DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2023

Nomor: 42
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Kajian Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, perlu dilakukan pengkajian risiko bencana yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperhatikan potensi dampak negatil yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas daerah;
b.bahwa sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, analisis resiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B 446/BNPB/D-I/SS.02.06/09/2022 tanggal 5 September 2022 Hal Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu disusun dokumen kajian risiko bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2025;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); tentang Republik Lembaran �------------------------------------
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 - 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Timur. b
5.Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8.Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
9.Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
10.Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana. 1 1 . Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
12.Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan msyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
13.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana
14.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
15.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
17.Peta Bahaya adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ ancaman suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
18.Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
19.Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah. 'I'
20.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 2 1 . Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
22.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24.Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
25.Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
26.Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2021-2025.
(2)Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berkut :
1. a.BAB I pendahuluan;
2. b.BAB II kondisi kebencanaan;
3. c.BAB III pengkajian Risiko Bencana;
4. d.BAB IV rekomendasi; dan
5. e.BAB V penutup;
(3)Rincian lebih lanjut dari dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.k

20.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 2 1 . Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
22.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24.Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
25.Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
26.Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2021-2025.
(2)Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berkut :
1. a.BAB I pendahuluan;
2. b.BAB II kondisi kebencanaan;
3. c.BAB III pengkajian Risiko Bencana;
4. d.BAB IV rekomendasi; dan
5. e.BAB V penutup;
(3)Rincian lebih lanjut dari dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.k

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 20 Jul 2023 (GUBERNUR N U A TENGGARA TIMUR, VITOR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 2o ll 2023 SEKRETARIS DAERAH ',,PROVINS! N�/RA TIMUR, f- \KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR /] 2 TAHUN 2023 TANGGAL • 20 1l 2023 TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 - 2025 RINGKASAN EKSEKUTIF Hampir seluruh wilayah di Indonesia rawan terhadap kejadian bencana, khususnya bencana alam, dengan tingkat yang berbeda-beda, demikian halnya dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam catatan sejarah kejadian bencana oleh Data dan lnformasi Bencana Indonesia (DIBI), BNPB, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pemah mengalami 843 kali kejadian bencana dalam 23 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Kejadian bencana tersebut meliputi 8 (delapan) jenis bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api dan tanah longsor. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah cuaca ekstrim (angin puting beliung). Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah banjir. Selain bencana-bencana tersebut, dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya. Kajian Bahaya, Kerentanan dan kapasitas ini memberikan gambaran menyeluruh tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan tingakt kapasitas daerah terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Analisis risiko bencana ini disusun berdasarkan kondisi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi bahaya dengan indeks bahaya pada kelas tinggi untuk jenis bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, likuefaksi dan pandemi COVID-19. Sedangkan indeks bahaya dengan kelas sedang yaitu cuaca ekstrim dan gempa bumi. Dari hasil pengkajian kerentanan terhadap potensi bencana tersebut di atas teridentifikasi bencana yang dapat memberikan paparan terhadap penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bencana yang memiliki potensi mengakibatkan jumlah penduduk terpapar tertinggi adalah bencana gempa bumi, dengan potensi penduduk terpapar mencapai 4.264.239 jiwa. Bencana-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur berpotensi memberikan kerugian mencapai 30,45 triliun rupiah. Bencana yang memiliki potensi kerugian tertinggi adalah jenis bencana gem pa bumi, dengan potensi kerugian sebesar 13. 90 triliun rupiah. Sedangkan jenis bencana yang memiliki potensi dampak terhadap kerusakan lingkungan adalah banjir. Berdasarkan hasil pengkajian kapasitas terhadap potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kapaistas pada kelas Sedang. Dengan diketahuinya tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk semua jenis potensi bencana dapat diidentifikasi dan dievaluasi kondisi kerentanannya sehingga dapat dianalisis dan diestimasi kemungkinan timbulnya potensi bahaya yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa serta kerugian harta benda, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan. Evaluasi kondisi kerentanan ini adalah untuk mempelajari adanya sisi kelemahan dalam mekanisme mitigasi terhadap bencana. Hasil analisa kajian risiko bencana menentukan arah penanggulangan bencana di Provinsi NTT yang direkomendasikan dari hasil kajian ketahanan daerah. Kajian ketahanan daerah terdiri 7 prioritas dan 71 indikator Rekomendasi tindakan yang perlu dilaksanakan di setiap kelompok kegiatan untuk penanggulangan bencana di atas lebih detail dapat dilihat pada Bab IV Rekomendasi pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi NTT ini. Dari pengkajian risiko dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang telah disusun, Pemerintah Provinsi NTT bersama para pemangku kepentingan perlu melanjutkan upaya tersebut dengan melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Provinsi NTT. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan untuk masa perencanaan lima tahunan. BABI PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari gugusan kepulauan. Secara geografis, posisi Indonesia berada di kawasan aktivitas vulkanik dan tektonik pergerakan Lempeng Benua Asia dan Lempeng Benua Australia. Kondisi geografis ini mengakibatkan Indonesia rentan terhadap bencana geologi seperti gempabumi, tsunami dan letusan gunungapi. Di lain pihak, secara klimatologis Indonesia merupakan centre of action dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara Walker, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim. Kondisi tersebut mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Potensi risiko bencana alam tersebut meliputi bencana akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunungapi), dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung). Sedangkan potensi bencana non-alam antara lain adalah bencana akibat faktor biologi (epidemi dan wabah penyakit) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia dan lain-lain). Terkait bencana epidemi dan wabah penyakit, saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang awalnya menginfeksi individu di Wuhan, Tiongkok kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Sebagaimana halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Dari Data lnformasi Bencana Indonesia (DIBI)- BNPB, wilayah ini memiliki sejarah kejadian bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api dan tanah longsor. Adanya potensi bencana tersebut di etas, memerlukan upaya preventif untuk mengurangi risiko dan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan. Dalam Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, paradigma penanggulangan bencana telah bergeser orieantasinya ke arah pengurangan risiko. Oleh karena, itu Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan upaya terpadu melalui pengkajian risiko bencana yang terukur. Kajian risiko bencana merupakan fase awal dari strukturisasi perencanaan penanggulangan bencana. Hasil pengkajian risiko bencana ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pada setiap tahapan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, Indonesia telah menyepakati Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030, yaitu kesepakatan global terkait dengan pengurangan risiko bencana, yang mana salah satu prioritas aksinya adalah memahami risiko bencana. Kebijakan dan operasional penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan, dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respon yang efektif terhadap bencana. Terkait dengan kebencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran pengarusutamaan kerentanan bencana untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah untuk menghadapi kejadian bencana. Kajian Risiko Bencana Skala Provinsi/Nasional (1 :250.000) terakhir disusun pada tahun 20 I 5 dan berakhir pada tahun 2019, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran. Untuk itu, penyusunan kajian pemetaan risiko bencana tahun 2020 oleh BNPB, telah dilakukan pemutakhiran peta bahaya dan peta kerentanan skala nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat melakukan pemukhtahiran dokumen peta risiko bencana di tingkat Nasional yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana. Karena dalam proses ini, yang dilakukan pembaruan adalah kajian bahaya dan kerentanan, maka atas inisiasi BPBD NTT dan SIAP SIAGA, digagas suatu kegitan review menyeleuruh terhadap dokumen kajian ini, termasuk melakukan kajian kapasitas dan risiko bencana. Pengkajian risiko bencana disusun dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Komitmen kepala daerah diperlukan dalam upaya menurunkan indeks risiko bencana, karena penurunan indeks risiko bencana menjadi bagian dari standar pelayanan minimum. Komitmen kepala daerah ini diperlukan karena upaya pengurangan risiko bencana memerlukan sinergi lintas sektoral Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam kajian risiko bencana ini bertujuan antara lain untuk menurunkan indeks risiko bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan ini diharapkan dapat melakukan pemukhtahiran dokumen Kajian risiko bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk:

1.Pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
2.Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana d.igunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pendampingan dan intervensi para mitra harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih dahulu dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3.Pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana d.igunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya. 1.3. RUANG LINGKUP Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Kajian risiko bencana Provinsi NTT di review berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/ lembaga terkait tingkat nasional. Dalam aturan tersebut dijelaskan batasan yang dibahas dalam kajian yang meliputi:
1.Pengkajian tingkat bahaya;
2.Pengkajian tingkat kerentanan bencana;
3.Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana;
4.Pengkajian tingkat risiko bencana;
5.Rekomendasi kebijakan penanggulangan becana berdasarkan hasil kajian peta risiko bencana 1.4. LANDASAN HUKUM Penyusunan Dokumen Kajian Risik.o Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat berdasarkan landasan operasional hukum yang terkait sebagai berikut.
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; 1 I. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
15.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
16.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.5. PENGERTIAN Untuk memahami Dokumen Review KRB ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut
1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4.Geographic Information System, selanjutnya disebut GIS adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pernrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
5.Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
6.Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
7.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
8.Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
9.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. I 0. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. lJ. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Penyelcnggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan penccgahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
14.Peta Bahaya adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bah aya/ ancaman suatau daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
15.Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
16.Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
17.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18.Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
19.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditirnbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20.Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu. 2 1 . Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
22.Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana. 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen KRB ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang secara umum dimuat dalam panduan pengkajian risiko bencana. Dalam penyusunan dokumen ini dijabarkan melalui outline/kerangka penulisan mengikuti struktur penulisan sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif Ringkasan ini memaparkan seluruh hasil pengkajian dalam bentuk rangkuman dari tingkat risiko bencana di NTT. Selain itu, ringkasan ini juga memberikan gambaran umum berbagai rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh suatu daerah untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut. Selain itu secara singkat akan memaparkan data sejarah kebencanaan daerah dan potensi bencana daerah yang didasari oleh Data Informasi Bencana Indonesia serta hasil survey dokumen dan wawancara serta verifikasi di daerah. 2.1.1. Aspek Geografis 2 . 1. 1. 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada posisi 80° -- 12° Lintang Selatan dan 1180° -- 1250° Bujur Timur.Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beribukota di Kupang ini memiliki luas wilayah 47.931,54 km. Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut: • Sebelah Utara berbatasan dengan • Sebelah Selatan berbatasan dengan • Sebelah Barat berbatasan dengan • Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Flores. Samudera Hindia. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Negara Timar Leste. Wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten, 1 kota, 310 kecamatan dan 3.353 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, ibukota dan luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut: Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Persentase Luas Kabupaten/Kota lbukota Terhadap Luas (Km) Provinsi (%) A Kabupaten 1 Alor Kalabahi 2.928,88 6,11 2 Belu Atambua 1.248,94 2,61 3 Ende Ende 2.068,00 4,31 4 Flores Timur Larantuka 1.754,98 3,66 5 Kupang Oelamasi 5.525,83 11,53 6 Lembata Lewoleba 1.266,39 2,64 7 Malaka Betun 1.160,61 2,42 8 Manggarai Ruteng 1.915,62 4,00 9 Manggarai Barat Labuan Baj0 3.141,47 6,55 10 Manggarai Timur Borong 2.502,24 5,22 11 Nagekeo Mbay 1.416,96 2,96 12 Ngada Bajawa 1.722,24 3,59 13 Rote Ndao Ba'a 1.284,41 2,68 14 Sabu Raijua Seba 460,47 0,96 15 Sikka Maumere 1.731,91 3,61 16 Sumba Barat Waikabubak 737,42 1,54 17 Sumba Barat Daya Tambolaka 1.445,32 3,02 18 Sumba Tengah Waibakul 1.817,88 3,79 19 Sumba Timur Waingapu 7.005,00 14,61 20 Tim or Tengah Selatan Soe 3.947,00 8,23 21 Tim or Tengah Utara Kefamenanu 2.669,70 5,57 B Kota 1 Kota Kupang Kupang 180,27 0,38 Provinsi Nusa Tenggara Timur Ku pang 47.931,54 100,00 Sumber BPS Provinst Nusa Tenggara Timur, 2021 Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km' (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km (11,53 p%), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km' (0,38 %) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km (0,96 %). • PETA ADSTRASI PROVINS4 NUSA TENGGARA TIMUR ·--. -- ---- Sumber: Peta Tematik Indonesia-WordPress Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.1.1.2. Topografi Secara geomorfologis wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Sedangkan secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 500 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas1.000 m. Dari sudut kemiringan lahan ada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15-40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan Juas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering. (Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023). 2.1.1.3. Hidrologi Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksp1oitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan Juas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 132 Km yang mencakup Kabupaten TIS, TIU Belu dan Malaka. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 3.158 Km. Kondisi hidrologis ini menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur. o _ _ -:± - + % d l = = t s - + - -I •. - -- 4e' a Sumber: BAPPEDA Provins! NTT, 2017 Gambar 2. Peta Hidrologi NTT 2.1.1.4. Klimatologl Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni - September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember -- Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan (pancaroba) pada bulan April- Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap aimya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari - Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bu Ian sisanya relatif kering. Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2020 adalah 32,9C dan terendah adalah 17 ·C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27 - 28C. Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/ klimatologi di NTT selama tahun 2020 adalah antara 141,9 mm. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak, yaitu 200 hari hujan disusul Manggarai Timur dengan 158 hari hujan dan Kabupaten Ngada dengan 136 hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki hari hujan terendah adalah Kabupaten Timor tengah Utara dengan 45 hari hujan. 2 . 1 . 1 . 5 . Geologi Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni, Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan ring of fire atau cincin api atau juga biasa di sebut Circum-Pacijic yang dicirikan oleh gunung berapi aktif dan gempa bumi, sehingga daerah ini terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil. Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitamya terletak pada jalur vulkanik (Ring of Fire) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak. (Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023). 'i II • �I Suumber: BAPPEDA Provinsf NTT, 2017 Gambar 3 Peta Formasi Geologi NTT 2.1.2. Aspek Demografi Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah 5.325.570 jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah penduduk 455.410 jiwa atau 8.,55% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kabupaten Sumba Tengah, yaitu 85.480 jiwa atau 1,61 % dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepadatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah 1 1 1 jiwa/km. Kepadatan penduduk di 22 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Kupang dengan kepadatan 2.456 jiwa/km dan terendah di Kabupaten Sumba Timur, yaitu 35 jiwa/km. Tabel 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Jumlah Penduduk Kepadatan Persentase Kabupaten/Kota Penduduk (liwa) (%) (liwa per Km) A Kabupaten 1 Alor 211.870 3,98 72 2 Belu 217.970 4,09 175 3 Ende 270.760 5,08 131 4 Flores Timur 276.900 5,20 158 5 Kupang 366.380 6,88 66 6 Lembata 135.930 2,55 107 7 Malaka 183.900 3,45 158 8 Manggarai 312.860 5,87 163 9 Manggarai Barat 256.320 4,81 82 10 Manggarai Timur 275.600 5,18 110 11 Nagekeo 159.730 3,00 113 12 Ngada 165.250 3,10 96 13 Rote Ndao 143.760 2,70 112 14 Sabu Raijua 89.330 1,68 194 15 Sikka 321.950 6,05 186 16 Sumba Barat 145.100 2,72 197 17 Sumba Barat Daya 303.650 5,70 210 18 Sumba Tengah 85.480 1,61 47 19 Sumba Timur 244.820 4,60 35 20 Timor Tengah Sela tan 455.410 8,55 115 21 Timor Tengah Utara 259.830 4,88 97 B Kota 1 Kota Kupang 442.760 8,31 2.456 Provinsi Nusa Tenggara Timur 5.325.570 100,00 111 Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggora Timur, 2021 2.1.3. Aspek Perekonomian Wilayah Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 (data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021) adalah sebesar Rp.68.806,67 milyar atau -0,83 % mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 5,24 persen. Pada tahun 2020, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 28,51%, kemudian diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,26%. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan and.ii sebesar 11,16% dan lapangan usaha konstruksi member sumbangan 9,82%. Sektor dengan penyumbang terkecil adalah sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya sebesar 0,06%. Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah: • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Pendidikan Jasa Konstruksi 28,51% 14,26% 1 1 , 1 6 % 10,08% 9,82% Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan lokasi aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting. Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 clan PDRB Tahun 2020 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur Laju Pertumbuhan PDRB (%) Distribusi PDRB2020 PDRB Lapangan Usaha (MilyarRupiah) Tahun 2020 2017 2018 2019 2020 (%) 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,94 2,94 3,69 0,96 18.672,71 28,51 2 Pertambangan dan Penggalian 1,53 1,94 3,32 -13,33 813,61 1,08 3 Industni Pengolahan 7,34 5,16 9,14 -5,54 867,28 1,28 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,70 9,57 0,82 12,29 58,57 0,08 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 1,43 5,47 5,44 6,04 47,99 0,06 Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 5,83 6.39 4,43 -9,82 6.832,32 9,82 7 Perdagangan Besar dan Eceran; 4,62 7.33 7,64 -5,96 7.880,41 11,16 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB (%) PDRB 2020 Distribusi fMivarRnniah PDRR 8 Transportasi dan Pergudangan 7,66 7,93 3,34 -12,16 3.202,64 4,62 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 13,59 12,16 5,99 -26,92 381,71 0,56 Minum 10 Informasi dan Komunikasi 5,10 4,89 5,59 11,96 6.849,74 7,44 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,95 3,50 3,22 8,57 2901,46 4,36 12 Real Estate 4,96 4,85 -1,54 1.632,32 2,28 13 Jasa Perusahaan 1,43 1,67 3,86 -39,27 110,35 0,18 Administrasi Pemerintahan, 14 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 3,01 7,56 8,17 4,67 9.603,86 14,26 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 5,47 241 6,12 1,89 6.024,75 10,08 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,36 7,11 5,67 4,38 1.632,67 2,40 17 Jasa Lainnya 6,99 6,47 6,55 -15,30 1.294,28 1,83 Produk Domestik Regional Bruto 5,11 5,11 5,24 -0,83 68.806,70 100,00 Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 202 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2 . 1 . 4 . 1 . Fasilitas Pendidikan Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf menunjukkan keberhasilan program pendidikan, begitu pula sebaliknya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas merupakan hal penting. Salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia suatu wilayah adalah ketersediaan fasilitas pendidikan. Menurut data Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2020 terdapat 5.333 unit sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah, 1.849 unit sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, 888 unit sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah dan 61 perguruan tinggi. Jumlah murid sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah sebanyak 722.921 orang, jumlah murid sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sebanyak 365.816 orang, dan jumlah murid SMA/SMK/ Aliyah sebanyak 310.529 orang dan mahasiswa 113.479 orang. Fasilitas pendidikan yang terdiri dari jumlah unit bangunan sekolah per kabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Kabupaten/Kota A Kabupaten SD/Ml SMP/MTS SLTA/MK/MA Perguruan Tinggi 1 Alor 2 Belu 309 147 123 52 53 34 2 2 Kabupaten/Kota SD/MI SMP/MTS SLTA/MK/MA Perguruan Tinggi 3 Ende 344 97 43 3 4 Flores Timur 298 75 44 1 5 Kupang 369 172 82 4 6 Lembata 180 58 26 . 7 Malaka 207 60 38 . 8 Manggarai 254 80 42 2 9 Manggarai Barat 289 109 41 1 10 Manggarai Timur 344 145 63 . 11 Nagekeo 180 61 22 2 12 Ngada 183 65 28 2 13 Rote Ndao 149 45 19 1 14 Sabu Raijua 77 24 9 . 15 Sikka 343 91 43 6 16 Sumba Barat 90 41 16 17 Sumba Barat Daya 260 108 62 2 18 Sumba Tengah 82 35 8 19 SumbaTimur 265 78 31 1 20 TimorTengah Selatan 537 179 69 2 21 Timor Tengah Utara 274 94 so 4 B Kota 1 Kota Kupang 152 57 65 26 Provinsi Nusa Tenggara Timur 5.333 1.849 888 61 Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021 2.1.4.2. Fasilitas Kesehatan Angka harapan hidup yang bergantung pada sarana kesehatan yang tersedia merupakan salah satu indikator untuk pembangunan non fisik. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi tingkat pelayanan kesehatan yang terselenggara secara terintegrasi yang menyangkut aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif dan aspek rehabilitatif. Semua aspek pelayanan kesehatan tersebut sangat membutuhkan sarana pendukung. Sebagai gambaran jenis sarana kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu berupa rumah sakit umum dan khusus, puskesmas, klinik/balai kesehatan dan posyandu. Faktor ketersediaan sarana kesehatan dapat dilihat dari jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi 54 rumah sakit umum, 424 puskesmas, 107 klinik dan 10.307 posyandu. Pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini didukung oleh ketersediaan tenaga medis, yaitu dokter um um yang, meliputi I. 798 orang dokter, 12.414 orang perawat, 9.187 orang bidan. ahli farmasi sebanyak 1.335 orang dan ahli gizi sebanyak 1.184 orang. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di lihat pada tabel berikut. Tabel 5. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Rumab Rumah Kabupaten/Kota Sakit Sakit Puskesmas Klinik/Balai Posyandu Kesehatan Umum Khusus A Kabupaten 1 Alor 3 - 27 3 454 2 Belu 5 - 16 7 428 3 Ende 2 - 25 7 641 4 Flores Timur 1 - 22 7 535 5 Kupang 1 - 28 9 737 6 Lembata 2 . 9 1 316 7 Malaka 1 - 21 3 469 8 Manggarai 2 - 23 1 577 9 Manggarai Barat 2 - 22 3 475 10 Manggarai Timur 1 - 30 6 566 11 Nagekeo 1 - 8 9 301 12 Ngada 1 - 20 . 374 13 Rote Ndao 1 - 12 2 391 14 Sabu Raijua 1 - 6 - 236 15 Sikka 3 - 25 6 648 16 Sumba Barat 2 - 10 4 256 17 Sumba Barat Daya 2 - 16 6 463 18 Sumba Tengah 1 - 8 1 195 19 Sumba Timur 4 - 24 4 571 20 Tim or Tengah Sela tan 5 - 35 3 847 21 Timor Tengah Utara 3 - 26 10 512 B Kota 1 Kota Kupang 10 - 11 15 315 Provinsi Nusa Tenggara Timur 54 0 424 107 10.307 Sumber BPS Provinsi Musa Tenggara Timur. 2021 Terkait upaya pengendalian pandemi COVID-19, sangat diperlukan penyiapan sarana dan prasarana untuk penatalaksanaan kasus yang dinyatakan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Penatalaksanaan PDP membutuhkan ruangan isolasi yang memenuhi syarat pengendalian penyakit infeksi. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07 /MENKES/ 169/2020, pemerintah telah menetapkan 132 Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Indonesia. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditetapkan 3 rumah sakit sebagai Rurnah Sakit Rujukan COVID-19, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 6. Rumah Sakit Rujukan €OVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nama Rumah Sakit 1 RSU Prof. Dr. W.Z Johanes 2 RSUD Dr. Tc Hillers Alamat JI. Dr. Moch Hatta No. 19 Kupang Telepon: (0380-833614 ) Fax: (0380-832892) Email: rsd kotakupang@yahoo.com JI. Wairklau, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT 86113 Telepon:

(081261153944)Email: info@rsudtchillers.id 3 RSUD Komodo Labuan Bajo Jin. Raya Labuan Bajo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT 86554 Telepon: (081337055250) Email: rsudkomodo@yahoo.com Sumber: Permenkes No. HKOL.07/ MENKE5/169/ 2020 2.1.4.3. Fasilitas Peribadatan Fasilitas peribadatan merupakan tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat berbagai sarana peribadatan sesuai dengan agama yang dianut penduduknya, yaitu: masjid, gercja, pura atau vihara dengan skala pelayanan pada masing-masing kabupatendalam provinsi. Penyediaan sarana peribadatan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, pemerintah daerah dan bantuan-bantuan dari lembaga luar. Jumlah tempat peribadatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh tempat peribadatan umat Kristen Protestan dan Katholik. Pada tahun 2020 tercatat ada sejumlah 796 masjid, 190 mushola, 5.946 gereja Protestan, 3.110 gereja Katholik, 34 pura, dan 3 vihara. Tabel 7. Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2020 Kabupaten/Kota Masjid Mushola Gereja Gereja Pura Vihara Protestan Katholik A Kabupaten 1 Alor 105 2 521 22 1 - 2 Belu 10 3 38 108 3 1 3 Ende 131 40 10 184 4 - 4 Flores Timur 89 32 12 302 1 - 5 Kupang 26 - 810 116 2 - 6 Lembata 83 8 9 158 1 - 7 Malaka 3 2 81 168 - - 8 Manggarai 21 14 8 197 1 - 9 Manggarai Barat 62 2 10 159 1 - 10 Manggarai Timur 10 1 8 234 - - 11 Nagekeo 31 19 7 163 - - Gereja Gereja ViharaKabupaten/Kota Masjid Mushola Pura Protest.an Katholik 12 Ngada 25 2 3 163 1 - 13 Rote Ndao 11 2 490 21 1 - 14 Sabu Raijua 1 1 146 7 - - 15 Sikka 52 8 13 273 3 1 16 Sumba Barat 7 7 173 52 1 - 17 Sumba Barat Daya 8 1 326 219 1 - 18 Sumba Tengah 3 5 129 60 1 - 19 Surnba Timur 33 1 715 98 1 - 20 Timor Tengah Selatan 32 6 2.063 188 2 - 21 Timor Tengah Utara 7 5 55 195 1 - 8 Kota 1 Kota Kupang 46 29 310 23 8 1 Provinsi Nusa 796 190 5.946 3.110 34 3 Tenggara Timur Sumber BPS Provinsi Musa Tenggara Timur, 2021 Tabel 8. Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Status Jalan Panjang Ruas Jalan (Km) 1 Jalan Nasional 1.857,91 • Jalan Arteri Primer 1.052,33 • Jalan Kolektor Primer-1 805,58 2 Jalan Provinsi 2.650,00 3 Jalan Kabupaten/Kota 19.063,52 4 Jalan Toi - Jumlab 23.571,43 Sumber: Kondist Jalan Nasional Semester II Tahun 2019, Kementertan Pekerfaan Umum dan Permahan Rakyat, 2020 Dari keseluruhan panjang jalan tersebut di atas, sepanjang 1.857,91 km diantaranya rnerupakan jalan nasional bukan jalan tol, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 248/KPTS/M/2015 telah ditetapkan sistem jaringan jalan primer tersebut menurut fungsinya sebagai jalan arteri primer sepanjang 1.052,33 km dan jalan kolektor primer -1 bukan jalan tol dengan panjang 805,58 km. Sedangkan jalan provnsi dan jalan kabupaten/kota, statusnya ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait kewenangannya. Menurut kondisinya, panjang jalan nasional dengan kondisi baik adalah 648,92km (34,93%), kondisi sedang sepanjang 1.103,95 km (59,42%), dan panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat adalah 78,24km (4,21%)dan 26,90km (1,45%). Tingkat kemantaban jalan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah 94,35 % dari seluruh panjang jalan nasional di provinsi ini, atau sepanjang I. 752,87 km. 2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA Sejarah kejadian bencana yang pemah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencanaterkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pemah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timurmenurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (D!Bl) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9. Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999-2021 Rumah Jumlah Luka 'Hilany [Ru mah Kerusakan Kejadian Meninggal Mengungsi Rusak Kejadian Iuka Rusak Laban (Ha) Berat Ringan I Banjir 263 417 2.887 152 106.845 14.457 48.106 73.173,25 2 Cuaca Ekstrim 331 49 56 3.67 6.822 3.170 14.886,73 3 Gelombang Ekstrim dan Abrasi SI I 2 1.58¥ 1.23 1 30,0 4 Gempa Bumi iu 7 61 19 8.011 10.934 7 25,00 s Kebakaran Hutan dan Lahan , - 27 6 Kekeringan 64 2 - - 79.018,00 7 Letusan Gunungapi I s 3 - 37.01 8 Tanah Longsor 95 2 17 1.10° sos 22 535,05 Total 843 58 3.57 173 158.23 33.94 51.323 167.944,03 Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB Dari data tersebut, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami 843 kejadian bencana dalam 22 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah cuaca ekstrim (angin puling beliung). Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah banjir. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Banjir Gempa Bumi a Letusan Gunungapi Jumlah Kejadian cuaca ekstrim Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan Tanah Longsor Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB Gambar 4. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999-2021 Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggaI 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebeiumnya. Perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2020 hingga tanggal 30 November 2021 dapat dilihat pada grafik tren akumulasi data berikut ini. 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2,82 10 85 23 33 28 249 263 553 994 ..... w z h h & a u z co 0r l w z .... .... he a V, a 0 l <C w <C ii: u a ¢ 0cr 3 2 2 \!) LJ 0 z o � u.. 2 3 2 2 U Al 0 za � � <t u 0 � � <t u <C <C sumber: https://allrecord-tc I9.kemkes.go.id Gambar 5. Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi CoVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Januari 2020 - 30 November 2021 Dari grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa sejak tanggal 09 April 2020, ketika pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif, hingga tanggal 30 November 2021 kasus pandemi COVID-19 yang terkonfirmasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat 64.016 jumlah kasus positif (1,5% dari jumlah terkonfirmasi nasional). Dari kasus tersebut, pasien yang meninggal adalah 1.340 orang (2,1 %) dan yang sembuh 62.508 orang (97,6 %), sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 1.68 pasien (0,3%). 2.3. POTENSI BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Potensi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat disusunnya dokumen ini, dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Dari catatan kejadian bencana 0181, diketahui bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi terjadi 8 (delapan) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya jenis bencana Iainnya. Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meliputi 12 (dua belas) jenis bencana yang dapat dilihat pada label berikut ini. Tabel 10. Potensi Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jenis Bencana 1 Banjir 2 Banjir Bandang 3 Cuaca Ekstrim 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 5 Gempa Bumi 6 Kebakaran Hutan dan Lahan 7 Kekeringan 8 Letusan Gunungapi 9 Tanah Longsor 10 Tsunami 11 Likuefaksi 12 Pandemi COVID-19 Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia, BNPB dan Hasil Analisis, 2020 Kajian ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan komponen-komponen tersebut di atas sehingga dapat diperkirakan potensi tingkat risiko bencana yang dapat terjadi. Selain tingkat risiko, kajian ini juga menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan dan tindakan dalam pengurangan risiko bencana. Kajian risiko bencana dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: Kerentanan Risiko Bencana = Ancaman Kapasitas Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana sangat bergantung pada: I. Tingkat ancaman kawasan;

2.Tingkat kerentanan kawasan; dan
3.Tingkat kapasitas kawasan yang terancam. Upaya pengkajian risiko bencana pada dasamya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana tersebut meliputi:
1.Memperkecil ancaman;
2.Mengurangi kerentanan; dan
3.Meningkatkan kapasitas. Manajemen risiko adalah pendekatan dan praktik sistematis dalam mengelola ketidakpastian untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian. Manajemen risiko terdiri dari pengkajian risiko dan analisis risiko, dan pelaksanaan strategi dan aksi khusus untuk mengendalikan, mengurangi, dan mengalihkan risiko (ADRRN, 2010). Berdasarkan ISO 31000 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Internasional, manajemen risiko terdiri dari beberapa proses yaitu komunikasi dan konsultasi (communication and consultation); menentukan konteks (establishing the context); pengkajian risiko (risk assessment) yang terdiri dari identifikasi risiko (risk identification), penilaian risiko (risk analysis) dan evaluasi risiko (risk evaluation); penanganan risiko (risk treatment); serta pemantauan dan peninjauan (monitoring and review). Adapun gambaran prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut. ¢ ) renananan tan Sumber: ISO 31000 (2009) Gambar 6. Diagram Proses Manajemen Risiko Kaitannya dengan bencana, Asian Disaster Reduction and Response Network

(2010)menjelaskan bahwa manajemen risiko bencana bertujuan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan ancaman bahaya melalui aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah untuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Triutomo (2016) menjelaskan bahwa manajemen risiko bencana terdiri dari pengkajian risiko dan penanganan risiko. Adapun bagian dari pengkajian risiko adalah identifikasi risiko (risk identification), penilaian risiko (risk assessment) dan evaluasi risiko (risk evaluation). Penanganan risiko terdiri dari menghindari risiko (risk avoidance), pengurangan risiko (risk reduction), pengalihan risiko (risk transfer) dan penerimaan risiko (risk acceptance). Ilustrasi yang menggambarkan posisi tiap komponen manajemen risiko tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: [ Manajemen Risiko ] Kajian Risiko ( Penanganan Risiko ) Jdentifikasi Penilaian Evaluasi Pencegahan Pengurangan Pengalihan Penerimaan Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Sumber: Triutomo (2016) Gambar 7. Manajemen Risiko Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau kawasan. Metode yang digunakan dengan menggabungkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Metode ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan menggunakan referensi dari kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Pendekatan ini menghasilkan tingkat risiko setiap potensi bencana yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial maupun non-spasial. Secara umum, metode pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Metode yang diperlihatkan tersebut merupakan metode yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar pengkajian risiko bencana pada suatu daerah. urn..-¥ Ab44.0-404 0Ad 4 . r t 0.4 4 0 .-.. -..4. $-. 0.%0 to. eg g . " 4.447 4-. l e A r r I 4 4 . . % :...........•...........i . ••• re • Suumber: Penyesuaion dart Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana Gambar 8. Metode Pengkajian Risiko Bencana Gambar di atas menjelaskan bahwa secara urnum metodologi pengkajian risiko bencana di suatu daerah dilakukan dengan beberapa proses. Proses tersebut dimulai dari pengarnbilan data yang terkait sampai kepada hasil dari kajian risiko bencana. Data terkait yang diarnbil di suatu daerah akan diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks ini rnaka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas hingga menghasilkan peta risiko bencana. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat yang menjadi rekapitulasi dari hasil kajian risiko bencana di suatu daerah. Kajian dan peta risiko bencana tersebut merupakan dasar bagi daerah untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana. Proses dalarn metodologi pengkajian risiko bencana dimulai dari pengarnbilan data terkait kondisi daerah terhadap bencana untuk perolehan potensi-potensi bencana. Data yang digunakan dalarn kajian merupakan data yang legal dan berdasarkan kondisi terkini di wilayah kajian. Data tersebut diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian untuk setiap bencana. Perolehan setiap indeks merupakan dasar penentuan tingkat dan peta bahaya, kerentanan, serta kapasitas. Dari ketiga komponen tersebut didapatkan tingkat dan peta risiko untuk rnasing masing bencana berpotensi di wilayah kajian. 3.2. METODOLOGI Dalam pengkajian risiko bencana perlu diterapkan metode-metode, yang bertujuan untuk memastikan basil kajian risiko bencana dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana. Pengkajian risiko bencana ini menggunakan metode bersifat kualitatif dan kuantitatif. Metode tersebut digunakan dalam pengolahan data yang terdiri dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dengan demikian dapat diperoleh indeks-indeks yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan rencana penanggulangan bencana demi peningkatan upaya pengurangan risiko bencana. Dalam melakukan pengkajian risiko bencana harus rnemiliki beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk kajian risiko bencana Provinsi NIT, yaitu

1.Mernenuhi aturan tingkat kedetailan analisis di tingkat kabupaten minimal hingga tingkat kecamatan.
