DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2024

Nomor: 41
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2027;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1 4 1 9 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
3.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
4.Pelayanan Dasar . . .
4.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 1 . Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 1 2 . Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka rnencapai hasil suatu program.
13.Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokurnen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokurnen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Hrna) tahun. 1 5 . Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokurnen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Kerja ...
16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi NTT 2023-2027 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

a.pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target penerapan SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah. Pasa13 ( 1 ) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.BAB I Pendahuluan;
b.BAB II Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM; Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
e.BAB V Kesimpulan dan Saran.

(2)Rincian dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. c.BAB III
2. d.BAB IV

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal I 61 2024 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, du? AYODHIA G. L. KALAKE Diundangkan di Kupang pada tanggal 1 5T! 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! N�?GARA TIMUR, KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 0ML PARAF HIERARKI . Sekretaris Daerah { Asisten Pemerintahan dan }Kesra Pit. Kepala Biro Hukum � LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : U4] TAHUN 2024 TANGGAL : t A(ITj 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027 RENCANAAKSIDAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027 B AB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengatur urusannya sendiri sesuai karakteristik masing-masing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penerapan otonomi daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Implementasi otonomi daerah sebagaimana di atas dilaksanakan oleh daerah berupa urusan konkuren (yang diserahkan ke daerah) dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepada pemerintahan dan dilaksanakan pula oleh kepala daerah) sebagaimanadiatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan otonomi daerah juga diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masyarakat yang terangkum dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat pasal 12 ayat

(1)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju Good Governance. 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah. Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NIT dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan pu blik. 1.3. Kondisi Umum Wilayah 1.3.1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah Nusa Tenggara Timur (NIT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 609 pulau dengan luas wilayah 247.931,54 Km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 Km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 Km2. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwapada posisi 80-120 Lintang Selatan dan 1 . 1 8 0 - 1.250 Bujur Timur. NIT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu.Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores. Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 2 1 Kabupaten dan 1 Kotadengan wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km2 (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km2 ( 1 1 , 5 3 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km2 (0,38 persen) dan Kabupaten Sahu Raijua dengan luas 460,47km2 (0,96 persen). 1.3.2. Topografi Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan di apit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100- 500 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahanada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15-40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering. 1.3.3. Geologi Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum Pacific sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil. Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (Ring of Fire) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak. 1.3.4. Demografi Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdata per Semester II Tahun 2022 sebanyak 5.543.239 jiwa. Jika dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, rnaka distribusi penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 471.202 disusul Kota Kupang sebanyak 442.462 jiwa, Kabupaten Kupang sebanyak 385.622 jiwa, Kabupaten Manggarai sebanyak 331.299 jiwa dan Kabupaten Sikka sebanyak 330.476 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah Tahun 2022, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jurnlah penduduk sebanyak 89.245 jiwa, disusul Kabupaten Lembata sebanyak 142.348jiwa dan KabupatenSabu Raijua sebanyak 149.623 jiwa. 1.3.5. Analisis Kebencanaan Provinsi NTT sering disebut sebagai 'supermarket bencana' dikarenakan sejarah kejadian bencana yang sangat beragam. Hal ini dapat terlihat jika ditilik berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB sampai dengan tahun 2021 di Provinsi NTT tercatat pernah mengalami sebanyak 829 kejadian bencana dengan dominasi kejadian bencana cuaca ekstrem yang mencapai 35% dan banjir sebanyak 31%. Sebanyak 660 kejadian bencana di NTT atau 800/omerupakan bencana hidrometeorologis. Dalam dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi NusaTenggara Timur Tahun 2020-2024 (BNPB, 2021) tercatat terdapat 14potensi bencana di NTT yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi, tanah longsor, tsunami, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi dan pandemic COVID- 19. Tujuh jenis bencana prioritas, yakni banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung api, gempa bumi dan tsunami, memiliki rata-rata tingkat ancaman sedang dan tinggi, keterpaparan penduduk tinggi, serta potensi kerugian tinggi. Sementara epidemi/wabah penyakit dan konflik sosial tergolong berisiko sedang karena tingkat ancaman yang sedang dan potensi kerugian sedang, walaupun indeks penduduk terpapar tinggi. Dua ancaman lain, gelombang ekstrim dan abrasi tergolong berisiko rendah karena tingkat ancaman dan indeks penduduk terpapar yang rendah, walaupun indeks kerugiannya tinggi. Ancaman gempa bumi digolongkan tinggi di beberapa wilayah karena posisi NTT yang berada di zona subduksi lempeng bumi Euro Asia dan Australia serta adanya beberapa sesar aktif di sebelah utara Alor, sebelah utara Flores, bagian barat Sumba dan selatan Timor. Kerentanan terhadap gempa terutama disebabkan karena rentannya infrastruktur dan bangunan serta kepadatan penduduk.Oleh karenanya, kerentanan tinggi terhadap ancaman gempa terjadi di wilayah perkotaan, selain itu kerentanan gempa tergolong sedang. Ancaman tsunami secara umum di NTT ada pada tingkat sedang sampai tinggi, terutama yang tingkat ancaman tinggi seperti daerah pesisir selatan Pulau Tmor, Pulau Rote, Pulau Sumba, pesisir utara Pulau Flores, Kep. Alor dan Pulau Lembata. Walaupun data DIBI mencatat ada5 kali tsunami di NTT (3 kali di Sikka dan 2 kali di Flores Timur), sumber lain juga mencatat kejadian tsunami di Sumba (1977) dan di Lembata (1979). Kerentanan terhadap tsunami rata - rata tergolong sedang sampai tinggi, terutama di wilayah pesisir dengan ancaman tsunami dan terdapat permukiman Ancaman letusan gunung api tergolong tinggi di Nagekeo dan sedang di wilayah bergunung api lainnya yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor. Catatan DIBI menunjukkan 1 1 kali letusan di wilayah - wilayah terse but dalam 50 tahun terakhir. Kerentanan terhadap ancaman tersebut rata rata tinggi, karena luasnya wilayah yang berpotensi terkena dampak di sekitar gunung berapi, yakni rata - rata 500 sampai dengan 3000 ha. Wilayah terkena dampak terluas ada di Nagekeo, yang menempatkan kabupaten ini sebagai paling rentan terhadap letusan gunung api. Tanah longsor tergolong tinggi dan pernah terjadi di hampir semua kabupaten di NTT, terutama di wilayah -wilayah dengan tingkatkelerengan tinggi seperti di Flores, Alor dan beberapa daerah di Timar dan Sumba. Kerentanan terhadap longsor juga ada ditingkat sedang dan tinggi yang ditentukan oleh kepadatan bangunan dan infrastruktur,termasukjalan dan potensi penduduk terpapar dampak, baik dampak fisik maupun sosial ekonomi. Ancaman banjir termasuk tinggi dan sudah pernah terjadi di seluruh kabupaten di NTT, kecuali Sahu Raijua. Di Kabupaten Kupang dan Malaka, banjir merupakan bencana tahunan sedangkan di kabupaten lain seringkali terjadi banjir dengan longsor seperti di Ende, Flores Timur dan Manggarai. Tingkat kerentanan wilayah - wilayah di NTT terhadap banjir rata - rata sedang sampai tinggi, yang meliputi 10 kabupaten/kota. Kerentanan rendah hanya terdapat di Kabupaten Sumba Barat, SumbaBarat Daya dan Sumba Tengah. Ancaman kekeringan adalah ancaman dengan tingkat tinggi di NTT dan seringkali memicu terjadinya rawan pangan dan menurunnya debit air baku sebesar 50%. Rata - rata semua kabupaten di NIT memilikikerentanan tinggi terhadap kekeringan. Hal ini terutama disebabkan karena kecenderungan rendahnya curah hujan dan ketergantungan terhadap hujan untuk produksi pangan. Ancaman gelombang ekstrem dan abrasi tergolong rendah di banyak wilayah di NTT, dan tinggi di wilayah - wilayah pesisir pulau - pulau kecil. Tingkat kerentanan di beberapa vii wilayah di sepanjang N'IT berpotensi tinggi dan mengancam pesisir pulau - pulau kecil. Kerentanan terhadap gelombang ekstrim juga terjadi di wilayah pesisir, dan secaraumum tergolong sedang. Ancaman bencana epidemi/wabah penyakit di NTT masih didominasi oleh masalah malaria dan DBD (demam berdarah dengue) yang terjadi di semua kabupaten/kota, walaupun tingkat ancamannya rata-rata rendah, kecuali di Kab. Sumba Barat, Lembata, Ende dan Kata Ku pang. Walaupun j ancaman tergolong rendah, tetapi tingkat kerentanan terhadap di hampir seluruh wilayah di NIT. Sehinggasecara keseluruhan, risiko wahah penyakit terindeks sedang. Ancaman bencana kegagalan teknologi yang terjadi di NIT terutama adalah kebakaran hutan/lahan yang dikategorikan tinggi, terutama kehakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di seluruh wilayah di NIT. Tingkat kerentanan terhadap kebakaran hutan di sebagian hesar wilayah adalah sedang, kecuali di Flores Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Kahupaten Ku pang dan Sikka yang tinggi. Ancaman konflik sosial di NIT tergolong berpotensi sedang, kecuali di Kota Kupang, Kah. TIS, Kah. TIU, Kah. Belu dan Kah. Alor serta di seluruh Pulau Sumba. Konflik antara lain karena kemajemukan tinggi dan juga kerap terjadi konflik perebutan sumber daya alam. Rata - rata wilayah di NIT memiliki kerentanan sedang terhadap konflik sosial. 1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) La.ju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) perkapita menurut Lapangan Usaha (LU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebesar Rp.21,72 juta atau meningkat Rp. l , 14 juta dibandingkan Tahun 2021 sehesar Rp.20,58 juta. Data ini dapat menggambarkan hahwa pendapatan tiap penduduk NIT secara rata- rata pada Tahun 2022 mencapai Rp.20,58 juta.
2.Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian NIT tahun 2022 tumhuh sebesar 3,05 persen atau meningkat 0,53% dibandingkan Tahun 2021 sebesar 2,52%, Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2022 terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 18,40 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,08 persen dan Lapangan Usaha lndustri Pengolahan sebesar 6,67 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NIT pada tahun 2022, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memherikan kontribusi terhesar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi NIT dengan nilai sebesar 1,05 persen, Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,44 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 29,60 persen, Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 12,82 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,05 persen. 1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaanstrategiyang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.Strategitim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Provinsi NIT yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing. Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 2 . 1 . 1 . Bidang Pendidikan Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2022 SPM Bidang Pendidikan Provinsi Pendidikan Menengah Pendidikan Provinsi Khusus Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam pendidikan menengah pendiddikan menengah Jumlah Total Yang Jumlah Capaian Jumlah Total Yang Jumlah Capaian Harus Dilayani Orang (%) Harus Dilayani Orang (%) Terlavani Terlavani NTT 928 928 100 44 44 100 Sumber: LaporanSPM Daerah 2.1.2. Bidang Kesehatan Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi NTT Tahun 2022 SPM Bidang Kesehatan (Provinsi) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Provinsi terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian(%) TotalYang TotalYang Orang Harus Orang (%) Harus Terlayani Dilavani Terlayani Dilavani NTT 12.376 12.376 100% 3.042 3.042 100% Sumber: LaporanSPM Daerah 2 . 1 .3 . Bidang Pekerjaan Umum Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi NTT Tahun 2022 Pemenuhan kebutuhan air minum curah Penyediaan pelayanan pengolahan limbah lintas Kabupaten/Kota domestik regional lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Orang Capaian(%) TotalYang Orang (%) TotalYang Terlayani Harus Terlayani Harus Dilavani Dilavani NTT 2.069 1.622 78% 0 0 0% Sumber : Laporan SPM Daerah 2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi NTT Tahun 2022 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Huni bagi korban bencana Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Jumlah Total Jumlah Capaian(%) Jumlah Total Jumlah Capaian(%) Yang Harus Yang Harus Orang Dilayani Orang Dilayani Terlayani Terlavani NTT 0 0 0 0 0 0 Sumber : Laporan SPM Daerah 2.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Provinsi NTT Tahun 2022 Pengelolaan Pelayanan Informasi Pelayanan Pencegahan Pelayanan Penyelamatan Pelayanan Penyelamatan ketenteraman dan dan Kesiapsiagaan dan Evakuasi Karban dan Evakuasi Karban Ketertiban Umum Rawan Bencana Terhadap Bencana Bencana Kebakaran Pagu Realisasi Provinsi Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggaran Anggaran Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian SPM SPM Yang Orang Yang Orang Yang Orang Yang Orang Yang Orang Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani NTT 240 240 100 311731 311731 100% 311731 146771 47,08% 311731 148448 47,62% 311731 90049 28,89% 2.910.004.000 Sumber: Laporan SPM Daerah 2.1.6. Bidang Sosial Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Provinsi NTT Tahun 2022 Rehabilitasi sosial dasar bagi Perlindungan dan jaminan Rehabilitasi sosial dasar Rehabilitasi sosial dasar Rehabilitasi sosial dasar Lanjut penyandang masalah sosial pada saat dan Penyandang disabilitas Anak Terlantar di dalam kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya setelah tanggap darurat terlantar di pan ti Panti Usia Terlantar di dalam Panti diluar HIV/ AIDS dan Napza di bencana bagi korban dalam panti; bencana daerah Provinsi Realisasi Provinsi Pagu Anggaran Anggaran SPM (Rp) SPM (Rp) Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Total Jumlah Capaian Yang Orang Yang Orang Yang Orang Total yg Orang Yang Orang Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Dilayani Dilayani Dilayani dilayani Dilayani Rehabilitasi sosial dasar bagi Perlindungan dan jaminan Rehabilitasi sosial dasar Rehabilitasi sosial dasar Rehabilitasi sosial dasar Lanjut penyandang masalah kesejahteraan sosial pada saat dan Penyandang disabilitas Anak Terlantar di dalam Usia Terlantar di dalam Pan ti sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/ AIDS setelah tanggap darurat terlantar di panti Panti dan Napza di dalam panti; bencana bagi korban bencana daerah Provinsi Realis Provinsi Pagu Angga Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggaran SPM (F Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Jumlah Jumlah Total Jumlah SPM (Rp) Yang Orang Capaian Yang Orang Capaian Yang Orang Capaian TotalYang Orang Capaian Yang Orang Capaian Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Harus Terlayani (%) Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani NTT 50 50 100% 270 270 100% 131 1 3 1 100% 50 50 100% 1 1 100% Sumber: LaporanSPM Daerah 2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM Dalam pencapaian penerapan SPM di Provinsi NTT ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 2.2.1. Pendidikan Bidang Pendidikan di Provinsi NTT secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Data Seluruh Penduduk Penyandang Disabilitas berdasarkan Usia masih belum tersedia; 2) Penyerapan program dan Anggaran mengalami Refocusing; 3) Tidak Optimalnya Pengkajian serta Pengawasan lebih ketat tentang ljin Operasional pembangunan Sekolah Baru baik Negeri dan Swasta; 4) Tidak Optimalnya Pengkajian serta Pengawasan lebih ketat ten tang ljin Operasional pembangunan Sekolah Baru baik Negeri dan Swasta; 2.2.2. Kesehatan Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik. 2) Pelaporan belum tepat waktu. 3) Ketersedian SDM yang terlibat dalam layanan masih dibutuhkan. 4) Anggaran untuk pendataan prakrisis belum tersedia. 2.2.3. Pekerjaan Umum Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Provisi secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas; 2) Belum tersedianya basis data yang akurat; 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatanSPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehinggaindikator layanan belum tercapai; 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak min um. 2.2.4. Perumahan Rakyat Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Provinsi NTT secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya alokasi anggaran; 2) Belum terintegrasi dan terintemalisasinyaprogram, kegiatan dan sub kegiatankebencanaan; 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan; 4) Status Tanah yang tidak jelas; 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM. 2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Provinsi N'IT secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana; 2) Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah; 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan; 4) Bel um optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan; 5) Dukungan peralatan penanggulangan bencana yang masih terbatas di 22 Kabupaten/Kota; 6) Belum tersedinya sarana dan prasarana yang memadai. 