DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan target program nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tu berkulosis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025- 2029; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 35 tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Human Imunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 035);
4.MEMUTUSKAN : . .. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.

2.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman Mcobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
3.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat.
10.Directly Observed Treatment Short-course yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC. 1 1 . Treatment Coverage atau TC adalah jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.
12.Treatment . . . 1 2 . Treatment Success Rateatau TSR adalahjumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
13.Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obatyang selanjutnya disingkat MTPRO adalah penanggulangan TBC Resistan Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalakasanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.
14.Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
15.Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
16.Tuberkulosis Multi-Drug Resistant yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap Isoniazid (INH) dan Rifampisin, dengan atau tanpa resitansi terhadap OAT lini pertama.
17.Tuberkulsois Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC DM adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
18.Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan penyerta HIV.
19.Anti Retro Virus atau ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.
20.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. 2 1 . Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas danjuga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam rangka untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah dan Kabupaten/Kota pada tahun 2030.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multi-pihak.

Pasal 4

( 1 ) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD Penanggulangan TBC di Daerah Tahun 2025-2029.

(2)RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum dan Analisis Situasi;
3. c.Bab III
4. d.Bab IV
5. e.Bab V
6. f.Bab VI
7. g.Bab VII Isu Strategis, Kebijakan, Indikator, Tujuan dan Target Penanggulangan TBC Strategi dan Rencana Aksi; Pendanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pengukuran Hasil; Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

( 1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan pelibatan masyarakat.

(2)Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
2. b.pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd E. MELKIADES LAKA LENA Diundangkan di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 040 Salinan s, slinya KEPALA Du • ODERM, E $ , S H , M.A, M.H NIP. 196609181986021001 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 4A0 To9un 2025 TANGGAL : I9 Agusts 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 - 2029

1.1 Latar Belakang Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu tantangan utama kesehatan masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Secara Global, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di dunia setelah India, menurut data Global Tuberculosis Report 2024 yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium Tuberculosis ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapijuga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Global Tuberculosis Report 2024 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan pada tahun 2023 tercatat sekitar 10,8 juta kasus TBC baru, dengan 1,25 juta kematian terkait TBC, menjadikannya sebagai penyebab kematian infeksius utama mengalahkan COVID-19 dan penyebab angka kematian dua kali lebih banyak dibandingkan kematian oleh HIV/ AIDS. Secara global, tren kasus TBC menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020. WHO mencatat adanya 5,8 juta kasus baru pada tahun 2020, 6,5 kasus pada tahun 2021, 7,5 juta kasus pada tahun 2022 dan melonjak menjadi 10,8 juta kasus pada tahun 2023. Indonesia berkontribusi sekitar 10% dari total beban kasus TBC global. Pada tahun 2023 estimasi insiden sebesar 1.060.000 kasus baru setiap tahun dengan angka insiden sebesar 354 per 100.000 penduduk danjumlah mortalitas atau kematian 134.000 jiwa (52 per 100.000 penduduk). Pada tahun 2024 estimasijumlah kasus TBC meningkat menjadi 1.092.000 kasus dengan tingkat insiden 388 per 100.000 penduduk, dan angka kematian yang menurun menjadi 49 per 100.000 penduduk. Capaian indikator utama program penanggulangan TBC nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih perlu diperkuat. Penemuan kasus TBC baru mencapai 56% dari target nasional 90%, sementara angka keberhasilan pengobatan (treatment success rate) tercatat 84% dari target yang sama. Untuk TBC Resisten Obat (RO), sudah 100% pasien yang memulai pengobatan (enrollment rate), dari target 90%. Selain itu, investigasi kontak baru dilakukan pada 59% indeks kasus dari target 90%, dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada kontak serumah hanya mencapai 13% dari target 50%. Angka-angka ini menunjukkan perlunya penguatan strategi dan intervensi program agar dapat mencapai target eliminasi TBC. Di tingkat daerah, situasi TBC di Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan signifikan. Jumlah kasus TBC di NTT berturut-turut meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir dengan jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 6. 94 7 kasus, tahun 2022 sebanyak 8.052 kasus, tahun 2023 sebanyak 9. 752 kasus dan tahun 2024 sebanyak 10.176. Peningkatan kasus diiringi dengan peningkatan angka kematian dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 sebanyak 309 jiwa, tahun 2022 sebanyak 536 jiwa, tahun 2023 sebanyak 579 jiwa, meskipun terdapat sedikit penurunan menjadi 555 jiwa pada tahun 2024. Kasus baru yang terdiagnosis pada 2022 dan 2023 kemungkinan mencakup sejumlah besar kasus tertunda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana diagnosis dan pengobatannya mengalami keterlambatan akibat gangguan terkait COVID-19. Pada tahun 2024 temuan kasus TBC Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 10.176 kasus (56%) dari target 17. 961 kasus, hal ini masih jauh dari target yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi TBC di NTT sangat kompleks, meliputi faktor internal pasien seperti usia lanjut, status gizi buruk, infeksi HIV, riwayat TBC sebelumnya, dan penyakit penyerta lainnya seperti diabetes melitus, personal hygine, rendahnya kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat (merokok, tidak berolahraga), 2 kepatuhan terapi TBC, dan faktor eksternal seperti sanitasi lingkungan yang buruk (serumah dengan perokok, jumlah hunian anggota keluarga yang melampaui kapasitas rumah, kelembaban rumah yang tinggi, dll). Kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan tempat tinggal dapat menjadi salah satu media penyebaran kuman Tuberkulosis, terutama pada lingkungan yang kumuh dan kurang memadai karena kuman Tuberkulosis dapat hidup 1-2 jam hingga beberapa hari tergantung dari ada atau tidaknya sinar matahari, ventilasi atau siklus udara yang kurang baik, kelembaban, suhu rumah, dan kepadatan tempat tinggal (Lahabama 2013). Kepadatan penduduk meningkatkan penyebaran karena resiko penularan penyakit melalui udara akan semakin cepat dan mudah (Dotulong, Sapulete, and Kandou 2015). Upaya pengendalian TBC telah menjadi prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan didukung oleh komitmen global menuju eliminasi TBC pada tahun 2030, sebagaimana disepakati dalam komitmen global negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam konteks daerah, percepatan penanggulangan TBC memerlukan keterlibatan lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Tindakan mendesak diperlukan untuk mengakhiri epidemi global TB pada tahun 2030. Sejalan dengan Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, serta untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Eliminasi TBC 2020-2024, maka diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC sebagai pedoman strategis dan operasional untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan efektivitas intervensi di tingkat daerah. Dengan demikian Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu strategi dalam rangka membangun komitmen stakeholder Provinsi Nusa Tenggara Timur (pemerintah dan non pemerintah) untuk terlibat secara langsung dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, serta melakukan sinergitas dan integrasi dalam pelaksanaannya. 3 Melalui dokumen Rencana Aksi Daerah ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan cakupan deteksi dini dan pengobatan, serta mengurangi stigma sosial yang masih melekat pada pasien TBC. Pendekatan komprehensif dan kolaboratif ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada dan mendorong pencapaian target nasional maupun global menuju eliminasi TBC pada tahun 2030. 1.2 Maksud, Tujuan dan Tujuan

a.Maksud Rencana Aksi Provinsi Nusa Tenggara Timur Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 - 2030, dan untuk selanjutnya disebut RAD Tuberkulosis Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 -- 2030, adalah dokumen kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memuat langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pedoman dan bentuk komitmen Gubernur dalam mendukung pencapaian eliminasi Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
b.Tujuan Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 2030 bertujuan untuk: 1) Memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para pihak terkait lainnya, untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC. 2) Memberikan acuan menyusun kebijakan dan regulasi terkait upaya penanggulangan TBC di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3) Memberikan acuan menyusun perencanaan, penganggaran, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan TBC di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4 4) Untuk memastikan bahwa para pihak terkait memperoleh akses untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya penanggulangan TBC di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.3 Landasan Hukum
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
b.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
c.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 175);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
e.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja.;
h.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2022);
1. 1.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; j . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5
k.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H K. 0 1 . 07 / MENKES / 1 1 2 8 /2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
1. 1.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/ 1936/2022 tentang Panduan Praktisi Klinis bagi Dokter di FKTP;
o.Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus Tuberkulosis;
p.Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan nomor 4110/2022 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
q.Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/ 105/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik;
r.Surat Edaran Direktur Jendral P2P Nomor 936 tahun 2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan TBC;
s.Surat Edaran Direktur Jendral P2P Nomor HK.02.02/C/404/2023 terkait Tindak Lanjut Perpres Nomor 67 tahun 2021 dalam kerangka Pelayanan TBC di Era JKN;
t.Surat Edaran Direktur Jendral P2P Nomor HK.02.02/C/405/2023 tentang Kewajiban Klinik untuk Melakukan Pelayanan TBC Komprehensif dan Pelaporan Penanganan Kasus TBC melalui Sistem lnformasi TBC;
u.Surat Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor PM.Ol.01/111/3726/2022 terkait Kewajiban Pelaporan dan Kaitannya dengan Akreditasi di FKRTL Swasta;
v.Surat Direktur P2P Nomor PM.Ol.01/C.111/862/2023 tentang Pemberitahuan Update Pencatatan dan Pelaporan TBC Klinik dan Tempat Praktik Mandiri;
w.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 35 tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Human Imunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
x.Surat Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Nomor 16633/111.2/ 1 1 2 2 tahun 2022 terkait Tindak Lanjut Perpres No. 67 tahun 2021: No.Reg SITB sebagai Syarat Klaim FKRTL. 6 1.4 Kebijakan Pembangunan Strategi pembangunan kesehatan dibuat dalam periode lima tahunan, menyesuaikan dengan periode perencanaan pembangunanjangka menengah nasional. Visi pada Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia (STRANAS) Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Untuk mencapai visi tersebut, maka Kementerian Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut:
1. 1.Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia;
2. 2.Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan;
3. 3.Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya Kesehatan;
4. 4.Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Pembangunan kesehatan pada periode 2025-2029 bertujuan untuk mencapai peningkatan cakupan Kesehatan yang bermutu, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat sehat dan bugar melalui pemberdayaan. Arah kebijakan dalam Rencana Aksi Provinsi Nusa Tenggara Timur (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 - 2029, disusun berdasarkan pada sinergitas dan komprehensifitas seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif, baik dari aspek kesehatan, aspek sosial maupun aspek ekonomi. Arah kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dirumuskan guna mendapatkan strategi dan program penanggulangan Tuberkulosis yang terfokus serta dapat ditentukan indikator kinerja programnya. Rencan Aksi Daerah Penanggulangan TBC memiliki nilai strategis sebagai berikut:
a.Penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk didalamnya pelayanan Kesehatan merupakan tugas utama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 7 Timur. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar yang telah ditetapkan menjadi SPM yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b.Strategi Penanggulangan Tuberkulosis dalam RAD Penanggulangan Tuberkulosis lebih mengarah pada promosi, pencegahan dan perbaikan kualitas layanan; Penyusunan Rencan Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang tepat dan jaminan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan faktor penting yang akan mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih bersemangat melakukan penanggulangan TBC, terutama upaya promosi, pencegahan dan peningkatan kualitas layanan. Perlu dipahami oleh semua pemangkujabatan, terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa RAD Penanggulangan TBC bukan sebuah kegiatan jangka pendek yang terbatas pada tahun anggaran. RAD Penanggulangan TBC merupakan rencana aksi yang diintegrasikan secara berkesinambungan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing perangkat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara langsung maupun tidak langsung dengan kemitraan dari lembaga non pemerintah terkait perannya. Seiring dengan Strategi Nasional dan Milestone Penanggulangan TBC, arah kebijakan penanggulangan TBC dimulai dari layanan kuratif dan rehabilitasi menuju fokus lebih pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, serta fokus pada isu-isu aksesibilitas dan kualitas layanan untuk:
1. 1.Menurunkan kasus
2. 2.Menurunkan angka kematian kasus TBC
3. 3.Meningkatkan temuan kasus TBC
4. 4.Meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan kasus TBC
5. 5.Meningkatkan keterlibatan stakeholder
6. 6.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Maka strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pencegahan dan Pengendalian TBC adalah mengacu kepada strategi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Tim Kerja TBC, y akn i : 8
7. 1.Penguatan Kepemimpinan Program Penanggulangan TBC
8. 2.Peningkatan Akses Layanan TOSS-TBC yang Bermutu
9. 3.Pengendalian Faktor Risiko
10. 4.Peningkatan Kemitraan TBC melalui Forum Koordinasi TBC
11. 5.Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC
12. 6.Penguatan Manajemen Program Melalui Penguatan Sistem Kesehatan 9 NIT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan' Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores. Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 2 1 Kabupaten dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut. U f 4 4 4 4 4 « 4 4 u4 4 # t¢ 4 t s 10 4 « 4 4 4 4 4 t s 2.2 Gambaran Sosial Ekonomi Data SKI 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan NTT mencapai 19, 96% dari angka nasional 7 ,5% dengan status ekonomi rendah terbawah 64,4%, status ekonomi menengah kebawah 12,5% dan status ekonomi menengah hanya 7%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho, 2019 bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara rendahnya sosial ekonomi terhadap kasus Tuberkulosis. Keluarga yang mempunyai pendapatan lebih tinggi akan lebih mampu untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah tangganya, menyediakan air minum yang baik, membeli makanan yang jumlah dan kualitasnya memadai bagi keluarga mereka, serta mampu membiayai pemeliharaan kesehatan yang mereka perlukan Sedangkan masyarakat dengan sosial ekonomi rendah mengakibatkan kondisi gizi yang buruk, perumahan yang tidak sehat yang masih menggunakan kayu bakar dengan asap yang sangat banyak dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Stigma terhadap pasien TBC masih menjadi kendala besar, menyebabkan banyak orang enggan untuk melakukan pemeriksaan atau melaporkan gejala mereka. 2.3 Analisis Tuberkulosis
a.Pengertian Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberkulosis, Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (EP). Diagnosis pasien TBC ditegakkan dengan pemeriksaan bakteriologis dengan menggunakan metode konvensional dan atau Tes Cepat Molekuler (TCM), klinis dan pemeriksaan penunjang lainnya.
b.Cara penularan Sumber penularan adalah pasien TBC terutama pasien yang mengandung kuman TBC dalam dahaknya. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei / percik renik). Infeksi akan terjadi apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan 11 dahak: yang mengandung kuman sebanyak 0-3500 M. tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak: 4500 - 1.000.000 M.tuberculosis.
c.Perjalanan Alamiah TBC Pada Manusia Terdapat 4 tahapan perjalanan alamiah penyak:it.Tahapan tersebut meliputi tahap paparan, infeksi, menderita sak:it dan meninggal dunia, sebagai berikut : 1 . Paparan Peluang peningkatan paparan terkait dengan: ✓ Jumlah kasus menular di masyarak:at. ✓ Peluang kontak: dengan kasus menular. ✓ Tingkat daya tular dahak: sumber penularan. ✓ Intensitas batuk sumber penularan. ✓ Kedekatan kontak: dengan sumber penularan. ✓ Lamanya wak:tu kontak: dengan sumber penularan.
