14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2 0 1 7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. 15.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
12. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
13. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BA� f
15. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2O23 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O24;
16. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 O O . 1 . 1 5 . 5 - 1 3 1 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O21 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. 23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
18. 24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Nomor 006 Tahun 2O23, Tambahan Lembaran daerah Nomor 0130);
19. 25.Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2O24 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2O24 2O26 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 27);
20. 26.Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2O24 tentang Perubahan Rencana Strategis Daerah Tahun 2O24-2O26 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O24 Nomor 28). I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus tata kelola pembangunan yang sating berkaitan. Sesuai amanat regulasi, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2O24 berpedoman pada Dokumen Perubahan RPD Provinsi NTT Tahun 2O24-2O26, RKP Tahun 2O24, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2O24. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, Perubahan RKPD Tahun 2O24 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 O 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Perubahan RKPD Tahun 2024 selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi NTT Tahun 2024. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2O24 dan penyusunan Perubahan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Provinsi NTT TA 2024. Keterkaitan antar dokumen PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BA� f perencanaan dalarn sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar I-1 berikut. Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD dengan dokumen Perencanaan ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PE!ERIN"A DAERA PEMERINTA USA" RNCIAN A980 AP8 AP8N RINCAN AP8N RKA $6PD RAP82 RAP8N RKA-KL "Derasksn mellui Musrenbang •. DglWito � ..� ow -I or. RENS"RA �KPD RP1M RENS TRA $KP2 I q RK? £'> ,.___, -:- -·-- __ .. - . NASIONAL RENS"RA ·Kl Per., RPIM DA£RAH • Dper»tkn " R2,2 DA£RAH RPP NASIONAL Dcu RTRW Daerah RTRW Nasional « t !4 49p t d u ll #KN Gambar I-1 Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4.1 Maksud Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalarn tahun berjalan. Maka dari itu, dilakukan perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada Perubahan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalarn proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. 1.4.2. Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalarn menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , --------------------------� 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , + 2.1.1.Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Terna dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani RPO Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tah un 2024 serta memperhatikan RKP 2024. Mempedomani arah kebijakan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, maka RKPD 2024 menetapkan tema "SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANUTAN. Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows program, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dimana RKPD Tahun 2024 merupakan RKPD Tahun pertama. Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2024, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) yang terus dibawa hingga perencanaan pada PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 perubahan RKPD Tahun 2024, namun lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah. Empat prioritas daerah untuk tahun 2024, yaitu: Prioritas Pertama Prioritas Kedua Prioritas Ketiga Prioritas Kempat Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayanan dan mitigasi bencana Reformasi Birokrasi Empat prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2024 dapat dicapai. 2.1.2.Evaluasi Realisasi Capaian lndikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 secara detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2 . 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Ca aian NTT 2024 Target Status No Indikator 2020 2021 2022 2023 (Kond RPD TW-II isi NTT 2024 TW-II 2024 Belum 1. Pertumbuhan -0,84 2,52 3,05 3,52 3,61 4,55 Ekonomi (%) 5,35 Tingkat 3,37
21. 2.Pengangguran 4,28 3,77 3,54 3 , 1 4 3 , 1 7 2,66 Terbuka % Pengeluaran Belum 7.87 8.24
22. 3.per kapita (Rp 7.598 7.554 7 8 n.a. 7.598 000) Penduduk 2 1 , 2 1 20,44 20,2 19,9 19,48 20 4. dibawah aris 3 6 19,63 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. f Capaian NTT 2024 Target Status No lndikator 2020 2021 2022 2023 (Kond RPD TW-II isi NTT 2024 TW-1I) 2024 kemiskinan (%) Rasio PAD Belum 5 terhadap 21,52 23,30 30,8 30,8 24,71 Menca pendapatan 0 5 n.a. pai daerah (%) Target Indeks Belum 6 Pembangunan 92,73 92,63 93,9 93,3 93 Menca 6 8 n.a. pai Gender Target Belum 7 Indeks Gini 0,354 0,346 0,33 0,31 0,336- Menca (Poin) 4 6 n.a. 0,338 pai Target Skor Pola Belum 8 Pangan 67,3 67,9. 73,4 74,3 68 Menca Harapan 7 n.a. pai (SPPH) (Poin) Target Indeks Belum 9 Pembangunan 65,19 65,28 65,9 66,6 66,58- Menca Manusia (1PM) 0 8 n.a. 66,73 pa1 (Poin) Target Rata-Rata Belum Menca 10 Lama Sekolah 7,63 7,69 7,70 7,82 n.a. 7,75 pai (Tahun) Target Harapan Lama Belum 13,2 13,2 Menca 1 1 Sekolah 1 3 , 1 8 13,20 1 2 n.a. 14,2 pai (Tahun) Target Belum 12 Usia Harapan 67,01 6 7 , 1 5 67,4 67,7 67,5 Menca Hidup (Tahun) 7 7 n.a. pai Target Prevalensi Belum 13 Stunting (%) 24,2 20,4 17,7 15,2 15,2 1 2 - 1 0 Menca Data eppgbm (Feb) pai Target Persentase Belum Panjang Jalan 7 1 , 7 Menca 14 Provinsi Dalam 65,43 70,40 70,9 71,76 100 pa1 kondisi Mantap 6 Target. (%) Rasio 92/ Belum Menca 1 5 Konektivitas n.a. 0,202 n.a. n.a n.a. 0,210 pai Provinsi kk Target Belum 16 Rasio 87,62 89,91 92,4 94,0 93 Menca Elektrifikasi (%) 2 4 n.a. pai Target PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Capaian NTT 2024 Target Status No Indikator 2020 2021 2022 2023 (Kond RPD TW-II isi NTT 2024 TW-II) 2024 Indeks Kualitas Belum 17 Lingkungan 73,28 74,97 73,4 74,1 73,62 Menca Hidup (IKLH) 9 8 n.a. pa1 (Poin) Target Belum 18 Indeks Resiko 142,5 139,5 139, 132, 140 Menca Bencana (Poin) 2 2 23 8 1 n.a. pa1 Target i Indeks Belum 19 Refonnasi 60 6 1 63,1 66,1 63-64 Menca 0 8 n.a. pai Birokrasi (Poin) Target Belum 20 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Menca n.a. pai Target Nilai Belum 2 1 Akuntabilitas B B B B A Menca Kinerja n.a. pa (Predikat) Target Belum 22 Indeks SPBE 3,26 2,28 3,34 3,83 2,3 Menca (Skor) n.a. pai Target Tingkat Belum 23 Keterbukaan 59,65 77,1 73,3 79,6 88 Menca Infonnasi 9 2 n.a. pa1 Publik (%) Target Indeks Belum 24 Kepuasan 85 Menca Masyarakat n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. pai (Poin) Target Indeks Belum 25 Demokrasi 77,29 73,42 77,8 77,3 82,4 Menca 3 9 n.a. pai Indonesia (Poin) Target Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NIT, 2024 Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sampai dengan triwulan II, dari 25 indikator baru terdapat 2 indikator yang sudah mencapai target kinerja untuk tahun 2024 dan ada 23 indikator yang belum mencapai target. Indicator yang belum mencapai target tersebut dikarenakan indikator pada triwulan 2 tahun 2024 belum memiliki data karena merupakan data yang dihasilkan tahunan. Indicator rasio konektivitas seharusnya berada pada angka O-1, sehingga pada target capain 2024, nilai sebesar 92 diganti dengan 0,210 disesuaikan dengan kesepakatan target pada rakortekrenbang. Demikian juga dengan indeks kepuasan masyarakat yang belum dapat menghitung capaiannya karena dilakukan oleh perangkat daerah dengan metode yang berbeda. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMER1NTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BA� , Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 3,61 % dan apabila dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkontraksi sebesar 6,64% (q-to-q). Apabila dilihat dari struktur PDRB maka Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tengara Timur Triwulan I Tahun 2024 terjadi pada pada 16 kategori lapangan usaha, dengan kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertumbuh sebesar 28,88%, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,80% serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib bertumbuh sebesar 12,43%. Apabila dilihat dari Struktur PDRB menurut Pengeluaran, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 terjadi dihampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sedangkan kontribusi terbesar disumbang oleh Ekspor sebesar 20,31 %, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 20,05% serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 18,82%. Keadaan tenaga kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Febuari Tahun 2024 terdiri atas 3,06 juta orang Angkatan Kerja, 926,3 orang bukan Angkatan Kerja serta 96,9 ribu orang masih menganggur. Selama periode Febuari Tahun 2023 sampai dengan Febuari Tahun 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 144,33 ribu orang dengan komposisi 1,48 juta orang pekerja penuh, 1 , 14 ju ta orang pekerja paruh waktu serta 0 ,35 juta orang setengah pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bulan Febuari 2024 sebesar 76,77% atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Febuari Tahun 2023 dengan nilai 74,51. Dalam periode terse but juga, peningkatan TPAK Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Perkembangan inflasi bulan Juni 2024 terhadap Desember Tahun 2023 naik sebesar 0,51%, dan apabila dibandingkan antara Juni 2024 terhadap Juni 2023 maka terjadi peningkatan sebesar 1,54% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69. Inflasi menurut kelompok pengeluaran disumbang oleh komponen Perawatan Pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,03%, Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restaurant sebesar 4,14%, serta Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,07%. Apabila dilihat inflasi antar wilayah y-on-y keadaan Juni Tahun 2024 maka inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 2,19%, diikuti oleh Kabupateng Ngada sebesar 2,15%, Kota Kupang 2,12%, Waingapu sebesar 0,35% serta yang terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai inflasi sebesar 0,02%. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Juni Tahun 2024 yaitu sebesar 99 ,30 atau meningkat disbanding Bulan Mei Tahun 2024 dengan nilai 98, 77. Sub Sektor NTP yang mengalami pertumbuhan pada Bulan Juni 2024 yaitu sub sektor Perkebunan Rakyat sebesar 98,59 atau tumbuh sebesar 2,61%dibandingkan Bulan Mei 2024, Sub Sektor Peternakan senilai 108,37 atau bertumbuh 0,89% dibandingkan dengan bulan Mei 2024, Sub Sektor Perikanan senilai 92, 95 atau bertumbuh sebesar 1 , 3 1 % dibandingkan Mei
23. 2024.Nilai Indeks harga konsumsi rumah tangga petani perdesaan tumbuh sebesar 4, 13% pada Juni Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Juni Tahun 2023, sedangkan pertumbuhan Mei 2024 ke Juni 2024 tumbuh sebesar 0,004%. Keadaan Neraca perdagangan Provinsi NTT Keadaan Bulan Mei 2024 memiliki defisit sebesar 3,80 Juta US$. Perkembangan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Mei Tahun 2024 mencapai US$ 5,69 juta atau naik sebesar PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 11111111 f 32,25% dibandingkan April 2024. Sedangkan ekspor sektor non migas Provinsi Nusa Tenggara Timur keadan Mei 2024 berkontribusi sebesar 97, 16% dengan komponen utama yaitu Industri Pengolahan sebesar 93,26% dan Pertanian sebesar 3,9%. Apabila dilihat ekspor Provinsi NTT menurut negara tujuan pada Bulan Mei Tahun 2024, maka ekspor tujuan China sebesar US$ 292.373, Jepang US$ 1.208.335 serta Timor Leste sebesar US$ 5.560.838. Perkembangan impor Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Mei Tahun 2024 mencapai US$ 9,49 juta atau naik sebesar 90,51% apabila dibandingkan kondisi April 2024. Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Maret 2024 sebesar 1 , 1 3 juta orang, atau terjadi Penurunan sebanyak 13,54 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun sebanyak 2 1 , 6 ribu orang terhadap September 2022. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Maret 2024 sebesar 19,48% atau turun sebesar 0,48% terhadap Maret 2023 dan turun 0,75% terhadap kondisi September 2022. Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Maret 2024 sebesar 0,316 dimana kondisi ketimpangan di perkotaan sebesar 0,281 dan ketimpangan di perdesaan sebesar 0,305. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 dimana Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,325 dan kondisi di Maret Tahun 2024 sebesar 0,316 atau terjadi Penurunan sebesar 0,009 poin. 2.1.3.Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Pencapaian indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 11111111 f Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK} Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Capaian NTT Statu 2024 Target s TW No lndikator (Kond 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 TW-II) A Aspek Kesejahteraan Masyarakat Belum 1 Pertumbuha -0,84 2,52 3,05 3,52 3,61 4,55 Menca n PDRB (%) 5,35 pai Target Belum 2 Laju Inflasi 0,61 1,67 6,65 2,42 2,41 3,5 Menca (%} pa1 Target PDRB per Belum 20,05 20,55 21,65 23,07 Menca 3 Kapita 7 5 7 8 n.a. 20,500 pai (Rp.Juta} Target Belum 4 Indeks Gini 0,354 0,346 0,334 0,316 0,336 Menca (Poin} n.a. 0,388 pa1 Target Indeks Belum Keparahan Menca 5 1,050 1,050 0,930 0,798 0,848 0,064 pa1 Kemiskinan (P2) (%) Terca pai Indeks Belum Kedalaman Menca 6 Kemiskinan 4,020 3,960 3,630 3,325 3,408 3,96 pai (Pl) (%) Terca pai Indeks Belum 7 Pembanguna 65,19 65,28 65,90 66,68 65,28 Menca n Manusia n.a. pai (Poin) Target Rata-Rata Belum 8 Lama 7,63 7,69 7,70 7,82 7,69 Menca Sekolah n.a. pai (Tahun) Target Tingkat Belum 9 Penganggura 4,28 3,77 3,54 3,14 3,77 Menca n Terbuka n.a. pai (%) Target Usia Belum 10 Harapan 67,01 67,15 67,47 67,77 67,15 Menca Hidup n.a. pai (Tahun) Target Tingkat Belum 1 1 Partisipasi 63,91 65,34 67,87 68,52 n.a. 73,78 Menca Angkatan pai « PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Capaian NTT Statu I 2024 Target s TW No lndikator (Kond 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 TW-II) Kerja (TPAK) Target (%) Belum 1 2 . Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Menca n.a. pai Target Skor Pola Belum 13. Pangan 67,3 67,9 73,4 74,37 68,5 Menca Harapan n.a. pa1 (SPPH) Target B. Aspek Pelayanan Umum Urusan Waib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan Menengah -Angka Belum Partisipasi Menca Mumi (APM) 54,09 54,29 56,00 58,15 n.a. 5 5 , 1 5 pai SMA/SMK/ MA(%) Target -Angka Belum Partisipasi Menca Sekolah 74,92 75,77 75,55 75,93 n.a. 76 pai (APS) 16-18 Tahun (%) Target
24. 2.Urusan Kesehatan Belum - Kasus 1 5 1 1 8 1 1 7 1 135 63(ju 0 Menca Kematian Ibu ni) pa1 Target - Kasus Belum Kematian 943 955 1 1 3 9 991 467(ju 0 Menca bayi ni) pa1 Target - Kasus Belum kematian 1024 1074 1244 1084 464(ju 0 Menca Balita ni) pai Target
25. 3.Urusan Peker aan Umum dan Penataan Ruang - Persentase jalan Belum provinsi 65,43 70,41 70,9 73,25 100 Menca dalam n.a. pai kondisi Target mantap - Persentasi Belum daerah Menca irigasi dalam n.a. 70 n.a. 70 n.a. 77 pai kondisi baik Target - Persentase 83,87 85,40 86,76 88,35 83 Terca rumah n.a. pai PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Capaian NTT Statu 2024 I No lndikator (Kond Target s TW 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 TW-II) tangga dengan air minum lavak - Persen tase rumah Belum tangga 69,70 73,26 73,70 75,67 77 Menca dengan n.a. pai sanitasi Target layak - Kesesuaian Belum fungsi, 4 1 , 7 . 4 1 , 7 50,73 Menca struktur dan n.a. n.a. n.a. pa1 pola ruang Target
26. 4.Urusan Perumahan Rakya dan Kawasan Permukiman - Rasio Belum Menca rumah layak 36,34 40,41 41,80 42,70 n.a. 55 pai huni (%) Target 5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Tingkat penyelesaian pelanggaran Belum K3 Menca (ketertiban, 100 100 100 100 100 100 ketenterama pa1 n , d an Target keindahan) (%) - Persentase Belum penegakan 100 100 100 100 100 100 Menca pai PERDA (%) Target - Persentase kabupaten/ 3 1 , 8 1 Belum kotayang ** Menca menetapkan n.a. 85 n.a. 85 (Data 87 dokumen dari pa1 resiko BNPB) Target bencana (%)
27. 6.Urusan Sosial - Persentase Belum PMKS yang Menca memperoleh n.a. 70 n.a. 70 n.a. 80 bantuan pa1 social(%) Target Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
