DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2021

Nomor: 49
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

Pasal 1

(1)Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3
(2)Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VII-2 Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021 sesuai RKPD Perubahan 2021 sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2021 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

(1)Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Perubahan RKPD 2021.
(2)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021. 4

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 30 Juli 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 30 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd BENEDIKTUS POLO MAING BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 050 5 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : TAHUN 2021 TANGGAL : 2021 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 | i DAFTAR ISI Daftar Isi ..................................................................................................................... i Daftar Tabel ................................................................................................................ iii Daftar Gambar............................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan ............................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ....................................................................... I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen ....................................................................... I-5 1.4 Maksud Dan Tujuan ................................................................................. I-6 1.5. Sistematika Penulisan ............................................................................... I-7 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN II-1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ............................................................................... II-1 2.1.1.Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021 .................................... II-2 2.1.2.Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah ........................................................................... II-5 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .............................. III-1 3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... III-1 3.1.1. Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.... III-2 3.1.2. Inflasi ............................................................................................. III-8 3.1.3. Proyeksi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur. ... III-9 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................... III-10 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........................ IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................ IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021........................................... IV-6 4.2.1. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 ................................................ IV-6 4.2.2. Tema Pembangunan 2021 .............................................................. IV-8 4.2.2.1.Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2021 .................. IV-8 4.2.2.2.Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021... IV-9 4.2.2.3.Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2021 ..................... IV-10 4.2.2.4.Prioritas Daerah RKPD 2021 ........................................... IV-12 4.3. Inovasi Daerah ...................................................................................... IV-30 4.3.1. Inovasi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting......... IV-30 4.3.1.1.Input............................................................................... IV-30 4.3.1.2.Proses ............................................................................. IV-32 4.3.1.3.Output ............................................................................ IV-33 4.3.1.4.Outcome ......................................................................... IV-33 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 | ii 4.3.2. Inovasi Tanam Jabung Panen Sapi (TJPS) .................................. IV-34 4.3.2.1.Input............................................................................... IV-34 4.3.2.2.Proses ............................................................................. IV-35 4.3.2.3.Output ............................................................................ IV-37 4.3.2.4.Outcome ......................................................................... IV-37 4.3.3. SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis) ..................... IV-37 4.3.3.1.Input ............................................................................. IV-37 4.3.3.2.Proses ............................................................................ IV-38 4.3.3.3.Output........................................................................... IV-41 4.3.3.4.Outcome ........................................................................ IV-41 4.4. Strategi Menghadapi Covid 19 dan Badai Siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) ................................................................................ IV-42 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ....................................V-1 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ............... VI-1 BAB VII PENUTUP ........................................................................................ VII-1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 | iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2020 ......................... II-4 Tabel 2.2 Capaian Realisasi Anggaran 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan II .............................................. II-10 Tabel 2.3 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja................................ II-12 Tabel 3.1 Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ............................... III-11 Tabel 3.2 Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Sesuai RKPD Induk Tahun 2021) .......................................................................... III-13 Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 ............................................................................. IV-1 Tabel 4.2 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 ....................................................................................... IV-3 Tabel 4.3 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan untuk Tahun 2021 (yang sudah disesuaikan dengan kondisi 2021) ............. IV-4 Tabel 4.4 Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 ....................... IV-8 Tabel 4.5 Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan ....... IV-11 Tabel 5.1 Struktur Perubahan APBD Dalam RKPD Perubahan Tahun 2021....... V-2 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 ....................................................................................... VI-1 Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 .................................................................................................. VI-2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 | iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya ................................................................................................ I-6 Gambar 3.1 Outlook Perekonomian Nusa Tenggara Timur .................................... III-3 Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional ............. IV-7 Gambar 4.2 Arah Kebijakan sebagai Pedoman penentuan Tema RKPD ................. IV-9 Gambar 4.3 Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota ..................................... IV-11 Gambar 4.4 Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota ............................................. IV-12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB I - | 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1.RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2.RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3.RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4.RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, BAB I RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB I - | 2 serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 sampai dengan kondisi bulan April 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan RKPD Perubahan dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. Tahun 2021 ini terjadi kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya, sejak triwulan I Tahun 2020, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB I - | 3 angka-angka pengangguran, kemiskinan dan inflasi serta meningkatnya kasus kematian akibat Covid-19, yang berakibat pada pemusatan penggunaan dana untuk menunjang sistem kesehatan daerah yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional. Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya refocusing dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, RKPD Tahun 2021 termasuk RKPD Perubahan Tahun 2021 terdiri memuat :
a.Rancangan kerangka ekonomi daerah;
b.Prioritas pembangunan daerah; dan
c.Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refocusing akibat pandemic Covid-19 sekaligus mensinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB I - | 4
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. 9.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB I - | 5 Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20. 20.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 berikut. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB I - | 6 RTRW Nasional RTRWDaerah Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Dengan demikian, RKPD Perubahan Tahun 2021 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Tentu saja dengan tetap menjaga keserasian terhadap RTRW Nasional, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 1.4 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Perubahan yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan dimaksudkan untuk merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, menetapkan program dan kegiatan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB I - | 7 prioritas menurut sumber pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Perubahan Provinsi NTT. Tujuan kegiatan Penyusunan RKPD Perubahan ini adalah:
21. 1.Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antar kebijakan dengan pelaksanaan;
22. 2.Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
23. 3.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
24. 4.Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun KUPA dan PPAS-P Tahun 2021. 1.5. Sistematika Penulisan RKPD Perubahan Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Perubahan serta sistematika dokumen RKPD Perubahan. BAB ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, khususnya terkait evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun kondisi triwulan II TA. 2021. tantangan dan prospek perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan). RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 1 EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 telah memasuki triwulan II, yang sekaligus juga merupakan tahun kedua didalam pelaksanaan pada masa pandemi Covid-19 yang melanda. Beberapa kebijakan yang dilakukan selama Pandemi Covid-19 adalah :
25. 1.Implementasi kebijakan physical distancing dan pembatasan aktivitas di luar rumah (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro/PPKM) dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk menuju terbentuknya herd immunity sehingga dapat memulihkan aktivitas masyarakat.
26. 2.Penutupan PLBN mulai 20 Maret 2020 sesuai Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.
27. 3.Implementasi kebijakan penutupan destinasi wisata dan penundaan even yang melibatkan banyak orang sejak Maret 2020.
28. 4.Menurunnya kunjungan wisatawan.
29. 5.Melarang restoran/rumah makan memberikan layanan di tempat.
30. 6.Kebijakan pelayanan moda transportasi laut dan udara mengangkut penumpang (kecuali kriteria tertentu) serta pelayanan angkutan darat yang mengutamakan penerapan protokol Covid secara ketat.
31. 7.Menurunnya ekspor dan impor barang salah satunya melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi yang menyatakan bahwa Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) dan Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK) harus mengoptimalkan produk dalam negeri.
32. 8.Pemotongan Dana Transfer dari Pusat.
33. 9.Menurunnya PAD.
34. 10.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memprioritaskan sementara pengadaan barang dan jasa / tender proyek TA. 2021 untuk mendukung anggaran penanganan Covid 19. Semua kebijakan ini akan berdampak pada pelambatan kinerja ekonomi, yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Hal-hal inilah yang selanjutnya menyebabkan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target-target indikator yang telah ditetapkan, karena semua input (anggaran) yang telah dialokasikan telah dilakukan refocusing untuk penanganan Covid 19. RKPD Perubahan 2021 ini menyesuaikan kembali berbagai program kegiatan beserta anggaran yang disediakan untuk mencapai berbagai indikator dan target yang telah ditetapkan, dengan didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2021. 2.1.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021 Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi , yaitu :
35. 1.Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
36. 2.Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty).
37. 3.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
38. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
39. 5.Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2019 serta memperhatikan RKP 2021. Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023, maka RKPD 2021 menetapkan tema “Pemulihan Ekonomi melalui Sektor RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 3 Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah”. Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows programme, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD. Pendekatan penyusunan RKPD 2021, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2021 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 34 Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP). Tujuh prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu :
40. 1.Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting;
41. 2.Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
42. 3.Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 4
43. 4.Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
44. 5.Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi;
45. 6.Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan &Kesehatan; dan
46. 7.Reformasi Birokrasi. Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2020 dapat dicapai. Pencapaian indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2020 Sumber : BPS Provinsi NTT, 2021 *) Berita Resmi Statistik NTT Kondisi sampai dengan Juli 2021 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2021 tumbuh 0,12% (y.o.y), lebih rendah dibandingkan Triwulan IV Tahun 2020 yang mencapai 5,49%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi ke level -0,83%, sangat menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,11% dan di tahun 2019 yaitu 5,24%. Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2020 yang mengalami konstraksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami konstraksi hingga -2,07%. Tingginya NO INDIKATOR SATUAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 2018 2019 2020 2021 TW.I* 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,11 5,24 -0,83 0,12 2 Angka kemiskinan % 21,03 20,62 21,21 20,99 3 Inflasi % 3,07 0,67 0,78 0,63 4 IPM poin 64,39 65,23 65,19 65,19 5 Usia Harapan Hidup tahun 66,38 66,85 67,01 67,01 6 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,30 7,55 7,63 7,63 7 TPT % 3,01 3,35 4,28 3,38 8 Indeks Gini poin 0,351 0,356 0,356 0,346 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 5 tingkat konstraksi pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid 19. Angka kemiskinan menurun dari 21,03% keadaan September 2018 menjadi 20,62% keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21% pada September tahun 2020, kemudian pada kondisi Maret 2021 turun menjadi 20,99% atau sebesar 0,22% poin terhadap kondisi September 2020. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 poin. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,38 tahun pada 2018 menjadi 66,85 pada tahun 2019 dan 67,01 pada tahun
47. 2020.Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 7,63 tahun. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan jumlah angkatan kerja, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020, kemudian pada kondisi Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 0,90 % poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Terdapat 308,04 ribu orang (7,84% penduduk usia kerja) yang terdampak Covid 19. Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan. Pada Maret 2021 Indeks Gini sebesar 0,346 mengalami penurunan 0,010 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2020. 2.1.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan kondisi bulan Juni 2021 maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Provinsi Nusa RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 6 Tenggara Timur khususnya dan Indonesia umumnya masih belum lepas dari cengkeraman pandemi Covid 19. Karena sejak tahun 2020, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional. Hal ini diperparah lagi dengan bencana dahsyat yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat dilanda badai siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) yang memporak-porandakan beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa yang terjadi pada awal bulan April 2021. Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya refocusing dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2021, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refoccusing akibat pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 7 Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin. Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL : http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja. Penyampaian laporan baik secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi E-monev performance (Kondisi Laporan yang disampaikan ke Bappelitbangda Provinsi NTT s/d tanggal 31 Juni 2021). Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Keseluruhan Program Pembangunan Daerah, dijabarkan dalam RKPD 2021 secara lebih konkret menurut 5 (lima) misi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 8 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018- 2023 sebagai berikut:
48. 1.Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (inclusive) yakni melibatkan semua pihak (shareholders) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.
49. 2.Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty) NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.
50. 3.Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
51. 4.Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 9 mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.
52. 5.Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT. Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian pelaksanaaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2021 menurut 5 Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu :  MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari 63 kegiatan dan dilaksakan oleh 15 Perangkat Daerah;  MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) terdiri dari 7 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah  MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat Daerah  MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23 kegiatan oleh 5 Perangkat Daerah  MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari satu Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 10 PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan II: Tabel 2.2 Capaian Realisasi Anggaran 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan II No Perangkat Daerah Pagu Anggaran Realisasi % 1 Biro Administrasi Pimpinan 5.099.928.660 1.314.114.950 25,77% 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.807.724.531.517 814.753.080.970 29,02% 3 Dinas Kesehatan 194.853.968.230 33.376.000.945 17,13% 4 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 279.053.296.621 89.113.697.678 31,93% 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1.516.293.696.094 0 0,00% 6 Satuan Polisi Pamong Praja 16.403.217.311 8.292.670.636 50,56% 7 Dinas Sosial 29.653.689.757 6.185.237.182 20,86% 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.358.531.820 571.686.152 5,52% 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 99.103.075.888 0 0,00% 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46.189.931.598 11.761.348.681 25,46% 11 Dinas Perhubungan 38.293.163.362 13.605.483.297 35,53% 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 12.837.226.124 0 0,00% 13 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 36.053.649.381 10.041.732.855 27,85% 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11.591.465.717 4.292.288.134 37,03% 15 Dinas 23.600.960.384 7.420.683.558 31,44% RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 11 No Perangkat Daerah Pagu Anggaran Realisasi % Kepemudaan dan Olahraga 16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 19.247.626.847 6.445.978.297 33,49% 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 230.588.894.910 20.317.249.304 8,81% 18 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 32.666.978.063 6.193.591.841 18,96% 19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 184.682.319.797 25.398.805.233 13,75% 20 Dinas Peternakan 145.190.043.492 4.860.569.781 3,35% 21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 18.445.913.728 6.702.187.612 36,33% 22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23.600.489.081 5.503.481.378 23,32% 23 Inspektorat Daerah 26.140.596.261 0 0,00% 24 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 31.601.735.270 7.126.232.127 22,55% 25 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 126.056.586.960 34.377.788.429 27,27% 26 Badan Keuangan Daerah 970.287.776.152 123.532.427.751 12,73% 27 Badan Kepegawaian Daerah 20.180.775.519 10.692.865.680 52,99% 28 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 37.433.978.628 11.689.237.936 31,23% 29 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 6.057.625.100 1.569.786.342 25,91% 30 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5.970.156.082 900.899.339 15,09% 31 Biro Umum 108.502.358.049 43.605.332.263 40,19% 32 Biro Hukum 2.229.178.620 1.078.201.480 48,37% 33 Biro Organisasi 2.203.615.852 581.740.917 26,40% 34 Biro Pemerintahan 2.188.025.260 932.911.493 42,64% 35 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 8.591.680.714 0 0,00% 36 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 131.192.353.647 48.325.239.712 36,84% 37 Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan 1.902.441.459 551.478.890 28,99% 38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.022.288.207 803.193.020 10,01% 39 Badan 11.318.178.139 3.217.459.613 28,43% RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 12 No Perangkat Daerah Pagu Anggaran Realisasi % Penanggulangan Bencana Daerah Total 7.281.411.948.301 1.365.134.683.476 18,75% Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 39 Perangkat Daerah pada Triwulan II ini rata-rata masih di kisaran 21,36% dengan predikat Sangat Rendah (SR). Sedangkan total realiasasi anggaran baru sebesar Rp. 1.365.134.683.476 atau 18,75% dari total anggaran sebesar Rp. 7.281.411.948.301. Berapa hal yang menjadi penyebabnya adalah adanya refocussing anggaran dan masih terdapat 5 (lima) PD tidak melaporkan realisasi capaian anggaran sampai dengan laporan ini diturunkan. PD yang belum melaporkan realisasi capaian anggaran APBD sampai dengan Triwulan II, adalah :
53. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
54. 2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
55. 3.Inspektorat Daerah Provinsi NTT
56. 4.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
57. 5.Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tabel 2.3 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 91% ≤ 100% SANGAT TINGGI (ST) 76% ≤ 90% TINGGI (T) 66% ≤ 75% SEDANG (S) 51% ≤ 65% RENDAH (R) ≤ 50% SANGAT RENDAH (SR) Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB II- | 13 2) Hasil Sedang Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 1 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rumusan rencana Kebijakan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 merupakan implementasi tahun ketiga dari RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, dan dengan memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP Tahun 2021. Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2021 adalah “Perubahan Struktur Ekonomi menuju pada Industri dan Jasa berbasis Pertanian”. Prioritas Pembangunan daerah pada tahun rencana 2021 adalah sebagai berikut :
58. 1.Sinergitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lintas Pemangku Kepentingan
59. 2.Peningkatan perencanaan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih
60. 3.Peningkatan industri pertanian, perikanan dan peternakan
61. 4.Interkoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata Ring of Beauty Secara umum arahan ekonomi daerah Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dipusatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan cepat tumbuh yang dimotori sektor pariwisata daerah sebagai Prime mover. Dengan memperhatikan proses perencanaan dengan pola pendekatan THIS untuk NTT Bangkit melalui upaya strategis ekonomi hijau antara lain:
a.Pengembangan pariwisata sebagai prime mover ekonomi (ring of beauty) dengan pengembangan wilayah 4 (empat) Destinasi Wisata yaitu Kelaba Maja (Sabu Raijua), Wae Rebo (Manggarai Timur), Fatunausus (TTS), dan Hasan Maubesi (Malaka).
b.Fokus pertumbuhan 7 (tujuh) destinasi wisata pada tahun 2019. Sedangkan, pendekatan THIS untuk NTT Sejahtera, yang hendak dicapai adalah menurunkan penduduk miskin menjadi 21% dengan basis data terpadu by name by address melalui langkah nyata yaitu:
a.Kemiskinan dan Stunting, difokuskan pada 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.Lokasi Desa Prioritas/Model terdiri dari 344 Desa model di 22 Kabupaten/Kota. Pada saat yang sama pengembangan industri pertanian, perikanan dan peternakan melalui Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di dorong untuk tumbuh agar dapat memberi nilai tambah pada komoditi pangan daerah dan memberi daya dorong terhadap upaya pemerintah membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Pada gilirannya diharapkan pendapatan masyarakat akan tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat dan memberi stimulus bagi berkembangnya makin banyak usaha-usaha produktif masyarakat. Namun demikian, Pandemi Covid 19 menyebabkan berbagai rencana yang telah ditetapkan tersebut harus disesuaikan kembali, karena berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya mengakibatkan menurunkan kinerja perekonomian terutama pada sektor swasta yang lebih banyak menunggu sambil melihat perkembangan ke depan. Hal ini berakibat pada realisasi investasi terutama investasi swasta menurun, perdagangan melemah, produksi barang dan jasa menurun, pasar nasional maupun internasional lesu. 3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur. Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan I 2021 tumbuh 0,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,27% (y.o.y) dan juga lebih rendah dari pencapaian nasional. Vaksinasi yang telah dimulai sejak awal tahun mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi pengeluaran, pemulihan bersumber dari investasi dan konsumsi swasta. Dari sisi Lapangan Usaha, perbaikan ekonomi terutama bersumber dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor utama. Kinerja perekonomian NTT pada triwulan II 2021 diprakirakan terus melanjutkan tren pemulihan. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui vaksinasi serta RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 3 momen Hari Besar Keagamaan berpotensi semakin mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan mobilitas. Sedikit menggembirakan bahwa pada triwulan I 2021 ini, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif sedangkan pada sisi pengeluaran pertumbuhan negatif (kontraksi) terjadi pada semua komponen pengeluaran. Gambar 3.1 Outlook Perekonomian Nusa Tenggara Timur Sumber: BPS diolah dan BI, 2021 Pertumbuhan positif dan negatif ini mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dilihat dari sisi pengeluaran dan sisi lapangan usaha sebagai berikut:
1. 1.Perkembangan ekonomi dari sisi pengeluaran antara lain:
a.Untuk konsumsi pada triwulan I 2021, kinerja konsumsi Provinsi NTT secara agregat (rumah tangga, pemerintah, dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) terkontraksi sebesar 5,62% (y.o.y) lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 5,03% (y.o.y). Dimana, perbaikan kinerja konsumsi Rumah Tangga didorong oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi pasca pelaksanaan vaksinasi. Selain itu juga, membaiknya konsumsi rumah tangga juga RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 4 terkonfirmasi dari peningkatan konsumsi listrik serta pengeluaran masyarakat di Provinsi NTT.
b.Pada sisi Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 15,74% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 7,99% (y.o.y). Menurunnya kinerja konsumsi pemerintah akibat melambatnya realisasi anggaran Pemerintah di Provinsi NTT (APBN, APBD Provinsi NTT dan APBD 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT) di triwulan I 2021 terutama belanja pegawai dengan realisasi belanja pegawai hanya 8,12% dari total anggaran. Akan tetapi, kinerja konsumsi Provinsi NTT pada triwulan II 2021 diperkirakan membaik terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi pasca vaksinasi dan pelaksanaan Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik berupa perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako BST, BLT dana desa, kartu prakerja) dan program padat karya diharapkan mampu menopang daya beli masyarakat di triwulan II 2021.
c.Kinerja ekonomi Provinsi NTT triwulan II 2021 berpotensi tertahan akibat badai Seroja dan berlanjutnya PPKM di beberapa Kabupaten/Kota. Badai siklon tropis Seroja pada April 2021 melanda 21 Kabupaten/Kota di NTT, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur termasuk perumahan warga. Diperkirakan sebanyak 65,935 rumah mengalami kerusakan dan korban jiwa sebanyak 181 orang. Timbulnya korban jiwa dan kerusakan aset berpotensi menurunkan daya beli masyarakat akibat kehilangan sumber pendapatan atau penurunan nilai kekayaan. Sementara itu, berlanjutnya PPKM berpotensi menahan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan konsumsi.
d.Pada sisi Investasi, pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB/investasi) pada triwulan I 2021 terkontraksi 4,96% (y.o.y), membaik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 16,07% (y.o.y). Perbaikan kontraksi kinerja investasi didorong RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 5 oleh meningkatnya realisasi belanja modal baik APBN dan APBD di Provinsi NTT untuk pengerjaan Proyek Strategis Nasional antara lain Terminal Multipurpose Wae Kelambu (Labuan Bajo), Pelabuhan Kupang (Kota Kupang), Bandar Udara Komodo (Labuan Bajo), Bendungan Temef (Timor Tengah Selatan), Bendungan Manikin (Kabupaten Kupang), dan Bendungan Napun Gete (Sikka). Membaiknya investasi juga tercermin dari realisasi pengadaan semen di Provinsi NTT yang menunjukkan perbaikan dari -28,78% (y.o.y) pada triwulan IV 2020 menjadi -2,98% (y.o.y) pada triwulan I 2021.
e.Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTT sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, serta pengembangan infrastruktur melalui pengembangan potensi baru sebagai sumber pendapatan daerah . Secara spasial, realisasi PMDN terbesar terdapat di Kabupaten Sumba Timur yang mencapai Rp186,7 miliar (32%).
f.Dari sisi Ekspor dan Impor, pada triwulan I 2021, ekspor luar negeri Provinsi NTT terkontraksi 43,80% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 dengan konstraksi sebesar 32,73% (y.o.y). Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor ke negara India dan Timor Leste. Komoditas ekspor utama Provinsi NTT didominasi kelompok buah-buahan, terutama mete dengan pangsa 36,94%. Pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) baik melalui PLBN dan penutupan sementara kunjungan WNA ke Indonesia juga mempengaruhi kontraksi ekspor luar negeri Provinsi NTT di sektor jasa pariwisata. Pada triwulan I 2021, jumlah kedatangan wisman Provinsi NTT terkontraksi 99,85% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang mencapai 99,79% (y.o.y). Sedangkan, impor luar negeri Provinsi NTT pada triwulan I 2021 masih terkontraksi sebesar RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 6 46,60% (y.o.y) dibandingkan Triwulan IV 2020 sebesar 39,87% (y.o.y).
1. 2.Perkembangan ekonomi dari sisi Lapangan Usaha antara lain:
a.Kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2021 mencapai 8,32% (y.o.y), dan merupakan kinerja tertinggi selama lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 hanya sebesar 0,95%. Tingginya kinerja sektor ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi pada masa tanam Oktober 2020 – Maret 2021 di tengah upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui program TJPS dan food estate Sumba Tengah dimana realisasi luas tanam periode Oktober – Desember 2020 komoditas padi dan jagung tumbuh masing-masing sebesar 51% (y.o.y) dan 74,8% (y.o.y). Tingginya realisasi tanam tersebut didorong oleh program TJPS Pemerintah Provinsi NTT (realisasi 9.573 Ha) dan program food estate di Sumba Tengah (5.000 ha). Luas panen tanaman padi pada triwulan laporan sebesar 63,5% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 16,8% (y.o.y). Perbaikan kinerja pertanian sejalan dengan NTP triwulan I 2021 khususnya sub sektor tanaman pangan padi-palawija dan hortikultura yang mengalami kenaikan sehingga masing-masing menjadi 95,65 dan 100,22. Walupun demikian, bencana Siklon Tropis Seroja (Siklon Tropis 99S) berpotensi menahan kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih tinggi. Pasca-badai, kerusakan lahan sub sektor tanaman bahan makanan mencapai 23,5 ribu Ha padi dan 13,96 ribu Ha jagung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Badai tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur pertanian dan jaringan irigasi di Provinsi NTT. Pada sub sektor peternakan terdapat 45,1 ribu ekor ternak hilang (terdiri dari 14 ribu ternak besar dan 31,1 ribu ternak kecil). Sedangkan di sub sektor perikanan, sebanyak 602 kapal mengalami kerusakan berat (537 unit memiliki kapasitas 1-10GT RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 7 dan 65 unit memiliki kapasitas 10-30 GT) dan kerusakan rumput laut.
b.Pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tercatat tumbuh membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan konstraksi sebesar 3,58% pada Triwulan I 2021 jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 dengan kontraksi sebesar 8,93%. Kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku mulai 1 Maret 2021, secara bertahap meningkatkan permintaan kendaraan bermotor. Pertumbuhan ektor ini dipicu juga oleh perdagangan antar daerah yaitu pengeluaran ternak besar (Sapi, Kuda, Kerbau) pada triwulan I sebesar 40% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 31% (y.o.y).