1. 2.Infeksi Reak:si daya tahan tubuh ak:an terjadi setelah 6--14 minggu setelah infeksi. Lesi umumnya sembuh total namun dapat saja kuman tetap hidup dalam lesi tersebut (dormant) dan suatu saat dapat aktif kembali tergantung dari daya tahan tubuh manusia. Penyebaran melalui aliran darah atau getah bening dapat terjadi sebelum penyembuhan lesi.
2. 3.Faktor Risiko Faktor risiko untuk menjadi sakit TBC adalah tergantung dari: • Konsentrasi/jumlah kuman yang terhirup - 2 3 • Lamanya wak:tu sejak: terinfeksi • Usia seseorang yang terinfeksi • Tingkat daya tahan tubuh seseorang. Seseorang dengan daya tahan tubuh yang rendah diantaranya infeksi HIV AIDS dan malnutrisi (gizi buruk) ak:an memudahkan berkembangnya TBC Aktif (sak:it TBC). • lnfeksi HIV. Pada seseorang yang terinfeksi TBC, 10% diantaranya ak:an menjadi sak:it TBC. Namun pada seorang 12 dengan HIV positif akan meningkatkan kejadian TBC. Orang dengan HIV berisiko 20-37 kali untuk sakit TBC dibandingkan dengan orang yang tidak terinfeksi HIV, dengan demikian penularan TBC di masyarakat akan meningkat pula.
3. 4.Meninggal dunia Faktor risiko kematian karena TBC: • Aki.bat dari keterlambatan diagnosis • Pengobatan tidak adekuat. • Adanya kondisi kesehatan awal yang buruk atau penyakit penyerta. • Pada pasien TBC tanpa pengobatan, 50% diantaranya akan meninggal dan risiko ini meningkat pada pasien dengan HIV positif. Begitu pula pada ODHA, 25% kematian disebabkan oleh TBC 2.4 Analisa Situasi 1 . Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyusun peta jalan pemberantasan TBC di Indonesia untuk tahun 2020-2030. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa target penurunan kejadian tuberkulosis menjadi 65 kasus per 10.000 penduduk pada tahun
4. 2030.Target eliminasi tuberkulosis tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang pengendalian tuberkulosis.
5. 2.Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur
a.Cakupan Penemuan Tuberkulosis Angka penemuan kasus Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yakni : 13 Angka Penemuan Kasus Tuberkulosis Provinsi NTT Tahun 2021 - 2024 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 20242023 9.75 " 20222021 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Notifikasi Cakupan Untuk penemuan tuberkulosis (treatment coverage) di Provinsi Nusa Tenggaraa Timur dari tahun 2020 sebesar 27,5%, tahun 2021 sebesar 36,(%, tahun 2023 sebesar 46% dan tahun 2024 sebesar 56%. Angka ini masih jauh dari target angka penemuan kasus yakni 90%.
b.Cakupan Standar Pelayanan Minimal CAKUPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 90% TAHUN 2021 - 2024 PROVINSI NTT 79% 80% 72% 68% 70% 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2021 2022 2023 2024 Cakupan standar pelayanan minimal dari tahun 2021 sampai dengan 20204 mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan dan belum mencapai standar 100%. 14
c.Cakupan Keberhasilan Pengobatan CAKUPAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TAHUN 2021 - 2023 PROVINSI NTT 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 88% 88% 88% 87% 2021 2022 2023 Cakupan keberhasilan pengobatan dari tahun 2021 sampai 2022 cenderung stagnan. Dan pada tahun 2023 baru mencapai 88% dari target yang seharusnya > 90%.
d.Cakupan penggunaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis tahun 2024 8 3 2 KONTAK S E R U M A H M E N E R I M A ( 1 2 % ) TERAPI P E N C E G A H A N TBC TARGET TPT PADA K O N T A K SERUMAH SEBESAR 50% 0 er t t e ( -e4 2 2 2 � I I I I z ± £± £!£! I I I I .,.. .,.. t II I er e cu I - - - • ■ 0 • - - - < - z4 • f- c:, 24 <' 0 c = • f- < • ¥ 0 <' <" .4 < h 24 < 2 2 < z 0 f- Ul z <' < <" 2- < ..J < 2 • 2 4 f- 4 ¥ z z 0:: <" ..J < 4 < c:, • c¢ < c z • 2 < 5 <" z <" • < A. < c Ul • z z < 2 z • z c < d ..J rJ'J c:, h • 2 z c:, 2 • Ul .r Ul f- z 2¥ f- <" c:, f- Ul < < 4 • < 4 f- f < f- G h z z Ill • <' ..J z <' .¢ <' 2¥ • 0 2 <" < IX ¥ c4 • 24 z z z f- 2 0 < <" 0 0 .¥ <" <" ::i 0 z z 0 .c 3 • rJ'J 0 rJ'J u 4 • < , 0[ h4 z z z < z <' z ::i z rJ'J Cakupan penggunaan terapi pencegahah tuberkulosis di tahun 2024 baru mencapai 12%, belum mencapai target yakni 80%. 15
e.Jumlah Penemuan Tuberkulosis Resisten Obat Jumlah Penemuan Tuberkulosis Resisten Obat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2024 Jumlah Pasien Tuberkulosis Resisten Obat Tahun 2021 - 2024 Provinsi NIT 100 90 87 80 70 66 60 57 50 40 37 30 20 10 0 2021 2022 2023 2024 Jumlah pasien Tuberkulosis Resisten Obat Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2021 - 2022 mengalami peningkatan sebanyak 20 kasus , dari tahun 2022 - 2023 mengalami peningkatan sebanyak 30 kasus namun pada tahun 2023 - 2024 terjadi penurunan penemuan kasus sebanyak 2 1 kasus.
f.Cakupan Penemuan Tuberkulosis Anak CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK TAHUN 2021 - 2024 DI PROVINS! NIT 60% 51% 53% 50% 45% 40% 30% 20% 16% 10% 0% 2021 2022 2023 2024 Cakupan penemuan Tuberkulosis Anak dari tahun 2021 - 2024 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan terjadi pada 16 tahun 2021- 2022 yaitu sebanyak 29% kasus namun, pada tahun 2022 - 2024 peningkatan penemuan kasus > 10 %.
g.Presentase Pasien Tuberkulosis mengetahui status HIV nya PROSENTASE PASIEN TBC YANG MENGETAHUI STATUS HIV TAHUN 2 0 2 1 - 2024 PROVINS! NIT 80% 76% 70% 59% 60% 50% 45% 4 1 % 40% 30% 20% 10% 0% 2021 2022 2023 2024 Presentase Pasien Tuberkulosis mengetahui status HIV nya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurung waktu empat tahun terakhir (tahun 2021-2024).
a.Jumlah pasien TBC - HIV JUMLAH PASIEN TBC DENG AN HIV TAHUN 2021 -2024 PROVINS! NIT 400 350 300 250 200 150 I 16 100 50 0 2021 221 2022 299 2023 379 2024 Jumlah pasien TBC-HIV selama 4 tahun terakhir (tahun 2021-2024) selalu mengalami peningkatan dengan jumlah penemuan kasus di atas 50 temuan kasus setiap tahunnya. 17
b.Jumlah Pasien Tu.berkulosis dengan penyakit penyerta Diabetes Militus Trend Kasus Tuberkulosis dengan Penyakit Penyerta Diabetes Militus Tahun 2021-2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur 500 400 300 200 166 100 0 2021 270 2022 273 2023 4 1 0 2024 Jumlah pasien tuberkulosis dengan penyakit penyerta Diabetes Militus dalam kurun waktu 4 tahun (tahun 2021-2024) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
c.Kontribusi layanan Public Private Mix dalam Notifikasi Terduga Tu.berkulosis Tahun 2024 KONTRIBUSILAYANAN DALAM PENEMU AN TERDU GA TUBERKIL0SIS DI PROVINSINTT TAHUN 2024 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 11 l l i l i l l i i u , Klinik Pemerintah Klinik Swasta Lapas/Rutan Puskesmas RS Pemerintah RS Swasta TPMD Data di atas adalah kontribusi layanan Public Private Mix dalam Notifikasi Terduga Tu.berkulosis Tahun 2024. Dari grafik diatas 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dengan kontribusi terbesar yaitu oleh Puskesmas disusul oleh RS Pemerintah dan RS Swasta. Adapun kontribusi dari Fasyankes lainnya namun masih sedikit . 18
d.Kontribusi Layanan Dalam Penemuan Kasus Tuberkulosis di Provinsi NTT Tahun 2024 KONTRIBUSI LAYANAN DALAM PENEMUAN KASUS TUBERKUL0SIS DI PROVINSI NTT TAHUN 2024 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 i l i l l i i i u . . . Kontribusi Layanan Dalam Penemuan Kasus Tuberkulosis di Provinsi NTT Tahun 2024 pada Fasyankes di 22 Kabupaten/Kota terbanyak oleh Puskesmas disusul RS Pemerintah, RS Swasta, TPMD dan Klinik Swasta dan Lapas/Rutan.
a.Situasi Ketenagaan TBC Provinsi NTT Tahun 2024 BELUM MENDAPAT PELA TIHAN/WORKSHOP/WEBINAR No Kab/Kota Jumlah (YA/TIDAK) Faskes JUML AH KETENAGAAN Pengelola Dokter Mikroskop Farmasi Kader Pengelola Dokter Mikroskop Farmasi Kader 1 Kota Kupang 24 24 26 24 24 11 18 18 18 18 0 2 Kab Kupang 27 27 27 18 27 10 12 0 0 0 15 Timor Tengah 39 3 Selatan 39 32 38 38 39 39 39 0 39 39 Timor Tengah 26 4 Utara 26 26 26 26 26 19 26 20 26 26 5 Belu 30 30 30 25 28 17 7 6 5 0 17 6 Malaka 21 21 19 21 21 21 19 17 17 21 21 7 Alor 28 28 28 28 28 5 26 28 28 28 22 8 Lembata 15 15 15 15 I5 15 8 I5 7 15 8 9 Flores Timur 27 24 27 27 27 21 27 21 19 27 6 10 Sikka 28 28 25 28 28 28 16 15 1 1 28 0 1H Ende 29 28 26 29 29 26 27 27 22 29 29 12 Nagekeo 10 10 9 9 9 9 6 9 6 JO 9 13 Ngada 25 21 20 21 21 0 21 25 14 24 25 14 Manggarai Timur 30 29 21 28 25 22 1 1 22 18 28 22 15 Manggarai 27 27 22 47 27 27 22 23 I I 27 0 16 Manggarai Barat 25 24 24 25 25 25 6 21 16 24 6 17 SumbaTimur 24 24 24 18 24 24 17 18 19 24 0 18 Sumba Tengah 11 11 10 ll 1H 9 10 11 11 1 1 1H 19 Sumba Barat 14 14 14 ll 9 6 8 H 14 14 19 BE LUM MENDAPAT PELATIHAN/WORKSHOP/WEBINAR INO Kab/Kota Jumlal (YA/TIDAK) Faskes JUML AH KETENAGAAN Pengelola Dokter Mikroskop Farmasi Kader Pengelola Dokter Mikroskop Fannasi Kader Sumba Barat 18 20 Dava 18 18 18 18 13 7 8 6 1 1 6 21 RoteNdao 13 13 13 13 14 0 I I II 7 13 13 22 Sabu Raijua 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 0 JUMLAH 498 488 463 487 481 360 343 377 275 424 275 Ketersediaan tenaga terlatih pada tahun 2024 tidak sebanding dengan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada. Dari 498 fasilitas pelayanan Kesehatan, masih terdapat 343 pengelola program, 377 dokter, 275 mikroskopis, 424 petugas farmasi dan 275 kader belum dilatih. Hal ini juga dipengaruhi oleh mutase maupun pergantian petugas pelaksana program.
b.Fasyankes Layanan Tuberkulosis Obat
1. 1.Fasyankes Layanan Tuberkulosis Obat No. Kabupaten/Kota Fasyankes/Balkes Keaktifan Layanan I. Sumba Timur RSUD. Umbu Rara Meha Sudah Aktif RSUD. cir. TC. Hillers Sudah Aktif
2. 2.Sikka RS. Kewapante Sudah Aktif
3. 3.Kupang RSUD. Naibonat SudahAktif
4. 4.Lembata RSUD. Lewoleba Sudah Aktif
5. 5.Sabu Raijua RSUD. Sabu Raijua SudahAktif
6. 6.Flores Timur RSUD. dr. Hendrikus Fernandes Sudah Aktif
7. 7.Manggarai RSUD. dr. Ben Mboi Sudah Aktif
8. 8.Rote Ndao RSUD. Ba'a SudahAktif
9. 9.Ende RSUD. Ende Sudah Aktif
10. 10.Sumba Tengah RSUD. Waibakul Sudah Aktif 1 1. Manggarai Timur RSUD. Lehong Borong Sudah Aktif
11. 12.Manggarai Barat RSUD. Komodo Sudah Aktif RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Sudah Aktif
12. 13.KotaKupang RSUD. S. K. Lerik Kota Kupang Sudah Aktif RSUP.clr.BenMboiKupang Sudah Aktif RS. Karitas Sudah Aktif
13. 14.SBD Sudah AktifRSUD. Reda Bolo
14. 15.Alor RSD. Kalabahi Sudah Aktif
15. 16.Ngada RSUD. Bajawa Sudah Aktif
16. 17.Nagekeo RSD. Aeramo Mbay Sudah Aktif
17. 18.TTS RSUD. So'e Sudah Aktif
18. 19.TTU RSUD. Kefamenanu Sudah Aktif
19. 20.Belu RSUD. Mgr. Gabriel Manek Sudah Aktif
20. 21.Malaka RS. Penyangga Perbatasan Sudah Aktif
21. 22.Sumba Barat RSUD. Waikabubak Sudah Aktif Total 26 Aktif (26) -(100%) Terdapat 26 Rumah Sakit inisiasi untuk tatalaksana pasien Tuberkulosis Resisten Obat. 20
22. 2.Puskesmas Inisiasi Pengobatan Tuberkulosis Resisten Obat sejak 2024 No Kabupaten Nama Puskesmas RS. Pengampuh RS/Laboratorium Penunjang
l.Kota Kupang Puskesmas Sikumana RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes
1. 2.Kupang Puskesmas Tarus RSUD. Naibonat RSUD. Naibonat
2. 3.TTS Puskesmas Siso RSUD. Soe RSUD. Soe Magepanda RSUD. dr. T. C. Hillers
3. 4.Sikka Beru Maumere RSUD. dr. T. C. Hillers Maumere Wolomarang
4. 5.Sumba Timur Kawangu RSUD. Umbu Rara Meha RSUD. Umbu Rara Meha Melolo 6. Flores Timur Lambunga RSUD. dr. Hendrikus Fernandez RSUD. dr. Hendrikus Fernandez Kalike Larantuka Larantuka Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pengembangan Puskesmas inisiasi pengobatan Tuberkulosis sebanyak 10 buah di 6 Kabupaten.