28. 7.Tenaga Kerja PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Capaian NTT Statu I 2024 No Indikator (Kond Target s TW 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 TW-II) - Cakupan pekerja Bukan Belum Penerima Upah (BPU) 26,02 26,02 1 7 , 1 2 26,02 26,02 26,02 Menca dibandingka pai n penduduk Target yang bekerja (%) 8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Persentase partisipasi Belum Perempuan Menca dalam 1 0 , 1 6 . 10, 16. 10, 16. 1 0 , 1 6 10, 16. 30 pai Lembaga perwakilan Target provinsi (%) - Persentase kekerasan Belum terhadap Menca Perempuan 100 100 100 100 100 75 pai yang Target tertangani (%) - Persentase kekerasan Belum terhadap 100 100 100 100 100 75 Menca anakyang pa1 tertangani Target (%) 9 Uru.san Pangan Persentase Pengawasan Belum dan 100 100 100 100 100 100 Menca Pembinaan pa1 Keamanan Target Pangan 10 Uru.san Pertanahan Persentase Belum Menca Luas Lahan n.a 50 n.a 50 n.a 55 Bersertifikat pa1 Target 1 1 Urusan Lingkungan Hidup Tersedianya dokumen ada ada ada ada ada ada Terca RPPLH pa1 Provins 12 Uru.san Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketersediaan ada ada ada ada ada ada Terca PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Capaian NTT Statu I 2024 No lndikator (Kond Target s TW 2020 2021 2022 2023 isi RPD II TW-II) 2024 12024 Database pa1 Kependuduk an Skala Provinsi 13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Belum Posyandu n.a. n.a. 34,47 56,14 75 Menca n.a. Aktif pa1 Target Persentase Belum BUMDes n.a. 80 n.a. 47,05 85 Menca n.a. pai Aktif Target Belum Persentase Menca PKK Aktif n.a. 90 n.a. 98,1 n.a. 95 pai Target 14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Belum Total Fertility 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,27 Menca Rate (TFR) pa Target 15 Urusan Perhubungan. Cakupan Belum Pelayanan 10,05 14,41 90?2 74,81 Menca Angkutan n.a n.a pai Darat Target
29. 16.Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase Informasi Belum Publikyang 80 80 80 80 80 95 Menca disediakan pa1 dan di Target Publikasi 17 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase Belum Menca Koperasi n.a. 60 n.a. 93 n.a. 65 pai Aktif Target Persentase Belum Usaha Mikro 20 54 25 Menca dan Kecil n.a. n.a. n.a. pa1 Masif Target 18 Urusan Penanaman Modal Realisasi 0,97(T Belum Nilai 4,29 5,74 5 , 1 2 5,24 5,5 Menca Investasi WI) pai PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 � ----------------------------------------- f Capaian NTT Statu I 2024 No lndikator (Kond Target s TW 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 TW-II) (PMA dan Target PMDN) 19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Cakupan Belum Pembinaan 80 75 90 Menca Wirausaha n.a. n.a. n.a. pai Muda Target Cakupan Belum Menca Pembinaan n.a. 80 n.a. 60 n.a. 90 pai Olahraga Target 20 Urusan Statistik Tersedianya Belum Sistem Data dan Statistik Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak ada Menca pai yang terintegrasi Target 21 UrusanKebudayaan Persentase Benda, Situs Belum dan Kawasan 100 100 100 100 100 Menca Cagar n.a pa1 Budayayang Target dilestarikan 22 Urusan Perpustakaan Persentase Angka Belum kunjungan Menca Perpustakaa n.a 75 n.a 75 n.a 100 n pa1 per Tahun Target (Pak Gery) 23 Urusan Kearsipan Pengelolaan Belum Arsip secara 90 100 100 Menca Baku(Pak n.a n.a n.a pai gery) Target Layanan Urusan Pilihan 24 Urusan Pertanian Kontribusi Belum sektor pertanian 28,51 29,17 29,60 29,31 28,88 30 Menca terhadap (TWI) pai PDRB Target 25 Urusan Pariwisata Jumlah n.a 1.634. n.a 1.057 n.a 1.725. Belum 11111111 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f Capaian NTT Statu I 2024 No Indikator (Kond Target s TW 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 I TW-II) Kunjungan 144 .384 123 Menca Wisatawan pai Target 26 Urusan Kehutanan Peningkatan Cakupan Belum lahan kritis 1,02 1,39 1 , 1 4 Menca n.a n.a n.a paiyang tertangani Target setiap tahun 27 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Belum Elektrifikasi 87,62 89,01 92,33 95,33 95 Menca n.a (%) pa1 Target 28 Urusan Kelautan dan Perikanan Belum Nilai Tukar 94,20 92,55 9 1 , 5 5 92,42 89,59 106 Menca Nelayan (Juni) pai Target 29 Urusan Perindustrian Cakupan Belum bina 10 10 12 Menca kelompok n.a n.a n.a pai pengrajin Target 30 Urusan Perdagangan. Cakupan bina Belum kelompok 10 10 12 Menca pedagang/us n.a n.a n.a pa1 aha Target informal 31 Urusan Transmigrasi Persentase Belum Warga Menca Transmigrasi n.a 80 n.a 100 n.a 100 pai Yang Target Tertangani Penunjang Urusan 32 Urusan Perencanaan Pembangunan Persentase Belum Penjabaran Menca Program RPD n.a 100 n.a 100 n.a 100 pai ke dalam RKPD Target Persentase Belum Ketersediaan n.a 100 n.a 100 n.a 100 Menca Data dan pai PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Capaian NTT Statu I 2024 Target s TW No Indikator (Kond 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 TW-II) I Informasi Target Perencanaan Pembanguna n 33 Urusan Keuangan Waktu Tepat Belum Tepat Tepat Menca Pen etapan n.a Waktu n.a Wakt n.a Waktu pai APBD u Target 34 Urusan Kepegawaian Persentase Belum Ketercapaian 100 Menca n.a n.a n.a n.a n.a paipengs1an Sikinerja Target 35 Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang Belum mengikuti Menca pendidikan n.a n.a n.a n.a n.a 50 dan pa1 pelatihan Target formal 36 Urusan Penelitian dan Pengembangan Capaian Belum Indeks 13.85 13.85 13.852 Menca Inovasi n.a 2 n.a 2 n.a pai Daerah Target Capaian Belum Menca Indeks Daya n.a 53,35 59,76 4,008 n.a 4,008 pai Saing Daerah Target 37 Urusan Pengawasan Persentase Belum Menca tindak lanjut n.a 100 n.a 65,55 n.a 100 temuan pa1 Target 39 Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan Belum fungsi DPRD n.a 76,33 n.a 96,53 n.a 100 Menca (Jumlah pa1 peraturan Target daerah yang dihasilkan) C. ASPEK DAYA SAING DAERAH 1. Nilai Tokar 95,93 95,22 95,98 95,41 99,30 102 Belum Petani Menca PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Capaian NTT Statu I 2024 No Indikator (Kond Target s TW 2020 2021 2022 2023 RPD II isi 2024 12024 TW-II) pai Target Rasio Belum Menca
30. 2.Ketergantung 64,89 54,88 55,66 64,1 n.a. 63 pai an Target Rasio Ekspor Impor Belum terhadap T W I : Menca
31. 3.PDRB 6,50 5,47 5,73 6,51 5,36 60 pai (Indikator Keterbukaan Target Ekonomi) Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2024 Dari 13 indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat, pada triwulan 2 tahun 2024 ini belum ada yang sudah mencapai target RKPD 2024, sedangkan pada aspek pelayanan umum, dari 39 urusan terdapat 2 urusan yang sudah mencapai target RKPD tahun 2024, yaitu urusan lingkungan hidup dan urusan kependudukan dan cata.tan sipil. Untuk aspek daya saing daerah juga belum mancapai target. Indikator cakupan pelayanan angkutan darat hanya terdapat pada rensta dinas perhubungan tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2024-2026 indikator ini tidak ada lagi di ganti dengan rasio konektivita.s dimana rumusan perhitungannnya untuk trakyek AKDP teta.p sama perhitungannya dita.mbah lagi dengan angkutan penyeberangan. 2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2024 Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun perta.ma dari pelaksanaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 4 Priorita.s Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Salah satu komponen yang dilihat yaitu realisasi pendapatan berdasarkan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat dita.bel berikut ini. Tabel 2.3. Laporan Realisasi Pendapatan Berdasakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Kondisi 30 Juni 2024) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , No Nama Perangkat Daerah Target Realisasi % 1 Dinas Pendidikan dan 1.000.000.000,00 175.045.179,21 17,50 Kebudavaan 2 RSUD Prof. Dr. W.Z. 126.500.000.000,00 4 1. 6 1 9 . 8 6 9 .4 8 1 , 1 1 32,90 Johannes Kupang (BLUD) Dinas Kesehatan, 3 Kependudukan dan 8.589.092.500,00 545.072.974,00 6,35 Pencatatan Sipil 4 Dinas Pekerjaan Umum
32. 5.700.000.000,00 428.293.089,81 7 , 5 1 dan Perumahan Rakyat 5 Dinas Sosial 100. 000. 000, 00 24.650.000,00 24,65 Dinas Pemberdayaan 6 Perempuan dan 150.000.000,00 41.400.000,00 27,60 Perlindungan Anak 7 Dinas Lingkungan Hidup 3.650.000.000,00 219.240.100,00 6,01 dan Kehutanan 8 Dinas Pemberdayaan 185.000.000,00 14.496.500,00 7,84 Masyarakat dan Desa 9 Dinas Perhubungan 10.000.000.000,00 472.074.682,00 4,72 10 Dinas Komunikasi dan 70.000.000,00 27.500.000,00 39,29 Informatika 1 1 Dinas Koperasi, Tenaga
33. 300.000. 000, 00 48.200.000,00 16,07 Kerja dan Transmigrasi 12 Dinas Kepemudaan dan 800 .000.000,00 247.483.000,00 30,94 Olahraga 13 Dinas Kearsipan dan 30 .000. 000,00 5.054.500,00 16,85 Perpustakaan 14 Dinas Kelautan dan 9.500.000.000,00 1.557.131.258,72 16,39 Perikanan 1 5 Dinas Pariwisata dan 2.300.000.000,00 149.158.467,00 6,49 Ekonomi Kreatif 16 Dinas Pertanian dan 5.000.000.000,00 291.719.830,00 5,83 Ketahanan Pangan 17 Dinas Petemakan 9.050.000.000,00 1 . 796.409.148,00 19,85 18 Dinas Perindustrian dan 450.000 .000,00 21.386.282,00 4,75 Perdagangan 19 Biro Umum 400.000 .000,00 72.850.000,00 1 8 , 2 1 20 Badan pendapatan dan 1.407.566.249.056,00 533.382.999.405,98 37,89 Aset Daerah 2 1 Badan Keuangan Daerah 3.538.297 .839. 999 ,00 1.722.512.306.132,49 50,10 Badan Pengembangan 22 Sumber Daya Manusia 35.068.889.101,00 970.606.800,00 2,77 Daerah 23 Badan Penghubung 150.000.000,00 70.400.000,00 46,93 24 Badan Kesatuan Bangsa 15.000.000,00 10.800.000,00 72,00 dan Politik TOTAL 5.164.872.070.635,00 2.354.704.146.830,32 45,59 Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024 Target pendapatan provinsi NTT sampai dengan bulan juni sebesar 45,59% dari target yang ditetapkan. Badan keuangan daerah nerupakan perangkat daerah dengan capaian target pendapatan tertinggi sebesar 50,10%, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , sedangkan untuk perangkat daerah dengan capaian target pendapatan terkecil adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2,77%). Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan II lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2024. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan (belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.4 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA 91% < 100% SANGAT TINGGI (ST) 76% < 90% TINGGI {T) 66% s 75% SEDANG (S) 51% < 65% RENDAH (R) < 50% SANGAT RENDAH (SR) Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan II dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. 2) Hasil Sedang Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024, maka BAPPERIDA Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offiine maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link U R L : http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja. Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini: 11111111 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Tabel 2.6 Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran S . S I Tah 2024ampa1 emester un Realisasi Perangkat Realisasi Predikat No Daerah Pagu Anggaran Anggaran Anggaran Realisasi (%) 1 Dinas 2.230.251.418.76 508.549.590.260 22,80 SR Pendidikan 0 dan Kebudayaan 2 RSUD Prof. 344. 758.515.615 105.997.016.983 30,75 SR Dr. w. z. ,94 Johannes Kupang 3 Dinas 174. 759.585.462 25.100.099.509 14,36 SR Kesehatan, 4 Dinas 185.942.019.624 41413103392 22,27 SR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat 5 Satuan Polisi 13.121.680.880 5.331.679.697 40,63 SR Pamong Praia 6 Badan 7.515.748.546 3.870.539.842 51,50 R Penanggulang an Bencana Daerah 7 Dinas Sosial 60.593.409 .277 15.815. 754.144 26,10 SR Dinas 11.500.409.910 26.750.000 0,23 SR Ketenagakerja an dan Transmigrasi 8 Dinas 6.418.752.694 1.077.655.663 16,79 SR Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9 Dinas 107.701.797.783 36.142.659.591 33,56 SR Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas 1. 930.231.569 106.511.814 5,52 SR Kependuduka n dan Catatan Sipil 10 Dinas 9.632.105.918 4.247.915.990 44,10 SR Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 11 Dinas 4 1. 1 0 1. 4 7 7 . 2 1 2 12.393.026. 767 30,15 SR Perhubungan 12 Dinas 15.386.844.614 6.619.613.485 43,02 SR Komunikasi dan Informatika PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Realisasi Perangkat Realisasi Predikat No Daerah Pagu Anggaran Anggaran Anggaran Realisasi (%) 13 Dinas 1. 5 0 1 1. 934.568 702.400.605 4,68 SR Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14 Dinas 10.107.590.908 4.250.296.230 42,05 SR Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15 Dinas 33107084235 8015557383 24,21 SR Kepemudaan dan Olahraga 16 Dinas 12.125.275.656 4.574.504.088 37,73 SR Kearsipan dan Perpustakaan 17 Dinas 25,40 SR Kelautan dan 47.620.471.968 12.097.823.146 Perikanan 19 Dinas 42,21 SR Peternakan 10.888. 722.160 4.596.426.278 20 Dinas 61.099.096.852 23.174.303.986 37,93 SR Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas 26.235.079.853 10.429.886.100 39,76 Peternakan 2 1 Dinas Energi 106.127.968.120 234.018.541 22,05 SR Sumber Daya Mineral 22 Dinas 21.719.738.520 5.420.427.331 24,96 SR Perindustrian dan Perdagangan 23 Sekretariat 109.538.492.832 42.428. 904.355 38,73 SR Daerah 24 Badan 11.182.356.200 4.287.224.513 38,34 SR Penghubung Provinsi NTT diJakarta 25 Sekretariat 150.010.243.888 31.576.103.058 21,05 SR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 26 Badan 18.002.275.631 2.557.042.442 14,20 SR Perencanaan Pembangunan ' Riset dan Inovasi Daerah 27 Badan 885.827.685.130 279. 935.620.291 31,60 SR Keuangan Daerah 28 Badan 87.362.510.607 29.664.099.389 33,96 SR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Realisasi No Perangkat Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Predikat Daerah Anggaran (%) Realisasi Pendapatan dan Aset Daerah 29 Badan 13.275.464.000 5.837.107.598 43,97 SR Kepegawaian Daerah 30 Badan 38.840.457. 755 7.492.464.335 19,29 SR Pengembanga n Sumber Daya Manusia Daerah 3 1 Badan 7.235.002.840 2.916.669.366 40,31 SR Pengelola Perbatasan Daerah 32 Inspektorat 19.913.106.869 7.197.955.607 36,15 SR Daerah Provinsi N'IT 33 Badan 362.860.333.488 37.711.033.202 10,39 SR Kesatuan Bangsa dan Politik Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024 Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan II tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan; 2) Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, Pergub II & dan Pergub III. 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi RPO Provinsi NTT Tahun 2024-2026, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2024, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi,Perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 11111111 , Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 650 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim musim tertentu.Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain : 1 . Masih tingginya angka kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 19,48 % pada maret 2024, yang masih jaut tertinggal jika dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada posisi 9,03%.
34. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Prevelensi stunting di Provinsi NTT pada tahun 2023 sebesar 37,9% sedangkan berdasarkan e.ppgbm pada bulan februari 2024 angka stunting di provinsi NTT berada pada posisi 15,2%. Dengan capaian ini masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target 2024 sebesar 12-10%. Permasalahan stunting ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda yang lebih baik lagi.
35. 3.Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari PDRB Perkapita Provinsi NTT pada Tahun 2022 senilai 13,2 juta. Apabila dibandingkan dengan Provinsi lain seperti Provinsi DKI Jakarta yang sudah memiliki angka PDRB Perkapita sdengan nilai 182,9 juta. Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan pertumbuhan Ekonomi NTT pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 3,61 persen.
36. 4.Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,82 tahun pada 2023. RLS itu meningkat 0,12% dibandingkan pada tahun 2022 yang berada pada posisi 7,70. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,77 tahun pada 2023. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,22 tahun pada
37. 2023.Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2022 yang mencapai 1 3 , 2 1 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D 1).
38. 5.Infrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan 11111111 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang. Pada Tahun 2023 kondisi Jalan Nasional di Provinsi dengan kondisi mantap yaitu 76,07%. Sedangkan kondisi Jalan Provinsi dengan kondisi mantap Tahun 2023 yaitu 71,77%, Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2023 dengan kondisi mantap sebesar 5 1 , 19%, dan Panjang Jalan Kota Tahun 2023 dengan kondisi mantap yaitu 60, 18%. Selain itu rasio konektivitas provinsi NTT yang masih rendah sehingga belum menjangkau seluruh wilayah di provinsi NTT. Demikian juga dengan masih rendahnya pelayanan dasar, seperti air minum, sanitasi dan persampahan.