2.Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk Provinsi NTT.
3.Mampu rnenghitungjurnlah penduduk terpapar bencana (dalarn jiwa).
4.Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
5.Menggunakan 3 (tiga) kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
6.Menggunakan GIS dengan analisis grid dalam pernetaan risiko bencana. Kajian risiko bencana Provinsi NIT, dilaksanakan dengan rnelakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah pengkajian bahaya, pengkajian kerentanan, pengkajian kapasitas dan pengkajian risiko bencana. 3.2.1. Pengkajian Bahaya lndeks Bahaya adalah indeks yang disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pemah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Suatu kawasan mungkin saja memiliki lebih dari 1 ancaman. Oleh karena itu, dibutuhkan data sejarah kejadian bencana pada suatu kawasan. Data dan sejarah kejadian bencana diperoleh dari sumber data utama yang tersedia pada Data dan lnformasi Bencana Indonesia (DIBJ) yang merupakan data resmi sejarah kejadian bencana di seluruh Indonesia. Indeks bahaya yang merupakan dasar penentuan kategori kelas bahaya diperoleh dari parameter-parameter penentu bahaya dengan melalui proses tumpang susun (overlay) rnenggunakan pendekatan SIG (Sistern lnformasi Geografi). Analisis tumpang susun menggunakan metode bobot tertimbang yaitu Scoring. Masing masing parameter diberi skor sesuai dengan pengaruhnya terhadap suatu bahaya. Semakin besar pengaruhnya maka semakin tinggi skor parameter tersebut. Hasil scoring parameter kemudian dilakukan analisis tumpang susun bobot tertimbang dimana semakin besar pengaruh parameter tersebut semakin besar pula bobotnya. Proses tumpang susun menghasilkan nilai indeks bahaya dengan unit analisis yaitu 100 x 100 m dengan rentang nilai antara 0 - 1 . Dalam penyusunan peta risiko bencana, komponen-komponen utama ini dipetakan dengan rnenggunakan perangkat lunak SIG (seperti ArcGIS dan lain-lain). Pemetaan baru dapat dilaksanakan setelah seluruh data indikator pada setiap komponen diperoleh dari sumber data yang telah ditentukan. Penentuan jenis tingkat ancaman rnerupakan langkah awal dalam melakukan sebuah kajian risiko bencana. Pengkajian bahaya yang dilakukan untuk seluruh potensi bencana berpedoman pada metodologi penyusunan peta bahaya yang tercantum dalam Peraturan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Dari pengkajian berdasarkan metodologi penyusunan peta bahaya tersebut, diperoleh kelas bahaya dan peta bahaya untuk seluruh potensi bencana di kabupaten/kota. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: • Rendah : H < 0,333 • Sedang • Tinggi :0,333 < H < 0,666; dan : H > 0,666. Peta bahaya ini memuat unsur probabilitas dan intensitas. Kedua unsur tersebut perlu dikoreksi agar hasil kajian dapat merepresentasikan kondisi sebenamya di lapangan. Oleh karena itu, dilakukan proses verifikasi hasil kajian yang dilakukan melalui survei lapangan pada lokasi kejadian dan potensi bencana. Selain itu dilakukan juga verifikasi hasil kajian peta bencana kepada instansi terkait dan masyarakat setempat yang terdampak kejadian bencana. A. Bahaya Banjir Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang rneningkat (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Hal mendasar dari penyusunan bahaya banjir yaitu : • Mengidentifikasi daerah potensi genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai, rnenghitung GFI (geomorphic flood index) yang dapat dikalibrasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi (Samela et al, 2017). Metode menghitung GFI (geomorphic flood index) lndeks Geomorfik Banjir Samela et al (2017) yaitu : In[h,/H] • L oca tion under ea • IM.lrest •ement of the rtver network along th flow path row path lndeks ini membandingkan setiap titik kedalaman air (water depth) variabel h, [m] dengan perbedaan elevasi H (m]. Nilai h, dihitung sebagai fungsi dari konstribusi area A, [m2 J (akumulasi aliran) di titik terdekat dari jaringan sungai/drainase yang secara hidrologis terhubung ke titik yang diuji. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkiraan hr dari ketinggian air di elemen terdekat dari jaringan sungai/drainase berarti bahwa sungai/drainase terdekat dilihat sebagai sumber bahaya • Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan yang telah dihasilkan pada tahap 1. (B) Sumber: Modul Tekanis Penyusnan KRB Banjir 2019 Gambar 9. Klasifikasi GFI dalam Menentukan Area Rawan Banjir Data dan sumber data yang digunakan dalam perhitungan metode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 11. Jenis, Bentuk dan Sumber Data Penyusunan Bahaya Banjir Jenis Data Bentuk Data Sumber Data Batas Administrasi Wilayah Batas Administrasi GIS Vektor (Polygon) BIG/Bappeda Kemiringan Lereng DEM Nasional (DEMNAS) Raster BIG Peta Batas Daerah Aliran GIS Vektor (Polygon) KLHK Jarak dari Sungai Sungai (DAS) Peta Jaringan Sungai (RBI) GIS Vektor Polygon BIG Sumber: Modul Teknis Penyuusuunan Kajian Risiko Bencana Banjir Ver.01. BNPB, Tahun 2019 Peta bahaya banjir dibuat berdasarkan data daerah rawan banjir dengan memperhitungkan kedalaman genangan sesuai Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Daerah rawan banjir dapat dibuat dengan menggunakan data raster DEM berdasarkan metode GFI (Geomorphic Flood Index) yang merupakan pendekatan untuk melihat wilayah rawan dan potensi banjir berdasarkan parameter geomorfologi di wilayah tersebut. Peta yang dihasilkan akan menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air taut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama. Secara skematik proses penyusunan indesk bahaya banjir dituangkan dalam gambar di bawah ini. Pour DATA _ re m .t • ll!Ji!BI! ,I J - . Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir 2019 Dengan Penyesuatan Gambar 10. Diagram Alur Proses Penyusunan Peta Bahaya Banjir Semua proses analisis dalam modul teknis ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (software) ArcGIS 10 Dekstop - ArcMap dan QGIS
2.14. Sebelum proses analisis dimulai, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penyeragaman sistem koordinat pada semua data yaitu dengan melakukan reproyeksi sistem koordinat menjadi koordinat UTM (Universal Transverse Mercator) atau World Mercator. Tujuannya agar proses analisis matematis dapat dilakukan secara langsung dengan satuan unit meter. Kondisi terkini, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah membuat peta rawan bencana banjir. Jika dilihat dari modul teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir Ver.OJ. tahun 2019 yang disusun di BNPB, peta rawan banjir yang disusun BIG tersebut baru memenuhi perhitungan Area Potensi Genangan Banjir. Jadi perlu diproses lagi dengan menambahkan HAND (height aboue nearest drainage) untuk menghasilkan indeks bahaya banjir. Selain itu, peta rawan banjir BIG (yang hakekatnya adalah Area Potensi Genangan Banjir) baru disusun pada beberapa wilayah saja. Ini artinya untuk cakupan seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan proses penggabungan lagi. B. Bahaya Banjir Bandang Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan volume air yang besar selama periode waktu yang singkat (Dinas PU, 2012). Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi tersumbat oleh longsor di hulu sungai. Bahaya banjir bandang dibuat berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PU (2011). Parameter penyusun bahaya banjir serta sumber data yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 12. Parameter Bahaya Banjir Bandang Sungai Utama Topografi Potensi Longsor di Hulu Sungai Sumber: Buku Risiko Bencana Indonesia, BNPB Data yang Digunakan Jaringan Sungai Dem Nasional 8.5 m Peta Bahaya Tanah Longsor Sumber Data BIG BIG Hasil Analisis Pemetaan bahaya banjir bandang dilakukan dengan mengidentifikasi jaringan sungai di wilayah hulu yang berpotensi terkena bahaya tanah longsor dengan kelas sedang atau tinggi. Bahaya tanah longsor ini diasumsikan sebagai faktor penyebab terjadinya banjir bandang karena hasil longsorannya dapat menyumbat aliran sungai di wilayah hulu sungai. Ketika sumbatan ini tergerus dan jebol maka dapat mengakibatkan banjir bandang. Naiknya permukaan air akibat banjir bandang diestimasi setinggi 5 meter dari permukaan sungai. Selanjutnya dilakukan estimasi sebaran luapan dari sungai tersebut di sekitar wilayah aliran sungai. Jarak horisontal dari sebaran luapan tersebut dibatasi sejauh l kilometer dari sungai. Indeks bahaya diperoleh dengan mempertimbangkan hubungan antara ketinggian luapan dan jarak dari sungai. Penentuan indeks bahaya banjir bandang diperoleh dengan mempertimbangkan hubungan antara ketinggian luapan dan jarak dari sungai. Pena bah Ev d .e t.ah g AN King.gin Ogan4a Sumber: Buuku Risiko Bencana Indonesia, BNPB Gambar 11. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Banjir Bandang C. Bahaya Cuaca Ekstrim Bahaya cuaca ekstrim dalam ha! ini bahaya angin puting beliung dibuat sesuai Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 dengan menggunakan metode skoring terhadap parameter-parameter penyusunnya yaitu Keterbukaan Lahan, Kemiringan Lereng, dan Curah Hujan Tahunan. Data-data yang diperlukan meliputi tekanan udara, temperatur udara, dan kelembapan udara untuk dapat melihat potensi terjadinya angin puling beliung secara menyeluruh. Pada kajian ini yang dipetakan adalah wilayah yang berpotensi terdampak oleh angin puling beliung yaitu wilayah dataran landai dan keterbukaan lahan yang tinggi. Wilayah ini memiliki potensi relatif lebih tinggi untuk terkena dampak angin puting beliung. Sebaliknya, daerah pegunungan dan keterbukaan lahan rendah seperti kawasan hutan lebat memiliki potensi relatif lebih rendah untuk terdampak angin puling beliung. Selain itu, semakin luas dan landai (datar) suatu kawasan maka potensi bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) semakin besar. Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian parameter tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: _ j Tabel 13.Parameter Bahaya Cuaca Ekstrem Data yang Digunakan Sumber Data Keterbukaa.n Lahan Peta Penutupan KLHK Kemiringan Lereng DEM Nasional 8.5 m BIG Curah Hujan Tahunan Peta Curah Hujan Tahunan BMKG, CHIRPS 2 UGS Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Scoring (l Berdsat tr, t mi Nill Lereng 0-f L Sering tCM Ni CH.60 Sumber: Buk Ristko Bencana Indonesia, BNPB Gambar12. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Pembuatan peta bahaya cuaca ekstrim (angin puling beliung) dilakukan dengan mengidentifikasi daerah yang berpotensi untuk terjadi. Terdapat tiga parameter yang digunakan yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan. Potensi cuaca ekstrim (angin puting beliung) terjadi akan lebih tinggi di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi seperti di area pemukiman dan area pertanian. Sebaliknya, wilayah dengan keterbukaan lahan rendah seperti di hutan potensi terjadinya lebih rendah. Selain keterbukaan lahan, parameter yang dikaji selanjutnya adalah curah hujan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, curah hujan berhubungan dengan tekanan udara. Wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi disertai curah hujan yang tinggi akan berpotensi lebih besar untuk terjadi bahaya cuaca ekstrim. Kemiringan lereng digunakan untuk mendekati wilayah yang berpotensi terdapat cuaca ekstrim. Wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi biasa terdapat pada dataran landai sehingga wilayah dengan kemiringan lereng di atas 15% dianggap tidak memiliki potensi terkena bahaya cuaca ekstrim. D. Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi serta sumber data yang digunakan adalah: Tabel 14.Parameter Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi Gelombang Arus Tipologi Pantai Tutupan Vegetasi Bentuk Garis Pantai Data yang Digunakan Data tinggi gelombang maksimum Data arus Peta Tipologi Pantai Peta Penutupan/ Penggunaan Lahan Garis Pantai Sumber Data Panduan dari BMKG dan Dishidros Analisis GIS Panduan dari Kementerian LHK Panduan dari BIG Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing- masing kelas menggunakan metode skoring. Dari skor masing-masing parameter, dapat ditentukan indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi sebagai berikut: Indeks Bahaya GEA = (0.3 skor tinggi gelombang) + (0.3 skor arus) + (0.1 skor tipologi pantai) + (0.15 tutupan vegetasi) (0.15 skor bentuk garis pantai) Sumber.: Buku Risiko Bencana Indonesia, BNPB Gambar 15. Alur Proses GIS untuk bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi E. Bahaya Gempa Bumi Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Bahaya Gempa bumi dibuat dengan mengacu pada metodologi yang telah dikembangkan oleh JICA (2015), yaitu berdasarkan Estimasi Percepatan Guncangan di Permukaan. Estimasi percepatan guncangan gempa dipermukaan dihitung berdasarkan : • Estimasi percepatan guncangan di permukaan diperoleh dari hasil penggabungan data percepatan puncak di batuan dasar (PGA) dan data faktor amplifikasi (percepatan) gerakan tanah. • Data percepatan puncak di batuan dasar (Peta Zona Gempabumi respon spektra percepatan 1.0 di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun) merupakan turunan dari Peta Hazard Gempabumi Indonesia (Kementerian PU, 2017), • Faktor amplifikasi tanah diperoleh dari hasil perhitungan Referensi nilai AVS30 (Average Shear-wave Velocity in the upper 30m) yang diestimasi berdasarkan pendekatan kelas topograli dengan menggunakan data raster DEM {Di.git al Elevation Model) • lndeks bahaya gempabumi dibuat berdasarkan hasil pengkelasan nilai intensitas guncangan di permukaan. Secara skematik proses penyusunan indek bahya gempa bumi dituangkan dalam gambar di bawah ini: PENYAPN DATA ANALISIS DATA • • - A t' Gambar 16. Diagram Alur Proses Penyusunan Peta Bahaya Gempa Bumi Terkait dengan gempa bumi, terdapat fenomena baru sebagai bencana ikutan dari gempa bumi yaitu likuefaksi, dimana merupakan kondisi hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat beban guncangan gempa. hilangnya kekuatan lapisan tanah utamanya yang berperan sebagai lapisan tanah pondasi, sehingga daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar. Dengan adanya fenomena likuefaksi tersebut,potensi bahaya gempa bumi menjadi lebih besar. Sehingga parameter likuefaksi dalam pemutkahiran ini peta bahaya ini akan digunkan sebagai faktor pemberat bahaya gempa bumi. ENYAPAN DATA / : n 2P z / ANALSIS DATA wePep l • a I . . .. . -. Gambar 17. Pemutakhiran Proses Penyusuan Indeks Bahaya Gempa Bumi Data likuefaksi akan menggunakan data bahaya likuefaksi yang sudah disesuaikan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, tahun 2019. Penghitungan kajian bahaya gempabumi dilihat berdasarkan parameter bahaya gempabumi, dengan data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta bahaya gempabumi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 15. Jenis, Bentuk dan Sumber Data Penyusunan Bahaya Gempa Bumi Batas Administrasi DEM 30 meter Peta Percepatan Puncan (PGA/Peak Ground Acceleration) di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (Peta Sumber Daya dan Bahaya Gempa Indonesia 2017) Referensi nilai AVS30 (Average Shearwave Velocity in upper 30m) Bentuk Data GIS Vektor (Polygon) Raster GIS Vektor (Polygon) Tabular SumberDat.a BIG/Bappeda LAPAN/BIG/NASA/JAXA Kementeriswn PUPR/PusGeN BMKG/PusGeN Smber: Modul Teknis Penyuusunan Kajian Risiko Bencana Gempa Bumi Ver.01. BNPB, Tahun 2019 F. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Bahaya kebakaran hutan dan lahan dibuat sesuai metode yang ada di dalam SN! No. 8742 Tahun 2019. Parameter penyusun bahaya kebakaran hutan dan lahan terdiri dari parameter tutupan lahan, area terbakar/titik panas, jenis tanah, kawasan hutan dan perizinaan pemanfaatan hutan/ HGU. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring. Tabel 16. Parameter Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Tutupan Lahan Areal Kebakaran Hutan & Lahan/Titik Panas (n tahun) Jenis Tanah Jenis Kawasan Hutan lzin Pemanfaatan Hutan Data yang Digunakan Peta Penutup Laban Peta Titik Panas Peta Jenis Tanah Peta Kawasan Hutan Peta lzin Pemanfaatan Kawasan Hutan/HGU Sumber Data KLHK KLHK BBSDLP, Puslitanah Kementerian Pertanian KLHK KLHK Secara skematik, proses penyusunan peta bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. • Poot& fl Pet. D So. Pa l r" • Pelpd/ oi. pr. .by. • (ol.yl e l.g bpev n. tee$only. r --- Gambar18. Alur Proses Penyusunan Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Langkah awal dari proses penyusunan peta bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah menyiapkan parameter dan nilai bobot yang sudah disebutkan diatas. Nilai bobot didasarkan pada besarannya pengaruh dari setiap parameter potensi kebakaran yang terdiri dari faktor fisik dan faktor antropogenik. Bobot parameter fisik dan antropogenik masing-masing yaitu 40:60. Parameter fisik yang digunakan adalah penutup lahan dan dan jenis tanah, sedangkan faktor antropogenik tidak terbagi dalam ke dalam beberapa parameter. Parameter dan nilai bobot faktor fisik disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 17. Parameter dan Nilai Bobot Faktor Fisik Penutup Lahan Bobot 60 Jenis Tanah 40 Tahap selanjutnya adalah memplot peta area kebakaran hutan dan lahan/titik panas pada masing-masing jenis tutupan lahan. Hasil akhir dari proses ini adalah klasifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan pada tiap jenis tutupan lahan. Penentuan klasifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan pada tiap jenis tutupan lahan dilakukan dengan metode proporsi (Pa) terhadap luas kebakaran di setiap tutu pan lahan atau proporsi jumlah titik pana pada suatu penutupan lahan dengan persamaan sebagai berikut : p _ l as kebakaran pada suatu penutup lahan -.a.ad.d.a.., atau Julah titik panas suatu penutup lahan P,•.,-',-,----,.-,-,;----...,.:-,--'---,-,- me fumlah total titik panas seturuh peutwp tahan Kelas dan skor proporsi (P) luas kebakaran atau jumlah titik pana pada suatu penutupan lahan disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 18. Kelas dan Skor Penutup Lahan Kelas Skor Rendah 1 0,26- 0,50 Sedang 2 0,51-0,75 Tinggi 3 0,76-1 Sangat Tinggi 4 Untuk peta jenis tanah diklasifikasin menjadi 3 kelas yaitu mineral, gambut ketebalan < 3m, dan gambut ketebalan >3m. Penetuan klasifikasi potensi kebakaran pada tiap jenis tanah didasarkan pada nilai proporsi (Pen) terhadap luas kebakaran pada suatu jenis tanah dengan persamaan sebagai be riku t : Luas kebakaran pada satu kelas tanahPtn = ...,., ---:" _ Luas total suat kelas tanah Sedangkan untuk penentuan kelas dan skor tertuang dalam tabel di bawah ini. Tabel 19.Kelas dan Skor Jenis Tanah Kelas Skor 0-0,25 Rendah 1 0,26- 0,50 Sedang 2 0,51-0,75 Tinggi 3 0,76-1 Sangat Tinggi 4 Untuk aspek antropogenik terdiri dari 4 faktor yaitu :

a.Pembukaan/ pengolahan lahan,
b.Pemungutan sumberdaya alam (kayu-non kayu)
c.Ladang berpindah/musiman, dan
d.Faktor sosial lainnya. Tujuan dari analisis aspek antropogenik tersebut untuk mengentahui pengaruh faktor antropogenik pada kebakaran hutan lahan berdasarkan informasi penutupan lahan, status kawasan hutannya dan jenis tanah. Kelas dan skor terhadap satuan pemetaan karena faktor antropogenik dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 20.Kelas dan Skor Terhadap Faktor Antropogenik < 1 2 3 4 Kelas Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Skor 1 2 3 4 Langkah selanjutnya adalah menhitung skor akhir pada setuap satuan pemetaan. Persamaan untuk menghitung skor akhir tersebut adalah sebagai berikut: Skor Akhir = 40% ((60 x Skor PL) + (40 Skor Tn) + 60% (Skor Ant) Dimana: , Skor PL = skor penutup lahan Skor Tn = skor Jenis tanah Skor Ant = skor antropogenik Selanjutnya, seluruh satuan pemetaan tersebut dikelompokan dalam kelas kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya berupa peta tentatif peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang menggambarkan sebaran lokasi rawah/bahaya kebakaran hutan dan lahan. G. Bahaya Kekeringan Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http:/ /www.bnpb.go.id). Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang Jama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) yang dikembangkan olehVicente-Serrano dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Parameter bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 21.Parameter Bahaya Kekeringan Data yang Digunakan Chirps CHIRPS Sumber Data Climate Hazard Group Suhu Udara Data yang Digunakan Suhu Udara Bulanan Sumber Data (Http://Chg.Geog.Ucsb.Edu/Data/Chirps/) BMKG Tahapan dalam perhitungan nilai SPEI adalah sebagai berikut: I. Data utama yang dianalisis adalah curah hujan dan suhu udara bulanan pada masing-masing data titik stasiun hujan yang mencakup wilayah kajian. Rentang waktu data dipersyaratkan dalam berbagai literatur adalah minimal 30 tahun;
1. 2.Nilai curah hujan bulanan dalam rentang waktu data yang digunakan harus terisi penuh(tidak ada data yang kosong). Pengisian data kosong dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu metode Multiple Nonlinier Standardized Correlation (MNSC);
2. 3.Melakukan perhitungan mean, standar deviasi, lambda, alpha, beta dan frekuensiuntuk setiap bulannya
3. 4.Melakukan perhitungan distribusi probabilitas Cumulative Distribution Function (CDF) Gamma;
4. 5.Melakukan perhitungan koreksi probabilitas kumulatif H(x) untuk menghindari nilai CDF Gamma tidak terdefinisi akibat adanya curah hujan bernilai 0 (nol); dan
5. 6.Transformasi probabilitas kumulatif H(x) menjadi variabel acak normal baku. Hasil yang diperoleh adalah nilai SPEI Selanjutnya, untuk membuat peta bahaya kekeringan dapat dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: I. Mengidentifikasi setiap tahun data kejadian kekeringan di wilayah kajian agar dapat dipilih bulan-bulan tertentu yang mengalami kekeringan saja;
6. 2.Melakukan interpolasi spasial titik stasiun hujan berdasarkan nilai SPEI pada bulan yang terpilih di masing-masing tahun data dengan menggunakan metode Semivariogram Kriging;
7. 3.Mengkelaskan hasil interpolasi nilai SPEI menjadi 2 kelas yaitu nilai <-0.999 adalah kering (1) dan nilai >0.999 adalah tidak kering (0);
8. 4.Hasil pengkelasan nilai SPEI dimasing-masing tahun data di-overlay secara keseluruhan(akumulasi semua tahun);
9. 5.Menghitung frekuensi kelas kering (1) dengan minimum frekuensi 5 kali kejadian dalam rentang waktu data dijadikan sebagai acuan kejadian kekeringan terendah;
10. 6.Melakukan transformasi linear terhadap nilai frekuensi kekeringan menjadi nilai 0 - I sebagai indeks bahaya kekeringan; dan