c.Ketersedian alat pemeriksaan Tuberkulosis 1 . Tes Cepat Molekuler PENYEBARAN ALAT TES CEPAT MOLEKULER (TCM) PROV. NTT TIU 21CM NUSA TENGGARA TIMUR -'__ . IE; ' b 2 cu ~~, ManggaratBarat.3Tet.t Manggar/a,Trn 4Tet.1 � _ / _ _ /......., sumo . voas 21 'j, ls, +AL.on Kisar = .. ; 's o [?Sa'a" @ta r · 5 r > · _(' :J.a,»jr e " : .re o. so sra 7,$., 5 Y Nagekeo 2TCM TIS 6TCM EAST TIMOR h L E S S E R S U N D A 1....... aw _o- h e ,_ + no Sumba Baral 2 SUM,:�-·, �..l Sumba Tmir 5 TCM � TCM tlt.de» Kota Kpang 4 s4vu TCM " " sumba Teroan 2 1cM - _ r" Sabu Raja 2 Rote Nda0 2 " ROTE 1CM 1CM Mesin Tes Cepat Molekuler di Provinsi NTT sudah ada 7 4 Alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang tersebar di semua Kab/Kota, 3 alat TCM diantaranya Pengadaan Mandiri (RSUD. Lehong Borong (MaTim) & PKM. Mangili dan PKM. Lewa (Sumba Timur). Dengan rincian : TCM 6 Collor sebanyak 62 dan 13 Collors sebanyak 8 (RSUD. Johannes, RSUD. Sabu Raijua, RSUD. Ruteng, RSUD. Ende, RSUD. dr. TC. Hillers, RSUD. dr. Hendrikus, RSUD. 2 1 Lewoleba, RSUD. Naibonat, RSUD. Kalabahi, RSUD. Kefamenanu, RSUD. Umbu Rara Meha, RSUD. Waikbaubak, PKM. Boru).
1. 2.Pemeriksaan Open PCR TBC yang berlokasi di : • UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT • RSUD dr Hendrikus Fernandez - Larantuka - Flores Timur Pemanfaatannya untuk pemeriksaan sampel yang banyak (± 96 sampel 1 x running). Pemanfaatan open PCR diutamakan untuk: ✓ Mendukung kegiatan Active Case Finding (ACF) yang memerlukan pemeriksaan spesimen dalam jumlah besar; ✓ Layanan regular pemeriksaan bakteriologis TBC pada wilayah dengan utilisasi closed system TCM >80%; dan/ atau; ✓ Pemeriksaan terduga TBC dengan riwayat pengobatan sebelumnya pada situasi cartridge XDR tidak tersedia/kurang.
2. 3.Mikroskopis Mikroskopis tetap digunakan untuk pemeriksaan follow up pengobatan Tuberkulosis pada akhir tahap intensif, satu bulan sebelum akhir pengobatan dan di akhir pengobatan untuk memantau kemajuan pegobatan pasien tuberkulosis. Ketersediaan mikroskop di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: RS RS Klinik Klinik Jumlah Jumlah Jumlah NO Kab/Kota PKM Pemerintah Swasta Lapas/Rutan Pemerintah Swasta TPMD Layanan Mikroskop Kondisi Baik l Timor Tengah Selatan 37 2 I I I 5 7 54 33 33 2 Manasarai Timur 29 I 5 35 34 25 3 Alor 28 2 I 2 2 35 34 34 4 Ende 26 2 I I I 9 6 46 52 38 5 Kupang 26 I I I 3 32 43 37 6 Timor Tengah Utara 26 2 2 I 1 8 7 47 20 22 7 Sikka 25 2 2 I 2 7 10 49 25 9 8 Manggarai 24 2 I I l 3 12 44 27 25 9 Ngada 24 I I I I I 29 27 20 10 Sumba Timur 24 2 3 I 2 7 39 28 2 II Manggarai Barat 22 2 2 3 I 30 31 28 12 Flores Timur 21 2 I I 5 7 37 24 20 13 Malaka 20 I 4 25 24 JI 22 RS RS K1inik Klinik Jumlah Jumlah Jumlah NO Kab/Kota PKM Pemerintah Swasta Lapas/Rutan Pemerintah Swasta TPMD Layanan Mikroskop Kondisi Baik 14 Belu 17 3 2 I 2 5 9 39 17 15 15 Sumba Barat Dava 16 1 1 4 6 28 18 16 16 Kota Kupang 12 4 6 4 10 27 23 86 22 21 17 Lembata 12 2 2 1 1 3 21 15 8 18 RoteNdao 12 I I I 4 19 21 II 19 Sumba Barat 10 2 I 1 1 3 7 25 15 10 20 Sumba Tengah I0 I I I I 14 1 1 5 21 Nagekeo 9 1 6 7 23 9 8 22 Sabu Raijua 6 I 7 18 1 1 NTT 436 38 25 18 23 104 120 764 548 409 Dari 436 Fasilitas pelayanan Kesehatan di Provinsi NTT pada tahun 2024, Mikroskop yang dapat digunakan sebanyak 409 buah. Kondisi mikroskop dalam keadaan baik sangat dipengaruhi juga oleh pemeliharaan dan penyimpanan mikroskopis yang tepat. 2.5 Komitmen Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung dalam upaya percepatan Eliminasi Tuberkulosis tahun 2030 yang termuat d al am : 1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 35 tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Human Imunodeficienc Virus, Acquired Immunode.ficency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2) Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029 dalam Program Dasa Cita dimana Cakupan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) dan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) menjadi perhatian. 3) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 - 2029 termuat indikator Penanggulangan Tuberkulosis yang menjadi perhatian yakni:
a.Cakupan Penemuan Tuberkulosis
b.Cakupan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis 23 Isu strategis ini biasanya mencakup berbagai faktor yang berdampak signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan, meliputi:
a.Penemuan Kasus TBC masih rendah Penemuan kasus TBC yang rendah merujuk pada jumlah kasus Tuberkulosis yang berhasil dideteksi dan didiagnosis yang masih berada di bawah tingkat sasaran yang ditetapkan oleh program kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak individu yang menderita TBC tetapi belum teridentifikasi dan menerima pengobatan yang tepat. Dengan meningkatkan upaya penemuan kasus, seperti memperluas akses layanan kesehatan, mengurangi stigma, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan lebih banyak kasus TBC yang dapat dideteksi dan diobati sejak dini. Hal ini akan berkontribusi pada penurunan angka penularan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di NTT.
b.Belum optimal penerapan pemberian TPT Belum optimal penerapan terapi pencegahan Tuberculosis (TPT) merujuk pada kondisi di mana program pemberian terapi pencegahan 24 bagi individu berisiko TBC belum berjalan secara maksimal. Hal ini berarti, beberapa individu yang seharusnya menerima TPT mungkin belum mendapatkan akses ke pengobatan atau tidak menyelesaikan terapi yang direkomendasikan. Terapi Pencegahan Tuberculosis (TPT) adalah salah satu strategi penting dalam upaya mengendalikan penyebaran TBC, terutama pada individu yang terpapar atau berisiko tinggi (seperti anak-anak, orang dengan HIV, atau pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah). Penerapan TPT yang belum optimal di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan meningkatkan upaya penerapan TPT, termasuk memperbaiki akses layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pasien, serta memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan, diharapkan program pencegahan TBC dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi beban penyakit di masa depan.
c.Treatment Coverage masih sangat rendah Treatment Coverage (Cakupan Pengobatan) merujuk pada persentase individu yang didiagnosis TBC yang menerima dan menyelesaikan pengobatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Cakupan pengobatan yang rendah berarti bahwa sebagian besar pasien TBC di area tersebut belum menerima pengobatan yang tepat atau tidak menyelesaikan terapi yang diperlukan. Rendahnya cakupan pengobatan TBC di NTT bisa disebabkan oleh beberapa alasan: Akses Terbatas ke Fasilitas Kesehatan, Ketidakpastian Diagnostik, Stigma dan Disfungsi Sosial, Kepatuhan terhadap Pengobatan, Ketersediaan dan Distribusi Obat, Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat Untuk meningkatkan Treatment Coverage di NTT, diperlukan upaya terpadu yang mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi masyarakat, pengurangan stigma, serta memperkuat sistem logistik dan distribusi obat. Dengan demikian, lebih banyak pasien dapat menerima pengobatan yang tepat dan menyelesaikan terapi mereka, yang pada akhimya akan membantu menurunkan angka penularan dan beban penyakit TBC. 25
d.Belum berjalannya mandatory notifikasi pada layanan non DOTS Mandatory notifikasi mencakup kewajiban bagi seluruh penyedia layanan kesehatan untuk melaporkan setiap kasus TBC yang mereka temukan kepada otoritas kesehatan setempat.Layanan non-DOTS adalah fasilitas kesehatan yang menangani pasien TBC namun belum secara resmi mengadopsi strategi DOTS. Ketiadaan pelaksanaan mandatory notifikasi di layanan non- DOTS mengacu pada kegagalan atau ketidakpatuhan layanan kesehatan ini dalam melaporkan kasus TBC sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Mandatory notifikasi penting untuk memastikan semua kasus TBC dipantau oleh sistem kesehatan publik sehingga dapat dikelola dan diobati dengan baik. Namun, berbagai tantangan menghambat pelaksanaannya di layanan non-DOTS. Beberapa penjelasan mengenai kondisi rm meliputi:Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan, Keterbatasan Sistem Pelaporan, Kurangnya Kepatuhan dan Motivasi, Keterbatasan Sumber Daya, Kurangnya Koordinasi dan Dukungan Tercapainya mandatory notifikasi yang efektif di semua layanan kesehatan, termasuk non-DOTS, adalah kunci bagi keberhasilan program penanggulangan TBC. Belum berjalannya sistem ini dapat memiliki dampak negatif . Dengan meningkatkan implementasi mandatory notifikasi di layanan non-DOTS, kita dapat memastikan bahwa semua kasus TBC terpantau, mendapatkan pengobatan yang tepat, dan mendukung upaya eliminasi TBC sebagai ancaman kesehatan masyarakat.
e.Kurangnya surveilans aktif data di fasyankes primer dan sekunder Kurangnya surveilans aktif data merujuk pada situasi di mana aktivitas pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan data TBC dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas, klinik) dan sekunder (rumah sakit) belum berjalan secara optimal. Surveilans aktif melibatkan upaya proaktif oleh petugas kesehatan untuk menemukan, melacak, dan melaporkan kasus TBC dalam komunitas, berbeda dengan surveilans pasif di mana data kasus hanya dicatat berdasarkan laporan pasien yang datang untuk mendapatkan layanan. Surveilans 26 aktif data yang kurang di fasyankes primer dan sekunder di NTT dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut: Keterbatasan Sumber Daya Manusia,, Infrastruktur yang Tidak Memadai, Kesadaran dan Pemahaman yang Terbatas, sistem Pelaporan yang Rumit, Kurangnya Koordinasi dan Dukungan Kurangnya surveilans aktif data TBC di fasyankes primer dan sekunder berdampak negatif terhadap upaya penanggulangan TBC di NTT.
f.Kurangnya optimalisasi TCM Kurangnya optimalisasi Tes Cepat Molekuler (TCM) dalam diagnosis TBC merujuk pada pemanfaatan Tes Cepat Molekuler yang belum maksimal untuk mendeteksi kasus TBC di wilayah NTT. Meski TCM merupakan metode diagnostik dengan sensitivitas tinggi dan cepat memberikan hasil, kendala dalam adopsi dan implementasinya di fasyankes menyebabkan deteksi kasus TBC yang masih rendah. Tes Cepat Molekuler (TCM) merupakan metode deteksi molekuler berbasis nested real-time PCR yang memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi kuman TBC, termasuk yang sudah resisten obat Namun, berbagai kendala teknis dan non-teknis mengakibatkan kurangnya optimalisasi TCM di NTT: Distribusi Alat yang Tidak Merata, Kualitas Infrastruktur, Pemeliharaan dan Dukungan Teknis, Pelatihan Tenaga Kesehatan, Biaya dan Logistik. Optimalisasi TCM yang kurang menyebabkan beberapa dampak negatif dalam penanggulangan TBC di NTI'. Optimalisasi TCM dalam diagnosis TBC dapat diupayakan dengan memperkuat infrastruktur, meningkatkan distribusi alat, memberikan pelatihan teknis yang menyeluruh kepada tenaga medis, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perawatan dan operasional alat. Dengan demikian, diharapkan deteksi dini dan penanganan kasus TBC di NTI' dapat lebih optimal dan efektif.