2.2.6. Sosial Penyelenggaraan bidang Sosial di Provinsi NTT berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM; 2) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani; 3) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal. 4) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut: 3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J .o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Strategi pencapaian SPM Provinsi NTT Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 Program SPM Kegiatan pemenuhan 1 Pendataan warga negara usia 16 Peserta didik Pendidikan anak usia Jayanan dasar SPM (enam belas) sampai 18 (delapan 16-18 tahun (SMA/SMK/PAKET belas)tahun yang tidak C/MA/MAK) sekolah 2 pemberian biaya pendidikan Peserta didik kepada peserta didikdari keluarga tak mampu sampai lulus 3 penyediaan layanan pendidikandi Peserta didik wilayah yang kekurangan daya tampung 4 penyediaan layanan pendidikan Peserta didik di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal Pemenuhan kualitas 1 pemberian layanan Unit komunitas dan pemerataan basil pendampingan kepada satuan belajar peserta didik pendidikan untuk mencegah (SMA/SMK/PAKET perundungan kekerasan pada C/MA/MAK) anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2 Fasilitas Kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Pemenuhan kualias dan 1 pemberian layanan Kegiatan pemerataan layanan pendampingan kepada satuan satuan pendidikan untuk mencegah (SMA/SMK/PAKET perundungan kekerasan pada C/MA/MAK) anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2 pemeriksaan kondisi bangunan Kegiatan sekolah dasar paling sedikit 1 (satuj kali dalam 1 (satu) tahun 3 perbaikan terhadap kondisi Kegiatan bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat 4 sosialisasi kepada satuan Kegiatan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik , agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Pemenuhan jumlah 1 pemetaan dan penataan Pendidik dan pendidik dan tenaga penempatan unuk pemerataan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/ PAKET C) kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2 distribusi pendidik dan tenaga Pendidik dan kependidikan yang herkualitas tenaga untuk pemerataan pendidik dan kependidikan tenaga kependidikan 3 pengajuan formasi guru ASN Guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4 penyediaan guru pembimbing Kegiatan khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 5 penempatan lulusan pendidikan Kegiatan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru pengerak sebagai kepala sekolah 6 penempatan lulusan pendidikan Kegiatan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru pengerak sebagai kepala sekolah 7 pemetaan kecukupan jumlah Kegiatan pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Program SPM Pemenuhan kualitas 1 peningkatan kualifikasi dan Kegiatan Pendidikan pendidik dan tenaga kompetensi bagi pendidik dan Menengah kependidikan tenaga kependidikan yang (SMA/SMK/PAKET C) belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2 pemberian beasiswa atau Pendidik dan bantuan biaya pendidikan teaga dalam peningkatan kualitas dan kependidikan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3 fasilitasi kepala sekolah atau guru Kegiatan yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak kepuasan dunia kerja 1 Fasilitasi kemitraan dunia kerja Kegiatan terhadap budaya kerja dan SMK untuk menyesuaikan lulusan SMK pembelajaran di SMK terhadap duniakerja Program SPM Kegiatan pemenugah 1 Pendataan warga negara usia 4 Peserta didik pendidikan layanan dasar SPM (empat) sampai dengan 18 khusus Pendidikan Khusus (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah 2 pemberian biaya pendidikan Peserta didik kepada peserta didik berkebutuha khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus 3 penyediaan layanan pendidikan Peserta didik di wilayah yang kekurangan daya tampung 4 penyediaan layanan pendidikan Peserta didik di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal Pemenuhan kualitas 1 Pembentukan komunitas belajar unit komunitas dan pemerataan hasil dan memastikan guru, kepala belajar peserta didik sekolah dan pengawas sekolah Pendidikan Khusus terlibat aktif dalam kominutas tersebut 2 pelatihan / seminar / lokakarya Kegiatan pemguatan kompetensi kepala sekolah dan guru pemenuhan kualitas 1 pemberian layanan Kegiatan dan pemerataan pendampingan kepada satuan layanan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2 pemeriksaan kondisibangunan Kegiatan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 3 perbaikan terhadap kondisi Kegiatan bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat 4 sosialisasi kepada satuan Kegiatan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fi si k , agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun ajaran Pemenuhan jumlah 1 pemetaan dan penataan Pendidik dan pendidik dan tenaga penempatan unuk pemerataan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2 distribusi pendidik dan tenaga Pendidik dan kependidikan yang berkualitas tenaga untuk pemerataan pendidik dan kependidikan tenaga kependidikan 3 pengajuan formasi guru ASN Guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4 penyediaan guru pembimbing Kegiatan khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 5 penempatan lulusan pendidikan Kegiatan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru pengerak sebagai kepala sekolah 6 penempatan lulusan pendidikan Kegiatan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru pengerak sebagai kepala sekolah 7 pemetaan kecukupan jumlah pengawas pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Pemenuhan kualitas 1 peningkatan kualifikasi. dan kegiatan pendidik dan tenaga kompetensi bagi pendidik dan kependidikan di satuan tenaga kependidikan yang pendidikan khusus belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2 pemberian beasiswa atau pendidik dan bantuan biaya pendidikan tenaga dalam peningkatan kualitas dan kependidikan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3 fasilitasi kepala sekolah atau guru kegiatan yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak 3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM Penyediaan Layanan 1 Pengelolaan pelayanan Orang PEMENUHAN UPAYA Kesehatan untuk UKP kesehatan bagi penduduk KESEHATAN Rujukan, UKM dan UKM terdampak krisis kesehatan PERO RANGAN DAN Rujukan Tingkat Daerah akibat bencana dan/ atau UPAYA KESEHATAN Provinsi berpotensi bencana MASYARAKAT 2 Pengelolaan pelayanan Orang kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM Pengelolaan dan 1 Penyusunan rencana, kebijakan, Dokumen PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem strategi dan teknis SPAM PENGEMBANGAN Penyediaan Air Minum SISTE M PENYEDIAAN AIR (SPAM) Lintas 2 Supervisi Liter /Detik MINUM Kabupaten/Kota pembangunan/ peningkatan/ pe rluasan/ perbaikan SPAM 3 Pembangunan baru SPAM Liter /Detik jaringan perpipaan 4 Peningkatan SPAM jaringan SR perpipaan 5 Perluasan SPAM jaringan Dokumen perpipaan 6 Perbaikan SPAM jaringan SR perpipaan 7 Fasilitasi kerja sama Kabupaten/ pengelolaan SPAM regional Kota lintas Kabupaten/Kota 8 Pembinaan teknis SOM dan Kabupaten/ kelembagaan pengelolaan Kota SPAM Provinsi 9 Operasi dan pemeliharaan Unit SPAM lintas Kabupaten/Kota 10 Survei dan investigasi untuk Dokumen pengembangan SPAM lintas Kabupaten/ Kota 11 Penyediaan lahan untuk Ha pengembangan SPAM lintas Kabupaten/ Kota 12 Pembentukan organisasipengelola Badan Usaha SPAM lintas Kabupaten/Kota 2 PROGRAM Pengelolaan dan 1 Penyusunan rencana, kebijakan, Dokumen PENGELOLAAN DAN Pengem bangan Si stem Air strategi dan teknis Sistem PENGEMBANGAN Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah SISTEM AIR LIMBAH Regional Domestik 2 Pemicuan Perilaku Hidup Bersih Dokumen dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cu bluk 3 Pembangunan Sistem Rumah Pengelolaan Air Limbah Tangga Domestik terpusat 4 Rehabilitasi /peningkatan/ perl ua Rumah san Sistem Pengelolaan Air Tangga Limbah Domestik regional 5 Supervisi Dokumen pembangunan/ rehabilitasi/ pen ingkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat 6 Pembinaan teknis dan Kelompok pemberdayaan masyarakat Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN l 2 3 4 5 7 Pengembangan SDM dan Orang kelembagaan Pengelolaan Air Lim bah Domestik 8 Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Dokumen Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota 9 Operasi dan pemeliharaan Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 2 3 4 c, 5l 1 PROGRAM Pendataan Penyediaan 1 ldentifikasi perumahan di lokasi Dokumen PENGEMBANGA dan Rehabilitasi Rumah rawan bencana atau terkena NPERUMAHAN Korban Bencana atau relokasi program Provinsi Relokasi Program 2 ldentifikasi lahan-lahan potensial Dokumen Provinsi sebagai Iokasi relokasi perumahan 3 Pengumpulan data rumah Dokumen korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani 4 Pendataan tingkat kerusakan Dokumen rumah akibat bencana 5 Pendataan dan verifikasi Dokumen penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi 6 Pendataan rumah sewa milik Dokumen masyarakat rumah susun dan rumah khusus Pembangunan dan 1 Rehabilitasi rumah bagi korban Unit Rumah Rehabilitasi Rumah bencana Korban Bencana atau Relokasi Program 2 Penyusunan Site Plan dan/atau Dokumen Provinsi Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi 3 Pengadaan lahan untuk Ha pembangunan rumah bagi korban bencana 4 Pembangunan rumah bagi Unit Rumah korban bencana 5 Pembangunan rumah khusus UnitRumah beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi 6 Operasional dan pemeliharaan Unit Rumah lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi 3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, DanPelindungan Masyarakat NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM Penanganan Gangguan 1 Pencegahan gangguan Kasus PENINGKATAN Ketenteraman dan ketenteraman dan ketertiban KETENTERAMAN DAN Ketertiban Umum Lintas umum melalui deteksi dini dan KETERTIBAN UMUM Daerah cegah dini, Pembinaan dan Kabupaten/Kota dalam penyuluhan, Pelaksanaan 1 (Satu) Daerah Provinsi patroli, Pengamanan dan Pengawalan 2 Penindakan atas gangguan Kasus ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa 3 Koordinasi penyelenggaraan Dokumen ketent.eraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi 4 Pemberdayaan perlindungan Dokumen masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum 5 Peningkatan kapasitas SDM Orang Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 6 Kerja sama antar lembaga dan Dokumen kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan 7 Penyusunan SOP ketertiban Dokumen umum dan ketenteraman masvarakat 8 Penyediaan layanan dalam Sistem rangka dampak penegakan lnformasi Peraturan Daerah dan Elektronik Peraturan Kepala Daerah Penegakan Peraturan 1 Sosialisasi penegakan Peraturan Laporan Daerah Provinsi dan Daerah dan Peraturan Peraturan Gubemur Gubernur 2 Pengawasan atas kepatuhan Laporan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 3 Penanganan atas pelanggaran Laporan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pembinaan Penyidik 1 Pengembangan kapasitas dan Laporan Pegawai Negeri Sipil karier PPNS (PPNS) Provinsi 2 Pencegahan Penyelenggaraan 1 Penyediaan dan Pemuktahiran Peta Penanggulangan,Pe Pemetaan Rawan lnformasi Daerah Rawan nyelamatan Bencana Kebakaran Kebakaran dan Peta rawan NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 Kebakaran dan kebakran Penyelamatan Non Kebakaran 2 Bimbingan teknis terkait Laporan pencegahan penanggulangan,penyelamata n kebakaran dan penyelamatan non kebakran Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3 Penyusunan dan pemuktahiran Laporan rencana induk sistem proteksi kebakaran 3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 PROGRAM Rehabilitasi Sosial Dasar 1 Penyediaan permakanan Orang REHABlllfASI SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 2 Penyediaan Sandang Orang ' 3 Penyediaan asrama yang Orang mudah diakses 4 Penyediaan alat bantu Buah 5 Penyediaan perbekalan Paket kesehatan di dalam panti 6 Pemberian bimbingan fisik, Paket mental, spiritual dan sosial 7 Pemberian bimbingan aktivitas Paket hidup sehari-hari 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Orang lnduk Kependudukan bagi penyandang disabilitas 9 Akses ke layanan pendidikandan Orang kesehatan dasar 10 Pemberian pelayanan Orang penelusuran peluarga 11 Pemberian pelayanan Orang reunifikasi keluarga Rehabilitasi Sosial Dasar 1 Pengasuhan Orang Anak Terlantar di dalam Panti 2 Penyediaan makanan Orang 3 Penyediaan sandang Orang 4 Penyediaan asrama yang Buah mudah diakses 5 Penyediaan perbekalan Paket kesehatan di dalam panti 6 Pemberian bimbingan fisik, Paket mental, spiritual dan sosial 7 Pemberian bimbingan aktivitas Paket hidup sehari-hari 8 Fasilitasi pemhuatan Akta Orang Kelahiran, Nomor lnduk NO PROGRA KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN M 1 2 3 4 5 Kependudukan dan Kartu ldentitas Anak 9 Akses ke layanan pendidikandan Orang kesehatan dasar 10 Pemberian pelayanan Orang penelusuran keluarga 11 Pemberian pelayanan Orang reunifikasi keluarga 12 Akses layanan pengasuhan Orang kepada keluarga penganti 13 Pengasuhan Dokumen 14 Koordinasi, sinkronisasi dan Orang pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti 3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Provinsi NTT 2023-2027 1 Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPNM 2 Satuan 3 4 5 6 7 8 Anggaran 9 10 umber Pendanaan 1 1 + Instansi Pelaksena 12 1 Pendidikan Menengah orang 2022 usia 16-18 a Angka partisipasi kasar b Angka partisipasi sekolah c Angka partisipasi murni d Kemampuan !iterasi e Kemampuan numerasi f Perbedaan skor literasi g Perbedaan skor numerasi h Indeks iklim keamanan i Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas j Kecukupan formasi guru ASN k Indeks Distribusi Guru I Proporsi PTK bersertifikat m Proporsi PTK penggerak orang E )r, '·· 38 st - £ , • j i i ·;> ? .- 3 . % 2022 53.48 53.48 0 APBN Dinas Pdan K /Dana TransferDaerahl Prov. NTT % 2022 60.10 60.10 268,511,265,170 APBN Dinas P dan K (Dana TransferDaerahl Prov. NTT
0.2022 50.56 50.56 0 APBN Dinas Pdan K'0 /Dana Transfer Daerahl Prov. NTT Nilai 2022 55.80 55.80 APBN Dinas Pdan K 12,000,000,000 Prov. NTT Nilai 2022 49.80 49.80 APBN Dinas Pdan K Prov. NTT Nilai 2022 10 10 APBN Dinas Pdan K Prov. NTT Nilai 2022 10 10 APBN Dinas Pdan K Prov. NTT Nilai 2022 80.89 80.89 APBN Dinas Pdan K Prov. NTT Nilai 2022 80 80 APBN Dinas P dan K Prov. NTT orang 2022 2,500 2,500 13,442,250,000 APBN Dinas P dan K Prov. NTT orang 2022 114 1 1 4 APBN Dinas Pdan K Prov. NTT 2022 1,564 1,564 APBN Dinas P dan Korang (Dana TransferDaerah) Prov. NTT orang 2022 551 551 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 1,700 1,700 APBN, Lembaga Dinas P dan K pendonor dalam dan Prov.NTT luarNegeri SMK ' a Angka partisipasi kasar % 2022 86.38 86.38 53.48 53.48 0 APBN Dinas P dan K (Dana transfer Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah % 2022 75.55 75.55 60.10 60.10 242,759,247,670 APBN Dinas P dan K (Dana Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 56 56 50.56 50.56 0 APBN Dinas P dan K (Dana TransferDaerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 2022 61.30 61.30 55.80 55.80 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 52.13 52.13 49.80 49.80 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Tingkat penyerapan lulusan SMK Ni~lai 2022 68.50 68.50 70.50 70.50 1,425,000.000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Kepuasan dunia kerja terhadap budaya Nilai 2022 70.80 70.80 85.25 85.25 500,000,000 APBN Dinas P dan K kerjalulusan SMK Prov.NTT h Perbedaan skor literasi Nilai 2022 61.30 61.30 10 10 501,425,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT i Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 52.13 52.13 10 10 APBN Dinas P dan K Prov.NTT j Indeks iklim keamanan Nilai 2022 81.90 81.90 80.89 80.89 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 80.97 80.97 80 80 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 3,244 3,244 2,500 2,500 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Indeks Distribusi Guru orang 2022 8,733 8,733 114 1 1 4 APBN Dinas P dan K Prov.NTT n Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 1,990 1,990 1,564 APBN Dinas P dan K 1,564 Prov.NTT 0 Proporsi PTK penggerak orang 2022 1,936 1,936 551 551 APBN Dinas P dan K Prov.NTT p Pengalaman Pelatihan Guru orang 2022 1,990 1,990 1,700 1,700 Pendanaan dari Dinas P dan K 1,000,000,000 Donatur dari dalam Prov.NTT dan luar negeri 2 Pendidikan Khusus 'i- ' :t . 5 a Angka partisipasi kasar % 2022 89.88 89.88 75.2 75.2 0 APBN(Dana Dinas Transfer Pro Daerah) b Angka partisipasi sekolah % 2022 94.83 94.83 75.28 75.28 13,313,523,000 APBN (Dana Dinas Transfer Pro Daerah) C Angka partisipasi murni % 2022 56.02 56.02 50.26 50.26 0 APBN(Dana Dines Transfer Pro Daerah) d Kemampuan literasi Nilai 2022 63.01 63.01 70.58 70.58 APBN Dinas Pro e Kemampuan numerasi Nilai 2022 54.93 54.93 72.58 72.58 APBN Dinas Pro f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 63.01 63.01 20.00 20.00 APBN Dinas Pro 8 Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 54.93 54.93 20.30 20.30 APBN Dinas Pro h Indeks iklim keamanan Nilai 2022 82.52 82.52 90.80 90.80 APBN Dinas Pro i Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 163.48 163.48 92.57 92.57 APBN Dinas Pros j Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 256 256 256 256 APBN Dinas Pro k Indeks Distribusi Guru orang 2022 683 683 3 1 3 1 APBN Dinas Pro I Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 1 5 1 1 5 1 102 102 APBN Dinas Pro m Proporsi PTK penggerak orang 2022 121 1 2 1 105 105 APBN Dinas Pro n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 151 1 5 1 1 5 1 1 5 1 APBN, Lembaga Dinas pendonor dalam dan Pro luarNegeri N 0 Indilator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan ' Ta.hun . e s Dasar (N) p Penerima Layanan Dasar Mutu Layanan Realisasi ' Inisiani 7 .