39. 6.Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus sebagai daerah dengan wilayah terpencil, terluar, dan terdepan dalam konteks wilayah perbatasan antar negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Provinsi NTT masih memiliki 13 kabupaten dengan kategori Daerah Tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana. Pada Tahun 2022, Provinsi NTT memiliki Indeks Resiko Bencana dengan kategori Sedang atau memiliki nilai lndeks Resiko Bencana (IRBI) senilai 139,23
40. 7.Bel um berkembangnya pola dan sistem dari program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur pendukung serta kurangnya SDM Masyarakat dalam mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan kelompok masyarakat yang diberdayakan. 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 . Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
41. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. b) Aspek Pelayanan Umum 1 . Pendidikan
a.Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
b.Belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
c.Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
d.Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
1. 2.Kesehatan
a.Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
b.Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
c.Rendahnya SDM kesehatan.
d.Masih tingginya angka stunting.
e.Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022.
b.Bel um optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
c.Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi. 11111111 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f
d.Rendahnya kualitas DAS.
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
a.Belum optimalnya Penanganan masalah arr yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
b.Masih tingginya rumah tidak layak huni.
c.Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.
1. 5.Perhubungan
a.Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.
b.Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
c.Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
c.Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).
1. 6.Energi dan Sumber Daya Mineral
a.Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
b.Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong kantong kemiskinan.
1. 7.Pertanian dan Peternakan
a.Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
b.Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung;
c.Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
d.Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).
1. 8.Perikanan dan Kelautan
a.Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya.
b.Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.
1. 9.Sosial Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.
2. 10.Tenaga Kerja
a.Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
b.Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
c.Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. 1 1 . Kebencanaan Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain. 1 2 . Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Belum optimalnya BUMDES.
b.Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BA� , 13. 14. 15. 16. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a.Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
b.Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
c.Kurangnya penangan sampah dan limbah B3.
d.Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
e.Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
f.Belum optimalnyaPemanfaatan dan pengembangan basil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
g.Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
h.Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum). Perindustrian dan Perdagangan
a.Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
b.Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
c.Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). Perbatasan Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan. Penunjang
a.Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender. c) Aspek Daya Saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi menetapkan 4 (empat) komponen dasar daya saing sebgai kerangka pengukuran IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) tahun 2023. Empat kompoten tersebut adalah lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Empat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan, dan keterampilan. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Berdasarkan pengukuran IDSD tahun 2023, provinsi NTT memiliki skor IDSD 3,42 berada sangat dekat dengan skor nasional 3,44. Skor tertinggi ada pada pilar Pasar Produk dari Komponen Pasar dengan skor 4,92. Ini berarti Provinsi NTT memiliki pasar produk yang baik untuk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Sementara skor terendah ada pada pilar dinamisme bisnis dari kompoten Ekosistem Inovasi dengan skor 2,64. Ini PERUBAHAN RENCANA .KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 » , menunjukan belum ada kemudahan yang diberikan kepada entitas bisnis dalam memulai usaha yang penting bagi penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Skor IDSD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut. 11111111 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 Tabel 2.7 Skor IDSD Provinsi NTT LINGKUNGAN PENDUKUNG SDM PASAR EKOSISTEM No KABUPATEN/KOTA INOVASI SKOR IDSD PLlar Pilar PLlar PLlar Pilar PLlar Pilar PLlar Pilar PHlar Pilar Pilar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 SUMBA BARAT 3,92 1,55 3,39 3,57 3,64 2,84 4,21 2,71 1,86 3,26 1,33 1,40 2,81 2 SUMBATJMUR 4,04 1,33 3 , 1 7 3,82 3,49 3 , 1 6 2,95 2,90 1,08 3,71 1,46 2,69 2,82 3 KAB. KUPANG 3,68 1,68 3,39 3,50 3,48 3,24 2,80 2,74 0,34 3,80 3,74 1,96 2,86 TJMOR TENGAH 3,99 1 , 6 1 3,47 3,57 3,59 2,71 2,94 4 SELATAN 2,45 0,80 3,80 1,75 1,60 2,69 5 TIMOR TENGAH UTARA - 1,41 4,04 3,64 3,64 3,09 3,03 3,20 1,34 3,57 1,85 2,43 - 6 BELU 3,80 1,74 4,04 3,25 3,48 2,98 4,46 3,22 2,09 3,58 3,78 1 , 1 3 3,13 7 ALOR 4,00 1,24 3,63 3,76 3,23 3,09 3,67 3,30 1,66 3,41 - 1,67 . 8 LEMBATA 3,74 1,78 3,69 3 , 1 2 3,65 3,12 3,77 3,20 0,91 3,16 - 1,21 . 9 FLORES TIMUR 3,91 2,01 3,97 3,33 3,51 3,12 4,41 3,12 1,57 3,65 2,13 1,62 3,03 10 SIKKA 3,90 1,42 4,02 3,33 3,68 2,98 3,68 3,09 1,75 3,63 - 2,53 . 11 ENDE 3,72 1,47 3,95 3,70 3,52 3,35 3,83 2,99 1,68 3,73 1,60 2,25 2,98 12 NGADA 3,94 1,70 3,59 3,22 3,71 3,38 3,33 2,76 1,61 3,47 2,01 1,92 2,89 13 MANGGARAI 4,10 1,97 3,75 3,66 3,64 3,20 4,13 2,63 1,77 3,58 4 , 1 7 2,60 3,27 14 ROTE NDAO 3,97 1,41 3,56 3,33 3,48 3 , 1 6 2,99 2,98 0,47 3,40 1,75 1,21 2,64 15 MANGGARAI BARAT - 1,95 3,76 3,89 3,66 3,05 2,85 3,06 0,53 3,47 2,28 1,80 . 16 SUMBA TENGAH 3,85 1,34 2,87 3,89 3,74 2,96 3,45 2,96 0,70 2,97 1,77 1,22 2,64 17 SUMBA BARAT DAYA 3,52 1,49 3,52 3,44 3,75 2,49 3,67 2,91 0,54 3,48 2 , 1 1 1,54 2,71 18 NAGEKEO - 1,24 3,63 3,40 3,65 3,22 2,67 2,94 0,63 3,24 3,38 1,69 . 19 MANGGARAI TIMUR 4,03 1,55 3,34 3,59 3,71 2,91 3,06 2,69 0,53 3,42 2,02 0,91 2,65 20 SABU RAIJUA 3,89 1,88 3,51 3,46 3,14 3,09 3,23 2,79 0,42 2,98 2,79 0,69 2,65 21 MALAKA 3,95 2,41 3,82 3,52 3,48 2,81 3,04 2,54 - 3,38 2 , 1 1 0,78 . 22 KOTA KUPANG 4,19 2,88 5,00 3,20 3,85 4,24 5,00 4,16 2,34 4,34 1,84 3,86 3,74 NUSA TENGGARA 4,11 2,21 3,00 3,45 3,54 3,46 4,92 TIMUR 3,18 3,03 4,09 2,64 3,39 3,42 NASIONAL 4,30 2,71 3,58 3,54 3,79 3,77 2,64 3,85 2,53 4,36 3,23 3,03 3,44 Sumber: Indeks Daya Samg Daerah, 2023 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) TAHUN 2025 I f 3 . 1 . 1 Pertumbuhan Ekonomi Sampai dengan triwulan I 2024 PDRB nominal NTT bernilai Rp. 32,02 trilyun, atau tumbuh sebesar 3,61 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on ear), sementara Target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam RKPD (murni) tahun 2024 adalah sebesar 4,55 - 5,35 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ( Q to Q) Ekonomi NTT mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT yang positif sejalan dengan capaian Nasional. Pada triwulan I 2024 Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5, 1 1 persen ( Y on Y) dan -0,83 persen (Q to Q). secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi NTT masih berada dalam kelompok Provinsi dengan capaian pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional. % 16,00 14,00 12,00 10,00 s.oo 6,00 4.0o 2.00 15,22 11,95 10,06 Pengadaan Listrik, Industri Pengolahan penyediaan Gas Akomodasi dan Makan Minum Lainnya Pemerintahan Perdagangan Pendidikan % Infokom PDRB 4,00 4 3 . 7 1 3,50 0, 3,00 1,98 are 2,50 mil 2,00 0,58 1,50 1,00 1,84 1,48 0,50 0,00 881-0,50 +-2022 1+-2023 +-2024 Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Grafik 3 . 1. laju pertumbuhan beberaps lapangan usaha triwulan I 2024 (y on y) dan sumber pertumbuhan beberapa lapangan usaha TW I 2022-TW I 2024 (y on y) Dalam hal perbandingan tahunan (year on yea,), Kinerja ekonomi daerah Provinsi NTT pada triwulan I 2024 dari sisi lapangan usaha didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 1 , 1 5 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,68 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 0,61 persen. Sementara itu, faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan lapangan usaha terletak pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan. Kinerja lapangan usaha Administrasi Pemerintahan didukung oleh pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 yang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. , mendorong penggunaan anggaran pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. lapangan usaha Perdagangan juga mengalami akselerasi didorong tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah HBKN yang terjadi pada triwulan I 2024 seperti HBKN Nyepi Paskah dan juga sebagian besar Bulan Ramadhan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha Konstruksi dan Akomodasi Makanan dan Minuman (Akmamin) mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja lapangan usaha Akmamin tetap tumbuh dengan tingginya mobilisasi masyarakat di tengah pesta politik tahun 2024 dan libur HBKN yang banyak terjadi pada triwulan I 2024. Sedangkan untuk lapangan usaha konstruksi tetap mengalami pertumbuhan di tengah berlanjutnya beberapa proyek strategis nasional di tahun 2024. % 10,00 5,00 -10,00 -15,00 Industri Pengolahan Jasa Keuangan -PDRB Sumher : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan beberapa lapangan usaha, Triwulan IV-2020 -- Triwulan I 2024 Perkembangan triwulanan ( Q to Q) Ekonomi NTT dapat digambarkan sebagai berikut: triwulan 1-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pada triwulan ini, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen, selanjutnya disusul oleh Jasa Keuangan sebesar 6, 13 persen dan lnformasi dan Komunikasi sebesar 1 , 9 1 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 24,84 persen. Struktur ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Konstruksi. Dari sisi lapangan usaha, faktor utama penahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 dikarenakan terkontraksinya lapangan usaha Pertanian sebagai lapangan usaha utama di Provinsi NTT. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen memiliki pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,31 persen, diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 20,05 persen, dan Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar PERUBAHAN RENCANA K.ERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f 18,82 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT Triwulan 1-2024 (y-on-y), Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,92 persen lalapangan usaha diikuti Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,32 persen. Terjaganya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 teru tama didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi. Kinerja konsumsi pemerintah terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja belanja operasional untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024. Selain itu, pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir bulan Maret meningkatkan kinerja belanja pegawai. Kinerja konsumsi rumah tangga juga turut meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat di tengah HBKN yang berlangsung pada triwulan I
1. 2024.Sementara itu, terkontraksinya kinerja investasi menjadi salah satu faktor penahan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024. Lainnya PK-P PK-RT Growth PDRB % 6,00 3,58 5,00 4,14 4,00 3,71 2,92 3,00 1,62 2,00 1,15 2,32 18,82 1,00 0,94 0,00 -1,00 -1,66 -2,00 -3,00 PK-P Triwulan 1-2023 Triwulan IV-2023 Triwulan 1-2024 20,05 PK-LNPRT % 20,50 20,31 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 + Ekspor Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Grafik 3.3 Pertumbuhan beberapa komponen PDRB menurut pengeluaran triwulan I 2024 (y on y) dan sumber pertumbuhan PDRB pengeluaran triwulan I 2023, triwulan IV 2023 dan triwulan IV 2024 (y on y) (%) Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan 1-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasioleh Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (68, 13 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (41,53 persen), pengeluaran Konsumsi Pemerintah (14,73 persen), Ekspor Barang dan Jasa (5,36 persen), dan pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,92 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 34,60 persen Dilihat dari perkembangan triwulanan (q to q), Ekonomi NTT triwulan 1-2024 terhadap triwulan IV-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi di sebagian besar komponen pengeluaran. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 3, 14 persen, sementara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINT AH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi % 120,00 1d8.88 90,00 $888 $888 40,00 38.88 888 -10,00 3888 40.88 -60.00 3888 --PK-LNPRT @PK-P -de PDR8 terdalam yakni sebesar 52,33 persen Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Grafik 3.4. Pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran triwulan I-2021 - triwulan 1-2024 Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023, meskipun dipercaya belum akan mempu mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD (murni) 2024. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi NTT tumbuh pada kisaran 3,68 - 4,48 % (yoy) (lihat grafik 4). Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi utamanya pada konsumsi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Demokrasi sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh Administrasi Pemerintahan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi dapat tertahan oleh dampak dari El Nino pada tahun sebelumnya yang menyebabkan bergesemya musim tanam dan mengurangi hasil produksi tanaman pangan di Provinsi NTT. Di sisi lain, ancaman wabah virus African Swine Fever (ASF) yang menjangkit temak babi diperkirakan akan menjadi faktor penahan 3,68- 4,48 3.05 3.52 2018 2 0 1 9 2020 2021 2022 2023 2024(p) Sumber. KPwBI Provinsi NTT pertumbuhan yang lebih tinggi Gafik. 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2024 3.1.2 Inflasi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 Target inflasi Provinsi NTT tahun 2024 adalah sebesar 3,5 ± 1 persen. Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (y0y), serta berada di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Secara "kewilayahan", Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 2,07% (yoy), Maumere tercatat inflasi sebesar 0,95% (yoy), dan inflasi sebesar 2, 15% (yoy) terjadi di Waingapu. Sementara itu, inflasi pada wilayah pengukuran IHK terbaru di Provinsi NTT tercatat sebesar 2,00% (yoy) di Kab. Timor Tengah Selatan (TIS) dan 1,29% (yoy) di Kab. Ngada. Tekanan inflasi triwulan I 2024 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Mundurnya musim tanam akibat dampak El Nino menyebabkan tekanan terhadap produksi beras secara nasional di tengah masih dominannya pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di NTT. Penurunan produksi beras secara nasional juga sejalan dengan produksi beras di NTT yang mengalami penurunan, sehingga mendorong inflasi Provinsi NTT. Di sisi lain, momen HBKN Ramadan yang mendorong konsumsi masyarakat turut mendorong inflasi daging ayam ras, cabai rawit dan telur ayam ras. Selanjutnya, kenaikan harga sigaret kretek mesin (SKM) seiring dengan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). Sementara itu, pada kelompok transportasi, kenaikan tarif angkutan udara yang terjadi seiring dengan momen HBKN Paskah dan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret 2024. I II Ill IV I II Ill IV I Jan Feb Mar 2024 3 % mtm 2024 « aurnere kKab. Ngada 20232022 % yo0y Kota Kupang 9 Waingapu Kab, TTS Nasional « NTT 8 % yo0y 7 6 5 4 3 3.00 2 1.92 1 0 II Ill IV II Ill IV 2022 2023 2024 Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024 Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi N'TT dan Nasional, dan perkembangan inflasi pada wilayah pengukuran IHK di Provinsi NTT, tahun 2022 - triwulan I 2024 Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2024 diprakirakan akan lebih rendah dibandingkan proyeksi RKPD 2024. Bank Indonesia memprakirakan inflasi di NTT akan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 o/o(yoy). Melandainya tekanan inflasi diprakirakan terjadi pada keseluruhan komponen inflasi, yaitu: volatile food, administered prices, dan core. Meredanya intensitas El Nino diprakirakan dapat menekan laju inflasi volatile food dengan hasil produksi yang kembali meningkat pasca dimulainya musim hujan pada awal tahun 2024. Sementara itu, kembali naiknya tarif cukai hasil tembakau (CHT) dapat mempengaruhi kenaikan pada beberapa komoditas. Sinergi dan kolaborasi berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, serta penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP - TPID dalam pelaksanaan GNPIP yang terus berlanjut pada tahun 2024. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. f « 6.65 2,50 ± 1,00 2016 2017 2018 2019 2020p 2021 2022 2023 2024(p) 3.1.3 Penduduk Miskin Sumber. Kw8I Provinsi NIT Grafik 3.6 Proyeksi Inflasi NTT tahun 2024 Target penurunan resentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun, sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 adalah 20-19,63 persen. Secara umum, pada periode September 2013-Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tngkat kemiskinan September 2 0 1 3 sampai dengan Maret 2024 disajikan pada Gambar berikut : 11,60 11,61 11,50 11,50 11,51 11,35 11,42 11,34 11,46 11,29 11,54 11,74 11,69 11,46 11,32 11,49 11,41 11,28 9,88 10,07 9,95 9,92 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep} (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Mar) Grafik 3.7. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2013 - Maret 2024 Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2024 mencapai 1 , 1 3 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 13,54 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 21,60 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48 persen, menurun 0,48 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. , Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 3,96 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 9,59 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9, 12 persen menjadi 8,57 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,76 persen menjadi 23,41 persen. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tdak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Graik 6 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2022 sampai dengan Maret 2024. .4 J

(1)(2) (3) Perkotaan September 2022 131,36 9,00 Maret 2023 135,57 9,12 Maret 2024 131.61 8,57 Perdesaan September 2022 1.017,81 24.11 Maret 2023 1.005,55 23,76 Maret 2024 995,96 23.41 Total September 2022 1.149,17 20.23 Maret 2023 1.141.11 19.,96 Maret 2024 1.127,57 19,48 Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Grafik 8. Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT berdasarkan tempat tinggal, September 2022 - Maret 2024 Garis Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp527 .275,- per kapita per bulan.Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,96 persen. Sementara jika dibandingkan September 2022, terjadi kenaikan se besar 7,41 persen. PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Perkotaan September 2022 Maret 2023 Maret 2024 Perubahan Sep'22-Mar'24(%) Perubahan Mar'23-Mar'24(%) Perdesaan September 2022 Maret 2023 Maret 2024 Perubahan Sep'22-Mar'24(%) Perubahan Mar'23-Mar'24(%) 423.538 437.018 457.430 8,00 4,67 366.047 374.760 386.382 5.56 3.10 170.478 177.418 180.831 6.07 1.92 89.496 96.742 102.613 14.66 6.,07 594.016 614.436 638.261 7.45 3.,88 455.543 471.502 488.995 7.34 3.71 Total September 2022 Maret 2023 Maret 2024 Perubahan Sep'22-Mar'24(%) Perubahan Mar'23-Mar'24(%) 380.566 110.343 490.909 389.518 117.685 507.203 403.922 123.353 527.275 6,14 11,79 7,41 3,70 4,82 3.96 Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Grafik 9. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, September 2022- Maret 2024 Pada periode Maret 2023--Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 3,408, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 3,325. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,848, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,798. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai lndeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) untuk perkotaan sebesar 1 , 1 9 1 , sedangkan di perdesaan lebih tnggi, yaitu mencapai 4,208. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,240, sedangkan di perdesaan lebih tnggi, yaitu mencapai 1,068. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Tahun Perkotaan Perdesaan Total