11. 7.Sebaran spasial nilai indeks bahaya kekeringan diperoleh dengan melalrukan interpolasinilai indeks dengan metode Areal Interpolation dengan tipe Average (Gaussian). History Bulan zzz - Data Curah Hujan dan Suhu Bulanan Per Tik Staslun - Batas Adr inistrasl I Klaflsi Nilai SPE Analisis Frelunsi Kejadian «0$$K@nng (1) I---. Kekeringan (1) + »0$$ hdM Kring (0) (Mn. $ Ki Sela Thun Data) I ., l l1all1111 � Overlay Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Gambar 20. Diagram Alir Penentuan Bahaya Kekeringan H. Bahaya Letusan Gunungapi Letusan Gunungapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunungapi dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Penentuan indeks bahaya letusan gunungapi dibuat dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh PVMBG (2011) menggunakan metode pembobotan zona KRB (Kawasan Rawan Bencana) gunungapi. Masing-masing zona KRB (zona I, II, dan III) terdiri dari zona aliran dan zona jatuhan diberi nilai bobot yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kerawanannya. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya letusan gunungapi adalah: • Zona KRB 111 memiliki indikator aliran lava, aliran proklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan surge (bobot 60%); dan jatuhan piroklastik (bobot 40%). • Zona KRB II terdiri dari aliran lava, aliran proklastik, gas beracun, dan surge (bobot 35%); dan jatuhan piroklastik (bobot 25%). Zona KRB I dengan indikator aliran lahar (bobot 20%); dan jatuhan piroklastik (bobot 10%). Tabel 22. Parameter Bahaya Letusan Gunungapi KRB Ill KRB II KRBI Indikator Bobot Relatif Indeks Bahaya Aliran Lava, Aliran Piroklastik, Gas 60 Beracun, Lahar Erupsi, Surge Jatuhan Piroklastik 40 Aliran Lava, Aliran Piroklastik, Gas Bobot Relatif/ 35 Bobot Relatif Beracun, Lahar Erupsi, Surge Maksimum Jatuhan Piroklastik 25 Aliran Lahar 20 Jatuhan Piroklastik 10 Semua jenis produk erupsi merupakan elemen bahaya yang dapat mengancam terhadap semua jenis objek bencana. Elemen bahaya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu KRB III, KRB II, dan KRB I. Penilaian eleman bahaya dilakukan dengan cara pembobotan (nilai relatif) masing-masing wilayah kawasan rawan bencana (KRB) bencana gunungapi berdasarkan tingkat ancamannya. Peta bahaya letusan gunungapi dibuat berdasarkan penggabungan masing-masing data peta elemen bahaya yaitu zona landaan dao zona lontaran. Penentuan indeks bahaya erupsi atau letusan gunungapi menggunakan persamaan berikut: Zi + Zj n,=% Dimana: • Hv : Indeks bahaya letusan gunungapi • Zi: Zona Landaan pada KRB ke-i (1-IJI) • Zj : Zona Lontaran (batas radius) pada KRB ke-j (I-III) • 100 : nilai total bobot (Zi + Zj) maksimum Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta bahaya Letusan Gunungapi adalah berupa data spasial yang terdiri dari: Tabel 23.Jenis, Bentuk dan Sumber Data Penyusunan Bahaya Letusan Gunungapi Batas Administrasi Peta KRB Gunungapi Bentuk Data GIS Vektor [Polygon) GJS Vektor (Polygon) Sumber Data BIG/Bappeda PVMBG Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kaftan Risiko Benc ona Tsunami Ver.01. BNPB, tahun 2019 I. Tanah Longsor Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, Definisi dan Jenis Bencana, http://www.bnpb.go.id). Bahaya tanah longsor dibuat berdasarkan pengklasifikasian zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG. Detail parameter dan data yang digunakan dalam perhitungan parameter tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 24. Parameter Bahaya Tanah Longsor Zona Kerentanan Gerakan Tanah Data Yang Digunakan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sumber Data PVMBG Peta bahaya tanah longsor dibuat dengan melakukan delineasi terhadap peta zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG. Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah dan rendah masuk ke dalam kelas rendah, zona kerentanan gerakan tanah menengah masuk ke dalam kelas menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi masuk ke dalam kelas tinggi. DEM I AnllllNKemlllngan Lereng » 16% l Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Penilaian Kelas t Deliniasi Daerah Bahaya Tanah Longsor Nilai Kelas/ Nilai Kelas Maksimum Indeks Bahaya Tanah Longsor Sumber: Pedoman Umum Pengkafian Ristko Bencana Gambar 21. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Tanah Longsor Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah J. Bahaya Tsunami Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempabumi (BNPB, Definisi dan Jenis Bencana, http://www.bnpb.go.id). Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inundasi (ketinggian genangan). nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. 167n H...=,,,,x5SinS H, Dirnana: Hoss : kehilangan ketinggian tsunami per l m jarak inundasi N : koefisien kekasaran perrnukaan Ho : ketinggian gelombang tsunami di garis pantai (m) S : besarnya lereng perrnukaan (derajat) Parameter ketinggian gelombang tsunami digaris pantai mengacu pada hasil kajian BNPB yang merupakan lampiran dari Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 yaitu Panduan Nasional Pengkajian Risiko Bencana Tsunami. Parameter kemiringan lereng dihasilkan dari data raster DEM dan koefisien kekasaran perrnukaan dihasilkan dari data tutupan lahan (landcover). Indeks bahaya tsunami dihitung berdasarkan pengkelasan inundasi sesuai Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 menggunakan metode fuzzy logic. Secara skematis pembuatan tingkat bahaya tsunami mennggunakan parameter ketinggian maksimum tsunami, ketinggian lereng, dan kekasaran perrnukaan. Untuk itu, jenis data yang digunakan adalah data DEM, penutup/penggunaan lahan, dan garis pantai. Proses analisis dilakukan dengan perhitungan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi berdasarkan nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan, seperti dalam gambar di bawah ini. PENYAPAN DATA ANALISIS DATA Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kaftan Risiko Bencana Tsunami Ver.01. BNPB, tahun 2019 Gambar 22. Diagram Alir Proses Penyusunan Peta Bahaya Tsunami Penghitungan kajian bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter bahaya tsunami, dengan data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta bahaya gempabumi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 25. Parameter, Jenis, Bentuk dan 8umber Data Penyusunan Peta Bahaya Tsunami Batas Administrasi Wilayah Kekasaran Permukaan Garis Pantai Kemiringan Lereng Ketinggian Gelombang Tsunami Maksimum Jenis Data Batas Administrasi Tutupan Lahan Garis Pantai DEM (Digital Elevation Model) Ketinggian Gelombang Tsunami Maksimum Bentuk Data GIS Vektor (Polygon) GIS Vektor (Polygon) GIS Yektor (Polygon) GIS Raster (Grid) Tabular/GIS Raster (Grid) Sumber Data BIG/Bappeda BIG/KLHK/Bappeda BIG/ Analisis Citra LAPAN/NASA/JAXA TRA/Hasil Penelitian Abdul Muhari, Dkk (Selatan Jawa) Sumber: Moduul Teknis Peryusunan Kaftan Risiko Bencana Tsunami Ver.01. BNPBR, Tahun 2019 3.2.2.Pengkajian Kerentanan Kajian kerentanan dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kajian kerentanan ditentuk.an berdasarkan komponen sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. lndeks penduduk terpapar dilihat berdasarkan komponen sosial budaya. Indeks kerugian dilihat berdasarkan komponen fisik., ekonomi, dan lingkungan. Kajian setiap komponen didasarkan pada parameter sebagai alat ukurnya. Indeks Kerentanan yang merupakan dasar penentuan kategori tingkat kerentanan/kelas kerentanan diperoleh dari parameter-parameter penentu bahaya dengan meialui proses tumpang susun (overlay) menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi geografi). Analisis tumpang susun menggunakan metode bobot tertimbang yaitu scoring. Masing-masing parameter diberi skor sesuai dengan pengaruhnya terhadap suatu kerentanan. Semakin besar pengaruhnya maka semakin tinggi skor paramater tersebut. Hasil scoring parameter kemudian dilakukan analisis tumpang susun berbobot tertimbang semakin besar pengaruh parameter tersebut semakin besar pula bobotnya. Proses tumpang susun menghasilkan nilai indeks kerentanan dengan unit analisis yaitu 100 x 100 m dengan rentang nilai antara 0-1. Menurut Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, kerentanan dapat didefinisikan sebagai exposure kali sensitivity. Sumber informasi yang digunakan untuk analisis kerentanan terutama berasal dari laporan BPS (Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Angka, PODES, Susenan, PPLS dan PDRB) dan informasi peta dasar dari BIG (penggunaan lahan, jaringan jalan dan lokasi fasilitas umum). lnformasi tabular dari BPS idealnya sampai tingkat desa/kelurahan. Indeks Kerentanan diperoleh dari komponen sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen-komponen ini dihitung berdasarkan indikator-indikator berbeda tergantung pada jenis ancaman bencana. lndeks Kerentanan baru dapat diperoleh setelah Peta Bahaya untuk setiap bencana telah selesai disusun. A. Komponen Kerentanan Sosial Kerentanan sosial terdiri dari parameter kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk difabel seperti tabel berikut. Tabel 26. Parameter Kerentanan Sosial Kepadatan Penduduk Kelompok Rentan Rasio Jenis Kelamin (10%) Rasio Kelompok Umur Rentan (10%) Rasio Penduduk Miskin (10%) Rasio Penduduk difabel (10%) Bobot (%) 60 40 <5 jiwa/ha >40% <20% Kelas Sedang 5 - 1 0 jiwa/ha 20%-40% 20%-40% <20% >40% %credatan pen4uu, Kerentanan Sosial = (0,6 . " _ig. -) +(0,1 x rasio jenis kelamin) hos(sail +(0,1 x rasio kemiskinan) + (0,1 x rasio penduduk disabilitas) + (0,1 x rasio kelompok umur) Suumber: Perk BNPB No. 02 Tahun 2012 Parameter tersebut digunakan sebagai acuan tolak ukur dalam kajian kerentanan sosial. Adapun sumber data yang digunakan untuk setiap parameter tersebut dalam pengkajian risiko bencana, yaitu: • Jumlah penduduk menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020; • Kelompok umur menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020; • Penduduk cacat, menggunakan data dari Podes Tahun 2018; dan • Penduduk miskin menggunakan data dari TNP2K Tahun 2011. Secara spasial, masing-masing nilai parameter didistribusikan di wilayah permukiman per desa/kelurahan dalam bentuk grid raster (piksel) berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Khomaruddin et al (2010). Setiap piksel merepresentasikan nilai parameter sosial (umlah jiwa) di seluruh wilayah permukiman. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode skoring sesuai PERKA BNPB Nomor 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai skor kerentanan sosial. B. Komponen Kerentanan Fisik Kerentanan fisik terdiri dari parameter rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis. Jumlah nilai rupiah rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis dihitung berdasarkan kelas bahaya di area yang terdampak. Distribusi spasial nilai rupiah untuk parameter rumah dan fasilitas umum dianalisis berdasarkan sebaran wilayah pemukiman seperti yang dilakukan untuk analisis kerentanan sosial. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode skoring sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai skor kerentanan fisik seperti label berikut. Tabel 27. Parameter Kerentanan Fisik Rumah Fasilitas Umum Fas~litas Kritis Bobot Kelas (%) Rendah Sedang 40 <400 juta 400- 800 juta >800 juta 30 <500 juta 500 juta - 1 M > 1 M 30 <500 juta 500 juta - 1 M > 1 M Kerentanan Fisik = (0,4 skor Ruumah) + (0,3 skor Fasum) + (0,3 skor Faskris) Perhitungan nilai setiap parameter dilakukan berdasarkan: Pada kelas bahaya RENDAH memihiki pengaruh 0% • Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50% Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100% Suumber: Perka BNPB No. 02 Tahun 2012 Adapun sumber data yang digunakan untuk setiap parameter tersebut dalam pengkajian risiko bencana adalah: Jumlah rumah menggunakan data dari Podes Tahun 2018; Fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan) menggunakan data dari Pod es tahun 2018; dan Fasilitas kritis menggunakan data dari Kementerian Perhubungan untuk data jumlah bandara dan pelabuhan, sedangkan untuk pembangkit listrik menggunakan data dari ESDM/PLN. C. Komponen Kerentanan Ekonomi Kerentanan ekonomi terdiri dari parameter konstribusi PDRB dan lahan produktif. Nilai rupiah lahan produktif dihitung berdasarkan nilai konstribusi PDRB pada sektor yang berhubungan dengan lahan produktif (seperti sektor pertanian) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan data penggunaan lahan. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode skoring sesuai Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai skor kerentanan ekonomi seperti tabel berikut. Tabel 28. Parameter Kerentanan Ekonomi ,-.. -�1_Bo_bo_1_j_ Ke_l•_• _j • • • (%) Rendah Sedang Lahan Produktif 60 <50 juta 50 - 200 juta >200 juta PDRB 40 <100 juta 100- 300 juta >300 j0ta Kerentanan Ekonomi = (0,6 skor Lahan Produktif) + (0,4 skor PDRB) Perhitungan nilat setiap parameter dilakukan berdasarkan: • Pada kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0% Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 509% Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100% Sumber: Perka BNPB No. 02 Tahun 2012 Adapun sumber data yang digunakan untuk setiap parameter tersebut dalam pengkajian risiko bencana adalah: • Lahan produktif, menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014; • PDRB menggunakan data dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka tahun 2020. D. Komponen Kerentanan Lingkungan Kerentanan lingkungan terdiri dari parameter hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa. Setiap parameter dapat diidentifikasi menggunakan data tutupan lahan. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode skoring sesuai Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai skor kerentanan ekonomi seperti tabel berikut: Tabel 29. Parameter Kerentanan Lingkungan Skor Kelas Cl C ster Kere tp Rendah Sedang Hutan Lindungets <2O Ha 20 -50 Ha >50 Ha Hutan AlamhceAh <25 Ha 25-75 Ha >75 Ha Hutan Bakau/Mangrove«et <10 Ha >30 Ha Kelas / Nilai 10 - 30 Ha Maks. Kelas Semak Belukarhe4ts <10Ha 10- 30 Ha >30 Ha Rawaefs <5 Ha S - 2 0 H a >20 Ha a Tanah Longsor d. Kebakaran Hutan dan Lahan g. Gelombang Ekstrim dan
b.Letsan Gunungapi e. Banjir Abrasi
c.Kekeringan r. Banjir Bandang h. Tsunami Perhitungan nilai setiap parameter dilakukan berdasarkan: Pada kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0% Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50% Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100% Suumber: Perk BNPB No. 02 Tahun 2012 Adapun sumber data yang digunakan untuk setiap parameter tersebut dalam pengkajian risiko bencana adalah: • Status kawasan hutan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014; dan • Penutupan lahan (semak belukar dan rawa) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014. Pengkajian kerentanan mengacu pada standar pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB. Pengkajian kerentanan tersebut meliputi seluruh bencana berpotensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun perlakuan kajian setiap komponen kerentanan berbeda setiap bencana, yaitu: Kebakaran hutan dan Jahan: tidak dihasilkan dalam komponen sosial budaya dan kerugian fisikkarena analisis bahaya tidak berada di wilayah pemukiman; Kekeringan: tidak terdapat pada kerugian fisik karena kekeringan tidak berdampak pada fisik ataupun infrastruktur bangunan; dan Cuaca ekstrim dan gempabumi: tidak terdapat pada kerusakan lingkungan disebabkan bahaya tersebut tidak berpengaruh atau pun berdampak pada lingkungan. E. Parameter Kerentanan Total Untuk menghasilkan peta kerentanan total, masing-masing parameter tersebut diberi bobot persentase sesuai dengan tabel di bawah ini. Dari keempat parameter tersebut, parameter sosial dan fisik merupakan dua parameter yang menggunakan penutup lahan pemukiman sehingga saling bertumpuk satu sama lain. Pembagian bobot parameter masing-masing kerentanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 30. Bobot Parameter Masing-Masing Kerentanan ,' 8 Bobot Parameter Kerentanan I�;: Jenis Bencana Sosial Fislk Ekonomi Lingkungan
1. 1.Banjir 40% 25% 25% 10% 2 Banjir Bandang 40% 25% 25% 10%
2. 3.Cuaca Ekstrim 40% 30% 30% -
3. 4.Gem pa bu mi 40% 30% 30% -
s.Gelombang Ekstrim dan Abrasi 40% 25% 25% 10%
1. 6.Kebakaran Hutan dan Lahan - - 40% 60%
2. 7.Kekeringan 50% - 40% 10%
3. 8.Tanah Longsor 40% 25% 25% 10%
4. 9.Tsunami 40% 25% 25% 10% Sumber: Baku Risiko Bencana Indonesia, BNPB 3.2.3.PENGKAJIAN KAPASITAS Kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk • • • menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dirnilikinya untuk rnengurangi risiko bencana. Pengkajian kapasitas daerah Provinsi NTT dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah. Kapasitas daerah di hitung dari indeks ketahan daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 7 I indikator penilaian, yaitu : I. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, dengan indikator pencapaian: • Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana • Peraturan Daerah tentang Pernbentukan BPBD • Peraturan Tentang Pembentukan Forum PRB • Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan • Peraturan Daerah tentang RPB • Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB • Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana • Komitmen DPRD terhadap PRB
5. 2.Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, dengan indikator pencapaian: • Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah • Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah • Peta Kapasitas dan kajiannya • Rencana Penanggulangan Bencana
6. 3.Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, dengan indikator pencapaian: • Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat • Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya • Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha • Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis • Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional • Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB • Penyelenggaraan Latihan {Geladi) Kesiapsiagaan • Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan • Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan • Penyimpanan/pergudangan Logistik PB • Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik • Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat • Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
7. 4.Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Penataan ruang berbasis PRB • Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik • Sekolah dan Madrasah Aman Bencana • Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana • Desa Tangguh Bencana
8. 5.Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, dengan indikator pencapaian: • Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir • Perlindungan daerah tangkapan air • Restorasi Sungai • Penguatan Lereng • Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan • Optimalisasi pemanfaatan air permukaan • Pemantauan berkala hulu sungai • Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi • Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami • Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota • Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
9. 6.Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, dengan indikator pencapaian: • Rencana Kontijensi Gempabumi • Rencana Kontijensi Tsunami • Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami • Rencana Evakuasi Bencana Tsunami • Renca.na kontijensi banjir • Sistem peringatan dini bencana banjir • Rencana kontijensi tanah longsor • Sistem peringatan dini bencana tanah longsor • Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan • Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hulan • Rencana kontijensi kekeringan • Sistem peringatan dini bencana kekeringan • Rencana kontijensi banjir bandang • Sistem peringatan dini bencana banjir bandang • Penentuan Status Tanggap Darurat • Penerapan sistem komando operasi darurat • Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana • Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban • Perbaikan Darurat • Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh • Penghentian status Tanggap Darurat Bencana
10. 7.Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, dengan indikator pencapaian: • Pemulihan pelayanan dasar pemerintah • Pemulihan infrastruktur penting • Perbaikan rumah penduduk • Pemulihan Penghidupan masyarakat Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah maka kita dapat membagi tingkat tersebut ke dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu: • level yang berarti belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan/ menghasilkannya. • level 2 yaitu hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standard. • level 3 yang berarti tersedia/terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh. • level 4 yaitu telah dirasakan manfaatnya secara optimal. • level 5 yang mana manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang. 3.3. HASIL KAJIAN BAHAYA Dari pengkajian setiap jenis bahaya dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya dari setiap jenis bahaya tersebut. Kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. Hasil kajian bahaya lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan hasil pengkajian setiap bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timurhingga tingkat kabupaten diuraikan pada sub-bab di bawah ini. 3.3.1. Bahaya Banjir Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya banjir dengan menggunakan parameter parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, memberikan output besaran potensi luas dan kelas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: l Tabel 31. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Bahaya I Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang LuasTotal A Kabupaten 1 Alor 3.502,00 2.169,00 1.017,00 6.688,00 Tinggi 2 Belu 10.718,00 6.492,00 1.299,00 18.509,00 Tinggi 3 Ende 3.071,00 2.732,00 1.065,00 6.868,00 Tinggi 4 Flores Timur 10.953,00 3.881,00 852,00 15.686,00 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 153.326,00 44.049,00 7.649,00 205.024,00 Tinggi 6 Lembata 4.660,00 2.109,00 690,00 7.459,00 Tingg 7 Malaka 18.456,00 17.883,00 11.608,00 47.947,00 Tinggi 8 Manggaral 8.860,00 2.079,00 482,00 11.421,00 Sedang 9 Manggarai Barat 10.330,00 6.252,00 6.036,00 22.618,00 Tinggi 10 Manggarai Timur 12.787,00 9.170,00 3.011.00 24.968,00 Tinggi 11 Nagekeo 100.522,00 22.814,00 3.682,00 127.018,00 Rendah 12 Ngada 1.002,00 122,00 . 1.124,00 Rendah 13 Rote Ndao 12.980,00 3.442,00 696,00 17.118.00 Tinggi 14 Sabu Raijua 17.359,00 3.901,00 427,00 21.687,00 Rendah 15 Sikka 32.791,00 12.356,00 1.755,00 46.902,00 Tinggi 16 Sumba Barat . . . . 17 Sumba Barat Daya 48.022,00 17.432,00 2.629,00 68.083,00 Tinggi 18 Sumba Tengah 3.586,00 1.026,00 51,00 4.663,00 Rendah 19 Sumba Timur 267.842,00 76.552,00 10.321,00 354.715,00 Sedang 20 Timor Tengah Selatan 44.345,00 17.113,00 3.515,00 64.973,00 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 328.416,00 319.487,00 210.909,00 858.812,00 Tinggi 8 Kota 1 Kota Kupang 43.954,00 8.545,00 415,00 52.914,00 Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.137.482,00 579.606,00 268.109,00 1.985.197,00 Tiggi Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Tabel di alas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan adalah 1.985.197,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.137.482,00 Ha, kelas sedang seluas 579.606,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 268.109,00Ha. 50,000.00 300.000.00 5 0, 000. 00 200,000.00 150,000 30 1 00, 0 00. 00 50,000.00 Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 • A. L l Gambar 23. Grafl Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 328.416,00 Ha. Pada kelas sedang, kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Timor Tengah Utaradengan luas 319.487,00 Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya banjir tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 210.909,00 Ha. 3.3.2. Bahaya Banjir Banclang Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya banjir bandang dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah d.iuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya banjir bandang di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 32. Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang LuasTotal A Kabupaten 1 Alor 32,00 230,00 1.873,00 2.135,00 Tinggi 2 8elu 156,00 793,00 9.804,00 10.753,00 Tinggi 3 Ende 139,00 847,00 21.228,00 22.214.00 Tinggi 4 Flores Timur 349,00 2.118,00 31.086,00 33.553,00 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 4,00 51,00 1.253,00 1.308,00 Tinggi 6 Lembata . 3,00 67,00 70,00 Tinggi 7 Malaka 235,00 1.478,00 14.623,00 16.336,00 Tinggi 8 Manggarail 145,00 895,00 20.938,00 21.978,00 Tinggi 9 Manggarai Barat 164,00 853,00 19.413,00 20.430,00 Tinggi 10 Manggarai Timur 45,00 301,00 11.798,00 12.144,00 Tinggi 11 Nagekeo 130,00 717,00 14.558,00 15.405,00 Tinggi 12 Ngada 115,00 685,00 11.080,00 11.880,00 Tinggi 13 Rote Ndao 67,00 217,00 3.074,00 3.358,00 Tinggi 14 Sabu Raijua 33,00 137,00 2.543,00 2.713,00 Tlnggi hi Bahaya Kabupaten/Kota Luas(Ha) Kelas 15 Sikka 147,00 854,00 17.888,00 18.889,00 Tinggi 16 Sumba Barat . . . . . 17 Sumba Barat Daya 39,00 204,00 4.929,00 5.172,00 Tinggi 18 Sumba Tengah 12,00 39,00 1.018,00 1.069,00 Tinggi 19 Sumba Timur 330,00 l.657,00 33.631,00 35.618,00 Tinggi 20 Timor Tengah Sela tan 508,00 2.404,00 32.440,00 35.352,00 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 693,00 2.212,00 18.936,00 21.841,00 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 202,00 1.204,00 9.610,00 11.016,00 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.545,00 17.899,00 281.790,00 303.234,00 Tioggi Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak bahaya banjir bandang. Potensi luas bahaya banjir bandang adalah 303.234,00Ha dan berada pada kclas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci mcnjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 3.545,00Ha, kelas sedang seluas17.899,00Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi adalah dengan luas 281.790,00 Ha. 10,000.00 5000 00 0,000.00 I l 25.000.00 20,000 00 I l .I 5.000.00 I I 10,000.00 . I I I I 5.000.00 II • Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Gambar 24. Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya banjir bandang masing-masing di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memilik.i luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah adalah Kabupaten Timor Tengah Utaradengan luas 693,00 Ha, dan pada kelas sedang dengan luas tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 2.404,00 Ha.Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas tinggi, yaitu 33.631,00 Ha. 3.3.3. Bahaya Cuaca Ekstrim Potensi Juas dan kelas bahaya cuaca ekstrim di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timuryang diperoleh dari hasil kajian dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diuraikan sebagai berikut: Tabel 33. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang LuasTotal A Kabupaten 1 Alor 1,00 1.395,00 1.396,00 Sedang 2 Belu - 3.709,00 - 3.709,00 Sedang 3 Ende 5,00 1.812,00 - 1.817,00 Sedang 4 Flores Timur 76,00 6.478,00 - 6.554,00 Sedang 5 Kabupaten Kupang 1.070,00 91.151,00 - 92.221,00 Sedang 6 Lembata 9,00 8.678,00 - 8.687,00 Sedang 7 Malaka 14,00 30.410,00 - 30.424,00 Sedang 8 Manggarai - - - - - 9 Manggarai Barat 43,00 6.119,00 78,00 6.240,00 Sedang 10 Manggarai Timur 1,00 1.106,00 - 1.107,00 Sedang 11 Nagekeo 3,00 12.854,00 - 12.857,00 Sedang 12 Ngada 1,00 3.207,00 3.208,00 Sedang 13 Rote Ndao 495,00 47.168,00 47.663,00 Sedang 14 Sabu Raijua 35,00 3.902,00 3.937,00 Sedang 15 Sikka 3.385,00 3.385,00 Sedang 16 Sumba Barat 32,00 6.055,00 1,00 6.088,00 Sedang 17 Sumba Barat Daya 9,00 52.576,00 52.585.00 Sedang 18 Sumba Tengah 10,00 18.849,00 18.859,00 Sedang 19 Sumba Timur 683,00 205.215,00 205.898,00 Sedang 20 Timor Tengah Selatan 670,00 27.993,00 28.663,00 Sedang 21 Timor Tengah Utara 476,00 22.925,00 23.401,00 Sedang B Kota 1 Kota Kupang 8,00 11.541,00 - 11.549,00 Sedang Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.641,00 566.528,00 79,00 570.248,00 Sedang Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Nuse Tenggara Timur berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten/ kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timursecara keseluruhan adalah 570.248,00Ha dan berada pada kelas sedang. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 3.641,00 Ha, pada kelas sedang seluas 566.528,00Ha,sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 79,00 Ha. endah Sedang Tingg 250,000 Ou 200.000.00 150.000.00 100,000.00 ),000.00 I I • I I I I I I • Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 25. Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah adalah Kabupaten Kupang dengan luas 1.070,00 Ha. Luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang, yaitu 205.215,00 Ha, terdapat di Kabupaten Sumba Timur, dan wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi adalah Kabupaten Manggarai Barat, yaitu 78,00Ha. 3.3.4. Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Dari hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 34. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Kabupaten Rendah Bahaya Luas (Ha) Sedang Luas Total Kelas Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang LuasTotal 1 Alor 1.431,00 1.808,00 7.201,00 10.440,00 Tinggi 2 Belu 457,00 12,00 469,00 Rendah 3 Ende 991,00 1482,00 1.789,00 4.262,00 Tinggi 4 Flores Timur 3.081,00 849,00 4.836,00 8.766,00 Tingg 5 Kabupaten Kupang 6.106,00 799,00 778,00 7.683,00 Tinggi 6 Lembata 2.747,00 522,00 3.491,00 6.760,00 Tinggi 7 Malaka 1.097,00 - 12,00 1.109,00 Rendah 8 Manggarai 1.357,00 24,00 282,00 1.663,00 Tinggi 9 Manggarat Barat . 