% i i 8umber z Instansi Pendansan ] Pelalsana .: Pencapaian SPM (N+2) 2024 el 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 Pendidikan Menengah orang 2022 8MA orang s h a Angka partisipasi kasar % 2022 86.5 86.5 54.98 b Angka partisipasi sekolah % 2022 75.7 75.7 60.58 C Angka partisipasi murni 0 2022 57 57 51.82'0 d Kemampuan literasi Nilai 2022 62.81 62.81 56.80 e Kemampuan numerasi Nilai 2022 53.8 53.8 50.80 f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 61.9 61.9 12 g Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 53.53 53.53 12 h Indeks iklim keamanan Nilai 2022 82.25 82.25 81.56 i lndeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 80.83 80.83 85.03 j Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 6,414 6,414 2,600 k lndeks Distribusi Guru orang 2022 16,300 16,300 118 1 Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 3,802 3,802 1,598 m Proporsi PTK penggerak orang 2022 4,150 4,150 564 n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 3,784 3,784 1,800 - · • .- +ti# - " .. % i ' 54.98 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K (Dana Transfer Daerah) Prov.NTT 60.58 10,500,000,000 APBN Dinas P dan K (Dana Transfer Daerahl Prov.NTT 51.82 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K (Dana Transfer Daerah) Prov.NTT 56.80 12,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 50.80 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 12 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 12 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 81.56 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 85.03 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 2,600 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 118 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 1,598 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 564 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 1,800 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT .. ' � .. le i . [ t ° 4%% %SMK #; es # . . ,, "·'\ ..,, et ' s a g . : ' t'Id, ' • .. a Angka partisipasi kasar % 2022 88.25 88.25 54.48 51 APBN (Dana Dinas P dan K 1,000,000,000 Transfer Prov.NTT Daerah) b Angka partisipasi sekolah % 2022 76.26 76.26 6 1 . 1 0 51 1,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Prov.NTT Daerahl C Angka partisipasi murni % 2022 58 58 51.56 61 1,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Prov.NTT Daerahl d Kemampuan literasi Ni~lai 2022 61.80 61.80 56.80 49.80 l,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 52.75 52.75 50.80 49.53 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Tingkat penyerapan lulusan SMK Nilai 2022 69.80 69.80 71.50 70.85 1,500,000.000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Kepuasan dunia kerja terhadap budaya Nilai 2022 71.24 71.24 85.35 86.50 600,000,000 APBN Dinas P dan K kerjalulusan SMK Prov.NTT h Perbedaan skor literasi Nilai 2022 61.80 61.80 15 12.60 700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 52.64 52.64 15 12.60 1,000,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT j Indeks iklim keamanan Nilai 2022 82.58 82.58 81.25 80.9 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 81.62 81.62 81 84.75 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 3,335 3,335 2,600 3,300 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Indeks Distribusi Guru orang 2022 8,887 8,887 1 1 4 125 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT n Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 2,021 2,021 1,625 1,600 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 0 Proporsi PTK penggerak orang 2022 2,020 2,020 600 500 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT p Pengalaman pelatihan guru orang 2022 2,023 2,023 1,800 1,700 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 2 Pendidikan Khusus ' 7 77 t, a Angka partisipasi kasar % 202 89.95 89.95 76.25 76.25 1,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K 2 Transfer Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah % 202 95.10 9 5 . 1 0 75.35 75.35 12,530,330,000 APBN(Dana Dinas Pdan K 2 Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 202 57.25 57.25 50.48 50.48 1,000,000,000 APBN(Dana Dinas P dan K 2 Transfer Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 202 64.01 64.01 70.9 70.9 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 202 55.97 55.97 73.10 73.10 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT f Perbedaan skor literasi Nilai 202 64.01 64.01 25.00 25.00 1,000,000,000 APBN Dinas Pdan K 2 Prov.NTT g Perbedaan skor numerasi Nilai 202 55.2 55.2 20.80 20.80 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT h Indeks iklim keamanan Nilai 202 84.19 84.19 91.89 91.89 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT i Indeks iklim kebinekaan dan N~lai 202 164.85 164.85 92.60 92.60 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K inkusivitas 2 Prov.NTT j Kecukupan formasi guru ASN orang 202 300 300 270 270 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT k Indeks Distribusi Guru orang 202 700 700 38 38 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT I Proporsi PTK bersertifikat orang 202 160 160 122 122 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT m Proporsi PTK penggerak orang 202 132 132 120 120 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 202 165 165 159 159 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT ] . J : ,' Pencapaian SPNM (N+3) ; .f 2025 ' • . - N Batu Ta.hun w Sumber o Indikator Kinerja / Jenis Layanan an Dasar(N) Penerima " ,, -- Iniaiaai Pendanaan Instansi Pelakrsana SPM . • Mutu f ' ,, Realisasi Realisasi Anggaran ' ,, Layanan ° + ,· ¢ $l t s Layanan ,, 1-,, % . ' . ¥ Dasar 4 . . ,,,_., ' ' hi .. % ' .: , .. ,., 1 ' 2 3 4 ' E ,. . ·,. .. ./N 5 6 7 8 iv 9 ' 10 1 1 12i' ,,, . .. 3 . t ' t i "7kl.1: HE # 4%'$ +@@iii zit87 3est.i@iies. + i t s .', 73,58e.46 ii #,Et#ii # r s % @ E E @ z # E2a 3%#4i73%/8%.% 2#,$,8@gig.i?EE;is$.$,~E,4% 5C15° 1 Pendidikan Menengah orang 2022 8MA orang , ' �3,. rt 2e, a Angka partisipasi kasar % 2022 87.5 87.5 54.98 54.98 2,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah % 2022 75.78 75.78 61.58 61.58 1,100,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 60 60 52.82 52.82 2,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 2022 63.5 63.5 57.80 57.80 13,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 54.5 54.5 51.80 51.80 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 62.8 62.8 14 14 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 8 Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 54.55 54.55 14 14 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT h Jndeks iklim keamanan Nilai 2022 83.25 83.25 82.56 82.56 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 80.83 80.83 86.03 86.03 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT j Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 6,500 6,500 2,700 2,700 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks Distribusi Guru orang 2022 16,500 16,500 123 123 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 3,900 3,900 1,689 1,689 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Proporsi PTK penggerak orang 2022 4,150 4,150 589 589 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 3,800 3,800 1,900 1,900 2,000,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT ye ¥ ,. ., MK #t a Angka partisipasi kasar % 2022 89.25 89.25 55.48 55.48 2,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Prov.NTT Daerah) b Angka partisipasi sekolah % 2022 77.26 77.26 62.10 62.10 2,000,000,000 APBN(Dana Dinas P dan K Transfer Prov.NTT Daerahl C Angka partisipasi mumi % 2022 67 67 52.56 52.56 2,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Prov.NTT Daerahl d Kemampuan literasi Nilai 2022 63.80 63.80 57.80 57.80 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 53.75 53.75 51.80 51.80 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Tingkat penyerapan lulusan SMK Nilai 2022 69.90 69.90 72.50 72.50 1,600,000.000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Kepuasan dunia kerja terhadap Nilai 2022 72.30 72.30 86.35 86.35 700,000,000 APBN Dinas P dan K budaya kerjalulusan SMK Prov.NTT h Perbedaan skor literasi Nilai 2022 62.50 62.50 10 10 800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 53.55 53.55 10 10 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT j lndeks iklim keamanan Nilai 2022 83.40 83.40 82.45 82.45 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 82.62 82.62 82 82 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 3,509 3,509 2,700 2,700 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m lndeks Distribusi Guru orang 2022 8,900 8,900 125 125 2,000,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT n Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 2,120 2,120 1,725 1,725 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 0 Proporsi PTK penggerak orang 2022 2,200 2,200 650 650 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT p Pengalaman pelatihan guru orang 2022 2,230 2,230 1,850 1,850 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT • : . 2 Pendidikan Khusus ·- 5 � - 6 a Angka partisipasi kasar % 2022 90.05 90.05 77.25 77.25 2,000,000,00C APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah Prov. NTT b Angka partisipasi sekolah % 2022 95.50 95.50 76.35 76.35 13,530,330,00C APBN(Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 58.45 58.45 51.48 51.48 2,000,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT d Kemampuan !iterasi Nilai 2022 65.20 65.20 77.80 77.80 2,000,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 58.68 58.68 74.20 74.20 2,000,000,00( APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 64.01 64.01 28.00 28.00 2,000,000,00C APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 55.2 55.2 22.80 22.80 2,000,000,00C APBN Dinas P dan K Prov.NTT h Indeks iklim keamanan Nilai 2022 84.19 84.19 92.29 92.29 2,000,000,00C APBN Dinas P dan K Prov.NTT i Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 166.63 166.63 93.69 93.69 2,000,000,00C APBN Dinas P dan K Prov.NTT j Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 320 320 280 280 2,000,000,00C APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks Distribusi Guru orang 2022 750 750 40 40 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 165 165 137 137 2,000,000,00C APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Proporsi PTK penggerak orang 2022 140 140 137 137 2,000,000,00C APBN Dinas P dan K Prov.NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 170 170 169 169 2,000,000,ooc APBN Dinas P dan K Prov.NTT I z . . '" ze ,•,: E .•,. e .. ' Pencapaian 8PM (N+4),. . ° N . Tahun Dasar «, •'''ti•· % 2026 1 .- Indikator Kinerja / Jenis Layanan Satuan a8 4 Inisiasi 8umber .. Instansi 0 � (N) Penerima " ,,_ .. Pendanaan SPM Mutu ¢ Pelaksane ;, Reallsasi : Realisasi Anggaran8 � · . Layanan a .• -, ! I ' - � - - '-\ . . .. # .. , % .• ' •, f Dasar .. • 3% ., #¥ "::., 3¥ i . 8'•, t . ·,, ± ·_,. ,, I . . .·. -- ·' 1 $ 'Ii ·,,; 12 #1 g 2 3 4 5 6 •3, 7 8 9 10 . 1 1 '.:;! . . - gt4 # e , +r'ii# ft8th#7#tieis f ;iii E#%#5558% E �-�- t±7hi ft"ti8{ £%5%41%%4,%#% Ege?8s [.5if,%Et#ER% 7e%%�,i: 1 Pendidikan Menengah orang 2022 ·-.· SMA -� .7 orang 'ti ' %, be 4 .. e \ ·' 7 ! :s 4 s i r e . o r e ° ·' . ,. . ..,. '·' ,. let s../ ..,� a Angka partisipasi kasar % 2022 88.5 88.5 53.6 53.6 2,500,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah % 2022 75.78 75.78 62.58 62.58 1,200,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 60 60 54.82 54.82 2,500,000,000 APBN(Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 2022 63.5 63.5 59.80 59.80 14,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 54.5 54.5 53.80 53.80 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 62.8 62.8 12 12 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 54.55 54.55 12 12 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT h Indeks iklim keamanan Nilai 2022 83.25 83.25 84.56 84.56 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 81.83 81.83 87.58 87.58 2,500,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT i Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 6,600 6,600 2,900 2,900 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k lndeks Distribusi Guru orang 2022 17,000 17,000 132 132 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 3,950 3,950 1,800 1,800 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Proporsi PTK penggerak orang 2022 4,300 4,300 700 700 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 3,850 3,850 2,000 2,000 2,500,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT SMK '¥ # · a Angka partisipasi kasar % 2022 89.48 89.48 56.48 56.48 2,700,000,000 APBN(Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah % 2022 78.26 78.26 63.10 63.10 2,700,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 68 68 53.56 53.56 2,700,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 2022 64.00 64.00 58.80 58.80 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 54.75 54.75 52.80 52.80 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Tingkat penyerapan lulusan SMK Nilai 2022 709.00 709.00 73.50 73.50 1,700,000.000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Kepuasan dunia kerja terhadap Nilai 2022 733.00 733.00 87.35 87.35 800,000,000 APBN Dinas P dan K budaya kerja lulusanSMK Prov.NTT h Perbedaan skor literasi Nilai 2022 63.50 63.50 8 8 900,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 54.55 54.55 8 8 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT j Indeks iklim keamanan Nilai 2022 84.40 84.40 83.45 83.45 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Jndeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 80.00 127.82 83 83 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 1 Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 3,600 3,600 2,800 2,800 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Indeks Distribusi Guru orang 2022 9,000 9,000 127 127 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT n Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 2,320 2,320 1,800 1,800 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 0 Proporsi PTK penggerak orang 2022 2,350 2,350 700 700 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT p Pengalaman pelatihan guru orang 2022 2,314 2,314 1,950 1,950 2,700,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT 2 Pendidikan Khusus 4 . e. t ·. . a Angka partisipasi kasar % 2022 91.05 91.05 78.25 78.25 2,300,000,000 APBN (Dana Dinas Pdan K Transfer Daerah Prov. NTT b Angka partisipasi sekolah % 2022 95.89 95.89 77.35 77.35 14,530,330,000 APBN (Dana Dinas Pdan K Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 59.45 59.45 52.48 52.48 2,300,000,000 APBN (Dana Dinas Pdan K Transfer Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 2022 66.20 66.20 78.80 78.80 2,300,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 63.02 63.02 75.20 75.20 2,300,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 65.01 65.01 30.00 30.00 2,300,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 56.2 56.2 30.00 30.00 2,300,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT h Indeks iklim keamanan Nilai 2022 84.19 84.19 93.29 93.29 2,300,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 166.63 166.63 94.69 94.69 2,300,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT j Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 400 400 300 300 2,300,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks Distribusi Guru orang 2022 800 800 41 41 2,300,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT 1 Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 185 185 142 142 APBN Dinas P dan K 2,300,000,000 Prov.NTT m Proporsi PTK penggerak orang 2022 156 156 142 142 2,300,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 160 160 167 167 2,300,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT ;, i .,, 1, , Pencapatan SPM (N+5) ,k 2027 e N Indikator Kinerja / Jenis Layanan Satuan 'Tahun Daser(N) Penerima ·' Inisiasi Sumber Instansi 0 .. ] " ,,, ,SPII ' i ' Realisasi Mutu Realisasi ,, ' e . Pelalsana .. Anggaran -· ' t Layanan Layanan f l} ,\ll '. Dasar ,,,? % . • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 £it ·- r y k i e r ,, - t l "" . h t, t e st#,j£ E E, y e , i@; #p#gtgft.jgt#tgt ti#z# ,#$ .ti#j.j Ei • .g? ti%it@ti '%5$%%.ire. , £ Si it5it.sit%£z.ts#tsit g,A,ENE A»Z, t& , : [±8#;tads, $ i s iii• t 1 Pendidikan Menengah orang 2022 SMA t orang C a Angka partisipasi kasar 0 2022 89.5 89.5 54.6 54.6 2,800,000,000 APBN (Dana Dinas Pdan K0 Transfer Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah 0 2022 76.78 76.78 63.58 63.58 1,300,000,000 APBN (Dana Dinas P dan K'0 Transfer Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 65 65 55.82 55.82 2,800,000,000 APBN(Dana Dinas P dan K Transfer Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 2022 64.5 64.5 60.80 60.80 15,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 55.5 55.5 54.80 54.80 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 63.8 63.8 12 12 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT & Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 55.55 55.55 12 12 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT h lndeks iklim keamanan Nilai 2022 84.25 84.25 85.56 85.56 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i lndeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 82.83 82.83 88.58 88.58 2,800,000,000 APBN Dinas Pdan K Prov.NTT j Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 6,700 6,700 3,000 3,000 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks Distribusi Guru orang 2022 17,500 17,500 136 136 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 4,000 4,000 1,900 1,900 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Proporsi PTK penggerak orang 2022 4,350 4,350 750 750 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov. NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 3,950 3,950 2,225 2,225 2,800,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT SMK a Angka partisipasi kasar % 202 90.48 90.48 57.48 57.48 3,000,000,000 APBN (Dana Transfet Dinas P dan K 2 Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah % 202 79.26 79.26 64.10 64.10 3,000,000,000 APBN (Dana Transfer Dinas P dan K 2 Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi mumi % 202 68 68 54.56 54.56 3,000,000,000 APBN (Dana Transfer Dinas P dan K 2 Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 202 65.00 65.00 59.80 59.80 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 202 55.75 55.75 53.80 53.80 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT f Tingkat penyerapan lulusan SMK Nilai 202 720 720 74.50 74.50 1,800,000.000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT g Kepuasan dunia kerja terhadap Nilai 202 750 750 88.35 88.35 900,000,000 APBN Dinas P dan K budaya kerja lulusanSMK 2 Prov.NTT h Perbedaan skor literasi Nilai 202 64.50 64.50 10 10 1,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT i Perbedaan skor numerasi Nilai 202 55.55 55.55 10 10 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT i Indeks iklim keamanan Nilai 202 84.40 84.40 84.45 84.45 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT k Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 202 80.56 80.56 83.88 83.88 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT I Kecukupan formasi guru ASN orang 202 3,700 3,700 2,900 2,900 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT m Indeks Distribusi Guru orang 202 9,500 9,500 132 132 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT n Proporsi PTK bersertifikat orang 202 2,420 2,420 1,900 1,900 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT 0 Proporsi PTK penggerak orang 202 2,450 2,450 800 800 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT p Pengalaman pelatihan guru orang 202 2,414 2,414 2,000 2,000 3,000,000,000 APBN Dinas P dan K 2 Prov.NTT ·- 2 Pendidikan Khusus a Angka partisipasi kasar % 2022 92.05 92.05 78.9 78.9 2,000,000,000 APBN (Dana Transfer Dinas P dan K Daerah) Prov.NTT b Angka partisipasi sekolah 0. 