c.Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 5,91% (y.o.y), lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 15,84% (y.o.y). Hal ini dipengaruhi oleh keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada triwulan I 2021 antara lain Bendungan Temef (Kab. Timor Tengah Selatan), Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Pelabuhan Kupang (Kota Kupang), Multipurpose Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Bandara Komodo (Kab. Manggarai Barat), dan juga Bendungan Napun Gete (Kab. Sikka) yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2021. Di samping itu, proyek pengembangan Destinasi Super Prioritas Pariwisata Labuan Bajo baik infrastruktur (jalan, bandara Komodo, pelabuhan multipurpose, pengolahan air) serta penataan kawasan wisata menjadi faktor pendorong sektor konstruksi secara keseluruhan. Pada triwulan II 2021, akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT diprakirakan terus berlanjut seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh konsumsi RT, investasi dan konsumsi Pemerintah. Meningkatnya konsumsi RT seiring meningkatnya optimisme pada momen Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei 2021 dan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 8 vaksinasi yang terus berlanjut. Meningkatnya investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) berupa jalan dan bendungan, serta pengembangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Dari sisi LU, pertumbuhan diperkirakan bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Jasa Pendidikan, dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Akan tetapi, badai siklon tropis Seroja yang melanda Provinsi NTT serta berlanjutnya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Kupang dan Sumba Timur berpotensi menahan kinerja perekonomian Provinsi NTT. 3.1.2 Inflasi Inflasi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sangat rendah sebesar 0,63% jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 4,92% pada tahun 2015, menjadi 2,48% pada tahun 2016, lalu menjadi 2,00% pada tahun 2017, dan selanjutnya tahun 2018 menjadi 3,07% dan Tahun 2020 sebesar sebesar 0,78%. Faktor inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga terdapat upside dan downside factor penyebab inflasi sebagai berikut:  Upside Factors, dipengaruhi oleh : a) kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok dengan rerata tertimbang sebesar 35% dimulai pada Bulan Januari 2020. Hal ini disebabkan cukai rokok tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan, dan b) resiko inflasi komoditas kelompok bahan makanan yang disebabkan, antara lain karena terganggunya produktivitas pertanian karena faktor musim, gelombang tinggi yang menghambat penangkapan ikan, serta terganggunya distribusi komoditas bahan makanan yang diperoleh dari luar Nusa Tenggara Timur.  Downside Factors, dipengaruhi oleh : a) Pandemi Covid 19 menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, yang berakibat pada berkurangnya daya beli masyarakat. Implementasi kebijakan physical distancing dan pembatasan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 9 aktivitas masyarakat di luar rumah (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro/PPKM); b). Badai Siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) pada awal April 2021 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kerusakan lahan pertanian, kematian binatang ternak, kerusakan kapal tangkap, dan kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu dan tempe. 3.1.3 Proyeksi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0.83% (y.o.y). Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 ditopang oleh peningkatan investasi, perbaikan kinerja konsumsi masyarakat, serta percepatan peran fiskal sebagai countercyclical. Dari sisi Lapangan Usaha pertumbuhan diperkirakan didorong oleh Lapangan Usaha utama kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sedikit tertahan akibat dampak dampak badai siklon Seroja. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kinerja pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada semester kedua tahun 2021 ini sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi akibat Covid 19. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada triwulan I 2021, akan tetapi pada triwulan II 2021 sampai pada triwulan IV 2021 akan membaik seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha dan masyarakat dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru dan pelonggaran phicycal distancing serta vaksinasi untuk menekan penyebaran Covid-19 menuju terbentuknya herd immunity sehingga dapat memulihkan aktivitas masyarakat. Asumsi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak lambat ditengah mewabahnya pandemic Covid-19 yang berdampak signifikan bagi tingkat konsumsi masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional NTT maupun Nasional. Berkurangnya aktifitas produksi masyarakat akan mengurangi nilai tambah produksi, serta menurunkan daya beli RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 10 masyarakat. Sektor ekonomi yang diperkirakan terdampak adalah sektor pertanian industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi, konsumsi rumah tangga, investasi, konstruksi, net impor, serta akomodasi dan makan. Selain itu adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus, Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2021 yang direfocussing untuk penanganan covid-19, akan mengurangi belanja pemerintah untuk pembentukan modal Bruto dan pengeluaran untuk Perubahan Inventori baru. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 diproyeksikan meningkat berada pada kisaran 3,18% – 4,18%, sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 2,1% – 3,1%. 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2020 (Covid 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan refocussing anggaran sesuai dengan Permenkeu No.17/PMK.07/2021 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan migrasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka Perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
1. 1.Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing- masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. 2.Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
a.kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
b.penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 11
c.perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
1. 3.Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah;
2. 4.Perubahan RKPD menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19 dan menampung catatan hasil pertanggung jawaban keuangan TA. 2020;
3. 5.Pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui mekanisme pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
4. 6.Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023; Dengan demikian, Struktur Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2021 sebagaimana terlihat berikut. Tabel 3.1 Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 4 PENDAPATAN DAERAH 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.033.518.433.142 2.033.518.433.142 0 4.1.01 Pajak Daerah 1.533.442.229.906 1.533.442.229.906 0 4.1.02 Retribusi Daerah 205.774.614.333 205.774.614.333 0 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 94.348.316.130 94.348.316.130 0 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 199.953.272.773 199.953.272.773 0 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 4.182.128.447.000 4.124.996.650.000 (57.131.797.000) 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.182.128.447.000 4.124.996.650.000 (57.131.797.000) 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 67.994.937.400 82.077.237.400 14.082.300.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 67.994.937.400 82.077.237.400 14.082.300.000 Jumlah Pendapatan 6.283.641.817.542 6.240.592.320.542 (43.049.497.000) 5 BELANJA 5,1 BELANJA OPERASI 5.013.582.925.198 4.935.694.405.732 (77.888.519.466) 5.1.01 Belanja Pegawai 1.561.997.607.953 1.550.276.186.249 (11.721.421.704) 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.551.161.659.889 1.418.435.134.207 (132.726.525.682) 5.1.03 Belanja Bunga 39.307.557.170 64.502.620.245 25.195.063.075 5.1.05 Belanja Hibah 1.808.722.980.430 1.870.651.364.220 61.928.383.790 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 52.393.119.756 31.829.100.811 (20.564.018.945) 5,2 BELANJA MODAL 1.858.994.304.311 1.952.079.857.154 93.085.552.843 5.2.01 Belanja Modal Tanah 850.000.000 2.390.000.000 1.540.000.000 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 12 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.261.685.911 171.796.588.776 71.534.902.865 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 428.790.271.942 297.728.297.077 (131.061.974.865) 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.319.044.795.090 1.467.835.710.485 148.790.915.395 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.782.551.368 12.329.260.816 3.546.709.448 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.265.000.000 0 (1.265.000.000) 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 68.123.915.460 204.664.498.781 136.540.583.321 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 68.123.915.460 204.664.498.781 136.540.583.321 5,4 BELANJA TRANSFER 644.228.590.760 568.307.875.062 (75.920.715.698) 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 611.228.590.760 537.307.875.062 (73.920.715.698) 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 33.000.000.000 31.000.000.000 (2.000.000.000) Jumlah Belanja 7.584.929.735.729 7.660.746.636.729 75.816.901.000 Total Surplus/(Defisit) (1.301.287.918.187) (1.420.154.316.187) (118.866.398.000) 6 PEMBIAYAAN 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.711.064.158.187 1.765.154.316.187 54.090.158.000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 108.593.947.937 67.795.985.937 (40.797.962.000) 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 1.594.888.120.000 1.689.776.240.000 94.888.120.000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 7.582.090.250 7.582.090.250 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.711.064.158.187 1.765.154.316.187 54.090.158.000 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 409.776.240.000 345.000.000.000 (64.776.240.000) 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 145.000.000.000 145.000.000.000 0 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 264.776.240.000 200.000.000.000 (64.776.240.000) 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 409.776.240.000 345.000.000.000 (64.776.240.000) Pembiayaan Netto 1.301.287.918.187 1.420.154.316.187 118.866.398.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 TOTAL APBD 7.994.705.975.729 8.005.746.636.729 11.040.661.000 Sumber : Badan Keuangan Daerah, Prov. NTT, 2021 Sedangkan bila dilihat dari RKPD Induk Tahun 2021, maka struktur anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. Dimana, anggaran total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7,994 triliun, tumbuh 19,52% (y.o.y) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Sejalan dengan rencana penyelesaian berbagai proyek-proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi NTT yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Rencana Pemerintah Provinsi NTT dalam mendapatkan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun dari PT. SMI untuk proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi juga turut menjadi faktor meningkatnya anggaran Total Belanja secara keseluruhan. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 13 Tabel 3.2 Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Sesuai RKPD Induk Tahun 2021) Kode Uraian RKPD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.033.518.433.142 2.033.518.433.142 0 4.1.01 Pajak Daerah 1.533.442.229.906 1.533.442.229.906 0 4.1.02 Retribusi Daerah 205.774.614.333 205.774.614.333 0 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 94.348.316.130 94.348.316.130 0 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 199.953.272.773 199.953.272.773 0 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 4.182.128.447.000 4.124.996.650.000 (57.131.797.000) 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.182.128.447.000 4.124.996.650.000 (57.131.797.000) 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 67.994.937.400 82.077.237.400 14.082.300.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 67.994.937.400 82.077.237.400 14.082.300.000 Jumlah Pendapatan 6.283.641.817.542 6.240.592.320.542 (43.049.497.000) 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 5.013.582.925.198 4.935.694.405.732 (77.888.519.466) 5.1.01 Belanja Pegawai 1.561.997.607.953 1.550.276.186.249 (11.721.421.704) 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.551.161.659.889 1.418.435.134.207 (132.726.525.682) 5.1.03 Belanja Bunga 39.307.557.170 64.502.620.245 25.195.063.075 5.1.05 Belanja Hibah 1.808.722.980.430 1.870.651.364.220 61.928.383.790 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 52.393.119.756 31.829.100.811 (20.564.018.945) 5.2 BELANJA MODAL 1.858.994.304.311 1.952.079.857.154 93.085.552.843 5.2.01 Belanja Modal Tanah 850.000.000 2.390.000.000 1.540.000.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.261.685.911 171.796.588.776 71.534.902.865 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 428.790.271.942 297.728.297.077 (131.061.974.865) 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.319.044.795.090 1.467.835.710.485 148.790.915.395 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.782.551.368 12.329.260.816 3.546.709.448 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.265.000.000 0 (1.265.000.000) 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 68.123.915.460 204.664.498.781 136.540.583.321 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 68.123.915.460 204.664.498.781 136.540.583.321 5.4 BELANJA TRANSFER 644.228.590.760 568.307.875.062 (75.920.715.698) 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 611.228.590.760 537.307.875.062 (73.920.715.698) 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 33.000.000.000 31.000.000.000 (2.000.000.000) Jumlah Belanja 7.584.929.735.729 7.660.746.636.729 75.816.901.000 Total Surplus/(Defisit) (1.301.287.918.187) (1.420.154.316.187) (118.866.398.000) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.711.064.158.187 1.765.154.316.187 54.090.158.000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 108.593.947.937 67.795.985.937 (40.797.962.000) 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 1.594.888.120.000 1.689.776.240.000 94.888.120.000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 7.582.090.250 7.582.090.250 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.711.064.158.187 1.765.154.316.187 54.090.158.000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 409.776.240.000 345.000.000.000 (64.776.240.000) 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 145.000.000.000 145.000.000.000 0 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 264.776.240.000 200.000.000.000 (64.776.240.000) 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 409.776.240.000 345.000.000.000 (64.776.240.000) Pembiayaan Netto 1.301.287.918.187 1.420.154.316.187 118.866.398.000 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB III - | 14 Kode Uraian RKPD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 TOTAL APBD 7.994.705.975.729 8.005.746.636.729 11.040.661.000 Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT dan Bappelitbangda Prov. NTT RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 1 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah “Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Arahan RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 kemudian dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Dimana pembangunan Tahun 2021 merupakan tahun ke tiga. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi , yaitu :
5. 1.Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
6. 2.Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty).
7. 3.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
8. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
9. 5.Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target RPJMD PerubahanTahun 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 INDIKATOR BASELINE TAHUN 2019 TAHUN KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN2021 2022 2023 Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil Pertumbuhan PDRB (%) 5,20 5,87 6,33 - 6,90 6,7 - 7,3 6,7 - 7,3 Inflasi (%) 0,67 3-3,4 3-3,2 3 - 3,2 3 - 3,2 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) 20,62 21 - 19,63 19,35 - 16,15 15 - 12 15 - 12 PDRB per Kapita (Rp. Juta) 19,5 20 - 23 23 - 25 25 - 27 25 - 27 BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 2 INDIKATOR BASELINE TAHUN 2019 TAHUN KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN2021 2022 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 3,35 3,2 -2,6 2,5 – 1,9 1,9 – 1,5 1,9 – 1,5 % PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 23,90 25,31 30,12 39,74 39,74 Indeks Gini (Poin) 0,355 0,35 - 0,34 0,34-0,33 0,34-0,32 0,34-0,32 Indeks Pembangunan Gender (Poin) 92,72 94 95 95 95 Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%) 2 4 6 8 8 Lama Tinggal Wisatawan (hari) 2,71 4 4 4 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 1.057.384 1.065.378 1.278.453 1.534.144 1.534.144 Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%) 85 90 100 100 100 Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%) 0,390 9,08 45,60 74,81 74,81 Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%) 70 75.02 76.74 78.46 78.46 Penambahan Rumah Layak Huni (unit) 13.974,00 15.498 9.238 9.238 47.948 Rasio Elektrifikasi (%) 73,29 75 80 85 85 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 62,5 67 69 75 75 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2) 17.248.829 17.248.829 17.248.829 17.248.829 17.248.829 Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang 41,7 72,73 85,70 100 100 Indeks Resiko Bencana (Poin) 147 140 138 135 135 Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Angka Melek Huruf (%) 95,76 96,56 98,47 100 100 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,55 8,25 8,65 9,5 9,5 Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,15 14,2 14,6 15 15 Usia Harapan Hidup (Tahun) 66,85 68,1 68,8 69 69 Prevelensi Stunting (%) 27,9 21,8 16,7 10 – 12 10 – 12 Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%) 40 60 70 80 80 Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin) 60,37 65 69 71 71 Opini BPK (Opini) WTP WTP WTP WTP WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat) B A A A A RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 3 INDIKATOR BASELINE TAHUN 2019 TAHUN KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN2021 2022 2023 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) 2,1 2,3 2,5 2,7 2,7 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%) 44,41 50 60 75 75 Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin) 75 85 90 90 90 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 82,32 82,40 82,50 83 83 Sumber : RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 di bawah ini. Tabel 4.2 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 INDIKATOR Satuan Capaian 2020 RPJMD Perubahan TARGET 2021 RKPD INDUK RKPD PERUBAHAN Pertumbuhan Ekonomi (%) (2,27) 5,87 - 6,50 5,01 - 6,13 3,18-4,18 PDRB per Kapita (Rp juta) - 20-23 20-23 20-23 Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 65,19 65.54 - 67,00 66,33 66,33 Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) 21,21 21-19,63 21 19-20 Inflasi (%) 0,28 3-3,4 3 2,1 - 3,1 Prevelensi Stunting (%) - 21,8 21,8 21,8 Indeks Gini (Poin) 0,356 0,35 - 0,34 0,34 0,34 Indeks Pembangunan Gender (Poin) - 94 94 94 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,28 3,2 -2,6 5 5 Rasio PAD (%) - 25,31 25,31 25,31 Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq) - 17.248.829 17.248.829 17.248.829 Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) - 63,91 63,91 34,19 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (poin) - 65 65 65 Sumber : RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (data di update) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 4 Pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.3 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan untuk tahun 2021. Tabel 4.3 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan untuk Tahun 2021 (yang sudah disesuaikan dengan kondisi 2021) TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2021 MISI IMEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL 1.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera 1.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan Pertumbuhan PDRB (%) 3,18-4,18 Inflasi (%) 2,1 – 3,1 PDRB per Kapita (Rp. Juta) 20-23 1.1.2 Berkurangnya Kemiskinan Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 19-20 Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin) 1,05 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin) 4,02 1.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 3,2 -2,6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 69,58 Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta) 46,583 Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%) 24,36 1.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri 1.2.1 Meningkatnya Kontribusi PADterhadap Pendapatan daerah % PAD terhadap Pendapatan daerah (%) 25,31 1.2.2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) 61,29 1.2.3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Rasio Ketergantungan (%) 63,50 1.2.4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor) 67 1.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial 1.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah Indeks Gini (Poin) 0,35 - 0,34 1.3.2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Indeks Pembangunan Gender (Poin) 94 Indeks Pemberdayaan Gender (Poin) 70,76 Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%) 75 Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%) 75 MISI IIMEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT) 2.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover) 2.1.1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan Share LapanganUsaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%) 0,76 Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%) 2,23 Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%) 12,12 2.1.2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%) 4 Lama Tinggal Wisatawan (hari) 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 1.165.378 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 5 Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab V (data di update) MISI IIIMENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN 3.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembang-an ekonomi masyarakat 3.1.1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%) 90 Dweling Time Pelabuhan (hari) 4 Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%) 9,08 3.1.2 Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%) 75.02 3.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 3.2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak Penambahan Rumah Layak Huni (unit) 15.498 Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%) 83 Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%) 77 3.2.2 Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi Rasio Elektrifikasi (%) 75 3.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan 3.3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 67 3.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq) 17.248.829 3.3.3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%) 72,73 3.3.4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di KawasanPerbatasan Negara Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%) 80 3.3.1 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Indeks Resiko Bencana (Poin) 140 MISI IVMENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 4.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 4.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing Angka Melek Huruf (%) 96,56 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,25 Harapan Lama Sekolah (tahun) 14,2 4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT Usia Harapan Hidup (tahun) 68,1 Prevelensi Stunting (%) 21,8 4.1.3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%) 60 MISI VMEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5.1 Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik 5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin) 65 Opini BPK (Opini) WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat) A Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) 2,3 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%) 50 Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin) 85 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 82,40 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 6 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 4.2.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi : 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,Efektif, dan Terpercaya; 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 7 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut. Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada tabel 4.4 berikut. 55 5 9 MISI PRESIDEN (Nawacita) ARAHAN PRESIDEN (pada Pidato Pelantikan 20 Oktober 2019) 7 AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITASNASIONAL (Dalam RA RPJMN 2020-2024) 1 Pembangunan SDM 2 Pembangunan Infrastruktur 3 Penyederhanaan Regulasi 5 Transformasi Ekonomi 4 Penyederhanaan Birokrasi 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri,dan Berdaya Saing 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan *) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/ 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan KepribadianBangsa 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pengembangan Wilayahuntuk Mengurangi Kesenjangan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 8 Tabel 4.4 Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 4.2.2. Tema Pembangunan 2021 4.2.2.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2021 RKP 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Karena itutema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunandan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Pandemi Covid 19 yang terjadi membawa dampak yang signifikan, tidak saja pada aspek kesehatan, namun pada semua aspek baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan fokus pembangunan nasional, termasuk indikator dan target pembangunan nasional yang nantinya akan dijabarkan sampai ke daerah. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan padapemulihan industri, pariwisata dan investasi; reformasi system kesehatan nasional, reformasi system perlindungan sosial dan reformasi system ketahanan bencana. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Indikator Satuan Target Tahun 2024 Target 2021 untuk NTT Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,7 – 6,0 6,50 Tingkat Kemiskinan (%) Persen 6,0 – 7,0 17,35 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Persen 3,6 – 4,3 2,70 Gini Rasio Indeks 0,360 – 0,374 IPM Nilai 75,54 Penurunan Emisi GRK Persen 27,3 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 9 maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 2021, yaitu :
10. 1.Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
11. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
12. 3.Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
13. 4.Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
14. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
15. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim
16. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 4.2.2.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunann tahun 2020 serta memperhatikan RKP 2021. Gambar 4.2 Arah Kebijakan sebagai Pedoman penentuan Tema RKPD Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, maka RKPD 2021 menetapkan tema “Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah”. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 10 Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows programme, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023. Pendekatan penyusunan RKPD 2021, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2021berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu.Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antarwilayah. 4.2.2.3 Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2021 Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran secara THIS aspek spasial lokasi pembangunan merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efsien, efektif serta berdaya guna dan berhasil guna. Penetapan lokasi pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030, dengan memperhatikan data dan capaian pembangunan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 11 masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Terdapat dua strategi pengembangan kewilayahan pada RKPD 2021, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dari 2 (dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pertumbuhan, adalah lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah, Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infastruktur dasar. Tabel 4.5 Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan No Pengembangan Wilayah Fokus Pertumbuhan DESTINASI WISATA 2021 No. Pengembangan Wilayah Fokus Pemerataan, untuk PENURUNAN KEMISKINAN DAN ERADIKASI STUNTING Lanjutan pembangunan pada 7 Destinasi yang dibangun 2019 Difokuskan pada 344 desa prioritas / desa model (terlampir)
17. 1.Liman, Semau Prioritas kabupaten dilakukan pada 4 kabupaten dengan angka kemiskinan dan stunting terbesar, yaitu : Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Barat Daya
18. 2.Wolwar, Alor
19. 3.Fatumnasi, TTS
20. 4.Mulut Seribu, Rote Ndao
21. 5.Praimadita, Sumba Timur
22. 6.Lamalera, Lembata
23. 7.Koanara, Sikka Gambar 4.3 Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 12 Gambar 4.4 Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota 4.2.2.4 Prioritas Daerah RKPD 2021 Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Daerah (PD). Priorias Daerah kemudian disinergikan dalam 34 Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP). Tujuh prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu :
24. 1.Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting.
25. 2.Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
26. 3.Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana.
27. 4.Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata.
28. 5.Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi.
29. 6.Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan.
30. 7.Reformasi Birokrasi. Prioritas daerah dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam 34 (tiga puluh empat) Proyek Prioritas Strategis (major project), yang terdiri dari:
31. 1.PD 1 : Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting, dijabarkan dalam 5 (lima) major project, yaitu: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 13
a.Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
b.Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
c.Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas
d.Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
e.Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
1. 2.PD 2 : Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dijabarkan dalam 5 (lima) major project, yaitu:
a.Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga)
b.Pengembangan Industri Garam Daerah
c.Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan
d.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
e.Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah
1. 3.PD 3 : Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana, dijabarkan dalam 5(lima) major project, yaitu:
a.Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
b.Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi
c.Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu
d.Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir
e.Pengurangan emisi rumah kaca
1. 4.PD 4 : Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata, dijabarkan dalam 5 (lima) major project, yaitu:
a.Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (Comunity Based)
b.Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata
c.Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata
d.Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja industri Kreatif RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- | 14
e.Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata
1. 5.PD 5 : Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi, dijabarkan dalam 4 (empat) major project, yaitu :
a.Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan
b.Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan, prasarana dan sarana transportasi
c.Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air
d.Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
1. 6.PD 6 : Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan, dijabarkan dalam 5 (lima) major project, yaitu :
a.Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan
b.Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas
c.Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan
d.Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan
e.Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan
1. 7.PD 7 : Reformasi Birokrasi, dijabarkan dalam 5 (lima) major project, yaitu :
a.Perangkat Daerah yang right sizing
b.Penerapan e-Government& Data Terpadu
c.Penerapan Sistem manajemen Kinerja
d.Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah
e.Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas
f.SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis) Penjabaran masing-masing major project sebagaimana terlihat berikut: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 15 PRIORITAS DAERAH 1 : PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN ERADIKASI STUNTING Latar Belakang a. Angka Kemiskinan NTT masih tinggi yaitu 20,62% (Sept 2019), Kondisi pencapaian Tahun 2020 adalah 21,21% dan pada Triwulan I- 2021 menjadi 20,99%. b. 30,8% balita di NTT stunting (Agustus 2019) Indikator dan Targetpada Akhir PeriodeRPJMD Perubahan a. Angka Kemiskinan menjadi 12% - 8% b. Balita Stunting 20% Tahun Rencana 2021 Indikator dan targetpada Tahun Rencana Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan :  Menurunnya angka kemiskinan sebesar 3,27% dari 20,62% menjadi 17,35%  Menurunnya persentase balita stunting di NTT menjadi 29% Major Project 1 Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin Aktivitas Utama &indikator output Aktivitas Utama Output a) Pemberian bantuan sembako bagi keluarga fakir miskinsejumlah 10.320 KK di 344 Desa Prioritas; 22 Kabupaten/kota b) Pemetaan kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan,Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada seluruh desa dankelurahan 2 kali dalam setahun c) Peningkatan kapasitas perlindungan dan jaminan Sosial melaluiTaruna Siaga Bencana sejumlah 103 orang a) 10.320 KK pada 344 Desa Prioritas di 22 Kabupaten/kota menerima bantuan sembako b) Tersedianya data kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan,Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada seluruh desa dankelurahan 2 kali dalam setahun c) Tersedianya insentif bagi 103 Taruna Siaga Bencana ProvinsiNTT Pelaksana Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten/kota Major Project 2 Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Aktivitas Utama &indikator output Aktivitas Utama Output a) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di12.040 KK pada 344 Desa b) Pemberian PMT berbasis sumber daya lokal bagi 6.880 rumahtangga dengan 1000 HPK kerja sama dengan Dukungan PKKProvinsi NTT (Pokja-Pokja) dan Bantuan Sarana PrasaranaBinaan TP-PKK di 344 Desa c) Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan UsahaEkonomi Perempuan dalam penyediaan pangan bekerja samadengan Bumdes di 344 Desa; 22 Kab/kota a) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di12.040 KK pada 344 Desa (nabati, hewani, dan protein) b) Terlaksananya Pemberian PMT bagi balita pada 6.880 rumahtangga dengan 1000 HPK berbasis sumber daya lokal di 344desa c) Tersedianya Unit Usaha Penyediaan Pangan pada 344 DesaPrioritas (nabati, hewani, dan protein) d) Selama 12 bulan 688 orang kader posyandu pada 344 desamenerima insentif RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 16 d) Pemberian insentif bagi kader posyandu e) Pengadaan Sarana Tumbuh Kembang Anak di Posyandu e) Tersedianya sarana tumbuh kembang anak pada 344 posyandudi 22 kab/kota Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD dan PKK, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Major Project 3 Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Pemberiam beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yangberprestasi a) Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yangberprestasi Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Major Proyek 4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman layak Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Penyediaan Sumur Bor sebagai sumber air bersih bagi 172 DesaPrioritas di 22 Kab/Kota b) Pemberian bantuan instalasi listrik gratis bagi KK miskin di 344desa di NTT c) Penyediaan energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di 344desa di NTT d) Pembangunan Penampung air kumunal 1000 unit Penyediaandan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat e) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi KK Miskin di344 desa diNTT a) Tersedianya 172 Sumur Bor sebagai sumber air bersih bagi 172Desa Prioritas di 22 Kab/Kota b) Terpasangnya instalasi listrik gratis bagi KK Miskin di 344 desadi NTT c) Tersedianya energy listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di 344desa di NTT d) Tersedianya 1000 unit penampung air komunal bagimasyarakat miskin di 344 desa di NTT e) Terbangunnya 4000 unit rumah layak huni di 344 desa di NTT Pelaksana Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan Nakertrans Major Proyek 5 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output Pemenuhan SPM Urusan Wajib pelayanan dasar 100 % Pelaksana Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 17 PRIORITAS DAERAH 2 : PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT Latar Belakang a. Angka pertumbuhan ekonomi di NTT 5,20%, walaupun lebih tinggi dari nasional 5,02% tetapi masih di bawah target RPJMD untuktahun 2019, yaitu 5,87%. Akan tetapi akibat Pandemi Covid19, kondisi pertumbuhan ekonomi melamban dengan kondisi 0,12% padaTriwulan I 2021, diharapkan akan bertumbuh menjadi 3,18% – 4,18 %. b. PDRB per kapita NTT baru mencapai Rp 19,59 juta, sedangkan PDB perkapita Indonesia sudah mencapai Rp 59,32 juta tahun 2019 Indikator dan Targetpada Akhir PeriodeRPJMD Perubahan a. Pertumbuhan ekonomi 10,09% b. PDRB per kapita Rp 25 juta Tahun Rencana 2021 Indikator dan target padaTahun Rencana  Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 1,30%. Dari angka 5,20% menjadi 6,50%. Akan tetapi akibat Pandemi Covid 19,kondisi pertumbuhan ekonomi melamban dengan kondisi 0,12% pada Triwulan I 2021, diharapkan akan bertumbuh menjadi 3,18%-4,18 %.  PDRB per kapita menjadi Rp 18 – Rp 20 juta Major Project 1 Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga) Strategi & indicatoroutput Aktivitas Utama Output a) Pengembangan tanaman marungga seluas 1000 Ha di Besipae b) Sertifikasi lahan organik pengembangan marungga c) Peningkatan nilai tambah dan ekspor produk marungga lewatpengolahanmarungga : - Bimtek pengolahan aneka produk dari kelor bagi 40 IKM di 4kabupaten - Fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk kelor a) Bertambahnya luas area penanaman marungga 1000 ha diBesipae b) Tersertifikasinya l Lahan pengembangan Marungga di Besipae c) - Terlatihnya 40 IKM dalam hal pengolahan kelor - Produk-produk kelor terfasilitasi untuk mendapatkan legalitasproduk Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan perdagangan Major Project 2 Pengembangan Industri Garam Daerah Aktivitas Utama Output a) Pengembangan kelompok industry garam b) penggunaan luas lahan garam teknologi geomembran a) 106 kelompok industri garam b) Lahan garam teknologi geomembrane yang digunakan 106 ha Pelaksana Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian danPerdagangan, DKPM dan Pelayanan Satu Pintu Major Project 3 Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Peningkatan produktifitas tanaman pangan khususnya padi danjagung di seluruh lahan potensial 1000 ha melalui : a) – Tersedianya benih jagung di penangkar seluas 325 ha dansumber benih jagung 33 ha RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 18 - perbanyakan benih jagung dipenangkar seluas 325 Ha dan sumber benih jagung seluas 33 ha - perbanyakan benih padi dipenangkar seluas 198 Ha dansumber benih padi di Balai seluas 55 ha - perbanyakan benih kedelai dipenangkar seluas 33 Ha b) Pengembangan populasi ternak besar (sapi & kerbau) di Timordan Sumba, ternak kambing dan babi di Flores & Timor sertaunggas di seluruh wilayah NTT, melalui : - Pengembangan Sapi dan Kerbau di Timor dan Sumba - pengadaan ternak babi di instaslasi 130 ekor - pengadaan ternak kambing PE di instaslasi 100 ekor - pengadaan ternak ayam di instaslasi 500 ekor c) Budidaya kerapu dan kakap putih 1 juta ekor di Mulut seribu, Teluk Kelambu dan Hasan Maubesi - Tersedianya benih padi di penangkar seluas 198 ha dansumber benih padi di Balai seluas 55 ha - Tersedianya benih kedelai di penangkar seluas 33 ha b) - Tersedianya 20 ekor Sapi Bali dan 20 ekor Sapi Ongole diInstalasi, 20 ekor kerbau - Tersedianya 130 ekor ternak babi, 100 ekor kambing PE dan500 ekor ayam di instalasi c) Produksi 1 juta benih ikan kerapu dan kakap putih di Mulut seribu, Teluk Kelambu dan Hasan Maubesi Major Project 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Pelatihan pemagangan tenaga kerja dalam negeri dan wira usahabaru b) Fasilitasi sarana pelaku UMKM di 11 destinasi wisata prioritasdan desa model PKK c) Pelatihan teknis UMKM, KOPERASI dan BUMDES di 11 destinasiwisata prioritas d) Pengembangan system informasi tenaga kerja e) Optimalisasi pelatihan pada UPT balai pelatihan ketenagakerjaan a) Tersedia tenaga terlatih pada tiga sektor usaha b) Tersedia pelakuk UMKM baru pada sector ekonomi dan jasadalam mendukung pengembangan destinasi wisata dan 150 desapilot project PKK c) Terbentuk pengelolaan BUMDES dan KOPERASI sebagaikelambagaan ekonomi yang menjalankan pengembangan 11lokasi Destinasi Pariwisata prioritas d) Terbentuk aplikasi ketenaga kerjaan yang bias diakses olehseluruh masyarakat di 22 kab/kota e) Penyediaan sarana pelatihan dan kompetensi instruktur Pelaksana Dinas Koperasi dan Nakertrans Major Project 5 Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a. Inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan b. Penilaian inovasi daerah a. TersedianyaInovasi daerah yang dapat digunakan dalampelaksanaan pembangunan daerah b. Keikutsertaan pada lomba inovasi daerah Pelaksana Bappelitbangda, Biro Organisasi, perangkat daerah lainnya yangmelaksanakan inovasi daerah RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 19 PRIORITAS DAERAH 3 : LINGKUNGAN HIDUP, PERUBAHAN IKLIM & KERENTANAN BENCANA Latar Belakang a. Indeks kualitas lingkungan hidup, NTT 2018 yang terdiri dari IKA 58,09 (kurang baik), IKU dan IKTL NTT dalam kategori sedang b. NTT merupakan daerah rawan bencana c. Perubahan iklim mulai sangat terasa Indikator dan Targetpada Akhir PeriodeRPJMD Perubahan Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 75 Tahun Rencana 2021 Indikator dan target padaTahun Rencana Indeks kualitas lingkungan hidup 67 Major Project 1 Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Aktivitas Utama & Output Aktivitas Utama Output Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 24 kampung iklim diusulkan Pelaksana Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Major Project 2 Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi Aktivitas Utama & Output Aktivitas Utama Output Pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan kawasan hutan di 22 kabupaten/kota - Luas tanaman hasil hutan bukan kayu 200 hektar - Spesies pendukung HHBK sebanyak 5 Unit - Luas hutan tanaman endemik lokal 5.000 hektar Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Major Project 3 Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu Aktivitas Utama & Output Aktivitas Utama Output Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistemnya melalui kegiatan vegetatif dan civil teknis - pembuatan hutan dan penanaman tanaman cendana sebanyak 2.500.000 batang - berkurangnya luasan lahan kritis 5,5 juta hektar Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Major Project 4 Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir Aktivitas Utama & Output Aktivitas Utama Output a) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatanpelestarian LH b) Pelibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan pesisir c) Pemantauan indeks lingkungan hidup daerah a) Hutan dan lahan yang direhabilitasi secara vegetatif seluas 600ha b) jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah sebanyak 16,4juta ton RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 20 d) Pengembangan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairandaerah sebagai area pemijahan ikan dan pelestarian terumbukarang di Alor, Lembata, Sikka dan Flotim c) Tersedianya data dan informasi kerusakan mangrove di 22 kab/kota dan penyusunan dokumen IKLH terhadap 63 indeks d) - Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (kawasan)Alor, Lembata, Sikka, Flotim - Peningkatan produksi ikan di kawasan konservasi perairansebesar 15 % - rosentase Peningkatan kegiatan wisata bahari ramahlingkungan di kawasan konservasi perairan sebesar 20 % Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Major Project 5 Pengurangan emisi rumah kaca Strategi & indikatoroutput inventarisasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan mitigasipenurunan emisi gas rumah kaca di 22 kab/kota - Tersedianya 1 dokumen : data Baeline emisi gas rumah kaca - Tersedianya 1 dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca - Tersedianya 1 dokumen kaji ulang rencana aksi daerah (RAD) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 21 PRIORITAS DAERAH 4 : PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA Latar Belakang a. Tingkat kunjungan wisatawan tahun 2019 mencapai 1.176.772 0rang b. Rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 2,62 hari Indikator dan Targetpada Akhir PeriodeRPJMD Perubahan a. Tingkat kunjungan wisatawan harus mencapai 1.534.144 orang b. Rata – rata lama tinggal wisatawan mencapai 4 hari Tahun Rencana 2021 Indikator dan target padaTahun Rencana  Tingkat kunjungan wisatawan harus 1.065.378 orang  Rata – rata lama tinggal wisatawan 4 hari  Memperhatikan kondisi pandemic Covid19 diimbangi dengan Vaksinasi menuju terbentuknya herd immunity Major Project 1 Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat(Comunity Based Tourism) Aktivitas Utamai &Output Aktivitas Utama Output a) Peningkatan UKM baru di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera,dan Prai Madita) b) Penguatan kapasitas pengelola wisata di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) c) Peningkatan perananan Bumdes sebagai penggerak ekonomi desa di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu,Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) d) Meningkatkan wisata bahari ramah lingkungan pada kawasankonservasi perairana di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi,Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) e) Penataan dan pembinaan kelembagaan semua jenis perpustakaan (temasuk perpustakaan di daerah pariwisata estate). a) Jumlah UKM baru di 7 lokasi tahun 2019 bertambah b) Pengelola Usaha Pariwisata dan Pokdarwis di 7 lokasi tahun 2019 mendapat pelatihan/bimtek c) Terbangunnya usaha wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairana di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera) Pelaksana Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi danNakertrans, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 22 Major Project 2 Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Lanjutan Penataan 5A di 7 (Tujuh) destinasi Wisata Tahun 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) b) Peningkatan pelayanan kesehatan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) a) Tersedianya 5A di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan PraiMadita), seperti jalan, listrik, air, penginapan, restoran, atraksi,dll. b) Tersedianya fasilitas kesehatan (puskesmas / pustu dipariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman,Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Para Pelaku UsahaWisata Major Project 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja Industri Kreatif Strategi & indicatoroutput a) Penguatan industri kreatif di pariwisata estate 2019-2020(Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera,dan Prai Madita) b) Pengembangan ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata estate2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) c) Peningkatan Produksi Tanama pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) d) Pengembangan ketrampilan tenaga kerja lokal di bidangpariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif sesuaipotensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, MulutSeribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) e) Peningkatan populasi peternakan di Pariwisata Estatee 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) a) Usaha industri kreatif pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi,Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan PraiMadita) di latih b) Terbangunnya ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata estate2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) c) Meningkatnya Produksi Tanama Pangan di pariwisata estate2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) d) Tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelolaindustri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata estate2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) e) Meningkatnya populasi peternakan di Pariwisata Estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar,Lamalera, dan Prai Madita) Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindag RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 23 Major Project 4 Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata/ Tourism Information Center (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi danpromosi wisata Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Digital literasi obyek wisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang,Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) b) Tourism Information Centre (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang,Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) a) Tersedianya informasi kepariwisataan dalam bentuk digital yangmudah diakses oleh wisatawan tentang 7 destinasi pariwisataestate (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) b) Tersedianya pusat informasi pariwisata di 7 destinasi pariwisataestate (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Major Project 5 Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Pengembangan pasar pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab.Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) b) Publikasi promosi pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang,Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) c) Survey kecenderungan wisatawan (Sumba Timur, TTS, Kab.Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) d) Pameran potensi pariwisata dan ekonomi kreatif a) Terjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan b) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke 7 destinasi pariwisata estate c) Tersedianya data tentang minat dan kecenderungan wisatawanterhadap 7 destinasi pariwisata estate. d) Tersedianya jaringan kerajasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT Pelaksana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 24 PRIORITAS DAERAH 5 : PERCEPATAN PENYELESAIAN INFRASTRUKTUR (JALAN, JEMBATAN, AIR, ENERGI, TRANSPORTASI) Latar Belakang a. Perentase jalan Provinsi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2019 1.594,47 km b. Daerah Irigasi dalam konsisi baik sampai dengan tahun 2019 35.586,36 Ha c. Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 12.773 unit Indikator dan Targetpada Akhir PeriodeRPJMD Perubahan a. Perentase jalan Provinsi dalam kondisi baik 2.650 km b. Daerah Irigasi dalam kondisi baik 3.600 ha c. Jumlah rumah tidak layak huni 76.990 unit Tahun Rencana 2021 Indikator dan target padaTahun Rencana  Prentase jalan Provinsi dalam kondisi baik 339 km  Daerah Irigasi dalam konsisi baik 3.600 ha  Jumlah rumah tidak layak huni 228.990 unit Major Project 1 Pemenuhan Kebutuhan Energi Baru Terbarukan (EBT) Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output Pembangunan Energi Listrik (EBT) di 4 destinasi wisata baru dan 7 destinasi yang telah dibangun Tahun 2019 Tersedianya energi listrik (EBT) di 4 destinasi wisata baru dan 7destinasi yang telah dibangun Tahun 2019 Pelaksana Dinas ESDM Major Project 2 Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan , prasarana dan sarana transportasi Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Pengadaan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata,pengaman jalan dan rambu keselamatan b) Pembangunan Jalan dan Jembatan (dari berbagai sumber dana, termasuk melalui pinjaman daerah)c) Penanganan pelabuhan, termasuk mengkoordinasikan perluasanASDP Sumba Timur d) persiapan / fasilitasi pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua e) Mempersiapkan FS dan DED di P. Rinca a) Tersedianya penunjuk arah, pengaman jalan dan rambukeselamatan di destinasi wisata b) Jalan provinsi dalam kondisi baik 339 km c) Tersedianya kepahaman tentang perluasan ASDP Sumba Timur d) Tersedianya perencanaan untuk pembangunan Bandar UdaraSabu Raijua e) Tersedianya FS dan DED di Pulau Rinca Pelaksana Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Major Project 3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber daya Air Aktivitas Utama danOutput Aktivitas Utama Output a) Pembangunan sumber daya air dan Irigasi b) Pengelolaan Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi a) Terbangunnya embung kecil b) Tersedianya data AKNOP Embung Kecil RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 25 Pelaksana Dinas PUPR Major Project 4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan Aktivitas Utama danOutput Aktivitas Utama Output a) Penataan dan pemanfaatan Lingkungan dan Kehutanan b) Pembinaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan c) Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Kehutanan d) Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup danKehutanan e) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan PerhutananSosial a) Indeks kualitas air , Indeks kualitas udara b) Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi c) Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan faunaendemik) d) Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi e) Luas hutan dengan tanaman endemik lokal Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 26 PRIORITAS DAERAH 6 : Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan Latar Belakang a. Rata-rata lama sekolah b. Angka Melek Huruf c. Angka kematian Ibu d. Angka kematian Bayi e. Angka kematian Balita Indikator dan Targetpada Akhir PeriodeRPJMD Perubahan a. Rata-rata lama sekolah b. Angka Melek Huruf c. Angka kematian Ibu d. Angka kematian Bayi e. Angka kematian Balita Tahun Rencana 2021 Indikator dan target padaTahun Rencana  Rata-rata lama sekolah 8,25 Tahun  Angka Melek Huruf 94,56 poin  Angka kematian Ibu 0 Kasus  Angka kematian Bayi 0 Kasus  Angka kematian Balita 0 Kasus Major Project 1 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Pembinaan Pendidikan MenengahMelalui rehab ruang kelas,pembangunan sekolah dan ruang kelas b) Pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus (Luar Biasa) c) Pembinaan Ketenagaan d) Manajemen Pengelolaan BOS a) Jumlah ruang kelas yang direhab, jumlah kelas/sekolah yangdibangun b) Terlaksananya pelayanan pendidikan khusus dan layanankhusus (luar biasa) bagi anak berkebutuhan khusus c) Terlayaninya tenaga pendidikan dan kependidikan d) Pengelolaan Dana Bos yang akuntabel Pelaksana Dinas Pendikan dan Kebudayaan Major Project 2 Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas Aktivitas Utama &Output a) Pengembangan Kepemudaan b) Pemberdayaan pemuda a) Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan bagi Kelompok pemuda dalam berwirausaha b) Pelatihan Peningkatan Krestifitas pemuda dibidang seni kriya (kerajinan,anyaman,dan ukiran) Pelaksana Dinas Kepemudaan dan Olahraga RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 27 Major Project 3 Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan Aktivitas Utama &Output a) Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan a) Jumlah bahan bacaan, b) Penyediaan akses layanan perpustakaan sekolah, desa dandigital Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Major Project 4 Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan Aktivitas Utama &Output a) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat c) Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan d) Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan a) Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan b) Persentase Balita Stunting c) Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk d) Standar Operasional (SOP) Prosedur yang Disusun danDijalankan Pelaksana Dinas Kesehatan Major Project 5 Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil , perbatasan dan kepulauan Aktivitas Utama &Output a) Pelayanan Kesehatan a) Penyediaan fasilitas kesehatan terapung dan Flying Health Care Pelaksana Dinas Kesehatan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 28 PRIORITAS DAERAH 7 : Reformasi Birokrasi Latar Belakang a. Peringkat LPPD b. Indeks Reformasi Birokrasi saat ini 60,37 c. Nilai Akuntabilitas Kinerja saat ini 63,43 a. IndeksIndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) b. Opini BPK tahun 2018 : WTP (2019 sedang dalam pemeriksaan) c. Indeks kepuasan pelayanan publik (8 PD = 82,81) d. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Indikator dan Targetpada Akhir PeriodeRPJMD Perubahan  Peringkat LPPD 18 – 20  Indeks Reformasi Birokrasi  Nilai Akuntabilitas Kinerja CC  Indeks SPBE 2,3  Opini BPK WTP  Indeks kepuasan pelayanan public  Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tahun Rencana 2021 Indikator dan target padaTahun Rencana  Peringkat LPPD 18 – 20  Indeks Reformasi birokrasi  Nilai Akuntabilitas Kinerja A  Indeks SPBE 2,3  Opini BPK WTP  Indeks kepuasan pelayanan publik Major Project 1 Perangkat Daerah yang right sizing Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Menyusun instrumen penilaian kinerjaindividu yang terukur danmencerminkanpencapaian kinerja b) Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan Businees process danStandar Operating Procedure c) Rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre,seleksi terbuka dan manajemen talent pool a) Tersedianya instrumen penilaian kinerjaindividu yang terukurdan mencerminkanpencapaian kinerja b) Tersedia Bussiness Proccess dan SOP serta hasil evaluasiterhadap Bussiness Proccess dan SOP d) Terlaksananyarekrutmen pejabat melalui mekanisme assessmentcentre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Major Project 2 Penerapan e- Government& DataTerpadu Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output Pengelolaan E-Gov Terintegrasi a) Penerapan e-Government b) Terwujudnya Smart City Pelaksana Dinas Kominfo Major Project 3 Penerapan Sistem manajemen Kinerja Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) mengidentifikasi indikator mutu dalam pelayanan, memonitorindikator tersebut dan mengukur hasil dari indikator mututersebut yang tentunya mengarah pada outcome, serta selalu a) Tersedianya data / laporan indicator mutu b) Ditrerapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 29 berfokus dalam rangka peningkatan proses, sehinga tingkatmutu dari hasil yang dicapai b) Membuat rencana penerapan sistem PengendalianIntern Pemerintah Pelaksana Inspektorat, Biro Organisasi Major Project 4 Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output Verifikasi dan evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah danPenyusunan Produk Hukum Daerah sesuai dengan kebutuhanDaerah dan Permasalahan Daerah Produk hokum daerah diverifikasi dan dievaluasi Pelaksana Biro Hukum Major Project 5 Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas Aktivitas Utama &Output Aktivitas Utama Output a) Sosialisi pemanfaatan Aplikasi Pengaduan Masyarakat b) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi perencanaanPembangunan Daerah a) Aplikasi pengaduan masyarakat dikenal dan dapat digunakanoleh masyarakat b) Meningkatnya kesesuaian program-program pembangunandengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah lewatrestrukturisasi program dan kegiatan daerah Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Major Project 6 SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis) Aktivitas Utama &Indikator Output a) Data potensi desa (PODES) dan sensus b) Kompilasi database penerima program bantuan dari berbagai Lembaga a) Menghasilkan berbagai data strategis dari dan hingga level desa/kelurahan  Prioritas utama Database Penduduk Miskin “By Name By Address” dengan data klasifikasi/tipologi sampai level desa/kelurahan’ yang menggunakan sistem Sumber pemuktahiran data strategis yang “real time”. b) Terbangunnya Aplikasi SI-MANDATARIS -Single Database - Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga datakemiskinan dan juga data-data strategis lainnya menjadi sinkrondan konsisten. Pelaksana Bappelitbangda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( TenagaPendamping Professional Desa) dan BPS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 30 4.3 Inovasi Daerah Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan maupun dalam program pembangunan daerah. Sampai dengan Tahun 2020 ada beberapa inovasi program pembangunan di provinsi NTT yang dilaksanakan terutama dalam mendukung penanganan masalah kemiskinan dan stunting serta masalah pengembangan pertanian terpadu lahan kering. 4.3.1 Inovasi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting 4.3.1.1 Input
a.Regulasi  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, khususnya Prioritas Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan dan Stunting di NTT.  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2018-2023.  Keputusan Gubernur Nomor Nusa Tenggara Timur Nomor 285/KEP/HK/2019 tentang Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 31  Keputusan Gubernur Nomor 63/KEP/HK/2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2020.  Keputusan Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Nomor BP4D.050.13/PEMSOS/173/2019 tentang Tim Kelompok Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Provinsi NTT Tahun 2019.
b.Anggaran Dukungan anggaran dilakukan secara kolaboratif melalui pengalokasian APBD pada masing-masing Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang terkait dan keterpaduan dukungan anggaran APBD dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas penanganan kemiskinan dan stunting.
c.Sumberdaya Manusia Pemetaan secara berjenjang peran/tugas sumberdaya manusia pada Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan stunting, lembaga keagamaan sampai dengan tenaga lapangan pendamping PKH, pendamping Lokal Desa, Kader Posyandu, pendamping Pustu dan Puskesmas, penyuluh pertanian dan perangkat Desa, searah dengan pemetaan tugas dari masing-masing Perangkat Daerah/Lembaga.
d.Institusi Pemetaan dan optimalisasi peran dari 10 Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah (Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Pertanian dan KP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P dan K, Dinas P3A, Dinas Kependudukan, BPOM dan BKKBN) serta Lembaga Keagamaan yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 32 4.3.1.2 Proses
a.Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting dilakukan dalam dua dimensi yaitu (1) kolaborasi penanganan bersama masalah kemiskinan dan masalah stunting, (2) kolaborasi antara Pemerintah Daerah melalui beberapa Perangkat Daerah dengan Lembaga Keagamaan.
b.Fokus kolaborasi intervensi penurunan kemiskinan dan stunting pada (1) penurunan TFR/Total Fertility Rate, (2) optimalisasi perlindungan sosial (PKH, Rastra/Sembako, JKN, KIP) sampai tingkat desa, (3) penyediaan kebutuhan dasar rumah, sanitasi dan air bersih, (4) pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan berbasis ketahanan pangan masyarakat.
c.Lokus kolaborasi pada tingkat desa/kelurahan meliputi 344 Desa prioritas penanganan kemiskinan dan stunting di NTT.
d.Proses yang dilakukan meliputi :  Identifikasi dan pemetaan peran/tugas dari Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait.  Verifikasi dan penetapan sasaran penerima manfaat.  Penetapan skema jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi di lokasi prioritas.  Pengalokasian dan operasional dukungan anggaran/kegiatan pada Perangkat Daerah.  Pengawalan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial (PKH, RASTRA/SEMBAKO, PBI, JKN,KIP) ditingkat Desa.  Penyiapan dan operasional skema intervensi jaminan sosial kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota.  Penyiapan dan operasional skema intervensi gizi dan kelompok rentan stunting kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota.  Kolaborasi pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Sosial (pendamping PKH), Dinas PMD (pendamping lokal desa dan kader posyandu), RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 33 Dinas Kesehatan (Pendamping Pustu dan Peskesmas) dan Dinas Pertanian (pendamping penyuluh pertanian) bersama dengan lembaga keagamaan dan perangkat Desa.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dari Desa sampai ke tingkat Provinsi.
e.Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan kemiskinan dan stunting antara lain :  Koordinasi operasional antara Perangkat Daerah dan secara berjenjang masih belum berjalan dengan baik.  Pendampingan dan pembinaan dilapangan masih belum fokus pada intervensi pananganan yang terpadu.  Masih terbatasnya dukungan TIK dalam inovasi kolaborasi penanganan kemiskinan dan stunting. 4.3.1.3 Output
a.Pemetaan peran/tugas Perangkat Daerah dan Lembaga terkait dalam kolaborasi penanganan kemiskinan dan stunting.
b.Lokasi (Desa) Prioritas Model Penanganan Kemiskinan dan Stunting.
c.Data penduduk miskin dan rentan stunting sebagai sasaran (nama dan alamat).
d.Skema kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan kemiskinan dan stunting. 4.3.1.4 Outcome
a.Meningkatnya peran dari masing-masing perangkat daerah serta dukungan dari lembaga keagamaan dan lembaga terkait lainnya.
b.Meningkatnya lokasi prioritas dari 144 Desa menjadi 344 Desa Model penanganan.
c.Meningkatnya pelayanan jaminan sosial dan intervensi pada masyarakat miskin dan rentan stunting. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 34 4.3.2 Inovasi Tanam Jabung Panen Sapi (TJPS) 4.3.2.1 Input
a.Regulasi  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dengan salah satu prioritas pembangunannya adalah Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui optimalisasi pertanian terintegrasi di lahan kering.  Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor 521.1/TPH/4206.G/VI/2019 tentang Penetapan Kelompoktani Pelaksana Kegiatan Pertanian Terintegrasi Pengembangan Jagung Model Tanam Jagung panen Ternak pada Lahan Kering di Provinsi NTT Tahun 2019.  Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor 521.1/TPH/653/II/2020 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli dan Honor Tim Tenaga Ahli Tingkat Provinsi Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Penanaman Jagung dengan Pola Integrasi (Pertanian dan Peternakan) Provinsi NTT Tahun 2020.
b.Anggaran Dukungan APBD Provinsi NTT yang dialokasikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.
c.Sumberdaya Manusia Aparat/ASN pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang terorganisir dalam RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 35 Kelompok Kerja (Pokja) untuk penanganan manajemen TJPS, Petugas/Aparat pendamping dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi NTT untuk teknologinya dan Penyuluh Pertanian sebagai pendamping lapangan.
d.Institusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sebagai Pengerak utama/manajemen TJPS, didukung oleh BPTP Provinsi NTT sebagai basis model dan teknologi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Kelompoktani sebagai sasaran/pelaksana TJPS serta kelembagaan pendukung bisnis jagung dan sapi.
e.Teknologi Penerapan TJPS dilakukan melalui kolaborasi beberapa komponen teknologi yaitu teknologi budidaya jagung, teknologi pemeliharaan ternak sapi, teknologi budidaya tanaman pakan ternak, teknologi ransum pakan sapi, yang didukung dengan manajemen TJPS dan penguatan petani dalam manajemen dan penguasaan teknologi.
f.Sarana prasarana Lahan dan Sarana produksi pertanian (benih bersertifikat, pemupukan berimbang dan obat-obatan) merupakan sarana utama yang dibutuhkan, disamping sarana prasarana yang mendukung penanganan panen, pasca panen dan pemasaran. 4.3.2.2 Proses
a.Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) merupakan tagline manajemen usahatani untuk memberi semangat kepada petani NTT agar dengan menanam jagung bisa memanen sapi dalam jangka waktu yang sangat cepat.
b.Model pengelolaan TJPS adalah petani menanam jagung dan memproduksi pipilan jagung antara 4-5 ton/rumah tangga petani. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 36
c.Selanjutnya hasil jagung yang diperoleh, petani dan petugas lapangan membuat komitmen bahwa hasil jagung yang diperoleh dijual setelah menyisihkan untuk kebutuhan pangan (food security) sebanyak 1 ton dan sisanya 3-4 ton dijual.
d.Hasil penjualan 3-4 ton jagung pipilan kering digunakan untuk membeli sapi sebagai sebagai upaya untuk petani miliki sapi (petani memiliki sapi melalui usahatani jagung).
e.Secara teknis integrasi jagung-sapi adalah usahatani berbasis 2 komoditas, dimana setelah jagung dipanen bijinya, limbahnya dapat digunakan sebagai pakan sapi dan selanjutnya kotoran sapi yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan pada lahan jagung.
f.Pengembangan usaha dalam skala kawasan dan skala ekonomi (minimal petani lahan usahatani jagung 1 ha dan belum memiliki sapi).
g.Proses yang dilakukan meliputi :  Penyiapan dukungan anggaran dan Pedoman Pelaksana.  Kordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.  Identifikasi dan pemetaan Calon Pelaksana (kelompoktani-petani) dan Calon Lokasi (CPCL).  Penyiapan lahan dan sarana produksi pertanian.  Pelatihan/penyiapan Kelompoktani-petani dalam penguasaan teknologi TJPS.  Distribusi sarana produksi dan penanaman jagung.  Pendampingan dan penyuluhan.  Pemupukan berimbang, pengendalian hama/penyakit, panen dan pasca panen.  Pemasaran jagung pipilan secara kolektif/skala usaha (3-4 ton/RT) dan pembelian sapi.  Lanjut pola usahatani jagung yang dipadukan dengan usaha ternak sapi. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 37
h.Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan TJPS antara lain :  Intensitas dan distribusi curah hujan yang tidak menentu sehingga ada lahan yang gagal tanam dan gagal panen.  Kelompoktani/petani pelaksana masih didominasi kelas kemampuan pemula, sehingga mempengaruhi proses adopsi teknologi.  Lahan usaha tani TJPS yang tersebar sangat mempengaruhi proses pengumpulan hasil, pasca panen dan pemasaran.  Intensitas pendampingan dan penyuluhan masih terbatas karena lahan TJPS yang tersebar. 4.3.2.3 Output
a.Terlaksananya TJPS di 7 Kabupaten dan 70 Desa.
b.Realisasi tanam TJPS seluas 2.400 ha. 4.3.2.4 Outcome
a.Meningkatnya produktivitas jagung menjadi 4-5 ton/ha.
b.Meningkatnya penerapan teknologi budidaya jagung, teknologi pemeliharaan ternak sapi, teknologi budidaya tanaman pakan ternak, teknologi ransum pakan sapi.
c.Meningkatnya populasi dan usaha ternak sapi. 4.3.3 SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis) 4.3.3.1 Input
a.Regulasi  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 38 khususnya Prioritas Pembangunan Daerah Reformasi Birokrasi.
b.Anggaran Dukungan APBD Provinsi NTT yang dianggarkan melalui Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021.