g.Kurangnya pelacakan kasus loss to follow up Kurangnya pelacakan kasus TBC loss to follow up merujuk pada ketidakmampuan sistem kesehatan untuk melacak dan memantau pasien yang telah didiagnosis dengan TBC tetapi tidak menyelesaikan 27 pengobatan mereka atau tidak kembali untuk perawatan lanjutan. Loss to follow up terjadi ketika pasien TBC menghentikan pengobatan sebelum waktunya atau gagal untuk melanjutkan pengobatan setelah awal diagnosa dan pengobatan dimulai. Kurangnya pelacakan kasus TBC loss to follow up dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Sistem Pelaporan dan Pemantauan yang Lemah, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kurangnya Dukungan Pasien, Stigma dan Diskriminasi, Kekurangan Pendidikan Pasien, Hambatan Geografis dan Ekonomi. Mengatasi kurangnya pelacakan kasus TBC loss to follow up memerlukan pendekatan komprehensif,
h.Kurangnya surveilans berbasis masyarakat Kurangnya surveilans TBC berbasis masyarakat merujuk pada situasi di mana kegiatan pemantauan, pelaporan, dan pencegahan TBC yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat belum berjalan atau belum berfungsi secara optimal. Surveilans berbasis masyarakat melibatkan pengumpulan dan analisis data langsung dari komunitas oleh anggota masyarakat dan tenaga kesehatan setempat untuk mendeteksi dan mengendalikan penyebaran TBC. Kurangnya surveilans TBC berbasis masyarakat di NTT dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk: rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, Keterbatasan Sumber Daya, lnfrastruktur Kesehatan yang Tidak Memadai, Kurangnya Dukungan dan Koordinasi, Stigma Sosial, Pemantauan dan Evaluasi yang lemah. Kurangnya surveilans berbasis masyarakat dalam penanggulangan TBC memiliki beberapa dampak, antara lain:Keterlambatan Deteksi Kasus, Pengelolaan Program yang Kurang Optimal, Peningkatan Behan Penyakit TBC
i.Belum optimal jejaring Public Private Mix TBC dan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia TBC (KOPI TBC Public Private Mix (PPM) TBC adalah strategi yang melibatkan kerja sama antara fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta untuk meningkatkan akses, penemuan, pengobatan, dan pelaporan kasus 28 Tuberkulosis (TBC). Sedangkan, Koalisi Organisasi Profesi Indonesia TBC (KOPI TB) adalah sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi profesi di Indonesia yang bekerja sama untuk mendukung program nasional penanggulangan TBC. Belum optimalnya implementasi jejaring PPM dan KOPI TB dalam berbagai setting seperti tempat kerja, lapas, sekolah, pesantren, dan sekolah berasrama di NTT dapat disebabkan oleh berbagai faktor. seperti : Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi, Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, Keterbatasan Sumber Daya, Infrastruktur yang Tidak Memadai, Monitoring dan Evaluasi yang Lemah dan stigma Sosial. Kurangnya optimalisasi jejaring PPM dan KOPI TB dalam berbagai setting memiliki beberapa dampak negatif, antara lain: Deteksi Lamba, Pengobatan Tidak Menyeluruh, Penularan yang Berkelanjutan Peningkatan optimalisasi jejaring PPM dan KOPI TB dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:Memperkuat Koordinasi & Kolaborasi, Edukasi dan Sosialisasi, Peningkatan Sumber Daya, Infrastruktur yang Memadai, Penguatan Monitoring dan Evaluasi, Menekan Stigma Sosial. j . Kurangnya promosi dan pengendalian faktor risiko (perilaku dan lingkungan) di tempat kerja dan masyarakat. Kurangnya promosi dan pengendalian faktor risiko (perilaku dan lingkungan) terkait TBC mengacu pada ketidakcukupan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan intervensi terhadap perilaku dan kondisi lingkungan yang berkontribusi pada penyebaran penyakit TBC. Faktor risiko ini dapat mencakup kebiasaan perilaku seperti merokok dan kebersihan yang buruk, serta kondisi lingkungan seperti ventilasi yang buruk dan kepadatan tempat tinggal. Kurangnya promosi dan pengendalian faktor risiko di tempat kerja dan masyarakat terjadi karena berbagai hal, termasuk kesadaran yang kurang, akses terhadap informasi dan sumber daya yang tidak memadai, serta kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan publik. Kurangnya promosi dan pengendalian faktor risiko di tempat kerja dan masyarakat memiliki dampak negatif: 29
k.Masih belum optimalnya penemuan kasus TBC pada anak, TBC dengan HIV dan TBC dengan DM. Kurang optimalnya penemuan kasus TBC pada anak, pasien dengan HIV, dan pasien dengan DM merujuk pada situasi di mana deteksi, diagnosis, dan pelaporan kasus TBC di ketiga kelompok ini belum mencapai hasil yang maksimal sesuai target kesehatan yang ditetapkan. One Stop Service adalah pendekatan layanan terpadu yang menyediakan fasilitas diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kesehatan dalam satu tempat untuk memudahkan akses dan meningkatkan efektivitas penanganan TBC. Kurang optimalnya penemuan kasus di ketiga kelompok ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain Deteksi yang Sulit dan terlambat , Kurangnya Kesadaran dan Ketidakcukupan Tenaga pendukung yang terlatih
1. 1.Kurangnya komitmen yang diterjemahkan dalam anggaran Daerah. Kurangnya komitmen yang diterjemahkan dalam anggaran daerah untuk penanggulangan TBC merujuk pada situasi di mana alokasi dana atau sumber daya finansial dari anggaran daerah yang disediakan untuk program penanggulangan TBC masih rendah atau tidak memadai, mencerminkan kurangnya prioritas oleh pemerintah daerah terhadap upaya ini.Kurangnya komitmen dalam bentuk anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan TBC dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:Prioritas Pembangunan yang Beragam, Kurangnya Kesadaran dan Edukasi, Pengelolaan dan Penggunaan Dana yang Tidak Efisien dan Kurangnya Dukungan Politik Kurangnya anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan TBC memiliki beberapa dampak negatif: Dengan meningkatkan komitmen yang diterjemahkan dalam anggaran daerah, diharapkan program penanggulangan TBC dapat berjalan lebih optimal, mengurangi penyebaran penyakit, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. 30
m.Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan peran serta masyarakat dan sektor lain dalam penanggulangan TBC Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan peran serta masyarakat serta sektor lain dalam penanggulangan TBC merujuk pada kondisi di mana informasi mengenai TBC belum terse bar luas dengan efektif, dan tingkat partisipasi masyarakat serta sektor terkait dalam program penanggulangan TBC masih rendah. Hal ini mencakup komunikasi yang kurang efektif, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta kurangnya keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai sektor yang relevan. Kurangnya optimalisasi dalam penyebarluasan informasi dan peran serta masyarakat serta sektor lain disebabkan oleh beberapa faktor utama yiru Keterbatasan Media dan Saluran Komunikasi, Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, Keterlibatan Masyarakat yang Kurang, dan Kurangnya Dukungan dari Sektor Lain Tidak optimalnya penyebarluasan informasi dan peran serta masyarakat serta sektor lain berdampak negatif pada upaya penanggulangan Tuberculosis
n.Belum semua Kab/Kota memiliki regulasi terkait penanggulangan TBC. Belum semua Kota/Kabupaten memiliki regulasi terkait penanggulangan TBC mengacu pada ketiadaan atau kurangnya aturan resmi yang disahkan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi upaya penanggulangan TBC di wilayah tersebut. Regulasi ini mencakup kebijakan, peraturan, dan prosedur yang bertujuan untuk mendeteksi, mengobati, dan mencegah penyebaran TBC secara efektif dan sistematis. Ketiadaan regulasi yang spesifik dan sinkron di tingkat kabupaten/kota dalam penanggulangan TBC dapat disebabkan oleh berbagai faktor berikut:Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman, Keterbatasan Sumber , Kendala Birokrasi dan Administrasi,serta Implementasi dan Pengawasan yang lemah 3 1 Ketiadaan regulasi yang spesifik di kabupaten/kota berdampak negatif pada: Upaya Penanggulangan yang Kurang Terintegrasi, Pengelolaan yang Tidak Efektif, dan Peningkatan Penyebaran TBC Dengan regulasi yangjelas dan terintegrasi di tingkat kabupaten/kota, diharapkan upaya penanggulangan TBC di NIT dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan berhasil mengurangi beban penyakit di masyarakat.
o.Kurangnya riset dan inovasi dalam penanggulangan TBC di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kurangnya riset dan inovasi dalam penanggulangan TBC mengacu pada ketidakcukupan upaya penelitian, pengembangan, dan penerapan inovasi baru untuk mendeteksi, mengobati, serta mencegah TBC di wilayah NIT. Ini termasuk minimnya pembaruan metode, teknologi, dan strategi penanggulangan yang berdasarkan hasil penelitian yang kontekstual dan spesifik untuk wilayah NIT Beberapa faktor utama yang menyebabkan kurangnya riset dan inovasi dalam penanggulangan TBC di wilayah NIT antara lain:Keterbatasan Sumber Daya, Prioritas Penelitian yang Tidak Terarah, Kurangnya Kolaborasi dan Dukungan, Kendala Logistik dan Teknik Kurangnya riset dan inovasi memiliki beberapa dampak negatif dalam penanggulangan TBC di wilayah NIT pelaksanaan yang baik. Dengan mengimplementasikan upaya peningkatan riset dan inovasi , diharapkan penanggulangan TBC di wilayah NIT dapat meningkat, sehingga deteksi, pengobatan, dan pencegahan TBC menjadi lebih efektif dan efisien. 3.2. Kebijakan Penanggulangan Program TBC Kebijakan Penanggulangan Program TBC di Provinsi NIT merujuk pada serangkaian peraturan, pedoman, dan tindakan yang disusun oleh pemerintah daerah, dalam koordinasi dengan kementerian kesehatan dan lembaga terkait lainnya, untuk mengatasi penyebaran dan dampak penyakit TBC di wilayah NIT. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 32 mendeteksi, mengobati, serta mencegab penularan TBC melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi.
a.Arab Kebijakan Arab kebijakan dalam Rencana Aksi Daerab (RAD) Penanggulangan TBC Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 2029 disusun berdasarkan pada sinergitas dan komprehensifitas seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, meliputi upaya: promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif, baik dari aspek kesehatan, aspek sosial maupun aspek ekonomi. Arab kebijakan penanggulangan TBC Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dirumuskan guna mendapatkan strategi dan program penanggulangan TBC Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terfokus serta dapat ditentukan indikator kinerja programnya. Seiring dengan Strategi Nasional Penanggulangan TBC, arah kebijakan penanggulangan TBC Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak dari layanan kuratif dan rehabilitasi menuju fokus lebih pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, serta fokus pada isu-isu aksesibilitas dan kualitas layanan kasus TBC, dengan tujuan untuk: Berikut adalab beberapa tujuan dari strategi penanggulangan Tuberkulosis : 1) Mengurangi Insidensi TBC Menurunkan jumlab kasus baru TBC setiap tabun. Salab satu tujuan utama strategi ini adalab mengurangi tingkat kejadian TBC di masyarakat. Dengan melakukan deteksi dini, memperluas cakupan skrining, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab dan cara penularannya, insidensi TBC dapat dikurangi. Program seperti Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh (TOSS TBC)** sangat mendukung tujuan 2) Meningkatkan Keberhasilan Pengobatan Meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan pasien TBC. Tujuan ini berfokus pada memastikan babwa pasien yang telab 33 didiagnosis TBC menjalani pengobatan secara lengkap sampai sembuh. Ini termasuk memantau kepatuhan pasien terhadap pengobatan, menyediakan dukungan, dan penguatan sistem kesehatan untuk mencegah terjadinya TBC yang resisten terhadap obat. 3) Mengeliminasi TBC Resisten Obat Mengurangi prevalensi TBC resisten obat. TBC resisten obat memerlukan penanganan yang lebih kompleks dan mahal. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penderita TBC MDR lebih dini dan memberikan pengobatan yang tepat untuk mencegah penyebaran TBC MDR lebih lanjut. 4) Mengurangi Mortalitas Akibat TBC Menurunkan angka kematian akibat TBC. Strategi ini bertujuan menurunkan angka kematian dengan memastikan bahwa semua pasien TBC mendapatkan pemantauan yang tepat dan pengobatan berkualitas tinggi. Selain itu, fokus pada pasien dengan kondisi kesehatan tambahan seperti HIV/ AIDS dan DM (diabetes mellitus) yang lebih rentan terhadap komplikasi TBC. 5) Menghilangkan Stigma TBC Mengurangi stigma sosial terhadap penderita TBC. Stigma negatif terhadap orang dengan TBC menghalangi mereka dari mencari diagnosis dan pengobatan. Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan stigma melalui edukasi, kampanye kesadaran, dan pendekatan inklusif di masyarakat. 6) Memperkuat Sistem Kesehatan Meningkatkan kapasitas pelayanan penanggulangan TBC. Strategi rm kesehatan bertujuan dalam untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur, tenaga kesehatan, dan teknologi diagnostik serta pengobatan yang diperlukan untuk penanganan TBC yang efektif, baik di kondisi biasa maupun keadaan darurat kesehatan. 7) Meningkatkan Koordinasi dan Kemitraan 34 Menggalang kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya penanggulangan TBC. Membangun kemitraan dengan institusi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan donor internasional sangat penting untuk menciptakan sinergi dan memperkuat upaya penanggulangan TBC. Kolaborasi yang baik memastikan bahwa program dan sumber daya yang ada dapat dioptimalkan. 8) Memperluas Dukungan Keuangan dan Kebijakan Mengamankan pendanaan dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Menjadi penting untuk memastikan keterlibatan pembuat kebijakan dan pengalokasian dana yang cukup untuk program TBC. Dengan mendukung kebijakan yang komprehensif dan meningkatkan sumber daya keuangan, upaya pengendalian TBC dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 9) Pengawasan dan Evaluasi Program Memastikan program penanggulangan TBC berjalan secara efektif dan efisien. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi strategis yang efektif untuk memastikan tujuan program tercapai, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan
b.Strategi Untuk mewujudkan tujuan arah kebijakan penanggulangan TBC Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipilih strategi yang mendukung, yaitu: 1) Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara sinergi dan bersama antar pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang berdaya guna. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dijabarkan dalam kegiatan penyediaan anggaran yang memadai 35 untuk penguatan program penanggulangan TBC Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien Peningkatan Akses Layanan dijabarkan dalam kegiatan : a) penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya; b) optimalisasi jejaring pelayanan TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta; c) pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur pelayanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; d) pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC; e) 5) pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara berjenjang; dan f) penyediaan sanatorium untuk pasien TBC. 3) Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Tuberkulosis Penjabaran kegiatan untuk intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis diantaranya adalah : a) Promosi kesehatan dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas melalui:

(1). penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara massif melalui saluran komunikasi publik,
(2). penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC,
(3). pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC, dan 36
(4). penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan TBC yang sesuai standar. b) Pengendalian faktor risiko yang melibatkan seluruh sektor dan pemangku kepentingan dilakukan melalui :
(1). peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
(2). intervensi perubahan perilaku masyarakat;
(3). peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
(4). Pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik. c) Penemuan dan pengobatan dilakukan melalui: ( 1 ) . Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
(2). Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
(3). Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 4) Pemberian kekebalan yang dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan 5) Pemberian obat pencegahan yang ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun. 6) Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC yang dilakukan melalui advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 37 Penanggulangan TBC, fasilitasi penelitian, dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC. 7) Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis. Peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis dilakukan melalui: a) Pembentukan wadah kemitraan; dan b) Mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan. 8) Penguatan Manajemen Program Penguatan manajemen program dilakukan melalui : a) Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program; b) penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC; c) penguatan sistem pendanaan TBC; d) penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan e) peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC. 3.3. Indikator Penanggulangan TBC
1. a.Indikator Dampak 1 . Angka insiden TBC Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan insidens kasus TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Upaya penanggulangan TBC di Indonesia tahun 2020-2024 diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030, serta mengakhiri epidemi TBC di tahun 2050.