(1)(2) (3) (4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P,) September 2022 1,013 4,689 3,744 Maret 2023 1,210 4,068 3,325 Maret 2024 1,191 4,208 3,408 Indeks Keparahan Kemiskinan (P,) September 2022 0.155 1,224 0,949 0,798 0,848 0,983 1,068 Maret 2023 0,270 Maret 2024 0,240 Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024 Grafik. 10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi N'TT Menurut Daerah, September 2022--Maret 2024 Dalam RKPD (Mumi) 2024, pemerintah provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan NTT menjadi 20-19,63%. Dengan memperhatikan kinerja penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun, dan dengan memperhatikan perkembangan indicator makro Pembangunan yang relevan, maka prakiraan Tingkat kemiskinan NTT pada akhir tahun 2024 (awal 2025) adalah sebesar 19,25 persen, lebih baik dibandingkan target RKPD Mumi 2024, Sebagaimana terlihat pada grafik. . . berikut. Tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dipercaya akan membantu mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan Masyarakat yang akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok Masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada berada pada desil 2. Selain itu Upaya upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dengan kolaborasinya Bersama berbagai pemangku kepentingan dipercaya akan dapat mendorong lebih kuat Upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 ini. 22 21.5 21 20.5 20 19.5 19 19.70 19.25 18.79 18.S 1e 17.5 Mr-18 Mee.19 Mae-24 Mr·25 25 sumber: data dari berbagai sumber, diolah Grafik.3.11 Tingkat kemiskinan NTT Maret 2020 Maret 2024, dan prakiraan Tingkat kemiskinan NTT Maret 20 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINT AH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB!. f 3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Dalam RKPD murni 2024 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT ditargetkan untuk dapat ditekan menjadi 2,66 - 3,37. Berikut ini adalah Gambaran perkembangan situasi ketenagakerjaan di Provinsi NTT. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Februari 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. TPAK pada Februari 2024 tercatat sebesar 76,77% atau lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 sebesar 74,51%. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bekerja. Jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 3,99 juta orang atau meningkat dari periode Februari 2023 yang sebanyak 3,90 juta orang. Sementara, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,06 juta orang atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,91 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK terutama didorong oleh angkatan kerja laki-laki sebesar 82,89% pada bulan Februari 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%. Sementara itu, TPAK perempuan tercatat sebesar 70,74% atau mengalami peningkatan sebesar 3,04%. Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja juga tercatat mengalami kenaikan pada Februari 2024 sebesar 2,96 juta orang atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,82 juta orang. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 50,39%, kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%, serta Industri Pengolahan sebesar 9,21% (Grafik 6.3). Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Februari 2023. Persentase lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan (0,83%), sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan 3.1 Juta Orang 5% 3.0 4% 29 3% 2.8 2% 2.7 2.6 1 % 2.5 0% ieb-21 Feb 2022 Feb-23 Feb-24 Perikanan (-1,06%) ■ Informal a Formal Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024 Grafik 3.12. Perkembangan tenaga kerja NTT 2021-2024 dan Perkembangan Status Teaga Kerja NTT feb 2021-feb 2024 Lapangan kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2024, terdapat 2,20 juta penduduk yang bekerja di PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINT AH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , sektor informal, atau sebesar 74, 17% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Jumlah pekerja di sektor informal tersebut mengalami penurunan sebesar 0,98% dibandingkan Februari 2023. Banyaknya penduduk yang bekerja pada kegiatan informal umumnya dikarenakan persyaratan yang cukup mudah, salah satunya tidak diperlukannya latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan tertentu. Kondisi ini sejalan dengan profil penduduk bekerja di Provinsi NTT yang sebagian besar merupakan lulusan SD (50,39%). Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih mendominasi pangsa tenaga kerja di Provinsi NTT. Terdapat 1,49 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, atau mencapai 50,39% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan periode periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian Provinsi NTT secara keseluruhan. Berdasarkan data PDRB Provinsi NTT triwulan I 2024, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pangsa sebesar 28,88% dari ekonomi Provinsi NTT. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja di Provinsi NTT pada Februari 2024 merupakan lulusan SD. Pekerja dengan pendidikan SD tercatat sebanyak 1,33 juta, atau sebesar 44,81% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kemudian, pekerja dengan pendidikan SMP tercatat sebanyak 0,38 juta, atau sebesar 12,92% dari total tenaga kerja. Pekerja dengan pendidikan SMA tercatat sebanyak 0,62 juta, atau sebesar 20,97% dari total tenaga kerja. Selanjutnya, pekerja dengan pendidikan SMA Kejuruan tercatat sebanyak 0, 18 juta, atau sebesar 6,21 % dari total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja dengan pendidikan Diploma dan Sarjana masih terbatas, dengan jumlah masing-masing sebanyak 90 ribu orang {2,88%) dan 360 ribu orang { 12 , 2 1 %) . Ke depan, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi NTI melalui peningkatan 2.37% 2.64% 4.43% 5.83% . • · . . . . ' , pendidikan. 50.39% • Pertanian • Perdagangan • Industri Pengolahan • Ja5a Pendidikan Admin. Pemerintahan • Transportasi • Konstruksi • Lainnya 2.88 6.2 2 . 2 1 % 4 4 . 8 1 % • SD • 5MP • SMA Umum SMA Kejuruan • Diploma 1,11,111 • Universirtas Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NIT, Bank Indonesia, Mei 2024 Grafik. 3.13 Share lapangan usaha tenaga kerja NTT dan share Pendidikan terakhir tenaga kerja NN per Februari 2024 TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,17%, meningkat dibandingkan Februari 2023 sebesar 3,10% akan tetapi menurun jika dibandingkan dengan Februari 2022 sebesar 3,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang yang menganggur. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,62%, lebih tinggi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 B A B ! .. f dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 2,65%. Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,59% (yoy), sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,54% (yoy). Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,38% lebih tinggi hampir tiga kali TPT di daerah perdesaan yang sebesar 2,06%. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang hamper sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2024 TPT dari tamatan Diploma IV, S l , S2, S3 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,47%. Sementara, TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 0, 73%. Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT kategori pendidikan terbesar adalah pada kategori pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 3,91 % (yoy). Lebih lanjut, kondisi TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang sebesar 4,82%. Secara spasial, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedelapan dengan TPT yang paling rendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan Bengkulu. Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 5,69%. Hal tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Belu yakni sebesar 5,45%, sedangkan tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,63%. Pada Agustus 2023, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi NTT mengalami penurunan TPT dibandingkan Agustus 2022 sebagai dampak tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut 5.69 5.45 lliiijjifiiii~iii+ Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024 Gafik.3.14 Tingkat pengangguran terbuka NTT menurut Kab/Kota per Agustus 2023 Memperhatikan perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur sepanjang periode februari 2021-februari 2024, maka angka pengangguran di NTT pada tahun 2024 diprakirakan akan lebih rendah dari target yang tercantum dalam RKPD Provinsi NTT tahun 2024 yang sebesar 2,66 - 3,37 persen. TPT NTT pada akhir tahun 2024 diprakirakan akan berada pada angka 3,06 persen (rentang 2,93-3,18 persen). Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun 2023 diharapkan akan juga berarti tersedianya lapangan-lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan berdampak kepada menurunnya angka pengangguran di NTT pada tahun 2024. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f 3.5 3.3 32 .1 a? 3 1 8 3.06 2.93 2.9 2.8 Feb? Feb25 sumber: data dari berbagai sumber, diolah Grafik.3.15 TPT NTT Februari 2021-Februari 2024 dan prakiraan capaian TPT NTT Feb 2025 3.1.5 Rasio Gini Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT semakin membaik, tercermin dari rasio gini yang relatif rendah jika dibandingkan dengan catatan rasio gini nasional. Rasio gini NTT pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,325, turun 0,015 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,340. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional yang tercatat memiliki rasio gini sebesar 0,388. Secara umum, rasio gini yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. 0384 0 384 0 388 0.382 0.381 0.356 0354 0346 0 3 2 5 .. 0 4 0 0389 0 3 9 0 38 0 3 7 0 3 6 0 3 5 1 [_35 a 0.34 0 3 3 032 0 3 1 0.30 «',as10al MAR 1 8 MAR 1 9 MAR 20 MAR 2 «»'{TT MAR 22 M A R 2 3 Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024 Grafik. 16 Perkembangan Rasio Gini Nusa Tenggara Timur maret 2018-maret 2023 Ketimpangan di NTT bukan saja termasuk kecil, namun juga menunjukkan trend penurunan yang mengindikasikan perbaikan situasi pemerataan. Sepanjang periode 2018-2023 rasio gini NTT turun dari 0,351 menjadi 0,353 atau terjadi penurunan sebesar 0,026 poin. Kontras dengan situasi tersebut, rasio gini nasional tidak menunjukkan perkembangan yang berarti PERUBAHAN RENCANA .KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , sepanjang periode tersebut. Rasion gini secara nasional hanya turun 0,01 poin sepanjang periode tersebut dari 0,389 pada maret 2018 menjadi 0,388 pada maret 2023. Bahkan dalam 3 tahun terakhir rasio gini nasional menunjukkan trend peningkatan. Dalam RKPD (murni) 2024, pemerintah provinsi NTT memprakirakan gini rasio NTT sebesar Dengan memperhatikan perubahan target indicator- indikator makroekonomi daerah tahun rencana, maka dilakukanm penyesuaian terhadap prakiraan gini rasio NTT tahun 2024 (menggunakan predictor maret 2025) sebagaimana terlihat dalam grafik berikut: 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.309 0.3 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 Mar-18 Mar-19 Mar-20 Mar-21 Mar-22 Mar-23 Mar-24 Mar-25 - Nilai -Prakiraan - lkatan Kepercayaan Bawah - lkatan Kepercayaan Atas Sumber: data dari berbagai sumber, diolah Grafik 17. Rasio Gini NTT tahun Maret 2018- Maret 2023, dan prakiraan Maret 2025 3.1.6. Perubahan Target Makro Ekonomi Daerah Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam PRPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan target pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 tercantum pada Tabel berikut ini: Tabel 3 . 1 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT No INDIKATOR Target RPD Target RKPD Target PRKPD 2024 2024 2024 1 Pertumbuhan PDRB (%) 4,55 - 5,35 4,55 - 5,35 3,68-4,48 2 lnflasi (%) 3,5 ± 1 3,5 ± 1 2,5±1 3 Persentase penduduk di 20-19,63 20-19,63 18,79 - 19,70 bawah garis kemiskinan (%) 4 TingkatPengangguran 2,66 - 3,37 2,66 - 3,37 2,93-3,18 Terbuka (TPT) (%) 5 Indeks Gini (Poin) 0,34-0,32 0,34-0,32 0,30-0,32 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pembahasan mengenai Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencakup kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir dan perkembangannya sampai triwulan I 2024. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2024 menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memprakirakan prospek perekonomian dan keuangan daerah pada triwulan III dan IV tahun 2024.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan 3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penenmaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya dampak pandemi Covid-19 dan Perang terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.154.822 Juta meningkat sebesar Rp.198.423 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 44.202 Juta menurun sebesar Rp. 1 7 .4 1 1 Juta dibanding tahun 2022. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 60.645 Juta meningkat sebesar Rp. 23.469 juta. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 167.365 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 2.080 Juta dibanding tahun 2022. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Pendapatan Tansfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya Pendapatan Transfer adalah Rp. 3.194.678 Juta mengalami peningkata sebesar Rp. 140.842 Juta dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3 . 1 8 3 Juta menurun sebesar Rp. 5 . 7 1 5 Juta dibanding tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 . 1 Tabel 3 . 1 . Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2021- 2023 (audited) REALISASI KODE URAIAN 2021 2022 2023

4.PENDAPATAN DAERAH 5,312,446,872,608.51 4,426,473,562,255.23 4,624,897,387,195.26 4.1. PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 1,238,032,648,888.51 1,363,737,981,851.23 1,427,035,167,291.26 4.1.01. Pajak Daerah 925,862,559,388.00 1,095,501,455,474.33 1,154,822,144,629.04 4.1.02. Retribusi Daerah 69,890,857,732.45 61,613,862,027.05 44,202,047,251.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 64,982,172,050.00 37,175,980,457.00 60,645,290,853.00 4.1.03. Dipisahkan 4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 177,297,059,718.06 169,446,683,892.85 167,365,684,558.22 4.2. PENDAPATANTRANSFER 4,000,655,446,445.00 3,053,836,755,861.00 3,194,678,968,455.00 4.2.01. Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat 4,000,655,446,445.00 3,053,836,755,861.00 3,194,678,968,455.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 73,758,777,275.00 8,898,824,543.00 3,183,251,449.00 4.3. SAH 4.3.01. Pendapatan Hibah 73,758,777,275.00 8,898,824,543.00 3,183,251,449.00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2021 - Juni 2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka sampai dengan bulan Mei 2024 presentase realisasi pendapatan terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 45,59 persen dimana belum mencapai 50 persen hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah belum mencapai targer yaitu baru sebesar 35,01%. Pendapatan Hibah juga Realisasinya baru 30, 7 1 %. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Mei 2024 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2024 Presentase pendapatan Proyeksi Perubahan NO URAIAN APBD 2023 Realisasi Mei 2024 sld Mei 2024 terhadap 2024 APBD 2024 4 PENDAPATAN 5.164.872.070.566 2.354.704.146.830,32 45,59% 5.164.872.070.656,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.773.480.357.656 620.929.122.384,32 35,01% 1.773.480.357 .656,00 4.1.01 Pajak Daerah 1.380.158.348.934 532.312.458.747,98 38,57% 1.380.158.348.934,00 4.1.02 Retribusi Daerah 77.954.481.601 7.126 966.220,93 9,14% 77.954.481.601,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 68.769.178.857 24.954.808.444,00 36,29% 68.769.178.857,00Dipisahkan 4.1.03 Lain-lain PAD Yang Sah 246.598.348.264 56.534.888.971,41 22,93% 246.598.348.264,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.388.843.369.000 1.732.992.317.979,00 51,14% 3.388.843.369.000,00 4.2.01 Pendapatan Tran sfer Pemerintah Pu sat 3.388.843.369.000 1.732.992317.979,00 51,14% 3.388.843.369.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 2548.344.000 782.706.467 30,71% 2.548.344.000,00 SAH 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.548.344.000 782.706.467 30,71% 2.548.344.000,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f 3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022, 2023 sampai Juni 2024 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2024 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.185.343 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 133.492 Juta dibandingkan tahun 2022, hal tersebut karena peningkatan belanja pegawai sebesar Rp. 89.731 Juta dan belanja hibah sebesar Rp. 44.167 Juta. Untuk belanja modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 621.342 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 595.460 Juta dibanding tahun
2022.Belanja tak terduga pada tahun 2023 sebesar Rp. 707 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 6.520 Juta dibanding tahun 2022. Belanja transfer tahun 2023 sebesar Rp. 653.517 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 112.746 Juta dibanding tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-Mei 2023 Realisasi Kode Uraian Belanja 2021 2022 2023
5.BELANJA DAERAH 5,508,767,906,132.69 4.816.652.654.356,79 4.460.910.047.257,77 5.1. BELANJA OPERASI 4,061,962,995,625.69 3.051.851.164.202,45 3.185.343.321.503,27 5.1.01. Belanja Peqawai 1,608,464,234,033.00 1.421.874.102.462,37 1.511.605.996.659,00 5.1.02. Belania Barana dan Jasa 1,078,288,386,249.19 1.208.109.064.095,84 1.207.862.533.807,27 5.1.03. Belanja Bunga 17,483,698,421.50 54.539.281.319,24 62.884.046.386,00 5.1.05. Belanja Hibah 1,347,483,386,922.00 335.277.916.325,00 379.445.844.651,00 PERUBAHAN REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f Realisasi Kode Uraian Belanja 2021 2022 2023 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 10,243,290,000.00 32.050.800.000,00 23.544.900.000,00 5.2. BELANJA MODAL 903,257,622,800.00 1.216.802.446.597,34 621.342.023.685,50 5.2.01. Belanja Modal Tanah 147,952,000.00 1.050.294.656,00 - 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185,901,613,833.00 144.284.448.880,00 193.621.780.165,50 Belanja Modal Gedung dan 5.2.03. Bangunan 135,344,543,385.00 141.655.437.253,34 248.250. 770.111,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 5.2.04. lrigasi 572,412,496,697.00 909.704.835.562,00 155.271.232.138,00 5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9,451,016,885.00 20.107.430.246,00 24.198.241.271,00 5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 135,775,036,685.00 7.228.173.756,00 707.344.000,00 5.3.01. Belanja Tidak Terduqa 135,775,036,685.00 7.228.173.756,00 707.344.000,00 5.4. BELANJA TRANSFER 407,772,251,022.00 540.770.869.801,00 653.517.358.069,00 5.4.01. Belanja Bagi Hasil 397,772,251,022.00 527.502.869.801,00 653.517.358.069,00 5.4.02. Belanja Bantuan Keuanqan 10,000,000,000.00 13.268.000.000,00 - SURPLUS/I(DEFISIT) (196,321,033,524.18) . 390.179.092.101,56 163.987.339.937,49 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah masih dapat program kegiatan yang anggarannya bintang yang berarti kegiatan belum Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dengan baseline penganggaran tahun 2021-2024 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: Belanja Daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk membiayai:
1.Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut: Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPO Tahun 2024-2026;

a.Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
b.Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
c.Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
d.Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2024, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
e.Kerjasama antar pemerintah daerah;
f.Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2024;
g.Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
1. 2.Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga intemasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