c.Sumber Daya Manusia Secara umum sumber daya yang dibutuhkan adalah kolaborasi unsur ASN, Statistik dan Tenaga Pendamping Profesional Desa serta tenaga IT dan administrator baik di lapangan maupun yang membackup data server.
d.Institusi Bappelitbangda Provinsi NTT sebagai motor penggerak utama yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT sebagai penyedia Master Data Survey dan Analisis Statistika. Selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di dukung oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagai penggerak utama survey yang akan dilakukan kepada masyakat.
e.Teknologi Pada Tahap I Aplikasi SI MANDATARIS masih berbasis web/web-base yang dikelola menggunakan server khusus SI MANDATARIS.
f.Sarana Prasarana Untuk kebutuhan penyediaan data dibutuhkan Penyediaan Infrastruktur, topologi sisytem dan Kelembagaan yang melibatkan Sumber Daya Manusia untuk mengelolanya. 4.3.3.2 Proses
a.Langkah awal SI MANDATARISdi tahun 2021 diawali oleh data potensi desa (PODES) dan Sensus yang dilakukan oleh BPS melalui Tenaga Pendamping Profesional Desa serta kompilasi database penerima program bantuan dari berbagai Lembaga (untuk kepentingan pembangunan prioritas berupa database penduduk miskin “by name by address”). RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 39
b.Pilot Project SI MANDATARIS pada 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota se Provinsi NTT antara lain: Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Malaka, Kab. Manggarai Timur dan Kab. Manggarai Barat.
c.Cara kerja Infrastruktur, Topologi System dan Kelembagaan sebagai berikut :  Technical Support dilakukan untuk proses implementasi SIMANDATARIS. Kelengkapan yang dibutuhkan antara lain mempersiapkan Buku I (Pedoman Kepala Bps, Bappelitbangda, Diskominfo, Dinas Terkait (Provinsi), Buku 2 (Pedoman Pemeriksaan, Pelengkapan Dan Pemantauan (Correction, Completion & Monitoring) SI MANDATARIS dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SI MANDATARIS Bagi Petugas Pemeriksa ), Buku 3 (Pedoman Pengumpulan dan Entri Data dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SI MANDATARIS bagi Petugas Pencacahan), Buku 4 (Pedoman Penjaminan Kualitas (Pemeriksaan) dan Uji Petik/Post Enumeration Survey (Pes) Data SI MANDATARIS di Level Desa/ Kelurahan). 1 2 3 4 5 6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 40  Administrator melakukan verifikasi data dan instrumen komponen data SIMANDATARIS yang dibutuhkan pada pengambilan data di lapangan.  Operator melakukan Implementasi / pencacahan data by name by adrees di lapangan berdasarkan instrumen komponen data yang diberikan;  SKPD terkait sebagai pendukung database tambahan yang diperlukan SIMANDATARIS seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil.  Eksekutif sebagai pucuk pimpinan tertinggi didalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait seluruh pelaksanaan SI MANDATARIS.  Tim IT Pengelola Database Server dan Aplikasi SI MANDATARIS dengan sistem Single Database dan Aplikasi serta interkoneksi dengan Aplikasi Pendukung SIMANDATARIS lainnya yang bersifat real time dengan Fitur Aplikasi antara lain: • Pendataan Kemiskinan; • Indikator Kemiskinan; indikator kemiskinan keluarga yang mengacu pada data/formulir yang dipakai untuk menghitung indeks kemiskinan; • Single Database&Aplikasi; • Peta Interaktif; dan • Laporan (Data Grafis dan Tabel).
d.Potensi Pengembangan SI MANDATARIS adalah menuju system yang menyediakan data ‘by name by address ‘ dengan keunggulan sebagai berikut:  Sistem Informasi Managemen Pengelolan Database Kemiskinan.  SIM Pengelolaan IntervensiKemiskinan dan Raport Kemiskinan yaitu : • Integrasi SIM Kemiskinan dengan berbagai Sistem di Pemerintah Daerah (Program Intervensi dll ) • Raport Kemiskinan RT, Individu • Pemetaan Kemiskinan dan Dashboard Kemiskinan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 41  Berbasis Mobile Aplication Surveyor(Android).
e.Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SI MANDATARIS:  Secara umum untuk pelaksanaan Tahap I untuk 10 Kabupaten/Kota tidak mengalami kendala baik dalam hal anggaran dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota peserta pilot project SI MANDATARIS.  Untuk pengembangan ke depan, Pemerintah Provinsi NTT membutuhkan dukungan dana bagi penambahan peserta SI MANDATARIS Tahap II di 12 Kabupaten/Kota yang belum mendapatkannya. 4.3.3.3 Output
a.Menghasilkan berbagai data strategis dari dan hingga level desa/kelurahan dengan Prioritas utama Database Penduduk Miskin “By Name By Address” dengan data klasifikasi/tipologi sampai level desa/kelurahan’ yang menggunakan sistem Sumber pemuktahiran data strategis yang “real time”.
b.Terbangunnya Aplikasi SI-MANDATARIS -Single Database -Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga data kemiskinan dan juga data- data strategis lainnya menjadi sinkron dan konsisten. 4.3.3.4 Outcome Pelaksanaan SI MANDATARIS secara signifikan memberikan dampak yang sangat besar pada prioritas pembangunan daerah yang ke 7 yaitu Reformasi Birokrasi dimana berdampak juga pada Prioritas daerah lainnya yang berhubungan dengan penyediaan data ‘by name by address” . Dampak besar yang akan dirasakan berkontribusi untuk peningkatan target pencapaian Misi 5 Reformasi Birokrasi pada RPJMD P Provinsi NTT Tahun 2028-2023 antara lain: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 42
a.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
b.Tingkat Keterbukaan InformasiPublik; dan
c.Indeks Kepuasan Pelayanan Publik. 4.4 Strategi Menghadapi Covid 19 dan Badai Siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, dengan mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Anggaran. Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Inti dari Inpres ini adalah agar Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan penyesuaian anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan untuk difokuskan kepada penanganan Covid-19. Sehubungan dengan ini, dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama, adalah Refocussing Anggaran K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Refocussing rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi. Belanja modal ditunda untuk dikerjakan secara multi year, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegosiasikan lagi kepada pihak ketiga untuk bisa ditunda pengerjaannya. Belanja yang dikecualikan dari pemotongan adalah belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD, tetap dijaga efisiensi & efektivitasnya. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 43 Realokasi yang dilakukan K/L antara lain:
1. 1.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yang menangani COVID-19, pengiriman alat kesehatan (alkes) ke Natuna/Sebaru, pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan laboratorium specimen COVID- 19.
2. 2.Kemendikbud, yaitu kegiatan terkait COVID-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
3. 3.Kemenhan, berupa pengadaan alat kesehatan RSPAD dan RS dr. Sutoyo; pengadaan rapid test.
4. 4.Polri, menambah anggaran satgas COVID-19 di Polri. Untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) digunakan untuk evakuasi WNI, pembelian tiket bagi WNI terlantar di airport (penampungan & makan).
5. 5.Sementara untuk K/L lainnya, digunakan untuk membeli peralatan dan bahan, seperti tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, sarung tangan, dan rapid test.
6. 6.Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan arahan tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Perubahan APBD 2020, dibagi dalam tiga tahap : Pertama, mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19; Kedua, menyiapkan alokasi anggaran untuk program jaring pengaman sosial, dan Ketiga, melakukan refocussing terhadap kegiatan yang sudah ada di Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan perubahan terhadap sasaran kegiatan yang diarahkan sebagai stimulan perekonomian masyarakat.
7. 7.Kemudian pada tahun 2021, kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan melakukan refocusing tahap I dan Tahap II dengan skema anggaran diperuntukkan untuk percepatan Penanganan Covid19.Belanja Tak Terduga terutama digunakan untuk program-program penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi NTT yang melonjak sejak akhir tahun 2020. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB IV- 44
8. 8.Menyusul Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 118/KEP/HK/2021 pada tanggal 6 April 2021 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan, kerusakan rumah warga tercatat sebesar 65,9 ribu rumah, dengan rincian sebanyak 52,7 ribu rusak ringan, 6,8 ribu rusak sedang, dan 6,3 ribu mengalami rusak berat, serta korban jiwa sebanyak 182 orang pada 21 Kab/Kota. Dengan kondisi tersebut, langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian adalah percepatan pendataan dan verifikasi data perikanan pada masa tanggap darurat bencana hingga 7 Mei 2021 untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Selanjutnya, pemerintah daerah mempercepat musim tanam padi dan jagung (April – September), mengganti tanaman rusak dan menyiapkan benih untuk wilayah kab/kota dengan kondisi air yang masih mencukupi. Penanganan terhadap kerusakan tanaman hortikultura juga dilakukan melalui percepatan panen dan pengolahan tanah, penanaman menggunakan Brigade pertanian (alsintan), serta perbaikan infrastruktur pertanian (pengairan/irigasi, bendungan) 3 . Di sisi lain, perbaikan sektor peternakan dan perikanan juga didorong dengan memberikan bantuan benih rumput laut, bantuan pembangunan kapal sebanyak 300 unit kapal kecil (1-10 GT) 4 , bantuan obat-obatan dan pemantauan kondisi pelayanan kesehatan ternak, serta memfasilitasi pemasukan daging ayam karkas untuk memenuhi kebutuhan Provinsi NTT akibat kematian ayam yang mencapai 31,1 ribu ekor. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB V -1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2021 tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indikator yang telah ditetapkan. Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil outcome yang ingin dicapai. Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk : a) Menampung berbagai kebijakan yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, menyesuaikan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya; b) Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan; c) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan; d) Menampung hasil audit terkait pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2020; e) Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD; f) Menyesuaikan indikator dan lokasi kegiatan yang mengalami perubahan antara KUA-PPAS Induk dan DPA-SKPD. Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan adalah memperhatikan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan dan fungsional. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target RPJMD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2020 karenanya memuat kegiatan yang perlu dilakukan untuk menangani Covid-19, pergeseran kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan sebagai berikut : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VI - 1 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2021. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2021 disajikan sebagaimana Tabel 6.1. dan 6.2 berikut. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 INDIKATOR TAHUN 2021 Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil Pertumbuhan PDRB (%) 3,18 – 4,18 Inflasi (%) 2,1 – 3,1 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) 19-20 PDRB per Kapita (Rp. Juta) 20 - 23 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 3,2 -2,6 % PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 25,31 Indeks Gini (Poin) 0,35 - 0,34 Indeks Pembangunan Gender (Poin) 94 Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%) 4 Lama Tinggal Wisatawan (hari) 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 1.065.378 Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%) 90 Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%) 9,08 Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%) 75.02 Penambahan Rumah Layak Huni (unit) 15.498 Rasio Elektrifikasi (%) 75 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 67 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2) 17.248.829 Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang 72,73 Indeks Resiko Bencana (Poin) 140 Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Angka Melek Huruf (%) 96,56 BAB VI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VI - 2 INDIKATOR TAHUN 2021 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,25 Harapan Lama Sekolah (tahun) 14,2 Usia Harapan Hidup (Tahun) 68,1 Prevelensi Stunting (%) 21,8 Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%) 60 Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin) 65 Opini BPK (Opini) WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat) A Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) 2,3 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%) 50 Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin) 85 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 82,4 Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab V (data di update) Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 No. Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan 2021 A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Pertumbuhan PDRB % 3,18 – 4,18 - Inflasi % 2,1 – 3,1 - PDRB per Kapita (Rp. Juta) 20 - 23 - Indeks Gini Poin 0,35 - 0,34 - Indeks Keparahan Kemiskinan Poin 1,05 - Indeks Kedalaman Kemiskinan Poin 4,02 - Indeks Pembangunan Manusia Poin 65.54 – 67,00 - Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,25 - Angka Melek Huruf % 96,56 - Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,2 -2,6 - Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) % 25,31 - Usia Harapan Hidup Tahun 68,1 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 69,58 - Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja % 24,36 - Opini BPK Opini WTP - Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Skor 67 - Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB % 0,76 - Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB % 2,23 - Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB % 12,12 B ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan Menengah - Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,25 - Angka Melek Huruf % 96,56 2 Urusan Kesehatan - Kasus Kematian Ibu Kasus 0 - Kasus Kematian Bayi Kasus 0 - Kasus Kematian Balita Kasus 0 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VI - 3 No. Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan 2021 3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Persentase Jalan dalam Kondisi Baik % 90 - Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik % 77 - Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak % 83 - Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak % 77 - Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang % 72,73 4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penambahan Rumah Layak Huni Unit 15.498 5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat % 100 - Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) % 100 6 Urusan Sosial - Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota) % 80 7 Urusan Tenaga Kerja - Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,2 -2,6 - Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja % 24,36 8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi % 30 - Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani % 75 - Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani % 75 - Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak % 32,2 9 Urusan Pangan - Skor Pola Pangan Harapan Skor 67 10 Urusan Pertanahan - Persentase Luas Lahan Bersertifikat % 11 Urusan Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 67 12 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Ada/ Tidak ada Ada 13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Posyandu Aktif Unit 5.792 - BUMDes Aktif Unit 960 - Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah Desa/ Kel 10,52 14 Urusan Perhubungan - Cakupan Pelayanan Angkutan Darat % 9,08 - Dweling Time Pelabuhan Hari 4 15 Urusan Komunikasi dan Informatika - Skor PeGi Pemeringkatan E-government Skor 80 (Menuju Informatif) - Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi % 80 - Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE Poin 2,3 16 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah - Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk Poin 1 17 Urusan Penanaman Modal - Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Rp.T 5,7 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VI - 4 No. Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan 2021 - Jumlah medali yang diperoleh dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Buah 9 - Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan % 60 19 Urusan Statistik - Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi Ada/ Tidak Ada 20 Urusan Kebudayaan - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 25,9 21 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan - Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun % 50,0 - Pengelolaan Arsip secara Baku % 100 22 Urusan Pertanian - Nilai Tukar Petani Poin 102 23 Urusan Pariwisata - Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 1.165.378 - Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Hari 4 24 Urusan Kehutanan - Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun % 1,14 25 Urusan Energi dan SUmber Daya Mineral - Rasio Elektrifikasi (%) 73,29 80 26 Urusan Kelautan dan Perikanan - Nilai Tukar Nelayan Poin 106 27 Urusan Perindustrian dan Perdagangan - Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) % 61,29 28 Urusan Transmigrasi - Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani % 70 29 Urusan Perencanaan Pembangunan - Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD % 100 - Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan % 100 30 Urusan Keuangan - Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan % 100 31 Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan - Persentase Keterisian SKP Online % 100 32 Urusan Penelitian dan Pengembangan - Capaian Indeks Inovasi Daerah Poin 11.721 - Capaian Indeks Daya Saing Daerah Poin 3,391 33 Urusan Pengawasan - Opini Laporan BPK Opini WTP 34 Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat - Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan) % 100 C. ASPEK DAYA SAING DAERAH
9. 1.Nilai Tukar Petani Poin 102
10. 2.Rasio Ketergantungan % 63,50
11. 3.Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) % 61,29 Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab V (data di update) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VI - 5 B 2 - Rata-rata lama sekolah thn 8,25 - Angka melek huruf % 94,56 3 - Angka kematian ibu kasus 0 - Angka kematian bayi kasus 0 - Angka kematian balita kasus 0 4 - Persentase jalan dalam kondisi baik km 339 - Daerah irigasi dalam kondisi baik ha 3.600 - Jumlah rumah tidak layak huni unit 228.990 5 - Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih Melalui pemilu : - Pilpres - Pilkada - Presentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6 - Persentase PMKS yang ditangani % 17 7 - Tingkat pengangguran terbuka % 2,3 8 - % Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi % 30 - Jumlah kasus KDRT Kasus 210 - Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak % 4,5 9 - Skor pola pangan harapan poin 80 10 - Indeks kualitas lingkungan hidup poin 67 11 - Posyandu aktif Unit 5792 - BUMDes aktif Unit 960 12 - Persentase angkutan umum layak jalan 13 - Skor PeGi pemeringkatan e-government - Persentase informasi publik yang disediakan dan dipublikasi - Persentase perangkat daerah yang telah unit 37 website aktif 2021Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Urusan perhubungan Urusan komunikasi dan informatika Urusan Sosial Pelayanan Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar Urusan tenaga kerja Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Urusan pangan Urusan lingkungan hidup Pelayanan Urusan Wajib : Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah Urusan Kesehatan Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ASPEK PELAYANAN UMUM No. Satuan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VI - 6 14 - Rasio UMKM dan koperasi terhadap populasi Poin 1 15 - Realisasi nilai investasi (PMA dan PMDN) Rp.T 5,7 16 - Jumlah medali yang diperoleh dalam Buah 5 olah raga tingkat regional, nasional dan internasional - Persentase organisasi pemuda yang dibina % 60 17 - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya % 80 yang dilestarikan 18 - Persentase Angka kunjungan perpustakaan % 55 - Pengelolaan arsip secara baku 19 - Nilai tukar petani Point 102 20 - Presentase kunjungan wisatawan org 1.065.378 - Rata-rata lama tinggal wisatawan hari 4 21 - Nilai tukar nelayan poin 106 22 - Persentase pertumbuhan ekspor % 23 24 - Persentase usulan masyarakat yang % 100 Dokumen perencanaan - Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 100 - Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 - Perencanaan pembangunan % 100 25 Opini laporan BPK opini WTP 26 Nilai rata-rata SKP Point 27 - Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan laporan 20 Urusan kelitbangan 2021Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah Urusan perindustrian dan perdagangan Urusan transmigrasi Urusan pemerintahan Urusan perencanaan pembangunan Urusan keuangan dan asset Urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan Urusan kebudayaan Urusan perpustakaan dan kearsipan Pelayanan Urusan Pilihan Urusan pertanian Urusan pariwisata Urusan kelautan dan perikanan Urusan koperasi usaha kecil dan menengah Urusan penanaman modal Urusan kepemudaan dan olah raga No. Satuan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VII-1 PENUTUP Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2021 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral. Koordinasi dan sinkronisasi ini mutlak diperlukan agar indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 dapat dicapai. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka dalam rangka optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan, pendanaan pembangunan tahun 2021 juga diusahakan melalui skema pinjaman daerah baik untuk mendanai infrastruktur, maupun untuk membiayai sektor-sektor produktif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu RKPD Perubahan Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah dan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
12. 1.Usulan pembangunan tahun 2021 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa Survey Investigation Design (SID), proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan;
13. 2.Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
14. 3.Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;
15. 4.Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
16. 5.Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2021 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun 2021 selanjutnya. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2021 - BAB VII-3 Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat di dalam RKPD Perubahan Tahun 2021 ini. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2,804,483,142,755 2,858,767,435,340 54,284,292,585 1 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1,955,237,842,964 2,002,250,671,028 47,012,828,064 1 01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 471,100,314,872 475,059,688,787 3,959,373,915 1 1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Pengembangan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (%) 100 100 163,552,000 163,552,000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMA) (%) 100 100 Pembangunan Ruang Kelas Baru (%) 100 100 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA (%) 100 100 1 01 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasanan dan utilitas sekolah (%) 100 100 117,355,318,500 117,220,174,500 -135,144,000 1 01 Tambahan Penghasilan 108,770,000 108,770,000 0 1 01 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Manajemen Bos SMA (%) 100 100 1,708,200,000 1,708,200,000 0 1 01 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 64,072,661,040 64,251,303,840 178,642,800 1 01 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 53,494,233,611 49,157,189,311 -4,337,044,300 1 01 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 234,306,349,721 242,559,269,136 8,252,919,415 1 01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 300,787,478,950 300,883,558,950 96,080,000 1 1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMK) (%) 100 100 299,064,000 160,000,000 -139,064,000 KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERUBAHAN 2021) Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (%) 100 100 147,413,214,950 147,648,358,950 235,144,000 1 01 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 153,075,200,000 153,075,200,000 0 1 1 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1,183,350,049,142 1,226,307,423,291 42,957,374,149 1 1 Pembangunan Asrama Sekolah Pembangunan Asrama Sekolah (%) 100 100 825,360,000 740,827,500 -84,532,500 1 01 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasanan dan utilitas sekolah (%) 100 100 767,973,830 877,415,630 109,441,800 1 1 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 2,479,060,000 2,479,060,000 0 1 01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus (%) 100 100 12,381,925,312 10,832,099,882 -1,549,825,430 1 01 Tambahan Penghasilan 34,350,000 5,125,000 -29,225,000 1 01 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 1,166,895,730,000 1,211,378,020,279 44,482,290,279 1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 213,927,060 193,907,060 -20,020,000 1 01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 213,927,060 193,907,060 -20,020,000 1 01 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra (%) 100 100 213,927,060 193,907,060 -20,020,000 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 849,031,372,731 856,322,857,252 7,291,484,521 1 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 225,864,765 93,231,790 -132,632,975 1 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27,162,265 9,455,000 -17,707,265 1 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9,696,500 2,250,000 -7,446,500 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 52,486,750 47,426,170 -5,060,580 1 1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 52,986,880 0 -52,986,880 1 01 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 23,224,750 0 -23,224,750 1 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42,313,980 19,313,980 -23,000,000 1 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17,993,640 14,786,640 -3,207,000 1 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 839,076,706,564 848,211,449,192 9,134,742,628 1 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 838,896,114,244 848,105,856,872 9,209,742,628 1 01 Tambahan Penghasilan 234,688,329,000 234,688,329,000 0 1 01 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 180,592,320 105,592,320 -75,000,000 1 01 Tambahan Penghasilan 2,100,000 2,100,000 0 1 01 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 285,128,000 118,456,000 -166,672,000 1 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 282,696,000 116,024,000 -166,672,000 1 01 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2,432,000 2,432,000 0 1 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232,290,744 37,037,600 -195,253,144 1 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 28,740,648 5,865,600 -22,875,048 1 01 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 137,000,000 30,972,000 -106,028,000 1 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 66,550,096 200,000 -66,350,096 1 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 905,744,098 598,053,358 -307,690,740 1 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 109,916,178 109,916,178 0 1 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 217,772,800 131,938,000 -85,834,800 1 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 61,744,800 61,744,800 0 1 1 Penyediaan Bahan/Material 285,962,320 245,546,380 -40,415,940 1 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu 103,750,000 48,908,000 -54,842,000 1 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126,598,000 0 -126,598,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 677,426,100 365,461,152 -311,964,948 1 01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 299,978,828 113,434,960 -186,543,868 1 1 Pengadaan Mebel 170,838,000 151,338,000 -19,500,000 1 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 206,609,272 100,688,192 -105,921,080 1 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,174,811,660 6,129,035,160 -45,776,500 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60,996,500 45,044,600 -15,951,900 1 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 923,578,200 756,750,200 -166,828,000 1 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5,190,236,960 5,327,240,360 137,003,400 1 01 Tambahan Penghasilan 100,926,000 243,120,000 142,194,000 1 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,453,400,800 770,133,000 -683,267,800 1 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181,760,000 40,320,000 -141,440,000 1 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65,016,400 4,000,000 -61,016,400 1 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1,206,624,400 725,813,000 -480,811,400 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 11,072,982,013 9,193,633,293 -1,879,348,720 2 22 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4,100,675,850 2,179,467,460 -1,921,208,390 2 22 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1,750,000,000 1,750,000,000 0 2 22 Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan dalam daerah provinsi (%) 100 100 1,750,000,000 1,750,000,000 0 2 22 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2,152,303,090 396,647,600 -1,755,655,490 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 22 Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (%) 100 100 958,408,230 0 -958,408,230 2 22 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (%) 100 100 1,193,894,860 396,647,600 -797,247,260 2 22 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 198,372,760 32,819,860 -165,552,900 2 22 Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Perlindungan, Pengembangan, Pemanfataan objek pemajuan lembaga adat (%) 100 100 64,595,860 32,819,860 -31,776,000 2 22 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat (%) 100 100 133,776,900 0 -133,776,900 2 22 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2,345,713,500 1,106,970,500 -1,238,743,000 2 22 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2,345,713,500 1,106,970,500 -1,238,743,000 2 22 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional (%) 100 100 776,103,500 514,437,500 -261,666,000 pelestarian kesenian tradisional dalam daerah provinsi (%) 100 100 Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional (%) 100 100 2 22 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (%) 100 100 1,569,610,000 592,533,000 -977,077,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 22 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 184,399,860 177,599,860 -6,800,000 2 22 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 184,399,860 177,599,860 -6,800,000 2 22 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (%) 100 100 184,399,860 177,599,860 -6,800,000 2 22 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1,587,165,880 1,212,136,500 -375,029,380 2 22 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 876,661,880 501,632,500 -375,029,380 2 22 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Register Cagar Budaya (%) 100 100 117,983,770 0 -117,983,770 2 22 Penetapan Cagar Budaya 758,678,110 501,632,500 -257,045,610 2 22 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 710,504,000 710,504,000 0 2 22 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya (%) 100 100 710,504,000 710,504,000 0 2 22 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2,093,546,120 1,797,330,250 -296,215,870 2 22 Pengelolaan Museum Provinsi 2,093,546,120 1,797,330,250 -296,215,870 2 22 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (%) 100 100 382,565,120 239,997,520 -142,567,600 2 22 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman (%) 100 100 35,000,000 29,123,330 -5,876,670 2 22 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum (%) 100 100 1,061,959,000 914,187,400 -147,771,600 2 22 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (%) 100 100 490,622,000 490,622,000 0 2 22 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum (%) 100 100 123,400,000 123,400,000 0 2 22 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 761,480,803 2,720,128,723 1,958,647,920 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 22 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47,974,000 8,874,000 -39,100,000 2 22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,104,000 104,000 -2,000,000 2 22 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9,200,000 2,490,000 -6,710,000 2 22 Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya ASN 4,200,000 350,000 -3,850,000 2 22 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4,850,000 0 -4,850,000 2 22 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5,940,000 280 -5,660,000 2 22 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4,900,000 0 -4,900,000 2 22 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17,000,000 6,000,000 -11,000,000 2 22 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,980,000 0 -3,980,000 2 22 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19,880,000 19,760,000 -120,000 2 22 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19,880,000 19,760,000 -120,000 2 22 Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya ASN 14,880,000 19,760,000 4,880,000 2 22 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9,420,000 0 -9,420,000 2 22 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3,820,000 0 -3,820,000 2 22 Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya ASN 1,820,000 0 -1,820,000 2 22 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5,600,000 0 -5,600,000 2 22 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,998,880 920,000 -5,078,880 2 22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1,998,880 0 -1,998,880 2 22 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4,000,000 920,000 -3,080,000 2 22 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120,012,513 94,808,513 -25,204,000 2 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18,597,333 18,597,333 0 2 22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,807,200 12,807,200 0 2 22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,996,400 1,996,400 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 22 Penyediaan Bahan/Material 19,861,580 19,861,580 0 2 22 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14,556,000 9,880,000 -4,676,000 2 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52,194,000 31,666,000 -20,528,000 2 22 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 176,694,750 163,074,750 -13,620,000 2 22 Pengadaan Mebel 44,910,850 31,290,850 -13,620,000 2 22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 131,783,900 131,783,900 0 2 22 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181,511,460 135,043,460 -46,468,000 2 22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,865,900 2,865,900 0 2 22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149,528,000 121,928,000 -27,600,000 2 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29,117,560 10,249,560 -18,868,000 2 22 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199,989,200 2,297,648,000 2,097,658,800 2 22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49,989,800 7,020,000 -42,969,800 2 22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149,999,400 2,290,628,000 2,140,628,600 Jumlah Belanja 2,815,556,124,768 2,867,961,068,633 52,404,943,865 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 279,053,296,621 285,149,376,484 6,096,079,863 1 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 78,416,001,922 78,300,343,542 -115,658,380 1 02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 68,208,114,072 68,110,455,692 -97,658,380 1 02 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (%) 100 100 73,671,350 73,671,350 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 02 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan (%) 100 100 57,848,024,067 57,848,024,067 0 1 02 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Terlaksananya pengadaan Sarana di Fasilitas layanan kesehatan (%) 100 100 261,525,000 261,525,000 0 1 02 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Terlaksananya Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (%) 100 100 4,900,000 4,900,000 0 1 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium (persen) 100 100 13,103,838 13,103,838 0 1 02 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (%) 100 100 10,006,889,817 9,909,231,437 -97,658,380 1 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10,165,526,200 10,165,526,200 0 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan (%) 100 100 499,986,000 499,986,000 0 1 02 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (%) 100 100 9,665,540,200 9,665,540,200 0 1 02 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 42,361,650 24,361,650 -18,000,000 1 02 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (persen) 100 100 42,361,650 24,361,650 -18,000,000 1 02 PROGRAM PENINGKATAN 4,751,474,120 7,145,160,200 2,393,686,080 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 02 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 4,613,823,120 7,009,771,200 2,395,948,080 1 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (persen) 100 100 4,613,823,120 7,009,771,200 2,395,948,080 1 02 Tambahan Penghasilan 2,244,000,000 4,632,000,000 2,388,000,000 1 02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 137,651,000 135,389,000 -2,262,000 1 02 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (persen) 100 100 137,651,000 135,389,000 -2,262,000 1 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 195,885,820,579 199,703,872,742 3,818,052,163 1 02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,773,500 8,523,500 -2,250,000 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,125,000 1,125,000 0 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,125,000 1,125,000 0 1 02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,125,000 0 -1,125,000 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1,125,000 0 -1,125,000 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,273,500 6,273,500 0 1 02 Administrasi Keuangan 90,321,549,182 93,121,477,889 2,799,928,707 Perangkat Daerah 1 02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 90,318,507,182 93,118,435,889 