  1. 2.Angka Mortalitas Indonesia menghadapi beban penyakit ganda akibat meningkatnya penyakit tidak menular dan tingginya insiden penyakit menular. Malnutrisi masih menjadi masalah kesehatan utama. Sekitar 30,8% (7 juta) anak balita mengalami stunting (Kementerian 38 PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2020). Sementara itu, masalah kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa telah meningkat hingga lima kali lipat lebih tinggi dari target RPJMN 2019 dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2019) (Gani & Budiharsana, 2018). Angka kematian ibu di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup merupakan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara (Gani & Budiharsana, 2018). Tuberkulosis merupakan salah satu dari lima penyebab utama beban penyakit pada tahun
  2. 2017.Diabetes, yang juga merupakan faktor risiko tuberkulosis, merupakan penyumbang beban penyakit terbesar ketiga (Gani & Budiharsana, 2018; Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2020). Angka kematian tuberkulosis di provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan angka berkisar 5,5 - 5, 9 % dari kasus yang ternotifikasi.
2. b.Indikator Utama dalam Program Penanggulangan Tuberkulosis adalah: 1) Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus TBC 2) Jumlah Kasus TBC yang ditemukan dan diobati 3) Angka Keberhasilan pengobatan TBC 4) Cakupan Pengobatan TBC RO 5) Persentase Pasien TBC RO yang memulai pengobatan 6) Angka Keberhasilan Pengobatan TBC RO 7) Cakupan penemuan kasus TBC Anak 8) Pasien TBC mengetahui status HIV 9) Pasien TBC-DM 10) Cakupan Pemberian TPT
3. c.Indikator Per strategi Indikator ini merupakan indikator pendukung untuk tercapainya indikator dampak dan indikator utama dalam upaya mencapai keberhasilan program penanggulangan TBC, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,, meliputi: 1) persentase pembiayaan untuk pemenuhan pelaksanaan SPM TBC; 39 2) persentase orang dengan gejala TBC yang ditatalaksana sesuai standar; 3) proporsi semua kasus TBC yang terdeteksi dengan TCM; 4) jumlah rumah sakit sebagai faskes rujukan TBC RO; 5) persentase pasien TBC-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TBC; 6) persentase pasien TBC yang di skrining DM; 7) persentase lndeks Kasus yang dilakukan IK; 8) persentase kasus TBC yang ditemukan dari hasil IK; 9) persentase faskes mikroskopis yang mengikuti uji silang; 10) persentase faskes mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik diantara total faskes mikroskopis; 1 1 ) faskes yang memiliki alat diagnostic molekuler; 12) terbentuknya tim PPM berbasis kabupaten; 13) proporsi puskesmas yang melaporkan kasus TBC di antara seluruh puskesmas; 14) proporsi rumah sakit pemerintah dan klinik pemerintah yang melaporkan kasus TBC di antara seluruh rumah sakit pemerintah dan klinik pemerintah; 15) proporsi rumah sakit swasta yang melaporkan kasus TBC di antara seluruh faskes swasta; 16)jumlah TPMD yang melaporkan kasus TBC; 17) jumlah klinik swasta yang melaporkan kasus TBC; 18) proporsi notifikasi kasus TBC dari rumah sakit dan klinik pemerintah; 19) proporsi notifikasi kasus TBC dari rumah sakit swasta; 20) proporsi notifikasi kasus TBC dari klinik swasta dan DPM; 2 1 ) persentase angka keberhasilan pengobatan di faskes swasta; 22) cakupan pemberian TPT anak usia <5 tahun; 23) cakupan pemberian TPT anak usia 5-14 tahun; 24) cakupan pemberian TPT pada ODHA; 25) jumlah inovasi di bidang Penanggulangan TBC; 40 26) jumlah organisasi profesi yang terlibat dalam kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
4. a.jumlah kemitraan dengan LSM/CSO/Komunitas peduli TBC
5. b.persentase kontribusi rujukan komunitas kemitraan pada penemuan pasien TBC;
6. c.persentase faskes yang melaporkan kasus TBC tepat waktu & lengkap; 3.4. Target Indikator Utama dan Operasional Target program Penanggulangan TBC Nasional adalah eliminasi TBC pada Tahun 2030 yang terdiri atas : 1 . Target Indikator Dampak Pada tahun 2025 yakni penurunan angka kesakitan karena TB sebesar 50% dibandingkan angka kesakitan pada tahun 2014 dan penurunan angka kematian karena TB sebesar 70% dibandingkan angka kematian pada tahun 2014. Target dampak pada 2030 yakni penurunan angka kesakitan karena TB sebesar 80% dibandingkan angka kesakitan pada tahun 2014 dan penurunan angka kematian karena TB sebesar 90% dibandingkan angka kematian pada tahun 2014. Dan target dampak pada 2035 yakni penurunan angka kesakitan karena TB sebesar 90% dibandingkan angka kesakitan pada tahun 2014 dan penurunan angka kematian karena TB sebesar 95% dibandingkan angka kematian pada tahun 2014
  1. 2.Target lndikator Utama TAHUN No URAIAN 2025 2026 2027 2028 2029 1 Estimasi insiden TBC 17.928 15.468 13.400 11.930 10.815 (Perhitungan beban dan target cakupan penemuan Tuberkulosis di Indonesia tahun 2024-2030] 2 Jumlah terduga TBC yang 87.131 75.173 65.123 57.980 52.562 ditemukan (Target SPM) [Rumus : 54% (proporsi bakteriologis confirm, GTR 2023) x 10 (kontak, Permenkes 64) xjumlah kasus TBC yang harus ditemukan l 3 Target cakupan penemuan 90% 90% 90% 90% 90% kasus TBC 4 1 TAHUN No URAIAN 2025 2026 2027 2028 2029 [Berdasarkan NSP 2024 2026] 4 Jumlah kasus TBC SO 95% 95% 95% 95% 95% yang memulai pengobatan (Enrollment) [Berdasarkan NSP 2024-20261 5 Angka keberhasilan 90% 90% 90% 90% 90% pengobatan kasus TBC SO [Berdasarkan NSP 2024 2026 6 Estimasi kasus TB 526 454 393 350 3 1 8 MDR/RR [Rumus = (2.2% (GTR 2023) x perkiraan kasus TB paru baru) + (25% (GTR 2023) x perkiraan kasus TB paru pengobatan ulang)] 7 Persentase kasus TBC 85% 90% 95% 95% 95% yang mengetahui status HIV [Rumus = jumlah kasus TBC yang ditemukan mengetahui status HIV (capaian) :seluruh jumlah kasus TBC yang ditemukan [Berdasarkan target NSP tahun 2024-2026] 8 Jumlah perkiraan kasus 3.460 2.985 2.586 2.302 2.087 TBC anak [Rumus = 19,3% (estimasi insiden usia 0-14 berdasarkan GTR 2023) x estimasi insiden semua umurl 9 Perkiraan kontak serumah 6.680 5.763 4.993 4.445 4.030 memenuhi syarat mendapat TPT [Rumus : Estimasi insiden TB x proporsi kasus terkonfirmasi bakteriologis (54% -GTR 2022) x [average household size-1 (4-1) x persentase kontak yang memenuhi syarat mendapat TPT (sumber data : ACF di 25 KK Tahun 2022-2023 = 23%l 10 Target Skrining TBC pada 3.379 4.090 4.801 5.513 6.224 Penvandang DM 42 BAB IV STRATEGI RENCANA AKSI 4.1 STRATEGI Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan insidensi kasus TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk pada Tahun 2030. Upaya penanggulangan TBC di Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai eliminasi TBC pada Tahun 2030, serta mengakhiri di epidemi TBC di Tahun 2050. Pencapaian target Eliminasi TBC dilaksanakan melalui penerapan strategi nasional Eliminasi TBC dan kegiatan yang terdiri atas :
  2. 1.Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah Provinsi:
7. a.Pembuatan regulasi penanggulangan TBC di kabupaten/Kota
8. b.Merencanakan dan mengusulkan penganggaran penanggulangan TBC yang terintegrasi
9. c.Membentuk tim percepatan penanggulangan TBC sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
  1. 2.Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC :
10. a.Intentensifikasi penemuan kasus TBC pada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang DOTS dan non DOTS
11. b.Intensifikasi penemuan kasus TBC (TBC sensitif Obat, TBC resisten Obat, TBC-HIV,TBC-DM,TBC Anak) pada fasilitas kesehatan Pemerintah dan Swasta C. Memastikan keberlangsungan pengobatan pasien TBC sampai sembuh
12. d.Peningkatan kualitas mutu dan pengembangan layanan laboratorium TBC (Mikroskop, Tes Cepat Molekuler maupun biakan)
13. e.Monitoring dan evaluasi secara reguler. 43 di bidang . . 1novas13. Peningkatan penelitian, pengembangan, dan Penanggulangan TBC :
14. a.Peningkatan upaya promosi penanggulangan TBC melalui berbagai platform media yang ada di masyarakat
15. b.Memastikan penerapan PPI-TBC di fasilitas Kesehatan
16. c.Pemberian Pengobatan TPT
17. d.Pengendalian dan pencegahan TBC di masyarakat
18. e.Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan diatas
  1. 4.Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
19. a.Menginteventarisir praktik cerdas di kabupaten/kota dalam penanggulangan TBC
20. b.Membuat inovasi untuk mendukung program penanggulangan TBC
21. c.Monitoring dan Evaluasi
  1. 5.Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC
22. a.Peningkatan kemitraaan dengan LSM/ komunitas Peduli TBC
23. b.Meningkatkan kontribusi rujukan komunitas pada
  1. 6.Penguatan manajemen program TBC
24. a.Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan mampu tatalaksana dan manajemen penanggulangan TBC baik di Dinas Kesehatan kabupaten/kota maupun fasyankes pemerintah maupun swasta.