2. 3.Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi. Hambatan penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2024 adalah karena: 1) Masih banyaknya menyandang tanda dilaksanakan; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINT AH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f 2) Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, II & dan Pergub III. Presentase realisasi belanja sampai Juni 2024 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: had APBD Tah 2024T bel 3. 4 Re ali ' B lani Pr · · N TT Ja e sas1 e 1a ov1nsl um ter a p un Presentase NO URAIAN APBD 2024 Realisasi Mei 2024 pendapatan sld Proyeksi Perubahan Mei 2024 2023 terhadap APBD 05.00 BELANJA 5.290.514.318.980 1.675.120.004.324,25 31,66% 5.292.605.886.001,94 05.01 BELANJA OPERASl 3.290.514.318.980 1.675.120.004.324,25 34,39% 3.989.362.260.660,94 05.01.01 Belanja Pegawai 1.916.579.719.197 757.704.819.659,00 39,53% 1.918.667.286.218,94 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 1.579.010.632.602 545.554.317.037,25 34,55% 1.579.010.632.602,00 05.01.03 Belanja Bunga 57.933.263.642 29.164.305.443,00 50,34% 57.933.263.642,00 05.01.05 Belanja Hibah 409.185.516.198 37.632.174.850,00 9,20% 409.185.516.198,00 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 24.565.562.000 1. 185.000.000,00 4,82% 24.565.562.000,00 05.02 BELANJA MODAL 523.056.867.274 35.439.918.242,00 6,78% 523.056.867 .274,00 05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.804.930.918 6.726.401.033,00 5,57% 120.804.930.918,00 05.02.03 Belanja Modal Gedung dan 272.588.103.272 6. 750.968.469,00 2,48% 272.588.103.272,00 Bangunan 05.02.04 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan 126.071.377.284 21.720.095.240,00 17,23% 126.071.377.284,00 Jaringan 05.02.05 Belanja Modal Asel Tetap Lainnya 3.592.455.800 242.453.500,00 6,75% 3.592.455.800,00 05.03 BELANJA TAK TERDUGA 63.919.931.812 71.761.000 0,11% 63.919.931.812,00 05.03.01 Belanja Tak Terduga 63.919.931.812 71.761.000 0,11% 63.919.931.812,00 05.04 TRANSFER 716.266.826.255 268.367.708.093,00 37,71% 716.266.826.255,00 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 711.191.312.255 268.217. 708.093,00 37,47% 711.191.312.255,00 05.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.075.514.000 150.000.000,00 37,71% 5.075.514.000,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut i n i : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB!- , Tabel 3 . 1 5 Realisasi Pembiayaan Provinsi N'IT tahun 2021 - 2023 REALISASI KODE URAIAN 2021 2022 2023
3. 6.PEMBIAYAAN DAERAH 258,865,991,150.79 473,213,790,906.71 (42,776,281,730.55) 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 503,023,089,714.99 796,167,336,796.61 222,002,984,475.45 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 6.1.01. Sebelumnya 68,383,358,383.99 62,544,957,626.61 83,195,862,278.15 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 431,234,385,650.00 730,098,883,256.00 136,488,800,000.00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6.1.05. Daerah 3,405,345,681.00 3,523,495,914.00 2,318,322,197.30 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 244,157,098,564.20 322,953,545,889.90 264,779,266,206.00 6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan 127,300,000,000.00 100,000,000,000.00 240,000,000,000.00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 6.2.03. Jatuh Tempo 114,357,098,564.20 14,000,000,000.00 24,779,266,206.00 PEMBIAYAAN NETTO 2,500,000,000.00 208,953,545,889.90 (42,776,281,730.55) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 258,865,991,150.79 473,213,790,906.71 121,211,058,206.94 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Sepanjang periode 2021-2023, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk dalam kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi dari Rp. 68.383 Juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 62.544 Juta pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 83.034 Juta. Pengeluaran Pembiayaan mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari Rp.24.157 Juta pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.322.953 Juta pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi Rp. 264. 779 Juta. Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Juni 2024 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Tabel 3 . 1 6 Realisasi Pembiayaan Provinsi NIT Juni 2024 terhadap APBD Provinsi NIT Tahun 2024 Presentase pendapatan ProyeksiPerubahan NO URAIAN APBD 2024 Realisasi Juni 2024 sld Mei 2023 terhadap 2023 APBD2023 6 PEMBIAYAAN 06.01 PENERIMAAN 289.121.815.288 122.021.295.909,94 42,20 291.216.582.309,94 PEMBIAYAAN 06.01.01 Sisa Lebih 119.929.728.888 121.211.058.206,94 101,07 Penghitungan 121.211.058.206,94 Anggarn Tahun Sebelum 06.01.02 Pencairan Dana 169.192.086.400 - - 169.195.286.400,00 Cadangan 06.01.05 Penerimaan - 810.237. 703,00 - Kembali Pemberian 810.237.703,00 Pinjaman Daerah 06.02 PENGELUARAN 163.479.566.964 79.994.773.142,00 48,93 163.479.566.964,00 PEMBIAYAAN 06.02.01 Pembentukan Dana - - - - Cadangan 06.02.03 Pembayaran 163.479.566.964 79.994.773.142,00 48,93 163.479.566.964 Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 6.2. PEMBIAYAAN 125.642.566.964 42.026.522.767,94 33,45 163.479.566.964 NETTO 6.2.2. SISALEBIH - 721.610.665.274,01 - PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 3 . 1 7 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NIT Tahun 2024 Selisih APBD KODE URAIAN RKPD2024 APBD2024 Perubahan RKPD 2024 terhadap Perubahan RKPD 4 PENDAPATAN 4.935.483.597.691 5.164.872.070.656 5.164.872.070.656,00 0,00 04.01 PENDAPATAN ASLI 1.615.490.869.950 1. 773.480.357.656 1. 773.480.357.656,00 0,00 DAERAH (PAD) 04.01.01 Pendapatan Pajak Daerah 1.247.452.245.000 1.380.158.348.934 1.380.158.348.934,00 0 04.01.02 Pendapatan Retribusi Daerah 98.190.557.000 77.954.481.601 77.954.481.601,00 0 04.01.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan 76.110.783.950 68.769.178.857 68.769.178.857,00 0 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 04.01.04 Lain-lain PAD Yang Sah 193.737.284.000 246.598.348.264 246.598.348.264,00 0 04.02 PENDAPATAN TRANSFER 3.246.101.104.741 3.388.843.369.000 3.388.843.369.000,00 0,00 04.02.01 Pendapatan Transfer 3.246.101.104.741 3.388.843.369.000 3.388.843.369.000,00 0 Pemerintah Pusat 04.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN 73.891.623.000 2.548.344.000 2.548.344.000,00 0,00 DAERAH YANG SAH 04.03.01 Pendapatan Hibah 73.891.623.000 2.548.344.000 2.548.344.000,00 0 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Selisih APBD KODE URAIAN RKPD 2024 APBD 2024 Perubahan RKPD 2024 terhadap Perubahan RKPD 05.00 BELANJA 4.999.502.181.099 5.290.514.318.980 5.292.605.886.001,94 2.091.567.021,94 05.01 BELANJA OPERAS 3.626.374.823.499 3.987 .270.693.639 3.989.362.260.660,94 2.091.567.021,94 05.01 .01 Belanja Pegawai 2.052.268.897.000 1.916.575.719.197 1.918.667.286.218,94 2.091.567.022 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 1.389.695.052.099 1.579.010.632.602 1.579.010.632.602,00 0 05.01.03 Belanja Bunga 76.534.400.000 57 .933.263.642 57.933.263.642,00 0 05.01.05 Belanja Hibah 80.217.674.400 409.185.516.198 409.185.516.198,00 0 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 27.658.800.000 24.565.562.000 24.565.562.000,00 0 05.02 BELANJA MODAL 406.041.708.600 523.056.867.274 523.056.867.274,00 0,00 05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan 67.591.255.000 120.804.930.918 120.804.930.918,00 0 Mesin 05.02.03 Belanja Modal Gedung dan 196.854.187.600 272.588.103.272 272.588.103.272,00 0 Bangunan 05.02.04 Belanja Modal Jalan, lrigasi 138.553.306.000 126.071.377.284 126.071.377.284,00 0 dan Jaringan 05.02.05 Belanja Modal Asel Tetap 3.042.960.000 3.592.455.800 3.592.455.800,00 0 Lainnya 05.03 BELANJA TAK TERDUGA 136.196.697.000 63.919.931.812 63.919.931.812,00 0,00 05.03.01 Belanja Tak Terduga 136.196.697.000 63.919.931.812 63.919.931.812,00 0 05.04 TRANSFER 830.888.952.000 716.266.826.255 716.266.826.255,00 0,00 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 790.605.621.000 711.191.312.255 711.191.312.255,00 0 05.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 40.283.331.000 5.075.514.000 5.075.514.000,00 0 Surplus/Defisit -64.018.583.408 -125.642.248.324 -127.733.815.345,94 -2.091.567.021,94 6 PEMBIAYAAN 0 06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 493.832.090.000 289.121.815.288 291.216.582.309,94 2.094.767.021,94 06.01.01 Sisa Lebih Penghitungan 0 119.929.728.888 121.211.058.206,94 1.281.329.319 Anggam Tahun Sebelum 06.01.02 Pencairan Dana Cadangan 486.250.000.000 169.192.086.400 169.195.286.400,00 3.200.000 06.01.05 Penerimaan Kembali 7.582.090.000 0 810.237.703,00 810.237.703 Pemberian Pinjaman Daerah 06.02 PENGELUARAN 429.813.506.592 163.479.566.964 163.479.566.964,00 0,00 PEMBIAYAAN 06.02.01 Pembentukan Dana Cadangan 169.333.950.592 0 0,00 0 05.02.02 Penyertaan Modal dan 97.000.000.000 0 0,00 0 lnvestasi non Permanen 06.02.03 Pembayaran Cicilan Pokok 163.479.556.000 163.479.566.964 163.479.566.964,00 0 Utana vanq Jatuh Tempo 6.7. PEMBIAYAAN NETTO 64.018.583.408 125.642.248.324 127.737.015.345,94 2.094.767.021,94
4. 6272.SISA LEBIH PEMBIAYAAN 0 0 3.200.000 3.200.000 ANGGARAN (SILPA) Sumber : - Hasil Olahan SIPD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2024 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPD 2024-2026 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2024. 4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN RPD 2024-2024 4 . 1 . 1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 mempunyai visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi : 1 . Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
5. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
6. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
7. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
8. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
9. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
10. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
11. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
12. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. , Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: 1 . Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
13. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
14. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
15. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
16. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
17. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
18. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Arahan Presiden, Nawacita dan 7 (tujuh) agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4 . 1 berikut. A R A H N PRES, F ' M S P R E S I D F N 7 A G E N D A P + 1 , M B A N G U N A N P R ORITASNASIONA a w a c t a D a m R A R P M N 2 4 1 I Pembangunan SOM ) Pembangunan lnfrastruktur 3 Penyederhanaan Regulasi 4 Penyederhanaan Birokrasi £ / Transformasi Ekonomi I 1 I Penlnekatan Kualitas Manusia Indonesia II 2 I Strulrtur Ekonomi yang Produktif, Mandiri,dan Berdaya Saing • 3 1 PembangunanyangMeratadan Berkeadilan 4 I Mencapai Linekunean Hidup yang Berkelanjutan I 5 I Kemajuan Budaya yanc Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6 I Penecakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya I Perlindunpn bagi Segenap Bangsa clan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga - 8 I Peneelolaan Pemerintahan yang Bersih, « Efektif, dan Terpercaya 9 I Slnerci Pemerintah Daer ah dalam KerangkaNegara Kesatuan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Lingkngan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan tklim Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik ) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh dihttps:/ I www.bappenas.qo.id/ id/berita-dan-siaran-pers/ re/ Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4 . 1 berikut. IN. ibM kr PT b 1 4 1 I .dika e . n ator a 0 em angunan as ona Rencana Jangka Menengah Rencana Tahunan Indikator Satuan RPJMN RPJMD-P RPJMN RPD RKPD

(2023)(2023) (2024) (2024) RKP 2024 2024 Pertumbuhan Persen 5,7-6,0 6,7-7,3 6,8 6,7-7,3 7,50 6,7-7,3 Ekonomi Tingkat Persen 7,0-7,5 15-12 12,35 15-12 12,35 15-12 Kemiskinan Tingkat Persen 4,0-4,6 1,9-1,5 2,0 1,9-1,5 2,0 1,9-1,5 Pengangguran PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 # , Rencana Jangka Menengah Rencana Tahunan Indikator Satuan RPJMN RPJMD-P RPJMN RPD RKPD
(2023)(2023) (2024) (2024) RKP 2024 2024 Terbuka Gini Rasio Indeks 0,374-0,377 0,34-0,32 0,374-0,377 0,34-0,32 0,360-0,374 0,34-0,32 Indeks Pembangunan Nilai 74,77 70-71 74,77 70-71 75,54 70-71 Manusia Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024, Bappenas 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020 2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui: 1) pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE); 2) industri kreatif berbasis budaya; 3) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 4) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan 5) pengembangan industri mangan dan tembaga. Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: 1 Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
1. a.meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
2. b.percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
3. c.pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
4. d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
5. e.percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
6. f.pelaksanaan pembangunan afirmatif. 2 Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui:
7. a.pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
8. b.pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT /WPP;
9. c.pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
10. d.revitalisasi kawasan transmigrasi; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. ,
11. e.pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
12. f.pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
13. g.destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
14. h.pengembangan kawasan perkotaan;
  1. 1.pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
15. j.peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
16. k.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. 3 Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
17. a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
18. b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
19. c.percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah. 4 Penguatan konektivitas dilakukan antara lain melalui:
20. a.pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
21. b.penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
22. c.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi. 5 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui:
23. a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
24. b.peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
25. c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
26. d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;dan
27. e.peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan. fegnbc.gee telethon Gail frowongen hebi d flotrlsi Dov.ah lrdpeak none lornbok rnbbrwa dote too Joto Ales anole KI Sumbawa Barat Surbawa Barat NTB PEMETAAN KAWASAN, INFRASTRUKTUR DAN BLK PENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA (INDIKATIF) r$/L0tree l arr 'ran ate D J on flc be - . enc ono Jolan -.ola Elg Aobc... Major Project 8ti than erja (8u9) Sentr Kelautan den @us troop son Infrastruktur Pendukung C olon € tandoro C relathon 0 r $PALD KEK Mandelik NTB Labean Baj¢ NTTPERUB , « Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pemhangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas herdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 KORIDOR PERTUMBUHAN KORIDOR PEMERATAAN
  1. 1.Kah. Manggarai Barat 1. Kab. Sumba Timur
  2. 2.Kah. Manggarai 2. Kab. Sumba Tengah
  3. 3.Kah. Manggarai Timur 3. Kah. Sumba Barat
  4. 4.Kab. Ngada 4. Kab. Sumba Barat Daya
  5. 5.Kah. Nagekeo 5. Kab. Timor Tengah Selatan
  6. 6.Kah. Ende 6. Kab. Timor Tengah Utara
  7. 7.Kah. Sikka 7. Kah. Malaka
  8. 8.Kota Kupang 8. Kah. Belu
  9. 9.Kab. Kupang a m 0 or em angunan - I KORIDOR PERTUMBUHAN KORIDOR PEMERATAAN Yang belum masuk di dalam RPJMN didorong sebagai berikut :
  10. 1.Kah. Flores Timur 1. Kah. Rote Ndao
  11. 2.Kab. Lembata 2. Kab. Sabu Raijua
  12. 3.Kah. Alor Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 4 Terlihat dari Tabel 4.2 hahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 (dua) koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu Kahupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sahu Raijua. Untukitu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sehagaimana terlihat pada Tabel 4.3 herikut. Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke d la K rid P b: RPJMN 2020-2024 Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Tahun 2023 4.1.3 Arahan RPD 2024-2026 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arab kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.4 herikut. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Arahan RPJPN Visi Pembangunan 2005-2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 "Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan • Sukses Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilu Kepala Daerah 2024 untuk Mewujudkan Pembangunan Jnklusif dan Berkelanjutan I. Ekonomi yang kokoh, lnfrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas r Ekonomi Unggul dan SDM yang berdaya saing Arahan RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melaui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya «2ino Arahan RPJPD Provinsi NIT Tahun 2005-2025 Tahun ke empat: NIT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas. PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BERKUALITAS SAING ► Pencapaian dan pemenuhan SPM ► Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. ► Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala daerah serentak tahun 2024 » » » Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar » Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal ► Penguatan system ekonomi masyarakat » Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya » Peningkatan kualitas hidup masyarakat > Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur ► Pencapaian dan pemenuhan SPM » Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan ► Peningkatan kualitas hidup masyarakat » Pencapaian dan pemenuhan SPM kesejahteraan 4. 2. 3. Arab kebijakan dari tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu: 1 . Pembangunan ekonomi dan peningkatkan masyarakat yang berkeadilan sosial; Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; Reformasi birokrasi. Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, dalam rangka PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. f mewujudkan indikator kinerja Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 No Indikator Target 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,55-5,35 2 Tingkat Pengangguran terbuka (%) 2,66 - 3,37 3 Pengeluaran per kapita (Rp 000) 7.598 4 Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 20-19,63 5 Ratio PAD terhadap perdapatan daerah (%) 24,71 6 Indeks Pembangunan Gender(%) 93 7 Indeks Gini (Poin) 0,336-0,338 8 Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin) 68 9 Indeks Pembangunan Manusia (1PM) (Poin) 66,58-66,73 10 Rata-rata lama sekolah (Poin) 7,75 11 Harapan lama sekolah (Poin) 14,2 12 Usia Harapan Hidup (Poin) 67,5 13 Prevelensi Stunting(%) 12-10 14 Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) 100 15 Rasio Konektivitas Provinsi 92 16 Ratio Elektrifikasi (%) 93 17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 73,62 18 Indeks Resiko Bencana (Poin) 140 19 Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) 63-64 20 OPINI BPK WTP 2 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat) A 22 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,3 (Skor) 23 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%) 88 24 Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) 85 25 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 82,4 Sumber: RPD 2024-2026 Provinsi NTT 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Untuk mencapai Sasaran, Indikator dan Target yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 Provinsi NTT, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6 Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024 Provinsi NTT Tujuan Sasaran Indikator Tahun 2024
  13. 1.Mewujudkan 1. Meningkatnya produksi dan masyarakat yang produktifitas serta pengolahan Pertumbuhan 4,55-5,35 mandiri, makmur, produk untuk meningkatkan PDRB (%) sejahtera dan nilai tambah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 ait&E- , Tujuan Sasaran Indikator Tahun 2024 berkeadilan sosial 2. Meningkatnya peranan Kontribusi pariwisata untuk mendukung pariwisata pada 7,59 perekonomian PDRB (%) Nilai Tambah Ekonomi Kreatif 80.758,35 (Rp. Juta)
  14. 3.Meningkatnya investasi dan Realisasi Nilai neraca perdagangan investasi (Rp. 5,3 Trilyun) Neraca perdagangan (Rp -26,78 Triliun)
  15. 4.Terciptanya lapangan kerja Tingkat dan 2,66 meningkatnya kesempatan Pengangguran 3,37 kerja terbuka (%)
  16. 5.Meningkatkannya daya beli Pengeluaran per 7.598 kapita (Rp 000) masyarakat Inflasi 3 , 5 ± 1 Persentase