8.920,00 331,00 6.320,00 15.571,00 Tinggi 10 Manggarai Timur 2.302,00 29,00 2.331,00 Tinggi 11 Nagekeo 1.876,00 98,00 139,00 2.113,00 Tinggi 12 Ngada 2.143,00 2.143,00 Rendah 13 Rote Ndao 6.659,00 659,00 845,00 8.163,00 Tingg 14 Sabu Raijua 27,00 76,00 2.407,00 2.510,00 Tinggi 15 Sikka 3.255,00 1.359,00 1.457,00 6.071,00 Tinggi 16 Sumba Barat 937,00 1,00 258,00 1.196,00 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 1.687,00 - - 1.687,00 Rendah 18 Sumba Tengah 1.074,00 765,00 32,00 1.871,00 Sedang 19 Sumba Timur 4.860,00 1.388,00 1.330,00 7.578,00 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 1.716,00 2,00 21,00 1.739,00 Rendah 21 Timor Tengah Utara 857,00 - - 857,00 Rendah 8 Kota 1 Kota Kupang 414,00 - 1,00 415,00 Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur 53.994,00 10.163,00 31.240,00 95.397,00 Tioggi Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di alas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kola yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 95.397,00Ha dan berada pada kelas tinggi. Potensi luas bahay tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 53.994,00 Ha, pada kelas sedangseluas 10.163,00Ha, dan kelas tinggi seluas 31.240,00 Ha. endah Seaang [iggr 10,000.09 9,000 00 '- � I 8,000.00 7000.00 I 6.000.00 all.at. I. 000.00 .I. 4.000.00 3.000 00 1 I I I • I ,000 0o L . I L,000.00 I Smber : Hasll Analists Tahun 2020 Gambar 26. Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi masing-masing kabupaten/kota, di mana Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ckstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 8.920,00 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Alordengan luas1.808,00Ha, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Alor, yaitu 7.201,00Ha. 3.3.5. Bahaya Gempa Bumi Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi dengan menggunakan parameter parameter sebagaimana tclah diuraikan di atas, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 35. Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang LuasTotal A Kabupaten 1 Alor 110909,00 161.787,00 25.921,00 298.617,00 Tinggi 2 Belu 77.170,00 38.313,00 . 115.483,00 Sedang 3 Ende 199.237,00 14.023,00 - 213.260,00 Sedang 4 Flores Timur 93.510,00 80.989,00 3.754,00 178.253,00 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 304.303,00 223.794,00 751,00 528.848,00 Sedang 6 Lembata 55.178,00 53.584,00 20.538,00 129.300,00 Tinggi 7 Malak 47.194,00 68.452,00 2.043,00 117.689,00 Tinggi 8 Manggarat 100.860,00 34.307,00 2.259,00 137.426,00 Tinggi 9 Manggarai Barat 265.747,00 53.426,00 522,00 319.695,00 Sedang 10 Manggarai Timur 156.890,00 70.521,00 18.199,00 245.610,00 Tinggi 11 Nagekeo 112.149,00 27.829,00 6.847,00 146.825,00 Tinggi 12 Ngada 115.453,00 53.194,00 4.049,00 172.696,00 Tingg! Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Luas Total 13 Rote Ndao 100.097,00 32.677,00 . 132.774,00 Sedang 14 Sabu Raijua . . 47.617,00 47.617,00 Tinggi 15 Sikka 150.492,00 19.851,00 769,00 171.112,00 Tinggi 16 Sumba Barat 19.232,00 54.895,00 74.127,00 Sedang 17 Sumba Barat Daya 7.550,00 126.950,00 8.678,00 143.178,00 Tinggi 18 Sumba Tengah 125.037,00 61.333,00 257,00 186.627,00 Sedang 19 Sumba Timur 378.042,00 281.166,00 60.017,00 719.225,00 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 256.489,00 144.887,00 509,00 401.885,00 Sedang 21 Timor Tengah Utara 146.066,00 122.469,00 172,00 268.707,00 Sedang B Kota 1 Kota Kupang 1.712,00 14.033,00 . 15.745,00 Sedang Provinsi Nusa Tenggara 2.823.317,00 1.738.480,00 202.902,00 4.764.699,00 Tioggi Timur Sumber : Hasil Analists Tahuun 2020 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi per kabupaten/kotaterpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timurterdampak bahaya gempa bumi. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Timursecara keseluruhan adalah 4.764.699,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara lebih rinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.823.317,00 Ha, kelas sedang 1.738.480,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 202.902,00 Ha. 100 .000 00 350,000.00 00,000.00 l0.0o0 00 200,000 00 150,000 00 100,000. 0o 50,000.00 Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Renda e r gxi l . L I Gambar 27. Grafik Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebaran potensi luas bahaya gempa bumi masing-masing kabupaten/kota dipersentasikan pada grafik di atas.Kabupaten/kola yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Sumba Timurdengan luas 378.042,00Ha, pada kelas sedang adalah Kabupaten Sumba Timurdengan luas281.166,00Ha, dan yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Alordengan luas60.017,00Ha. 3.3.6. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan menggunakan parameter-parameter sebagairnana telah diuraikan di atas, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timursebagai beriku t, diuraikan sebagai berikut: Tabel 36. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Luas Total A Kabupaten 1 Alor 152.455,00 126.286,00 19.698,00 298.439,00 Tinggi 2 Belu 40.433,00 73.871,00 291,00 114.595,00 Sedang 3 Ende 177.352,00 26.454,00 9.340,00 213.146,00 Tinggi 4 Flores Timur 82.181,00 89.655,00 6.287,00 178.123,00 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 338.554,00 178.067,00 11.757,00 528.378,00 Sedang 6 Lembata 55.500,00 61.586,00 11.507,00 128.593,00 Tinggl 7 Malaka 85.438,00 28.131,00 3925,00 117.494,00 Tinggi 8 Manggarai 93.902,00 41.861,00 1.633,00 137.396,00 Tinggi 9 Manggarai Barat 192.605,00 82.847,00 43.716,00 319.168,00 Tinggi 10 Manggarai Timur 148.475,00 83.719,00 13.399,00 245.593,00 Tinggi 11 Nagekeo 63.968,00 33.930,00 48.906,00 146.804,00 Tinggi 12 Ngada 57.293,00 80.855,00 34.485,00 172.633,00 Tinggi 13 Rote Ndao 42.398,00 82.476,00 7.699,00 132.573,00 Tinggi 14 Sabu Raijua 1.085,00 25.239,00 20.828,00 47.152,00 Tinggi 15 Sikka 109.930,00 56.231,00 4.762,00 170.923,00 Sedang 16 Sumba Barat 22.572,00 47.658,00 3.858,00 74.088,00 Tingsi 17 Sumba Barat Daya 39.720,00 93.327,00 10.138,00 143.185,00 Tinggi 18 Sumba Tengah 57.164,00 60.626,00 68.780,00 186.570,00 Tinggi 19 Sumba Timur 154.008,00 250.292,00 314.705,00 719.005,00 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 323.802,00 69.022,00 8.991,00 401.815,00 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 198.262,00 57.991,00 11.946,00 268.199,00 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 13.744,00 1.975,00 . 15.719,00 Rendah Provinsi Nusa Tenggara 2450.841,00 1.652.099,00 656.651,00 4.759.591,00 Tinggi Timur Sumber : Hasil Analistis Tahun 2020 Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 4.759.591,00Ha dan berada pada kelas tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendahseluas 2.450.841,00 Ha, kelas sedang 1.652.099,00 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 656.651 ,00 Ha. 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.DO 150,000 00 100,000 0 50,000 00 Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Gambar 28. Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik di atas, terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan masing-masing kabupaten/kota. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 338.554,00 Ha, yaitu Kabupaten Kupang, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Sumba Timurdengan luas 250.292,00 Ha. Kabupaten Sumba Timur adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 314.705,00 Ha. 3.3.7. Bahaya Kekeringan Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 37. Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Kabupaten Bahaya Luas (Ha) f----�---- Sedang Luas Total Kelas Rendah Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Luas Total 1 Alor 298.221,00 298.221,00 Sedang 2 Belu 115.372,00 . 115.372,00 Sedang 3 Ende 189.553,00 23.615,00 213.168,00 Tinggi 4 Flores Timur 134.745,00 43.178,00 177.923,00 Tinggi 5 Kabupaten Kupang . 528.657,00 528.657,00 Tinggi 6 Lembata 128.530,00 500,00 129.030,00 Tinggi 7 Malaka 68.522,00 48.997,00 117.519,00 Tinggi 8 Manggarai . . 137.381,00 137.381,00 Tinggi 9 Manggarai Barat . 319.105,00 319.105,00 Tinggi 10 Manggarai Timur . 245.597,00 245.597,00 Tinggi II Nagekeo . . 146.743,00 146.743,00 Tinggi 12 Ngada . . 172.647,00 172.647,00 Tinggi 13 Rote Ndao . 132.542,00 132.542,00 Tinggi 14 Sabu Raijua . 47.551,00 47.551,00 Tinggi 15 Sikka . 169.468,00 1.464,00 170.932.00 Tinggi 16 Sumba Barat 15.389,00 58.696,00 74.085,00 Tingg 17 Sumba Barat Daya . 5.287,00 137.932,00 143.219,00 Tinggi 18 Sumba Tengah 184.662,00 1.962,00 186.624,00 Tinggi 19 Sumba Timur 718.921,00 . 718.921,00 Sedang 20 Timor Tengah Selatan 401.702,00 401.702,00 Tinggi 21 Timor Tengah Utara . 166.258,00 102.460,00 268.718,00 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang . . 15.757,00 15.757,00 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.194.928,00 2.566.486,00 4.761.414,00 Tiggi Smber : Hasil Analisis Tahun 2020 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terpapar kekeringan tiap kabupaten. Potensi bahaya kekeringan pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurclitentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timursecara keseluruhan adalah 4.761.414,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendah-Ha kelas sedang seluas 2.194.928,00 Ha dan kelas tinggi seluas 2.566.486,00 Ha. Rendah Sedang Tinggr 800,000.0o 700,000.00 600,000 00 500,000.00 400,000.00 0,000 00 I 400,DO0.0 100,000.00 I s ,. �o L • I I I I I I I • I I I I Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 29. Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebaran luas bahaya kekeringan masing-masing kabupaten/kota yang dipresentasikan pada grafik di atas, memperlihatkan bahawa kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas rendah adalah Kabupaten Alor, yaitu -Ha, sedangkan Kabupaten Sumba Timuradalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 718.921,00 Ha, dan Kabupaten Kupangmerupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya kekeringan dengan kelas tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Iuas 528.657,00 Ha. 3.3.8. Bahaya Letusan Gunungapi Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya letusan gunungapi dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya letusan gunungapi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 38. Potensi Bahaya Letusan Gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Ke las Rendah Sedang Luas Total A Kabupaten 1 Alor 9.148,00 460,00 482,00 10.090,00 Rendah 2 Belu - - - - 3 Ende 20.586,00 988,00 1.772,00 23.346,00 Tinggi 4 Flores Timur 40.078,00 6.219,00 6.007,00 52.304,00 Tinggi 5 Kabupaten Kupang - - - - 6 Lembata 15.486,00 8.200,00 4.782,00 28.468,00 Tinggi 7 Malaka - - 8 Manggarai 8.332,00 1.462,00 1,00 9.795,00 Sedang 9 Manggarai Barat 7.518,00 3.503,00 988,00 12.009,00 Sedang 10 Manggarai Timur 7.007,00 631,00 322,00 7.960,00 Sedang 11 Nagekeo 16.368,00 3.713,00 844,00 20.925,00 Sedang 12 Ngada 13.636,00 2115,00 2.806,00 18.557,00 Tinggi 13 Rote Ndao - - - Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Luas Total 14 Sabu Raijua . . 15 Sik.ka 7.559,00 2.787,00 2.102,00 12.448,00 Tinggi 16 Sumba Barat . . . 17 Sumba Barat Daya . . . . . 18 Sumba Tengah . . . . 19 Sumba Timur . . . . 20 Timor Tengah Selatan . . . 21 Timor Tengah Utara . . . B Kota 1 Kota Kupang . . . Provinsi Nusa Tenggara Timur 145.718,00 30.078,00 20.106,00 195.902,00 Tiggi Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Potensi luas bahaya terpapar letusan gunung api tiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipresentasikan pada tabel di atas. Potensi bahaya letusan gunungapi pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana letusan gunung api berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya letusan gunung ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak letusan gunungapi. Total luas bahaya letusan gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil kajiansecara keseluruhan adalah 195.902,00Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendahadalah 145.718,00Ha kelas sedang seluas 30.078,00 Ha dan kelas tinggi seluas 20.106,00Ha. 45,000.00 40,000.00 35000.00 40,000 00 2 ,000. 0o 20,000.00 15.000.00 10,000 00 .,_00000 I _ s' l I. Re Se ng st lL. I • Suumber : Hasil Analists Tahun 2020 Gambar 30. Grafik Potensi Bahaya Letusan Gunung Api di Provinsi Nusa Tenggara Timur Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya letusan gunungapi masing masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendah adalah Kabupaten Flores Timur, yaitu 40.078,00Ha, sedangkan Kabupaten Lembataadalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas sedang dengan luas 8.200,00Ha, dan Ka bu paten Flores Tirnurmerupakan wilayah yang memiliki Juas tertinggi potensi bahaya letusan gunungapi dengan kelas tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 6.007,00Ha. 3.3.9. Bahaya Tanah Longsor Hasil kajian potensi Juas dan kelas bahaya tanah longsor dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 39. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Luas Total A Kabupaten l Alor 57.045,00 129.130,00 35.880,00 222.055.,00 Tinggi 2 Belu . 48.978,00 1.926,00 50.904,00 Tinggi 3 Ende 13.565,00 136.704,00 31.363,00 181.632,00 Tinggi 4 Flores Timur 44.997,00 56.195,00 10.091,00 111.283,00 Tinggi s Kabupaten Kupang 59.456,00 155.935,00 5.654,00 221.045,00 Sedang 6 Lembata 42.216,00 32.922,00 8.652,00 83.790,00 Tinggi 7 Malaka 8.908,00 22.645,00 146,00 31.699,00 Sedang 8 Manggarai 36.853,00 52.437,00 9.708,00 98.998,00 Tinggi 9 Manggarai Barat 97.846,00 99.118,00 10.917,00 207.881,00 Tinggi 10 Manggarai Timur 61.324,00 109.392,00 18.859,00 189.575,00 Tinggi 11 Nagekeo 23.285,00 51.678,00 9.439,00 84.402,00 Tinggi 12 Ngada 46.557,00 48.737,00 5.543,00 100.837,00 Tinggi 13 Rote Ndao 3.421,00 1.698,00 5.119,00 Sedang 14 Sabu Raijua 4.999,00 1.170,00 6.169,00 Sedang IS Sikka 17.969,00 87.258,00 19.248,00 124.475,00 Tinggi 16 Sumba Barat 14.255,00 3.963,00 25,00 18.243,00 Sedang 17 Sumba Barat Daya 11.463,00 4.677,00 16.140,00 Sedang 18 Sumba Tengah 40.929,00 19.274,00 135,00 60.338,00 Sedang 19 Sumba Timur 122.330,00 138.503,00 3.708,00 264.541,00 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 5.496,00 184.727,00 14.556,00 204.779,00 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 3.503,00 95.226,00 10.078,00 108.807,00 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 150,00 617,00 . 767,00 Sedang Provinsi Nusa Tenggara Timur 716.567,00 1.480.984,00 195.928,00 2.393.479,00 Tingei Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah Iongsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total Juas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor adalah 2.393.4 79,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.Luasan tersebut dikelompokkan ke dalam potaesi luas bahaya dengan kelas rendah 716.567,00 Ha, kelas sedang seluas 1.480.984,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 195.928,00 Ha. Rendah edang a Tinggr 200,00.00 180,000.00 160,000.00 140.0()000 J IW,0IJ000 J j l00,001)00 � Ho,00000 � 60,000.00 m= l i . t . . i . L t Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 31. Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya tanah longsor masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 122.330,00 Ha, sedangkan kabupaten/kotayang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Timor Tengah Selatandengan luas184.727,00 Ha, dan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas tinggi adalah Kabupaten Alordengan luas35.880,00 Ha. 3.3.10. Bahaya Tsunami Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya tsunami dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya tsunami di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 40. Potensi Bahaya Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Luas Total A Kabupaten Alor 79,00 204,00 2469,00 2.752,00 Tinggi 2 Belu 5,00 14,00 665,00 684,00 Tinggi Bahaya Kabupaten/Kota Luas [Ha] Kelas Rendab Sedang Luas Total 3 Ende 58,00 102,00 907,00 1.067,00 Tinggi 4 Flores Timur 19,00 54,00 2.094,00 2.167,00 Tinggt 5 Kabupaten Kupang 438,00 457,00 3.167,00 4.062,00 Tinggi 6 Lembata 62,00 137,00 1.060,00 1.259,00 Tinggi 7 Malaka 482,00 328,00 706,00 1.516,00 Tinggi 8 Manggarai 46,00 32,00 2.381,00 2.459,00 Tingg 9 Manggarai Barat 618,00 347,00 17.157,00 18.122,00 Tingg 10 Manggarai Timur 139,00 106,00 5.332,00 5.577,00 Tinggi 11 Nagekeo 268,00 416,00 9.098,00 9.782,00 Tinggi 12 Ngada 7,00 3,00 2.297,00 2.307,00 Tinggi 13 Rote Ndao 492,00 593,00 3.668,00 4.753,00 Tinggi 14 Sabu Raijua 103,00 127,00 1.222,00 1452,00 Tinggi 15 Sikka 167,00 143,00 2.013,00 2.323,00 Tinggi 16 Sumba Barat 116,00 82,00 846,00 1.044,00 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 32,00 25,00 865,00 922.00 Tinggi 18 Sumba Tengah 45,00 24,00 985,00 1.054,00 Tinggi 19 Sumba Timur 307,00 982,00 1.500,00 2.789,00 Tnggt 20 Timor Tengah Selatan 145,00 121,00 580,00 846,00 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 16,00 21.00 702,00 739,00 Tinggi 8 Kota 1 Kota Kupang 3,00 9,00 135,00 147,00 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.647,00 4.327,00 59.849,00 67.823,00 Tinggi Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terpapar tsunami tiap kabupaten/kota. Potensi bahaya tsunamipada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tsunamiberdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya tsunami Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak tsunami. Total potensi luas bahaya tsunamidi Provinsi Nusa Tenggara Timursecara keseluruhan adalah 67.823,00Ha dan berada pada kelas tinggi. Total luas ini terdiri dari luas bahaya dengan kelas rendahadalah 3.647,00Ha kelas sedang seluas 4.327,00 Ha dan kelas tinggi seluas 59.849,00Ha. £ Bahaya Kabupateo/Kota Luas (Ha) Kelas Reodab Sedang Luas Total 15 Sikka 1,00 8.235,00 S36,00 8.772,00 Tinggi 16 Sumba Barat . 2.565,00 182,00 2.747,00 Sedang 17 Sumba Barat Daya 98,00 18,00 116,00 Sedang 18 Sumba Tengah . 1.865,00 100,00 1.965,00 Sedang 19 SumbaTimur 25.590,00 1.561,00 27.151,00 Tingg 20 Timor Tengah Selatan 30.290,00 6.844,00 37.134,00 Tingg 21 Timor Tengah Utara . 1S.709,00 994,00 16.703,00 Tingg B Kota 1 Kota Kupang 199,00 S9,00 258,00 Sedang Provinsi Nusa Tenggara Timur 5.775,00 248.517,00 20.375,00 274.667,00 Tinggi Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya likuefaksidi setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Potensi bahaya likuefaksi pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana likuefaksi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan total Juas bahayalikuefaksi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak bahaya likuefaksi. Kelas bahaya likuefaksi Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak likuefaksi. Total luas bahaya likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timursecara keseluruhan adalah 274.667,00Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya likuefaksi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 5.775,00 Ha, kelas sedang seluas 248.517,00Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuefaksi pada kelas tinggi adalah seluas 20.375,00Ha adalah Kabupaten Ngada. 70,000.00 60,000 00 50,00.00 40,000 00 40,000 00 20,000.00 10.,000.00 Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 l L . I I. • t l Gambar 35. Grafik Potensi Bahaya Likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya likuefaksi masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi pada kelas rendah adalah Kabupaten Ngadadengan luas 2.832,00Ha. Pada kelas sedang, kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi adalah Kabupaten Kupangdengan luas57.428,00Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya likuefaksi tertinggi adalah Kabu paten Timor Tengah Selatandengan luas 6.844,00Ha. 3.3.12. Bahaya Pandemi €OVID-19 Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahayapandemi COVID-19 dengan menggunakan parameter-parameter sebagairnana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya pandemi COVID-19 di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 42. Potensi Bahaya Pandemi €OVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang LuasTotal A Kabupaten 1 Alor 296.260,00 441,00 . 296.701,00 Sedang 2 Belu 114.762.00 414,00 . 115.176,00 Sedang 3 Ende 212.942,00 . 212.942,00 Rendah 4 Flores Timur 177.125,00 325,00 . 177.450,00 Sedang 5 Kabupaten Kupang 527.126,00 767,00 . 527.893,00 Rendah 6 Lembata 124.002,00 559,00 124.561,00 Sedang 7 Malaka 116.613,00 693,00 117.306,00 Sedang 8 Manggarai 136.284,00 1.027,00 137.311,00 Sedang 9 Manggarai Barat 317.051,00 831,00 317.882,00 Rendah 10 Manggarai Timur 245.406,00 33,00 . 245.439,00 Rendah 11 Nagekeo 146.577,00 . 146.577,00 Rendah 12 Ngada 172.389,00 . . 172.389,00 Rendah 13 Rote Ndao 131.657,00 . . 131.657,00 Rendah 14 Sabu Raijua 47.060,00 . 47.060,00 Rendah 15 Sikka 170.070,00 476,00 170.546,00 Sedang 16 Sumba Barat 73.831,00 242,00 74.073,00 Sedang 17 Sumba Barat Daya 142.865,00 210,00 143.075,00 Rendah 18 Sumba Tengah 186.489,00 . 186.489,00 Rendah 19 Sumba Timur 717.527,00 1.090,00 . 718.617,00 Sedang 20 Timor Tengah Selatan 400.922,00 7S8,00 401.680,00 Sedang 21 Timor Tengah Utara 268.202,00 . 268.202,00 Rendah 8 Kota 1 Kota Kupang 7.268,00 4.553,00 3.86S,OO 15.686,00 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.732.428 12419 3.865 4.748.712 Tinggi Suumber : Hast Analisis Tahun 2020 Potcnsi luas bahaya pandemi COVID-19 dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rcntan terhadap bencana pandemi COVID-19 berdasarkan kajian bahaya pandemi COVID-19. Total luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak pandemi COVID-19, sedangkan kelas bahaya pandemi COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timuryang terdampak bahaya pandemi COVID 19. Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 adalah 4.748.712,00Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya pandemi COVID-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 4.732.428,00Ha, kelas sedang seluasl2.419,00Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya pandemi COVID-19 pada kelas tinggi adalah dengan luas 3.865,00 Ha. 8 00. 00i 00 0 000 0o 600,000 00 00,000.00 400,000 00 JOOOOJOO I 200,000.00 0ot 00 I I I I I I • I I I Se • I I • I I I I I Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 36. Grafik Potensi Bahaya Pandemi €OVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Grafik di atas memperlihatkan scbaran luas bahaya pandemi COVID-19 masing masing di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi COVID-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Sumba Timurdengan luas717.527,00Ha, dan pada kelas sedang dengan luas tertinggi adalah Kota Kupang seluas4.553,00Ha.Kota Kupangmcrupakan wialyah yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi COVID-19 pada kelas tinggi, yaitu3.865,00Ha. 3.3.13. Rekapitulasi Bahaya Penjabaran kajian bahaya setiap polensi bencana memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. Secara umum rekapitulasi hasil pengkajian bahaya setiap kabupaten/kota menentukan hasil kajian tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rangkuman hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timuruntuk setiap bencana di atas adalah sebagai berikut. Tabel 43. Potensi Bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jenis Bencana Luas (Ha) Bahaya Kelas 5 Bahaya Jenis Bencana Luas (Ha) Kelas 1 Banjir 1.985.197,00 Tinggi 2 Banjir Bandang 303.234,00 Tinggi 3 Cuaca Ekstrim 570248 Sedang 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasl 95.397,00 Tinggi 5 Gempa Bumi 4.764.699,00 Tinggi 6 Kebakaran Hutan dan Lahan 4.759.591,00 Tingg 7 Kekeringan 4.761.414,00 Ting! 8 Letusan Gunung Api 195.902,00 Tinggi 9 Tanah Longsor 2.393.479,00 Tinggi 10 Tsunami 67.823,00 Tnggi 11 Likuefaksi 274.667,00 Tingg 12 Pandemi C0VI1D-19 4.748.712,00 Tinggi Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 3.3.14. HASIL KAJIAN MULTI BAHAYA Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini. Tabel 48. Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Multi Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Total A Kabupaten 1 Alor 8 298.955 57 299.020 Sedang 2 Belu 12 115.625 2 115.639 Sedang 3 Ende 2 213.297 113 213.412 Sedang 4 Flores Timur 8 178.384 208 178.600 Sedang 5 Kabupaten Kupang 4 528.368 704 529.076 Sedang 6 Lembata 21 129.479 45 129.545 Sedang 7 Malaka 2 116.976 768 117.746 Sedang 8 Manggarai 4 137.354 129 137.487 Sedang 9 Manggarai Barat 43 319.772 644 320.459 Sedang 10 Manggarai Timur 3 245.185 551 245.739 Sedang 11 Nagekeo 3 145.059 1.884 146.946 Sedang 12 Ngada 14 172.571 200 172.785 Sedang 13 Rote Ndao 27 133.040 153 133.220 Sedang 14 Sabu Raijua 0 46.589 1117 47.706 Sedang 15 Sikka 4 171.234 122 17L360 Sedang 16 Sumba Barat 2 74.081 60 74.143 Sedang 17 Sumba Barat Daya 0 143.205 38 143.243 Sedang 18 Sumba Tengah 6 186.675 44 186.725 Sedang Multi Bahaya Kabupaten/Kota Luas (Ha) Rendah Sedang 19 Sumba Timur 9 719.059 507 20 Timor Tengah Selatan 0 401.468 431 21 Timor Tengah Utara 10 268.717 109 B Kota Kota Kupang 2 15.762 0 Provinsi Nusa Tenggara Timur 184 4.760.855 7.886 Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Rendah «Se+ img a .ngg Kelas Total 719.575 Sedang 401.899 Sedang 268.836 Sedang 15.764 Sedang 4.768.925 Sedang 800,000 700,000 600,000 0.00o 400.000 300.000 200.000 100.000 I I I I I I I I I I I I I • I I I I I I Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Gambar 37. Grafik Potensi Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tabel dan grafik di atas menunjukkan luasan multibahaya yang mungkin terjadi. Dalam kajian ini nilai luasan total sesuai dengan luas adrninistrasi. Dari tabel dan grafik tersebut juga terlihat sebaran potensi multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Timur memiliki luasan potensi multi bahaya tertinggi sehingga menjadi daerah dengan pengaruh bencana terbesar. 3.1. HASIL KAJIAN KERENTANAN Komponen-komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil pengkajian kerentanan lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Kerentanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan hasil pengkajian kerentanan tingkat kabupaten/kota untuk setiap jenis bencana diuraikan pada sub BAB di bawah ini.