2,799,928,707 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,521,000 1,521,000 0 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1,521,000 1,521,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 02 Administrasi Umum Perangkat Daerah 326,489,986 42,996,986 -283,493,000 1 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28,680,786 28,680,786 0 1 02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,385,000 10,385,000 0 1 02 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,931,200 3,931,200 0 1 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 283,493,000 0 -283,493,000 1 02 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27,321,900 0 -27,321,900 1 2 Pengadaan Mebel 27,321,900 0 -27,321,900 1 02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,994,738,398 1,992,873,598 -1,864,800 1 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,999,800 9,135,000 -1,864,800 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 1,828,944,298 1,828,944,298 0 1 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 154,794,300 154,794,300 0 1 02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38,300,000 38,300,000 0 1 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23,300,000 23,300,000 0 1 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15,000,000 15,000,000 0 1 2 Peningkatan Pelayanan BLUD 103,166,647,613 104,499,700,769 1,333,053,156 1 02 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 103,166,647,613 104,499,700,769 1,333,053,156 Jumlah Belanja 279,053,296,621 285,149,376,484 6,096,079,863 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 217,403,687,666 245,797,049,613 28,393,361,947 1 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 151,157,570,135 183,760,405,039 32,602,834,904 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 48,302,810,884 38,214,375,183 -10,088,435,701 1 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Pembangunan Fasilitas kesehatan Lainnya (persen) 100 100 35,384,113,324 32,336,540,683 -3,047,572,641 1 02 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan Prasarana di fasilitas Pelayanan Kesehatan (persen) 100 100 1,400,000,000 0 -1,400,000,000 1 02 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (persen) 100 1,997,459,400 1,997,459,400 0 1 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium (persen) 100 100 349,955,000 349,955,000 0 1 02 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas LayananKesehatan Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (persen) 100 100 154,910,950 0 -154,910,950 1 02 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Distribusi alat kesehatan , obat, vaksin, makanan dan minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (persen) 100 2,822,294,150 2,197,037,350 -625,256,800 1 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100,332,602,341 143,841,799,526 43,509,197,185 1 02 Pengelolaan Pelayanan Dinas 4,633,119,680 1,221,094,300 -3,412,025,380 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (%) 100 100 2,251,878,830 1,601,855,000 -650,023,830 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (persen) 100 100 2,078,689,311 1,164,248,500 -914,440,811 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (persen) 100 100 304,528,800 304,528,750 -50 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (persen) 100 100 21,638,810,840 19,346,746,730 -2,292,064,110 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (persen) 100 100 734,467,500 139,300,000 -595,167,500 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (persen) 100 100 686,922,910 501,793,500 -185,129,410 1 02 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (persen) 100 100 1,491,235,150 1,027,967,650 -463,267,500 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya (persen) 100 100 554,388,830 436,908,830 -117,480,000 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular 100 100 10,621,307,339 5,333,887,245 -5,287,420,094 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (%) 100 100 38,563,900 0 -38,563,900 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 100 100 1,067,049,562 242,379,242 -824,670,320 1 02 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (persen) 100 100 44,377,695,989 108,752,027,209 64,374,331,220 1 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (persen) 100 100 3,481,767,170 1,769,905,530 -1,711,861,640 1 02 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Terlaksananya Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi (persen) 100 100 361,004,190 349,004,190 -12,000,000 1 02 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (persen) 100 100 156,355,420 156,355,420 0 1 02 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (persen) 100 100 5,294,578,450 1,331,442,450 -3,963,136,000 1 02 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (persen) 100 100 560,238,470 162,354,980 -397,883,490 1 02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1,268,358,870 680,399,490 -587,959,380 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 02 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (persen) 100 100 734,332,980 266,197,600 -468,135,380 1 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (persen) 100 100 234,025,890 114,201,890 -119,824,000 1 02 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Terlaksananya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (persen) 100 100 300,000,000 300,000,000 0 1 02 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1,253,798,040 1,023,830,840 -229,967,200 1 02 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (persen) 100 100 1,253,798,040 1,023,830,840 -229,967,200 1 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 26,328,974,140 24,476,087,900 -1,852,886,240 1 02 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 21,460,403,560 20,769,457,480 -690,946,080 1 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (persen) 100 100 21,460,403,560 20,769,457,480 -690,946,080 1 02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 4,868,570,580 3,706,630,420 -1,161,940,160 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 02 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (persen) 100 100 4,868,570,580 3,706,630,420 -1,161,940,160 1 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 39,917,143,391 37,560,556,674 -2,356,586,717 1 02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,535,961,581 1,041,033,815 -494,927,766 1 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25,012,361 25,624,115 611,754 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75,080,000 4,280,000 -70,800,000 1 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,308,124,720 1,011,129,700 -296,995,020 1 02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 127,744,500 0 -127,744,500 1 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23,776,444,419 24,354,670,054 578,225,635 1 02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23,477,778,759 24,259,359,394 781,580,635 1 02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 184,770,000 92,385,000 -92,385,000 1 02 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 113,895,660 2,925,660 -110,970,000 1 02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 296,420,000 5,000,000 -291,420,000 1 02 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 296,420,000 5,000,000 -291,420,000 1 02 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,761,167,679 1,788,620,623 -972,547,056 1 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 81,523,520 81,523,520 0 1 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26,730,000 26,730,000 0 1 02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 810,378,243 580,878,243 -229,500,000 1 02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 264,044,400 124,628,100 -139,416,300 1 02 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 69,373,790 31,170,790 -38,203,000 1 2 Penyediaan Bahan/Material 266,135,320 142,437,034 -123,698,286 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 2 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,030,105,406 801,252,936 -228,852,470 1 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 212,877,000 0 -212,877,000 1 02 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 880,777,284 289,296,064 -591,481,220 1 2 Pengadaan Mebel Peralatan dan Mesin 241,405,400 0 -241,405,400 1 02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 481,133,964 170,644,624 -310,489,340 1 02 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 158,237,920 118,651,440 -39,586,480 1 02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9,055,489,328 8,533,046,818 -522,442,510 1 02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,084,140 20,071,540 -12,600 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 1,462,299,010 1,458,206,000 -4,093,010 1 02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67,914,016 53,474,016 -14,440,000 1 02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,610,883,100 1,548,889,300 -61,993,800 1 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 509,802,600 447,808,800 -61,993,800 1 02 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 50,792,000 50,792,000 0 1 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1,050,288,500 1,050,288,500 0 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,230,808,742 2,133,020,410 -97,788,332 2 12 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2,230,808,742 2,133,020,410 -97,788,332 2 12 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 2,077,145,632 1,979,357,300 -97,788,332 2 12 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 251,892,632 154,104,300 -97,788,332 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 12 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1,825,253,000 1,825,253,000 0 2 12 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 153,663,110 153,663,110 0 2 12 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 153,663,110 153,663,110 0 Jumlah Belanja 219,634,496,408 247,930,070,023 28,295,573,615 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,501,632,338,504 1,625,474,274,006 123,841,935,502 1 03 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 111,711,882,286 109,684,309,354 -2,027,572,932 1 03 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 58,469,482,845 55,812,970,445 -2,656,512,400 1 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersedianya data perencanaan pembangunan embung kecil (Unit) 75.00 75.00 2,538,877,410 1,763,780,410 -775,097,000 Tersedianya data AKNOP Embung Kecil (Unit) 50.00 50.00 Perencanaan Peningkatan sarana irigasi (HA) 2016.00 2016.00 1 03 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Terbangunnya embung kecil (Unit) 100.00 100.00 45,569,600,180 45,407,651,780 -161,948,400 1 03 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 278,612,000 0 -278,612,000 1 03 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehab Embung (Unit) 49.00 49.00 5,988,828,380 5,994,769,380 5,941,000 Terlaksananya Demplot Pemanfaatan Embung (Unit) 20.00 20.00 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 03 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Terlaksananya Identifikasi Sepadan Sungai Keritis pada D.I. Kewenangan Provinsi 1260.00 1260.00 3,006,848,220 1,730,502,220 -1,276,346,000 Terbangun dan diperbaikinya Sepadan Sungai Keritis (M) 1260.00 1260.00 1 03 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Tersedianya data Hidrologi pada stasiun hidrologi kewenangan provinsi 90.00 90.00 730,666,435 620,794,435 -109,872,000 1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi tersedianya pelayanan tenaga kontrak 12 12 356,050,220 295,472,220 -60,578,000 1 03 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 53,242,399,441 53,871,338,909 628,939,468 1 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Pembangunan dan Peningkatan Sarana Irigasi (Ha) 33542.00 33542.00 985,900,890 935,310,890 -50,590,000 1 03 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 41,993,446,151 42,898,627,619 905,181,468 1 03 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Terpeliharanya jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi (Paket) 1 1 10,263,052,400 10,037,400,400 -225,652,000 1 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6,390,836,390 6,308,078,390 -82,758,000 1 03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 6,390,836,390 6,308,078,390 -82,758,000 1 03 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 6,390,836,390 6,308,078,390 -82,758,000 1 03 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 110,923,375,060 98,640,877,280 -12,282,497,780 1 03 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 110,923,375,060 98,640,877,280 -12,282,497,780 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 03 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 110,923,375,060 98,640,877,280 -12,282,497,780 1 03 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 17,111,490,971 443,842,740 -16,667,648,231 1 03 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 17,111,490,971 443,842,740 -16,667,648,231 1 03 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tersedianya PSU:Lingkungan Kawasan Perkantoran dan Pedesaan serta Desa Pusat Pertumbuhan (%) 50 50 17,111,490,971 443,842,740 -16,667,648,231 Persentasi ketersediaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi (%) 100 100 1 03 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1,196,676,017,342 1,358,940,711,319 162,264,693,977 1 3 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1,196,676,017,342 1,358,940,711,319 162,264,693,977 1 3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Terlaksananya Survey Kondisi Jalan/Jembatan (%) 100 100 2,156,549,020 2,058,339,020 -98,210,000 1 3 Rekonstruksi Jalan Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap serta Fungsional (%) 100 100 125,711,861,013 139,080,137,670 13,368,276,657 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Provinsi (Kegiatan) 1 1 1 3 Rehabilitasi Jalan Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Provinsi (Kegiatan) 1 1 1,044,825,533,139 1,217,553,197,459 172,727,664,320 1 3 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan (%) 100 100 503,999,920 225,499,920 -278,500,000 1 3 Rehabilitasi Jembatan Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan (%) 100 100 23,478,074,250 23,537,250 -23,454,537,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 03 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2,628,640,180 508,744,200 -2,119,895,980 1 03 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1,918,295,980 0 -1,918,295,980 1 03 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli Konstruksi (Orang) 240.00 240.00 1,918,295,980 0 -1,918,295,980 1 03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 710,344,200 508,744,200 -201,600,000 1 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI Persentase ketersediaan Informasi Jakon kewenangan Provinsi dalam SIPJAKI (%) 50.00 50.00 710,344,200 508,744,200 -201,600,000 1 03 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3,973,629,328 2,044,073,458 -1,929,555,870 1 03 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 1,549,434,480 557,527,660 -991,906,820 1 03 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi 1,549,434,480 557,527,660 -991,906,820 1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 1,342,763,938 1,011,224,578 -331,539,360 1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi 1,133,791,388 878,845,028 -254,946,360 1 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 208,972,550 132,379,550 -76,593,000 1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 356,112,410 141,526,410 -214,586,000 1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 356,112,410 141,526,410 -214,586,000 1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 725,318,500 333,794,810 -391,523,690 1 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang daerah (%) 18.75 18.75 271,451,840 78,848,840 -192,603,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 03 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang daerah (%) 18.75 18.75 453,866,660 254,945,970 -198,920,690 1 03 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 52,216,466,947 48,903,637,265 -3,312,829,682 1 03 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 526,752,580 369,664,160 -157,088,420 1 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60,194,860 43,449,340 -16,745,520 1 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 16,194,740 11,874,740 -4,320,000 1 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15,462,060 9,569,660 -5,892,400 1 03 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 14,403,820 0 -14,403,820 1 03 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 14,003,200 0 -14,003,200 1 03 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 406,493,900 304,770,420 -101,723,480 1 03 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32,258,594,510 32,157,422,272 -101,172,238 1 03 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31,723,299,530 31,833,934,712 110,635,182 1 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 62,677,780 45,944,880 -16,732,900 1 03 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 72,419,320 35,707,120 -36,712,200 1 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 375,006,360 241,835,560 -133,170,800 1 03 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 25,191,520 0 -25,191,520 1 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 173,101,400 111,999,400 -61,102,000 1 03 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 173,101,400 111,999,400 -61,102,000 1 03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 162,165,200 0 -162,165,200 1 03 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 99,913,000 0 -99,913,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 62,252,200 0 -62,252,200 1 03 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,337,262,401 697,474,337 -639,788,064 1 03 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29,994,091 29,994,091 0 1 03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 196,301,950 124,301,950 -72,000,000 1 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23,478,000 23,478,000 0 1 3 Penyediaan Bahan/Material 285,522,960 137,855,776 -147,667,184 1 03 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 420,120,880 0 -420,120,880 1 03 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 381,844,520 381,844,520 0 1 03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,796,974,560 1,278,781,960 -1,518,192,600 1 3 Pengadaan Mebel 894,361,180 257,872,760 -636,488,420 1 03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,879,953,380 998,249,200 -881,704,180 1 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22,660,000 22,660,000 0 1 03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,773,145,420 4,740,713,360 -32,432,060 1 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 34,776,000 34,776,000 0 1 03 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 2,021,134,200 2,021,134,200 0 1 03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,717,235,220 2,684,803,160 -32,432,060 1 03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,570,936,876 930,047,776 -640,889,100 1 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 511,580,000 225,000,000 -286,580,000 1 03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 281,797,000 230,523,500 -51,273,500 1 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 777,559,876 474,524,276 -303,035,600 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 3 Peningkatan Pelayanan BLUD 8,617,534,000 8,617,534,000 0 1 03 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 8,617,534,000 8,617,534,000 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13,751,698,590 10,384,697,540 -3,367,001,050 1 04 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 5,933,013,140 3,046,148,090 -2,886,865,050 1 04 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 2,605,029,850 2,570,593,850 -34,436,000 1 04 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 2,605,029,850 2,570,593,850 -34,436,000 1 04 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3,327,983,290 475,554,240 -2,852,429,050 1 04 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3,327,983,290 475,554,240 -2,852,429,050 1 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 7,818,685,450 7,338,549,450 -480,136,000 1 04 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 7,818,685,450 7,338,549,450 -480,136,000 1 04 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 7,818,685,450 7,338,549,450 -480,136,000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 909,659,000 748,001,000 -161,658,000 2 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 909,659,000 748,001,000 -161,658,000 2 10 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 909,659,000 748,001,000 -161,658,000 2 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 909,659,000 748,001,000 -161,658,000 Jumlah Belanja 1,516,293,696,094 1,636,606,972,546 120,313,276,452 Satuan Polisi Pamong Praja INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 16,403,217,311 15,907,984,294 -495,233,017 1 05 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3,105,760,610 2,464,911,340 -640,849,270 1 05 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2,774,902,090 2,254,510,590 -520,391,500 1 05 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1,821,525,810 1,823,387,410 1,861,600 Terlaksananya Penyediaan jasa pengamanan kantor (%) 100 100 1 05 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 433,783,180 431,123,180 -2,660,000 Terlaksananya pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum (persen) 100 100 konsultasi dan koordinasi diklat PPNS di Pusat (%) 100 100 1 05 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 265,771,140 0 -265,771,140 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di Kab/Kota se -NTT (persen) 100 100 Terlaksana pengamanan Aset (TURJAWALI) adan Piket (persen) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 05 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35,588,630 0 -35,588,630 terlaksananya Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (%) 100 100 1 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 190,338,330 0 -190,338,330 terlaksananya pengembangan SDM aparatur satpol pp (%) 100 100 1 05 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan - - - 27,895,000 0 -27,895,000 1 05 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 207,356,830 160,138,060 -47,218,770 1 05 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 207,356,830 160,138,060 -47,218,770 Terlaksananya operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan) 12.00 12.00 1 05 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 123,501,690 50,262,690 -73,239,000 1 05 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS - - - 123,501,690 50,262,690 -73,239,000 1 05 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 138,751,830 84,351,840 -54,399,990 1 05 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 138,751,830 84,351,840 -54,399,990 1 05 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran - - - 84,351,840 84,351,840 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 05 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota - - - 54,399,990 0 -54,399,990 1 05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,158,704,871 13,358,721,114 200,016,243 1 05 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,954,280 11,954,280 0 1 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,954,280 11,954,280 0 Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 1 05 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,662,376,000 11,124,101,961 461,725,961 1 05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - 10,662,376,000 11,124,101,961 461,725,961 1 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 352,262,000 309,697,400 -42,564,600 1 05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 314,500,000 271,935,400 -42,564,600 1 05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 37,762,000 37,762,000 0 1 05 Administrasi Umum Perangkat Daerah 392,396,520 239,238,520 -153,158,000 1 05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,998,000 4,998,000 0 Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) 100 100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Paket) 1 1 1 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,139,000 15,139,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 1 05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4,995,800 2,932,800 -2,063,000 1 5 Penyediaan Bahan/Material 39,998,720 39,998,720 0 1 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 83,360,000 83,360,000 0 Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (%) 100 100 1 05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 215,605,000 92,810,000 -122,795,000 Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%) 100 100 1 05 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 28,300,000 0 -28,300,000 1 05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,259,979,133 1,211,575,487 -48,403,646 1 05 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 1,149,234,920 1,109,744,500 -39,490,420 1 5 Pengadaan Mebel Peralatan dan Mesin - - - 29,998,050 29,870,000 -128,050 1 05 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80,746,163 71,960,987 -8,785,176 Terlaksanya Pengadaan peralatan gedung kantor (%) 100 100 1 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179,759,524 176,510,452 -3,249,072 1 05 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,482,160 1,480,400 -1,760 Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat (bulan) 12 12 1 05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30,094,624 27,715,312 -2,379,312 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 1 05 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 148,182,740 147,314,740 -868,000 1 05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299,977,414 285,643,014 -14,334,400 1 05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 171,617,414 171,693,014 75,600 Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (%) 100 100 1 05 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - 28,360,000 13,950,000 -14,410,000 1 05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100,000,000 100,000,000 0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%) 100 100 Jumlah Belanja 16,403,217,311 15,907,984,294 -495,233,017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12,074,287,196 11,036,847,619 -1,037,439,577 1 05 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5,504,385,636 4,852,592,090 -651,793,546 1 05 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 243,473,860 243,473,860 0 1 05 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 243,473,860 243,473,860 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana (Dokumen) 10 10 1 05 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 763,009,780 427,511,360 -335,498,420 1 05 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 199,185,500 0 -199,185,500 Penyelenggaraan Hari Bencana dan Hari Pengurangan Resiko Bencana (Laporan) 2.00 2.00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB) (Orang) 35.00 35.00 1 05 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 99,764,400 99,764,400 0 1 5 Pengelolaan Risiko Bencana 117,225,920 117,225,920 0 Operasional kendaraan /peralatan penanggulangan bencana (18 mobil, motor 8, kapal 1, genset 4) (Unit) 31.00 31.00 1 05 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 281,330,520 0 -281,330,520 Pembentukan dan Pengembangan Desa / Kelurah Tangguh Bencana (Desa / Keluarahan) 20.00 20.00 1 05 Penanganan Pascabencana Provinsi 65,503,440 210,521,040 145,017,600 Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU _ PASNA) (Dokumen) 2.00 2.00 1 05 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4,398,884,596 4,181,606,870 -217,277,726 1 05 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 4,148,454,596 3,940,259,870 -208,194,726 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat (Dokumen) 1.00 1.00 1 05 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 250,430,000 241,347,000 -9,083,000 Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian Bantuan Logistik /Peralatan Penanggulangan Bencana (Laporan) 1.00 1.00 Pengadaan Dukungan Stok Logistik/Peralatan untuk Korban Bencana (paket) 1.00 1.00 1 05 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 99,017,400 0 -99,017,400 1 05 Penguatan KelembagaanBencana Daerah 99,017,400 0 -99,017,400 Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD Tk. Provinsi NTT (Orang) 100.00 100.00 1 05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6,569,901,560 6,184,255,529 -385,646,031 1 05 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6,370,000 6,370,000 0 1 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6,370,000 6,370,000 0 Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Tahun) 1 1 1 05 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,391,299,000 5,082,149,769 -309,149,231 1 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12,500,000 0 -12,500,000 1 05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 12,500,000 0 -12,500,000 1 05 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242,494,600 170,869,600 -71,625,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12,137,320 12,137,320 0 Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (Tahun) 1 1 1 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39,955,000 36,000,000 -3,955,000 Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Tahun) 1 1 1 05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8,798,400 8,798,400 0 Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (Tahun) 1 1 1 5 Penyediaan Bahan/Material 56,784,880 56,784,880 0 Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan barang dinas (Tahun) 1 1 1 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24,100,000 18,460,000 -5,640,000 1 05 Penyelenggaraan Rapat - - - 100,719,000 38,689,000 -62,030,000 1 05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31,730,040 41,358,240 9,628,200 1 05 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 31,730,040 41,358,240 9,628,200 1 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 592,986,020 592,986,020 0 1 05 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,994,500 5,994,500 0 Terlaksananya jasa surat menyurat (Tahun) 1 1 1 05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154,716,000 154,716,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun) 1 1 1 05 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 432,275,520 432,275,520 0 1 05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292,521,900 290,521,900 -2,000,000 1 05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 239,650,900 239,650,900 0 - - - 1 05 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7,100,000 5,100,000 -2,000,000 Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) 1 1 1 05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45,771,000 45,771,000 0 Jumlah Belanja Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Tahun) 1 1 12,074,287,196 11,036,847,619 -1,037,439,577 Dinas Sosial 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 39,021,404,503 37,017,810,498 -2,003,594,005 1 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2,599,835,200 1,296,745,470 -1,303,089,730 1 06 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 2,599,835,200 1,296,745,470 -1,303,089,730 1 06 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Terlaksana Pelatihan Keterampilan bagi TAGANA (keg) 1 1 1,631,288,370 1,282,095,970 -349,192,400 Jumlah TAGANA Prov yang menerima insentif (orang) 103 103 Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompetensi dalam penanganan bencana (orang) 500 500 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Jumlah SDM PKH yang mendapatkan Insentif dari APBD 1 (orang) 1.701 1.701 Jumlah SDM PKh yang mengikuti Rapat Koordinasi (orang) 1.701 1.701 1 06 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Jumlah TKSK yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (orang) 200 200 953,897,330 0 -953,897,330 1 06 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah PSKS yag diseleksi dan mendapatkan hadiah (orang) 176 176 14,649,500 14,649,500 0 Jumlah Penyuluh yg mendapatkan pendidikan dan pelatihan (orang) 60 60 Peringatan Hari Pahlawan (Tahun) 1 1 Jumlah PSKS yang di Evaluasi (Tahun) 1 1 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang kesejahteraan sosial (orang) 300 300 Jumlah TKSK yang mendapatkan insentif (orang) 309 309 Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu Provinsi (unit) 1 1 1 06 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 243,743,300 207,230,300 -36,513,000 1 06 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 243,743,300 207,230,300 -36,513,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 06 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Rumah perlindungan dan tauma center yang mendapatkan operasional (paket) 1 1 243,743,300 207,230,300 -36,513,000 1 6 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 10,714,599,145 11,016,443,085 301,843,940 1 06 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 1,704,929,132 1,702,978,132 -1,951,000 1 6 Penyediaan Permakanan Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi klien panti pemerintah provinsi (orang) 569 569 487,922,000 487,922,000 0 Terpenuhi kebutuhan dasar penyadang disabilitas dalam panti swasta (orang) 1.35 1.35 1 6 Penyediaan Sandang Tersedianya alat bantu bagi penyadang disabilitas di dalam panti sasta (Tahun) 1 1 209,580,900 209,580,900 0 1 06 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 2,013,800 2,013,800 0 1 6 Penyediaan Alat Bantu Peralatan dan Mesin Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 1 1 267,546,600 267,546,600 0 1 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 52,830,512 59,769,512 6,939,000 1 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terlaksananya koordinasi pendamping disabilitas (kegiatan) 1 1 512,715,320 487,455,320 -25,260,000 Terlaksanyanya bimbingan teknis bagi patugas panti disabilitas (orang) 50 50 1 06 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 72,300,000 64,650,000 -7,650,000 1 06 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 49,657,000 45,309,000 -4,348,000 1 06 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 50,363,000 78,731,000 28,368,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 06 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 5,461,403,483 5,626,420,023 165,016,540 1 6 Pengasuhan 705,600,000 739,751,040 34,151,040 1 6 Penyediaan Makanan Terpenuhi kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti swasta (orang) 1.800 1.800 2,564,190,000 2,564,190,000 0 1 6 Penyediaan Sandang Terpenuhinya kebutuhan sandang pada panti sosial swasta (orang) 1.100 1.100 844,604,090 678,027,590 -166,576,500 1 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 65,518,670 65,518,670 0 1 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Peningkatan kapasitas petugas panti anak swasta (orang) 40 40 262,074,600 408,294,600 146,220,000 Terlaksananya Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi (orang) 220 220 1 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 179,985,483 179,985,483 0 1 06 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 563,012,640 813,662,640 250,650,000 1 06 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terlaksanya home visit paacapengangkatan anak (Tahun) 1 1 20,410,000 20,410,000 0 1 06 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 256,008,000 156,580,000 -99,428,000 1 06 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 2,300,147,590 2,279,867,590 -20,280,000 1 6 Penyediaan Permakanan Terpenuhi kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti swasta (orang) 50 50 1,335,160,000 1,335,160,000 0 Tersalurnya bantuan sembako hari lansia (paket) 100 100 1 6 Penyediaan Sandang 404,409,590 404,409,590 0 1 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 104,526,000 104,526,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Peningkatan kapasitas petugas panti swasta lanjut usia (orang) 20 20 69,000,000 48,720,000 -20,280,000 Penyelenggaraan Hari Disabilitas Tingkat Provinsi (Kegiatan) 1 1 Jumlah alokasi Dana bagi Komda Lansia (Tahun) 1 1 Jumlah Lansia yang terverifikasi dan mendapatkan bantuan sosial (Tahun) 1 1 Penyelenggaraan hari Lansia tingkat provinsi (Kegiatan) 1 1 1 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 188,400,000 188,400,000 0 1 06 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 72,042,000 72,042,000 0 1 06 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 17,612,000 17,612,000 0 1 6 Belana Perjalanan Dinas 17,612,000 17,612,000 0 1 06 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 11,498,000 11,498,000 0 1 6 Belana Perjalanan Dinas 11,498,000 11,498,000 0 1 6 Pemulasaraan 97,500,000 97,500,000 0 1 06 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 1,248,118,940 1,407,177,340 159,058,400 1 6 Penyediaan Permakanan 472,137,200 472,137,200 0 1 6 Penyediaan Sandang 178,570,850 178,570,850 0 1 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 37,597,820 37,597,820 0 1 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Paket kedaruratan Anak yang memerlukan perindungan khusus (paket) 1 1 390,203,070 324,261,470 -65,941,600 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Jumlah Anak Jalanan dan Orang Tua yang mendapatkan pembinaan (orang) 60 60 1 6 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Klien pada panti pemerintah yang diterminasi dan mendapatkan modal usah (Tahun) 1 1 169,610,000 394,610,000 225,000,000 1 06 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3,359,051,510 2,086,903,510 -1,272,148,000 1 06 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 69,665,620 63,355,620 -6,310,000 1 6 Pengangkatan Anak antar WNI 50,227,620 43,917,620 -6,310,000 1 06 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 19,438,000 19,438,000 0 1 06 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 3,289,385,890 2,023,547,890 -1,265,838,000 1 06 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3,030,486,750 1,846,056,750 -1,184,430,000 1 06 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 238,899,180 157,491,180 -81,408,000 1 06 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 19,999,960 19,999,960 0 1 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 523,336,920 517,445,920 -5,891,000 1 06 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 523,336,920 517,445,920 -5,891,000 1 6 Penyediaan Permakanan Jumlah Logistik Kebencanaan yang tersedia (paket) 1 1 152,022,640 152,022,640 0 Jumlah Korban Bencana Sosial yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (Kegiatan) 1 1 1 6 Penyediaan Sandang Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang) 1.000 1.000 49,127,400 49,127,400 0 1 06 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 322,186,880 316,295,880 -5,891,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 06 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 72,912,100 72,912,100 0 1 06 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 