25. b.Menjamin ketersediaan dan melakukan perencanaan logistik TBC secara terpadu dengan pengelola Farmasi
26. c.Menjamin ketersediaan dan kepatuhan dan pelaksanaan Tenaga kesehatan terhadap SOP penanggulangan TBC
27. d.Meningkatkan Keterampilan tenaga kesehatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan di Sistem lnformasi TBC secara tepat waktu
28. e.Melakukan perencanaan logististik TBC secara terpadu antara program TBC dan pengelolaan Farmasi
29. f.Monitoring dan Evaluasi secara berkala. 44 4.2. Rencana Aksi Rencana Aksi Dalam upaya Eliminasi Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijabarkan sebagai berikut: N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penguatan a. Tersusunnya l.l Pembaharuan tim Dinas Biro Hukum dan 100% 100% 100% 100% 100% Komitmen dan target Eliminasi percepatan Kesehatan Pemerintahan kepemimpinan TBC daerah penanggulangan Provinsi NIT Provinsi NIT pemerintah dengan TBC provinsi NTT unit Kerja Pusat, mengacu pada periode 2025-2029 Penanggulanga Provinsi, target Eliminasi n Penyakit Kabupaten/Ko TBC nasional; Menular ta untuk Langsung mendukung b Tersedianya 1.2 Monitoring dan Badan Biro Hukum dan 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x percepatan anggaran yang Evaluasi kinerja Pembangunan Pemerintahan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Eliminasi TBC memadai untuk tim percepatan dan Riset dan Provinsi NIT tahun 2030 Penanggulanga penanggulangan Inovasi Daerah nTBC TBC provinsi NIT Provinsi NTT d Terselenggaran 1.3 koordinasi dan Badan Dinas Kesehatan 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x ya mensosialisasi Pembangunan Provinsi NTT kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Penanggulanga multi sektor dalam Riset dan unit Kerja n TBC berbasis pelaksanaan RAD Inovasi Daerah Penanggulangan kewilayahan. TBC Provinsi Provinsi NIT Penyakit NTT periode Menular 2025-2029 Langsung N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.4 kunjungan Badan Tim Satgas lx lx lx Ix advokasi ke Pembangunan Percepatan ATM kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kab/kota yang Riset dan dan Penyakit belum memiliki 1novasi Daerah menular lainnya tim percepatan Provinsi NTT penaggulangan TBC tingkat kab/kota dan atau belum menyusun RAD TBC tingkat kab/Kota 1.5 pertemuan Badan Aisten 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x perumusan Pembangunan Pemerintahan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kebijakan teknis Riset dan Setda Provinsi secara secara secara secara secara percepatan Inovasi Daerah NTT daring daring daring daring daring penaggulangan Provinsi NIT TBC yang memuat hal-hal berikut ; a. kewajiban mencari pengobatan atau melaporkan jika mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu. b. kebijakan pelacakan kasus 46 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 atau kontak erat di lingkungan rumah, sekolah ' tempat kerja . c. kebijakan pelaksanaan skrining TBC di sekolah, pondok, tempat kerja, penjara. d. keterlibatan lingkungan terdekat (RT, Sekolah, tempat kerja) dalam mengawal ketuntasan berobat penderita TBC 1.6 melakukan Badan Tim Satgas I x Ix lx Ix kunjungan Pembangunan Percepatan ATM kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan advokasi kepada Riset dan dan Penyakit pimpinan daerah lnovasi Daerah menular lainnya kab/kota untukl Provinsi NTT mendorong OPD nya mengalokasikan anggaran untuk 47 N Strategi Tujuao No Aksi Peoaogguog Pendampiog Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 program pengendalian TBC l.7 melakukan Badan Asisten 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x pertemuan Pembangunan Pemerintahan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan advokasi kepada Riset dan Setda Provinsi secara secara secara secara secara semua OPD terkait lnovasi Daerah NTT daring daring daring daring daring untuk menjelaskan Provinsi NTT peran yang bisa dijalankan oleh setiap OPD dalam penaggu langan TBC l.8 integrasi kegiatan Dinas Tim Satgas 3 x kegiata 3 x kegiata 3 x kegiata 3 x kegiata edukasi, skrining Kesehatan Percepatan ATM TBC, dan rujukan Provinsi NTT dan Penyakit pasien di kegiatan unit Kerja menular dan semua OPD lain. Penanggulanga Kesehatan Kerja n Penyakit dan Olahraga Menular Langsung 48 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.9 Peningkatan Badan Asisten 1 X 2 x 2 x 2 x 2 x keterlibatan lintas Pembangunan Pemerintahan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sektor dalam Riset dan Setda Provinsi secara secara secara secara upaya lnovasi Daerah NTT daring daring daring daring penanggulangan Provinsi NTT TBC 2 Peningkatan a. Tersedianya 2.1 mendorong Asisten Dinas Kesehatan 1 X 4 x 4 x 4 x 4 x Akses layanan layanan yang kabupaten/kota Pemerintahan Provinsi NTT kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan diagnosis dan bermutu dalam untuk Setda Provinsi unit Kerja secara secara secara secara pelayanan penatalaksanaa meningkatkan NTT Penanggulangan daring daring daring daring selama n TBC yang penemuan terduga Penyakit perawatan diselenggarakan dan kasus TBC Menular yang bermutu oleh Fasilitas dengan rapat rutin Langsung dan berpihak Pelayanan setiap semester pada pasien Kesehatan di dan surat edaran Tuberkulosis wilayahnya; gubemur b Mengoptimalka 2.2 pembinaan untuk Asisten Dinas Kesehatan 2 x 4 x 4 x 4 x 4 x n jejaring penegakan aturan Pemerintahan Provinsi NTT kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan layanan TBC di wajib lapor Setda Provinsi unit Kerja secara secara secara secara secara Fasilitas (mandatory NTT Penanggulangan daring daring daring daring daring Pelayanan notification) bagi Penyakit Kesehatan milik semua fasilitas Menular pemerintah dan kesehatan yang Langsung swasta; menemukan dan mengobati pasien TBC 49 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks JawabUtama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30. c.Melaksanakan 2.3 monitoring dan Asisten Dinas Kesehatan Surat 4 x 4 x 4 x 4 x sistem rujukan evaluasi skrining Pemerintahan Provinsi NTT Edaran kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pasien TBC TBC pada Setda Provinsi unit Kerja Gubemur secara secara secara secara mengikuti alur kelompok NTT Penanggulangan daring daring daring daring layanan TBC beresiko (ODHJV, Penyakit yang ditetapkan Dm, Stunting, Menular oleh Pemerintah penurunan sistem Langsung Daerah; imun dan lansia) d Memenuhi dan 2.4 Monitoring dan Asisten Dinas Kesehatan 1 X I X I x I X I X menjamin mutu evaluasi skrining Pemerintahan Provinsi NTT kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan obat yang TBC pada semua Setda Provinsi unit Kerja digunakan tempat beresiko ( NTT Penanggulangan untuk sekolah, pondok, Penyakit pengobatan tempat kerja, Menular TBC pemukiman padat Langsung dan kumuh, lapas) e Melakukan 2.5 pelatihan Dinas Organisasi 1 X 2x 2x 2x 2x pembinaan pengenalan gejala Kesehatan Profesi, CSR, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan teknis dan dan kewaspadaan Provinsi NTT LSM supervisi TBC bagi guru, unit Kerja layanan TBC pngelola pondok, Penanggulanga untuk Fasilitas pengurus panti dan n Penyakit Pelayanan lain-lain. Menular Kesehatan Langsung dilaksanakan oleh Pemerintah 50 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daerah secara berjenjang; 2.6 monitoring dan Dinas Rumah Sakit, 3 x 4 x 4 x 4 x 4 x eavluasi skrining Kesehatan Puskesmas, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan TBC pada layanan Provinsi NTT Posyandu secara secara secara secara secara kesehatan ibu dan unit Kerja daring daring daring daring daring anak. Penanggulanga n Penyakit Menular Langsung dan Kesehatan Ibu danAnak 2.7 monitoring dan Dinas Rumah Sakit, 3 x 4 x 4 x 4 x 4 x evaluasi skrining Kesehatan Puskesmas, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan TBC pada semua Provinsi NTT Posyandu secara secara secara secara secara siklus hidup di unit Kerja daring daring daring daring daring layanan posyandu Penanggulanga n Penyakit Menular Langsung dan Kesehatan [bu danAnak 5 1 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks JawabUtama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.8 monitoring dan Dinas Rumah Sakit, 3 x 4 x 4 x 4 x 4 x evluasi pelacakan Kesehatan Puskesmas, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kontak erat semua Provinsi NTT Posyandu secara secara secara secara secara pasien TBC, unit Kerja daring daring daring daring daring perhatian khusus Penanggu langa terutama pada n Penyakit pasien TBC so Menular danRO Langsung 2.9 pemberian Dinas Rumah Sakit, 3 x 4 x 4 x 4 x 4 x Bimbingan Teknis Kesehatan Puskesmas, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan (BIMTEK) Provinsi NTT Posyandu secara secara secara secara secara penguatan layanan unit Kerja daring daring daring daring daring bagi klinik, Penanggulanga praktek mandiri n Penyakit terkait program Menular prioritas nasional Langsung 2.10 pembentukan Dinas Rumah Sakit, 1 X 2x 2x 2x 2x MOU pembinaan Kesehatan Puskesmas, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan jejaring Provinsi NTT Posyandu puskesmas (klinik unit Kerja dan tempat praktik Penanggulanga mandiri dokter) n Penyakit Menular Langsung 52 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11 penyediaan alat Dinas Seksi 1 X 2x 2x 2x 2x dan bahan untuk Kesehatan Kefarmasian dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan penyelengaraan Provinsi NTT Alat Kesehatan skriningTBC unit Kerja Penanggulanga n Penyakit Menular Langsung 2.12 Penguatan peran Dinas Seksi I X 2x 2x 2x 2x asosiasi profesi, Kesehatan Kefarmasian dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan organisasi koalisi Provinsi NTT Alat Kesehatan dan perhimpunan unit Kerja fasyankes (primer Penanggulanga dan rujukan) n Penyakit dalam mendorong Menular penyediaan Langsung layanan TBC 2.13 monitoring dan Dinas Seksi I X 2x 2x 2x 2x evaluasi pelatihan Kesehatan Kefarmasian dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemanfaatan alat Provinsi NTT Alat Kesehatan TCM untuk unit Kerja diagnosis Penanggulanga tuberkulosis dan n Penyakit TBCRO Menular Langsung 53 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14 mendorong Dinas Seksi I x 2x 2x 2x 2x kabupaten/kota Kesehatan Kefarmasian dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan melakukan Provinsi NTT Alat Kesehatan perluasan jejaring unit Kerja layanan Penanggulanga pengobatan untuk n Penyakit TBC SO dan TBC Menular RO (termasuk Langsung dengan swasta) 3 Optimalisasi Intensi fikasi 3.1 peningkatan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x Upaya upaya kulaitas Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Promosi dan kesehatan penyelenggaraan Provinsi NIT Organisasi secara secara secara secara secara pencegahan, dalam KIE terkait TBC, unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring pemberian Penanggulanga pengembangan Penanggulanga Tokoh Agama pengobatan n TBC materi KIE yang n Penyakit dan Tokoh pencegahan sebagaimana edukatif dengan Menular Masyarakat, Tuberkulosis dimaksud bberapa konten Langsung Puskesmas, serta Pasal 5 ayat (2) pilihan, Rumah Sakit, pengendalian huruf C diantaranya Klinik, DPPM insfeksi dilakukan Faktor resiko melalui: TBC, gejala TBC ,
31. a.promosi pengobatan tuntas kesehatan; pada TBC, edukasi
32. b.pengendalian pasien TBC RO faktor risiko; yang berhubungan C. penemuan dengan efek 54 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pen damping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan samping obat, pengobatan; penghapusan
33. d.pemberian stigma tentang kekebalan; dan TBC.
34. e.pemberian obat pencegahan. 3.2 Webinar untuk Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x sosialisasi TBC Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bagi kader, toma, Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara toga dan pondok unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring Pesantren Penanggulanga Tokoh Agama n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 3.3 memproduksi Dinas Badan Infokom, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x konten terkait Kesehatan Seksi Promkes, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan TBC (seperti Provinsi NTT Media Massa, secara secara secara secara secara berita, Flyer, unit Kerja Organisasi daring daring daring daring daring 55 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks JawabUtama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 banner, poster, Penanggulanga Profesi, CSR, ILM,Video n Penyakit Tokoh Agama Kreatit) dengan Menular dan Tokoh bekerjasama Langsung Masyarakat, dengan instansi Puskesmas, terkait. Rumah Sakit, Klinik, DPPM 3.4 berkoordinasi Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x dengan perangkat Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan daerah di provinsi Provinsi NIT Organisasi secara secara secara secara secara NIT dan dinas unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring kominfo Penanggulanga Tokoh Agama kabupaten/kota se n Penyakit dan Tokoh NTT untuk Menular Masyarakat, mengamplifikasik Langsung Puskesmas, an informasi Rumah Sakit, penanggulangan Klinik, DPPM TBC di NTT melalui kanal diseminasi 56 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.5 berkoordinasi Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x dengan media Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan massa untuk Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara penanganan unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring konten-konten Penanggulanga Tokoh Agama terkait n Penyakit dan Tokoh penanggulangan Menular Masyarakat, TBC di Provinsi Langsung Puskesmas, NTT Rumah Sakit, Klinik, DPPM 3.6 koordinasi dengan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x OPD lain terkait Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Campaign TBC di Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara media penayangan unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring (Videotron) milik Penanggulanga Tokoh Agama OPD lainnya n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 57 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.7 sosialisasi Dinas Seksi Prornkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x penanggulangan Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan TBC kepada Provinsi NIT Organisasi secara secara secara secara secara kelompok unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring perempuan Penanggu langa Tokoh Agarna (terutama ibu n Penyakit dan Tokoh hamil) dan anak- Menular Masyarakat, anak Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 3 3.8 sosialisasi Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x program Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan penanggulangan Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara TBC dan unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring pemberian TPT Penanggulanga Tokoh Agama pada semua OPD n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 58 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.9 monitorinng dan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x evaluasi Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemberian TPT Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara pada semua kontak unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring serumah yang Penanggulanga Tokoh Agarna memenuhi syarat n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 3.10 monitoring dan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x evaluasi Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemberian TPT Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara pada kontak erat di unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring tempat kerja, Penanggulanga Tokoh Agarna kelompok n Penyakit dan Tokoh beresiko, orang Menular Masyarakat, dengan HIV Langsung Puskesmas, (ODHIV) dan Rumah Sakit, pada anak di Klinik, DPPM bawah usia 5 tahun 59 N Strategi Tujuan No Alesi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12