11. 3.1.1.Bencana Banjir Dari hasil kajian kerentanan, diperoleh potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 49. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Penduduk Penduduk dengan Umur Terpapar Miskin Ragam Rentan disabilitas A Kabupaten 1 Alor 120.527 12.454 8.833 87 Tinggi 2 Belu 12.672 1.168 10.105 53 Tinggi 3 Ende 24.560 2.293 14.382 173 Tinggi 4 Flores Timur 50.238 5.132 15.785 257 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 195.946 25.196 111.422 1.098 Tinggi 6 Lembata 75.500 7.333 76.405 509 Tinggi 7 Malaka 149.462 13.732 136.305 536 Tinggi 8 Manggarai 158.293 19.053 113.013 641 Tingg 9 Manggarai Barat 82.943 8.688 66.462 343 Tinggi 10 Manggarai Timur 74.457 7.515 76.566 508 Tinggi 11 Nagekeo 32.941 3.633 19.761 252 Tinggi 12 Ngada 59.679 6.535 33.158 268 Tinggi 13 Rote Ndao 88.089 12.740 38.481 342 Tinggi 14 Sabu Raijua 26.907 4.756 9.540 62 Tinggi 15 Sikka 30.087 4.097 15.546 227 Tingg 16 Sumba Barat 47.193 4.494 15.758 340 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 277.993 25.186 78.910 1.097 Tingg 18 Sumba Tengah 37.830 3.818 4.497 399 Tinggi 19 Sumba Timur 22.395 2121 11.201 332 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 20.330 1.665 11.459 197 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 44.916 4.229 17.158 330 Tinggi e Kota 1 Kota Kupang 2.574 374 192 3 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.635.532 176.212 884.939 8.054 Tioggi Sumber: Hasil Analisis Tahu 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak banjir. Penduduk terpapar bencana banjir terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana banjir. Kelas penduduk terpapar bencana cti Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana banjir. Penduduk terpapar bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 1.635.532 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 176.212jiwa, penduduk miskin sejumlah 884.939 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 8.054jiwa. 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 L Penduduk Terpapar Umur Rentan Miskin I Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 38. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana banjir masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 277.993jiwa, kelompok umur rentan sebesar25.186 jiwa, penduduk miskin sebanyak 78.910 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas yang berjumlah 1.097 jiwa. Sedangkan potensi kerugian bencana banjir dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 50. Potensi Kerugian Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekooomi Kerugian A Kabupaten 1 Alor 165.758 36 165.794 Sedang 7.216 Tinggi 2 Belu 14.662 70 14.732 Sedang 766 Tinggi 3 Ende 89.259 17 89.276 Sedang 329 Tingg 4 Flores Timur 67.105 990 68.095 Sedang 773 Tingg 5 Kabupaten Kupang 198.288 7.971 206.259 Sedang 2.516 Tinggi 6 Lembata 63.215 8 63.223 Sedang 1.287 Tinggi 7 Malaka 98.899 1.043 99.942 Sedang 1.873 Tinggi 8 Manggarai 258.355 11 258.366 Sedang 16.600 Tinggi 9 Manggarai Bar at 66.910 134 67.044 Sedang 2920 Tinggi 10 Manggarat Timur 37.939 25 37.964 Sedang 8.749 Tinggi 11 Nagekeo 22.521 1.245 23.766 Rendah 3.175 Tinggi 12 Ngada 52.074 30 52.104 Sedang 1.549 Tinggi 13 Rote Ndao 308.021 101 308.122 Sedang 582.644 Tinggi 14 Sabu Raijua 141.010 123 141.133 Sedang 424.919 Tinggi 15 Sikka 136.928 10 136.938 Sedang 394.113 Tingg 16 Sumba Barat 38.725 43 38.768 Sedang 2.667 Tings 17 Sumba Barat Daya 649.807 102 649.909 Sedang 200.821 Tinggi 18 Sumba Tengah 44.894 61 44.955 Sedang 9.760 Tingg Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 19 Sumba Timur 46.102 7.539 53.641 Sedang 46.198 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 17.454 635 18.089 Sedang 25.688 Tingg 21 Timor Tengah Utara 204.951 500 205.451 Sedang 63.950 Tinggi 8 Kota 1 Kota Kupang 16.703 3 16.706 Sedang Rendah Provinsi Nusa Tenggara 2.739.578 20.697 2.760.275 Sedang 1.798.514 Tinggi 11mur Samber: Hasil Analisis Tahu 2020 Total potensi kerugian bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kelas kerugian tinggi bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana banjir adalah sebesar
12. 2.760.275,45 juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pada kelas Sedang. Secara terinci, kerugian fisik adalah scbesar 2.739.578,45 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 20.697,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu sebesar 649.806,59 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Kupang sebesar 7.971 juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kabupaten Sumba Baral Daya, yaitu sebesar 649.908,59 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan merupakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak rekapitulasi potensi bencana banjir. Kelas kerusakan kerusakan lingkungan bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1.798.514,00 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kabupaten/kota terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir tertinggi adalah Kabupaten Rote Ndao dengan luas 582.644,00 Ha. 3.3.15. Bencana Banjir Bandang Dari hasil kajian kerentanan, diperoleh potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana banjir bandang di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 51. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Jumlah Kelompok Rentan Kelas Penduduk Penduduk Penduduk Terpapar Penduduk dengan Umur Miskin Ragam Rentan Disabilitas A Kabupaten I Alor 26.766 2.834 8.999 90 Tinggi 2 Belu 6.094 601 3.877 46 Tinggi 3 Ende 59.422 5.375 42.188 335 Tinggi 4 Flores Timur 41.577 4.664 18.348 307 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 20.174 2331 9.704 131 Tinggi 6 Lembata 29.377 3.800 20.712 289 Tinggi 7 Malaka 4.000 370 2.543 9 Tinggi 8 Manggarai 17.335 2.186 14.225 133 Tinggi 9 Manggarai Barat 4.798 434 5.668 53 Tinggi 10 Manggarai Timur 16.425 1.731 15.181 177 Tingg 11 Nagekeo 10.412 1.287 7.662 119 Tinggi 12 Ngada 25.544 3.029 13.991 176 Tinggi 13 Rote Ndao 3.646 462 2.884 42 Tinggi 14 Sabu Raijua 678 118 377 3 Tinggi 15 Sikka 2.877 394 2.264 35 Tinggi 16 Sumba Barat 11.870 1.094 2.452 70 Tnggi 17 Sumba Barat Daya 30.071 2.689 10.913 84 Tinggi 18 Sumba Tengah 3.601 301 200 39 Tinggi 19 Sumba Timur 3.020 264 995 43 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 2.999 142 395 14 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 10.835 965 2.131 43 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 2.538 311 682 12 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 334.059 35.382 186.391 2.250 Tinggi Sumber: Hasil Analists Tahun 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak banjir bandang. Penduduk terpapar bencana banjir bandang terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana banjir bandang. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana banjir bandang. Penduduk terpapar bencana banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timurdiperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 334.059 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 35.382jiwa, penduduk miskin sejumlah 186.39 ljiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 2.250jiwa. 70,000 60.000 0.000 ¢ 906 30 000 20.0 10.000 l I t . t l . y Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 39. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik di atas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir bandang adalah Kabupaten Ende, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 59.422 jiwa, kelompok umur rentan sebanyak 5.375jiwa, penduduk miskin sebanyak 42.188 jiwa, dan untuk penduduk cacat adalah 335 jiwa.Sedangkan potensi kerugian bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 52. Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian A Kabupaten 1 Alor 165.758 36 165.794 Sedang 7.216 Tingg 2 Belu 14.662 70 14.732 Sedang 766 Tinggi 3 Ende 89.259 17 89.276 Sedang 329 Tinggi 4 Flores Timur 67.105 990 68.095 Sedang 773 Tingg 5 Kabupaten Kupang 198.288 7.971 206.259 Sedang 2.516 Tinggi 6 Lembata 63.215 8 63.223 Sedang 1.287 Tinggi 7 Malak.a 98.899 1.043 99.942 Sedang 1.873 Tinggi 8 Manggarai 258.355 11 258.366 Sedang 16.600 Tinggi 9 Manggarai Barat 66.910 134 67.044 Sedang 2920 Tinggi 10 Manggarat Timur 37.939 25 37.964 Sedang 8.749 Tingg 11 Nagekeo 22.521 1.245 23.766 Rendah 3.175 Tingg 12 Ngada 52.074 30 52.104 Sedang 1.549 Tigg 13 Rote Ndao 308.021 101 308.122 Sedang 582.644 Tingg 14 Sabu Raijua 141.010 123 141.133 Sedang 424.919 Tinggi 15 Sikka 136.928 10 136.938 Sedang 394.113 Tinggi 16 Sumnba Barat 38.725 43 38.768 Sedang 2.667 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 649.807 102 649.909 Sedang 200.821 Tinggi ------------------------------------------------ -- - Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 8 Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 18 Sumba Tengah 44.894 61 44.955 Sedang 9.760 Tinggi 19 Sumba Timur 46.102 7.539 53.641 Sedang 46.198 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 17.454 635 18.089 Sedang 25.688 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 204.951 500 205.451 Sedang 63.950 Tinggi 8 Kota 1 Kota Kupang 5.925 3 5.928 Sedang 187 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara 2.438.912 7.893 2.446.805 Sedang 222.857 Tinggi Timur . . Total kerugian bencana banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang. Kelas kerugian tinggi bencana banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana banjir bandang adalah sebesar2.446.804,90 juta rupiah. Berdasarkan kajian, dihasilkan kelas kerugian bencana banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Sedang. Secara terinci, kerugian fisik adalab sebesar 2.438.911, 90 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 7.893,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Ende, yaitu sebesar 376.315,15 juta rupiah, Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sumba Tirnuryaitu sebesar 2. 711,00 juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kabupaten Ende, yaitu sebesar 376.348,15 juta rupiah. Potensi kerusakan linglrungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang. Kelas kerusakan lingkungan bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang. Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 222.857,00Ha dengan kelas kerusakan Jingkungan berada pada kelas Tinggi. Kabupaten/kota terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir bandang tertinggi adalah Kabupaten Sumba Baral Daya dengan luas 60.347,00 Ha. 3.3.16. Bencana Cuaca Ekatrim Pengkajian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 53. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelas Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Dengan Urmur Terpapar Miskin Ragan Rentan Disabilitas A Kabupaten 1 Alor 104.233 10.802 6.852 110 Tinggi 2 Belu 2.789 281 2124 15 Tinggi 3 Ende 1.835 143 1.232 8 Tinggi 4 Flores Timur 33.091 3.331 9.236 150 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 69.233 8.449 24.831 264 Tinggi 6 Lembata 67.829 6.452 77.424 419 Tingg 7 Malak.a 98.401 8.946 86.076 304 Tinggi 8 Manggarai 138.487 16.001 86.533 469 Tinggi 9 Manggarai Barat 24.951 2.496 19.296 150 Tnggi 10 Manggarai Timur 35.290 3.367 32.515 241 Tinggi 11 Nagekeo 23.676 2573 14.280 166 Tinggi 12 Ngada 17.615 2.247 9.041 117 Tinggi 13 Rote Ndao 84.239 12.190 36.620 325 Tingg 14 Sabu Raijua 26.950 4.674 9.745 64 Tinggi 15 Sikka 20.451 3.084 10.197 83 Tinggi 16 Sumba Barat 50.067 4.801 16.470 296 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 227.189 21.098 68.074 862 Ting8i 18 Sumba Tengah 38.669 3.905 4.635 435 Tinggi 19 Sumba Timur 24.786 2.392 12.680 523 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 3.385 241 1.822 34 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 8.546 794 5.271 89 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 0 0 0 0 Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.101.712 118.267 534.954 5.124 Tinggi Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitu.lasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak cuaca ekstrim. Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana cuaca ekstrim. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timurdiperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah adalah 1.101. 7 12jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 118.267jiwa, penduduk miskin dengan jumlah 534.954jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sebanyak 5. 124jiwa. 50,000 200.000 150,000 100,00o I. 0.00 0 6$ � ■Pi; ,::11 :luklf'rpaJ r ■ll urR m.11 •M,skln w 5umber . Hasil Analists Tahun 2020 Gambar 40. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim masing masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bencana cuaca ekstrim adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu 227.189 jiwa, yaitu untuk kelompok umur rentan adalah 21.098 jiwa, untuk penduduk miskin adalah 68.074j iwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sebanyak 862 jiwa. Sementara itu, hasil dari potensi kerugian akibat bencana cuaca ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timurdapat dilihat pada label berikut: Tabel 54. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonoml Kerugian A Kabupaten 1 Alor 67.951 15 67.966 Sedang 0 . 2 Belu 17.714 28 17.742 Rendah 0 . 3 Ende 17.017 17 17.034 Rendah 0 . 4 Flores Timur 51.802 15 51.817 Sedang 0 5 Kabupaten Kupang 622.851 7.238 630.089 Sedang 0 6 Lembata 89.216 26 89.242 Sedang 0 7 Malaka 331.145 910 332.055 Sedang 0 8 Manggarai 70.469 0 70.469 Sedang 0 . 9 Manggarai Barat 41.223 128 41.351 Sedang 0 10 Manggarai Timur 20.769 18 20.787 Sedang 0 . 11 Nagekeo 103.964 1.799 105.763 Rendah 0 12 Ngada 33.287 35 33.322 Sedang 0 . 13 Rote Ndao 341.390 31 341.421 Sedang 0 14 Sabu Raijua 83.784 0 83.784 Sedang 0 15 Sikka 219.443 0 219.443 Sedang 0 % Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total % Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 16 Sumba Barat 99.732 45 99.777 Sedang 0 17 Sumba Barat Daya 894.425 271 894.696 Sedang 0 18 Sumba Tengah 37.279 3 37.282 Sedang 0 . 19 SumbaTimur 516.804 27.714 544.518 Sedang 0 . 20 Timor Tengah Selatan 104.456 767 105.223 Sedang 0 21 Timor Tengah Utara 139.164 507 139.671 Sedang 0 . B Kota 1 Kota Kupang 1.509.847 1 1.509.848 Rendah 0 Provinsi Nusa Tenggara 5.413.732 39.568 5.453.300 Sedang 0 . Timur Suumber: Hastl Analisis Tahun 2020 Total kerugian bencana cuaca ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana cuaca ekstrim. Kelas kerugian tinggi bencana cuaca ekstrirn di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana cuaca ekstrim adalah 5.453.299,51 juta rupiah. Berdasarkan kajian, dihasilkan kelas kerugian bencana cuaca ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Sedang. Secara terinci, kerugian fisik adalah sebesar 5.413.731,51 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 39.568,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kota Kupang, yaitu sebesar 1.509.846,50 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timur sebesar 27.714,00 juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kota Kupang, yaitu sebesar 1.509.847,50 juta rupiah. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana cuaca ekstrim karena cuaca ekstrim tidak memberikan pengaruh atau pun berdampak pada fungsi lingkungan. 3.3.17. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pengkajian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan. Potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 55. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Kabupaten Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Penduduk Penduduk Umur Terpapar Miskin Rentan Penduduk Dengan Ragam Disabilitas Kelas Potensi Penduduk Terpapar (liwa) Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Penduduk Penduduk Dengan Umur Terpapar Miskin Ragam Rentan Disabilitas 1 Alor 10.588 1.176 5.312 92 Tinggi 2 Belu 2.787 265 3.547 19 Tingg 3 Ende 7.582 685 5.165 69 Tingg 4 Flores Timur 14.468 1.704 5.657 91 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 30.713 3.614 14.862 156 Tinggi 6 Lembata 15.497 2.089 10.878 144 Tinggi 7 Malak.a 429 46 344 5 Tngg! 8 Manggarai 3.662 449 2201 23 Tinggi 9 Manggarat Barat 1632 208 1.246 24 Tinggi 10 Manggarat Timur 1.587 161 1.567 15 Tinggi II Nagekeo 668 73 455 10 Tinggi 12 Ngada 2515 312 1.082 5 Tinggi 13 Rote Ndao 3.837 465 1.554 16 Tinggi 14 Sabu Raijua 249 47 0 0 Rendah 15 Sikka 22.073 2.288 13.151 362 Tinggt 16 Sumba Barat 21.265 1.876 6.709 159 Tings 17 Sumba Barat Daya 80.826 7.517 23.257 497 Tinggi 18 Sumba Tengah 6.267 503 178 5 Tinggi 19 Sumba Timur 713 68 574 47 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 0 0 0 0 Rendah 21 Timor Tengah Utara 33.306 2945 19.895 382 Tings e Kota 1 Kota Kupang 6.447 956 0 0 Rendah Provinsi Nusa Teng&ara Timur 267.111 27.447 117.634 2.121 Tisi Sumber: Hasil Analists Tahun 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak gelombang ekstrim dan abrasi. Penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 267.11 ljiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan, yaitu sebanyak 27.447 jiwa, penduduk miskin sejumlah 117.634jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sekitar 2.121 jiwa. 90,000 000o 70,000 60.000 50,000 0, 00 30,000 20.000 10,0oo IU . · l t l I. I I Penduduk Terpapar tlmur Rentan ,.,,skin - Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 41. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu jumlah potensi penduduk terpapar adalah 80.826jiwa, kelompok umur rentan sebanyak 7.517jiwa, penduduk miskin sebanyak 23.257jiwa, dan untuk penduduk dengan ragam disabilitas adalah 497jiwa. Sedangkan potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 56. Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Flsik Ekonomi Kerugian A Kabupaten I Alor 330.561 67 330.628 Sedang 6.992 Tinggi 2 Belu 0 0 0 Rendah 4.005 Tinggi 3 Ende 149.857 3 149.860 Sedang 9.568 Tinggi 4 Flores Timur 265.354 40 265.394 Sedang 10.224 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 47.726 2 47.728 Sedang 4.014 Tinggi 6 Lembata 136.436 25 136.461 Sedang 7.842 Tinggi 7 Malaka 0 1 t Rendah 338 Tinggi 8 Manggarai 7.964 0 7.964 Rendah 8.683 Tingg 9 Manggarat Barat 30.939 0 30.939 Rendah 4.808 Tinggi 10 Manggarai Timur 0 0 0 Rendah 12.721 Tinggi 11 Nagekeo 8.800 2 8.802 Rendah 12.587 Tinggi 12 Ngada 4.520 0 4.520 Sedang 8.420 Tinggi 13 Rote Ndao 9.581 0 9.581 Sedang 821 Tinggi 14 Sabu Raijua 12.678 18 12.696 Rendah 3.405 Tinggi 15 5ikka 106.316 1 106.317 Rendah 8.747 Tinggi Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Flsik Ekonomi Kerugian 16 Sumba Barat 0 3 3 Rendah 4.076 Tings 17 Sumba Barat Daya 9.502 0 9.502 Sedang 60.347 Tinggi 18 Sumba Tengah 0 1 I Rendah 7.523 Tinggi 19 Sumba Timur 14 69 83 Rendah 11.032 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 0 0 0 Rendah 8.420 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 18.607 0 18.607 Sedang 28.097 Tinggi B Kota I Kota Kupang 0 0 0 Rendah 187 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara 1.138.854 232 1.139.086 Sedang 222.857 Tingei Timur Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Total kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Kelas kerugian tinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebesar 1.139.085,78 juta rupiah.Berdasarkan kajian, dihasilkan kelas kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalahTinggi. Secara terinci, kerugian fisik adalah sebesar l.138.853,78juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 232,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Alor, yaitu sebesar 330.561,02 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timuryaitu sebesar 69,00 juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Ka bu paten Alor, yaitu sebesar 330.628,02 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Kelas kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 222.857,00Ha dengan kelas kerusakan lingkungan berada pada kelas Tinggi.Kabupaten/kota terdampak potensi kerugian lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tertinggi Kabupaten Sumba Barat Daya dengan luas 60.347,00 Ha. 3.3.18. Bencana Gempa Bumi Pengkajian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 57. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (liwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Penduduk Penduduk dengan Umur Terpapar Miskin Ragam Rentan Disabilitas A Kabupaten 1 Alor 289.732 30.425 59.856 550 Tinggi 2 Belu 115.102 11.176 64.458 346 Tinggi 3 Ende 488.458 42.496 343.530 2.711 Tinggi 4 Flores Timur 365.780 37.893 158.012 1.955 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 297.121 38.406 173.637 1.983 Tinggi 6 Lembata 240.853 28.637 206.081 2.109 Tinggi 7 Malaka 248.768 22.793 257.574 934 Tinggi 8 Manggarai 265.046 31.398 191.881 1.282 Tinggi 9 Manggarai Barat 267.825 29.311 251.982 1.461 Tinggi 10 Manggarai Timur 329.568 34.364 289.830 2101 Tinggi 11 Nagekeo 154.020 17.448 131.738 1.328 Tinggi 12 Ngada 211.849 25.704 122.361 1.476 Tinggi 13 Rote Ndao 88.056 12.744 38.502 343 Tinggi 14 Sabu Raijua 27.481 4.765 9.810 65 Tinggi 15 Sikka 73.032 8.600 36.803 817 Tinggi 16 Sumba Barat 79.812 7.455 26.839 719 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 447.472 40.787 122.999 1.792 Tinggi 18 Sumba Tengah 45.990 4.470 5.487 463 Tinggi 19 Sumba Timur 41.755 3.729 23.303 861 Tinggi 20 Timor Tengah Sela tan 54.022 3.599 20.434 363 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 82.510 6.957 28.863 503 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 49.987 6.955 11.830 141 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.264.239 450.112 2.575.810 24.303 Tinggi Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak gempa bumi. Penduduk terpapar bencana gempa bumi terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana gempa bumi. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi. Penduduk terpapar bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh dari total jumlah . . L .I. I.ttlu. 600,000 500,000 400,000 300,000 l 200,000 100,000 L0 I penduduk terpapar untuk seluruh wilayah yaitu4.264.239 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 450.112 jiwa, penduduk miskin sejumlah 2.575.810 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 24.303 jiwa. ■Pt>ndu.luk l;-rpap.11 ■lJmurRcnwn '11skin G] 5umber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 42. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana gempa bumi masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gempa bumi adalah Kabupaten Ende, yaitu 488.458 jiwa, untuk kelompok umur rentan adalah 42.496 jiwa, untuk penduduk miskin adalah 343.530 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sebanyak 2. 7 1 1 jiwa. Sedangkan potensi kerugian bencana gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 58. Potensi Kerugian Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur I Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian A Kabupaten 1 Alor 1.198.428 1.046 1.199.474 Sedang 0 2 Belu 357.461 442 357.903 Sedang 0 . 3 Ende 245.857 61 245.918 Sedang 0 4 Flores Timur 709.078 2.588 711.666 Sedang 0 . 5 Kabupaten Kupang 1.363.142 8.211 1.371.353 Sedang 0 . 6 Lembata 658.134 135 658.269 Sedang 0 . 7 Malaka 660.804 1.107 661.911 Sedang 0 8 Manggarai 467.427 780 468.207 Sedang 0 . 9 Manggarai Barat 355.023 818 355.841 Sedang 0 . 10 Manggarai Timur 437.075 941 438.016 Sedang 0 11 Nagekeo 252.441 3.586 256.027 Sedang 0 . 12 Ngada 231.189 182 231.371 Sedang 0 13 Rote Ndao 164.785 86 164.871 Sedang 0 Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kergian 14 Sabu Raijua 418.500 1.751 420.251 Rendah 0 15 Sikka 420.158 21 420.179 Sedang 0 16 Sumba Barat 437.256 432 437.688 Sedang 0 17 Sumba Barat Daya 1.267.815 1.206 1.269.021 Sedang 0 . 18 Sumba Tengah 222.336 122 222458 Sedang 0 19 Sumba Timur 904.470 32.847 937.317 Sedang 0 . 20 Timor Tengah Selatan 737.234 1.079 738.313 Sedang 0 21 Timor Tengah Utara 794.685 827 795.512 Sedang 0 . 8 Kota I Kota Kupang 1530.705 I 1.530.706 Rendah 0 . Provinsi Nusa Tengara 13.834.002 58.269 13.892.271 Sedang 0 . Timur Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Total kerugian bencana gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana gempabumi. Kelas kerugian tinggi bencana gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana gempabumi adalah 13.892.270,97 juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Sedang. Secara terinci, kerugian fisik adalah sebesar 13.834.001,97 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 58.269,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kota Ku pang, yaitu sebesar 1.530. 704,55 juta rupiah, Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timur sebesar 32.847,00 juta rupiah, dan Kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kota Ku pang, yaitu sebesar 1.530. 705,55 juta rupiah. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana gempabumi karena gempabumi tidak memberikan pengaruh atau pun berdampak pada fungsi lingkungan. 3.3.19. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Pengkajian kerentanan hanya menghasilkan potensi kerugian kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di luar kawasan permukiman penduduk. Hal tersebut yang menjadi penyebab tidak adanya potensi penduduk terpapar. Kebakaran hutan dan lahan juga tidak menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi. Karena bahaya tersebut berada di luar wilayah pemukiman penduduk khususnya sarana dan prasarana fisik penduduk, sehingga tidak berdampak pada kerusakan fisik/bangunan dan kerugian ekonomi. Sementara itu, hasil dari potensi kerugian kerusakan lingkungan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timurdapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 59. Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Flslk Ekonomi Kerugian A Kabupaten I Alor 0 803 803 Rendah 893 Tings! 2 Belu 0 539 539 Rendah 1.726 Tinggi 3 Ende 0 38 38 Rendah 2.664 Tinggi 4 Flores Timur 0 1.738 1.738 Rendah 3.598 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 0 2.976 2.976 Rendah 194 Tinggi 6 Lembata 0 378 378 Rendah 4.338 Tingg 7 Malaka 0 47 47 Rendah 0 Rendah 8 Manggarat 0 602 602 Rendah 0 Rendah 9 Manggarai Barat 0 555 555 Rendah 0 Rendah 10 Manggarai Timur 0 652 652 Rendah 0 Rendah 11 Nagekeo 0 138 138 Rendah 0 Rendah 12 Ngada 0 320 320 Rendah 0 Rendah 13 Rote Ndao 0 315 315 Rendah 0 Rendah 14 Sabu Raijua 0 944 944 Rendah 0 Rendah 15 Sikka 0 22 22 Rendah 0 Rendah 16 Sumba Barat 0 500 500 Rendah 0 Rendah 17 Sumba Barat Daya 0 944 944 Rendah 0 Rendah 18 Sumba Tengah 0 111 111 Rendah 0 Rendah 19 Sumba Timur 0 67.874 67.874 Rendah 0 Rendah 20 Timor Tengah Selatan 0 786 786 Rendah 0 Rendah 21 Timor Tengah Utara 0 163 163 Rendah 0 Rendah B Kota I Kota Kupang 0 11 II Rendah 1.099 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara 0 80.456 80.456 Rendah 14.512 Tinge Timur Sumber: Has#l Analists Tahun 2020 Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Kelas kerusakan lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi kerusakan lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi adalah 14.512,00Ha dengan kelas kerusakan Tinggi.Kabupaten/kota yang terdampak potensi kerugian Nusa Tenggara Timur lingkungan adalah lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kabupaten Lembata dengan luas 4.338,00 Ha. 3.3.20. Bencana Kekeringan Pengkajian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 60. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (liwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Penduduk Pendud uk Dengan Umur Terpapar Miskin Ragam Rentan Disabilitas A Kabupaten 1 Alor 288.834 30.319 59.356 542 Tinggi 2 Belu 115.020 11.169 64.310 346 Tinggi 3 Ende 488.047 42.463 343.244 2.706 Tinggi 4 Flores Timur 365.478 37.854 157.865 1.953 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 295.876 38.260 172.905 1.976 Tngt 6 Lembata 240.238 28.553 205.745 2.106 Tnggi 7 Malak 248.762 22.793 257.574 934 Tinggi 8 Manggarai 264.805 31.374 191.735 1.281 Tinggi 9 Manggarat Bar at 267.741 29.303 251.940 1.460 Tngg 10 Manggarai Timur 329.505 34.362 289.781 2101 Tingg 11 Nagekeo 154.000 17.448 131.738 1.328 Ting8i 12 Ngada 211839 25.704 122.361 1.476 Tinggi 13 Rote Ndao 88.055 12.744 38.502 343 Tinggi 14 Sabu Raijua 27.476 4.765 9.810 65 Tinggl 15 Sikka 71.573 8.454 35.726 779 Tinggi 16 Sumba Barat 79.232 7.404 26.673 717 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 444.876 40.543 122.086 1.762 Tinggi 18 Sumba Tengah 45.920 4.465 5.476 463 Tinggi 19 Sumba Timur 41.755 3.729 23.303 861 Tingsi 20 Tmor Tengah Selatan 54.018 3.599 20.434 363 Tinggi 21 Timor Tengah Utara 80.466 6.788 27.896 478 Tinggt B Kota 1 Kota Kupang 49.696 6.914 11.830 141 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.253.212 449.007 2.570.290 24.181 Toggi Sumber: Hasil Analists Tahun 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak kekeringan. Penduduk terpapar bencana kekeringan terjadi berdasarkan banyalcnya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana kekeringan. Kelas penduduk terpapar bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana kekeringan. Penduduk terpapar bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timurdiperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 4.253.212 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 449.007jiwa, penduduk miskin sejumlah 2.570.290 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 24.181 jiwa. 600,000 00.000 100 000 •Pen<IU<hk lc.p ,,Jr ■1Jmu¥Ren n ■'11skm [;] - t [ l u l l l . L. I I I I • I Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Gambar 43. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana kekeringan masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan adalah Kabupaten Endedengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 488.047 jiwa. Kelompok rentan yang berpotensi terpapar, yaitu kelompok umur rentan adalah sebanyak 42.463 jiwa, dan penduduk miskinsekitar343.244 jiwa, sedangkan penduduk dengan ragam disabilitas sebanyak 2.706jiwa. Potensi kerugian bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 61. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Keruglan Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian A Kabupaten Alor 0 989 989 Rendah 893 Tinggi 2 Belu 0 859 859 Rendah 1.726 Tinggi 3 Ende 0 153 153 Rendah 2.664 Tinggi ii Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 4 Flores Timur 0 3.693 3.693 Rendah 3.598 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 0 21.692 21.692 Rendah 194 Tinggi 6 Lembata 0 455 455 Rendah 4.338 Tinggi 7 Malaka 0 1.934 1.934 Rendah 0 Rendah 8 Manggarai 0 2.803 2.803 Rendah 0 Rendah 9 Manggarai Barat 0 4.624 4.624 Rendah 0 Rendah 10 Manggarai Timur 0 3.209 3.209 Rendah 0 Rendah 11 Nagekeo 0 4.017 4.017 Rendah 0 Rendah 12 Ngada 0 910 910 Rendah 0 Rendah 13 Rote Ndao 0 910 910 Rendah 0 Rendah 14 Sabu Raijua 0 1.751 1.751 Rendah 0 Rendah 15 Sikka 0 68 68 Rendah 0 Rendah 16 Sumba Barat 0 1.112 1112 Rendah 0 Rendah 17 Sumba Barat Daya 0 2.410 2410 Rendah 0 Rendah 18 Sumba Tengah 0 199 199 Rendah 0 Rendah 19 Sumba Timur 0 49.565 49.565 Rendah 0 Rendah 20 Timor Tengah Selatan 0 3.928 3.928 Rendah 0 Rendah 21 Timor Tengah Ut:ara 0 1.033 1.033 Rendah 0 Rendah B Kota 1 Kota Kupang 0 28 28 Rendah 1.099 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara 0 106.342 106.342 Rendah 14.512 Tiggi Timur Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Total kerugian bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Kelas kerugian tinggi bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana kekeringan adalah sebesar106.342,00 juta rupiah. Berdasarkan kajian, dihasilkan kelas kerugian bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Rendah. Secara terinci, kerugian fisik tidak ada, karena bencana kekeringan tidak memberikan dampak pada kerugian fisik, sedangkan kerugian ekonomi adalah sebesar 106.342,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timuryaitu sebesar 49.565,00 juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebesar 49.565,00 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Kelas kerusakan lingkungan bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana kekeringan. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 14.512,00Ha dengan kelas kerusakan lingkungan bencana kekeringan adalah Tinggi. Kabupaten/kota terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan tertinggi adalah Kabupaten Lembata dengan luas 4.338,00Ha. 3.3.21. Bencana Letusan Gunungapi Pengkajian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana letusan gunungapi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 62. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Penduduk Penduduk Dengan Umur Terpapar Miskin Ragam Rentan Disabilitas A Kabupaten 1 Alor 1.117 148 2.314 8 Tinggi 2 Belu 1.709 186 1.879 32 Tinggi 3 Ende 60.817 5.585 47.514 245 Tinggi 4 Flores Timur 75.104 8.677 35.967 465 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 2.376 364 1.616 37 Tinggi 6 Lembata 13.796 1.869 12.054 122 Tinggi 1 Malaka 0 0 0 0 Rendah 8 Manggarai 0 0 0 0 Rendah 9 Manggarai Barat 0 0 0 0 Rendah 10 Manggarai Timur 0 0 0 0 Rendah 11 Nagekeo 0 0 0 0 Rendah 12 Ngada 0 0 0 0 Rendah 13 Rote Ndao 0 0 0 0 Rendah 14 Sabu Raijua 0 0 0 0 Rendah 15 Sikka 0 0 0 0 Rendah 16 Sumba Barat 0 0 0 0 Rendah 17 Sumba Barat Daya 0 0 0 0 Rendah 18 Sumba Tengah 0 0 0 0 Rendah 19 Sumba Timur 0 0 0 0 Rendah 20 Timor Tengah Selatan 0 0 0 0 Rendah 21 Timor Tengah Utara 0 0 0 0 Rendah B Kota 1 Kota Kupang 5.638 907 1.773 12 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 160.557 17.736 103.117 921 Tioggi Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak letusan gunungapi. Penduduk terpapar bencana letusan gunungapi terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana letusan gunungapi. Kelas penduduk terpapar bencana letusan gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana letusan gunungapi. Penduduk terpapar bencana letusan gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 160.557 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan, yaitu sejumlah 160.557 jiwa, penduduk mi skin sejumlah 103.117 jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas scjumlah 921 jiwa. HO,0oo 0,00o 60,000 0,000 0,000 40,000 .I 20,0o0 10,00 II . ■P ,:j ;lukTc-rp.1J r ■IJ urRirit.t ■'-i•"'klll - Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 44. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terhihat potensi penduduk terpapar bencana letusan gunungapi masing masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bencana letusan gunungapi adalah Kabupaten Flores Timurdengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 75.104 jiwa. Kelompok rentan yang berpotensi terpapar, yaitu kelompok umur rentan adalahsebanyak 8.677jiwa, dan penduduk miskinsekitar 35.967jiwa, sedangkan penduduk dengan ragam disabilitas sebanyak 465 jiwa.Sedangkan potensi kerugian bencana letusan gunungapi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 63. Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kergian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian Kabupaten Alor 173 s 178 Rendah 893 Tinggi Keru.sakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 2 Belu 663 0 663 Rendah 1.726 Tinggi 3 Ende 15.225 0 15.225 Sedang 2.664 Tinggi 4 Flores Timur 96.221 428 96.649 Sedang 3.598 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 2.834 0 2.834 Sedang 194 Tinggi 6 Lembata 62.028 13 62.041 Sedang 4.338 Tinggi 7 Malaka 0 0 0 Rendah 0 Rendah 8 Manggarai 2.950 0 2.950 Rendah 0 Rendah 9 Manggarai Barat 13.500 2 13.502 Rendah 0 Rendah 10 Manggarai Timur 0 0 0 Rendah 0 Rendah 11 Nagekeo 18.513 0 18.513 Rendah 0 Rendah 12 Ngada 20.971 33 21.004 Rendah 0 Rendah 13 Rote Ndao 0 0 0 Rendah 0 Rendah 14 Sabu Raijua 0 0 0 Rendah 0 Rendah 15 Sikka 17.500 0 17.500 Rendah 0 Rendah 16 Sumba Barat 0 0 0 Rendah 0 Rendah 17 Sumba Barat Daya 0 0 0 Rendah 0 Rendah 18 Sumba Tengah 0 0 0 Rendah 0 Rendah 19 Sumba Timur 0 0 0 Rendah 0 Rendah 20 Tmor Tengah Selatan 0 0 0 Rendah 0 Rendah 21 Timor Tengah Utara 0 0 0 Rendah 0 Rendah B Kota 1 Kota Kupang 1.465 0 1.465 Rendah 1.099 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara 252.041 481 252.522 Sedang 14.512 Tinggi Timur Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Dari tabel di atas dapat dilihat total kerugian secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Potensi kerugian akibat letusan gunungapidi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 252.522,40 juta rupiah sehingga berada pada kelas Sedang. Kerugian ini meliputikerugian fisik sebesar 252.04 l,40juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 481,00juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Flores Timur, yaitu sebesar 96.221,10juta rupiah, Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Flores Timursebesar 428,00juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kabupaten Flores Timur, yaitu sebesar 96.649, 10juta rupiah. Sedangkan potensi kerusakan lingkungan bencana letusan gunungapidi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 14.512,00Ha yang merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana letusan gunungapi XXX. Kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kelas kerusakan lingkungan bencana letusan gunungapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana letusan gunungapi. Kabupaten/kota terdampak potensi kerugian lingkungan bencana letusan gunungapi tertinggi adalah Kabupaten Lembata dengan luas 4.338,00 Ha. 3.3.22. Bencana Tanah Longsor Pengkajian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan. Potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 64. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (liwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Penduduk Penduduk Dengan Umur Terpapar Miskin Ragan Rentan Disabiitas A Kabupaten 1 Alor 72.724 7.736 S8.712 725 Tinggi 2 Belu 31.268 3.683 19.974 401 Tnggi 3 Ende 137.634 14.633 105.093 1.139 Tingg 4 Flores Timur 75.313 10.212 41.656 679 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 23.280 2.303 15.345 198 Tinggi 6 Lembata 49.422 7.103 32.506 561 Tinggi 7 Malak.a 13.080 1449 0 0 Rendah 8 Manggarai 150.135 13.889 109.555 1.041 Tinggi 9 Manggarai Barat 91.156 7.727 75.647 548 Tnggi 10 Manggarai Timur 158.255 12.368 85.100 728 Tinggi 11 Nagekeo 51.174 6.549 2S.277 441 Tinggi 12 Ngad.a 34.536 4.278 12.297 156 Tingi 13 Rote Ndao 5.267 582 2450 48 Tngg 14 Sabu Raijua 9.390 1.371 8.216 116 Tinggi 15 Sikka 92.134 12.232 72.309 924 Tinggi 16 Sumba Barat 11.1S8 1.321 12.498 101 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 15.320 1426 26.818 93 Tinggi 18 Sumba Tengah 8176 1.101 8.690 61 Tinggi 19 Sumba Timur 20.790 2.702 18.610 184 Tinggi 20 Tmor Tengah Selatan 145.741 16.216 147.181 1.353 Tinggt 21 Timor Tengah Utara 27.795 3.840 18.779 3S0 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 70 7 16 1 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.223.818 132.728 896.729 9.848 Tinggi Samber: Hasil Analists Tahum 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah tcrdampak tanah longsor. Penduduk terpapar bencana tanah longsor terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana tanah longsor. Kelas penduduk terpapar bencana tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksirnum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana tanah longsor. Penduduk terpapar bencana tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timurdiperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 1.223.818jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelornpok rentan terdiri dari kelompok umur rentan scjumlah 132.728 jiwa, penduduk miskin sejumlah 896.729jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 9.848jiwa. I. I I. ■l'r 1d1 ,luk T, p1pJf· ■llmur)<rnldll ■ M1�k111 [;] 180,000 60,000 140,000 I 120,000 100,000 0,00o lt. ll h t 60,000 l , I 40,000 20,000 I.0 I . " I I Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Gambar 45. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor masing masing kabupatcn/kota. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tanah longsor adalah Kabupaten Manggarai Timur dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 158.255jiwa. Kelompok rentan yang berpotensi terpapar, yaitu kelompok umur rentan adalahsebanyak 12.368jiwa, dan penduduk miskinsekitar85. 100jiwa, sedangkan penduduk dengan ragam disabilitas sebanyak 728 jiwa. Sedangkan potensi kerugian bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 65. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian A Kabupaten Alor 191.452 223 191.675 Rendah 744 Tinggi 2 Belu 87.400 226 87.626 Sedang 1.557 Tinggi Kerusakan Kerugian (luta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 3 Ende 575.552 50 575.602 Sedang 2.230 Tinggi 4 Flores Timur 161.918 679 162.597 Sedang 2.695 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 43.928 L306 45.234 Sedang 90 Ting! 6 Lembata 113.313 249 113.562 Sedang 2516 Tinggi 7 Malaka 20.987 30 21.017 Rendah 0 Rendah 8 Manggarai 275.825 562 276.387 Rendah 0 Rendah 9 Manggarai Barat 188.794 851 189.645 Rendah 3.593 Rendah 10 Manggarai Timur 497.472 743 498.215 Sedang 0 Rendah 11 Nagekeo 118876 68 118.944 Sedang 0 Rendah 12 Ngad.a 78.282 91 78.373 Sedang 0 Rendah 13 Rote Ndao 0 1 l Rendah 7.086 Rendah 14 Sabu Raijua 2900 6 2.906 Rendah 101 Rendah 15 Sikka 209.467 29 209.496 Sedang 0 Rendah 16 Sumba Barat 9.736 36 9.772 Rendah 0 Rendah 17 Sumba Barat Daya 24.173 44 24.217 Sedang 0 Rendah 18 Sumba Tengah 11.226 15 11.241 Sedang 0 Rendah 19 Sumba Timur 52.217 4.487 56.704 Sedang 0 Rendah 20 Timor Tengah Selatan 402.727 623 403.350 Sedang 0 Rendah 21 Timor Tengah Utara 134.658 80 134.738 Sedang 0 Rendah B Kota 1 Kota Kupang 127 8 135 Rendah 599 Tnggi Provinsi Nusa Tenggara 3.201.032 10.407 3.211.439 Sedang 21.211 Tigei Timur Samber: Has#l Analisis Tahu 2020 Total kerugian bencana tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Kelas kerugian tinggi bencana tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari basil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana tanah Jongsor adalah scbesar3.211.439, 15juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Sedang. Secara terinci, kerugian fisik adalah 3.201.032, 15 juta rupiah, dan kerugian ekonomi scbesar 10.407,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Ende, yaitu sebesar 575.552,04 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timur sebesar 4.487,00 juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kabupaten Ende, yaitu scbesar 575.602,04 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Kelas kerusakan lingkungan bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana tanah longsor. Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 21.211,00 ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kabupaten/kota terdampak dengan potensi kerugian lingkungan bencana tanah longsor tertinggi adalah Kabupaten Rote Ndao dengan luas 7.086,00 ha. 3.3.23.Bencana Tsunami Dari hasil kajian kerentanan, diperoleh potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana tsunami di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 66. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Penduduk Penduduk Dengan Umur Terpapar Miskin Ragam Rentan Disabilitas A Kabupaten 1 Alor 18.327 1.939 9921 134 Tinggi 2 Belu 4.476 431 4.319 21 Sedang 3 Ende 25.940 2.289 16.839 186 Sedang 4 Flores Timur 30.753 3.253 12.299 189 Tinggi s Kabupaten Kupang 13.643 L607 7.546 111 Tinggi 6 Lembata 4.157 570 3.322 48 Tinggi 7 Malak.a 843 77 880 3 Tinggi 8 Manggarai 980 114 702 13 Tingg 9 Manggarai Barat 993 119 807 13 Sedang 10 Manggarai Timur 79 8 BS 2 Sedang 11 Nagekeo 241 27 178 6 Tinggi 12 Ngada 201 22 142 4 Sedang 13 Rote Ndao 9.099 1.138 6.776 57 Tingi 14 Sabu Raijua 40 10 0 0 Rendah 15 Sikka 1.603 174 804 29 Tingsi 16 Sumba Barat 17.754 1.570 4.838 79 Ting8i 17 Sumba Barat Daya 69.477 6.443 18.747 127 Tinggi 18 Sumba Tengah 5.877 464 22 0 Rendah 19 Sumba Timur 342 48 184 11 Tinggi 20 Timor Tengah Selatan 0 0 0 0 Rendah 21 Timor Tengah Utara 6.543 595 3.844 95 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 4.281 583 0 0 Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur 215.649 21.481 92.255 1.128 Tinggi Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak tsunami. Penduduk terpapar bencana tsunami terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana tsunami. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana tsunami. Penduduk terpapar bencana tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timurdiperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 215.649 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 21.48ljiwa, penduduk miskin sejumlah 92.255jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah l. l 28jiwa. 80,000 70 000 60,000 50,000 40,000 310.000 20.00o 10000 I 0 • l . I I I I I I • • ■l'l'n,1u,Juk l<'rJ>,1p.1r ■ll nurR,·nt..1n "11�k, - Samber : Hasl Analists Tahun 2020 Gambar 46. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana tsunamidi Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana tsunami masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tsunami adalah Kabupaten Sumba Barnt Daya, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai69.4 77jiwa, kelompok umur rentan sebesar6.443jiwa, penduduk miskin sebanyak 18.747jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas yang berjumlah 127jiwa. Sedangkan potensi kerugian bencana tsunami dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 67. Potensi Kerugian Bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkugan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian A Kabupaten Alor 130.488 11 130.499 Sedang 893 Tinggi 2 Belu 10.531 4 10.535 Sedang 1.726 Tinggi 3 Ende 91.421 0 91421 Sedang 2.664 Tinggi 4 Flores Timur 155.295 19 155.314 Sedang 3.598 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 35.628 159 35.787 Sedang 194 Tinggi Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 6 Lembata 22.745 4 22.749 Sedang 4.338 Tinggi 7 Malaka 3.406 276 3.682 Rendah 0 Rendah 8 Manggarai 32453 95 32.548 Rendah 0 Rendah 9 Manggarai Barat 128948 108 129.056 Rendah 0 Rendah 10 Manggarai Timur 140.756 102 140.858 Rendah 0 Rendah 11 Nagekeo 55.057 3.466 58.523 Rendah 0 Rendah 12 Ngada 58.224 SI 58.275 Rendah 0 Rendah 13 Rote Ndao 35.895 9 35.904 Sedang 0 Rendah 14 Sabu Raijua 0 4 4 Rendah 0 Rendah IS Sikka 30.084 3 30.087 Rendah 0 Rendah 16 Sumnba Barat 33.162 IS 33.177 Sedang 0 Rendah 17 Sumba Barat Daya 98.474 9 98.483 Sedang 0 Rendah 18 Sumba Tengah 13.493 I 13.494 Sedang 0 Rendah 19 Sumba Timur 3.632 130 3.762 Sedang 0 Rendah 20 Timor Tengah Selatan 0 21 21 Rendah 0 Rendah 21 Timor Tengah Utara 11.175 21 11.196 Sedang 0 Rendah B Kota I Kota Kupang 12.134 0 12.134 Sedang 1.099 Tinggi Provinsi Nusa Tenggara 1.103.002 4.508 1.107.510 Sedang 14.512 Tiggi Timur Suber. Hasit Amalisis Ta2626 Total potensi kerugian bcncana tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana tsunami. Kelas kerugian tinggi bencana tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana tsunami adalah scbesar1.107.509,67 juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pada kelas Sedang. Secara terinci, kerugian fisik adalah sebesar 1.103.001,67 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 4.508,00 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian fisik tertinggi adalah Kabupaten Flores Timur, yaitu sebesar 155.294,66 juta rupiah. Kabupaten/kota dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Nagekeosebesar 3.466 juta rupiah, dan kabupaten/kota dengan total kerugian tertinggi adalah Kabupaten Flores Timur, yaitu sebesar 155.313,66 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana tsunami. Kelas kerusakan lingkungan bencanatsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana tsunami. Potensi kerusakan lingkungan bencana tsunami cti Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 14.512,00Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kabupaten/kota terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tsunami tertinggi adalah Kabupaten Lembata dengan luas 4.338,00 Ha. 3.3.24. Bencana Likuefaksi Dari hasil kajian kerentanan, diperoleh potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana hikuefaksi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 70. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan Jumlah Pendud uk Kabupaten/Kota Penduduk Kelas Pendud uk Penduduk Dengan Urmur Terpapar Miskin Ragam Rentan Disabilitas A Kabupaten 1 Alor 106.878 11.118 7.627 71 Tinggi 2 Belu 18.833 1.737 4.559 42 Tinggi 3 Ende 25.464 2.137 15.226 121 Tinggi 4 Flores Timur 45.012 4.389 12.896 211 Tinggi 5 Kabupaten Kupang 58.813 7.069 20.802 260 Tinggi 6 Lembata 34.668 4.181 20.879 274 Tingg 7 Malaka 0 0 0 0 Rendah 8 Manggarai 43.540 5.129 29.903 159 Tinggi 9 Manggarai Barat 14.110 1.777 12.613 120 Tinggi 10 Manggarat Timur 37.728 3.732 34.857 268 Tinggi 11 Nagekeo 22.508 2436 13.926 170 Tinggi 12 Ngada 10.420 1.181 7.060 63 Tinggi 13 Rote Ndao 70.938 9.921 33.394 269 Tinggi 14 Sabu Raijua 11.625 1.796 6.037 39 Tinggi 15 Sikk.a 18.903 2921 8.428 94 Tnggi 16 Sumba Barat 49.703 4.845 16.222 321 Tinggi 17 Sumba Barat Daya 204.994 18.639 57.030 734 Tinggi 18 Sumba Tengah 38.735 3.899 4.895 433 Taggi 19 Sumba Timur 23.564 2.296 10.812 559 Tinggi 20 Tmor Tengah Selatan 7.983 446 1.750 35 Tinggi 21 Tmor Tengah Utara 8.700 746 4.074 77 Tinggi B Kota 1 Kota Kupang 0 0 0 0 Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur 853.119 90.395 322.990 4.320 Tiggi Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak likuefaksi. Penduduk terpapar bencana likuefaksi terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana likuefaksi. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timurditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana likuefaksi. Penduduk terpapar bencana likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh dari total ju.mlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 853.119 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 90.395 jiwa, penduduk miskin sejumlah 322.990jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas sejumlah 4.320 jiwa. 50,DO 2O0,DOK 150,000 IOOO<HJ l 50,000 n I L L 1 L I I. . . L i t I ' • ■P,·nduJul I(• 1rar ■llraurlknt.1n Ml'�m - Samber : Hastl Analisis Tahun 2020 Gambar 49. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik terlihat potensi penduduk terpapar bencana likuefaksi masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana likuefaksi adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai204.994jiwa, kelompok umur rentan sebesar18.639jiwa, penduduk miskin sebanyak 57.030jiwa, dan penduduk dengan ragam disabilitas yang berjurnlah734jiwa.Sedangkan potensi kerugian bencana likuefaksi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 71. Potensi Kerugian Bencana Likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian A Kabupaten I Alor 281.454 45 281.499 Sedang 0 2 Belu 26.073 23 26.096 Sedang 0 - 3 Ende 109.821 34 109.855 Sedang 0 - 4 Flores Timur 65.102 I 65.103 Sedang 0 5 Kabupaten Kupang 298.316 7.355 305.671 Sedang 0 - 6 Lembata 147.295 5 147.300 Sedang 0 - 7 Malak.a 276.397 1.073 277.470 0 - 8 Manggarai 53.301 59 53.360 Sedang 0 - Kerusakan Kerugian (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha) Kabupaten/Kota Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 9 Manggarai Barat 82.360 387 82.747 Sedang 0 - 10 Manggarai Timur 149.411 96 149.507 Sedang 0 - 11 Nagekeo 126.285 1.865 128.150 Rendah 0 - 12 Ngada 16.029 30 16.059 Rendah 0 - 13 Rote Ndao 40.877 9 40.886 Sedang 0 14 Sabu Raijua 25.442 41 25.483 Rendah 0 - 15 Sikka 221950 14 221.964 Sedang 0 16 Sumba Barat 69.685 24 69.709 Sedang 0 17 Sumba Barat Daya 154.810 0 154.810 Sedang 0 18 Sumba Tengah 28.744 5 28.749 Sedang 0 - 19 Sumba Timur 171.969 1.512 173.481 Sedang 0 20 Timor Tengah Selatan 147.344 1.139 148.483 Rendah 0 - 21 Timor Tengah Utara 88.850 398 89.248 Sedang 0 - 8 Kota 1 Kota Kupang 10.842 0 10.842 0 Provinsi Nusa Tenggara 2.592.357 14.115 2.606.472 Sedang 0 - Timur Total potensi kerugian bencana likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana likuefaksi. Kelas kerugian tinggi bencana likuefaksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana likuefaksi adalah sebesar2.760.275,45 juta rupiah. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana likuefaksi di Provinsi Nuse Tenggara Timur adalah pada kelas Sedang. Secara terinci, kerugian fisik adalah sebesar 2.592.357juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 14.115,00 juta rupiah. 3.3.25.Bencana Pandemi €OVID-19 Dari hasil kajian kerentanan, diperoleh potensi penduduk terpapar dan kerugian bencana pandemi COVID-19 di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nuse Tenggara Timur sebagai berikut: Tabel 72. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Pandemi €OVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten/Kota Jumah Penduduk Terpapar Penduduk Urur Rentan Kelompok Rentan Penduduk Miskin Penduduk Dengan Ragam Disabitas Kelas Potensi Penduduk Terpapar (iwa) Potensi Penduduk Terpapar (liwa) Kelompok Rentan Jumlah Penduduk Kabpaten/Kota Penduduk Kelas Pendud uk Penduduk Dengan Umur Terpapar Miskin Ragan Rentan Disabitas A Kabupaten 1 Alor 0 0 0 0 Rendah 2 Belu 0 0 0 0 Rendah 3 Ende 93 9 0 0 Rendah 4 Flores Timur 131 16 85 1 Tingg 5 Kabupaten Kupang 0 0 0 0 Rendah 6 Lembata 0 0 0 0 Rendah 1 Malak.a 0 0 0 0 Rendah 8 Manggarat 0 0 0 0 Rendah 9 Manggarai Barat 177 25 196 2 Tinggi 10 Manggarai Timur 0 0 0 0 Rendah 11 Nagekeo 0 0 0 0 Rendah 12 Ngada 0 0 0 0 Rendah 13 Rote Ndao 1.170 136 896 4 Tinggi 14 Sabu Raijua 0 0 0 0 Rendah 15 Sikk.a 0 0 0 0 Rendah 16 Sumba Barat 365 36 93 I Tings 17 Sumba Barat Daya 552 55 0 1 Rendah 18 Sumba Tengah 0 0 0 0 Rendah 19 Sumba Timur 0 0 0 0 Rendah 20 Timor Tengah Selatan 0 0 0 0 Rendah 21 Tmor Tengah Utara 0 0 0 0 Rendah B Kota 1 Kota Kupang 0 0 0 0 Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.488 277 1.270 9 Tiggi Samber: Has#l Analisis Tahn 2020 Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari seluruh wilayah terdampak pandemi €OVID-19. Penduduk terpapar bencana pandemi COVJD-19 terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana pandemi COVID-19. Kelas penduduk terpapar bencana di Provinsi Nuse Tenggara Timur ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pandemi COVID-19. Penduduk terpapar bencana pandemi COVID-19 di Provinsi Nuse Tenggara Timurdiperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu 2.488 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rcntan terdiri dari kelompok umur rcntan sejumlah 227 jiwa, dan penduduk miskin sejumlah 1.270 jiwa dan penduduk dengan ragam disabilitas 9 jiwa. Penduduk Terpapat Umur Rentan «Miskt GJ 1,400 1.200 1 00o 800 600 400 l I. 200 I0 l Sumber : Hasil Analists Tahun 2020 Gambar 50. Grafik Potensi Penduduk Terpapar Bencana Pandemi €OVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada grafik di atas, dapat dilihat potensi penduduk terpapar bencana pandemi COVID-19 masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana pandemi COVID-19 adalah Kabupaten Ende, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai487.942 jiwa, kelompok umur rentan sebanyak 42.453 jiwa, penduduk miskin sebanyak 343.175 jiwa, dan untuk penduduk dengan ragam disabilitas adalah 2.704 jiwa. 3.3.26. Rekapitulasi Kerentanan Penjabaran di atas merupakan rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian setiap bencana hingga tingkat kabupaten/kota. Rekapitulasi dari keseluruhan tingkat kabupaten/kota menghasilkan potensi kerentanan untuk tingkat kabupaten/kota. Rangkuman hasil rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian untuk keseluruhan jenis bencana yang berpotensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 73. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Ke lom p o k Rentan Jumlah Penduduk Jenis Bencana Penduduk Kelas Penduduk Penduduk dengan Umur Terpapar Miskin Ragam Rentan disabilitas Banjir 1.635.532 176.212 884.939 8.054 Tinggi 2 Banjir Bandang 334.059 35.382 186.391 2.250 Tinggi 3 Cuaca Ekstrim 1101.712 118.267 534.954 5.124 Tinggi 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 267.111 27.447 117.634 2121 Tinggi 5 Gempa Bumi 4.264.239 450.112 2.575.810 24.303 Tinggi 6 Kebakaran Hutan dan Lahan 927.442 592.545 648.470 2168.457 Tinggi 7 Kekeringan 4.253.212 449.007 2570.290 24.181 Tinggi Jenis Bencana Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelas 8 Letusan Gunungapi 160.557 17.736 103.117 921 Tinggi 9 Tanah Longsor 1.223.818 12.368 896.729 9.848 Tinggi 10 Tsunami 215.649 21.481 92.255 1.128 Tinggi 11 Likuefaksi 853.119 90.395 322.990 4.320 Tinggi 12 Pandemi C0OVID-19 4.199.743 444.308 2547.160 23.649 Tinggi Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 Tabel 74. Rekapitulasi Potensi Kerugian Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kerusakcan Kergian (luta Rupiah) Lingkungan (Ha) Jenis Bencana Kerugian Kerugian Total Kelas Luas Kelas Fisik Ekonomi Kerugian 1 Banjir 2.739.578,45 20.697,00 2.760.275,45 Sedang 1.798.514,00 Tinggi 2 Banjir Bandang 2438.911,90 7.893,00 2446.804,90 Sedang 222857,00 Tinggi 3 Cuaca Ekstrim 5.413.731,51 39.568,00 5.453.299,51 Sedang . 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 1138.853,78 232,00 1.139.085,78 Sedang 222.857,00 Tinggi 5 Gempa Bumi 13.834.001,97 58.269,00 13.892.270,97 Sedang . . 6 Kebakaran Hutan dan Lahan . 80.456,00 80.456,00 Rendah 14.512,00 Tinggi 7 Kekeringan . 106.342,00 106.342,00 Rendah 14.512,00 Tinggi 8 Letusan Gunungapi 252041,40 481,00 252522.40 Sedang 14.512,00 Tinggi 9 Tanah Longsor 3.201.032.15 10.407,00 3.211439,15 Sedang 21.211,00 Tinggi 10 Tsunami 1.103.001,67 4.508,00 1.107.509,67 Sedang 14.512,00 Tinggi 11 Likuefaksi 2.739.578,45 20.697,00 2.760.275,45 Sedang 1.798.514,00 Tinggi 12 Pandemi C0VID-19 2438,911,90 7.893,00 2446.804,90 Sedang 222.857,00 Tinggi Sumber: Hasit Analtsis Tahun 2020 3.4.16. HAIL KAJIAN KERENTANAN MULTIBAHAYA Hasil kajian kerentanan multibahaya dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk tcrpapar dan potensi kerugian sebagai dampak dari multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan ak:ibat multi bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timurdapat dilihat pada tabel-tabel dan grafik berikut ini. Tabel 75. Potensi Kerentaan Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Multi Kerentanan Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas - Sedang Total A Kabupaten 1 Alor 244.559 2.072 0 246.631 Sedang 2 Belu 83.942 1.928 0 85.870 Sedang 3 Ende 182.072 1.774 183.847 Sedang 4 Flores Timur 121.440 1.777 0 123.217 Sedang 5 Kabupaten Kupang 436.289 6.812 0 443.101 Sedang 6 Lembata 97.401 1.329 0 98.730 Sedang 7 Malaka 96.227 0 0 96.227 Rendah Multi Kerentanan Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kelas Sedang Total. 8 Manggarai 116.658 1.410 0 118.068 Sedang 9 Manggarai Barat 225.646 900 0 226.546 Sedang 10 Manggarai Timur 151.203 664 0 151.867 Rendah 11 Nagekeo 74.377 1.714 0 76.091 Sedang 12 Ngada 93.622 577 0 94.199 Sedang 13 Rote Ndao 114.175 1.668 0 115.843 Sedang 14 Sabu Raijua 31.854 2497 0 34.351 Sedang 15 Sikka 109.808 1.937 2 111.747 Sedang 16 Sumba Barat 51.147 458 0 51.605 Sedang 17 Sumba Barat Daya 90.909 1.332 0 92.241 Sedang 18 Sumba Tengah 93.433 642 0 94.075 Sedang 19 Sumba Timur 420.469 3.136 0 423.605 Sedang 20 Timor Tengah Selatan 353.698 2.568 0 356.266 Rendah 21 Tmor Tengah Utara 226.609 3125 0 229.734 Sedang e Kota 1 Kota Kupang 3.333 5.015 0 8.348 Sedang Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.418.871 43.335 3 3.462.209 Sedang Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 Rendah Sedang Tinggi 500,000 450,000 400,000 50,000 I 3100,000 250,000 I 200,000 I I 150,000 I I 100,00o I I I I I I I I 50,000 I I I I0 Sumber : Hasil Analisis Tahu 2020 Gambar 21. Grafik Potensi Kerentanan Multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tabel dan grafik di atas menunjukkan luasan multibahaya yang mungkin terjadi. DaJam kajian ini nilai luasan total sesuai dengan luas administrasi. Dari tabel dan grafik tersebut juga terlihat sebaran potensi kerentanan multibahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Kupang memiliki luasan potensi kerentanan multibahaya tertinggi 3.1. HASIL KAJIAN KAPASITAS Pengkajian ketahanan daerah diperoleh dengan melaksanakan metode Focus Group Discusion (FGD) dengan melibatkan seluruh OPD terkait penanggulangan bencana di Provinsi NTT. berdasarkan hasil FGD tersebut menghasilkan kajian ketahanan daerah Provinsi NTT seperti terlihat pada Tabel 76 Tabel 76. Kajian Kapasitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur No Prioritas Indeks Indeks Tingkat Prioritas Kapasitas Kapasitas Daerah Daerah I PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN 0,97 2 PENGKA)IAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU 0,90 3 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN 0,73 LOGISTIK 4 PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA 0,68 0,79 Sedang 5 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI 0,79 BENCANA 6 PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT 0,72 BENCANA 7 PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA 0,96 Surber: HailAnalise Thun 2021 Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi NTT dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat Sedang. Tingkat tersebut ditentukan berdasarkan indeks kapasitas daerah 0,79. Adapun penentuan tingkat tersebut didasarkan pada nilai indeks, yakni indeks 0-0,4 adalah rendah, >0,4-0,8 adalah sedang, dan >0,8-1 adalah tinggi. Tingkat ketahanan daerah tersebut menunjukan bahwa Provinsi NTT telah melakukan beberapa upaya penanggulangan bencana, namun masih dibutuhkan peningkatan dan perkuatan agar upaya yang dilakukan dapat memberikan rnanfaat secara optimal terutama pada Priorotas Pengembangan Sistem informasi, diklat dan logistic, prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dan Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana. 3.1. PETA RISIKO BENCANA Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko bencana di suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (ouerlay) peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko, dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah. Metode dalam pemetaan risiko dan kajian risiko bencana dapat dilihat pada Gambar 52. Gambar 52 memperlihatkan bahwa keselarasan antara peta risiko dan kajian risiko bencana. Peta risiko dihasilkan berdasarkan peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Sedangkan kajian dihasilkan berdasarkan tingkat yang diturunkan dari peta-peta tersebut, peta bahaya (menghasilkan tingkat bahaya), peta kerentanan (rnenghasilkan tingkat kerentanan), dan peta kapasitas (menghasilkan tingkat l I I I I I I I kapasitas). Tingkat-tingkat yang dihasilkan tersebut digunakan dalam pengkajian risiko bencana hingga menghasilkan kebijakan dalam rencana penanggulangan bencana daerah. - z e l Ka:-.Of,t(;I( INAN �- ] l cc4.4 id J l 6o.44 «Mt J 6 t 0044 I 44 er 0t too4, nrit disc er4At4, o f 4 i 44 4
13. 4.40M4 w 4 4 • 4 4 4 Gambar 52. Metode Pemetaan Risiko Bencana Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen KRB. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian ini juga harus menyajikan rekomendasi pilihan tindak dalam rencana penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Peta Risiko Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada wa.ktu tertentu. Peta risiko merupakan hasil perpaduan antara peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Pemetaan tersebut dilaksanakan sesuai prasyarat utama yang diatur oleh BNPB. Prasyarat tersebut adalah:
l.Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan).