2022 96.89 96.89 77.89 77.89 15,530,330,000 APBN (Dana Transfer Dinas P dan K0 Daerah) Prov.NTT C Angka partisipasi murni % 2022 60.43 60.43 52.9 52.9 2,000,000,000 APBN (Dana Transfer Dinas P dan K Daerah) Prov.NTT d Kemampuan literasi Nilai 2022 67.20 67.20 80.20 80.20 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT e Kemampuan numerasi Nilai 2022 64.02 64.02 76.20 76.20 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT f Perbedaan skor literasi Nilai 2022 65.59 65.59 32.00 32.00 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT g Perbedaan skor numerasi Nilai 2022 57.2 57.2 32, 38 32, 38 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT h Indeks iklim keamanan Nilai 2022 84.71 84.71 93.58 93.58 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT i lndeks iklim kebinekaan dan inkusivitas Nilai 2022 168.31 168.31 95.69 95.69 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT j Kecukupan formasi guru ASN orang 2022 450 450 350 350 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT k Indeks Distribusi Guru orang 2022 850 850 50 50 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT I Proporsi PTK bersertifikat orang 2022 200 200 160 160 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT m Proporsi PTK penggerak orang 2022 204 204 162 162 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT n Pengalaman pelatihan guru orang 2022 220 220 180 180 2,000,000,000 APBN Dinas P dan K Prov.NTT Keterangan: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N) Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 9 : Diisi anggaran Kolom 1 0 : Diisi inisiasi Kolom 1 1 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 1 2 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 1 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 1 4 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 1 6 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 1 7 : Diisi anggaran Kolom 18 : Diisi inisiasi Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 20 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 1 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 2 2 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 2 4 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 25 : Diisi anggaran Kolom 2 6 : Diisi inisiasi Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 9 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 3 1 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 3 2 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 33 : Diisi anggaran Kolom 34 : Diisi inisiasi Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Kolom 3 7 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 38 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 4 0 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 41 : Diisi anggaran Kolom 4 2 : Diisi inisiasi Kolom 4 3 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 44 : Diisi tentang lnstansi Pelaksana Penerapan SPM Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi NTT 2023-2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 12 0 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis 1 Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi orang 12376 23,092 8,328,763,123 APBD/ APBN Dinkes BencanaProvinsi Prov. NTT Pra Krisis Kesehatan Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi Dinkes a pendudukyang tinggal di wilayah berpotensi KAB 22 22 424,192,968 APBD/APBN Prov. NTT bencana (Peserta/Masyarakat, Petugas) Tahap tanggap darurat Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak 22 22 3,000,000,000 bencana/ berpotensi bencana Dinkes a Obat-obatan dan bahan medis habis pakai paket 85 85 1,040,820,155 APBD/APBN Prov. NTT Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok Dinkes b rentan (MP ASI, MP !bu Hamil, Pemberian Makanan paket 85 85 850,000,000 APBD/APBN Prov. NTT untuk Ba i dan Anak PMBA dll. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hyegiene Dinkes C Kit dan Family Kit) paket 85 85 63,750,000 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes d Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 15 850,000,000 8 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes e Tenaga kesehatan : Bidan Orang 46 4 350,000,000 42 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes f Tenaga kesehatan : Perawat Orang 69 6 350,000,000 63 APBD/APBN Prov. NTT Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki Dinkes Prov g kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, Orang 23 19 350,000,000 4 APBD/APBN NTT kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain lain Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Dinkes Prov h kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa Orang 1 2 350,000,000 (1) APBD/APBN NTT Dinkes j Apoteker dan/ atau asisten apoteker Orang - 23 5 350,000,000 18 APBD/APBN Prov. NIT Dinkes j Tenaga penyuluh/promosi kesehatan Orang - 23 2 350,000,000 21 APBD/APBN Prov. NIT Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Dinkes 2 KondisiKejadian Luar Biasa Provinsi orang 3042 370 12,458,455,700 APBD/APBN Prov. NIT a Alat Perlindungan Diri (APO) sesuai dengan jenis penyakit Unit 13500 13500 13500 1,481,625,000 - b Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin Unit 600 600 600 6,000,000,000 - C Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier Unit 28 28 28 112,000 - d Tempat sampah biologis Unit 7 7 7 1,462,300 - e Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat Set 154 154 154 7,176,400 - tulis yangdiperlukan f Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Unit 105 105 105 420,000 Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang berasal - dari manusia & Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Sadan, Unit 105 105 105 315,000,000 Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) - Pelaganan kesehatan pada kondtsi kejadian luar Dinkes biasa Provinst dtlaksanakan di luar fastlitas APBD/ APBN Prov. NIT layanan kesehatan dilakukan oleh TYmGerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdiri dart h Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 23 23 492,950,000 - i Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang Orang 23 23 23 382,950,000 mempunyaikemampuan di bidang epidemiologi - j Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang Orang 23 23 23 382,950,000 mempunyaikemampuan di bidang kesehatan - lingkungan k Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyaikemampuan di bidang entomologi Orang 23 23 7 382,950,000 16 I Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 23 23 23 144,900,000 - m Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan Orang 23 23 23 832,500,000 - n Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam Orang 42 42 42 699,300,000 -pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi Pelaanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsidtlaksanakan di dalam fastlittas lauanan kesehatan 0 Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis) Orang 436 436 436 444,720,000 p Tenaga kesehatan : Perawat Orang 436 436 436 444,720,000 - q Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi Orang 436 436 - 436 r Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 436 436 436 444,720,000 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk 1 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat orang 12376 9,850,000,000 APBD/ APBN Dinkes Prov. NIT Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 23,092 Provinsi Pra Krisis Kesehatan Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah KAB 500,000,000 22 APBD/APBN Dinkes Prov. a berpotensi bencana (Peserta/ Masyarakat, 22 NTT Petugas) Tahap tanggap darurat Pelayanan Kesehatan bagi penduduk 3,300,000,000 terdampak bencana/ berpotensi bencana 22 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai paket 85 1,100,000,000 85 APBD/APBN Dinkes Prov. a NTT Makanan tambahan/pendamping untuk Dinkes Prov. b kelompok rentan (MP AS!, MP !bu Hamil, paket 85 850,000,000 85 APBD/APBN NTT Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA) dll. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan paket 85 100,000,000 85 APBD/APBN Dinkes Prov. C (Hyegiene Kit dan Family Kit) NTT d Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 1,000,000,000 23 APBD/APBN Dinkes Prov. NTT Tenaga kesehatan : Bidan Orang 46 500,000,000 46 APBD/APBN Dinkes Prov. e NTT f Tenaga kesehatan : Perawat Orang 69 500,000,000 69 APBD/APBN Dinkes Prov. NTT Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang Dinkes Prov. memiliki kemampuan di bidang surveilans, Orang 23 500,000,000 23 APBD/APBN NTT g g1z1, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatanreproduksi, dan lain-lain h Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Orang 1 500,000,000 1 APBD/APBN Dinkes Prov. kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa NTT i Apoteker dan/atau asisten apoteker Orang - 23 500,000,000 23 APBD/APBN Dinkes Prov. - NTT j Tenaga penyuluh/ promosi kesehatan Orang - 23 - 500,000,000 23 APBD/APBN Dinkes Prov. NTT 2 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada orang 3042 14,015,605,270 APBD, APBN Dinkes Prov. Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi 3,042 3,042 NTT Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis 1,629,787,500 a penyakit Unit 1350 13500 0 6,600,000,000 b Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin Unit 600 600 123,200 C Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier Unit 28 28 1,608,530 d Tempat sampah biologis Unit 7 7 Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar 7,894,040 e KIE, alat tulis yang diperlukan Set 154 154 Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, 462,000 f Pot, Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen Unit 105 105 yang berasal dari manusia Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer 346,500,000 g Sadan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, Unit 105 105 dll) Pelaanan kesehatan pada kondist kejadian luar biasa Provins! dilaksanakan di luar 2,102,340,791 APBD/APBN Dinkes Prov. fasilitas NTT laanan kesehatan ilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdirt dart h Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 23 542,245,000 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat i yang mempunyai kemampuan di bidang Orang 23 23 421,245,000 epidemiologi Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat j yang mempunyai kemampuan di bidang Orang 23 23 421,245,000 kesehatan lingkungan Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat k yang mempunyai kemampuan di bidang Orang 23 23 421,245,000 entomologi I Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 23 23 159,390,000 m Tenaga kesehatan : Tenaga Orang 23 23 915,750,000 penyuluh/ promosi kesehatan Tenaga kesehatan : Petugas yang n terlibat dalampelaksanaan Orang 42 42 769,230,000 penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan ienis KLB vang terjadi Pelaanan kesehatan pada kondist kejadian larbiasa Provinst dilaksanakan di dalam fasilitas laanan kesehatan 0 Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan Orang 436 436 436 444,720,000 - spesialis) p Tenaga kesehatan : Perawat Orang 436 436 436 444,720,000 - q Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi Orang 436 436 - 444,720,000 436 r Tenaga kesehatan: Tenaga Laboratorium Orang 436 436 436 444,720,000 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak 1 Krisis Kesehatan Aklbat Bencana dan/atau orang 12376 23,092 11,038,494,140 APBD/ APBN Dinkes BerpotensiBencane Provinsi Pra Krisis Kesehatan Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan Dinkes a bagi penduduk yang tinggal di wilayah KAB 22 353,494,140 22 APBD/APBN Prov. NTT berpotensi bencana(Peserta/Masyarakat, Petu as Ta.hap tanggap darurat Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak 22 3,630,000,000 bencana/ berpotensi bencana Dinkes a Obat-obatan dan bahan medis habis pakai paket 85 1,210,000,000 85 APBD/APBN Prov. NTT Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok Dinkes b rentan (MPASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan paket 85 935,000,000 85 APBD/APBN Prov. NTT untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.) Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan Dinkes C (Hyegiene Kitdan Family Kit) paket 85 110,000,000 85 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes d Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 1,500,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes e Tenaga kesehatan : Bidan Orang 46 550,000,000 46 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes f Tenaga kesehatan : Perawat Orang 69 550,000,000 69 APBD/APBN Prov. NTT Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang Dinkes g memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, Orang 23 550,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT epidemiologi, kesehatan !in kun an, kesehatan re roduksi, dan lain-lain Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Dinkes h kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa Orang 1 550,000,000 1 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes Apoteker dan/atau asisten apoteker Orang 23 550,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes j Tenaga penyuluh/promosi kesehatan Orang - 23 - 550,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes 2 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada 3042 3,042 3,042 15,239,277,797 Prov. NTT KondisiKejadian Luar Biasa Provinsi orang APBD,APBN 1,792,766,250 a Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis Unit 13500 13500 penyakit 7,260,000,000 b Profilaksis /Vitamin/ 0bat/Vaksin Unit 600 600 135,520 C Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier Unit 28 28 1,769,383 d Tempat sampah biologis Unit 7 7 Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, 8,683,444 e alat tulisyang diperlukan Set 154 154 Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, 508,200 f Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang Unit 105 105 berasal dari manusia Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer 381,150,000 g Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) Unit 105 105 Pelaanan kesehatan pada kondtsi kejadian Dinkes luar biasa Provinsi ilaksanakan di luar 2,285,891,670 APBD/APBN Prov. NTT fastlitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdirt dart h Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 23 596,469,500 i Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan Orang 23 23 463,369,500 masyarakat yangmempunyai kemampuan di bidang epidemiologi j Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat Orang 23 23 463,369,500 yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan k Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan Orang 23 23 463,369,500 masyarakat yangmempunyai kemampuan di bidang entomologi I Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 23 23 175,329,000 m Tenaga kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi Orang 23 23 1,007,325,000 kesehatan Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam n pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan Orang 42 42 846,153,000 dengan jenis KLB yang terjadi Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dtlaksanakan di dalam fasilitas laanan kesehatan 0 Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis) Orang 436 436 436 444,720,000 - p Tenaga kesehatan : Perawat Orang 436 436 436 444,720,000 - q Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi Orang 436 436 - 444,720,000 436 r Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 436 436 436 444,720,000 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk 1 Terdampak Krisis Kesehatan Aklbat Bencana orang 12376 23,092 11,626,994,140 APBD/APBN Dinkes dan/atau Berpotensi BencanaProvinsi Pra Krisis Kesehatan Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatanbagi Dinkes penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KAB 353,494,140 APBD/APBN Prov. NTT a bencana (Peserta/Masyarakat, 22 22 Petugas) Tahap tanggap darurat Pelayanan Kesehatan bagi penduduk 3,993,000,000 terdampak bencana/ berpotensi bencana 22 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai paket 85 1,331,000,000 85 APBD/APBN Dinkes a Prov. NTT Makanan tambahan/ pendamping untuk Dinkes b kelompok rentan (MP ASI, MP !bu Hamil, paket 85 1,028,500,000 85 APBD/APBN Prov. NTT Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dl1.) Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan paket 85 121,000,000 85 APBD/APBN Dinkes C (Hyegiene Kit dan Family Kit) Prov. NTT d Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 1,500,000,000 23 APBD/APBN Dinkes Prov. NTT Tenaga kesehatan : Bidan Orang 46 550,000,000 46 APBD/APBN Dinkes e Prov. NTT f Tenaga kesehatan : Perawat Orang 69 550,000,000 69 APBD/APBN Dinkes Prov. NTT Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang Dinkes memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, Orang 23 550,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT g epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain h Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Orang 1 550,000,000 1 APBD/APBN Dinkes kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa Prov. NTT i Apoteker dan/ atau asisten apoteker Orang - 23 - 550,000,000 23 APBD/APBN Dinkes Prov NTT i Tenaga penyuluh/promosi kesehatan Orang - 23 - 550,000,000 23 APBD/APBN Dinkes Prov NTT Pelayanan Kesehatan Bagi PendudukPada 3,042 Dinkes 2 Kondisi Kejadian Luar Biase Provinsi orang 3042 3,042 19,446,284,85 APBD/APBN 9 Prov NTT Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis 1,972,042,875 a penyakit Unit 13500 13500 7,986,000,000 b Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin Unit 600 600 149,072 C Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier Unit 28 28 1,946,321 d Tempat sampah biologis Unit 7 7 Formulir penyelidikan epidemiologi, 9,551,788 e form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan Set 154 154 Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, 559,020 f Pot, Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen Unit 105 105 yang berasal dari manusia Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer 419,265,000 g Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, Unit 105 105 dll) Pelaanan kesehatan pada kondist kejadian lar biasa Provinst dilaksanakan di luar 2,916,942,729 fastlttas APBD/APBN Dinkes laanan kesehatan dtlakukan oleh Tim Gerak Prov NTT Cepat (SK Dinas Provinsi) terdiri dart h Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 23 656,116,450 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat i yang mempunyai kemampuan di Orang 23 23 509,706,450 bidang epidemiologi Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan j masyarakat yang mempunyai kemampuan di Orang 23 23 509,706,450 bidang kesehatan lingkungan Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan k masyarakat yang mempunyai kemampuan di Orang 23 23 509,706,450 bidang entomologi I Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 23 23 192,861,900 m Tenaga kesehatan : Tenaga Orang 23 23 1,108,057,500 penyuluh/ promosi kesehatan Tenaga kesehatan : Petugas yang n terlibat dalam pelaksanaan Orang 42 42 930,768,300 penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan ienis KLB vang teriadi Pelaanan kesehatan pada kondtsi kejadian luar biasa Provinst dilaksanakan di dalam fastlitas laganan kesehatan 0 Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan Orang 436 436 444,720,000 . APBD/APBN Dinkes spesialis) 436 Prov. NTT p Tenaga kesehatan : Perawat Orang 436 436 436 444,720,000 . q Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi Orang 436 436 . 444,720,000 436 r Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 436 436 436 444,720,000 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 12 0 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk TerdampakKrisis 1 Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi orang 12376 23,092 13,074,344,140 APBD/ APBN Dinkes Bencana Provinsi Pra Krisis Kesehatan Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi Dinkes a penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana KAB 22 353,494,140 22 APBD/APBN Prov. NTT (Peserta/Masyarakat, Petugas) Tahap tanggap darurat Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak 22 4,392,300,000 Dinkes bencana/ berpotensi bencana Prov. NTT Dinkes a Obat-obatan dan bahan medis habis pakai paket 85 1,464,100,000 85 APBD/APBN Prov. NTT Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan Dinkes b (MP ASI, MP !bu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan paket 85 1,131,350,000 85 APBD/APBN 0v. NTT Anak [PMBA) dll.) Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hyegiene Dinkes C Kit dan Family Kit) paket 85 133, 100,000 85 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes d Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 2,000,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes e Tenaga kesehatan : Bidan Orang 46 600,000,000 46 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes f Tenaga kesehatan : Perawat Orang 69 600,000,000 69 APBD/APBN Prov. NTT Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki Dinkes g kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, Orang 23 600,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam Dinkes h penanganan kesehatan jiwa Orang 1 600,000,000 1 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes Apoteker dan/atau asisten apoteker Orang 23 600,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT Dinkes j Tenaga penyuluh/promosi kesehatan Orang - 23 - 600,000,000 23 APBD/APBN Prov. NTT Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Dinkes 2 Kejadian Luar Biasa Provinsi orang 3042 3,042 3,042 20,560,111,471 APBD/APBN Prov. NTT 2,169,247,163 a Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai denganjenis penyakit Unit 1350 13500 0 8,784,600,000 b Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin Unit 600 600 163,979 C Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier Unit 28 28 2,140,953 d Tempat sampah biologis Unit 7 7 Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat 10,506,967 e tulis yang diperlukan Set 154 154 Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media 614,922 f Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang berasal dari Unit 105 105 manusia Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Sadan, 461,191,500 g Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) Unit 105 105 Pelaganan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dtlaksanakan di Zar fastlttas laanan 3,084,016,721 APBD/APBN Dinkes kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Prov. NTT Provinsi) terdirt dari h Tenaga kesehatan : Dokter Orang 23 23 721,728,095 i Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang Orang 23 23 560,677,095 mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi j Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang Orang 23 23 560,677,095 mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan k Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang Orang 23 23 560,677,095 mempunyai kemampuan di bidang entomologi I Tenaga kesehatan: Tenaga Laboratorium Orang 23 23 212,148,090 m Tenaga kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi Orang 23 23 1,218,863,250 kesehatan Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam n pelaksanaan penyelidikan epidemiologi Orang 42 42 1,023,845,130 disesuaikan dengan ienis KLB vang teriadi Pelaganan kesehatan pada kondist kejadian luar biasa Provinsi ilaksanakan di dalam fasilitas layanan kesehatan 0 Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis) Orang 436 436 436 444,720,000 APBD/APBN Dinkes. Prov. NTT p Tenaga kesehatan : Perawat Orang 436 436 436 444,720,000 . q Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi Orang 436 436 - 444,720,000 436 r Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium Orang 436 436 436 444,720,000 . Keterangan: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N) Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 9 : Diisi anggaran Kolom 1 0 : Diisi inisiasi Kolom 1 1 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 1 2 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 1 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 1 4 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 1 5 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 1 6 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 1 7 : Diisi anggaran Kolom 1 8 : Diisi inisiasi Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 2 0 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 1 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 2 2 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 2 4 : Diisi realisasi pencapaian mutu Jayanan dasar tiap tahunnya Kolom 2 5 : D i i s ianggaran Kolom 2 6 : Diisi inisiasi Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 2 8 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 9 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 3 1 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 3 2 : Diisi realisasi pencapaian mutu Jayanan dasar tiap tahunnya Kolom 33 : Diisi anggaran Kolom 34 : Diisi inisiasi Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Kolom 3 7 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 3 8 : Diisi realisasi pencapaian penerima Jayanan dasar tiap tahunnya Kolom 3 9 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu Jayanan dasar tiap tahunnya Kolom 41 : Diisi anggaran Kolom 4 2 : Diisi inisiasi Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi NTT 2023-2027 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 4 Rp 800,000,000 APBD PUPR PENGELOLAAN DAN Pengembangan Liter/Detik 2023 1 Rp 200,000,000 APBD PUPR PENGEMBANGAN Sistem Penyediaan Air Liter/Detik 2023 1 Rp 4,200,000,000 APBD PUPR SISTEM PENYEDIAAN Minum (SPAM) Lintas AIR MINUM Kabu paten/Kota SR 2023 Dokumen 2023 SR 2023 Kabupaten/Kota 2023 Kabu paten/Kota 2023 Unit 2023 Dokumen 2023 Ha 2023 Badan Usaha 2023 2 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 3 Rp 1,850,000,000 APBD PUPR PENGELOLAAN DAN Pengembangan Dokumen 2023 PENGEMBANGAN Sistem Air Limbah Rumah Tangga 2023 SISTEM AIR LIMBAH Domestik Regional Rumah Tangga 2023 Dokumen 2023 Kelompok Masyarakat 2023 Orang 2023 Dokumen 2023 Unit 2023 1 2 3 5 6 13 14 15 16 17 18 1 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 5 R 600,000,000 PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem Liter/Detik 2023 1 Rp 200,000,000 APBD PUPR PENGEMBANGAN Penyediaan Air Minum SISTEM PENYEDIAAN (SPAM) Lintas Liter/Detik 2023 1 R 4,200,000,000 APBD PUPR AIR MINUM Kabupaten/Kota SR 2023 Dokumen 2023 SR 2023 Kabupaten/Kota 2023 Kabupaten/Kota 2023 Unit 2023 Dokumen 2023 Ha 2023 Badan Usaha 2023 2 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 1 Rp 150,000,000 APBD PUPR PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem Dokumen 2023 PENGEMBANGAN Air Limbah Domestik SISTEM AIR LIMBAH Regional Rumah Tangga 2023 Rumah Tangga 2023 Dokumen 2023 Kelompok Masyarakat 2023 Oran 2023 Dokumen 2023 Unit 2023 1 2 3 5 6 19 20 21 22 23 24 1 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem Liter/Detik 2023 1 200,000,000 APBD PUPR PENG EM BA NGAN Penyediaan Air Minum SISTEM PENYEDIAAN (SPAM) Lintas Liter/Detik 2023 2 5,300,000,000 APBD PUPR AIR MINUM Kabupaten/Kota SR 2023 Dokumen 2023 SR 2023 Kabupaten/Kota 2023 Kabu paten/Kota 2023 Unit 2023 Dokumen 2023 Ha 2023 Badan Usaha 2023 2 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 1 150,000,000 APBD PUPR PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem PENGEMBANGAN Air Limbah Domestik Dokumen 2023 SISTEM AIR LIMBAH Regional Rumah Tangga 2023 Rumah Tangga 2023 Dokumen 2023 Kelompok Masyarakat 2023 Orang 2023 Dokumen 2023 Unit 2023 1 2 3 5 6 1 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem Liter/Detik 2023 1 200,000,000 APBD PUPR PENGEMBANGAN Penyediaan Air Minum Liter/Detik 2023 2 5,300,000,000 APBD PUPR SISTEM PENYEDIAAN (SPAM) Lintas AIR MINUM Kabupaten/Kota SR 2023 Dokumen 2023 SR 2023 Kabu paten/Kota 2023 Kabupaten/Kota 2023 Unit 2023 Dokumen 2023 1 400,000,000 APBD PUPR Ha 2023 1 1,500,000,000 APBD PUPR Sadan Usaha 2023 2 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 1 150,000,000 APBD PUPR PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem PENGEMBANGAN Air Limbah Domestik Dokumen 2023 SISTEM AIR LIMBAH Regional 2023Rumah Tangga Rumah Tangga 2023 Dokumen 2023 Kelompok Masyarakat 2023 Orang 2023 Dokumen 2023 Unit 2023 1 2 3 5 6 31 32 33 34 35 36 1 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 PENGELOLAAN DAN Pengembangan PENGEMBANGAN Sistem Penyediaan Air Liter/Detik 2023 1 1,000,000,000 APBD PUPR SISTEM PENYEDIAAN Minum (SPAM) Lintas Liter/Detik 2023 1 50,000,000,000 APBN PUPR AIRMINUM Kabupaten/Kota SR 2023 Dokumen 2023 SR 2023 Kabupaten/Kota 2023 Kabupaten/Kota 2023 Unit 2023 Dokumen 2023 Ha 2023 Badan Usaha 2023 2 PROGRAM 1 Pengelolaan dan Dokumen 2023 1 150,000,000 APBD PUPR PENGELOLAAN DAN Pengembangan PENGEMBANGAN Sistem Air Limbah Dokumen 2023 SISTEM AIR LIMBAH Domestik Regional Rumah Tangga 2023 Rumah Tangga 2023 Dokumen 2023 Kelompok Masyarakat 2023 Orang 2023 Dokumen 2023 Unit 2023 Keterangan: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N) Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tah unnya Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 9 : Diisi anggaran Kolom 10 : Diisi inisiasi Kolom 1 1 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 1 2 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPMKolom 1 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 1 4 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 16 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 17 : Diisi anggaran Kolom 18 : Diisi inisiasi Kolom 1 9 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 20 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPMKolom 2 1 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 2 2 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 2 5 : Diisi anggaran Kolom 2 6 : Diisi inisiasi Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPMKolom 29 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 3 0 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 3 2 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 33 : Diisi anggaran Kolom 34 : Diisi inisiasi Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 36 : Diisi ten tang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Kolom 37 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 38 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 4 0 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 4 1 : Diisi anggaran Kolom 42 : Diisi inisiasi Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaanKolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi NTT 2023-2027 1 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Orang 2022 yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi a Bantuan akses rumah sewa layak huni Rumah 2022 bagikorban bencana b Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 2022 C Pembangunan kembali rumah bagi Rmah 2022 korban bencana d Pembangunan baru di lokasi Rmah 2022 baru/relokasi bagikorban bencana. 2 FasLlitasi Penyediaan Rumah Yang 2022 LayakHuni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi a Fasilitasi penggantian Hak Atas Rumah 2022 PenguasaanTanah dan/ atau Bangunan b Subsidi uang sewa Rumah 2022 C Penyediaan rumah layak huni Rumah 2022 38 38 100,000, DAU Dinas 000 PUPR Provinsi NTT 1 Penyediaan & Rehabilitasi Rumeh Orang 2022 yang Layak Huni Bagi Korban Bencane Provinsi a Bantuan akses rumah sewa layak huni Rmah 2022 bagikorban bencana b Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rmah 2022 100 100 6,000,000,000 DAU Dinas PUPR Provinsi NTT C Pembangunan kembali rumah bagi Rmah 2022 100 100 13,500,000,000 DAU Dinas korbanbencana PUPR Provinsi NTT d Pembangunan baru di lokasi Rumah 2022 50 50 6,750,000,000 DAU Dinas baru/relokasibagi korban bencana. PUPR Provinsi NTT 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang 2022 LayakHuni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi a Fasilitasi penggantian Hak Atas Rumah 2022 PenguasaanTanah dan/atau Bangunan b Subsidi uang sewa Rumah 2022 C Penyediaan rumah layak huni Rmah 2022 38 38 5,130,000,000 DAU Dinas PUPR Provinsi NTT .. # . � . Pencapaian SPM 'Ta.hun (N+3) j Sumber NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Inisiesi Dasar (N) Penerima Mutu Pendanaan Layanan Realisasi Layanan Realisasi Anggaran ,., Dasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 ''; "'·, f' mi ; . 3 es% % 1 3 e % a . i5. % $# ° e a ##"" t . # % $ '• ' - · L8 % � iii¥ I:': '·',{ + � [ 1. is 8 t i e .. . .58i € ir? 2 .7 7 '• + , . � 3 e ° .. . A + el . . 1 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Orang 2022 LayakHuni Bagi Korban Bencana Provinsi a Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi Rumah 2022 korban bencana b Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 2022 100 100 100 100 6,000,000,000 DAU C Pembangunan kembali rumah bagi korban Rmah 2022 100 100 100 100 13,500,000,000 DAU bencana d Pembangunan baru di lokasi Rumah 2022 50 50 50 50 6,750,000,000 DAU baru/relokasi bagikorban bencana. 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak 2022 Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi a Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Rumah 2022 Tanahdan/atau Bangunan b Subsidi uang sewa Rumah 2022 C Penyediaan rumah layak huni Rumah 2022 30 30 30 30 100,000,000 DAU 1 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Orang 2022 yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi a Bantuan akses rumah sewa layak huni Rumah 2022 bagikorban bencana b Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 2022 100 100 100 100 6,000,000,000 DAU Dinas PUPR Provinsi NTT c Pembangunan kembali rumah bagi Rumah 2022 100 100 100 100 13,500,000,000 DAU Dinas korban bencana PUPR Provinsi NTT d Pembangunan baru di lokasi Rumah 2022 50 50 50 50 6,750,000,000 DAU Dinas baru/ relokasi bagi korban bencana. PUPR Provinsi NTT 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang 2022 LayakHuni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi a Fasilitasi penggantian Hak Atas Rumah 2022 PenguasaanTanah dan/atau Bangunan b Subsidi uang sewa Rumah 2022 c Penyediaan rumah layak huni Rumah 2022 30 30 30 30 4,050,000,000 DAU Dinas PUPR Provinsi NTT 1 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak 2022 Huni Bagi Korban Bencana Provinsi a Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban Rumah 2022 bencana b Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 2022 100 100 100 100 6,000,000,000 DAU DinasPUPR Provinsi NTT c Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rumah 2022 100 100 100 100 13,500,000,000 DAU Dinas PUPR Provinsi NTT 2 d a b Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Subsidi uang sewa Rumah Rumah Rumah 2022 2022 2022 2022 50 50 50 50 6,750,000,000 DAU DinasPUPR Provinsi NTT c Penyediaan rumah layak huni Rumah 2022 30 30 30 30 100,000,000 DAU DinasPUPR Provinsi NTT Keterangan: Kolom l : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N) Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 9 : Diisi anggaran Kolom 1 0 : Diisi inisiasi Kolom 1 1 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 1 2 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 1 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 1 4 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 1 5 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 1 6 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 17 : Diisi anggaran Kolom 1 8 : Diisi inisiasi Kolom 1 9 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 2 0 : Diisi ten tang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 1 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 2 2 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 25 : Diisi anggaran Kolom 26: Diisi inisiasi Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 2 8 : Diisi ten tang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 9 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 3 1 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 3 2 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 33 : Diisi anggaran Kolom 34 : Diisi inisiasi Kolom 3 5 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 36 : Diisi ten tang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Kolom 37 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 3 8 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 41 : Diisi anggaran Kolom 4 2 : Diisi inisiasi Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaanKolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Provinsi NTT 2023- 2027 Pelayanan Ketentraman dan orang 2022 1000 1000 Ketertiban Umum Provinsi 1 Standar sarana prasarana Satpol PP unit 2022 20 20 1,000,000,000 PAD Satpol PP Prov. (jumlahdan kualitas barang dan jasa : NTT