  1. 3.ll Pencegahan dan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x pengendalian Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan infeksi Provinsi NTI Organisasi secara secara secara secara secara Tuberkulosis (PPI unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring TBC) Penanggu langa Tokoh Agarna n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 3.12 peningkatan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x kompetensi PPI Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan TBC bagi tenaga Provinsi NTI Organisasi secara secara secara secara secara kesehatan di unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring fasilitas pelayanan Penanggulanga Tokoh Agarna kesehatan n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 60 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.13 monitoring dan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x evaluasi Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemenuhan Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara kebutuhan APD unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring untuk PPI TBC di Penanggulanga Tokoh Agarna semua fasyankes n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 3.14 monitoring dan Dinas Seksi Promkes, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x Evaluasi Skrining Kesehatan Media Massa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan TBc bagi tenaga Provinsi NTT Organisasi secara secara secara secara secara Kesehatan unit Kerja Profesi, CSR, daring daring daring daring daring Penanggulanga Tokoh Agama n Penyakit dan Tokoh Menular Masyarakat, Langsung Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, DPPM 4 Pemanfaatan a. Mengadvokasi 4.1 pemanfaatan hasil Badan Pendidikan 1 X l X I X l X 1 X hasil riset dan untuk monitoring dan Pembangunan Tinggi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan teknologi pelaksanaan evaluasi untuk Riset dan skrining, penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah diagnosis, dan pengembangan layanan dan Provinsi NTT di bidang penguatan 6 1 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tatalaksana Penanggulanga program tuberkulosis. n TBC; penaggulangan dan TBC b Menfasilitasi 4.2 mendorong Badan Pendidikan 1 X 1 X l X l X I X penelitian dan kolaborasi dengan Pembangunan Tinggi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pengembangan institusi Riset dan untuk pendidikan untuk lnovasi Daerah mendukung pelaksanaan Provinsi NTT Penanggulanga penelitian terkait nTBC. TBC 5 Peningkatan a. Meningkatkan 5.1 menggerakkan Badan Pendidikan I x ] X l X I x l X peran serta peran serta masyarakat untuk Pembangunan Tinggi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan komunitas, komunitas, melakukan Riset dan mitra dan Pemangku pemeriksaan TBC lnovasi Daerah multisektor Kepentingan, di fasilitas Provinsi NTT lainnya dalam dan multisektor kesehatan eliminasi lainnya dalam 5.2 Investigasi kontak Dinas Ormas, Kader, 4x 4x 4x 4x 4x Tuberkulosis Penanggulanga populasi beresiko Kesehatan Masyarakat di kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan nTBC tinggi dan Provinsi NTf Kab/Kota terdampak TBC unit Kerja Penanggulanga n Penyakit Menular Langsung 62 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.3 penyuluhan pada Dinas Ormas, Kader, 4x 4x 4x 4x 4x populasi beresiko Kesehatan Masyarakat di kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tinggi dan Provinsi NTT Kab/Kota terdampak TBC unit Kerja Penanggulanga n Penyakit Menular Langsung 5.4 skrining atau Dinas Ormas, Kader, 4x 4x 4x 4x 4x pemberian TPT Kesehatan Masyarakat di kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pada populasi Provinsi NTT Kab/Kota beresiko tinggi dan unit Kerja terdampak TBc Penanggulanga n Penyakit Menular Langsung 5.4 melakukan Dinas Ormas, Kader, 4x 4x 4x 4x 4x pendampingan Kesehatan Masyarakat di kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pasien untuk Provinsi NTT Kab/Kota peningkatan unit Kerja keberhasilan Penanggu langa pengobatan serta n Penyakit mencegah orang Menular mangkir atau putus Langsung berobat 63 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.6 pendampingan Dinas Masyarakat dan 4x 4x 4x 4x 4x pasien TBC SO Pemberdayaan Petugas kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat Kesehatan Desa 5.7 Pendampingan Dinas Masyarakat dan 4x 4x 4x 4x 4x Pasien TBC RO Pemberdayaan Petugas kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat Kesehatan Desa 5.8 optimalisasi peran Dinas Masyarakat dan 4x 4x 4x 4x 4x posyandu dalam Pemberdayaan Petugas kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan penemuan dan Masyarakat Kesehatan pengawalan Desa pengobatan pasien TBC (penguatan kelembagaan, kapasitas kader, dan manajemen kasus) 5.9 memprioritaskan Dinas Masyarakat dan 4x 4x 4x 4x 4x pemberian Pemberdayaan Petugas kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bantuan nutrisi Masyarakat Kesehatan pada ibu hamil Desa dengan TBC pada program 1000 hari Pertama Kehidupan. 64 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pen damping Target 0 Aks JawabUtama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Penguatan a. penguatan 6.1 monitoring dan Dinas Seksi 4x 4x 4x 4x 4x manajemen fungsi evaluasi surveilans Kesehatan Kefarmasian dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan program perencanaan rutin di fasyankes Provinsi NTT Alat Kesehatan melalui dan pemantauan unit Kerja penguatan program; Penanggulanga sistem penguatan n Penyakit kesehatan sistem Menular manajemen Langsung pengelolaan obat TBC; dan peningkatan motivasi dukungan Penanggulanga nTBC b penguatan 6.2 monitoring Asisten Dinas Kesehatan 4x 4x 4x 4x 4x kapasitas jejaring internal Pemerintahan Provinsi NTT kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sumber daya (penemuan Setda Provinsi unit Kerja manusia dalam terduga dan NIT Penanggulangan pengelolaan penemuan kasus) Penyakit program dan eksternal ( Menular Penanggulanga memulai dari Langsung nTBC penyelesaian pengobatan) dalam pemantauan kasus. 65 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utarna i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35. c.penguatan 6.3 Optimalisasi Badan 4x 4x 4x 4x 4x sistem pelaksanaan Perencanaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pendanaan skrining dan dan Inovasi TBC; pengobatan TBC Daerah di daerah terpencil Provinsi NIT melalui layanan kesehatan bergerak d penguatan 6.4 pembuatan SOP Dinas Dinas 4x 4x 4x 4x 4x sistem penanganan TBC Kesehatan Pendidikan, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan manajemen bagi anak sekolah Provinsi NIT Kementerian pengelolaan dan santri unit Kerja Agama dan obatTBC; Penanggulanga Dinas Kesehatan n Penyakit Kabupaten Menular Langsung e peningkatan 6.5 pembinaan Dinas Dinas Kesehatan 4x 4x 4x 4x 4x motivasi ketertiban Kesehatan Kota/Kabupaten, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dukungan pencatatan dan Provinsi NIT Rumah Sakit, Penanggulanga pelaporan TBC unit Kerja Puskesmas, nTBC pada Faskes Penanggulanga Klinik dan swasta. n Penyakit Tempat Praktek Menular Mandiri Dokter Langsung 66 N Strategi Tujuan No Aksi Penanggung Pendamping Target 0 Aks Jawab Utama i 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.6 monitoring dan Dinas Dinas Kesehatan 4x 4x 4x 4x 4x evaluasi Kesehatan Kota/Kabupaten, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pertemuan Provinsi NTT Rumah Sakit, koordinasi dan unit Kerja Puskesmas, validasi data di Penanggulanga Klinik dan tingkat layanan n Penyakit Tempat Praktek untuk semua Menular Mandiri Dokter indikator TBC Langsung 6.7 monitoring dan Dinas Dinas Kesehatan 4x 4x 4x 4x 4x evaluasi ketepatan Kesehatan Kota/Kabupaten, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan waktu dan Provinsi NTT Rumah Sakit, kelengkapan unit Kerja Puskesmas, laporan TBC Penanggulanga Klinik dan n Penyakit Tempat Praktek Menular Mandiri Dokter Langsung 67 Anggaran daerah untuk kesehatan yang berasal dari APBD ini melalui pos Anggaran Bidang Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk dana non APBD, bersumber dari APBN dan Global Fund Komponen TB Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tahun 2024 jumlah anggaran Dinas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 191.633.939.513,-. Jumlah keseluruhan anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 188.409.088.363,-, belanja pegawai sebesar Rp. 23.976.875.304,- dan belanja barang dan jasa 164.432.213.059,- (Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024). Perinciannya dapat dilihat seperti berikut ini: Sumber Biaya Alokasi (Rp) APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 191.633.939.513,
36. a.Belanja Operasional 188.409.088.363,
37. b.Belanja Pegawai 23.976.875.304, C. Belanja Barang dan jasa 164.432.213 .059, 68 APBN
38. d.Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik - DAK Non Fisik I l.010.091.000,- 8.875.888.000,- 11.659.493.000,- Sementara itu, anggaran dan realisasinya dalam penanggulangan TBC di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode yang sebelumnya yakni tahun 2 0 2 0 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 69 Tabel Anggaran dan Realisasi dalam Penanggulangan Tuberkulosis - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 - 2024 Anggaran dan Realisasi dalam Penanggalangan Tuberkulosis - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 - 2024 NO KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024 RKA REALISASI RKA REALISASI RKA REALISASJ RKA REALISASI RKA REALISASI (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) A APBD 0 0 223.758.220 137.086.300 20.721.000 20.721.000 59.628.000 53.837.200 26.941.000 26.941.000 B APBN 146.810.000 141.180.520 2.902.070.000 2.866.356.000 686.200.000 618.517.966 - . 171.528.000 156.007 .680 C NGO l.GFTBC 3.283.735.716 2.702.399.925 4.4 19.688.515 2.251.092.087 4.390.416.874 2.151.740.125 6.269.105.046 4.426.172.598 6.030.852.504 4.978.362.677
  1. 2.UNICEF 106.875 .000 106.875.000 171.950.000 171.950.000 3.STPI PENABULU 888. 728.941 639.713.900 1.125.701.043 722.622.933 2. 792.512.390 1.408.877.715 1.364.649.128 1.398.210.000 (PERDHAKI) TOTAL 3.430.545.716 2.843.580.445 8.434.245.676 5.894.248.287 6.223.038.917 513.602.024 9.228.120.436 5.995.762.513 7.765.920.632 6.731.471.357 Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan penganggaran bersumber dana bantuan dari NGO sebesar 88%, APBN 13 % dan APBD 1 % Data anggaran seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan karena berkaitan dengan program penanggulangan dan pengendalian penyakit menular, khususnya TBC di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 70 Untuk itu, berdasarkan strategi dan rincian kegiatan yang akan dilakukan dalam RAD Penanggulangan dan Pengendalian TBC 2025-2030 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah rencana pendanaan yang diperlukan : Rincian Penganggaran : N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Tersusunnya Pembaharuan Rapat Provinsi Via 30.476.000 target tim percepatan Evaluasi Daring 25.000 20.000.00 15.000.000 15.000.000 Eliminasi TBC penanggulangan Pemantuan .000 0 Penguatan a daerah dengan I.I TBC provinsi Tim Komitmen mengacu pada NTT periode Percepatan dan target 2025-2029 Penanggulang kepemimpina Eliminasi TBC an TB di n pemerintah nasional; Daerah Pusat, Tersedianya Monitoring dan Pertemuan Provinsi Via 0 0 0 0 0 Provinsi, Evaluasi kinerja Monev secara Daring Kabupaten/K anggaran yang tim percepatan Daring b memadai ota untuk untuk 1.2 dan mendukung Penanggulang penanggulangan percepatan TBC provinsi Eliminasi an TB C NTT TBC tahun Terselenggara koordinasi dan Sosialisasi Provinsi Via 5.000.000 0 0 0 0 2030 mensosialisasi secara Hybrid Daring d nya 1.3 multi sektor (Luring dan Penanggulang dalam Daring) anTBC pelaksanaan 7 1 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 berbasis RADTBC kewilayahan. Provinsi NTT periode 2025 2029 kunjungan Monitoring Kabupaten / 45.000.000 advokasi ke dan Advokasi Kotayang 50.000 kab/kota yang Percepatan belum .000 belum memiliki Penaggulanga memiliki tim percepatan n Perbup, SK 1.4 penaggulangan Tuberkulosis Tim TBC tingkat di Kabupaten Percepatan kab/kota dan dan Rencana atau belum Aksi Daerah menyusun RAD TBC TBC tingkat kab/Kota pertemuan Surat Edaran Provinsi Via 0 perumusan Gubemur dan Daring & 25.000 25.000.00 25.000.000 25.000.000 kebijakan teknis Rapat Luring .000 0 percepatan Pemantauan 1.5 penaggulangan Via Daring TBCyang memuat hal-hal berikut; a. kewajiban mencari 72 TargetNo TempatN Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas Pelaksanaan 2026 2027 2028 20292025 0 si 9 10 1 1 126 7 81 2 3 4 5 pengobatan atau melaporkan jika mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu. b. kebijakan pelacakan kasus atau kontak erat di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja . c. kebijakan pelaksanaan skrining TBC di sekolah, pondok, tempat kerja, penjara. d. keterlibatan lingkungan terdekat (RT, Sekolah, tempat kerja) dalam mengawal ketuntasan 73 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 berobat penderita TBC melakukan Monitoring Kabupaten / 45.000.000 kunjungan dan Advokasi Kotayang 50.000 advokasi kepada Percepatan belum .000 pimpinan daerah Penaggulanga memiliki kab/kota untukl n Perbup, SK 1.6 mendorong OPD Tuberkulosis Tim nya di Kabupaten Percepatan mengalokasikan dan Rencana anggaran untuk Aksi Daerah program TBC pengendalian TBC melakukan Surat Edaran Provinsi Via 0 pertemuan Gubernur dan Daring& 25.000 25.000.00 25.000.000 25.000.000 1.7 advokasi kepada Rapat Luring .000 0 semuaOPD Pemantauan terkait untuk Via Daring menielaskan 74 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 peran yang bisa dijalankan oleh setiap OPD dalam penaggulangan TBC integrasi Sosialisasi Provinsi Via kegiatan secara Hybrid Daring& edukasi, skrining (Luring dan Luring dan 1.8 TBC, dan Daring) melalui rujukan pasien di media Massa kegiatan semua 35.000 35.000.00 OPD lain. 35.000.000 .000 0 35.000.000 35.000.000 Peningkatan Sosialisasi Provinsi Via 0 0 0 0 0 keterlibatan secara Hybrid Daring & 1.9 lintas sektor {Luring dan Luring dan dalam upaya Daring) melalui penanggulangan media Massa TBC Peningkatan Tersedianya mendorong Surat Edaran Provinsi Via 0 0 0 0 0 Akses layanan yang