72,912,100 72,912,100 0 1 06 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan (Tahun) 1 1 18,912,100 18,912,100 0 1 06 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 54,000,000 54,000,000 0 1 06 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21,507,926,328 21,820,130,113 312,203,785 1 06 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 206,393,000 73,043,100 -133,349,900 1 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21,510,580 17,110,580 -4,400,000 1 06 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 52,000,420 36,934,420 -15,066,000 1 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18,998,100 18,998,100 0 1 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113,883,900 0 -113,883,900 1 06 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18,572,376,087 18,415,812,404 -156,563,683 1 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18,562,560,357 18,410,583,334 -151,977,023 1 06 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5,229,070 5,229,070 0 1 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4,586,660 0 -4,586,660 1 06 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13,200,000 0 -13,200,000 1 06 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 13,200,000 0 -13,200,000 1 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 403,877,980 347,261,380 -56,616,600 1 06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33,230,860 34,910,860 1,680,000 1 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,318,400 26,318,400 0 1 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12,604,800 12,604,800 0 1 6 Penyediaan Bahan/Material 245,866,920 243,007,320 -2,859,600 1 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 53,820,000 30,420,000 -23,400,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32,037,000 0 -32,037,000 1 06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 103,183,753 44,616,233 -58,567,520 1 6 Pengadaan Mebel 40,515,200 0 -40,515,200 1 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62,668,553 44,616,233 -18,052,320 1 06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,344,893,928 1,872,437,416 527,543,488 1 6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14,857,820 14,857,820 0 1 06 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 581,097,532 597,354,140 16,256,608 1 06 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 748,938,576 1,260,225,456 511,286,880 1 06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 864,001,580 1,066,959,580 202,958,000 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64,114,000 64,114,000 0 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 223,983,080 226,422,440 2,439,360 1 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,946,400 1,473,200 -1,473,200 1 06 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 572,958,100 774,949,940 201,991,840 Jumlah Belanja 39,021,404,503 37,017,810,498 -2,003,594,005 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10,358,531,820 8,396,123,274 -1,962,408,546 2 08 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1,531,051,880 508,231,490 -1,022,820,390 2 08 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 424,045,960 153,549,210 -270,496,750 2 08 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 22,223,530 20,523,530 -1,700,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan PUG (OPD) 39 39 2 08 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 197,726,290 133,025,680 -64,700,610 Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan penyusunanGAP, GBS, bgai 39 PD Provinsi (Orang) 39 39 Terselenggaranya Bimtek bagi 39 Perangkat Daerah dan 30 ASN di TTS (Orang) 69 69 Terlaksananya Fasilitasi pengintegrasian GAP, GBS, KAK pada RKA di 39 PD lingkuo Prov. NTT (OPD) 39 39 2 08 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 204,096,140 0 -204,096,140 Terlaksananya BIMTEK PPRG bagi 22 Kab/Kota di Regional Timor, Flores, dan Sumba (Kab/Kota) 22 22 2 08 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 548,017,200 197,288,350 -350,728,850 2 08 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 127,314,080 1,700,000 -125,614,080 - - - 2 08 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 420,703,120 195,588,350 -225,114,770 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi (Orang) 50 50 Terselenggaranya Rapat koordinasi Daerah Program PPPA (orang) 110 110 2 08 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 558,988,720 157,393,930 -401,594,790 2 08 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 131,008,430 0 -131,008,430 Terlaksananya pendampingan persiapan evaluasi Ape dan Pembinaan Penyusunan PRG desa model (kolaborasi PKK) (Kab/Kota) 7 7 2 08 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 302,778,490 34,998,270 -267,780,220 Terlaksananya Fasilitasi dan evaluasi SEKOPER (orang) 150 150 Terlaksananya Pertemuan Evaluasi dan identifikasi Best Pratices Mitra Program PP PA (OPD, Lembaga Masyarakat) (orang) 100 100 2 08 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 125,201,800 122,395,660 -2,806,140 Tersedianya Media Komunikasi Informasi dan Edukasi Gender PP dan PA (Media) 4 4 2 08 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1,255,885,580 959,012,940 -296,872,640 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 08 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 297,180,168 97,510,948 -199,669,220 2 08 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 130,045,748 97,510,948 -32,534,800 Terlaksananya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Orang) 100 100 2 08 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 167,134,420 0 -167,134,420 Terlaksananya sosialisasi pencegahan persekusi, kekerasan perempuan dan anak serta TPPO bagi tokoh agama dan toko adat regional sumba (Orang) 100 100 2 08 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 737,291,050 753,132,640 15,841,590 2 08 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 71,887,460 71,887,460 0 Terlaksananya Penguatan Kelembagaan P2TP2A di Kab. TTS (Kagiatan) 1 1 2 08 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 665,403,590 681,245,180 15,841,590 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Tersedianya Operasional P2TP2A (Bulan) 12 12 2 08 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 221,414,362 108,369,352 -113,045,010 2 08 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 101,553,072 97,839,072 -3,714,000 Terlaksananya Kajian Efektifitas KIE, kebijakkan TPPO, Tenaga Kerja Non Prosedural menuju Zero Human Trafficking 2023 (Dokumen) 1 1 2 08 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 40,921,600 0 -40,921,600 Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasuskekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO bagi pengelola layanan (orang) 50 50 2 08 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 78,939,690 10,530,280 -68,409,410 Terselenggaranya peringatan Hari Perempuan International (Orang) 50 50 Terlaksananya Fasilitasi Pembentukkan UPTD, PPA Satgas dan Forum Jejaring di Kab./Kota (Orang) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Mitra untuk kesepakatan bersama terhadap pencegahan kekerasan dan penanganan TPPO (Kab/Kota) 5 5 2 08 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 290,742,980 133,575,640 -157,167,340 2 08 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 290,742,980 133,575,640 -157,167,340 2 08 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 290,742,980 133,575,640 -157,167,340 Terlatihnya Kader Champion untuk penanggulangan stunting dan implementasi pedoman ketahanan keluarga melalui kursus Pra Nikah Stunting setara gender (Kab/Kota) 81 81 Terlatihnya KK RTMP untuk mengembangkan usaha perempuan dakam mendukung sektor pariwisata di NTT (Orang) 105 105 Terlaksananya Fasilitasi pembentukkan Kelompok Ekonomi Marginal (Korban Kekerasan, TPPO, Non Prosedural) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi inklusif (Kelompok) 6 6 2 08 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 157,383,590 38,319,590 -119,064,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 08 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 157,383,590 38,319,590 -119,064,000 2 08 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 157,383,590 38,319,590 -119,064,000 Tersedianya Profil Gender dan Anak provinsi NTT (Dokumen) 10 10 2 08 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 731,722,940 482,757,960 -248,964,980 2 08 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 731,722,940 482,757,960 -248,964,980 2 08 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 87,705,760 48,349,320 -39,356,440 Terlaksananya koordinasi dan advokasi pembentukkan desa layak anak (Desa) 150 150 2 08 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 128,359,420 27,788,920 -100,570,500 - - - 2 08 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 515,657,760 406,619,720 -109,038,040 Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyrakat (PATBM) (Kab/Kota) 4 4 Terlaksananya Konferensi Anak Daerah (Konferda) dan Forum Anak Nasional (FAN) (Orang) 55 55 2 08 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 125,182,600 83,082,600 -42,100,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 08 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 76,211,960 48,961,960 -27,250,000 2 08 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 76,211,960 48,961,960 -27,250,000 - - - 2 08 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 48,970,640 34,120,640 -14,850,000 2 08 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 48,970,640 34,120,640 -14,850,000 - - - 2 08 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6,266,562,250 6,191,143,054 -75,419,196 2 08 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111,393,760 212,447,860 101,054,100 2 08 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - 7,200,000 87,200,000 80,000,000 2 08 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104,193,760 125,247,860 21,054,100 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Tahun) 1 1 2 08 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,658,192,000 5,237,187,726 -421,004,274 2 08 Administrasi Umum Perangkat Daerah 199,102,880 366,630,480 167,527,600 2 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,498,200 2,498,200 0 Terlaksananya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (Tahun ) 1 1 2 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,468,000 120,871,000 105,403,000 Terlaksananya Bahan cetak dan Penggandaan (tahun) 1 1 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3,494,400 2,932,800 -561,600 Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (Tahun) 1 1 2 8 Penyediaan Bahan/Material - - - 26,034,280 31,026,280 4,992,000 2 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16,620,000 146,619,200 129,999,200 2 08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 134,988,000 62,683,000 -72,305,000 - - - 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242,254,810 302,669,810 60,415,000 2 08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,898,000 1,449,000 -1,449,000 Terlaksananya surat meyurat dan pembelian materai (Tahun) 1 1 2 08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95,402,400 107,286,400 11,884,000 Terlaksananya Penyediaan pelayanan komunikasi, air dan listrik (tahun) 1 1 2 08 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143,954,410 193,934,410 49,980,000 - - - 2 08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55,618,800 72,207,178 16,588,378 2 08 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32,251,200 50,653,778 18,402,578 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Tahun) 1 1 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (tahun) 1 1 2 08 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23,367,600 21,553,400 -1,814,200 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (%) 1 1 Jumlah Belanja 10,358,531,820 8,396,123,274 -1,962,408,546 Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 96,554,951,599 90,857,992,649 -5,696,958,950 2 11 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 798,561,760 252,393,010 -546,168,750 2 11 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 128,769,370 128,769,370 0 2 11 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 128,769,370 128,769,370 0 Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi (%) 100 100 2 11 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 669,792,390 123,623,640 -546,168,750 2 11 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 669,792,390 123,623,640 -546,168,750 Terlaksananta Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (%) 100 100 2 11 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1,748,750,710 1,481,847,710 -266,903,000 2 11 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1,678,501,280 1,411,598,280 -266,903,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 112,118,250 112,118,250 0 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (%) 100 100 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (%) 100 100 2 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 55,344,140 43,687,140 -11,657,000 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (%) 100 100 2 11 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1,511,038,890 1,255,792,890 -255,246,000 - - - 2 11 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 70,249,430 70,249,430 0 2 11 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 70,249,430 70,249,430 0 Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 11 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 6,051,458,816 4,397,745,316 -1,653,713,500 2 11 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6,051,458,816 4,397,745,316 -1,653,713,500 2 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan (%) 100 100 6,051,458,816 4,397,745,316 -1,653,713,500 2 11 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 249,441,080 225,643,880 -23,797,200 2 11 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 249,441,080 225,643,880 -23,797,200 2 11 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 249,441,080 225,643,880 -23,797,200 Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH (%) 100 100 2 11 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 380,314,780 330,932,780 -49,382,000 2 11 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 380,314,780 330,932,780 -49,382,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 11 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 380,314,780 330,932,780 -49,382,000 Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%) 100 100 Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%) 100 100 2 11 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 196,311,750 186,348,750 -9,963,000 2 11 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 196,311,750 186,348,750 -9,963,000 2 11 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 196,311,750 186,348,750 -9,963,000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 439,511,840 121,683,840 -317,828,000 2 11 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 439,511,840 121,683,840 -317,828,000 2 11 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 439,511,840 121,683,840 -317,828,000 Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional (Paket) 100 100 2 11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 86,690,600,863 83,861,397,363 -2,829,203,500 2 11 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 578,641,650 385,561,040 -193,080,610 2 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - 104,639,720 73,535,720 -31,104,000 2 11 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - - 37,606,600 0 -37,606,600 2 11 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 81,723,300 0 -81,723,300 2 11 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - 54,350,710 0 -54,350,710 2 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 300,321,320 312,025,320 11,704,000 Terlaksanay penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 2 11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80,451,928,460 78,174,766,550 -2,277,161,910 2 11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - 80,445,542,380 78,170,592,090 -2,274,950,290 2 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 6,386,080 4,174,460 -2,211,620 2 11 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70,200,000 75,600,000 5,400,000 2 11 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 70,200,000 75,600,000 5,400,000 2 11 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 130,572,120 47,391,540 -83,180,580 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 11 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 82,307,500 0 -82,307,500 2 11 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah - - - 48,264,620 47,391,540 -873,080 2 11 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150,224,870 107,311,090 -42,913,780 2 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - - - 5,796,320 4,904,540 -891,780 2 11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 144,428,550 102,406,550 -42,022,000 2 11 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,516,017,524 1,337,403,224 -178,614,300 2 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13,009,016 13,009,016 0 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) 100 100 2 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100,897,430 99,076,830 -1,820,600 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 2 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 998,400 998,400 0 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 2 11 Penyediaan Bahan/Material 193,571,628 180,577,928 -12,993,700 Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas (%) 100 100 2 11 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 57,688,000 58,136,000 448 2 11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - 1,149,853,050 985,605,050 -164,248,000 2 11 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 578,829,913 578,829,913 0 2 11 Pengadaan Mebel - - - 49,802,000 49,802,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 529,027,913 529,027,913 0 2 11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,851,073,736 2,790,695,316 -60,378,420 2 11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 44,001,720 29,446,020 -14,555,700 Tersedianya jasa surat menyurat (%) 100 100 2 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 602,715,556 528,953,156 -73,762,400 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Â» (%) 100 100 2 11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 415,180,000 415,180,000 0 - - - 2 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 1,789,176,460 1,817,116,140 27,939,680 2 11 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 363,112,590 363,838,690 726,100 2 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137,141,790 137,141,790 0 Tersdianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (%) 100 100 2 11 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 98,739,300 67,224,300 -31,515,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%) 100 100 2 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 127,231,500 159,472,600 32,241,100 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 180,531,796,587 170,701,188,482 -9,830,608,105 3 28 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 163,464,086,544 161,033,719,479 -2,430,367,065 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 28 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 528,208,210 188,488,000 -339,720,210 3 28 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 507,763,430 185,188,000 -322,575,430 Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (%) 100 100 Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (%) 100 100 Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Dokumen) 1 1 3 28 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH 20,444,780 3,300,000 -17,144,780 - - - 3 28 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 7,680,811,034 7,058,196,608 -622,614,426 3 28 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 128,650,620 93,305,120 -35,345,500 Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (%) 100 100 Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (%) 100 100 Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 28 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 7,552,160,414 6,964,891,488 -587,268,926 Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Kabupaten) 22 22 Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (%) 100 100 3 28 Pelaksanaan PerlindunganHutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 2,845,160,770 1,614,392,420 -1,230,768,350 3 28 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan - - - 2,385,808,610 1,307,322,760 -1,078,485,850 3 28 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan - - - 128,409,900 81,309,900 -47,100,000 3 28 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan - - - 137,825,940 86,567,940 -51,258,000 3 28 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan - - - 193,116,320 139,191,820 -53,924,500 Komputer 3 28 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 151,268,945,980 151,382,908,041 113,962,061 3 28 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 151,268,945,980 151,382,908,041 113,962,061 Terlaksananya pengembangan porang (Hektar) 100 100 Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (%) 100 100 Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (%) 100 100 3 28 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1,140,960,550 789,734,410 -351,226,140 3 28 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1,140,960,550 789,734,410 -351,226,140 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/ Tahun (Kabupaten/Kota) 22 22 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/ Tahun (%) 100 100 3 28 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 8,515,528,670 3,836,594,230 -4,678,934,440 3 28 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 945,367,350 558,085,190 -387,282,160 3 28 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 945,367,350 558,085,190 -387,282,160 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/ atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 28 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 7,570,161,320 3,278,509,040 -4,291,652,280 3 28 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 7,570,161,320 3,278,509,040 -4,291,652,280 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (%) 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (%) 100 100 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (%) 100 100 3 28 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 2,208,198,180 579,136,600 -1,629,061,580 3 28 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 2,208,198,180 579,136,600 -1,629,061,580 3 28 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 261,586,690 216,307,690 -45,279,000 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (%) 100 100 3 28 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 107,640,080 91,179,080 -16,461,000 Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Dokumen) 9 9 3 28 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 1,838,971,410 271,649,830 -1,567,321,580 Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (%) 100 100 3 28 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 86,166,160 78,166,160 -8,000,000 3 28 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 86,166,160 78,166,160 -8,000,000 3 28 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 86,166,160 78,166,160 -8,000,000 Teralaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (%) 100 100 Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (%) 100 100 3 28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6,257,817,033 5,173,572,013 -1,084,245,020 3 28 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 636,692,160 211,787,520 -424,904,640 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 28 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - 92,187,520 45,479,520 -46,708,000 3 28 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - - 150,554,650 43,648,880 -106,905,770 3 28 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 218,134,740 59,666,300 -158,468,440 3 28 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - 175,815,250 62,992,820 -112,822,430 3 28 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 379,769,460 355,422,960 -24,346,500 3 28 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 161,461,300 161,461,300 0 3 28 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - 4,816,500 4,816,500 0 3 28 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 213,491,660 189,145,160 -24,346,500 3 28 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 319,923,630 329,433,630 9,510,000 3 28 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - - - 15,087,290 15,087,290 0 3 28 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD - - - 108,591,960 107,301,960 -1,290,000 3 28 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 196,244,380 207,044,380 10,800,000 3 28 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 115,482,470 40,806,740 -74,675,730 3 28 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 33,714,370 0 -33,714,370 3 28 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah - - - 81,768,100 40,806,740 -40,961,360 3 28 Administrasi Kepegawaian 30,634,920 29,743,020 -891,900 Perangkat Daerah 3 28 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - - - 30,634,920 29,743,020 -891,900 3 28 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,379,036,142 754,285,392 -624,750,750 3 28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - 156,779,440 153,417,940 -3,361,500 3 28 Penyediaan Bahan/Material - - - 274,867,952 268,469,452 -6,398,500 Komputer - - - 3 28 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 80,875,000 61,836,000 -19,039,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 28 Penyelenggaraan Rapat - - - 866,513,750 270,562,000 -595,951,750 Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - 3 28 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,191,500,300 2,201,489,260 9,988,960 3 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 72,869,920 66,112,120 -6,757,800 3 28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - 483,229,000 438,021,000 -45,208,000 3 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 1,635,401,380 1,697,356,140 61,954,760 3 28 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,204,777,951 1,250,603,491 45,825,540 3 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 875,494,280 875,494,280 0 3 28 Pemeliharaan Mebel - - - 29,000,000 38,280,000 9,280,000 3 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 135,446,000 86,305,700 -49,140,300 Jumlah Belanja 277,086,748,186 261,559,181,131 -15,527,567,055 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 46,189,931,598 52,911,697,400 6,721,765,802 2 13 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1,603,516,060 1,221,890,740 -381,625,320 2 13 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,603,516,060 1,221,890,740 -381,625,320 2 13 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa 49,958,860 410,362,860 360,404,000 2 13 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 177,369,150 205,131,200 27,762,050 2 13 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 98,643,580 0 -98,643,580 2 13 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 418,957,810 110,050,900 -308,906,910 2 13 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 129,307,340 53,315,260 -75,992,080 2 13 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 116,621,010 45,263,060 -71,357,950 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 13 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa 612,658,310 397,767,460 -214,890,850 2 13 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 36,578,322,110 44,323,308,707 7,744,986,597 2 13 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 36,578,322,110 44,323,308,707 7,744,986,597 2 13 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 102,745,800 82,102,000 -20,643,800 2 13 Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3,913,546,120 12,494,703,170 8,581,157,050 2 13 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan (%) 100 100 242,955,340 81,991,520 -160,963,820 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (%) 100 100 2 13 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (%) 100 100 207,635,830 111,125,824 -96,510,006 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 13 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya pemanfaatan teknologi tepat guna (%) 100 100 1,933,776,754 1,558,606,984 -375,169,770 Bangunan Gedung 2 13 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 197,382,380 14,499,380 -182,883,000 2 13 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 29,980,279,886 29,980,279,829 -57 Komputer 2 13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,008,093,428 7,366,497,953 -641,595,475 2 13 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328,801,760 188,260,820 -140,540,940 2 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 106,362,090 96,642,890 -9,719,200 2 13 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9,017,400 9,017,300 -100 2 13 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6,271,355 6,271,300 -55 2 13 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8,774,230 0 -8,774,230 2 13 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6,271,355 0 -6,271,355 2 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13,599,080 12,069,080 -1,530,000 2 13 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178,506,250 64,260,250 -114,246,000 2 13 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,536,470,975 5,897,856,444 -638,614,531 2 13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6,509,958,000 5,875,972,244 -633,985,756 2 13 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12,211,975 12,211,975 0 2 13 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1,799,750 599,750 -1,200,000 2 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3,291,425 3,291,425 0 2 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8,181,050 5,781,050 -2,400,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 13 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1,028,775 0 -1,028,775 2 13 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 77,754,950 77,750,420 -4,530 2 13 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 52,839,360 52,839,360 0 2 13 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12,147,108 12,146,280 -828 2 13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12,768,482 12,764,780 -3,702 2 13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 5,291,000 5,291,000 0 2 13 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6,463,412 6,463,412 0 2 13 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 8,792,000 792,000 -8,000,000 2 13 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 17,104,590 0 -17,104,590 2 13 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7,254,872 0 -7,254,872 2 13 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 13,719,000 0 -13,719,000 2 13 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366,948,129 258,077,780 -108,870,349 2 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,079,200 4,079,200 0 2 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,010,000 10,010,000 0 2 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7,820,800 7,820,800 0 2 13 Penyediaan Bahan/Material 37,498,769 71,506,420 34,007,651 2 13 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12,474,000 37,422,000 24,948,000 2 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167,826,000 0 -167,826,000 2 13 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 127,239,360 127,239,360 0 2 13 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52,321,600 122,390,600 70,069,000 2 13 Pengadaan Mebel 27,900,000 0 -27,900,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24,421,600 122,390,600 97,969,000 Komputer 2 13 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 451,637,780 563,073,720 111,435,940 2 13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,944,000 1,176,500 -5,767,500 2 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 195,373,040 195,373,040 0 2 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249,320,740 366,524,180 117,203,440 2 13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135,533,360 246,541,757 111,008,397 2 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102,545,360 136,353,757 33,808,397 2 13 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6,500,000 14,750,000 8,250,000 2 13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26,488,000 95,438,000 68,950,000 Jumlah Belanja 46,189,931,598 52,911,697,400 6,721,765,802 Dinas Perhubungan 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 888,565,600 871,092,100 -17,473,500 1 05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 888,565,600 871,092,100 -17,473,500 1 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 888,565,600 871,092,100 -17,473,500 1 05 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 888,565,600 871,092,100 -17,473,500 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 42,511,568,311 36,331,724,392 -6,179,843,919 2 15 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2,727,859,960 1,488,326,613 -1,239,533,347 2 15 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 842,861,750 655,653,233 -187,208,517 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 15 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi Bangunan Gedung 185,330,800 6,371,200 -178,959,600 Pemasangan Fasilitas Keselamatan dari dan ke Tourism Estate (%) 50.00 50.00 2 15 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Bangunan Gedung 657,530,950 649,282,033 -8,248,917 Pemasangan fasilitas keselamatan (Paket) 5.00 5.00 2 15 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 248,269,040 0 -248,269,040 2 15 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)Bangunan Gedung 123,000,000 0 -123,000,000 Pemeliharaan terminal tipe B (Terminal) 5.00 5.00 2 15 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 125,269,040 0 -125,269,040 Pelatihan teknis pengelolaan terminal (Orang) 25.00 25.00 2 15 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 754,220,880 737,931,380 -16,289,500 2 15 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 754,220,880 737,931,380 -16,289,500 Jumlah sosialisasi keselamatan, abdiyasa teladan, wahana tata nugraha, pelajar pelopor dan ramp chek (Kegiatan) 5.00 5.00 2 15 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 110,791,200 26,897,950 -83,893,250 2 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 110,791,200 26,897,950 -83,893,250 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Kupang (Kegiatan) 5.00 5.00 2 15 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 83,506,400 5,883,400 -77,623,000 2 15 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 83,506,400 5,883,400 -77,623,000 Survey load faktor angkutan orang trayek perintis (Lokasi) 7.00 7.00 2 15 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 35,024,000 0 -35,024,000 2 15 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 35,024,000 0 -35,024,000 Survey perencanaan jaringan trayek angkutan pemadu moda pada kawasan yang berotorita atau pengelola (bandara dan pelabuhan laut) serta tourism estate (Kabupaten) 0.00 0.00 2 15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 653,186,690 61,960,650 -591,226,040 2 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 653,186,690 61,960,650 -591,226,040 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Jumlah pemantauan lalu lintas harian, hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional (Kegiatan) 7.00 7.00 Jumlah pemeriksaan kendaraan bermotor bersama instansi terkait (Kegiatan) 1.00 1.00 Jumlah pemantauan dan penertiban lalu lintas harian (Kegiatan) 1.00 1.00 Pengawasan pelaksanaan perizinan LLAJ (Kegiatan) 1.00 1.00 Pendataan subyek dan obyek retribusi (Kegiatan) 1.00 1.00 Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum pada Saat Kedatangan Kapal Laut (Kegiatan) 1.00 1.00 2 15 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 22,409,427,382 18,823,747,572 -3,585,679,810 2 15 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi 49,554,000 0 -49,554,000 2 15 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi 49,554,000 0 -49,554,000 Survey load faktor angkutan pelayaran (Kegiatan) 2.00 2.00 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 15 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 194,089,270 37,161,480 -156,927,790 2 15 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 194,089,270 37,161,480 -156,927,790 Pemantauan pemberlakuan tarif angkutan penyeberangan (Kegiatan) 1.00 1.00 2 15 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 137,069,440 2,840,000 -134,229,440 2 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 137,069,440 2,840,000 -134,229,440 Survey terhadap persetujuan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri (Kegiatan) 1.00 1.00 2 15 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional 43,365,120 517,120 -42,848,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 15 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional 43,365,120 517,120 -42,848,000 Pendataan pelabuhan yang belum mempunyai dokumen AMDAL, DLKp/DLKr (Dokumen) 1.00 1.00 2 15 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 21,946,917,992 18,782,739,412 -3,164,178,580 2 15 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 21,913,394,742 18,782,354,162 -3,131,040,580 Studi pelabuhan laut dan penyeberangan (Dokumen) 1.00 1.00 2 15 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - - - 1,700,000 1,700,000 0 2 15 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 33,523,250 385,250 -33,138,000 Pemantauan penilaian operasional pelabuhan penyeberangan (Kegiatan) 1.00 1.00 2 15 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional 38,431,560 489,560 -37,942,000 2 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional 38,431,560 489,560 -37,942,000 Pendataan pendangkalan pelabuhan laut dan penyeberangan (Dokumen) 1.00 1.00 2 15 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1,195,901,600 0 -1,195,901,600 2 15 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1,195,901,600 0 -1,195,901,600 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 15 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian 1,195,901,600 0 -1,195,901,600 Survey perencanaan jaringan trayek angkutan orang exsecutive class (PATAS) (Trayek) 0.00 0.00 2 15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16,178,379,369 16,019,650,207 -158,729,162 2 15 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 106,793,640 15,691,000 -91,102,640 2 15 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17,791,000 15,691,000 -2,100,000 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 2 15 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 89,002,640 0 -89,002,640 2 15 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13,448,741,106 13,895,731,277 