a.gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumen 2022 6 6 20,000,000 PAD Satpol PP Prov. Satpo!PP (SOP penegakan Perda, NTT Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/ orang-orang pen ting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) 3 Standar peningkatan kapasitas anggota orang 2022 16 16 100,000,000 PAD Satpol PP Prov. SatpolPP dan anggota Perlindungan NTT masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) 4 Standar pelayanan yang terkena dampak dokumen 2022 100% - 300,000,000 - PAD Satpol PP Prov. gangguan Trantibum akibat penegakan NTT hukumterhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) 5 Warga negara yang memperoleh orang 2022 100% - 150,000,000 - - Satpol PP Prov. pelayanankerugian materil NTT (kerusakan akibat penegakan pelanggaranPerda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 6 Warga negara yang memperoleh orang 2022 100% - 75,000,000 - - Satpol PP Prov. pelayanan pengobatan (pertolongan NTT pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti denganmembawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/ atau berat) Pelayanan Ketentraman dan orang Ketertiban Umum Provinsi 1 Standar sarana prasarana Satpol PP unit 2022 6 1 (jumlahdan kualitas barang dan jasa:
a.gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumen 2022 Masyarakat 120 1 PAD Satpol PP Prov. SatpolPP (SOP penegakan Perda, NTT Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang pen ting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) 3 Standar peningkatan kapasitas anggota orang 2022 300 1 300,000,000.0 PAD Satpol PP Prov. SatpolPP dan anggota Perlindungan NTT masyarakat (jumlah dan kualitas personil/ SOM) 4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukumterhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) dokumen 2022 Mayarakat 150 150,000,000.0 Satpol PP Prov. NTT 5 Warga negara yang memperoleh orang 2022 Masyarakat 250 1 - 75,000,000.00 - - Satpol PP Prov. NTT pelayanankerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaranPerda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 6 Warga negara yang memperoleh orang 2022 20 1 - 1,000,000,000 - pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti denganmembawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/ atau berat) Pelayanan Ketentraman dan orang 2022 20 1 500,000,000 Satpol PP Prov. Ketertiban Umum Provinsi NTT 1 Standar sarana prasarana Satpol PP unit 2022 10 25,000,000 PAD Satpol PP Prov. (jumlahdan kualitas barang dan jasa : NTT
a.gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) dokume 2022 Masyarakat 120 1 120,000,000 PAD Satpol PP Prov. SatpolPP (SOP penegakan Perda, n NTT Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/ orang-orang pen ting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) 3 Standar peningkatan kapasitas anggota orang 2022 300 300,000,000 PAD Satpol PP Prov. SatpolPP dan anggota Perlindungan NTT masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) 4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukumterhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) dokume n 2022 Masyarakat 150 150,000,000 Satpol PP Prov. NTT 5 Warga negara yang memperoleh orang 2022 Masyarakat 250 1 - 75,000,000 - - Satpol PP Prov. pelayanankerugian materil NTT (kerusakan akibat penegakan pelanggaranPerda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 6 Warga negara yang memperoleh orang 2022 20 1 - 500,000,000 - - Satpol PP Prov. pelayanan pengobatan (pertolongan NTT pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti denganmembawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/ atau berat) Pelayanan Ketentraman dan orang 2022 10 100% 500,000,000 Satpol PP Prov. KetertibanUmum Provinsi NTT 1 Standar sarana prasarana Satpol PP unit 2022 10 100% 35,000,000 PAD Satpol PP Prov. (jumlahdan kualitas barang dan jasa : NTT
a.gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumen 2022 Masyarakat 120 100% 120,000,000 PAD Satpol PP Prov. Satpo!PP (SOP penegakan Perda, NTT Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/ orang-orang pen ting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) 3 Standar peningkatan kapasitas anggota orang 2022 300 100% 300,000,000 PAD Satpol PP Prov. SatpolPP dan anggota Perlindungan NTT masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) 4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) dokumen 2022 250 100% 200,000,000 Satpol PP Prov. NTT 5 Warga negara yang memperoleh orang 2022 Masyarakat 300 100% - 100,000,000 - Satpol PP Prov. pelayanankerugian materil NTT (kerusakan akibat penegakan pelanggaranPerda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 6 Warga negara yang memperoleh orang 2022 10 100% - 500,000,000 - Satpol PP Prov. pelayanan pengobatan (pertolongan NTT pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti denganmembawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/ atau berat) Pelayanan Ketentraman dan orang 2022 20 100% 250,000,000 Satpol PP Prov. KetertibanUmum Provinsi NTT 1 Standar sarana prasarana Satpol PP unit 2022 5 100% 15,000,000 PAD Satpol PP Prov. (jumlahdan kualitas barang dan jasa : NTT
a.gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumen 2022 Mayarakat 100 100% 100,000,000 PAD Satpol PP Prov. Satpo!PP (SOP penegakan Perda, NTT Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawa!an pejabat/orang-orang pen ting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) 3 Standar peningkatan kapasitas anggota orang 2022 300 100% 300,000,000 PAD Satpol PP Prov. SatpolPP dan anggota Perlindungan NTT masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) 4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukumterhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) dokumen 2022 Mayarakat 300 100% 300,000,000 Satpol PP Prov. NTT 5 Warga negara yang memperoleh orang 2022 Mayarakat 300 100% - 100,000,000 - - Satpol PP Prov. pelayanankerugian materil NTT (kerusakan akibat penegakan pelanggaranPerda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 6 Warga negara yang memperoleh orang 2022 20 100% - 250,000,000 - - Satpol PP Prov. pelayanan pengobatan (pertolongan NTT pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti denganmembawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/ atau berat) Renaksi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Provinsi NTT 2023-2027 1 4 5 6 7 8 9 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 Penyusunan rencana BPBD Lembaga BPBDpenanggulangan bencana Dokumen 2022 1 100% 250,000,000 dan Mitra Provinsi dokumen Lembaga (Program NTT Mitra SIAP SIAGA 2 Pelatihan pencegahan BPBDdanmitigasi bencana Orang 2022 150 150 0 BPBD APBD Provinsi NTT NTT 3 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana BPBDprasarana kesiapsiagaan Dokumen 2022 3 150,000,000 BPBD APBD Provinsiterhadap bencana dokumen NTT NTT 4 Penyediaan peralatan perlindungan dan Unit 2022 kesiapsiagaan bencana 5 Pengelolaan resiko bencana Dokumen 2022 6 Penguatan kapasitas kawasan untuk Kawasan 2022 pencegahandan kesia si aan bencana 7 Penanganan pascabencana 2022 Provinsi 8 Pengembangan kapasitasTim Reaksi 2022 Cepat (TRC) bencana 9 Penyusunan BPBD rencanakontijensi NTT Lembaga BPBD Dokumen 2022 1 100% 200,000,000 dan Mitra Provinsi dokumen Lembaga (Program NTT dan SIAP SIAGA) Lembaga Mitra Mitra 10 Gladi kesiapsiagaan Laporan 2022 2 laporan BPBD APBD BPBD NTT terhadap bencana NTT 11 Penyusunan BPBD rencana NTT Lembaga BPBD penanggulangan Dokumen 2022 1 100% 100,000,000 dan Mitra Provinsi kedaruratan dokumen Lembaga (Program NTT dan bencana Mitra SIAP SIAGA) Lembaga Mitra Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1 Penyusunan kajian BPBD resiko bencana provinsi NTT Lembaga BPBD Dokumen 2022 1 (satu) 100% 250,000,000 dan Mitra Provinsi Lembaga (Program NTT dan SIAP SIAGA) Lembaga Mitra Mitra 2 Sosialisasi , komunikasi, DAU informasi dan edukasi Orang 2022 1625 org 80% BPBD Spesific BPBD (KIE)rawan bencana 1,000,000,000 NTT Grant Provins provinsi Bidang iNTT (per jenis bencana) Pendidikan Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana 1 Respon cepat kejadian luarbiasa Laporan 2022 penyakit/wabah zoonosis prioritas 2 Respon cepat penanganandarurat Laporan 2022 bencana 3 Pencarian, pertolongan danevakuasikorban Laporan 2022 bencana 4 Penyediaan logistik penyelamatan dan Orang 2022 evakuasikorban bencana 5 Aktivasi sistim komando penanganan darurat Laporan 2022 bencana 6 Respon cepat bencana nonalam Laporan 2022 epidemi / wabah penvakit 1 4 Pelayanan Pencegahandan Kesiapsiagaan Terhada Bencana 1 Penyusunan rencana penanggulangan Dokumen 2022 bencana BPBD2 Pelatihan pencegahan NTT/ APBD dan BPBD danmitigasi bencana Orang 2022 250 0rg 100% 350,000,000 Lembaga Lembaga NTT Mitra Mitra 3 Pengendalian operasi BPBD danpenyediaan sarana NTT/ APBD dan BPBDprasarana Dokumen 2022 4 100% 250,000,000 Lembaga Lembaga NTTkesiapsiagaan terhadap dokumen Mitra Mitra bencana BPBD4 Penyediaan NTT/ APBD dan BPBD peralatan Unit 2022 3 unit 100% 150,000,000 Lembaga Lembaga NTT perlindungan dan Mitra Mitrakesiapsiagaan bencana BPBD5 Pengelolaan NTT/ APBD dan BPBD resiko bencana Dokumen 2022 1 100% 100,000,000 Lembaga Lembaga NTTdokumen Mitra Mitra BPBD6 Penguatan kapasitas 250,000,000 NTT/ APBD dan BPBD kawasan untuk Kawasan 2022 2 100% Lembaga Lembaga NTT pencegahandan kawasan Mitra Mitrakesiapsiagaan bencana BPBD7 Penanganan pasca NTT/ APBD dan BPBD bencana Provinsi 2022 1 100% 250,000,000 Lembaga Lembaga NTTkawasan Mitra Mitra BPBD8 Pengembangan kapasitas NTT/ APBD dan BPBD Tim Reaksi Cepat (TRC) 2022 100 org 100% 150,000,000 Lembage Lembaga NTT bencana Mitra Mitra BPBD9 Penyusunan rencana NTT/ APBD dan BPBD kontijensi Dokumen 2022 2 100% 400,000,000 Lembaga Lembaga NTTdokumen Mitra Mitra BPBD10 Gladi kesiapsiagaan NTT/ APBD dan BPBD terhadap bencana Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 Lembaga Lembaga NTT Mitra Mitra 1 1 Penyusunan rencana penanggulangan Dokumen 2022 kedaruratan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1 Penyusunan kajian resiko bencana provinsi Dokumen 2022 BPBD2 Sosialisasi , komunikasi, NTT/ APBD dan BPBD informasi dan edukasi Orang 2022 1200 org 100% 800,000,000 Lembaga Lembaga NTT (KIE)rawan bencana Mitra Mitraprovinsi (per jenis bencanal Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana BPBD1 Respon cepat kejadian 100,000,000 N'IT/ APBD dan BPBD luarbiasa Laporan 2022 2 laporan 100% Lembaga Lembaga NTT penyakit/wabah Mitra Mitrazoonosis prioritas BPBD2 Respon cepat N'IT/ APBD dan BPBD penanganandarurat Laporan 2022 2laporan 100% 100,000,000 Lembaga Lembaga NTT bencana Mitra Mitra BPBD3 Pencarian, pertolongan 100,000,000 N'IT/ APBD dan BPBD danevakuasikorban Laporan 2022 2 laporan 100% Lembaga Lembaga NTT bencana Mitra Mitra BPBD4 Penyediaan logistik N'IT/ APBD dan BPBD penyelamatan dan Orang 2022 100 org 100% 100,000,000 Lembaga Lembaga NTT evakuasikorban bencana Mitra Mitra BPBD5 Aktivasi sistim N'IT/ APBD dan BPBD komandopenanganan Laporan 2022 2laporan 100% 150,000,000 Lembaga Lembaga NTT darurat bencana Mitra Mitra BPBD6 Respon cepat bencana NTT/ APBD dan BPBD nonalam epidemi/wabah Laporan 2022 2 laporan 100% 150,000,000 Lembaga Lembaga NTT penyakit Mitra Mitra 1 5 Pelayanan Pencegahandan Kesiapsiagaan Terhada Bencana 1 Penyusunan rencana BPBD BPBDpenanggulangan Dokumen 2022 1 100% 250,000,000 dan Provinsibencana dokumen Lembaga NTT Mitra 2 Pelatihan pencegahan PBD / Lembaga BPBDdanmitigasi bencana Orang 2022 350 org 100% 450,000,000 BPBD Mitra Provinsi NTT NTT 3 Pengendalian operasi BPB dan penyediaan sarana D PBD/Lembaga BPBD prasarana Dokumen 2022 6 100% 300,000,000 NTT/ Mitra Provinsi kesiapsiagaan terhadap dokumen Lembaga NTT bencana Mitra BPB4 Penyediaan D PBD/Lembaga BPBDperalatan Unit 2022 4 unit 100% 200,000,000 NTT/ Mitra Provinsiperlindungan dan Lembaga NTTkesiapsiagaan Mitrabencana BPB5 Pengelolaan resiko D PBD/Lembaga BPBDbencana Dokumen 2022 2 100% 150,000,000 NTT/ Mitra Provinsi dokumen Lembaga NTT Mitra BPB6 Penguatan kapasitas D PBD/Lembaga BPBDkawasan untuk Kawasan 2022 3 100% 300,000,000 NTT/ Mitra Provinsipencegahandan kawasan Lembaga NTTkesiapsiagaan bencana Mitra BPBD7 Penanganan pasca NTT/ APBD / Lembaga BPBDbencanaProvinsi 2022 2 100% 300,000,000 Lembaga Mitra Provinsi kawasan Mitra NTT BPBD8 Pengembangan NTT/ APBD/Lembaga BPBDkapasitasTim Reaksi 2022 150 org 100% 200,000,000 Lembaga Mitra ProvinsiCepat (TRC) bencana Mitra NTT BPBD9 Penyusunan NTT/ APBD / Lembaga BPBDrencanakontijensi Dokumen 2022 3 100% 1,200,000,00 Lembaga Mitra Provinsi dokumen 0 Mitra NTT BPBD10 Gladi NTT/ APBD dan BPBDkesiapsiagaan Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 Lembaga Lembaga Mitra Provinsiterhadap bencana Mitra NTT 11 Penyusunan rencana Dokumen 2022 penanggulangan kedaruratan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi BPBD Lembaga Mitra BPBD 1 Penyusunan kajian NTT/ (Program SIAP Provinsi resiko bencana provinsi Dokumen 2022 1 100% 250,000,000 Lembaga SIAGA) NTT dandokumen Mitra Lembaga Mitra BPBD Lembaga Mitra BPBD 2 Sosialisasi , komunikasi, NTT/ (Program SIAP Provinsi informasi dan edukasi Orang 2022 1500 org 100% 850,000,000 Lembaga SIAGA) NTT dan (KIE) rawan bencana Mitra Lembaga provinsi (perjenis Mitra bencana) Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana 1 Respon cepat kejadian BPBD luarbiasa Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT APBD dan penyakit/wabah Lembaga Lembaga BPBD NTT zoonosis prioritas Mitra Mitra 2 Respon cepat BPBD penanganandarurat Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT/ APBD dan BPBD NTT bencana Lembaga Lembaga Mitra Mitra 3 Pencarian, pertolongan BPBD danevakuasikorban Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT/ APBD dan BPBD NTT bencana Lembaga Lembaga Mitra Mitra 4 Penyediaan logistik BPBD penyelamatan dan Orang 2022 100 org 100% 100,000,000 NTT/ APBD dan BPBD NTT evakuasikorban bencana Lembaga Lembaga Mitra Mitra 5 Aktivasi sistim BPBD komandopenanganan Laporan 2022 2 laporan 100% 150,000,000 NTT/ APBD dan BPBD NTT darurat bencana Lembaga Lembaga Mitra Mitra 6 Respon cepat bencana BPBD nonalam epidemi/wabah Laporan 2022 2 laporan 100% 150,000,000 NTT/ APBD dan BPBD NTT penyakit Lembaga Lembaga Mitra Mitra 1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 Pelayanan Pencegahandan Kesiapsiagaan Terhada Bencana 1 Penyusunan rencana penanggulangan Dokumen 2022 bencana 2 Pelatihan pencegahan APBD/ danmitigasi bencana Orang 2022 450 100% 550,000,000 BPBD NTT Lembaga BPBD Mitra NTT 3 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana BPBD APBD/ prasarana Dokumen 2022 8 100% 350,000,000 NTT/ Lembaga BPBD kesiapsiagaan terhadap dokumen Lembaga Mitra NTT bencana Mitra 4 Penyediaan BPBD APBD/ peralatan Unit 2022 5 unit 100% 250,000,000 NTT/ Lembaga BPBD perlindungan dan Lembaga Mitra NTT kesiapsiagaan Mitra bencana 5 Pengelolaan resiko bencana BPBD APBD/ Dokumen 2022 3 100% 200,000,000 NTT/ Lembaga BPBD dokumen Lembaga Mitra NTT Mitra 6 Penguatan kapasitas BPBD APBD/ kawasan untuk Kawasan 2022 4 100% 350,000,000 NTT/ Lembaga BPBD pencegahandan kawasan Lembaga Mitra NTT kesiapsiagaan bencana Mitra 7 Penanganan pasca BPBD APBD/ bencanaProvinsi 2022 3 100% 350,000,000 NTT/ Lembaga BPBD kawasan Lembaga Mitra NTT Mitra 8 Pengembangan BPBD NTT/ APBD/ kapasitasTim Reaksi 2022 200 org 100% 250,000,000 Lembaga Lembaga BPBD Cepat (TRC) bencana Mitra Mitra NTT 9 Penyusunan BPBD NTT/ APBD/ rencanakontijensi Dokumen 2022 4 100% 1,250,000,000 Lembaga Lembaga BPBD dokumen Mitra Mitra NTT 10 Gladi BPBD NTT/ APBD/ kesiapsiagaan Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 Lembaga Lembaga BPBD terhadap bencana Mitra Mitra NTT 11 Penyusunan rencana penanggulangan Dokumen 2022 kedaruratan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1 Penyusunan kajian resikobencana provinsi Dokumen 2022 2 Sosialisasi , komunikasi, BPBD NTT/ APBD informasi dan edukasi Orang 2022 2000 org 100% 900,000,000 Lembaga dan BPBD (KIE) rawan bencana Mitra Lembaga NTT provinsi (per Mitra ienis bencanal Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana 1 Respon cepat kejadian BPBD NTT/ APBD luarbiasa Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 Lembaga dan BPBD penyakit/wabah Mitra Lembaga NTT zoonosis prioritas Mitra 2 Respon cepat BPBD NTT/ APBD penanganandarurat Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 Lembaga dan BPBD bencana Mitra Lembaga NTT Mitra 3 Pencarian, pertolongan BPBD APBD danevakuasikorban Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT/ dan BPBD bencana Lembaga Lembaga NTT Mitra Mitra 4 Penyediaan logistik BPBD APBD penyelamatan dan Orang 2022 100 org 100% 100,000,000 NTT/ dan BPBD evakuasikorban bencana Lembaga Lembaga NTT Mitra Mitra 5 Aktivasi sistim komando BPBD APBD penanganan darurat Laporan 2022 2 laporan 100% 150,000,000 NTT/ dan BPBD bencana Lembaga Lembaga NTT Mitra Mitra 6 Respon cepat bencana BPBD APBD nonalam epidemi/wabah Laporan 2022 2 laporan 100% 150,000,000 NTT/ dan BPBD penyakit Lembaga Lembaga NTT Mitra Mitra 1 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 Pelayanan Pencegahandan Kesiapsiagaan Terhada Bencana 1 Penyusunan rencana BPBD penanggulangan Dokumen 2022 1 100% 250,000,000 NTT/ APBD dan