1. 2.Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1 :25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
2. 3.Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa). ... :=.- . - ·- NJ f __.:.:,__ j • d -. =.EE.- » t , Gambar 53 : Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. 4.Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
4. 5.Menggunakan 3 (tiga) kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
5. 6.Menggunakan GIS dengan Analisis Grid ( l Ha) dalam pcmctaan risiko bencana. Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponcn capaian Dokumen KRB. Selain itu, Dokumen KRB juga menyajikan kebijakan minimum pcnanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Penyusunan peta risiko bencana untuk tiap-tiap bencana yang mengancam suatu daerah melalui visualisasi hasil peta yang telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisa tingkat risiko bencana. Gambaran sebaran risiko untuk setiap wilayah terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Gambar 53 sampai pada Gambar 61 -TR=- -tee ..z :_ �-- .h 4 - -EEE t 4 Gambar 54 : Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Provinsi Nusa Tenggara Timur -· ;tee= .. 22 z Gambar 55 : Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Provinsi Nusa Tenggara Timur • t 1 - . , l--- • __.._,._ Gambar 56 : Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur • Gambar 57 : Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Timur ,Er ___ -EE .- 5: ii1 Gambar 58 : Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur .c. .- ♦ - tee -- •z t Gambar 59 : Peta Risiko Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur - . ·-- --. . .2 EE % Lr - -- Gambar 60 : Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Provinsi Nusa Tenggara Timur • ! �------ .. . • z LE. - -- ---=--- -7 l ;... .,:._ 7 ----- « d Gambar 6 1 : Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi Nusa Tenggara Timur r�--� . z Lr -== == E Gambar 62 : Peta Risiko Bencana Tsunami Provinsi Nusa Tenggara Timur z:_rs-o ui 4. ---- Gambar 64 : Peta Risiko Bencana Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur - . .- -.-=T: -=± - -- a�-- , I -----· 1---·- « -r =.-EE:e Gambar 64 : Peta Risiko Bencana Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.6.2. Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Penyusunan peta risiko multi bahaya dilakukan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana. Penentuan peta risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui risiko yang berpotensi menimbulkan dampak (luas bahaya terdampak, kerugian fisik, ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kapasitas daerah) jika berbagai jenis bencana terjadi. Gambaran tersebut dimuat secara keseluruhan dari potensi bencana di Provinsi Nusa Tenggara timur. Peta risiko multi bahaya dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing bahaya. Penjumlahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bahaya. Pemetaan risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana, khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi di Provinsi NTT. Pemetaan risiko multi bahaya di Provinsi NTT dapat dilihat pada Gambar 62. ------.- : .. -- t Gambar 65 : Peta Multi Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.6. KAJIAN RISIKO BENCANA Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji komponen risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pengkajian tersebut dengan mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensi bencana bencana di Provinsi NTT. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah. 3.7.1. Penentuan Tingkat Bahaya Tingkat bahaya diperoleh berdasarkan gabungan dari kelas bahaya maksimal di setiap bahaya dengan indeks penduduk terpapar. Adapun tingkat bahaya seluruh bencana di Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 77. Tingkat Bahaya di Provinsi NTT No Jenis Bencana Tingkat Bahaya 1 Banjir Tinggi 2 Banjir Bandang Tinggi 3 Cuaca Ekstrim Tinggi 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi s Gempa Bumi Tinggi 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi 7 Kekeringan Tinggi No Jenis Bencana Tingkat Bahaya 8 Letusan Gunung Api Tinggi 9 Tanah Longsor Tinggi 10 Tsunami Tinggi 11 Likuefaksi Tinggi 12 Pandemi C0ID-19 Tingg! Sumber. Has#l Analisa Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi NTT memiliki tingkat yang tinggi. Tingkat bahaya tersebut dilihat dari kelas bahaya maksimal dari setiap wilayah di Provinsi NTT. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil kelas bahaya pada tingkat bahaya tinggi untuk semua jenis bahaya. 3.6.2.Penentuan Tingkat Kerentanan Tingkatan kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Provinsi NTT diperoleh dari penggabungan Tingkat ancaman dengan indeks kerugian. Adapun rekapitulasi tingkat kerentanan untuk setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 78. Tinglat Kerentanan Bencana di Provinsi NTT Kelas Kelas Kelas Tingkat N Jenis Bencana Penduduk Kerugian Kerusakan Kerentanan 0 Terpapar Lingkungan I Banjir Tinggi Sedang Tinggi Tinggl 2 Banjir Bandang Tlnggl Sedang Tingi Tinggt 3 Cuaca Ekstrim Tinggl Sedang . Tinggi 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi Sedang Tinggi Tinggt 5 Gempa Bumi Tinggi Sedang . Tinggi 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Tings Rendah Tinggi Sedang 7 Kekeringan Tinggi Rendah Tinggt Sedang 8 Letusan Gunung Api Ting8i Sedang Tinggi Tigg 9 Tanah Longsor Tings Sedang Tinggi Tinggi 10 Tsunami Tinggi Sedang Tinggi Tinggi II Likuefaksi Tinggi Sedang Tinggi Tinggi 12 Pandemi COVID-19 Tinggl Sedang Tinggi Tinggi Sumber. Hasll Analisa Tahun 2021 Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Provinsi NTT berada pada tingkat tinggi. Secara rinci diperoleh dari hasil kajian adalah bahaya kebakaran hutan & lahan dan Gempa bumi berada pada kelas kerentanan sedang, sedangkan 10 jenis bahaya lainnya berada pada kelas kerentanan tinggi. 3.6.2.Penentuan Tingkat Kapasitas Tingkat kapasitas daerah berlaku sama untuk seluruh bencana di Provinsi NTT. Tingkatan tersebut didapatkan dari penggabungan tingkat bahaya dan indeks kapasitas daerah Provinsi NTT. Berikut ini adalah basil dari tingkat kapasitas daerah untuk seluruh bencana di Provinsi NTT. Tabel 79. Tingkat Kapasitas di Provinsi NTT No Jenis Bencana Tingkat Kapasitas I Banjir Rendah 2 Banjir Bandang Rendah 3 Cuaca Ekstrim Rendah 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Rendah 5 Gempa Bumi Rendah 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Rendah 7 Kekeringan Rendah 8 Letusan Gunung Api Rendah 9 Tanah Longsor Rendah 10 Tsunami Rendah 11 Likuefaksi Rendah 12 Pandemi €OVID-19 Rendah Sumber. Hastl Analisa Tahun 2021 Dari tabel tingkat kapasitas dapat dilihat daerah Provinsi NTT dalam menghadapi bencana berada pada tingkat Rendah. 3.6.2.Penentuan Tingkat Risiko Perolehan tingkat risiko bencana adalah dengan melihat tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Tingkat risiko bencana diperoleh dengan melihat nilai indeks risiko masing-masing bencana. Hasil tingkat risiko untuk seluruh bencana di Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar berikut. Tabel 80. Tingkat Risiko Bencana Procvinsi NTT N Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Jenis Bencana 0 Bahaya Kerentanan Kapasitas Risiko I Banjir Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 2 Banjir Bandang Tnggi Tinggi Rendah Tinggi 3 Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 5 Gempa Bumi Tinggi Tioggi Rendah Tinggi 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi Sedang Rendah Tinggi N Tinagkat Tingkat Tingkat Tingkat Jenis Bencana 0 Bahaya Kerentanan Kapasitas Risiko 7 Kekeringan Tinggi Sedang Rendah Tinggi 8 Letusan Gunung Api Tinggi Tinggi Rendah Tingg 9 Tanah Longsor Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 10 Tsunami Tinggi Tinggt Rendah Tinggt 11 Likuefaksi Tinggi Tingg Rendah Tioggi 12 Pandemi C0OVID-19 Tinggi Tinggi Rendah Tinggi $umber: Hasil Analisa Tahun 2021 Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Provinsi NTT memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk seluruh jenis bencana. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana, diperlukan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Agar upaya tersebut berjalan lebih terarah dan terencana, maka pengambilan kebijakan perlu disesuaikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Pengambilan kebijakan tersebut didasarkan oleh hasil pengkajian risiko bencana. Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, diberikan arahan berupa rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan di Provinsi NTT. Rekomendasi tindakan untuk penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari hasil kajian ketahanan daerah yang telah digabung dengan hasil kajian bahaya dan kerentanan kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi berdasarkan 7 prioritas ketahanan daerah, yaitu : I) Penguatan Kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, 3) Pengembangan system informasi, diklat dan logistic, 4) Penanganan Tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan Penanganan darurat bencana, 7) Pengembangan system pemulihan bencana. Setiap kelompok kegiatan memaparkan pencapaian kondisi daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat ditentukan arah atau rekomendasi yang dapat diambil di Provinsi NTT. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut. 4.1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN Landasan bagi pembangunan sebuah kerangka kebijakan dan kelembagaan yang kuat untuk penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Aturan ini memberikan mandat yang jelas bagi lembaga di semua tingkat untuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana. Aturan ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan dorongan di semua sektor pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang menyeluruh. Prinsip-prinsip dasar dibahas dalam peraturan ini meliputi partisipasi masyarakat, kelembagaan yang kuat pada seluruh lembaga terkait, dan kerjasama pemerintah, komunitas dan masyarakat. Penguatan peraturan dan kelembagaan terkait kebencanaan di Provinsi NTT telah mulai dilaksanakan, namun upaya tersebut masih membutuhkan peningkatan dan perkuatan untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi NTT. Gambaran kondisi Provinsi NTT tentang peraturan dan kelembagaan serta rekomendasi tindakan tentang penyelenggaraan penanggulangannya dipaparkan sebagai berikut. 4.1.1. Kondisi Umum • Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dibentuk dan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebijakan daerah lainnya. • Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD Provinsi NTT telah tersusun dan mampu meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. • Peraturan dan mekanisme tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah digunakan untuk pembentukan Forum PRB, sehingga percepatan upaya PRB dapat berjalan efelctif. • Provinsi NTT telah memiliki mekanisme atau prosedur penyebaran informasi bencana dengan pelibatan mengakomodir peran swasta dan masyarakat. Mekanisme tersebut telah diperkuat dengan aturan daerah dan telah terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingk.at nasional. • Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun secara partisipatif berdasarkan hasil pengkajiana risiko bencana dan diperkuat melalui regulasi daerah. Dokumen RPB ini telah memberikan peningkatan anggaran untuk kerja penanggulangan bencana di Provinsi NTT. • Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan terkait tata guna lahan Provinsi NTT saat ini sudah mempertimbangkan informasi ancarnan bencana dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. DaJam pelanksanaan aturan ini sudah disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran tata ruang. • Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memiliki kelengkapan struktur, baik bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi. Sumber daya BPBD dari segi dana, sarana, prasarana sudah cukup terpenuhi baik dalam ha! kualitas maupun kuantitasnya. • Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk forum yang terdiri dari berbagai komponen dan dilengkapi oleh dokumen legal untuk mendapatkan pengakuan formal. Forum PRB tersebut juga telah memiliki mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan. FPRB juga Lelah menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas. • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT telah memiliki komitmen yang cukup kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatannya dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan memberikan respon positif dalam pembahasan anggaran terkait pengurangan risiko bencana. Akan tetapi dukungan secara langsung dalam penggunaan dana aspirasi belum dilakukan oleh DPRD Provinsi NTT 4.1.2. Rekomendasi PHLihan Tindak
6. 1.Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah terbentuk, yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan tersebut telah didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam bentuk peraturan atau keputusan kepala daerah. Dengan adanya aturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebijakan daerah lainnya. Untuk mengoptimalkan penerapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebijakan daerah berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku, maka diperlukan adanya pengawasan melalui penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi di Provinsi NTT.
7. 2.Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD; Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD yang diperkuat melalui Peraturan SOTK BPBD telah tersusun. Peraturan tersebut telah digunakan sebagai acuan dan mampu meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan. Selain itu juga telah mampu meningkatkan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak berkepentingan perlu melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di Provinsi NTT yang sejalan dengan aturan yang disusun.
8. 3.Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB Peraturan dan mekanisme tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah digunakan untuk pembentukan Forum PRB. Mekanisme dan aturan tersebut telah mampu berfungsi dalam percepatan upaya PRB. Agar Forum PRB terus mampu berkontribusi secara efektif dan berkelanjutan dalam upaya PRB, maka mekanisme yang telah disusun perlu dimonitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu kegiatan - kegiatan pertemuan rutin perlu dilakukan untuk bisa memonitoring capaian-capaian kerja Forum PRB NTT.
9. 4.Optimalisasi penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan Provinsi NTT telah memiliki mekanisme atau prosedur penyebaran infonnasi bencana dengan pelibatan mengakomodir peran swasta dan masyarakat. Mekanisme tersebut telah diperkuat dengan aturan daerah dan telah terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NIT dalam meningkatkan upaya penyebaran informasi kebencanaan maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk penyempurnaan mekanisme tersebut.
10. 5.Optimalisasi fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun secara partisipatif berdasarkan hasil pengkajiana risiko bencana dan diperkuat melalui regulasi daerah. Dokumen RPB ini telah memberikan peningkatan anggaran untuk kerja penanggulangan bencana di Provinsi NTT. Untuk peningkatan kerja pengurangan risiko bencana, maka dokumen tersebut harus direview setiap 2 tahun sekali atau bila terjadi bencana berskala besar yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan aksi daerah. RPB tersebut harus di dorong masuk dalam proses perencanaan normative di Provinsi NTT.
11. 6.Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk pengurangan risiko bencana Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan terkait tata guna lahan Provinsi NTT saat ini sudah mempertimbangkan informasi ancaman bencana dan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Dalam pelanksanaan aturan ini sudah disertai dengan penegakan hokum bagi pelaku pelanggaran tata ruang.. Dengan adanya RTRW ini diharapkan dapat mendukung aturan terkait tataguna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip pengurangan risiko bencana, dan juga dapat dijadikan sebagai dasar aturan bagi pelaku pelanggaran yang dilakukan terhadap peruntukan tata ruang.
12. 7.Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memiliki kelengkapan struktur, baik bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi. Sumber daya BPBD dari segi dana, sarana, prasarana sudah cukup terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan dapat terus memperkuat BPBD dengan kebutuhan sumberdaya BPBD dalam hal kualitas maupun kuantitas yang memadai.
13. 8.Optimalisasi Pencapaian Fungsi Forum PRB Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk forum yang terdiri dari berbagai komponen dan dilengkapi oleh dokumen legal untuk mendapatkan pengakuan formal. Forum PRB tersebul juga telah memiliki mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan. FPRB juga telah menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas. Dengan adanya mekanisme organisasi tersebut diharapkan Forum PRB dapat menjalankan fungsinya secara baik untuk mendukung semua pihak dalam percepatan upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi NTT.
14. 9.Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT telah memiliki komitmen yang cukup kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatannya dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan memberikan respon positif dalam pembahasan anggaran terkait pengurangan risiko bencana. Akan tetapi dukungan secara langsung dalam penggunaan dana aspirasi belum dilakukan oleh DPRD Provinsi NTT. Karena itu DPRD Provinsi NTT perlu untuk melakukan berbagai upaya termasuk dengan mengalokasikan dana aspirasinya untuk mendukung kerja penanggulangan bencana di Provinsi NTT. 4.2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU Risiko bencana diartikan sebagai perkiraan kerugian pada satu atau lebih aset penghidupan akibat suatu kejadian bencana. Pengkajian risiko merupakan kegiatan tahap awal dalam pengelolaan risiko bencana. Pengkajian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor risiko dan aset-aset berisiko yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis untuk aksi pengelolaan risiko bencana. Pengkajian risiko bencana didasarkan pada pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang dijabarkan sebagai berikut. 4.2.1. Kondisi Umum • Provinsi NTT telah memiliki peta bahaya yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan potensi luas bahaya. Hasil kajian bahaya dijadikan dasar dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum seluruhnya pada Dokumen Kajian Risiko Bencana. • Provinsi NTT telah memiliki peta kerentanan yang disusun berdasarkan data dan informasi daerah sehingga dapat menggambarkan potensi penduduk terpapar, kerugian. Hasil kajian kerantanan dijadikan dasar dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang dirangkum seluruhnya pada Dokumen Kajian Risiko Bencana • Provinsi NIT telah memiliki data yang mencukupi untuk pembuatan peta kapasitas. Akan tetapi data dan informasi tersebut belum dikaji untuk dijadikan peta kapasitas sehingga belum dapat menggambarkan kemampuan daerah terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada. • Provinsi NTT telah memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Proses penyusunan RPB telah melibatkan lintas SKPD dan aspirasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya. 4.2.2. Rekomendasi Pilihan Tindak
15. 1.Penyusunan Peta bahaya dan Pembaruannya Sesuai Dengan Aturan Peta bahaya telah digunakan dalam menyusun kajian risiko bencana di Provinsi NIT. Kajian peta bahaya perlu terus dikembangkan sesuai dengan metodologi kajian dan kondisi daerah Provinsi NTT. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan peninjauan ulang dan pembaruan peta bahaya tersebut minimal sekali dalam 2(dua) tahun sesuai dengan metodologi bahaya dan kondisi daerah terkini.
16. 2.Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaruannya Sesuai dengan Aturan Peta kerentanan telah digunakan dalam menyusun kajian risiko bencana di Provinsi NIT. Kajian peta kerentanan perlu terus dikembangkan sesuai dengan metodologi kajian dan kondisi daerah Provinsi NIT. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NIT perlu melakukan peninjauan ulang dan pembaruan peta kerentanan tersebut minimal sekali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan metodologi kerentanan dan kondisi daerah terkini.
17. 3.Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaruannya Sesuai dengan Aturan Provinsi NTT telah memiliki data yang mencukupi untuk pembuatan peta kapasitas. Akan tetapi data dan informasi tersebut belum dikaji untuk dijadikan peta kapasitas sehingga belum dapat menggambarkan kemampuan d.aerah terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada. Karena itu Provinsi NTT perlu melakukan kajian dan menyusun peta kapasitas sesuai dengan metodologi kajian dan kondisi di Provinsi NTT.
18. 4.Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT telah memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Proses penyusunan RPB telah melibatkan lintas SKPD dan aspirasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NIT perlu melakukan revisi terhadap dokumen RPB yang telah ada sesuai dengan konteks kebencaan masa kini 4.3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dilaksanakan untuk penyampaian informasi kebencanaan yang dapat menjangkau masyarakat, sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan, Pusdalops penanggulangan bencana, sistem pendataan yang dapat menjangkau masyarakat, pelatihan penggunaan peralatan penanggulangan bencana penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, dan kajian ataupun pengadaan kebutuhan peralahan dan logistik. Jika dilihat dari sisi pemngembangan sistem informasi, diklat dan Iogistk kondisi Provinsi NTT dijabarkan sebagai berikut. 4.3.1. Kondisi Umum • Provinsi NTT telah rnemiliki aturan tentang penyebaran data dan infonnasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disarnpaikan ke masyarakat. Data-data yang telah diolah secara periodic dan dapat dirnanfaatkan sebagai dasar dalarn pengarnbilan keputusan juga disarnpaikan kepada multi stakeholder sebagai acuan dalarn rnernbentuk scenario operasi kebencanaan. • Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan telah dilakukan secara rutin dan dapat rnenjangkau seluruh lapisan rnasyarakat. Akan tetapi kegiatan ini belurn rnarnpu rneningkatkan pengetahuan rnasyarakat untuk dapat rnelaksanakan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri. • Pemerintah Provinsi NTT telah rnenyusun rnekanisrne bersarna yang didukung aturan dan surnber daya yang rnernadai dan dapat dirnanfaatkan pada masing-masing stakeholder terkait bagi-guna data dan infonnasi kebencanaan. Mekanisrne bersarna tersebut sudah dapat rnenghasilkan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan. • Provinsi NTT telah rnerniliki Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) yang marnpu menjalankan fungsi sistem peringatan dini dan penanganan rnasa darurat bencana. Selain itu juga Pusdalops telah didukung oleh peralatan yang memadai di Provinsi NTT. • Provinsi NTT telah merniliki sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional yang dapat saling dimanfaatkan dan ikut membangun skenario rencana pencegahan dan kesiapsiagaan Provinsi NTT. System pendataan nasional yang temtegrasi dengan system di daerah, dimanfaatkan oleh Provinsi NTT untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/ kegiatan. • Peningkatan kapasitas, pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB di Provinsi NTT telah dilaksanakan secara berkala dan teruji coba dalarn latihan kesiapsiagaan oleh personil PB, sehingga respon kejadian dalam Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) maksimal dapat dijalankan oleh personil PB yang didukung peralatan yang memadai. • Latihan (geladi) kesiapsiagaan telah diselenggarakan di Provinsi NTT. Latihan ini belum diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya sadar dan merasa arnan dengan adanya latihan kesiapsiagaan tersebut. • Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik yang berdasarkan rencana kontijensi untuk bencana prioritas. Hasil kajian tersebut telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah di Provinsi NTT dan memiliki dampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalarn pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan di daerah • Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan untuk masa darurat bencana telah didukung oleh kelembagaan pemerintah dalam pelaksanaannya. Upaya penyediaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan juga telah dilakukan berdasarkan kajian perencanaan kontijensi. Akan tetapi, pengadaan kebutuhan tersebut belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hasil kajian. • Pemerintah Provinsi NTT telah menyediakan tempat penyimpanan atau pergudangan logistik yang berada di bawah lembaga teknis di pemerintahan. Penyimpanan atau pergudangan logistik tersebut dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Akan tetapi kebutuhan tempat penyimpanan/pergudangan logistic di daerah belum terpenuhi dengan baik dalam ha! kualitas maupun kuantitasnya. • Pemerintah Provinsi NIT belum memliki lembaga dengan sumber daya yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan kebutuhan darurat bencana dan persediaan supply chain berdasarkan hasil pengkajian risiko dan hasil rencana evakuasi untuk menjamin efektivitas terhadap kebutuhan darurat bencana. • Provinsi NIT telah memiliki lembaga dengan mekanisme dan prosedur yang mempertimbangkan skenario bencana terparah dalam memenuhi kebutuhan energi listrik darurat bencana. • Pemenuhan kebutuhan pangan untuk masa darurat bencana telah dimulai melalui pembentukan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana di Provinsi NIT. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan telah mempertimbangkan skenario bencana terparah dan skenario jangka panjang serta telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan. Akan tetapi strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat belum menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan. 4.3.2. Rekomendasi PiLihan Tindak
19. 1.Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah Provinsi NIT telah memiliki aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat. Data-data yang telah diolah secara periodic dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan juga disampaikan kepada multi stakeholder sebagai acuan dalam membentuk scenario operasi kebencanaan. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi NIT perlu untuk melakukan pembaruan data dan informasi tersebut secara periodic untuk disebarkan kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini harus tersu dievaluasi untuk peningkatan efektifitasnya.
20. 2.Membangun Kemandirian Informasi Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan telah dilakukan secara rutin dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi kegiatan ini belum mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk dapat melaksanakan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi NTT maupun secara mandiri oleh masyarakat perlu dilaksanakan terus menerus di wilayah Provinsi NIT.
21. 3.Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun mekanisme bersama yang didukung aturan dan sumber daya yang memadai dan dapat dimanfaatkan pada masing masing stakeholder terkait bagi-guna data dan informasi kebencanaan. Mekanisme bersama tersebut sudah dapat menghasilkan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan. Mekanisme bersama tersebut perlu untuk di evaluasi secara berkala oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan efektifitasnya.
22. 4.Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untukx Efektifitas Penanganan Darurat Bencana Provinsi NTT telah memiliki Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) yang mampu menjalankan fungsi sistem peringatan dini dan penanganan masa darurat bencana. Selain itu juga Pusdalops telah didukung oleh peralatan yang memadai di Provinsi NIT. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NIT perlu melakukan perawatan rutin terhadap peralatan Pusdalops agar teap dapat berfungsi dengan baik. Selain itu penguatan kapasitas pengelola pusdalops perlu untuk ditingkatkan
23. 5.Pemanfaatan Sistem Pendataan Bencana Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional Provinsi NTT telah merniliki sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional yang dapat saling dimanfaatkan dan ikut membangun skenario rencana pencegahan dan kesiapsiagaan Provinsi NTT. System pendataan nasional yang temtegrasi dengan system di daerah, dimanfaatkan oleh Provinsi NIT untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/kegiatan Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT perlu membangun komunikasi dengan nasional terkait dengan mekanisme pemanfaatan system tersebut. Pemerintah Provinsi NTT juga perlu melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana system pendataan bencana tersebut.
24. 6.Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB Sesuai Dengan Bertifikasi Penggunaan Peralatan PB Peningkatan kapasitas, pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB di Provinsi NIT telah dilaksanakan secara berkala dan teruji coba dalam latihan kesiapsiagaan oleh personil PB, sehingga respon kejadian dalam Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) maksimal dapat dijalankan oleh personil PB yang didukung peralatan yang memadai. Untuk itu, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut perlu terns diselenggarakan secara berkala agar respon kejadian dalarn Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dapat dijalankan maksimal oleh personil PB.
25. 7.Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut Latihan (geladi) kesiapsiagaan telah diselenggarakan di Provinsi NTT. Latihan ini belum diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT beserta pemangku kepentingan perlu melaksanakan latihan kesiapsiagaan secara berkala dan berkelanjutkan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan sadar sepenuhnya dan merasa aman dengan adanya latihan kesiapsiagaan terse but.
26. 8.Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik yang berdasarkan rencana kontijensi untuk bencana prioritas. Hasil kajian tersebut telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah di Provinsi NTT dan memiliki darnpak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan di daerah. Pengintegrasian tersebut diharapkan akan mendukung pemerintah provinsi dalam melakukan respon tanggap darurat dengan lebih baik.
27. 9.Pengadaan Peralatan Dan Logistik Kebencanaan Daerah Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan untuk masa darurat bencana telah didukung oleh kelembagaan pemerintah dalam pelaksanaannya. Upaya penyediaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan juga telah dilakukan berdasarkan kajian perencanaan kontijensi. Akan tetapi, pengadaan kebutuhan tersebut belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hasil kajian. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah atau pun pemangku kepentingan perlu menyesuaikan kebutuhan peralatan logistik kebencanaan dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.
28. 10.Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah Pemerintah Provinsi NTT telah menyediakan tempat penyimpanan atau pergudangan logistik yang berada di bawah lembaga teknis di pemerintahan. Penyimpanan atau pergudangan logistik tersebut dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Akan tetapi kebutuhan tempat penyimpanan/pergudangan logistic di daerah belum terpenuhi dengan baik dalam ha! kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, maka Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan gudang logistik kebencanaan agar tempat penyimpanan tersebut bisa tersedia dalam ha! kualitas dan kuantitasnya.