  17. 6.Menurunnya kemiskinan Penduduk di 20-19,63 masyarakat bawah garis kemiskinan (%)
  18. 7.Menurunkan ketimpangan Indeks 0,336 pendapatan antar kelompok masvarakat Gini (Poin) 0,338 Ratio PAD
  19. 8.Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap 24,71 terhadap Pendapatan daerah perdapatan daerah (%)
  20. 9.Terjaminnya kesetaraan Indeks gender dan perlindungan Pembangunan 93 anak, Disabilitas dan inklusi sosial Gender(%)
  21. 10.Terwujudnya Ketahanan dan Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) 68 Kedaulatan Pangan (Poin)
  22. 2.Meningkatkan 1. Meningkatnya akses Indeks 66,58 kualitas SOM yang dan kualitas SOM NTT yang Pembangunan 66,73 berdaya saing tinggi dan berdaya saing Manusia (1PM) (Poin) Rata-rata lama 7,75 sekolah (Poin) Harapan lama 14,2 sekolah (Poin)
  23. 2.Meningkatnya akses dan Usia Harapan 67,5 kualitas pelayanan Kesehatan Hidup (Poin) Prevelensi 12-10 Stunting (%)
  24. 3.Mewujudkan 1. Memperkuat infrastruktus Persentase 100 pembangunan untuk mendukung panjangjalan infrastruktur yang pengembangan ekonomi dan provinsi dalam berkelanjutan pelayanan dasar kondisi mantap dengan (%) memperhatikan Ratio 93 aspek lingkungan Elektrifikasi (%) hidup, 2. Meningkatnya kualitas tata Indeks Kualitas 73,62 kewilayahan dan ruang dan lingkungan hidup Lingkungan mitigasi bencana Daerah Hidup (Poin) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f Tujuan Sasaran Indikator Tahun 2024
  25. 3.Meningkatnya ketangguhan Indeks Resiko 140 bencana daerah dan Adaptasi Bencana (Poin) terhadap Perubahan Iklim
  26. 4.Mewujudkan Meningkatnya kualitas tatakelola Indeks Reformasi 63-64 Birokrasi yang penyelenggaraan pemerintahan Birokrasi (Poin) Berorientasi yang Berorientasi pelayanan, pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, OPINI BPK WTP Akuntabel, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Nilai A Kompeten, Akuntabilitas Harmonis, Loyal, Kinerja (Predikat) Adaptifdan Indeks Sistem 2,3 Kolaboratif Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) Tingkat 85 Keterbukaan Informasi Publik (nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat 85 (Poin) Indeks Demokrasi 82,4 Indonesia (Poin) Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhimya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran sesuai amanat RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026. 4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.1 Tema, Arah kebijakan dan Pembangunan Nasional 2024 Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Terna RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi: 1 . Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  27. 2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
  28. 3.Revitalitasilndustri dan Penguatan Riset Terapan;
  29. 4.Penguatan Daya Saing Usaha;
  30. 5.Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
  31. 6.Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
  32. 7.Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
  33. 8.Pelaksanaan Pemilu 2024. Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f 1 . Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain: a) Tingkat Kemiskinan: 6,5- 7 ,5%; b) Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1 %. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
  34. 2.Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
28. a.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
29. b.Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
30. c.Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
31. d.Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 5 1 4 kab/kota;
32. e.Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0); MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
  1. 3.Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
33. a.Pertumbuhan PDB industry pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
34. b.Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter; MP Pengelolaan Terpadu UMKM; MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); Transformasi Digital.
  1. 4.Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
35. a.Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
36. b.Nilai devisa pariwisata: USD 7,38 -13,0 miliar. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
  1. 5.Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
37. a.Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27 ,27%;
38. b.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17% Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3; MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
  1. 6.Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
39. a.Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
40. b.Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
41. c.Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
42. d.Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
43. e.Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 1 1 lokasi; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 11111111 ,
44. f.Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
  1. 7.Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian: Luas area pembangunan lbu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
45. a.Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
46. b.Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
47. c.Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Ibu Kota Nusantara; MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
  1. 8.Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian: Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Didukung oleh proyek-proyek prioritas. Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi: 1 . Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5 , 8 % - 5,7%;
  2. 2.Tingkat Kemiskinan sebesar 6 , 5 % - 7,5%;
  3. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5 , 0 - 5,7%;
  4. 4.Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
  5. 5.Indeks Pembangunan Manusia/lPM (nilai) sebesar 73,99 - 74,02;
  6. 6.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%. Serta indikator lainnya, yaitu:
  7. 1.Nilai Tokar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 - 1 1 0 ;
  8. 2.Nilai Tokar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 - 108. 4.3.2 Prioritas Pembangunan Nasional Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, se bagai beriku t: 1 . Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SOM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
  9. 2.Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
  10. 3.Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang U ndang Cipta Kerja;
  11. 4.Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  12. 5.Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 11111111 f 1 . Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
48. a.pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
49. b.akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
50. a.Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
51. b.Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); 2) pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) penyediaan air untuk pertanian; 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan 6) pengembangan waduk multiguna.
52. c.Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
53. d.Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
54. e.Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan U saha Menengah Besar; 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
55. f.peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan industry pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industry terutama di luar Jawa; 3) peningkatan daya saing destinasi dan industry pengolahan pariwisata, termasuk wisataalam, yang didukung penguatan ran tai pasok; 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) pengembangan industri halal.
56. g.peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) pengelolaanimpor; 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
57. h.penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan 5) peningkatan ketersediaa dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
  1. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 id , Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
58. a.pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
59. b.distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
60. c.peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
61. d.memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
62. e.meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
  1. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
63. a.pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
64. b.penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
65. c.peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
66. d.peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
67. e.peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
68. f.pengentasan kemiskinan; dan
69. g.peningkatan produktivitas dan daya saing. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
70. a.Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu: 1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2) Integrasi system administrasi kependudukan; 3) pendampingan dan layananterpadu; dan 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
71. b.Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Sistem jaminan sosia lnasional; 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan 3) Kesejahteraan sosial.
72. c.Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi; 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) peningkatan pengendalian penyakit; 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup: • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, • Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan, • Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan 11111111 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , • Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
73. d.Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; 4) penjaminan mutu pendidikan; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
74. e.Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan 3) kualitas pemuda.
75. f.Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3) reforma agraria; dan 4) perhutanan sosial.
76. g.Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan 4) prestasi olahraga.
  1. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
77. a.revolusi mental dalam system pendidikan;
78. b.revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
79. c.revolusi mental dalam system sosial. Selain iturevolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
80. a.revolusi mental dan Pembinaan ldeologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 i f 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
81. b.meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
82. c.memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
83. d.peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
  1. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
84. a.menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
85. b.peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
86. c.pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
87. d.rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
88. a.infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2) penyediaanakses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4) keselamatan dan keamanan transportasi; 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , 6) waduk multipurpose dan modemisasi irigasi.
89. b.infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) konektivitas jalan; 2) konektivitas keretaapi; 3) konektivitas laut; 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat.
90. c.infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) transportasi perkotaan; dan 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
91. d.energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
92. e.transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
  1. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Peru bahan Iklim Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
93. a.peningkatankualitaslingkunganhidup;
94. b.peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
95. c.pembangunanrendahkarbon Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
96. a.peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
97. b.peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penanggulangan bencana; dan 2) peningkatan ketahanan iklim.
98. c.pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pembangunan energi berkelanjutan; 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan 3) pengembangan industry hijau
  1. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
99. a.reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
100. b.meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
101. c.memperbaiki system peradilan, penataanregulasi dan tata kelolakeamanansiber;
102. d.mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
103. e.mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
104. a.konsolidasidemokrasi, dengankegiatanprioritas, yaitu: 1) penguatankapasitaslembagademokrasi; 2) penguatankesetaraan dan kebebasan; dan 3) peningkatankualitaskomunikasipublik.
105. b.Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatanintegritas Negara KesatuanRepublik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan 2) penguatankerjasamapembangunaninternasional.
106. c.reformasi birokrasi dan tata kelola, dengankegiatanprioritas, yaitu: 1) penguatanimplementasimanajemen ASN; 2) transformasipelayananpublik; 3) penataankelembagaan dan proses bisnis; dan 4) reformasi sistemakun tabilitaskinerja.
107. d.menjagastabilitaskeamanannasional, dengankegiatanprioritas, yaitu: 1) penguatankeamanandalam negeri; 2) penguatankeamananlaut; dan 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. 4.3.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Terna dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani RPD 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2022 serta memperhatikan RKP 2024. Selaras dengan Terna dan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2024 adalah : "SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN" Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD 2024 2026 serta dukungan untuk suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows priority programs, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi NTT 2024-2026. Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2024, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2024 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Universal (THIS-U). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Universal berarti prinsip perencanaan yang menekankan kebermanfaatan rencana untuk semua elemen tanpa memandang perbedaan mencakup kesetaraan penggunaan, fleksibilitas, penggunaan yang sederhana dan intuitif dalam sistem aktivitasnya. 4.3.4 Prioritas Daerah RKPD 2024 Provinsi NTT Dalam upaya mencapai indikator dan target makro Pembangunan Daerah pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD). Pertama Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial Pembangunan SOM yang berkualitas dan berdaya saing Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayanan dan mitigasi bencana Reformasi Birokrasi EmpatPrioritas Daerah (PD) dimaksudselanjutnyadijabarkan dan disinergikandengan tujuhPrioritas Nasional, sebagaiberiku t: PD 1 Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat). PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial). PD2 Pembangunan SOM yang berkualitas dan berdaya saing PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting). PN 3 : Meningkatkan SOM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya pervalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata rata lama sekolah, APM, APS). PD3 Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayanan dan mitigasi bencana PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung: Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, Keempat Kedua Ketiga PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat). PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat). PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial). PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT) PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP /SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial). PD4 Reformasi Birokrasi dan sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah. PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE). PN 7 : memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ SPBE) Empat Prioritas Daerah dalam RKPD 2024 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan yang merupakan Isu Strategis Pembangunan. IsuStrategis Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah:
108. a.Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5, 17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (y0y). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7 ,32 juta PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. f jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto {PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.
109. b.Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian.Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NIT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NIT pada Triwulan I 2 0 1 8 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%. Dari keseluruhan luas (NIT dalam angka, 201 7) Provinsi NIT 47.931,54 km2 atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1 , 5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha {RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2 0 1 7 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NIT pada tahun 2006. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil {Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman {masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan. Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari totaljumlah penduduk di mana 60,65% hanya ta.mat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD. Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f dari subsistem dan intermedier / semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.
110. c.Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial Jumlah penduduk miskin di NIT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2 0 1 5 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
111. d.Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan lklim NIT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NIT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angina topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset- aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.
112. e.Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (1PM). 1PM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 1PM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan manusia di NIT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (1PM) NIT. Pada tahun 2017, 1PM NIT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan 1PM NIT pada tahun 2 0 1 6 sebesar 63, 13. Komponen pembentuk 1PM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0 , 1 0 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7, 1 5 tahun, meningkat 0, 13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran « PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81 %.
113. f.Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilaidasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya. Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang right-sizing adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertical maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. Right-sizing organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi. Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari "kebiasaan lama" ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif. Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan be ban kerja. Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem e-government untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 11111111 , sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.
114. g.Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024 Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Konsep Pilkada secara langsung hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembanganya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 201 7 untuk Kepala Daerah yang masa jabatanya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat ( 1 ) ) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.3.5 Fokus per Perangkat Daerah Fokus pembangunan Tahun 2024 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Provinsi NTT Tahun pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut. Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan: 1 . Konektivitas Wilayah;
  1. 2.Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
  2. 3.Pengembanganlndustri dan Rantai Nilai, termasukRantai Nilai Pariwisata; dan
  3. 4.Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB.