446,990,171 2 15 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - 13,434,294,476 13,883,664,647 449,370,171 2 15 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya ASN - - - 65,160,000 65,160,000 0 2 15 Penyediaan Administrasi - - - 4,998,380 4,368,380 -630,000 Pelaksanaan Tugas ASN - - - 2 15 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 9,448,250 7,698,250 -1,750,000 2 15 Administrasi Kepegawaian 58,182,000 7,000,000 -51,182,000 Perangkat Daerah 2 15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 7,000,000 7,000,000 0 2 15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 51,182,000 0 -51,182,000 2 15 Administrasi Umum Perangkat Daerah 549,052,803 171,939,203 -377,113,600 2 15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24,138,683 24,138,683 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) 100 100 2 15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41,079,700 40,793,700 -286,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 2 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13,024,800 13,024,800 0 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 2 15 Penyediaan Bahan/Material - - - 60,546,540 56,490,020 -4,056,520 2 15 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 22,192,000 0 -22,192,000 2 15 Penyelenggaraan Rapat - - - 388,071,080 37,492,000 -350,579,080 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 15 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 154,473,780 118,055,647 -36,418,133 2 15 Pengadaan Mebel Komputer - - - 16,102,000 10,694,000 -5,408,000 2 15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer 138,371,780 107,361,647 -31,010,133 Tersedianya peralatan gedung kantor (%) 100 100 2 15 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,665,739,040 1,647,300,580 -18,438,460 2 15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat (%) 100 100 32,361,120 31,278,120 -1,083,000 2 15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365,303,200 354,435,200 -10,868,000 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 2 15 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,774,000 3,825,540 -3,948,460 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Tersedianya jasa jaminan sosial (%) 100 100 Kantor Dinas Perhubungan : Penyediaan Jasa Jaminan Sosial (Orang) 56 56 2 15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 1,260,300,720 1,257,761,720 -2,539,000 2 15 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN - - - 71,280,000 71,280,000 0 2 15 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195,397,000 163,932,500 -31,464,500 2 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40,618,150 40,618,150 0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (%) 100 100 2 15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18,668,300 14,268,300 -4,400,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%) 100 100 2 15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 136,110,550 109,046,050 -27,064,500 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%) 100 100 Jumlah Belanja 43,400,133,911 37,202,816,492 -6,197,317,419 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 211,357,440 251,260,800 39,903,360 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1 05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 211,357,440 251,260,800 39,903,360 1 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211,357,440 251,260,800 39,903,360 1 05 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 211,357,440 251,260,800 39,903,360 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12,135,519,694 11,304,801,408 -830,718,286 2 16 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 703,006,622 0 -703,006,622 2 16 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 703,006,622 0 -703,006,622 2 16 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 203,565,930 0 -203,565,930 2 16 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 149,980,000 0 -149,980,000 2 16 Pelayanan Informasi Publik dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 235,973,752 0 -235,973,752 2 16 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 113,486,940 0 -113,486,940 2 16 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 1,613,579,670 2,321,274,151 707,694,481 2 16 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelengaraan pemerintah daerah provinsi 564,285,370 1,495,528,331 931,242,961 2 16 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 0 75,000,000 75,000,000 2 16 Pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas Peralatan dan Mesin Komputer 126,043,480 0 -126,043,480 2 16 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan / atau jasa unutk diberikankepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat perkalatan dan msin komputer 923,250,820 825,745,820 -97,505,000 2 16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9,818,933,402 8,983,527,257 -835,406,145 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 16 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7,198,800 7,198,800 0 2 16 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 100 7,198,800 7,198,800 0 2 16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,762,707,599 8,192,435,304 -570,272,295 2 16 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8,685,755,099 8,115,482,804 -570,272,295 2 16 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76,952,500 76,952,500 0 2 16 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 113,879,700 20,000,000 -93,879,700 2 16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20,000,000 20,000,000 0 2 16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 23,810,000 0 -23,810,000 2 16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70,069,700 0 -70,069,700 2 16 Administrasi Umum 332,733,993 273,152,993 -59,581,000 2 16 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerapan banguna kantor Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 100 69,976,553 69,976,553 0 2 16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 100 45,019,000 45,019,000 0 2 16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 100 100 7,454,680 7,454,680 0 2 16 Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas 100 100 61,969,760 61,969,760 0 2 16 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14,790,000 9,945,000 -4,845,000 2 16 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 133,524,000 78,788,000 -54,736,000 2 16 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150,509,150 126,645,200 -23,863,950 2 16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin komputer 150,509,150 126,645,200 -23,863,950 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 16 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164,952,100 160,462,100 -4,490,000 2 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100 100 14,999,700 13,959,700 -1,040,000 2 16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 149,952,400 146,502,400 -3,450,000 2 16 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286,952,060 203,632,860 -83,319,200 2 16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100 100 112,545,860 112,545,860 0 2 16 Belanja Pemeliharaan 23,797,500 23,797,500 0 2 16 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99,802,200 55,963,000 -43,839,200 2 16 Belanja Pemeliharaan 99,802,200 55,963,000 -43,839,200 2 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 100 74,604,000 35,124,000 -39,480,000 2 16 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 22,188,000 22,188,000 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 99,913,400 60,399,400 -39,514,000 2 20 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 99,913,400 60,399,400 -39,514,000 2 20 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 99,913,400 60,399,400 -39,514,000 2 20 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tersedianya data/informasi sektoral Pemerintah Provinsi NTT 100 100 99,913,400 60,399,400 -39,514,000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 390,435,590 320,720,230 -69,715,360 2 21 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 390,435,590 320,720,230 -69,715,360 2 21 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 390,435,590 320,720,230 -69,715,360 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 21 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 97,943,110 82,659,110 -15,284,000 2 21 Penyediaan Layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi 292,492,480 238,061,120 -54,431,360 Jumlah Belanja 12,837,226,124 11,937,181,838 -900,044,286 Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4,833,836,179 903,668,205 -3,930,167,974 2 07 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 567,257,390 85,705,860 -481,551,530 2 07 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 527,885,640 85,705,860 -442,179,780 2 07 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (%) 100 100 527,885,640 85,705,860 -442,179,780 Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (%) 100 100 Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (%) 100 100 2 07 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 39,371,750 0 -39,371,750 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 07 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (%) 100 100 39,371,750 0 -39,371,750 2 07 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 291,835,330 258,777,330 -33,058,000 2 07 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 29,255,730 29,255,730 0 2 7 Job Fair/Bursa Kerja Terlaksananya Job Fair/ Bursa Kerja (%) 100 100 29,255,730 29,255,730 0 2 07 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 262,579,600 229,521,600 -33,058,000 2 07 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (%) 100 100 262,579,600 229,521,600 -33,058,000 2 07 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 102,191,330 100,709,330 -1,482,000 2 07 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 66,307,900 66,307,900 0 2 07 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (%) 100 100 66,307,900 66,307,900 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 07 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 35,883,430 34,401,430 -1,482,000 2 07 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 35,883,430 34,401,430 -1,482,000 2 07 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 84,794,770 84,794,770 0 2 07 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 84,794,770 84,794,770 0 2 07 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 84,794,770 84,794,770 0 2 07 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3,787,757,359 373,680,915 -3,414,076,444 2 07 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,800,000 4,800,000 0 2 07 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN 4,800,000 4,800,000 0 2 07 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 57,428,160 57,428,160 0 2 07 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 57,428,160 57,428,160 0 2 07 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71,599,782 67,393,782 -4,206,000 2 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11,436,402 11,436,402 0 2 07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,574,180 28,574,180 0 2 07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,944,400 6,944,400 0 2 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,670,000 5,670,000 0 2 7 Penyediaan Bahan/Material 8,703,800 8,703,800 0 2 7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,865,000 1,865,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4,206,000 0 -4,206,000 2 07 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4,200,000 4,200,000 0 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117,585,333 117,585,333 0 2 07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer 84,777,333 84,777,333 0 2 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Komputer 32,808,000 32,808,000 0 2 07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104,019,160 104,019,160 0 2 7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,530,000 2,530,000 0 2 07 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 48,801,000 48,801,000 0 2 07 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52,688,160 52,688,160 0 2 07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,432,324,924 22,454,480 -3,409,870,444 2 07 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6,332,000 6,332,000 0 2 07 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12,200,000 12,200,000 0 2 07 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3,413,792,924 3,922,480 -3,409,870,444 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 26,575,344,361 31,243,396,584 4,668,052,223 2 17 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 152,360,320 0 -152,360,320 2 17 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 152,360,320 0 -152,360,320 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 17 Meningkatkan Akuntabilitas,Kepercayaan, Kepatuhan,Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%) 100 100 70,214,500 0 -70,214,500 2 17 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (%) 100 100 82,145,820 0 -82,145,820 2 17 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 1,505,830,340 1,704,994,940 199,164,600 2 17 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1,505,830,340 1,704,994,940 199,164,600 2 17 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (%) 100 100 1,505,830,340 1,704,994,940 199,164,600 2 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 140,894,720 0 -140,894,720 2 17 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 140,894,720 0 -140,894,720 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 17 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Terlaksananya Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (%) 100 100 140,894,720 0 -140,894,720 Terlaksananya Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (%) 100 100 2 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 539,195,290 548,347,930 9,152,640 2 17 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 539,195,290 548,347,930 9,152,640 2 17 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Terlaksananya Penumbuhkembangan UMKM untuk mnjadi usaha yang tangguh dan Mandiri Sehingga dapat meningkatkan Penciptaan lapangan kerja, Pemerataan pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (%) 100 100 539,195,290 548,347,930 9,152,640 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksanannya Penumbuhkembangan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (%) 100 100 2 17 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 456,804,700 456,804,700 0 2 17 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 456,804,700 456,804,700 0 2 17 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah (%) 100 100 456,804,700 456,804,700 0 2 17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23,780,258,991 28,533,249,014 4,752,990,023 2 17 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 442,196,174 392,022,792 -50,173,382 2 17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 319,950,174 295,796,792 -24,153,382 2 17 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 122,246,000 96,226,000 -26,020,000 2 17 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21,657,000,752 20,910,453,412 -746,547,340 2 17 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21,619,816,008 20,876,655,320 -743,160,688 2 17 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15,577,000 15,577,000 0 2 17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8,232,352 4,845,700 -3,386,652 2 17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13,375,392 13,375,392 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 17 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,000,000 5,000,000 0 2 17 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5,000,000 5,000,000 0 2 17 Administrasi Umum Perangkat Daerah 361,528,600 5,933,667,300 5,572,138,700 2 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,540,000 1,540,000 0 2 17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,860,000 2,860,000 0 2 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,996,800 1,996,800 0 2 17 Penyediaan Bahan/Material 40,762,500 40,762,500 0 2 17 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27,040,000 13,520,000 -13,520,000 2 17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 287,329,300 92,988,000 -194,341,300 2 17 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 5,780,000,000 5,780,000,000 2 17 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71,794,000 82,121,600 10,327,600 2 17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20,650,000 20,650,000 0 2 17 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 51,144,000 61,471,600 10,327,600 Komputer 2 17 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,082,849,815 1,080,514,980 -2,334,835 2 17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,270,000 950 -3,320,000 2 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 215,172,000 172,932,000 -42,240,000 2 17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN 863,407,815 906,632,980 43,225,165 2 17 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159,889,650 129,468,930 -30,420,720 2 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50,914,650 68,868,930 17,954,280 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 17 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5,950,000 5,950,000 0 2 17 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3,050,000 3,050,000 0 2 17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99,975,000 51,600,000 -48,375,000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 902,064,488 492,508,148 -409,556,340 3 32 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 46,835,570 40,635,570 -6,200,000 3 32 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 46,835,570 40,635,570 -6,200,000 3 32 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 46,835,570 40,635,570 -6,200,000 3 32 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 220,827,890 100,058,210 -120,769,680 3 32 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 220,827,890 100,058,210 -120,769,680 3 32 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi 52,217,290 32,127,790 -20,089,500 3 32 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 88,703,240 34,797,240 -53,906,000 3 32 Penyuluhan Transmigrasi 79,907,360 33,133,180 -46,774,180 3 32 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 634,401,028 351,814,368 -282,586,660 3 32 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan 634,401,028 351,814,368 -282,586,660 3 32 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 634,401,028 351,814,368 -282,586,660 Jumlah Belanja 32,311,245,028 32,639,572,937 328,327,909 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 11,591,465,717 10,211,538,072 -1,379,927,645 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 18 PROGRAM PENGEMBANGAN 374,545,480 80,000,000 -294,545,480 IKLIM PENANAMAN MODAL 2 18 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 246,717,980 30,000,000 -216,717,980 2 18 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Terlaksananya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal (%) 100 100 246,717,980 30,000,000 -216,717,980 2 18 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 127,827,500 50,000,000 -77,827,500 2 18 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Tersedianya peta potensi dan peluang usaha di Provinsi (Dokumen) 1 1 127,827,500 50,000,000 -77,827,500 2 18 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 454,886,980 115,000,000 -339,886,980 2 18 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 454,886,980 115,000,000 -339,886,980 2 18 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Tersusunnya strategi promosi Penanaman Modal (Dokumen) 1 1 339,981,580 65,000,000 -274,981,580 2 18 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Terlaksananya promosi Penanaman Modal (kali) 3 3 114,905,400 50,000,000 -64,905,400 2 18 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 709,839,260 424,608,310 -285,230,950 2 18 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 709,839,260 424,608,310 -285,230,950 2 18 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem terintegrasi secara elektronik (paket) 1 1 225,092,600 20,000,000 -205,092,600 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 18 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal (%) 100 100 469,746,880 390,388,530 -79,358,350 2 18 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat (%) 100 100 14,999,780 14,219,780 -780,000 2 18 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 418,975,560 556,012,600 137,037,040 2 18 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 418,975,560 556,012,600 137,037,040 2 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (lokasi) 22 22 344,025,560 75,329,840 -268,695,720 2 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (lokasi) 22 22 74,950,000 304,912,800 229,962,800 2 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (lokasi) 22 22 0 175,769,960 175,769,960 2 18 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 227,998,320 50,000,000 -177,998,320 2 18 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 227,998,320 50,000,000 -177,998,320 2 18 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya sistem data base perijinan berbasis GIS (%) 100 100 227,998,320 50,000,000 -177,998,320 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 18 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9,405,220,117 8,985,917,162 -419,302,955 2 18 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 196,328,550 61,356,400 -134,972,150 2 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34,992,370 7,000,000 -27,992,370 2 18 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3,499,660 3,499,660 0 2 18 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2,499,900 2,499,900 0 2 18 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2,999,880 0 -2,999,880 2 18 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2,499,900 0 -2,499,900 2 18 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,319,600 9,319,600 0 2 18 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140,517,240 39,037,240 -101,480,000 2 18 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,518,030,000 7,366,862,115 -151,167,885 2 18 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7,508,950,000 7,362,782,115 -146,167,885 2 18 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4,080,000 4,080,000 0 2 18 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5,000,000 0 -5,000,000 2 18 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5,447,400 5,447,400 0 2 18 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2,723,700 2,723,700 0 2 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2,723,700 2,723,700 0 2 18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10,499,420 5,499,440 -4,999,980 2 18 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2,499,920 2,499,920 0 2 18 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1,499,520 1,499,520 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 18 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1,999,980 0 -1,999,980 2 18 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4,500,000 1,500,000 -3,000,000 2 18 Administrasi Umum Perangkat Daerah 493,160,167 335,281,627 -157,878,540 2 18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,599,967 7,599,967 0 2 18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50,000,000 50,000,000 0 2 18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9,984,000 9,984,000 0 2 18 Penyediaan Bahan/Material 49,999,660 49,999,660 0 2 18 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15,000,000 15,000,000 0 2 18 Penyelenggaraan Rapat 281,478,540 150,000,000 -131,478,540 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 18 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1,498,560 1,498,560 0 2 18 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 119,831,200 132,443,600 12,612,400 2 18 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 89,960,000 94,989,600 5,029,600 Komputer 2 18 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 29,871,200 37,454,000 7,582,800 Komputer 2 18 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 841,254,200 858,357,400 17,103,200 2 18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,638,000 1,638,000 0 2 18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 276,719,400 276,719,400 0 2 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 562,896,800 580,000,000 17,103,200 2 18 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220,669,180 220,669,180 0 2 18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25,974,120 25,974,120 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47,697,760 47,697,760 0 2 18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,500,000 4,500,000 0 2 18 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 10,000,000 10,000,000 0 2 18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 132,497,300 132,497,300 0 Jumlah Belanja 11,591,465,717 10,211,538,072 -1,379,927,645 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 198,550,000 198,550,000 0 1 03 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 198,550,000 198,550,000 0 1 03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 198,550,000 198,550,000 0 1 03 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 198,550,000 198,550,000 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 23,402,410,384 18,827,093,128 -4,575,317,256 2 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2,162,229,836 1,181,021,600 -981,208,236 2 19 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 2,087,457,336 1,181,021,600 -906,435,736 2 19 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi Jumlah Wirausaha muda provinsi (org) 100 100 131,101,350 0 -131,101,350 2 19 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 215,847,356 0 -215,847,356 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Penyiapan calon Wirausaha Pemuda dibidang usaha Tatarias (Orang/Kelompok) 0.00 0.00 Workshop Penumbuhan Minat Kemandirian Usaha Ekonomi Pemuda (Paket) 1 1 Pelathan Peningkatan Ketrampilan Pemuda di bidang perbengkelan las (Paket) 1 1 Pelatihan Peningkatan Krestifitas pemuda dibidang seni kriya (kerajinan. anyaman dan ukiran) (Paket) 1 1 Pelatihan Peningkatan Kretaifitas Pemuda di bidang pangan/kuliner (pembuatan Mi dari Kelor, dan Olahan makanan dari bahan ikan) (Paket) 1 1 Pelatihan Kreatifitas Perfilman bagi pemuda/ pelajar dalam bdiang pembuatan film ( dengan peralatan HP Android, dll) (Paket) 1 1 Pelatihan Kreatif pemuda bidang Kewirausahaan Sosial Start Up/ Unicorn (Paket) 1 1 2 19 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Jumlah pemuda kader Provinsi (Org) 50 50 215,315,830 0 -215,315,830 Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama (paket) 1 1 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Seleksi Jambore pemuda Indonesia (JPI) (Paket) 1 1 Seleksi kapal Pemuda Nusantara (KPN) (Paket) 1 1 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) (Paket) 1 1 Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan ASRI (PEPELINGASIH) (Paket) 1 1 Dilalog/diskusi Wawasan Kebangsaan Pemuda (berbagai organisasi Kepemudaan ) (Paket) 1 1 Jamboire Pemuda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Paket) 1 1 Festifal Kreatfitas Pemuda dan Pameran Hasil-hasil Kreatifitas Pemuda (Paket) 1 1 2 19 Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN jumlah peserta TOT paskibraka Tingkat Provinsi (orang) 50 50 20,655,000 0 -20,655,000 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi (%) 100 100 2 19 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera jumlah peserta TOT paskibraka Tingkat Provinsi (orang) 50 50 1,525,192,800 1,181,021,600 -344,171,200 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi (%) 100 100 2 19 Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN 8,699,000 8,699,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 19 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 74,772,500 0 -74,772,500 2 19 Peningkatan Kapasitas organoisasi kepemudaan provinsi Bimtek Manajemen Pembinaan OKP (paket) 1 1 74,772,500 0 -74,772,500 2 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 7,330,238,316 4,166,806,520 -3,163,431,796 2 19 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 24,000,000 0 -24,000,000 2 19 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi terbangunnya pagar keliling dari PPLP sampai gedung KONI (paket) 1 1 24,000,000 0 -24,000,000 pembangunan baru gedung kempo (paket) 1 1 pembangunan baru gedung Pertina (paket) 1 1 2 19 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 2,360,051,966 0 -2,360,051,966 2 19 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi kejuaraan nasionan Tinju PPLP se- Indonesia (orang) 500 500 881,159,976 0 -881,159,976 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA ) (Paket) 1 1 Pelaksanaan Gubernur Cup (Paket) 1 1 Pelaksanaan Sirkuit Atletik (Paket) 1 1 Pelaksanaan Lomba Lari 5 K Tingkat Pelajar (Paket) 1 1 sepak bola liga berjenjang U 14 dan U16 (orang) 500 500 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Try Out Atlet PPLP NTT (Paket) 1 1 Festival Kids Olahraga (Paket) 1 1 kejuaraan nasionan Tinju PPLP se- Indonesia (%) 100 100 2 19 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi Traening Center dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (Paket) 1 1 490,431,495 0 -490,431,495 Traening Center dan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) (Paket) 1 1 2 19 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti POPNAS (Paket) 1 1 988,460,495 0 -988,460,495 pemantauan dan pendampingan atlit PPLD dan PPLMD ke Pekan Olahraga Nasional(PON) ke XX di Papua tahun 2020 (orang) 26 26 mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke KONI) (paket) 1 1 2 19 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 4,439,665,520 4,166,806,520 -272,859,000 2 19 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi Sentra Pembinaan PPLD dan PPLMD (Paket) 1 1 4,389,665,520 4,166,806,520 -222,859,000 2 19 Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN 42,075,000 42,075,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 19 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50,000,000 0 -50,000,000 2 19 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 506,520,830 0 -506,520,830 2 19 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Pelatihan Pelatih Senam (Paket) 1 1 219,665,780 0 -219,665,780 Pelatihan Pelatih Disabilitas (Paket) 1 1 2 19 Pengembangan Organisasi Keolahragaan dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Olahraga Rekreasi Pendukung Pariwisata (Paket) 1 1 286,855,050 0 -286,855,050 Olahraga Tradisional Pendukung Pariwisata (Paket) 1 1 2 19 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,909,942,232 13,479,265,008 -430,677,224 2 19 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46,745,945 31,046,000 -15,699,945 2 19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 46,745,945 31,046,000 -15,699,945 2 19 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,080,408,000 10,855,996,181 -224,411,819 2 19 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11,080,408,000 10,855,996,181 -224,411,819 2 19 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27,618,000 10,500,000 -17,118,000 2 19 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 27,618,000 10,500,000 -17,118,000 2 19 Administrasi Umum Perangkat Daerah 377,452,140 135,546,460 -241,905,680 2 19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 51,598,140 36,596,140 -15,002,000 2 19 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer 3,250,000 0 -3,250,000 2 19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34,821,600 34,821,600 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5,865,600 5,865,600 0 2 19 Penyediaan Bahan/Material peralatan dan mesin komputer 44,656,120 38,176,120 -6,480,000 2 19 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30,593,600 15,885,000 -14,708,600 2 19 Penyelenggaraan Rapat 209,917,080 4,202,000 -205,715,080 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 19 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 215,043,499 103,033,499 -112,010,000 2 19 Pengadaan MebelPeralatan dan Mesin 12,720,000 0 -12,720,000 2 19 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Komputer 202,323,499 103,033,499 -99,290,000 2 19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,796,741,568 1,740,011,688 -56,729,880 2 19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,815,400 4,095,000 -5,720,400 2 19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 452,574,000 391,842,000 -60,732,000 2 19 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 141,506,748 68,178,748 -73,328,000 Peralatan dan Mesin Komputer 2 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,192,845,420 1,275,895,940 83,050,520 2 19 Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN 147,000,000 134,880,000 -12,120,000 2 19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365,933,080 603,131,180 237,198,100 2 19 Penyediaan Jasa,Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120,642,780 120,427,180 -215,600 2 19 Belanja Pemeliharaan 45,000,000 45,000,000 0 2 19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66,912,300 24,872,000 -42,040,300 2 19 Belanja Pemeliharaan 40,190,000 24,690,000 -15,500,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 178,378,000 457,832,000 279,454,000 2 19 Belanja Pemeliharaan 178,378,000 442,832,000 264,454,000 Jumlah Belanja 23,600,960,384 19,025,643,128 -4,575,317,256 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6,273,483,410 4,490,623,640 -1,782,859,770 2 23 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 5,644,586,550 4,226,255,820 -1,418,330,730 2 23 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2,122,250,040 1,309,796,300 -812,453,740 2 23 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 1,061,507,380 685,217,560 -376,289,820 Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (%) 100 100 2 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer - - - 56,190,500 50,000,000 -6,190,500 2 23 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 228,820,200 228,820,200 0 Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di seluruh wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (%) 100 100 2 23 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 422,527,800 192,518,200 -230,009,600 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI (%) 100 100 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi (%) 100 100 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi (%) 100 100 2 23 Pengembangan Perpustakaan Deposit 165,008,320 49,098,000 -115,910,320 Terlaksanannya Pengembangan Perpustakaan Deposit (%) 100 100 2 23 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 244,386,340 154,142,340 -90,244,000 Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (%) 100 100 Penjilidan Koran dan Majalah Nasional (bundel) 48 48 Perbaikan Bahan Pustaka (eks) 2.000 2.000 2 23 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 3,522,336,510 2,916,459,520 -605,876,990 2 23 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 305,956,250 0 -305,956,250 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksanannya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat (%) 100 100 2 23 Belanja Pemeliharaan - - - 4,550,000 0 -4,550,000 2 23 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - - - 2,898,239,400 2,777,219,400 -121,020,000 2 23 Belanja Pemeliharaan 2,211,600,000 2,211,600,000 0 2 23 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Peralatan dan Mesin 318,140,860 139,240,120 -178,900,740 Terlaksanannya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (%) 100 100 2 23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 628,896,860 264,367,820 -364,529,040 2 23 Administrasi Umum Perangkat Daerah 387,883,340 15,272,000 -372,611,340 2 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 387,883,340 15,272,000 -372,611,340 Pengadaan peralatan gedung kantor (%) 100 100 2 23 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241,013,520 249,095,820 8,082,300 2 23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - 241,013,520 249,095,820 8,082,300 2 23 Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN - - - 44,850,000 44,850,000 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 16,125,983,035 13,626,935,657 -2,499,047,378 2 24 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1,589,122,800 505,164,280 -1,083,958,520 2 24 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 514,627,100 357,878,600 -156,748,500 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 24 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Peralatan dan Mesin 514,627,100 357,878,600 -156,748,500 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (%) 100 100 terlaksannnya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis (%) 100 100 2 24 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 952,319,000 116,174,000 -836,145,000 2 24 Akusisi, Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Peralatan dan Mesin 952,319,000 116,174,000 -836,145,000 Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (%) 100 100 Pengelolaan Arsip Statis Provinsi (%) 100 100 2 24 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 122,176,700 31,111,680 -91,065,020 2 24 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 122,176,700 31,111,680 -91,065,020 terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN kab/kota melalui JIKN (%) 100 100 2 24 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 276,656,790 31,923,790 -244,733,000 2 24 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 276,656,790 31,923,790 -244,733,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 24 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Peralatan dan Mesin Komputer 276,656,790 31,923,790 -244,733,000 TERSEDIANYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (%) 100 100 Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memeliki Retensi di bawah 10 tahun (%) 100 100 2 24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14,260,203,445 13,089,847,587 -1,170,355,858 2 24 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 405,272,490 70,373,990 -334,898,500 2 24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah - - - 112,620,750 18,838,250 -93,782,500 2 24 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 292,651,740 51,535,740 -241,116,000 2 24 Administrasi Keuangan 12,361,334,982 11,784,431,525 -576,903,457 Perangkat Daerah 2 24 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - 12,361,334,982 11,784,431,525 -576,903,457 2 24 Administrasi Kepegawaian 92,467,450 20,360,000 -72,107,450 Perangkat Daerah 2 24 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - 37,769,450 20,360,000 -17,409,450 2 24 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 54,698,000 0 -54,698,000 2 24 Administrasi Umum Perangkat Daerah 515,679,420 505,674,620 -10,004,800 2 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,456,000 4,456,000 0 - - - - - - 2 