BPBD bencana dokumen Lembaga Lembaga NTT Mitra Mitra 2 Pelatihan pencegahan danmitigasi bencana Orang 2022 550 100% 650,000,000 BPBD NIT APBD/ BPBD LembagaMitra NTT 3 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana 10 BPBD APBD/ prasarana Dokumen 2022 100% 400,000,000 NIT/ BPBD kesiapsiagaan terhadap dokumen Lembaga LembagaMitra NTT bencana Mitra 4 Penyediaan BPBD APBD/ peralatan Unit 2022 6 unit 100% 300,000,000 NTT/ BPBD perlindungan dan Lembaga LembagaMitra NTT kesiapsiagaan Mitra bencana 5 Pengelolaan resiko BPBD APBD/ bencana Dokumen 2022 4 100% 250,000,000 NTT/ BPBD dokumen Lembaga LembagaMitra NTT Mitra 6 Penguatan kapasitas BPBD APBD/ kawasan untuk Kawasan 2022 5 100% 400,000,000 NTT/ BPBD pencegahandan kawasan Lembaga LembagaMitra NTT kesiapsiagaan bencana Mitra 7 Penanganan pasca BPBD APBD/Lemb bencanaProvinsi 2022 4 100% 400,000,000 NTT/ BPBD kawasan Lembaga aga NTT Mitra Mitra 8 Pengembangan BPBD APBD/ kapasitasTim Reaksi 2022 250 org 100% 300,000,000 NTT/ BPBD NTT Cepat (TRC) bencana Lembaga Lembaga Mitra Mitra 9 Penyusunan rencanakontijensi BPBD APBD/ Dokumen 2022 5 100% 1,300,000,000 NTT/ BPBD NTT dokumen Lembaga LembagaMitra Mitra 10 Gladi BPBD APBD dan kesiapsiagaan Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT/ Lembaga BPBD NTT terhadap bencana Lembaga Mitra Mitra 1 1 Penyusunan rencana penanggulangan Dokumen 2022 kedaruratan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1 Penyusunan kajian resikobencana provinsi Dokumen 2022 2 Sosialisasi , komunikasi, BPBD informasi dan edukasi Orang 2022 2500 org 100% 950,000,000 NTT/ APBD dan BPBD NTT (KIE) rawan bencana Lembaga Lembaga provinsi (per Mitra Mitra jenis bencana) Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana 1 Respon cepat kejadian BPBD luarbiasa APBD dan penyakit/wabah Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT/ Lembaga BPBD NTT Lembaga zoonosis prioritas Mitra Mitra 2 Respon cepat BPBD APBD dan penanganandarurat Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT/ Lembaga BPBD NTT bencana Lembaga Mitra Mitra 3 Pencarian, pertolongan BPBD APBD dan danevakuasikorban Laporan 2022 2 laporan 100% 100,000,000 NTT/ Lembaga BPBD NTT bencana Lembaga Mitra Mitra 4 Penyediaan logistik BPBD penyelamatan dan Orang 2022 100 org 100% 100,000,000 NTT/ APBD dan BPBD NTT Lembaga evakuasikorban Lembaga Mitra bencana Mitra 5 Aktivasi sistim komando BPBD APBD dan penanganan darurat Laporan 2022 2 laporan 100% 150,000,000 NTT/ Lembaga BPBD NTT bencana Lembaga Mitra Mitra 6 Respon cepat bencana BPBD APBD dan nonalam Laporan 2O22 2 laporan 100% 150,000,000 NTT/ Lembaga BPBD NTT epidemi/wabah Lembaga penyakit Mitra Mitra Keterangan: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N) Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 9 : Diisi anggaran Kolom 1 0 : Diisi inisiasi Kolom 1 1 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 12 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 1 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 1 4 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 16 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 1 7 : Diisi anggaran Kolom 1 8 : Diisi inisiasi Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 2 0 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 1 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 2 2 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 2 5 : Diisi anggaran Kolom 26 : Diisi inisiasi Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 29 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 3 1 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 32 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 33 : Diisi anggaran Kolom 34 : Diisi inisiasi Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Kolom 3 7 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 3 8 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 41 : Diisi anggaran Kolom 4 2 : Diisi inisiasi Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaanKolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Provinsi NTT 2023-2027 :I ,I - # i i It z 5 % . . 4 e { - ! Pencapeian SPM (N+1) 2023 ,, t q .e . h «1i e • .. • 5 . · < , · • ' Ta.hun $umber NO Inikator Kinerja / Jenis Layanan BPNM ',' Satuan Dasar '± + Inisiasi Instansi . Penerima , . Pendanaan Pelaksanat (N) d Mutu Rea1tat � ; Layanan Realisaai Layans Anggaran - . ·,�: • . . . . '¼'. · ;: 485 i ., Dear n '·. ;- ., 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 # -@#2£8ire#8is8235853iringier~etit $,5j/ii %ii Fe,1#Eh iE %%1.7% %ER .#e4# i%vs ,ti#24jg9lg isis -·.;·#, 4 y r s� . ;,, ; � • ...... - � ' � . "> '--,_ ,--;..:,• •· • � ,�� ' . ,?8'w? " % i : £ 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalamPanti Dinas a Penyediaan permakanan Orang 2022 50 50 50 100 574,867,700 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas b Penyediaan sandang Orang 2022 50 50 50 100 223,499,700 - APBD Sosial Prov. NTT APBD+ Dinas C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 10 10 10 100 - APBN Sosial - Prov. NTT Dinas d Penyediaan alat bantu Orang 2022 50 50 50 100 300,782,980 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 50 50 50 100 71,538,350 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 50 50 50 100 277,999,500 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 50 50 50 100 - APBD Sosial - Prov. NTT Dinas h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 2022 3 3 3 100 - - Sosial penvandang disabilitas - Prov. NTT Dinas i Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 1 1 1 1 1 1 100 59,956,600 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas j Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 7 7 7 100 49,986,400 - APBD Sosial Prov. NTT 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti a Pengasuhan Orang 2022 270 270 270 100 189,566,500 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan makanan Orang 2022 270 270 270 100 3,021,084,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan sandang Orang 2022 270 270 270 100 409,760,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT d Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 14 14 14 100 APBD Dinas - - Sosial+ APBN Prov. NTT e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 270 270 270 100 39,950,720 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 270 270 270 100 380,890,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 270 270 270 100 269,239,800 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Orang 2022 1 1 1 100 Dinas IndukKependudukan dan Kartu Identitas - - - Sosial Anak Prov. NTT i Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 270 270 270 100 471,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 50 50 50 100 41,142,900 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 20 20 20 100 53,387,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT I Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti Orang 2022 - - - - - - - - 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti a Penyediaan permakanan Orang 2022 135 135 135 100 1,592,013,400 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 135 135 135 100 127,201,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 19 19 19 100 - APBD Dinas - dan Sosial APBN Prov. NTT d Penyediaan alat bantu Orang 2022 135 135 135 100 - - APBD Dinas Sosial Prov. NTT e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial Orang 2022 135 135 135 100 104,500,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual clan sosial Orang 2022 135 135 135 100 89,987,900 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 135 135 135 100 - - APBD Dinas Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 2022 1 1 1 100 Dinas LanjutUsia - - - Sosial Prov. NTT i Akses ke layanan kesehatan dasar Orang 2022 135 135 135 100 511,012,720 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 19 19 19 100 135,115,400 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 25,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 1 Pemulasaraan Orang 2022 10 10 10 100 48,735,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan PengemisTerlantar di dalam Panti a Penyediaan permakanan Orang 2022 - - - - - - - - b Penyediaan sandang Orang 2022 - - - - - - - - C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 - - - - - - - - d Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 - - - - - - - - e Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial Orang 2022 - - - - - - - - f Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 - - - - - - - - g Pemberian bimbingan keterampilan dasar Orang 2022 - - - - - - - - h Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 - - - - - - - - i Pemulangan ke daerah asal Orang 2022 - - - - - - - - 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi a Penyediaan permakanan Orang 2022 100 100 100 100 25,080,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 100 100 100 100 Dinas - - - Sosial Prov. NTT C Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 2022 4 4 4 100 1,684,928,800 - D ID + Dinas APBN Sosial Prov. NTT d Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 2022 5 5 5 100 - - Dinas - Sosial Prov. NTT e Pelayanan dukungan psikososial Orang 2022 50 50 50 100 - - Dinas - Sosial Prov. NTT ... ;I . t l�' i Pencapaian SPM (N+2) 2024. . I Tahun .. !, . ° !!' ; Sumber Instansi NO t Indikator Kinerja / Jenis Layanan 8PM atuan Dasar Penerim -- Inisiasi Pendanaa Pelalasan (N) Mutu ·'· a Realisesi Realisasi Anggaran n a ' % Layana ' Layanan j % Dasar n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 . . i ;ii@z #% .a % # t r + } . ,, ' . r- 1# ' .j [: r+. . ,, . It ' it#ea i · , # l e e # l • #i# ~· .u . ·.• . .· . . ·, 5%a j y . 3 ; ; % ±.±455fj ±Ee+ f £ 5 3 ? ; $ 2 . 5 . u . . . «" Y [:? .• • t .a ii - .. • $ . . � ·,•· . . 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Dinas a Penyediaan permakanan Orang 2022 50 50 50 100 575,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas b Penyediaan sandang Orang 2022 50 50 50 100 230,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT APBD Dinas C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 10 10 10 100 200,000,000 - Sosial + Prov. APBN NTT Dinas d Penyediaan alat bantu Orang 2022 50 50 50 100 305,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 50 50 50 100 75,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 50 50 50 100 280,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 50 50 50 100 180,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang Dinas h Orang 2022 5 5 5 100 - APBD Sosial disabilitas 5,000,000 Prov. NTT Dinas i Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 10 10 10 100 70,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas j Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 120,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pengasuhan Orang 2022 270 270 270 100 190,000,000 APBD Dinas a - Sosial Prov. NTT b Penyediaan makanan Orang 2022 270 270 270 100 3,030,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Penyediaan sandang Orang 2022 270 270 270 100 420,000,000 APBD Dinas C - Sosial Prov. NTT d Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 14 14 14 100 300,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 270 270 270 100 40,000,000 APBD Dinas e - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 270 270 270 100 390,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 270 270 270 100 270,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Orang 2022 10 10 10 100 5,000,000 APBD Dinas IndukKependudukan dan Kartu Identitas - Sosial Anak Prov. NTT i Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 270 270 270 100 475,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 50,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 20 20 20 100 160,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT I Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti Orang 2022 1 1 1 100 10,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti a Penyediaan permakanan Orang 2022 135 135 135 100 1,560,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 8 Penyediaan sandang Orang 2022 135 135 135 100 150,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 19 19 19 100 200,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penyediaan alat bantu Orang 2022 135 135 135 100 50,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial Orang 2022 135 135 135 100 110,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 135 135 135 100 90,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 135 135 135 100 50,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 2022 5 5 5 100 1,000,000 APBD Dinas LanjutUsia - Sosial Prov. NTT i Akses ke layanan kesehatan dasar Orang 2022 135 135 135 100 60,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 200,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 150,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 1 Pemulasaraan Orang 2022 10 10 10 100 80,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan PengemisTerlantar di dalam Panti a Penyediaan permakanan Orang 2022 - - - - - - - - b Penyediaan sandang Orang 2022 - - - - - - - - C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 - - - - - - - - d Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 - - - - - - - - e Pemberian bimbingan fisik, mental, spr:itual dan sosial Orang 2022 - - - - - - - - f Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 - - - - - - - - Pemberian bimbingan keterampilan dasar - - - - - - - g Orang 2022 - - - - - - - - h Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 - - - - - - - - i Pemulangan ke daerah asal Orang 2022 - ' - .. •· J z t - Pencapelan 8PM (N+3) 2025 E '>' ·1 ..- ',• Tahun a % , 'I Sumber 4 l Indikator Kinerja / Jenis Layanan 8PM ,. Inisiasi Instansi NO ij Batuen Dasar Penerim Pendanaa Pelaksan 57 ± (N) Realisasi Mutu Realisasi Anggaran A aa 1� . , Layana :1 Layanan .., n I/ i ; ._ Dasar i,,• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 [#st mljgEiitf/to s s e s.gesir ttys HZ{ts; tees #8l1%. % a # sa# %###.ls±; # # kzjlit ea %,iii liit? C #i#%.%{Er � � -,''t� ···. , ·,.:.: ·c , _ - ..._ ·�. . _ . .'._ - 4 : . , ' · • · - � ., . \ . . ""_�.., . . .__,__�...,.-;-.;:.:·� ::..•,_. s y s [3iss», best? e5 4.3 # 3 3 . g s > ' g { #t fa,58,g e , - . e 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Dinas a Penyediaan permakanan Orang 2022 50 50 50 100 580,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas b Penyediaan sandang Orang 2022 50 50 50 100 235,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT APBD Dinas C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 10 10 10 100 300,000,000 - Sosial + APBN Prov. NTT Dinas d Penyediaan alat bantu Orang 2022 50 50 50 100 310,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 50 50 50 100 80,000,000 - APBO Sosial Prov. NTT Dinas f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 50 50 50 100 285,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dina g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 50 so 50 100 185,000,000 - APBD s Sosia I Prov. NTT Dinas h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 2022 5 5 5 100 7,500,000 - APBD Sosial penyandang disabilitas Prov. NTT Dinas I Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 10 10 10 100 75,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT Dinas j Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 125,000,000 - APBD Sosial Prov. NTT 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pengasuhan Orang 2022 270 270 270 100 195,000,000 APBD Dinas a - Sosial Prov. NTT b Penyediaan makanan Orang 2022 270 270 270 100 3,035,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Penyediaan sandang Orang 2022 270 270 270 100 425,000,000 APBD Dinas C - Sosial Prov. NTT d Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 14 14 14 100 450,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 270 270 270 100 45,000,000 APBD Dinas e - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 270 270 270 100 395,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 270 270 270 100 275,000,000 APBD Dinas g - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Orang 2022 10 10 10 100 5,000,000 APBD Dinas Kependudukandan Kartu Identitas Anak - Sosial Prov. NTT i Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 270 270 270 100 480,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 55,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 20 20 20 100 165,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT I Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti Orang 2022 1 1 1 100 15,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan permakanan Orang 2022 135 135 135 100 1,565,000,000 APBD Dinas a - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 135 135 135 100 155,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 19 19 19 100 200,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penyediaan alat bantu Orang 2022 135 135 135 100 55,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial Orang 2022 135 135 135 100 115,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 135 135 135 100 95,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 135 135 135 100 55,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 2022 5 5 5 100 1,000,000 APBD Dinas Sosial LanjutUsia - Prov. NTT i Akses ke layanan kesehatan dasar Orang 2022 135 135 135 100 65,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 200,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 155,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov, NTT I Pemulasaraan Orang 2022 10 10 10 100 85,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti a Penyediaan permakanan Orang 2022 25 25 25 100 273,750,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 25 25 25 100 100,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov, NTT C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 25 25 25 100 150,000,000 APBD Dinas Sosial - + Prov. NTT APBN d Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 25 25 25 100 40,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT e Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial Orang 2022 25 25 25 100 150,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 25 25 25 100 25,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT g Pemberian bimbingan keterampilan dasar Orang 2022 25 25 25 100 90,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT h Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 25 25 25 100 50,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT i Pemulangan ke daerah asal Orang 2022 25 25 25 