  4. 5.Reformasi Birokrasi dan Sukses pelaksanaan Pemilu serta Pemilu Kepala Daerah. Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai primemover untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana, keamanan dan ketertiban umum yang kondusif serta sukses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 seperti pada Gambar 4 . 1 0 di bawah ini Didung oleh. 3. SDM Berkualits dan Berdnya Saing serta Inovasi Menuju Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat ---·- _j I 4. Tekno\ogi dan lnformasi I S. Konektivitas dan Pembo.ngunan 1' I Jnfra.struktur�----�- r>==ak= •��u! • U [ I. - P�u� ;;;:;;;.:;;;ti,�-;:,-1=>· [-;:Wilapm Hbag:i-;:;;;:.�,s-2. Pembangu� -- -] Potensi dan Komoditans Pembangunan Menuju Industri dan Ranti _unggulan pe Kab/Kota r . Kemandirian Lo�:_ _j - Nilai Parlwisata un 2024 Ke Memper>.4ffJoan Ko'>dlsi D IT :'!!::"tt;::.-�----�-.an-,-ng-an l Mitgasi & Ketahanan Bencana Kenmanan dan Ketertiban Umum Den Z:;{±:r;;"a» no - - pada 22 bupaten/Kota dapat di lihat pada Gambar 4 . 1 1 (Wilay Flores, Lembata dan ALor), Gambar 4 . 1 2 (Wilayah Timor, Rote Ndao dan Sahu) dan Alor) dan Gambar 4 . 1 3 (Wilayah Sumba) yang berdasarkan Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini: USA ARA T ' « " ·, 4. - i s « R s a.i # :_ . ' 1 % � 4 «& jj@in#iriii#its gd,"{_·il Gambar 4 . 1 1 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Flores, Lembata dan Alor PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 f [EE;EettttEttiEE3Ei:Et7Etit] · ERegEE3Eek.EtEERE.Lt K..EE.3Eu±tit;tii: RI : E&E E @LE:EE:Et.Et .. . . � . T I M O R Gambar 4.12 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Timor, Rote dan Sahu S e l a t S u m b a Gambar 4.13 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Sumba 4.4 INOVASI DAERAH Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 Provinsi NTT, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan "planning by research dan research based policy" agar kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. f pemerintah daerah tidak selesai/ gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 0 1 7 tentang Inovasi Daerah danjuga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovativ untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain: 1 . Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.
  5. 2.Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
  6. 3.Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya. T b 1 4 7 P fil P. i I d k I i D h P vi i NTT ' Daerah Skor Predikat 2021 Skor Predikat Skor Predikat 2021 2022 2022 2023 2023 Provinsi Nusa 53,38 lnovatif 59,76 Inovatif 62,53 Sangat Tenggara Timur Inovatif Kabupaten Alor 3,2 Kurang Inovatif 9,1 Kurang 10,90 Kurang Inovatif Inovatif Kabupaten Belu 54,04 Inovatif 46,08 Inovatif 49,28 lnovatif Kabupaten Ende 10,4 Kurang Inovatif 0,4 Kurang 19,98 Kurang Inovatif Inovatif Kabupaten Flores 47,88 Inovatif 1,8 Kurang 41,98 lnovatif Timur lnovatif Kabupaten 27,08 Kurang Inovatif 38,76 Inovatif 35,08 Inovatif Kupang Kabupaten 24,17 Kurang lnovatif 0 Tidak 37,70 Inovatif Lembata Dapat Dinilai Kabupaten Malaka 5,6 Kurang Inovatif 45,4 Inovatif 16,84 Kurang Inovatif PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB .. ,------------------------------------ ---- --- f Daerah Skor Predikat 2021 Skor Predikat Skor Predikat 2021 2022 2022 2023 2023 Kabupaten 49,63 Inovatif 47,56 Inovatif 35,56 Inovatif Manggarai Ka bu paten 55,96 Inovatif 54,65 Inovatif 44,60 Inovatif Manggarai Barat Kabu paten 48,02 Inovatif 5,4 Kurang 7,50 Kurang Manggarai Timur lnovatif Inovatif Kabu paten 2,8 Kurang Inovatif 52,8 lnovatif 41.70 Inovatif Nagekeo Kabupaten Ngada 1 1 , 2 Kurang Inovatif 41,96 Inovatif 39,48 Inovatif Kabupaten Rote 34,86 Inovatif 3 6 , 1 1 Inovatif 39,48 Inovatif Ndao Kabupaten Sabu 15,04 Kurang lnovatif 33,98 Kurang 35,38 Inovatif Raijua Inovatif Kabupaten Sikka 23,29 Kurang Inovatif 43,36 Inovatif 41,99 Inovatif Kabupaten Sumba 0,8 Kurang Inovatif 35,22 Inovatif 43,05 Inovatif Barat Kabupaten Sumba 52,81 Inovatif 39,6 Inovatif 47,82 Inovatif Barat Daya Kabupaten Sumba 29,88 Kurang Inovatif 41,96 Inovatif 21,54 Kurang Tengah Inovatif Kabupaten Sumba 58,36 Inovatif 46,88 Inovatif 53,97 Inovatif Timur Kabupaten Timor 3,56 Kurang Inovatif 12,5 Kurang 37,47 Inovatif Tengah Selatan Inovatif Kabupaten Timor 37,56 Inovatif 43,2 lnovatif 2 5 , 1 3 Kurang Tengah U tara Inovatif Kota Kupang 47,34 Inovatif 43,24 Inovatif 19,44 Kurang Inovatif Sumber BSKN Kemendagri, Tahun 2024 Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovation Government Award (IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IID ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID menggambarakan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh 11D menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil pengukuran IID ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasar, serta mendorong PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NIT) dalam IGA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NIT dalam kerangka ekosistem inovasi selama tiga tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022 dan 2022/2023). Dengan menjelaskan 36 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NIT teru dimonitor dari tahun ke tahun. Tabel 4.8 Aspek, Variabel dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) Aspek Variabel Indikator 1 Visi Misi Pemdat 2 Penerapan SIPD 3 APBD Tepat Waktu 4 Kualitas Peningkatan Perizinan 5 Jumlah Pendapatan Perkapita Institusi 6 Tingkat Pengangguran Terbuka 7 Jumlah Peningkatan Investasit Satuan 8 Jumlah Peningkatan PAD Pemerintah 9 Opini BPK Daerah (25,2%) 10 Nilai Capaian LAKIP 1 1 Penurunan Angka Kemiskinan SumberDaya 12 Nilai IPM Manusia 13 Penghargaan Inovator Ekosistem 14 Jumlah Penelitian/Kajian Inovasi dan Inovasi Kajian 15 ROADMAP SIDA 16 Regulasi Inovasi Daerah 17 Ketersediaan SDM Inovasi Daerah Infrastruktur 18 Dukungan Anggaran 19 Bimtek Inovasi Satuan Inovasi Program/Kegiatan Inovasi PD Daerah (74,8%) 20 dalam RPKD 21 Keterlibatan Aktor Inovasi Output 22 Pelaksanaan Inovasi Daerah Pengetahuan & Teknologi 23 Jejaring Inovasi Daerah 24 Sosialisasi Inovasi Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , 25 Pedoman Teknis Inovasi 26 Kemudahan Informasi Layanan Kecepatan Bisnis 27 Kecepatan Penciptaan Inovasi Proses 28 Kemudahan Proses lnovasi 29 Penyelesaian Pengaduan 30 Online Sistem Kecanggihan 31 Replikasi Produk 32 Penggunaan IT 33 Kemanfaatan Inovasi Jumlah Inovasi & 34 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kreatif 35 Kualitas Inovasi Daerah 36 Jumlah lnovasi Daerah Mandatory/ Wajib Gambar 4 . 1 3 menjelaskan 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, lnfrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif. Kedelapan aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT. Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT sesuai penilaian dari 8 variabel tersebut mendapat predikat sangat inovatif dengan skor 62,53. Pencapaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasil perhitungan indeks inovasi tahun 2023 terdapat 7 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif. Tabel. 4.9 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB� , 11111111 U r u s a n d e n g a n J u m l a h I I l n o v a s i T e r b a n y a k { Jt 6 6 1 f l p f 1 kobudayaan k o h u l a n a t k e l a u t a n an pet ik anan k e p e u a a n dan o l a h t a p a t Keuangan 1 / komumikasi dan i n f o r m a t i k a 6 4 a 4 4 t i n t [ l a s ] ' 4 tenaga k e n ] a per tanan e n e r g i d a n sumber daya m i n e r a l ingkungan hidp pembet dayaan p e r e m p u a n dan pendungan anak penanaman mnodal p e n e l i t i a n dan pengembanan pet hubungan Pot dagangan p e i n d u s t r i a r p e r p u s t a k aan pet sandian k e a r s i p a n kesehatan pendidik an p e t u r n a h a n takyat d a n k a w a s a 0 p e m u k i n a n sos1al k e t o n t e t a m a n , k e t o t t i b a n u m u m n , dan peindungan p e k e r p a a n mu an penalaa0 uan ungsi P e n u n j a n g latnya sesua dengan k e t e n t u a n p e m b e tdayaan masyat akat dan Desa k o p e r a s i , usaha kecil, dan menengah pariwsala Ponddik an dan Pelatihan Kepegawaian Potencanaad Selanjutnya tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit. Selanjutnya Pada RKPD Mumi Tahun 2024, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 - 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dan sudah tidak lagi dijalankan tahun 2024 dengan alasan keterbatasan sumber daya dan masa kerja bersama pihak ketiga telah selesai. Selanjutnya untuk fokus inovasi pada RKPD Perubahan 2024, ditekankan pada 10 apek membudayakan inovasi dengan penjelasan sebagai berikut: 1 . POLA PEMECAHAN MASALAH Merubah pola pemecahan masalah pemerintahan dengan cara-cara baru yang lebih solutif, inovatif, efektif dan efisien.
  7. 2.KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Kebijakan Kepala Daerah yang dapat mewajibkan berinovasi bagi setiap perangkat daerah (misal: satu opd 3 inovasi / one innovation one program yang di tindaklanjuti secara terukur melalui komitmen kinerja PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , inovasi. Pemerintah Gubemur Nomor 7 Daerah.
  8. 3.EVALUASI Evaluasi terhadap komitmen kinerja inovatif secara berkala dan komprehensif pada tiap perangkat daerah.
  9. 4.KOORDINASI Komukasi dan koordinasi baik horizontal dan utamanya secara vertikal dengan pemerintah pusat terkait inovasi daerah.
  10. 5.MARKETING Marketing dan Branding lnovasi Daerah dalam meningkatkan manfaat dan dampak.
  11. 6.KOMPETISI DAN KOLABORASI Kompetisi dalam penciptaan inovasi daerah dan kolaborasi dalam penerapan inovasi daerah (win win solution). Kompetisi dilakukan bukan saja melalui IGA namun juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov N'IT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK).
  12. 7.MANAJEMEN INOVASI Perbaikan menejemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan sumber daya manusia serta menejemen pengelolaan inovasi yang merujuk pd kematangan inovasi dengan tolok ukur 36 indikator Indeks Inovasi Daerah.
  13. 8.SUSTAINABLE INOVASI lnovasi yang berkelanjutan melalui update dan upgrade inovasi untuk menjaga ritme keberlanjutan inovasi dan memperluas dampak inovasi. Inovasi bukan hanya intervensi namun mengembangakan inovasi yang sudah ada agar bermanfaat lebih adalah inovasi.
  14. 9.INNOVATION HUB Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah.
  15. 10.INDIKATOR KINERJA UTAMA Menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama (iku) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menetapkan nilai satuan inovasi sebagai capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dari kesepuluh aspek tersebut, aspek yang paling menjadi perhatian dan capaiannya masih rendah yaitu pada bagian sustainable innovation dan Innovation Hub sehingga dapat menjadi prioritas untuk didorong capaiannya pada tahun mendatang. Selain penekanan pada aspek keberlanjutan dan publikasi hasil inovasi, terdapat satu inovasi yang menjadi TOP 10 Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK) tahun 2023 yang masih dijalankan yaitu SI MUNGIL LOVE dari Dinas Petemakan Provinsi NTT dan beberapa Inovasi yang didorong pengembangannya di tahun 2024. 4.4.1. Padu Padan Data
115. a.Input
  1. 1.Regulasi - Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem - Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 Provinsi NTT telah mengeluarkan Peraturan Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan lnovasi , Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota - Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi NTT nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah
  2. 2.Anggaran - DPA BAPPELITBANGDA NTT TA 2024
  3. 3.SDM - ASN Pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT sebanyak 10 orang sesuai SK Kepala BAPPELITBANGDA nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah
  4. 4.Sarana Prasarana Tenknis Padu Padan Data menggunakan aplikasi STATA yang telah didownload oleh masing-masing fasilitator
  5. 5.Proses Padu padan data dilakukan dengan beberapa tahapan: 1) Mensosialisasikan tujuan padu padan data kepada OPD pengampuh kemiskinan; 2) Menginformasikan kepada 1 1 Perangkat Daerah Pengampuh Kemiskinan (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hid up, Dinas KOPNAKETRANS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk melaporkan kepada sekretariat TKPK (BAPPELITBANGDA) penerima manfaat program/kegiatan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem By Name By Address (BNBA) berserta NIK; 3) Memadu madankan data penerima manfaat tersebut dengan data P3KE; 4) Mendapatkan output hasil padu padan; 5) Integrasi output padu padan dengan dashboard satu data NTT.
  6. 6.Masalah Hasil simulasi yang dilakukan oleh Sekkretariat TNP2K menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada tahun 2024 melalui konvergensi program dan perbaikan sasaran. Konvergensi program dapat terjadi jiika koordinasi antar Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemerintah desa berjalan baik dan menggunakan sumber data yang sama. Berdasarkan pembelajaran intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023, Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem membutuhkan data yang akurat dan memiliki ranking kesejahteraan untuk secara tepat mensasar rumah tangga ekstrem. Namun demikian, untuk intervensi program kegiatan di tingkat provinsi NTT, terdapat salah satu persoalan mendasar yaitu data penerima manfaat yang berasal dari data sektoral perangkat daerah. Oleh karena itu padu padan data menjadi salah satu alternatif sebagai bahan evaluasi targeting TKPK NTT untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah.
  7. 7.Output PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Output dari inovasi ini adalah untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah khususnya intervensi oleh 1 1 OPD Pengampuh kemiskinan di lingkup pemerintah provinsi NIT.
  8. 8.Outcome Outcome yang diharapkan dari padu padan data ini adalah semakin banyak masyarakat miskin khususnya desil 1 dan 2 yang tercover dalam program penanggulangan kemiskinan (exclusion error) dan berkurangnya masyarakat yang terindikasi tidak miskin tetapi masih mendapat program penanggulangan kemiskinan (inclusion error) dan pada akhimya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di NIT. 4.4.2. BETA ADA oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta mutu hasil pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pendayagunaan alsintan melalui pembentukan Brigade Alsintan Andalan atau BETA ADA. BETA ADA mendorong kegiatan percepatan olah lahan, tanam dan panen secara serempak guna tercapainya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Brigade Alsintan tingkat Provinsi dengan Moto Kami Hadir dengan Biaya Murah dimaksudkan untuk memanfaatkan dan memobilisasi alsintan antar /lintas Kabupaten/Kota guna memenuhi permintaan dan kebutuhan petani/poktan/gapoktan dalam percepatan pengolahan tanah, penanaman dan panen.
116. a.Input 1) Regulasi - Permen PAN RB No. 9 1 Tahun 9 1 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. - SK KaDistanKP NIT - SK TIM Inovasi 2) Anggaran Sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi NIT 3) SDM Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah: - Para Operator dan Masinis, dan Administrator - Petani - Tenaga Pelatih dan Pendamping 4) Institusi Dinas Pertanian Provinsi NIT 5) Sarana Prasarana - Traktor Roda 4 sebanyak 73 unit - Combine Harvester sebanyak 5 Unit - Excavator sebanyak 2 Unit Pompa Air sebanyak 180 Unit - Traktor Roda 2 sebanyak 20 Unit - Cultivator sebanyak 20 Unit - Corn Combine sebanyak 2 Unit - Corn Sheller sebanyak 7 unit
117. b.Proses Langkah-langkah penerapan inovasi, yaitu: 1 . Pembuatan Komitmen Pimpinan
  1. 2.Rapat persiapan penentuan tim inovasi
  2. 3.Pembuatan SK TIM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 ,
  3. 4.Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS)
  4. 5.Pelaksanaan Kegiatan
118. c.Masalah Berdasarkan Laporan Analisis Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Hermanto dkk, 2018) : "Program bantuan alsintan dari pemerintah memang dirasakan sangat diperlukan. Namun, dengan banyaknya bantuan alsintan yang masuk di pedesaan tanpa memperhitungkan ketersediaan sarana perbengkelan, kemudahan memperoleh suku cadang, serta pelatihan/ pembinaan akan menjadikan bantuan tersebut kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sebagian besar alat dan mesin pertanian tidak terpelihara secara baik sehingga mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat. Akibatnya, pengelolaan alsintan akan dihadapkan dengan keterbatasan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan menguntungkan bagi petani. Sampai saat ini fakta empiris di lapangan maupun dari sejumlah hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan bantuan alsintan masih belum optimal. Secara teoritis seharusnya bantuan alsintan tersebut potensial untuk meningkatkan luas tanam, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian. Mengacu pada fakta ini muncul pertanyaan apa masalah dan kendala yang terjadi di lapangan sehingga bantuan alsintan belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara, Data daerah rawan pangan sesuai Peta FSV A (Food Security and Vulnerability Atlas) 2022 : dari 303 kecamatan di 2 1 kabupaten, terdapat sejumlah 79 kecamatan (26.07%) yang berada pada prioritas penanganan 1-3 (rawan pangan) dan 224 kecamatan (73. 93%) yang berada pada prioritas penanganan 4-6 (tahan pangan) dibandingkan dengan gambaran pada tahun 2021, dimana terdapat 1 1 2 kecamatan dari 303 kecamatan di NIT pada saat itu yang berada pada kondisi rawan (36.96%) dan 1 9 1 kecamatan pada kondisi tahan pangan (63.03%). Sedangkan untuk wilayah kota khusus di Kota Kupang secara umum, hanya 1 kecamatan yang dikategorikan rentan rawan pangan yaitu Kecamatan Alak (prioritas 1 ) , sedangkan 5 kecamatan sisanya masuk kategori ketahan pangan. Kecamatan Kelapa Lima masuk dalam prioritas 5, Kecamatan Maulafa, Kota Raja, Kota Lama dan Oebobo masuk dalam prioritas.
