DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi permintaan akan ternak besar potong dari daerah lain, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi terkait pelarangan pengeluaran ternak besar potong betina bibit maupun bukan bibit sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil lkutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

2.Undang-Undang . . . Menetapkan :
2.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
4.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 037); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA DI PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 037) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1) Ternak Besar Potong yang diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah adalah Ternak Besar Potong jantan siap potong.

(2)Ternak Besar Potong jantan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah.
(3)Ternak Besar Potong betina bibit maupun bukan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah kecuali:
1. a.Ternak sapi betina bibit maupun bukan bibit dengan persetujuan Gubernur; dan
2. b.Ternak kuda betina bibit maupun bukan bibit yang tidak produktif akibat umur maupun gangguan reproduksi.
  1. 2.Ketentuan Pasal 15 ayat (5) huruf a dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

( 1) Pengusaha Ternak yang akan memasukkan dan mengeluarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke dalam dan ke luar Daerah, wajib memiliki izin dari Gubernur.

(2)Untuk . . .
(2)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pengusaha Temak mengajukan permohonan kepada Gubemur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(4)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.foto copy akta pendirian badan usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang;
2. b.Nomor Pokok wajib Pajak;
3. c.Nomor Induk Berusaha;
4. d.fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
5. e.fotocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS kesehatan;
6. f.fotocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan/ surat keterangan kepengurusan BPJS ketenagakerjaan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS ketenagakerjaan; dan
7. g.surat keterangan fiskal.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.persyaratan teknis Pengeluaran Temak Besar Potong: 1 . dokumen kerjasama kemitraan (kepemilikan lahan minimal 10 ha (sepuluh hektare), kandang dengan kapasitas minimal 250 ekor, dan memiliki tenaga kesehatan Hewan);
  1. 2.kuitansi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan;
  2. 3.surat keterangan kepemilikan 10% ( sepuluh persen) betina produktif mengetahui perangkat daerah yang membidangi fungsi petemakan di Kabupaten/Kota;
  3. 4.daftar timbang berat badan Temak mengetahui perangkat daerah yang membidangi fungsi petemakan di Kabupaten/ Kota;
  4. 5.Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  5. 6.Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  6. 7.Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  7. 8.Rekomendasi pengeluaran Temak dari Kabupaten/Kota asal;
  8. 9.SKKH dari Kabupaten/Kota asal temak;
  9. 10.hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan provinsi tujuan; 1 1 . surat persetujuan Gubemur (khusus untuk temak sapi betina); 12.SKSR dari dinas Kabupaten/Kota asal temak (khusus untuk temak kuda betina); dan 1 3 . Berita Acara Pemeriksaan Umur dari Dinas Kabupaten / Kota asal temak (khusus untuk temak sapi bali yang berat badannya kurang dari 27 5 Kg).
2. b.persyaratan teknis pengeluaran Temak Kecil, meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  2. 3.Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  3. 4.Rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan;
  4. 5.Rekomendasi . . .
  5. 5.Rekomendasi pengeluaran temak dari kabupaten/kota asal;
  6. 6.SKKH dari Kabupaten/Kota asal temak;
  7. 7.kuitansi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan; dan
  8. 8.hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan provinsi tujuan.
3. c.persyaratan teknis pengeluaran anak ayam usia sehari (Day Old Chick), anak itik usia sehari (Day Old Duck) dan anak puyuh usia sehari (Day Old Quail) meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  2. 3.Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  3. 4.Rekomendasi pemasukan temak dari provinsi tujuan;
  4. 5.Rekomendasi pengeluaran temak dari Kabupaten/Kota asal;
  5. 6.SKKH dari Kabupaten/Kota asal temak; dan
  6. 7.hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
4. d.persyaratan teknis pengeluaran Hewan Kesayangan, meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  2. 3.Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  3. 4.Rekomendasi pemasukan temak dari provinsi tujuan;
  4. 5.Rekomendasi pengeluaran dari Kabupaten/Kota asal;
  5. 6.SKKH dari Kabupaten/Kota asal hewan; dan
  6. 7.hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
5. e.persyaratan teknis pengeluaran Produk Asal Hewan, meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  2. 3.Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  3. 4.Rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan;
  4. 5.Rekomendasi pengeluaran dari kabupaten/kota asal;
  5. 6.SKKPH dari Kabupaten/Kota asal hewan; dan
  6. 7.hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
6. f.persyaratan teknis pemasukan Temak Besar Potong, meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  2. 3.Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  3. 4.berasal dari unit usaha yang telah dianalisa resiko dan memenuhi persyaratan;
  4. 5.sertifikat veteriner dari provinsi asal;
  5. 6.berasal dari daerah bebas penyakit hewan menular; dan
  6. 7.hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
7. g.persyaratan teknis Pemasukan Temak Kecil, meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  2. 3.Rekomendasi pemasukan Temak dari Kabupaten/Kota tujuan;
  3. 4.berasal dari unit usaha yang telah dianalisa resiko dan memenuhi persyaratan;
  4. 5.sertifikat .. .
  5. 5.sertifikat veteriner dari provinsi asal;
  6. 6.berasal dari daerah bebas penyakit hewan menular; dan
  7. 8.hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
8. h.persyaratan teknis pemasukan anak ayam usia sehari (Day Old Chick), anak itik usia sehari (Day Old Duck) dan anak puyuh usia sehari (Day Old Quail), meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  2. 3.Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  3. 4.berasal dari unit usaha yang memiliki kompartemen bebas Avian Influenza (Al) atau dari unit usaha yang telah dianalisis resiko ;
  4. 5.sertifikat veteriner dari provinsi asal; dan
  5. 6.hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
  6. 1.persyaratan teknis pemasukan Hewan Kesayangan, meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  7. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  8. 3.Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  9. 4.sertifikat Veteriner dari provinsi asal;
  10. 5.hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratan di Daerah; dan
  11. 6.buku vaksinasi khusus hewan penular rabies (selain burung, ayam dewasa, rodent, lagomorphs).
9. j.persyaratan teknis pemasukan produk hewan dan hasil ikutannya, meliputi: 1 . Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  1. 2.Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  2. 3.Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  3. 4.Berasal dari unit usaha yang memenuhi syarat analisis risiko;
  4. 5.Hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratka di Daerah;
(6)Dokumen kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 , meliputi:
1. a.dokumen kepemilikan atas lahan atau dokumen lainnya yang sejenis beserta keterangan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b;
2. b.dokumen kepemilikan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
3. c.keterangan jumlah indukan betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d; dan d.keterangan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e.
(7)Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal II . . . Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 25 September 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd E. MELKIADES LAKA LENA Diundangkan di Kupang pada tanggal 25 September 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, ttd KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 048 Salinan sesuai dengan aslinya \ KEPALA B�M, ODERMAKS SOMBU, SH, MA, M.H NIP. 196609181986021001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…