100 100,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah TanggapDarurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi a Penyediaan permakanan Orang 2022 100 100 100 100 50,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 100 100 100 100 30,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 2022 3 3 3 100 15,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 2022 7 7 7 100 15,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT e Pelayanan dukungan psikososial Orang 2022 50 50 50 100 25,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT NO Indilator Kinerja . ' 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Dinas a Penyediaan permakanan Orang 2022 50 50 so 100 585,000,000 APBD Sosial Prov. NTT Dinas b Penyediaan sandang Orang 2022 50 50 50 100 240,000,000 APBD Sosial Prov. NTT APBD + Dinas C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 10 10 10 100 300,000,000 APBN Sosial Prov. NTT Dinas d Penyediaan alat bantu Orang 2022 50 50 so 100 315,000,000 APBD Sosial Prov. NTT Dinas e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 50 50 50 100 85,000,000 APBD Sosial Prov. NTT Dinas f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 15 15 15 100 290,000,000 APBD Sosial Prov. NTT Dinas g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 so 50 50 100 190,000,000 APBD Sosial Prov. NTT Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang Dinas h Orang 2022 5 5 5 100 APBD Sosial disabilitas 7,500,000 Prov. NTT Dinas Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 10 10 10 100 80,000,000 APBD Sosial Prov. NTT Dinas Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 130,000,000 APBD Sosial Prov. NTT 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti a Pengasuhan Orang 2022 270 270 270 100 100,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan makanan Orang 2022 270 270 270 100 3,040,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan sandang Orang 2022 270 270 270 100 430,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT d Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 14 14 14 100 450,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 270 270 270 100 50,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 270 270 270 100 400,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 270 270 270 100 280,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Orang 2022 10 10 10 100 7,500,000 APBD Dinas IndukKependudukan dan Kartu Identitas - Sosial Anak Prov. NTT i Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 270 270 270 100 485,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 60,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 20 20 20 100 170,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT 1 Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti Orang 2022 1 1 1 100 20,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti a Penyediaan permakanan Orang 2022 135 135 135 100 1,570,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 135 135 135 100 160,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 19 19 19 100 300,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penyediaan alat bantu Orang 2022 135 135 135 100 60,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial Orang 2022 135 135 135 100 120,000,000 APBD Dinas e - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 135 135 135 100 100,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 135 135 135 100 60,000,000 APBD Dinas g - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 2022 5 5 5 100 1,500,000 APBD Dinas LanjutUsia - Sosial Prov. NTT i Akses ke layanan kesehatan dasar Orang 2022 135 135 135 100 70,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT i Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 300,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 160,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT I Pemulasaraan Orang 2022 10 10 10 100 90,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Penyediaan permakanan Orang 2022 25 25 25 100 280,000,000 APBD Dinas a - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 25 25 25 100 105,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 25 25 25 100 150,000,000 APBD Dinas C - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 25 25 25 100 45,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial Orang 2022 25 25 25 100 150,000,000 APBD Dinas e - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 25 25 25 100 30,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Pemberian bimbingan keterampilan dasar Orang 2022 25 25 25 100 95,000,000 APBD Dinas g - Sosial Prov. NTT h Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 25 25 25 100 55,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT i Pemulangan ke daerah asal Orang 2022 25 25 25 100 100,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi a Penyediaan permakanan Orang 2022 100 100 100 100 60,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 100 100 100 100 40,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 2022 3 3 3 100 20,000,000 APBD Dinas - + Sosial APBN Prov. NTT d Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 2022 8 8 8 100 20,000,000 - APBD Dinas Sosial Prov. NTT e Pelayanan dukungan psikososial Orang 2022 50 50 50 100 25,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTI 4 i Indikator Kinerja / Jenis Layanan 8PNM Realisasi n 5 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Dinas a Penyediaan permakanan Orang 202 50 50 50 100 590,000,000 APBD Sosial 2 Prov. NTT Dinas b Penyediaan sandang Orang 202 50 50 50 100 245,000,000 APBD Sosial 2 Prov. NTT APBD Dinas C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 202 10 10 10 100 300,000,000 Sosial 2 + Prov. APBN NTT Dinas d Penyediaan alat bantu Orang 202 50 50 50 100 320,000,000 APBD Sosial 2 Prov. NTT Dinas e Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 202 50 50 50 100 90,000,000 APBD Sosial 2 Prov. NTT Dinas f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 202 15 15 15 100 295,000,000 APBD Sosial 2 Prov. NTT Dinas g Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 202 50 50 50 100 195,000,000 APBD Sosial 2 Prov. NTT Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang Dinas h Orang 202 5 5 5 100 APBD Sosial disabilitas 2 7,500,000 Prov. NTT Dinas Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 202 10 10 10 100 85,000,000 APBD Sosial 2 Prov. NTT Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 202 2 10 10 10 100 135,000,000 APBD Dinas Sosial Prov. NTT 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pengasuhan Orang 2022 270 270 270 100 105,000,000 APBD Dinas a - Sosial Prov. NTT b Penyediaan makanan Orang 2022 270 270 270 100 3,045,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Penyediaan sandang Orang 2022 270 270 270 100 435,000,000 APBD Dinas C - Sosial Prov. NTT d Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 14 14 14 100 450,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 270 270 270 100 55,000,000 APBD Dinas e - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 270 270 270 100 405,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 270 270 270 100 285,000,000 APBD Dinas g - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Orang 2022 10 10 10 100 7,500,000 APBD Dinas IndukKependudukan dan Kartu Jdentitas - Sosial Anak Prov. NTT i Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 270 270 270 100 490,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 65,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 20 20 20 100 175,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT I Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti Orang 2022 1 1 1 100 25,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan permakanan Orang 2022 135 135 135 100 1,575,000,000 APBD Dinas a - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 135 135 135 100 165,000,000 APBD Dinas Sosial - Prov. NTT Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 19 19 19 100 300,000,000 APBD Dinas C - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penyediaan alat bantu Orang 2022 135 135 135 100 65,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial Orang 2022 135 135 135 100 125,000,000 APBD Dinas e - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 2022 135 135 135 100 110,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 135 135 135 100 65,000,000 APBD Dinas g - Sosial Prov. NTT h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 2022 5 5 5 100 1,500,000 APBD Dinas LanjutUsia - Sosial Prov. NTT i Akses ke layanan kesehatan dasar Orang 2022 135 135 135 100 75,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 2022 20 20 20 100 300,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT k Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 2022 10 10 10 100 165,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT I Pemulasaraan Orang 2022 10 10 10 100 95,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti a Penyediaan permakanan Orang 2022 25 25 25 100 285,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 25 25 25 100 110,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan asrama yang mudah diakses Unit 2022 25 25 25 100 150,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 2022 25 25 25 100 50,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT e Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial Orang 2022 25 25 25 100 150,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT f Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 2022 25 25 25 100 35,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Pemberian bimbingan keterampilan dasar Orang 2022 25 25 25 100 100,000,000 APBD Dinas g - Sosial Prov. NTT h Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 2022 25 25 25 100 60,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT i Pemulangan ke daerah asal Orang 2022 25 25 25 100 100,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi a Penyediaan permakanan Orang 2022 100 100 100 100 70,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT b Penyediaan sandang Orang 2022 100 100 100 100 50,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT C Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 2022 3 3 3 100 25,000,000 APBD Dinas - Sosial+ APBN Prov. NTT d Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 2022 9 9 9 100 25,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov, NTT e Pelayanan dukungan psikososial Orang 2022 50 so 50 100 30,000,000 APBD Dinas - Sosial Prov. NTT Keterangan: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan. Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N) Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 9 : Diisi anggaran Kolom 10 : Diisi inisiasi Kolom 1 1 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 1 2 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 13 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 1 4 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 1 6 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 1 7 : Diisi anggaran Kolom 1 8 : Diisi inisiasi Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 2 0 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 1 : Diisi dengan target penerima layanan dasar Kolom 2 2 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 2 3 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 2 5 : Diisi anggaran Kolom 2 6 : Diisi inisiasi Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanan penerapan SPM Kolom 2 9 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 3 2 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 33 : Diisi anggaran Kolom 34 : Diisi inisiasi Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan Kolom 3 6 : Diisi tentang lnstansi Pelaksana Penerapan SPM Kolom 3 7 : Diisi dengan target Penerima Iayanan dasar Kolom 38 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya Kolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya Kolom 41 : Diisi anggaran Kolom 4 2 : Diisi inisiasi Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaanKolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM L Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:
1. 1.Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. 2.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
b.Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
d.Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f.Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 3.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
d.Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 4.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
c.Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
d.Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e.Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f.Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 5.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
a.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
b.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
c.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
1. 6.Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
a.Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
b.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
c.Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD. B AB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:
1. 1.Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telahdiketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. 2.Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. 3.Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. 4.Penyampaian perkembangan basil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. 5.Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:
a.Ketaatan/ compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b.Pemeriksaan/ auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
c.Laporan / accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahansosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudahperiode waktu tertentu.
d.Penjelasan/ explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi NTT, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. lni dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terha<lap permasalahan, antara lain:
a.Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijkan antara lain:
1. 1.Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. 2.Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. 3.Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. 4.Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
a.Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing masing bidang SPM?
b.Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyakjumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
c.Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
d.Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akarr dilibatkan?
b.Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
1. 1.Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. 2.Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa altematif solusi yang mungkin dilakukan?
3. 3.Jika ada kerja sama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4. 4.Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. 5.Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
c.Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. 1.Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. 2.Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3. 3.Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan terse but dapat diatasi?
d.Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. 1.Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. 2.Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. 3.Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. 4.Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa? l
5. 5.Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6. 6.Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7. 7.J ika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya? Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut: Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM Jenis Mutu Indikator Presentase No Pelayanan Layanan SPM Satuan Target Realisasi Capaian Permasalahan Dasar Dasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. 4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubemur, Bupati Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2 0 2 1 , dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.
a.Indeks PencapaianSPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan lndeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM; 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
b.Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan? 2) Bagaimana SPM diposisikan? 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM? 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM? 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
c.Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah? 2) Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahapan penerapan SPM? 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? B AB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM. Capaian pada tiap bidang SPM di Provinsi NTT masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Renaksi Penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan. sumber dalam 5.2. Saran
1. 1.Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Provinsi NTT berkaitan dengan pelaksanaan tahapan penerapan mulai dari terutama pada tahapan pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan;
2. 2.Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Provinsi NTT berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. 3.Tim Penerapan SPM Provinsi NTT agar mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Biro pemerintahan, guna pemenuhan SPM danmemastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. 4.Perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2 0 2 1 , pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e SPM yaitu: https: //spm.bangda.kemendagri.go.id/
5. 5.Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerja Sama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Demikian Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Provinsi NTT. PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, • 1«2V AYODHIA G. L. KALAKE PARAF KOORDINASI Plt. Kepala Biro Pemerintahan f Analis Kebijakan Ahli Muda $ Analis Kebijakan Ahli Muda Ir PARAF HIERARKI A Sekretaris Daerah ( Asisten Pemerintahan dan �Kesra Plt. Kepala Biro Hukum �

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…