119. d.Output Output yang Diharapkan (bisa diukur)
  1. 1.Tersedianya Alsintan (Alat mesin pertanian) saat dibutuhkan (pengolahan lahan, Panen)
  2. 2.Ketersediaan teknisi dan pelayanan di lokasi pertanaman petani
120. e.Outcome Outcome yang Diharapkan 1 . Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil tanaman
  1. 2.Meningkatnya pendapatan demi kesejahteraan petani
  2. 3.Meningkatnya PAD
  3. 4.Efisiensi waktu, tenaga dan biaya 4.4.3. SIMUNGIL LOVE oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT Pemerintah Provinsi NIT melalui Dinas Peternakan terus gencar mengu payakan peningkatan populasi ternak. Data Dinas Peternakan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. f menunjukkan Total populasi temak tahun 2022 sebanyak 4,6 juta ekor, dengan jumlah pengiriman temak keluar NTT mencapai 93.433 ekor. Kemunculan berbagai penyakit hewan menular mengancam upaya tersebut. Salah satu upaya pengendalian penyakit hewan melalui penguatan diagnosa penyakit di laboratorium. Diagnosa yang cepat, tepat dan akurat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Selama ini pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan pengujian harus datang secara langsung ke laboratorium. Kondisi ini menimbulkan adanya keluhan pengguna jasa terkait administrasi layanan laboratorium. Selain itu beberapa pengguna jasa membawa sendiri sampel yang akan diuji. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan dan kontaminasi pada sampel sehingga dapat mempengaruhi hasil pengujian. Perbaikan dalam sistem pelayanan laboratorium merupakan salah satu upaya jaminan kesehatan hewan. Jaminan ini mampu mengembalikan kepercayaan diri petemak dalam memulai usaha petemakan setelah wabah penyakit. SIMUNGIL LOVE (Inovasi Permohonan Pengujian dan Pengambilan Sampel Online di Laboratorium Veteriner) menjawab kebutuhan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di NTT. Melalui Simungil Love, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai Standar Operasinal Prosedur (SOP) penanganan sampel. Akses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun petugas kesehatan hewan kota/kabupaten di seluruh wilayah provinsi NTT SIMUNGIL LOVE sejalan dengan kategori inovasi pelayanan publik yakni mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dalam situasi wabah PHMS. SIMUNGIL LOVE merupakan pengembangan dari aplikasi SIMUKA USIL memberi dampak yang signifikan dalam peningkatan jumlah sampel uji di Laboratorium UPTD Veteriner. Hingga saat ini jumlah sampel yang diajukan melalui aplikasi simungil love mencapai 10 . 1 2 4 sampel. Melalui Simungil Love, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online.
121. a.Input 1) Regulasi - UU Petemakan dan Kesehatan Hewan nomor 41 tahun 2014 - Peraturan Pemerintah nomor 4 7 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. - Instruksi Gubemur nomor 3 tahun 2020 tentang Penyakit ASF, - Instruksi Gubemur nomor 3 tahun 2023 tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) - Instruksi Gubemur nomor 5 tahun 2023 tentang Penyakit Rabies 2) Anggaran Sumber daya keuangan untuk inovasi SIMUNGIL LOVE diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT yang dialokasikan sebesar Rp 12.927.600. 3) SDM Sumber Daya Manusia yang mendukung SIMUNGIL LOVE adalah kepala UPTD Veteriner Dinas Petemakan Provinsi NTT sebagai perencana program, Petugas Pengambil Contoh (PPC) laboratorium UPTD Veteriner sejumlah 10 orang dan Petugas admin pengelola SIMUNGIL LOVE 4) Institusi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , 1 . Dinas Petemakan Provinsi NTT
  1. 2.UPTD Veteriner Dinas Petemakan Provinsi NTT 5) Sarana Prasarana Beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan inovasi ini antara lain; Perangkat computer, dan sumber daya material atau peralatan yang diperlukan yaitu akun Google Drive, website UPTD Veteriner, koneksi internet, sumber listrik, perangkat komputer dan smart phone.
122. b.Proses Inovasi SIMUNGIL LOVE telah diimplementasikan sejak tanggal 7 Juli 2022. SIMUNGIL LOVE dapat diakses oleh pengguna layanan melalui perangkat seluler atau komputer dengan mudah. Setelah mengunjungi website SIMUNGIL LOVE pada https:/ /simungillove.wordpress.com/ pengguna layanan dapat mengajukan permohonan pengujian dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pengujian. Setelah mengisi formulir secara lengkap dan benar, data akan tersimpan dan salinan formulir tersebut secara otomatis terkirim pada e-mail pengguna layanan. Notifikasi pengajuan permohonan pengujian akan masuk ke whatsapp admin dan Kepala UPTD Veteriner. Berdasarkan permohonan ini, Kepala Seksi PPV akan menunjuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk melakukan pengambilan sampel ke lokasi petemakan atau unit usaha. Selanjutnya sampel diuji di laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian (LHU) dikeluarkan dalam jangka waktu sesuai dengan SOP setiap pengujian. LHU kemudian dapat diakses oleh pengguna layanan melalui website SIMUNGIL LOVE. Selain itu sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, atasan langsung dapat mengakses rekaman pengguna jasa yang mengajukan permohonan ini dalam file google sheet.
123. c.Masalah Merujuk pada Laporan Kinerja Tahunan Dinas Petemakan Provinsi NTT, Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang saat ini mewabah dan mengancam yaitu African Swine Fever (ASF) dan rabies. Tingkat kematian akibat penyakit ASF dapat mencapai 100% yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi usaha petemakan babi. Dinas Peternakan Provinsi NTT mencatat sejumlah 122.000 ekor temak babi yang mati akibat wabah ASF pada tahun 2020. Selain itu kejadian luar biasa penyakit Rabies semakin meluas ke daratan Timor. Laporan kasus gigitan anjing rabies sejak Juli 2023 hingga saat ini mencapai 661 orang bahkan menimbulkan korban jiwa. Jika wabah penyakit hewan ini tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampak yang lebih masif. Berdasarkan data surveilans yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar beberapa penyakit hewan menular masih mewabah di Provinsi NTT. Laporan Tahunan BBVet Denpasar tahun 2022 masih ditemukan kasus penyakit ASF sebesar 2.14% dan kasus penyakit rabies 24. 77% wilayah Provinsi NTT. Hal ini menyebabkan sulitnya penanganan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya, Hasil riset Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar pada tahun 2022 menunjukkan angka kasus rabies di NIT sebesar 24. 77%. Hasil penelitian Rinca dan Bollyn (2022) menunjukkan bahwa penyakit ASF telah menyebar di 12 kecamatan yang ada di Manggarai Barat. Berbagai upaya pengendalian penyakit hewan dilakukan oleh Dinas Petemakan, salah satunya melalui penguatan diagnosa penyakit di laboratorium. Diagnosa yang cepat, tepat dan akurat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Selama ini pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan pengujian harus datang secara langsung ke laboratorium. Kondisi ini menimbulkan adanya keluhan pengguna jasa PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , terkait administrasi layanan laboratorium. Selain itu beberapa pengguna jasa membawa sendiri sampel yang akan diuji. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan dan kontaminasi pada sampel sehingga dapat mempengaruhi hasil pengujian.
124. d.Output Output yang Diharapkan (bisa diukur): Tersedianya digitaslisasi pendaftaran permohonan pengujian sumpel penyakit hewan.
125. e.Outcome Outcome yang Diharapkan: Melalui inovasi ini, akses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun petugas kesehatan hewan kota/kabupaten di seluruh wilayah provinsi NTT. Masyarakat dapat melakukan permohonan pengujian kapan dan dari mana saja secara online. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai Standar Operasinal Prosedur (SOP) penanganan sampel. 4.4.4. KATONG SU MAMPU oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2 0 2 1 , realisasi dari sasaran meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan melakukan penanganan Kemiskinan, Stunting, Air Minum, Sanitasi dan Rumah La.yak Huni sebesar 79,13 % dari Target capaian 80%. Data graduasi mandiri dan alamiah tahun 2021 sebanyak 1.025 KPM telah digraduasikan sedangkan target graduasi Provinsi NTT adalah 7.370 KPM PKH. Hadimya inovasi Katong Su Mampu bertujuan untuk melakukan pembenahan pada kualitas proses intervensi terhadap penanganan Kemiskinan, Stunting, Air Minum, Sanitasi dan Rumah La.yak Huni. lntervensi kemiskinan diharapkan tepat sasaran, tepat manfaat sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengurangan angka kemiskinan di Provinsi NTT. Hal ini sejalan dengan berbagai pemberitaahan pada Website Kemenko PMK Tahun 2021 terkait pemerintah genjot percepatan KPM PKH Graduasi Mandiri maupun pada Berita Universitas Gajah Mada yang mengulas terkait Mentalitas Miskin buat bansos sering salah sasaran oleh Gloriabarus, pada 22 Nov 2021.
126. a.Input 1) Anggaran Dalam mendukung pelaksanaan inovasi Katong Su Mampu melalui intervensi self asesment untuk KPM PKH dialokasikan anggaran sebesar Rp. 129.121.300,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang disediakan untuk Administrasi, Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honor Tim Pendampingan Kelompok P2K2 yang Berkembang U sahanya selama 3 Bulan, Perjalanan Dinas, dan Pemberian Penghargaan 2) SDM Dalam menjalankan model intervensi graduasi multidimensi, dibagi dalam Stakeholder Internal dan ekstemal sebagai berikut: a) STAKEHOLDER INTERNAL: 1) Kepala Dinas 2) Kepala Bidang Linjamsos 3) Kepala Bidang Fakir Miskin PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , 4) Sub Koordinator JSK 5) Koordinator Wilayah I dan II PKH 6) Fungsional Pekerja Sosial 7) Fungsional Analis Masalah Sosial 8) Fungsional Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 9) Fungsional Penyuluh Sosial 10) Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan 1 1 ) Pendamping PKH /SDM PKH b) STAKEHOLDER EKSTERNAL: 1) TAPD 2) DPRD Komisi V 3) Pertanian/Mitra Pertanian 4) Perikanan/Mitra Perikanan 5) Pendidikan /Mitra Pendidikan 6) Kesehatan/Mitra Kesehatan 7) Mitra Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 8) Perbankan (HIMBARA) 9) Telkomsel 3) Institusi Inovasi Katong Su Bisa melibatkan beberpa Instansi, antara lain: a) Dinas Sosial Provinsi NIT b) TAPD c) DPRD Komisi V d) Pertanian/Mitra Pertanian e) Perikanan/Mitra Perikanan f) Pendidikan / Mitra Pendidikan g) Kesehatan/Mitra Kesehatan h) Mitra Penyediaan Air Minum dan Sanitasi i) Perbankan (HIMBARA) Telkomsel 4) Sarana Prasarana a) ATK b) Komputer (PC atau Laptop) c) Jaringan Internet d) Makan-minum e) Transpotasi
127. b.Proses Langkah-langkah penerapan inovasi, yaitu: 1) Pembentukan Tim Kerja Inovasi (Katong Su Mampu) 2) Penghimpunan referensi untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi 3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi 4) Pelaksanaan Pembahasan dan Penetapan Kerangka Acuan Kerja Intervensi Graduasi Multi dimensi 5) Penghimpunan referensi untuk untuk penyusunan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi 6) Penyusunan Juknis lntervensi Graduasi Multi dimensi 7) Pelaksanaan Pembahasan dan Penetapan Juknis Intervensi Graduasi Multi dimensi 8) Menyusun Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi NIT dengan Perangkat Daerah Lain dan atau lembaga mitra lain untuk intervensi penguatan ekonomi sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu model intervensi graduasi Multi dimensi 9) Pelaksanaan Pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi NIT dengan Perangkat Daerah Lain dan atau lembaga mitra PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , lain untuk intervensi penguatan ekonomi sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu model intervensi graduasi Multi dimensi 10) Menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk intervensi graduasi Multi dimensi dan penguatan ekonomi 1 1 ) Pelaksanaan pembahasan rencana kebutuhan anggaran untuk intervensi graduasi Multi dimensi dan penguatan ekonomi 12) Menyusun draft digital sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk intervensi graduasi Multi dimensi 13) Pelaksanaan pembahasan draft digital sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk intervensi graduasi Multi dimensi 14) Pelaksanana uji coba intervensi graduasi Multi dimensi Lokus di Kelurahan Belo, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Penfui, Kelurahan Manulai, Kelurahan Alak, Kelurahan Oesapa 15) Pelaksanaan Evaluasi dan penyempurnaan model intervensi graduasi Multi dimensi 16) Penetapan Model intervensi Graduasi Multi dimensi
128. c.Masalah Evaluasi P2K2 tahun 2023, khusus Modul kedua terkait Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha diketahui sebanyak 46,91% sudah memahami modul namun sulit dalam penerapan, 45,05% belum memahami modul sehingga belum menerapkannya pada keluarga dan 8,02 % sudah memahami modul dan sudah menerapkannya. Selain itu kolaborasi lintas sektor antar SDM PKH dengan sumber daya lain belum maksimal, masih berjalan sendiri-sendiri. Dalam regulasi urusan sosial belum secara implisit menggambarkan terkait kriteria penerima bantuan sosial seperti penerima bantuan sosial adalah yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan atau penerima bantuan sosial adalah yang mempunyai pendapatan di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Pada evaluasi bedah Dokumen Penganggaran urusan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, alokasi untuk intervensi verifikasi dan validasi serta home visit bagi calon penerima bantuan sosial untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan sosial, sangat mm1m. Dari data hasil observasi di lapangan pun diperoleh informasi bahwa: Terdapat pengaduan dari Masyarakat bahwa penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran. Keengganan untuk digraduasi karena pola pikir /Mindset miskin Ketergantungan terhadap bantuan sosial Ketidakpahaman terkait kelayakan kriteria penerima bantuan
129. d.Output Output yang Diharapkan (bisa diukur) adalah : Terjadinya perubahan perilaku dari KPM PKH
130. e.Outcome Outcome yang Diharapkan: 1) Meningkatnya kesadaran Masyarakat terkait kelayakan sebagai penerima bantuan sosial 2) Menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTT PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB. , B AB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indikator yang telah ditetapkan dan implementasi perubahan regulasi. Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil outcome yang ingin dicapai. Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk : 1 . Perangkat Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:
131. a.Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang mengalami pemisahan menjadi : 1 )Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT;
132. b.Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT yang mengalami perubahan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT;
133. c.Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi : 1) Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dan 2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
134. d.Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
135. e.Adanya restrukturisasi UPT pada Dinas ESDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan.
  1. 2.Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 ,
  2. 3.Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan dan Kondisi Keuangan Daerah;
  3. 4.Menampung hasil audit terkait pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2023;
  4. 5.Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD; Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan memperhatikan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target RPD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2024 memuat kegiatan yang perlu dilakukan terkait pergeseran antar Sub kegiatan, kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 6 . 1 berikut : Tabel 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Di.nas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Di.nas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2,234,949,396,884 174,465,349,596 344,758,515,615 16,874,354,051 185,942,019,624 13,121,680,880 7,515,748,546 60,638,409,277 10,369,389,099 1,953,014,866 489,119,258 107,236,223,055 2,254,467,435 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9,632,105,918 Dinas Perhubungan 4 1 , 1 5 6 , 5 1 7 , 2 1 2 Dinas Komunikasi dan Informatika 15,436,844,614 Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah 14,907,508,381 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,246,178,746 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 10,257,590,908 Pintu Dinas Kepemudaan dan Olahraga 35,207,084,235 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12,125,275,656 Dinas Kelautan dan Perikanan 47,622,971,968 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10,898,617,360 Dinas Petemakan 26,235,079,853 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61,691,945,602 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 106,127,968,120 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 21,719,738,520 SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! NTT 109,788,492,832 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 150,010,243,888 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 18,002,275,632 Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 6,270,381,373 Pengembangan Daerah (TUTUP) Badan Keuangan Daerah 876,701,692,453 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 87,362,510,607 Badan Kepegawaian Daerah 13,521,863,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 38,840,457,755 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 7,235,002,840 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. 11,182,356,200 Inspektorat Daerah Provinsi NTT 19,913,106,869 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 363,674,722,088 --- Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2024, diolah Rincian program, kegiatan, indikator dan pagu per perangkat daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran dari dokumen ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1 . Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
  5. 2.Perangkat daerah dan seluruh stakeholders pelaksana pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program-program pada Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
  6. 3.Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024. Renja perangkat daerah tersebut disusun dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan;
  7. 4.Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat menggunakan Perubahan RKPD ini sebagai wujud partisipasi dalam mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026;
  8. 5.Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB V I - 1 ia. Demikian Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terin tegrasi. PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AYODHIA G. L. KALAKE PARAF HIERARKI SEKRETARIS DAERAH I 'ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 4 KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN � KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024 BAB V I - 2 i

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004