29. 11.Meningkatkan tata kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan/distribusi logistik Pemerintah Provinsi NTT belum memliki lembaga dengan sumber daya yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan kebutuhan darurat bencana dan persediaan supply chain berdasarkan hasil pengkajian risiko dan hasil rencana evakuasi untuk menjamin efektivitas terhadap kebutuhan darurat bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NIT perlu menunjuk lembaga di pemerintahan untuk melakukan pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik secara periodik. Selain itu, lembaga tersebut perlu didukung sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang memadai dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana. Pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada lembaga tersebut diharapkan berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi NIT
30. 12.Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif Untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk Provinsi NIT telah memiliki lembaga dengan mekanisme dan prosedur yang mempertimbangkan skenario bencana terparah dalam memenuhi kebutuhan energi listrik darurat bencana. harus didukung dengan mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana. Strategi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik pada lembaga tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi.
31. 13.Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah Untuk Kondisi Darurat Bencana Pemenuhan kebutuhan pangan untuk masa darurat bencana telah dimulai melalui pembentukan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana di Provinsi NIT. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan telah mempertimbangkan skenario bencana terparah dan skenario jangka panjang serta telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan. Akan tetapi strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat belum menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong strategi pemenuhan kebutuhan pangan tersebut menjadi strategi bersama dan di dukung oleh semua stakeholders di Provinsi NIT. 4.4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA Perencanaan penanggulangan bencana melalui penguatan infrastruktur daerah berkaitan dengan penanganan tematik kawasan rawan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penataan ruang berbasis PRB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Rumah Sakit Aman Bencana. Selain itu, Ketangguhan terhadap bencana terutama terwujud di tingkat masyarakat. Untuk ini diintroduksi program Desa Tangguh Bencana. Indikator yang termasuk dalam penanganan tematik kawasan rawan bencana ini dijabarkan sebagai berikut. 4.4.1. Kondisi Umum • Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki RTRW yang mengintegrasikan penanggulangan atau manajemen risiko bencana secara inklusif. RTRW tersebut telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas Provinsi dalam penanggulangan bencana/ manajemen tisiko bencana • lnfonnasi penataan ruang yang ditangani oleh lembaga pemetintah telah dapat diakses dengan mudah dan dapat dimanfaatkan. Akan tetapi belum diterapkan oleh publik dalam upaya pengurangan risiko bahaya di Provinsi NTT. • Provinsi NIT sudah melakukan sosialisasi untuk melaksanakan kegiatan/ program satuan pendidikan aman bencana kepada seluruh sekolah atau madrasah setingkat SMA/SMK/MA di daerah rawan bencana yang difokuskan 3 (tiga) pilar SPAB, yaitu pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, dan sarana prasarana. Akan tetapi belum dilaksanakan di seluruh sekolah yang ada di kawasan rawan bencana secara komprehensif. • Sosialisasi dan perencanaan kegiatan/program Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) belum dilaksanakan dan berdasarkan pada 4 (empat) modul safety hospital di Provinsi NIT. Empat modul safety hospital tersebut adalah kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, dan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana. • Pengelolaan desa tangguh bencana telah mulai dilaksanakan di Provinsi NIT melalui kegiatan sosialisasi PRB kepada komunitas-komunitas masyarakat. Penerapan indikator serta uji coba dan simulasi terkait desa tangguh bencana tersebut sudah dilakukan, akan tetapi keberadaan desa tangguh tersebut belum dapat menginspirasi pembangunan desa tangguh di tempat lain. 4.4.2. Rekomendasi PHLihan Tindak
32. 1.Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana Pemetintah Provinsi NIT telah merniliki RTRW yang mengintegrasikan penanggulangan atau manajemen tisiko bencana secara inklusif. RTRW tersebut telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas Provinsi dalam penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana. Karena itu, pemerintah Provinsi NTT perlu untuk terus mengawal implementasi Perda RTRW tersebut disertai dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan tersebut
33. 2.Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana lnfonnasi penataan ruang yang ditangani oleh lembaga pemetintah telah dapat diakses dengan mudah dan dapat dimanfaatkan. Akan tetapi belum diterapkan oleh publik dalam upaya pengurangan risiko bahaya di Provinsi NTT. Untuk efektivitas upaya tersebut, maka infonnasi penataan ruang tersebut perlu di dorong dan dikawal secara tegas agar pelaksanaaannya dapat dilakukan secara berkelanju tan dan dimonitoring serta dievaluasi secara berkala.
34. 3.Penguatan 3 Pilar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana pada Daerah Berisiko Provinsi NIT sudah melakukan sosialisasi untuk melaksanakan kegiatan/program satuan pendidikan aman bencana kepada seluruh sekolah atau madrasah setingkat SMA/SMK/MA di daerah rawan bencana yang difokuskan 3 (tiga) pilar SPAB, yaitu pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, dan sarana prasarana. Akan tetapi belum dilaksanakan di seluruh sekolah yang ada di kawasan rawan bencana secara komprehensif. Diharapkan Pemerintah Provinsi NTT dapat mendorong/menyelenggarakan program SPAB dengan menerapkan 3 (tiga) pilar SPAB, yaitu pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, dan sarana prasarana seluruh sekolah di kawasan rawan bencana.
35. 4.Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit Dan Puskesmas Aman Bencana Sosialisasi dan perencanaan kegiatan/program Rumah Saki! Aman Bencana (RSAB) belum dilaksanakan di Provinsi NTT. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NIT perlu melakukan sosialisasi program dan kegiatan RSAB di seluruh rumah sakit daerah yang berada di daerah rawan bencana. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan seluruh rumah sakit dan puskesmas menerapkan 4 (empat) modul safety hospital di Provinsi NIT. Empat modul safety hospital tersebut adalah kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, dan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana
36. 5.Pembangunan Desa Tangguh Bencana Pengelolaan desa tangguh bencana telah mulai dilaksanakan di Provinsi NIT melalui kegiatan sosialisasi PRB kepada komunitas-komunitas masyarakat. Penerapan indikator serta uji coba dan simulasi terkait desa tangguh bencana tersebut sudah dilakukan, akan tetapi keberadaan desa tangguh tersebut belum dapat menginspirasi pembangunan desa tangguh di tempat lain. Karena itu dibutuhkan upaya untuk mengembangkan lebih banyak desa tangguh bencana di Provinsi NIT untuk membangun budaya tangguh bencana di Provinsi NIT 4.5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan tentang pengelolaan hidup. Beberapa upaya pencegahan dan mitigasi bencana telah dimulai dilakukan di Provinsi NIT, namun kegiatan tersebut belum mampu menghilangkan potensi bahaya ataupun pengurangan risiko bencana secara menyeluruh. Untuk meningkatkan upaya tersebut, beberapa rekomendasi diberikan sesuai dengan kondisi umum di Provinsi NIT. Peningkatan upaya tersebut dilaksanakan untuk seluruh indikator pengurangan indeks risiko bencana daerah terkait peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu sebagai berikut. 4.5.1. Kondisi Umum • Pemerintah Provinsi NIT telah memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menerapkan sumur resapan untuk menurunkan frekuensi dan Juasan banjir. Akan tetapi upaya ini belum mampu untuk menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir. • Kebijakan tentang pengelolaan linglrungan hidup telah ada di pemerintahan. Adanya perlindungan daerah tangkapan hujan telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dan mengurangi kerugian ekonomi dalam setahun terakhir. • Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya restorasi sungai telah dilakukan. Upaya ini telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dan mengurangi kerugian ekonomi dalam setahun terakhir. Pemerintah Provinsi NIT telah membuat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dengan upaya penguatan lereng. Upaya ini mampu menurunkan frekuensi kejadian dan luas bahaya tanah longsor dan mengurangi kerugian ekonom.i selama setahun terakhir. • Pemerintah Provinsi NIT telah membuat kebijakan tentang pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini sudah didukung dengan penerapan hukum bagi yang melanggar aturan tersebut. Akan tetapi upaya ini belum dapat mengurangi titik panas (hotspot) dan indeks kebakaran hutan dan lahan di banding dengan tahun sebelumnya • Pemerintah Provinsi NIT telah memiliki upaya pengelolaan air permukaan untuk mitigasi kekeringan. Upaya tersebut telah didukung oleh peraturan daerah yang mengatur program operasional dan implementasi pengelolaan air permukaan untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan. • Provinsi NIT telah mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS yang didukung kebijakan kerjasama para pihak dan telah mengurangi risiko bencana banjir bandang • Provinsi NIT belum memiliki kebijakan bangunan tahan gempabumi yang dapat diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah. • Provinsi NIT telah mengupayakan pembangunan penahan gelombang tsunami di daerah rawan tsunami yang didukung oleh regulasi atau kebijakan yang kuat untuk diterapkan di seluruh wilayah berisiko tsunami. Akan tetapi kegiatan ini belum meliputi semua wilayah rawan tsunami dan juga belum dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan aturan ini. • Provinsi NIT sudah memiliki kebijakan revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota untuk upaya mitigasi struktural bencana banjir di Provinsi NIT. Upaya tersebut juga sudah di dukung oleh kebijakan yang tepat sehingga dapat terlaksana dengan baik. • Provinsi NIT sudah memiliki kebijakan pengelolaan lahan gambut dan telah diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan restorasi lahan gambut. • Provinsi NIT telah mengupayakan mitigasi struktural bencana longsor melalui kebijakan tentang konservasi vegetatif. Program dan kegiatan konservasi vegetatif dilakukan di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan. Akan tetapu program ini belum dilakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim 4.5.2. Rekomendasi Pilihan Tindak
37. 1.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir Melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori Pemerintah Provinsi NIT telah memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menerapkan sumur resapan untuk menurunkan frekuensi dan luasan banjir. Akan tetapi upaya ini belum mampu untuk menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Agar efektivitas penanganan banjir semakin baik, maka Pemerintah Provinsi NIT perlu untuk terns mengupayakan pelaksanaan program ini secara berkelanjutan dan di Evaluasi secara berkala.
38. 2.Pengurangan Frekruensi dan Dampak Bencana Banjir Melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup telah ada di pemerintahan. Adanya perlindungan daerah tangkapan hujan telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dan mengurangi kerugian ekonomi dalam setahun terakhir.. Agar frekuensi dan luasan banjir dapat terus berkurang, maka Pemerintah Provinsi NTT perlu menerapkan kebijakan perlindungan daerah tangkapan hujan secara berkala dan berkelanjutan.
39. 3.Pengurangan Frekruensi dan Dampak Bencana Banjir Melalui Restorasi Sungai Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya restorasi sungai telah dilakukan. Upaya ini telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dan mengurangi kerugian ekonomi dalam setahun terakhir. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, maka Pemerintah Provinsi NTT perlu menerapkan kebijakan restorasi sungai secara berkala dan berkelanjutan, sehingga frekuensi dan luasan banjir dapat terns berkurang.
40. 4.Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor Melalui Penguatan Lereng Pemerintah Provinsi NIT telah membuat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dengan upaya penguatan lereng. Upaya ini mampu menurunkan frekuensi kejadian dan luas bahaya tanah longsor dan mengurangi kerugian ekonomi selama setahun terakhir. Agar frekuensi dan dampak tanah longsor terus dapat diminimalkan, maka Pemerintah Provinsi NTT perlu menerapkan upaya penguatan lereng tersebut secara berkala dan berkelanjutan.
41. 5.Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Penegakan Hukum Pemerintah Provinsi NTT telah membuat kebijakan tentang pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini sudah didukung dengan penerapan hukum bagi yang melanggar aturan tersebut. Akan tetapi upaya ini belum dapat mengurangi titik panas (hotspot) dan indeks kebakaran hutan dan lahan di banding dengan tahun sebelumnya. Agar efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan semakin baik, maka Pemerintah Provinsi NTT perlu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengurangi indeks kebakaran hutan dan lahan, dan terus mengupayakan pelaksanaan program ini secara berkelanjutan.
42. 6.Penerapan Aturan Daerah Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan Untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki upaya pengelolaan air permukaan untuk mitigasi kekeringan. Upaya tersebut telah didukung oleh peraturan daerah yang mengatur program operasional dan implementasi pengelolaan air permukaan untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT perlu untuk mendorong implementasi peraturan ini untuk optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan.
43. 7.Penguatan kerjasam Lintas Batas untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang Provinsi NTT telah mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS yang didukung kebijakan kerjasama para pihak dan telah mengurangi risiko bencana banjir bandang. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan secara berkelanjutan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang.
44. 8.Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi Pada Pemberian 1MB Provinsi NTT belum memiliki kebijakan bangunan tahan gempabumi yang dapat diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (1MB) daerah. karena itu Pemerintah Provinsi NTT perlu untuk menyusun kebijakan tentang bangunan tahan gempa bumi. Kebijakan tersebut nantinya dijalankan dengan pengawasan, pemantauan dan evaluasi yang optimal disertai dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran penerapan aturan tersebut.
45. 9.Pembangunan Zona Peredam Gelombang Tsunami di Daerah Berisiko Provinsi NTT telah mengupayakan pembangunan penahan gelombang tsunami di daerah rawan tsunami yang didukung oleh regulasi atau kebijakan yang kuat untuk diterapkan di seluruh wilayah berisiko tsunami. Akan tetapi kegiatan ini belum meliputi semua wilayah rawan tsunami dan juga belum dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan aturan ini. Karena itu upaya lersebut diharapkan dapal dijalankan di seluruh daerah berisiko tinggi terhadap tsunami.
46. 10.Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota di Daerah Berisiko Banjir Provinsi NTT sudah memiliki kebijakan revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota untuk upaya mitigasi struktural bencana banjir di Provinsi NTT. Upaya tersebut juga sudah di dukung oleh kebijakan yang tepat sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi NTT, terutama di area berisiko tinggi banjir.
47. 11.Upaya Restorasi Lahan Gambut Provinsi NTT sudah memiliki kebijakan pengelolaan lahan gambut dan telah diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan restorasi lahan gambut. Agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengurangi emisi karbon.
48. 12.Pengurangan frekuensi dan dampak bencana Tanah Longsor Melalui Konservasi Vegetatif DAS Provinsi NIT telah mengupayakan mitigasi struktural bencana longsor melalui kebijakan tentang konservasi vegetatif. Program dan kegiatan konservasi vegetatif dilakukan di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan. Akan tetapu program ini belum dilakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, maka Pemerintah Provinsi NIT perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala sehingga program ini dapat terns diupayakan peningkatan kualitas yang diinginkan dalam pengurangan frekuensi dan dampak banjir bandang. 4.6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Upaya penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Provinsi NTT dijabarkan scbagai berikut. 4.6.1. Kondisi Umum • Provinsi NTT belum memiliki rencana kontijensi untuk bencana gempabumi, Tsunami, banjir, tanah longsor, Letusan Gunung api, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi dan likuifaksi. • Penyusunan rencana kontijensi bencana kebakaran hutan dan lahan provinsi NTT telah dilaksanakan. Rencana kontijensi ini dijalankan pada masa krisis, dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Rencana tersebut juga telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa krisis. • Penyusunan rencana kontijcnsi bencana kekeringan di Provinsi NTT telah dilaksanakan. Rencana kontijensi ini dijalankan pada masa krisis, dan tcrsinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Rencana tersebut juga telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa krisis. • Penyusunan rencana kontijensi bencana cucaca ektrim di Provinsi NTT telah dilaksanakan. Rencana kontijensi ini dijalankan pada masa krisis, dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Akan tetapi rencana kontijensi tersebut belum dapat mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa krisis. • Penyusunan rencana kontijensi bencana Covid-19 di Provinsi NTT telah dilaksanakan. Rencana kontijensi ini dijalankan pada masa krisis, dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Rencana tersebut juga telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa krisis. • Provinsi NTT belum mcnyusun sistem peringatan dini untuk bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, letusan gunung api, dan likuifaksi yang dilengkapi dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur secara berkala oleh multi stakeholder. • Provinsi NTT telah menyusun sistem peringatan dini untuk bencana cuaca ckstrim dan Covid-19, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tsunami yang dilengkapi dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur secara berkala oleh multi stakeholder. Provinsi NTT sudah memiliki rencana evakuasi bencana tsunami berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang dilengkapi dengan pelatihan, simulasi dan uji system. Akan tetapi pelaksanaan pelatihan, simulasi dan uji system rencana evakuasi belum dilakukan secara berkala sehingga masyarakat belum mampu untuk memperbaharui rencana evakuasi tersebut. • Provinsi NTT telah memiliki ketersediaan tempat pengungsian untuk bencana tsunami yang didukung dcngan adanya prosedur dan mekanismc pengelolaan tempat pengungsian. Tempat pengungsian perlu diperkuat dengan adanya sumber air bersih, sarana sanitasi dan layanan keschatan. • Provinsi NTT belum memiliki ketersediaan tempat pengungsian untuk bencana Letusan Gunung api. • Provinsi NIT telah memiliki mekanisme yang mengatur penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana dan sudah diperkuat dengan aturan tertulis. • Provinsi NIT telah memiliki mekanisme tentang struktur komando tanggap darurat bencana. Mekanime tersebut sudah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis dan dipahami oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat. • Provinsi NIT tclah memiliki relawan terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis dan sudah memiliki proscdur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis. • Provinsi NIT Lelah memiliki relawan dan personil terlatih, serta proscdur yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana di Provinsi NTT. Tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan proscdur yang berlaku, dan melaksanakan tugasnya secara efektif. • Provinsi NIT sudah menetapkan proscdur yang diperkuat oleh suatu aturan daerah dalam perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Proscdur tersebut diharapkan mampu mengakomodir peran pemerintah, komunitas dan swasta dalam perbaikan darurat bencana. • Telah ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusian bagi masyarakat tcrdampak bencana di Provinsi NTT. Pendistribusian bantuan tersebut dapat menjangkau masyarakat terjauh yang mengalami dampak bencana. • Provinsi NTT memiliki aturan tertulis tentang prosedur penghentian status darurat bencana yang dapat mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. 4.6.2. Rekomendasi PiLHhan Tindak
49. 1.Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gempabumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Banjir Bandang, Gelombang Ekstrim dan Abrasi dan Likuifaksi Melalui Perencanaan Kontijensi Provinsi NTT belum mcmiliki rencana kontijensi untuk bencana gcmpabumi, Tsunami, banjir, tanah longsor, Letusan Gunung api, banjir bandang, gelombang ekstrim & abrasi dan likuifaksi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT perlu menyusun rencana kontijensi untuk bencana tcrsebut yang tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana. Rencana kontijensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi, Tsunami, banjir, tanah longsor, Letusan Gunung api, banjir bandang, gelombang ekstrim % abrasi dan likuifaksi.
50. 2.Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya Untuk Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Perencanaan Kontijensi Rencana kontijensi bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi NTT telah tersedia. Rencana kontijensi dapat dijalankan pada masa krisis, dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Rencana tersebut juga telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa krisis. Upaya tersebut perlu dipertahankan dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT terkait rencana kontijensi kebakaran hutan dan lahan yang telah disusun.
51. 3.Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya Untuk Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Berdasarkan Perencanaan Kontijensi Rencana kontijensi bencana kekeringan Provinsi NTT telah tersedia. Rencana kontijensi dapat dijalankan pada masa krisis, dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Rencana tersebut juga telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa krisis. Upaya tersebut perlu dipertahankan dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTI terkait rencana kontijensi kekeringan yang telah disusun.
52. 4.Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya Untuk Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Berdasarkan Perencanaan Kontijensi Penyusunan rencana kontijensi bencana cucaca ektrim di Provinsi NTT telah dilaksanakan. Rencana kontijensi ini dijalankan pada masa krisis, dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Akan tetapi rencana kontijensi tersebut belum dapat mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa krisis. Karena itu Pemerintah Provinsi NTT perlu untuk mendorong agar ada alokasi anggaran untuk dapat digunakan dalam penanganan kondisi darurat
53. 5.Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya yntuk Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Berdasarkan Perencanaan Kontijensi Penyusunan rencana kontijensi bencana Covid-19 di Provinsi NTT telah dilaksanakan. Rencana kontijensi ini dijalankan pada masa krisis, dan tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana. Rencana tersebut juga telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah untuk dijalankan pada masa !crisis. Upaya tersebut perlu dipertahankan dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT terkait rencana kontijensi Covid-19 yang telah disusun.
54. 6.Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan Likuifaksi Provinsi NTT belum menyusun sistem peringatan dini untuk bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, letusan gunung api, dan likuifaksi yang dilengkapi dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur secara berkala oleh multi stakeholder. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT perlu membangun sistem peringatan dini dan sarana prasarananya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, letusan gunung api, dan likuifaksi.
55. 7.Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Cuaca Ekstrim, Covid-19, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Tsunami Provinsi NTT telah menyusun sistem peringatan dini untuk bencana cuaca ekstrim, Covid-19, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tsunami yang dilengkapi dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur secara berkala oleh multi stakeholder. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan simulasi, uji sistem dan prosedur secara berkala oleh multi stakeholder.
56. 8.Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami Provinsi NTT sudah memiliki rencana evakuasi bencana tsunami berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang dilengkapi dengan pelatihan, sirnulasi dan uji system. Akan tetapi pelaksanaan pelatihan, simulasi dan uji system rencana evakuasi belum dilakukan secara berkala sehingga masyarakat belum mampu untuk memperbaharui rencana evakuasi tersebut .Karena itu pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan simulasi, uji sistem dan prosedur secara berkala oleh multi stakeholder untuk membangun kesiapsiagaan di masyarakat
57. 9.Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Banjir Bandang Provinsi NTT sudah memiliki rencana evakuasi bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang dilengkapi dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem yang berkala. Karena itu, maka Pemerintah Provinsi NTT perlu menyusun rencana evakuasi untuk bencana tersebut. Untuk efektivitas perencanaan evakuasi, perlu dilengkapi sarana dan prasarana evakuasi, seperti penyediaan tempat, jalur, dan rambu-rambu evakuasi bencana. Rencana evakuasi yang akan disu sun perlu dilatih dan diuji cobakan secara berkala oleh multi stakeholder.
58. 10.Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami Provinsi NTT telah memiliki ketersediaan tempat pengungsian untuk bencana tsunami yang didukung dengan adanya prosedur dan mekanisme pengelolaan tempat pengungsian. Tempat pengungsian perlu diperkuat dengan adanya sumber air bersih, sarana sanitasi dan layanan keschatan.
59. 11.Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Letusan Gunung Api Provinsi NIT belum memiliki ketersediaan tempat pengungsian untuk bencana Letusan Gunung api. Untuk itu Pemerintah Provinsi NIT perlu untuk membangun tempat pengungsian untuk bencana letusan gunung api yang didukung dengan adanya prosedur dan mekanisme pengelolaan tempat pengungsian. Tempat pengungsian perlu diperkuat dengan adanya sumber air bersih, sarana sanitasi dan layanan kesehatan
60. 12.Penetapan Status Darurat Bencana Provinsi NIT telah memiliki mekanisme yang mengatur penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana dan sudah diperkuat dengan aturan tertulis. Krena itu Pemerintah Provinsi NIT perlu untuk untuk melakukan monitoring dan evalauasi terhadap penerapan mekanisme tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkatan pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penangananan darurat bencana selanjutnya, seperti evakuasi mandiri, pengamanan aset penting secara mandiri, penyediaan logistik darurat bencana secara mandiri.
61. 13.Operasi Tanggap Darurat Bencana Provinsi NIT telah memiliki mekanisme tentang struktur komando tanggap darurat bencana. Mekanime tersebut sudah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis dan dipahami oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat. Oleh karena itu pemerintah Provinsi NIT perlu untuk melakukan uji system secara berkala untuk menguji ketapatan mekanisme tersebut. Dengan adanya aturan yang mengikat dan mekasime yang jelas, diharapkan sistem komando tanggap darurat bencana dapat dipahami oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat bencana.
62. 14.Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana Provinsi NTT telah memiliki relawan terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis dan sudah merniliki prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis. Dengan adanya aturan dan relawan terlatih tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari tim reaksi cepat dan kaji cepat bencana. Oleh karena itu pemerintah Provinsi NIT perlu untuk melakukan uji system secara berkala untuk menguji ketapatan mekanisme tersebut
63. 15.Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban Pada Masa Krisis Provinsi NTT telah memiliki relawan dan personil terlatih, serta prosedur yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana di Provinsi NTT. Tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan melaksanakan tugasnya secara efektif. Pemerintah Provinsi NTT perlu mempertahankan dan melaksanakan upaya penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis tersebut secara berkelanjutan sehingga masa tanggap darurat dapat berjalan lebih efektif.
64. 16.Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana Provinsi NTT sudah menetapkan prosedur yang diperkuat oleh suatu aturan daerah dalam perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Prosedur tersebut diharapkan mampu mengakomoctir peran pemerintah, komunitas dan swasta dalam perbaikan darurat bencana. Pemerintah Provinsi NT diharapkan untuk terns mensosialisasikan kebijakan tersebut agar kerja perbaikan darurat bencana bisa menggerakkan lebih banyak komponen masyarakat lagi.
65. 17.Pengerahan Bantuan Kemanusiaan Saat Darurat Bencana Hingga Masyarakat Terjauh Sesuai dengan mekanisme Telah ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusian bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi NTT. Pendistribusian bantuan tersebut dapat menjangkau masyarakat terjauh yang mengalami dampak bencana. Akan tetapi, belum ada mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan pengerahan bantuan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT perlu menyusun mekanisme dan prosedur pengerahan bantuan darurat bencana. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan bagi relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas untuk pendistribusian bantuan kemanusiaan.
66. 18.Penghentian Status Darurat Bencana Provinsi NTT memiliki aturan tertulis tentang prosedur penghentian status darurat bencana yang dapat mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Penentuan status tanggap darurat tersebut perlu disosialisaskan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat bencana di Provinsi NTT. 4.7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA Terkait pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat maka dilaksanakan pengembangan sistem pemulihan. Indikator pengembangan sistem pemulihan bencana dijabarkan sebagai berikut. 4.7.1. Kondisi Umum • Provinsi NTT sudah membangun mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah dan infrastruktur penting yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. • Provinsi NIT sudah menetapkan mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun pemangku kepentingan dan mempertimbangkan secara bersama oleh kebutuhan korban. Rancangan tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan. Selain itu juga dimanfaatkan untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang diatur oleh suatu sistem atau mekanisme daerah dan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana. • Mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana telah ada dan telah mempertimbangkan prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang belum disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan. • Mekanisme daerah untuk rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana telah ada dan disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip risiko jangka panjang guna menghindari risiko baru. Akan tetapi dalam proses pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana belum dapat membangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin, asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas. 4.7.2. Rekomendasi PLLihan Tindak
67. 1.Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana Provinsi NIT sudah membangun mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah dan infrastruktur penting yang mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Dengan adanya mekanisme tersebut dapat mendorong semua pihak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
68. 2.Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana Provinsi NIT sudah menetapkan mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban. Rancangan tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan. Selain itu juga dimanfaatkan untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang diatur oleh suatu sistem atau mekanisme daerah dan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana. Mechanism atau rencana tersebut perlu untuk disosialisasikan kepada berbagai stakeholders dan perlu untuk segera melakukan pemetaan kapasitas unluk implementasi mekanisme tersebut.
69. 3.Perencanaan Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana Mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana telah ada dan telah mempertimbangkan prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang belum disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan. Maka dari itu, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu menyusun mekanisme yang mempertimbangkan prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang.
70. 4.Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi Pada Pengurangan Risiko Bencana Mekanisme daerah untuk rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana telah ada dan disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip risiko jangka panjang guna menghindari risiko baru. Akan tetapi dalam proses pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana belum dapat membangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin, asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas. Mekanisme tersebut perlu untuk disosialisasikan kepada stakeholders terkait di Provinsi NTT untuk menjadi gerakan bersama lintas stakeholders untuk membangun perekonomian masyarakat. BABV PENUTUP Penyelenggaraaan penanggulangan bencana di Provinsi NTI didasarkan kepada pangkajian risiko bencana. Data dan peta hasil kajian risiko bencana ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penaoggulangan bencana untuk 5 (lima) tahun kedepan di Provinsi NTT. Data dan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana yang dihasilkan dalam pengkajian berguna untuk mengurangi dampak korban jiwa, kerugian materil dan fisik serta lingkungan. Peta yang dihasilkan digunakan untuk melihat gambaran wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana. Penyusunan kajian risiko bencana yang dilakukan di Provinsi NTT mengikuti standar dan aturan yang berlaku secara nasional. Kajian risiko bencana disusun secara komprehensif dengan melibatkan instansi Iintas sektoral. Hal ini dikarenakan data pendukung dalam pengkajian yang dilakukan merupakan data-data yang berasal dari instansi dan lembaga yang berwenang baik di daerah maupun di nasional. Selain itu, bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana dari segi penyajian dilakukan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Kajian risiko bencana digunakan sebagai landasan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana di Provinsi NTT. Oleh sebab itu, hasil pengkajian risiko ini dapat disepakati dan dilegalisasi oleh pemerintah daerah agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi NTT bisa lebih terarah. Diharapkan pemerintah daerah Provinsi NTT melakukan penguatan terhadap pengkajian risiko bencana sehingga tercipta dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan yang diam bi! nantinya dapat lebih menyentuh kepada upaya pengurangan dampak korban bencana, kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan di Provinsi NTT. gGUBERNUR NUS TENGGARA TIMUR, � VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…