kabupaten/kota Gubernur dan Daring & layanan bermutu dalam untuk Rapat Luring dan 2 diagnosis dan a penatalaksana 2.l meningkatkan Pemantauan melalui pelayanan an TBC yang penemuan Via Daring media Massa selama diselenggaraka terduga dan perawatan n oleh kasus TBC 75 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 1 1 12 yang bermutu Fasilitas dengan rapat dan berpihak Pelayanan rutin setiap pada pasien Kesehatan di semester dan Tuberkulosis wilayahnya; surat edaran gubernur Mengoptimalk pembinaan untuk Surat Edaran Provinsi Via 0 0 0 0 0 penegakan Gubernur dan Daring & anjejaring aturan wajib Rapat Luring dan layanan TBC lapor (mandatory Pemantauan melalui di Fasilitas b Pelayanan 2.2 notification) bagi Via Daring media Massa semua fasilitas Kesehatan kesehatan yang milik pemerintah menemukan dan mengobati dan swasta; pasien TBC Melaksanakan monitoring dan Surat Edaran Provinsi Via 0 0 0 0 0 sistem rujukan evaluasi skrining Gubernur dan Daring & pasien TBC TBC pada Rapat Luring dan mengikuti alur kelompok Pemantauan melalui C layanan TBC 2.3 beresiko Via Daring media Massa yang (ODHIV, Om, ditetapkan Stunting, oleh penurunan Pemerintah sistem imun dan Daerah; lansia) 76 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Alesi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Monitoring dan Surat Edaran Provinsi Via 0 0 0 0 0 Memenuhi dan evaluasi skrining Gubernur dan Daring& menjamin TBC pada semua Rapat Luring dan mutu obat tempat beresiko Pemantauan melalui d yang 2.4 ( sekolah, Via Daring media Massa digunakan pondok, tempat untuk kerja, pengobatan pemukiman TBC padat dan kumuh, lapas) Melakukan pelatihan Surat Edaran 0 pembinaan pengenalan Gubernur dan teknis dan gejala dan Dinas Terkait supervisi kewaspadaan di instansinya layanan TBC TBC bagi guru, masing- untuk Fasilitas pngelola masing e Pelayanan 2.5 pondok, Kesehatan pengurus panti Sosialisasi dilaksanakan dan lain-lain. dan Pelatihan oleh dari Lintas Pemerintah OPD serta Daerah secara Organisasi 200.00 200.000.0 berjenjang; Profesi 0.000 00 200.000.000 0 monitoring dan Surat Edaran Provinsi Via 2.6 eavluasi skrining Gubernur dan Daring & 10.000 TBC pada Rapat Luring dan 0 .000 0 0 0 77 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 1 1 12 layanan Pemantauan melalui kesehatan ibu Via Daring media Massa dan anak. monitoring dan Surat Edaran Provinsi Via evaluasi skrining Gubemur dan Daring& 2.7 TBC pada semua Rapat Luring dan siklus hidup di Pemantauan melalui layanan Via Daring media Massa 10.000.00 posyandu 0 0 0 0 0 monitoring dan Surat Edaran Provinsi Via evluasi Gubemur dan Daring & pelacakan Rapat Luring dan kontak erat Pemantauan melalui 2.8 semua pasien Via Daring media Massa TBC, perhatian khusus terutama pada pasien TBC SOdanRO 0 0 0 10.000.000 0 pemberian Bimtek Ke Bimbingan Kah Kota Teknis dalam 2.9 (BIMTEK) Rangka Kunjungan penguatan Intensifikasi ke Kabupaten layanan bagi keterl ibatan yang jejaring klinik, praktek PPM nya belum mandiri terkait berjalan 0 0 0 0 10.000.000 78 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 program prioritas nasional pembentukan Pertemuan MOU Penetapan pembinaan MoU dengan 2.1 jejaring Faskes 0 puskesmas Swasta (klinik dan Di tempat praktik Kabupaten/K 30.000 30.000.00 mandiri dokter) ota 0 .000 0 45.000.000 30.000.000 penyediaan alat Pertemuan dan bahan untuk Pemantauan 2.1 penyelengaraan data logistik 1 skrining TBC dan penyediaan Pusat dan 500.00 250.000.0 250.000.00 buffer stok Daerah 0 0.000 00 250.000.000 0 Penguatan peran Pertemuan asosiasi profesi, Monev secara organisasi Daring 2.1 koalisi dan 2 perhimpunan fasyankes (primer dan Provinsi Via rujukan) dalam Daring dan 30.000 30.000.00 mendorong Luring 0 .000 0 45.000.000 30.000.000 79 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 penyediaan layanan TBC monitoring dan Peningkatan evaluasi Kapasitas pelatihan petugas 2.1 pemanfaatan alat laboratorium 3 TCM untuk dalam diagnosis operasional tuberkulosis dan alatTCM 225.00 225.000.0 TBCRO Provinsi 0 0.000 00 20.000.000 20.000.000 mendorong Pertemuan kabupaten/kota Monev secara melakukan Daring perluasan 2.1 jejaring layanan 4 pengobatan untuk TBC SO dan TBC RO Provinsi Via (termasuk Daring dan 30.000 30.000.00 dengan swasta) Luring 0 .000 0 30.000.000 0 Optimalisasi lntensifikasi peningkatan Penyebarluas Upaya upaya kulaitas an informasi 3 Promosi dan kesehatan 3 . 1 penyelenggaraan melalui media pencegahan, dalam KIE terkait TBC, massa 25.000 25.000.00 pemberian Penanggulang pengembangan Provinsi 25.000.000 .000 0 25.000.000 25.000.000 80 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pengobatan an TB C materi KIE yang pencegahan sebagaimana edukatif dengan Tuberkulosis dimaksud bberapa konten serta Pasal 5 ayat pilihan, pengendalian (2) huruf c diantaranya : insfeksi dilakukan Faktor resiko melalui: TBC, gejala
39. a.promosi TBC, kesehatan; pengobatan
40. b.tuntas pada pengendalian TBC, edukasi faktor risiko; pasien TBC RO
41. c.penemuan yang dan berhubungan pengobatan; dengan efek
42. d.pemberian samping obat, kekebalan; dan penghapusan
43. e.pemberian stigma tentang obat TBC. pencegahan. Webinar untuk Peningkatan sosialisasi TBC Kapasitas 3.2 bagi kader, melalui toma, toga dan Plataran UPTD pondok Sehat dan Latnakes 20.000 20.000.00 Pesantren Sosialisasi Provinsi 0 .000 0 20.000.000 20.000.000 8 1 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 memproduksi Penyebarluas konten terkait an infonnasi TBC (seperti melalui media berita, Flyer, massa, FB, 3.3 banner, poster, Tik Tok, IG, ILM,Video Web Kreatif) dengan bekerjasama dengan instansi Badan terkait. lnfokom 30.000.000 0 0 0 0 berkoordinasi Penyebarluas dengan an informasi perangkat daerah melalui media di provinsi NTT massa, FB, dan dinas TikTok, IG, kominfo Web 3.4 kabupaten/kota se NTT untuk mengamplifikasi kan informasi penanggulangan T B C d i N TT melalui kanal Badan 30.000.00 diseminasi Infokom 0 0 0 0 0 82 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO I I 12 berkoordinasi Penyebarluas dengan media an informasi massa untuk melalui media penanganan massa, FB, 3.5 konten-konten Tik:Tok, IG, terkait Web penanggulangan TBC di Provinsi Badan 30.000 NIT Infokom 30.000.000 .000 0 0 0 koordinasi Penyebarluas dengan OPD lain an Informasi terkait Campaign melalui 3.6 TBC di media videotron penayangan (Videotron) milik OPD Badan 30.000 30.000.00 lainnva lnfokom 0 .000 0 30.000.000 30.000.000 sosialisasi Peningkatan penanggulangan Kapasitas TBC kepada melalui 3.7 kelompok Plataran perempuan Sehat dan (terutama ibu Sosialisasi UPTD hamil) dan anak- Latnakes 25.000 25.000.00 anak Provinsi 0 .000 0 25.000.000 25.000.000 83 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sosialisasi Peningkatan program Kapasitas penanggulangan melalui UPTD 3.8 TBC dan Plataran Latnakes pem berian TPT Sehat dan Provinsi dan pada semua Sosialisasi Badan 25.000 25.000.00 OPD PPSDM 0 .000 0 25.000.000 25.000.000 monitorinng dan Rapat secara evaluasi daring pemberian TPT 3.9 pada semua kontak serumah 3 yang memenuhi syarat Provinsi 0 monitoring dan Rapat secara evaluasi daring pemberian TPT pada kontak erat di tempat kerja, 3 . 1 kelompok 0 beresiko, orang dengan HIV (ODHIV) dan pada anak di bawah usia 5 tahun. Provinsi 0 84 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pencegahan dan Peningkatan pengendalian Kapasitas 3 . 1 infeksi melalui Berkoordians l Tuberkulosis Plataran i dengan (PPI TBC) Sehat dan Organisasi 120.00 15.000.00 Sosialisasi Profesi 0 0.000 0 15.000.000 15.000.000 peningkatan Peningkatan kompetensi PPI Kapasitas 3 . 1 TBC bagi tenaga melalui 2 kesehatan di Plataran Berkoordians fasilitas Sehat dan i dengan pelayanan Sosialisasi Organisasi kesehatan Profesi 0 monitoring dan Rapat secara evaluasi daring 3 . 1 pemenuhan 3 kebutuhan APD untuk PPI TBC di semua fasvankes Provinsi 0 monitoring dan Rapat secara 3.1 Evaluasi daring 4 Skrining TBc bagi tenaga Kesehatan Provinsi 0 85 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Mengadvokasi pemanfaatan Rapat secara untuk hasil monitoring daring pelaksanaan dan evaluasi untuk a penelitian dan pengembangan Pemanfaatan pengembanga 4.1 layanan dan n di bidang hasil riset dan Penanggulang penguatan teknologi an TBC; program 4 skrining, dan penaggulangan diagnosis, TBC Provinsi 0 dan Menfasilitasi mendorong tatalaksana penelitian dan kolaborasi tuberkulosis. dengan institusi b pengembanga pendidikan Pertemuan n untuk 4.2 mendukung untuk Koordinasi pelaksanaan dengan Tim Penanggulang penelitian terkait Jetset TBC an TBC. TBC Kemenkes Kab Kupang 0 0 0 0 0 Peningkatan Meningkatkan menggerakkan peran serta peran serta masyarakat Media 5 komunitas, a komunitas, 5 . 1 untuk melakukan Promosi dan mitra dan Pemangku pemeriksaan Edaran multisektor Kepentingan, TBC di fasilitas PimpinanDae Provinsi Via lainnya dan kesehatan rah Daring 0 0 0 0 0 86 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 dalam multisektor Investigasi Himbauan ke eliminasi lainnya dalam kontak populasi Kota dan Tuberkulosis Penanggulang 5.2 beresiko tinggi Kabupaten an TBC dan terdampak Kota dan TBC Kabupaten 0 0 0 0 0 penyuluhan pada Himbauan ke populasi Kota dan 5.3 beresiko tinggi Kabupaten dan terdampak Kota dan TBC Kabupaten 0 0 0 0 0 skrining atau Skrining pemberian TPT massal di Pendidikan 5.4 pada populasi Pendidikan Tinggi dan beresiko tinggi Tinggi dan OPD dan terdampak Perkantoran terdampak 150.00 150.000.0 150.000.00 TBC TBC 0 0.000 00 150.000.000 0 melakukan Pendampinga pendampingan nPengawas pasien untuk Menelan Obat peningkatan Sosialisasi 5.4 keberhasilan dan Pelatihan pengobatan serta dari Lintas mencegah orang OPD serta mangkir atau Organisasi 150.00 150.000.0 150.000.00 putus berobat Profesi 0 0.000 00 150.000.000 0 87 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 Pelaksanaan si 2025 2026 2027 2028 2029 l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 pendampingan Pelatihan 5.6 pasien TBC SO Kader dan Pendampinga pasien n per Kab 150.00 150.000.0 150.000.00 suooort Kota 0 0.000 00 150.000.000 0 Pendampingan Pelatihan 5.7 Pasien TBC RO Kader dan Pendampinga pasien n per Kab 150.00 150.000.0 150.000.00 suooort Kota 0 0.000 00 150.000.000 0 optimalisasi peran posyandu dalam penemuan dan pengawalan pengobatan Monev Tunda 5.8 pasien TBC Salur terkat (penguatan Skrining TBC kelembagaan, dan Pelatihan kapasitas kader, Terpadu dan manajemen Posyandu Kota dan 150.00 150.000.0 150.000.00 kasus) Tangguh Kabupaten 0 0.000 00 150.000.000 0 memprioritaskan pemberian bantuan nutrisi Edaran dari 5.9 pada ibu hamil DinasPMD dengan TBC terkait pada program pemanfaatan Kota dan 150.00 150.000.0 150.000.00 1000 hari dana Desa Kabupaten 0 0.000 00 150.000.000 0 88 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Pertama Kehidupan. penguatan monitoring dan Pertemuan fungsi evaluasi Validasi data perencanaan surveilans rutin Logistik dan dan di fasyankes Perencanaan pemantauan Logistik program; penguatan a sistem 6 . 1 Penguatan manajemen pengelolaan manajemen obat TBC; dan program peningkatan 6 melalui motivasi penguatan dukungan Provinsi Via sistem kesehatan Penanggulang Daring dan 58.000 58.000.00 anTBC Luring 0 .000 0 58.000.000 58.000.000 penguatan monitoring Rapat secara Per Kota./ kapasitas jejaring internal daring Kabupaten sumber daya (penemuan b manusia dalam 6.2 terduga dan pengelolaan penemuan kasus) program dan ekstemal ( Penanggulang memulai dari anTBC penvelesaian 0 0 0 0 0 89 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pengobatan) dalam pemantauan kasus. Optimalisasi pelaksanaan penguatan skrining dan C sistem pengobatan TBC Kunjungan pendanaan 6.3 di daerah lapangan terpencil melalui dengan ACF TBC; layanan menggunakan 22 kesehatan XRay Kota/Kabupa 500.00 500.000.0 500.000.00 bergerak Mobile ten 0 0.000 00 500.000.000 0 penguatan pembuatan SOP Pertemuan d sistem penanganan Penyusunan manajemen 6.4 TBC bagi anak SOP bersama pengelolaan sekolah dan Dinkes terkait obat TBC; santri 0 0 peningkatan pembinaan Pelatihan ketertiban SITB dan motivasi pencatatan dan Supervisi e dukungan 6.5 Penanggulang pelaporan TBC an TBC pada Faskes Kota dan 250.00 250.000.0 swasta. Kabupaten 0 0.000 00 - 0 monitoring dan Pertemuan Provinsi Via 6.6 evaluasi Monev dan 0 0Daring per 0 0 0 90 N No Tempat Target Strategi Tujuan Ak Aksi Sub Aktivitas 0 si Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 pertemuan Validasi data Kabupaten koordinasi dan 2 Mingguan dan Kota validasi data di tingkat layanan untuk semua indikator TBC monitoring dan Pertemuan evaluasi Monevdan 6.7 ketepatan waktu Validasi data dan kelengkapan 2 Mingguan Provinsi Via laporan TBC Daring 0 0 0 0 0 TOTAL 3.218.00 2.758.000.0 245.476.000 0.000 00 2.298.000.000 2.038.000.000 9 1 6.2 Evaluasi Evaluasi memberikan informasi spesifik tentang kinerja, merupakan analisis mendalam yang menunjukkan apakah kita akan melanjutkan dengan kinerja seperti sekarang atau harus ditingkatkan. 6.3 Pengukuran Hasil Kegiatan
  1. 1.Indikator Indikator Utama
44. a.Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)
45. b.Persentase Pasien Tuberkulosis Sensitif Obat yang memulai pengobatan (Enrollment TBC SO)
46. c.Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)
47. d.Cakupan Penemuan Tuberkulosis Resisten Obat
48. e.Persentase Pasien Tuberkulosis Resisten Obat yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC RO)
49. f.Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Resisten Obat
50. g.Cakupan Penemuan Tuberkulosis pada anak
51. h.Persentase Pasien Tuberkulosis mengetahui status HIV
  1. 1.Persentase OD HIV baru melakukan ART yang di skrining TBC j . Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada Kontak Serumah. 92
  2. 2.Indikator Operasional
52. a.Persentase kasus pengobatan ulang TBC yang diperiksa uji kepekaan obat dengan TCM atau metode konvensional
53. b.Persentase kasus TBC resisten obat yang memulai pengobatan lini kedua
54. c.Persentase pasien TBC HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TBC
55. d.Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang
56. e.Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti UJl silang dengan hasil baik
57. f.Jumlah kasus TBC yang ditemukan di populasi khusus (Lapas/Rutan, Asrama, Tempat Kerja, Institusi Pendidikan, Tempat Pengasingan).
58. g.Cakupan anak < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan.Persentase kasus TBC yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. 93 Keberhasilan implementasi rencana aksi ini sangat bergantung pada komitmen, kerja sama, dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Diperlukan upaya bersama untuk mencapai target eliminasi TBC di daerah ini. selain itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Rencana aksi ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan seiring dengan perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan. 94 Dengan adanya rencana aksi yang terstruktur dan terarah ini, diharapkan upaya penanggulangan TBC di daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. E. MELKIADES LAKA LENA Salin ;,;n-.-.- · h\\ya KEPAL I +. S ) ] ODER, r M.A M.H NIP. 196 001 -= 95

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…