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,078,880 26,078,880 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - - - - - - 2 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6,988,800 6,988,800 0 - - - - - - 2 24 Penyediaan Bahan/Material - - - 49,935,740 49,935,740 0 2 24 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 6,240,000 6,240,000 0 2 24 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - 421,980,000 411,975,200 -10,004,800 2 24 Belanja Pemeliharaan 288,000,000 288,000,000 0 2 24 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 285,401,511 155,165,500 -130,236,011 2 24 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 285,401,511 155,165,500 -130,236,011 - - - - - - 2 24 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296,822,192 301,075,392 4,253,200 2 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 5,481,200 4,008,000 -1,473,200 2 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - 291,340,992 297,067,392 5,726,400 2 24 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303,225,400 252,766,560 -50,458,840 2 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 73,346,640 73,185,120 -161,520 2 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 145,893,760 127,581,440 -18,312,320 2 24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 52,000,000 52,000,000 0 2 24 Belanja Pemeliharaan - - - 52,000,000 52,000,000 0 2 24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 18,715,000 0 -18,715,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 24 Belanja Pemeliharaan - - - 18,715,000 0 -18,715,000 2 24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 13,270,000 0 -13,270,000 2 24 Belanja Pemeliharaan - - - 13,270,000 0 -13,270,000 Jumlah Belanja 22,399,466,445 18,117,559,297 -4,281,907,148 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 230,588,894,910 222,490,031,184 -8,098,863,726 3 25 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 3,238,333,480 2,546,383,880 -691,949,600 3 25 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 3,123,070,620 2,464,870,020 -658,200,600 3 25 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan dan perikanan 183.98 183.98 2,974,317,400 2,368,575,800 -605,741,600 3 25 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 148,753,220 96,294,220 -52,459,000 3 25 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 70,214,960 52,215,960 -17,999,000 3 25 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijakan dan cadangan potensi kelautan dan perikanan 183.98 183.98 70,214,960 52,215,960 -17,999,000 3 25 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 45,047,900 29,297,900 -15,750,000 3 25 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 45,047,900 29,297,900 -15,750,000 3 25 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 39,960,272,798 39,084,738,878 -875,533,920 3 25 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 26,224,143,820 25,438,908,200 -785,235,620 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 25 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 238.64 238.64 60,567,660 60,567,660 0 3 25 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Ketersediaan Pangan Berbasis Perikanan di Pariwisata Estate 95 95 26,082,891,540 25,378,340,540 -704,551,000 3 25 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 238.64 238.64 80,684,620 0 -80,684,620 3 25 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 14,497,300 0 -14,497,300 3 25 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 14,497,300 0 -14,497,300 3 25 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 161,865,030 170,559,030 8,694,000 3 25 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 161,865,030 170,559,030 8,694,000 3 25 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 51,663,080 30,878,080 -20,785,000 3 25 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 238.64 238.64 51,663,080 30,878,080 -20,785,000 3 25 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 13,508,103,568 13,444,393,568 -63,710,000 3 25 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 238.64 238.64 105,052,000 105,052,000 0 3 25 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 238.64 238.64 13,403,051,568 13,339,341,568 -63,710,000 3 25 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 162,676,936,854 160,121,258,991 -2,555,677,863 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 25 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 14,205,856 14,205,856 0 3 25 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 100 100 14,205,856 14,205,856 0 3 25 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 162,662,730,998 160,107,053,135 -2,555,677,863 3 25 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, Jumlah Produksi Rumput laut 100 100 159,122,920,313 157,976,737,050 -1,146,183,263 3 25 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Produksi Perikanan Air Payau dan Air Tawar 100 100 3,339,810,865 1,930,316,265 -1,409,494,600 3 25 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan Pangan Berbasis Perikanan di Pariwisata Estate 95 95 199,999,820 199,999,820 0 3 25 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3,295,265,724 1,966,061,484 -1,329,204,240 3 25 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 3,295,265,724 1,966,061,484 -1,329,204,240 3 25 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bebas IUU Fishing 60 60 840,725,220 705,964,420 -134,760,800 3 25 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan 1 1 2,349,836,204 1,184,606,284 -1,165,229,920 3 25 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 51,573,740 39,843,740 -11,730,000 3 25 Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) 53,130,560 35,647,040 -17,483,520 3 25 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1,058,422,482 708,305,430 -350,117,052 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 25 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 678,737,282 328,620,230 -350,117,052 3 25 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing 100 100 678,737,282 328,620,230 -350,117,052 3 25 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 379,685,200 379,685,200 0 3 25 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 1 379,685,200 379,685,200 0 3 25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20,359,663,572 18,063,282,521 -2,296,381,051 3 25 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 879,593,700 692,594,720 -186,998,980 3 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7,158,540 7,078,540 -80,000 3 25 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 29,975,470 29,975,470 0 3 25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 100 12,257,500 12,257,500 0 3 25 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 830,202,190 643,283,210 -186,918,980 3 25 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14,254,305,605 13,093,798,217 -1,160,507,388 3 25 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14,235,368,887 13,074,861,499 -1,160,507,388 3 25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18,936,718 18,936,718 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 25 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48,547,280 48,547,280 0 3 25 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48,547,280 48,547,280 0 3 25 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57,082,000 57,082,000 0 3 25 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 57,082,000 57,082,000 0 3 25 Administrasi Umum Perangkat Daerah 733,279,430 109,384,810 -623,894,620 3 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 100 41,133,250 41,133,250 0 3 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 100 18,111,600 18,111,600 0 3 25 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas 100 100 44,111,560 33,409,960 -10,701,600 3 25 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24,430,000 16,730,000 -7,700,000 3 25 Penyelenggaraan Rapat 605,493,020 0 -605,493,020 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 25 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 573,300,491 387,059,104 -186,241,387 3 25 Pengadaan Mebel Terlaksananya Pengadaan mebeleur 100 100 76,450,000 13,800,000 -62,650,000 3 25 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 496,850,491 373,259,104 -123,591,387 3 25 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,250,592,478 3,171,560,802 -79,031,676 3 25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100 100 31,920,000 29,528,600 -2,391,400 3 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 1,129,675,984 1,106,635,984 -23,040,000 3 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,088,996,494 2,035,396,218 -53,600,276 3 25 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562,962,588 503,255,588 -59,707,000 3 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100 100 354,323,708 350,824,508 -3,499,200 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93,393,880 56,886,080 -36,507,800 3 25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 100 115,245,000 95,545,000 -19,700,000 Jumlah Belanja 230,588,894,910 222,490,031,184 -8,098,863,726 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 32,666,978,063 20,865,949,329 -11,801,028,734 3 26 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 7,938,033,673 3,078,032,793 -4,860,000,880 3 26 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 5,563,179,103 2,696,249,213 -2,866,929,890 3 26 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - - 300,000,000 0 -300,000,000 3 26 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - - 323,885,600 172,093,710 -151,791,890 3 26 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi - - - 4,939,293,503 2,524,155,503 -2,415,138,000 Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - - 3 26 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 2,374,854,570 381,783,580 -1,993,070,990 3 26 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 999,999,990 0 -999,999,990 3 26 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - - 1,374,854,580 381,783,580 -993,071,000 3 26 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 4,604,842,720 2,317,615,100 -2,287,227,620 3 26 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 4,604,842,720 2,317,615,100 -2,287,227,620 3 26 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 739,077,400 1,071,000,120 331,922,720 Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 26 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2,423,267,280 581,049,540 -1,842,217,740 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi (%) 100 100 3 26 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 138,296,520 138,184,320 -112,200 Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (%) 100 100 3 26 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1,304,201,520 527,381,120 -776,820,400 Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Persen) 100 100 Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri ($) 100 100 3 26 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3,884,679,920 787,000,740 -3,097,679,180 3 26 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 3,884,679,920 787,000,740 -3,097,679,180 3 26 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik 2,087,764,340 679,145,340 -1,408,619,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik (%) 100 100 3 26 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif 1,163,491,560 0 -1,163,491,560 Terlaksananya Kooordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Persen) 100 100 3 26 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 633,424,020 107,855,400 -525,568,620 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan ke Pasar (%) 100 100 3 26 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5,145,747,380 2,288,236,690 -2,857,510,690 3 26 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 5,145,747,380 2,288,236,690 -2,857,510,690 3 26 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1,719,795,380 17,640,000 -1,702,155,380 Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (%) 100 100 3 26 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2,202,954,940 1,682,551,950 -520,402,990 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (%) 100 100 3 26 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 242,035,440 0 -242,035,440 Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan (%) 100 100 3 26 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata - - - 980,961,620 588,044,740 -392,916,880 3 26 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11,093,674,370 12,395,064,006 1,301,389,636 3 26 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 777,006,920 468,077,480 -308,929,440 3 26 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 297,477,960 174,183,960 -123,294,000 Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (%) 100 100 3 26 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 49,818,040 49,818,040 0 Terlakasananya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah (%) 100 100 3 26 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 19,714,000 19,714,000 0 - - - 3 26 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 24,937,440 0 -24,937,440 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN - - - 3 26 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 19,925,000 0 -19,925,000 - - - 3 26 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54,153,480 54,153,480 0 Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 3 26 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 310,981,000 170,208,000 -140,773,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi serta Rapat Koordinasi (%) 100 100 3 26 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,240,314,270 9,873,309,906 1,632,995,636 3 26 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - 8,077,382,000 9,710,377,636 1,632,995,636 3 26 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 19,991,860 19,991,860 0 3 26 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - 19,997,180 19,997,180 0 3 26 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - - 83,119,410 83,119,410 0 3 26 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 29,997,020 29,997,020 0 3 26 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133,786,000 6,800,000 -126,986,000 3 26 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 41,036,000 6,800,000 -34,236,000 3 26 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - - - 92,750,000 0 -92,750,000 3 26 Administrasi Umum Perangkat Daerah 475,656,840 484,072,840 8,416,000 3 26 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33,362,400 33,362,400 0 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 213,155,760 242,929,760 29,774,000 Tersedianya jasa jaminan sosial (%) 100 100 3 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,084,200 15,084,200 0 tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 3 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13,478,400 13,478,400 0 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 3 26 Penyediaan Bahan/Material 30,095,080 30,095,080 0 - - - 3 26 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29,430,000 29,430,000 0 - - - 3 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 141,051,000 119,693,000 -21,358,000 Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%) 100 100 3 26 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50,322,000 0 -50,322,000 3 26 Pengadaan Mebel 50,322,000 0 -50,322,000 - - - 3 26 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,219,903,260 1,186,401,260 -33,502,000 3 26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11,340,000 5,670,000 -5,670,000 Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat (%) 100 100 3 26 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 191,808,000 163,976,000 -27,832,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 3 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,016,755,260 1,016,755,260 0 - - - 3 26 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196,685,080 376,402,520 179,717,440 3 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54,985,080 54,985,080 0 3 26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11,700,000 6,100,000 -5,600,000 3 26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 130,000,000 315,317,440 185,317,440 Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Belanja 32,666,978,063 20,865,949,329 -11,801,028,734 Dinas Peternakan 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN 145,190,043,492 137,508,930,022 -7,681,113,470 BIDANG PERTANIAN 3 27 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 94,879,718,630 95,273,413,708 393,695,078 3 27 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 375,607,770 8,215,200 -367,392,570 3 27 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Paket) 1 1 177,241,670 0 -177,241,670 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Paket) 1 1 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Tahun) 1 1 3 27 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Paket) 1 1 198,366,100 8,215,200 -190,150,900 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Kegiatan) 4 4 3 27 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 13,004,110,860 13,765,198,508 761,087,648 3 27 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Kelompok) 3 3 10,493,943,360 11,293,460,508 799,517,148 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Paket) 1 1 3 27 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan kepada Badan,Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Paket) 1 1 2,485,207,500 2,471,738,000 -13,469,500 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Paket) 1 1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Tahun) 1 1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Paket) 1 1 3 27 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak (Paket) 1 1 24,960,000 0 -24,960,000 3 27 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 81,500,000,000 81,500,000,000 0 3 27 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain peralatan dan mesin bagunan gedung,bangunan air, intalasi jaringan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor) 390 390 81,500,000,000 81,500,000,000 0 3 27 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 26,703,578,150 19,530,185,650 -7,173,392,500 3 27 Penataan Prasarana Pertanian 26,703,578,150 19,530,185,650 -7,173,392,500 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 27 Perencanaan Pengembangan Prasarana,Kawasan dan Komoditas Pertanian Kawasan dan Komoditas Pertanian pemeliharaan peralatan dan mesin bangunan gedung instalasi jaringan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Lokasi) 7 7 26,425,233,540 19,430,185,650 -6,995,047,890 3 27 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya (Kegiatan) 4 4 178,344,610 0 -178,344,610 3 27 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jaringan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (Paket) 35 35 100,000,000 100,000,000 0 3 27 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 4,608,015,317 4,300,263,016 -307,752,301 3 27 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4,317,902,997 4,121,339,836 -196,563,161 3 27 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Paket) 1 1 4,317,902,997 4,121,339,836 -196,563,161 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Paket) 2 2 Peralatan dan Mesin 3 27 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 122,097,740 102,314,740 -19,783,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 27 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Paket) 1 122,097,740 102,314,740 -19,783,000 Peralatan dan Mesin 3 27 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 168,014,580 76,608,440 -91,406,140 3 27 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan (Dokumen) 1 51,690,140 0 -51,690,140 3 27 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner (Paket) 1 116,324,440 76,608,440 -39,716,000 3 27 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18,998,731,395 18,405,067,648 -593,663,747 3 27 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,471,340 39,369,950 29,898,610 3 27 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,471,340 39,369,950 29,898,610 3 27 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17,539,276,002 16,953,313,945 -585,962,057 3 27 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22,572,000 0 -22,572,000 3 27 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22,572,000 0 -22,572,000 3 27 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175,608,313 73,751,553 -101,856,760 3 27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11,646,403 11,646,403 0 3 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,308,050 14,621,950 -1,686,100 3 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9,734,400 9,734,400 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 27 Penyediaan Bahan/Material 15,403,460 14,288,800 -1,114,660 3 27 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24,252,000 0 -24,252,000 3 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98,264,000 23,460,000 -74,804,000 3 27 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30,945,000 56,815,000 25,870,000 3 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30,945,000 56,815,000 25,870,000 Peralatan dan Mesin Komputer 3 27 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,052,425,860 1,049,565,620 -2,860,240 3 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) 12 12 4,428,900 1,845,900 -2,583,000 3 27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) 12 12 395,134,400 370,232,000 -24,902,400 3 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Sosial (Bulan) 12 12 652,862,560 677,487,720 24,625,160 3 27 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168,432,880 232,251,580 63,818,700 3 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan) 12 12 117,904,580 152,880,780 34,976,200 3 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Bulan) 12 12 2,300,000 1,150,000 -1,150,000 Pemeliharaan 3 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Bulan) 12 48,228,300 78,220,800 29,992,500 Jumlah Belanja 145,190,043,492 137,508,930,022 -7,681,113,470 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1,312,166,060 700,321,810 -611,844,250 2 09 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1,312,166,060 700,321,810 -611,844,250 2 09 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 654,501,900 52,107,650 -602,394,250 2 09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 654,501,900 52,107,650 -602,394,250 2 09 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 657,664,160 648,214,160 -9,450,000 2 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 657,664,160 648,214,160 -9,450,000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 183,370,153,737 180,310,087,181 -3,060,066,556 3 27 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 6,127,401,520 6,123,356,140 -4,045,380 3 27 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 6,127,401,520 6,123,356,140 -4,045,380 3 27 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 6,127,401,520 6,123,356,140 -4,045,380 3 27 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 132,624,964,029 131,668,190,933 -956,773,096 3 27 Penataan Prasarana Pertanian 132,624,964,029 131,668,190,933 -956,773,096 3 27 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian berdasarkan Pertimbangan Objektif 123,723,889,310 122,767,123,110 -956,766,200 3 27 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2,199,667,515 2,199,667,365 -150 3 27 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 2,199,667,515 2,199,667,365 -150 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 27 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2,199,667,515 2,199,667,365 -150 3 27 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 42,418,120,673 40,318,872,743 -2,099,247,930 3 27 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138,847,580 11,061,480 -127,786,100 3 27 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14,999,160 11,061,480 -3,937,680 3 27 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 123,848,420 0 -123,848,420 3 27 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39,820,714,310 38,320,215,492 -1,500,498,818 3 27 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 39,820,714,310 38,320,215,492 -1,500,498,818 3 27 Administrasi Umum Perangkat Daerah 399,414,653 95,869,313 -303,545,340 3 27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14,947,333 14,947,333 0 3 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34,832,000 32,584,400 -2,247,600 3 27 Penyediaan Bahan/Material 49,963,320 44,169,580 -5,793,740 3 27 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44,835,000 4,168,000 -40,667,000 3 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 254,837,000 0 -254,837,000 3 27 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94,878,000 49,120,000 -45,758,000 3 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94,878,000 49,120,000 -45,758,000 Komputer 3 27 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,673,265,180 1,626,708,708 -46,556,472 3 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,488,800 7,486,860 -1,940 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 670,305,320 634,818,048 -35,487,272 3 27 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 209,996,560 208,419,300 -1,577,260 3 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 785,474,500 775,984,500 -9,490,000 3 27 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291,000,950 215,897,750 -75,103,200 3 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190,940,490 148,010,490 -42,930,000 3 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer 50,060,560 17,887,360 -32,173,200 3 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49,999,900 49,999,900 0 Jumlah Belanja 184,682,319,797 181,010,408,991 -3,671,910,806 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 18,445,913,728 16,193,056,092 -2,252,857,636 3 29 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 1,299,758,760 934,349,160 -365,409,600 3 29 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1,118,788,380 883,272,380 -235,516,000 3 29 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Pembangunan Sumur Bor (Unit) 30 30 383,354,680 220,404,680 -162,950,000 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Kabupaten/Kota) 22 22 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 29 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Lokasi) 3 3 479,718,600 479,718,600 0 3 29 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Kabupaten/Kota) 22 22 255,715,100 183,149,100 -72,566,000 3 29 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 180,970,380 51,076,780 -129,893,600 3 29 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Rekomendasi teknis) 25 25 51,076,780 51,076,780 0 3 29 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Kabupaten Kota) 22 22 129,893,600 0 -129,893,600 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Kabupaten/Kota) 22 22 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Kabupaten/Kota) 22 22 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 29 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 422,819,460 326,428,460 -96,391,000 3 29 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 135,993,000 115,626,000 -20,367,000 3 29 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 135,993,000 115,626,000 -20,367,000 3 29 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 286,826,460 210,802,460 -76,024,000 3 29 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 286,826,460 210,802,460 -76,024,000 3 29 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 1,666,595,060 1,433,008,450 -233,586,610 3 29 Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 44,855,960 0 -44,855,960 3 29 Pengendalian dan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya konservasi energi di wilayah Provinsi NTT (unit) 693 693 44,855,960 0 -44,855,960 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Terlaksananya konservasi energi di Provinsi NTT (unit) 751 751 3 29 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 1,621,739,100 1,433,008,450 -188,730,650 3 29 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Terlaksananya konservasi energi di wilayah Provinsi NTT (unit) 693 693 1,359,559,690 1,246,464,410 -113,095,280 Terlaksananya konservasi energi di wilayah Provinsi NTT (unit) 60 60 3 29 Tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5,240,000 5,240,000 0 kepada Badan,Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3 29 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 262,179,410 186,544,040 -75,635,370 3 29 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 1,108,306,600 830,909,200 -277,397,400 3 29 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 1,108,306,600 830,909,200 -277,397,400 3 29 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (unit) 1.413 1,108,306,600 830,909,200 -277,397,400 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (unit) 8.056 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 29 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,948,433,848 12,668,360,822 -1,280,073,026 3 29 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31,629,380 39,429,480 7,800,100 3 29 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 149,849,440 56,616,000 -93,233,440 3 29 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,833,695,221 10,807,875,117 -1,025,820,104 3 29 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11,824,095,221 10,798,275,117 -1,025,820,104 3 29 Tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16,481,234 16,481,234 0 3 29 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9,600,000 9,600,000 0 3 29 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 111,917,674 0 -111,917,674 3 29 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 111,917,674 0 -111,917,674 3 29 Administrasi Umum Perangkat Daerah 293,325,011 195,218,031 -98,106,980 3 29 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10,124,241 10,124,241 0 3 29 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32,642,750 32,642,750 0 3 29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 16,397,200 16,397,200 0 3 29 Penyediaan Bahan/Material 94,865,820 72,611,840 -22,253,980 3 29 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64,542,000 63,442,000 -1,100,000 3 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74,753,000 0 -74,753,000 3 29 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7,970,000 2,890,000 -5,080,000 3 29 Pengadaan Mebel 5,080,000 0 -5,080,000 Peralatan dan Mesin 3 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,890,000 2,890,000 0 Peralatan dan Mesin 3 29 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,084,400,972 1,061,286,044 -23,114,928 3 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39,886,900 18,939,400 -20,947,500 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 29 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 195,369,792 192,035,504 -3,334,288 3 29 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,000,000 2,000,000 0 3 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 847,144,280 848,311,140 1,166,860 3 29 Tambahan berdasarkan Pertimbangan ojektif lainnya Asn 130,950,000 130,950,000 0 3 29 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 435,646,150 505,046,150 69,400,000 3 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46,898,250 46,898,250 0 3 29 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38,624,900 108,024,900 69,400,000 3 29 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 38,624,900 53,024,900 14,400,000 3 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 347,223,000 347,223,000 0 3 29 Belanja Pemeliharaan 77,223,000 77,223,000 0 3 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2,900,000 2,900,000 0 3 29 Belanja Pemeliharaan 2,900,000 2,900,000 0 Jumlah Belanja 18,445,913,728 16,193,056,092 -2,252,857,636 Dinas Perindustruan dan Perdagangan 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3,520,025,940 1,891,017,530 -1,629,008,410 3 30 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 169,663,950 28,435,450 -141,228,500 3 30 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar 110,926,800 25,233,450 -85,693,350 3 30 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya 110,926,800 25,233,450 -85,693,350 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 30 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 58,737,150 3,202,000 -55,535,150 3 30 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 58,737,150 3,202,000 -55,535,150 3 30 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 264,118,400 0 -264,118,400 3 30 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 264,118,400 0 -264,118,400 3 30 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 264,118,400 0 -264,118,400 3 30 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 531,292,320 844,761,860 313,469,540 3 30 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi 165,898,620 625,206,120 459,307,500 3 30 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 165,898,620 625,206,120 459,307,500 3 30 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 254,116,700 179,130,740 -74,985,960 3 30 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 108,161,620 33,175,660 -74,985,960 3 30 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 145,955,080 145,955,080 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 30 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 111,277,000 40,425,000 -70,852,000 3 30 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 111,277,000 40,425,000 -70,852,000 3 30 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 697,094,800 19,987,900 -677,106,900 3 30 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 697,094,800 19,987,900 -677,106,900 3 30 Pameran Dagang Internasional/Nasional 529,336,100 0 -529,336,100 3 30 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 167,758,700 19,987,900 -147,770,800 3 30 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1,526,798,050 957,403,960 -569,394,090 3 30 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 156,843,200 17,952,060 -138,891,140 3 30 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen 156,843,200 17,952,060 -138,891,140 3 30 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 1,075,660,410 848,335,460 -227,324,950 3 30 Pengembangan Layanan Pengujian 1,075,660,410 848,335,460 -227,324,950 3 30 Pelaksanaan Pengawasan 294,294,440 91,116,440 -203,178,000 Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 3 30 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 246,391,340 65,605,340 -180,786,000 3 30 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen 47,903,100 25,511,100 -22,392,000 3 30 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 331,058,420 40,428,360 -290,630,060 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 30 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 150,736,780 40,428,360 -110,308,420 3 30 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 150,736,780 40,428,360 -110,308,420 3 30 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 180,321,640 0 -180,321,640 3 30 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 180,321,640 0 -180,321,640 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 20,080,463,141 13,029,807,944 -7,050,655,197 3 31 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 6,295,153,460 966,255,200 -5,328,898,260 3 31 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 6,295,153,460 966,255,200 -5,328,898,260 3 31 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 100 100 2,748,243,980 255,364,860 -2,492,879,120 3 31 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 100 100 2,616,878,940 577,780,300 -2,039,098,640 3 31 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 100 100 930,030,540 133,110,040 -796,920,500 3 31 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 167,979,120 68,148,980 -99,830,140 3 31 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 167,979,120 68,148,980 -99,830,140 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 31 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 100 100 89,325,740 59,779,800 -29,545,940 3 31 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi 100 100 78,653,380 8,369,180 -70,284,200 3 31 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 195,763,980 59,277,740 -136,486,240 3 31 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 195,763,980 59,277,740 -136,486,240 3 31 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 195,763,980 59,277,740 -136,486,240 3 31 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,421,566,581 11,936,126,024 -1,485,440,557 3 31 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 386,888,600 215,681,470 -171,207,130 3 31 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 246,150,960 84,708,820 -161,442,140 3 31 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7,299,540 7,299,540 0 3 31 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9,496,850 9,496,850 0 3 31 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7,293,900 0 -7,293,900 3 31 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 100 20,473,930 11,182,840 -9,291,090 3 31 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96,173,420 102,993,420 6,820,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 31 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,795,410,905 9,001,023,478 -794,387,427 3 31 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9,767,970,385 8,973,582,958 -794,387,427 3 31 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0 15,900,000 15,900,000 3 31 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5,170,000 5,170,000 0 3 31 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 100 7,031,280 7,031,280 0 3 31 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7,874,480 7,874,480 0 3 31 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 100 7,364,760 7,364,760 0 3 31 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2,049,420 2,049,420 0 3 31 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1,311,520 1,311,520 0 3 31 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 737,900 737,900 0 3 31 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1,312,120 1,312,120 0 3 31 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 324,750 0 -324,750 3 31 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 270,414,820 5,260,000 -265,154,820 3 31 Administrasi Umum Perangkat Daerah 418,553,422 227,523,222 -191,030,200 3 31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 100 18,503,280 14,993,280 -3,510,000 3 31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 100 35,715,990 35,715,990 0 3 31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 100 9,942,400 6,011,200 -3,931,200 3 31 Penyediaan Bahan/Material 98,792,752 98,792,752 0 3 31 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29,650,000 29,650,000 0 3 31 Penyelenggaraan Rapat 225,949,000 42,360,000 -183,589,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 31 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 161,568,160 40,494,320 -121,073,840 3 31 Pengadaan Mebel 17,690,000 0 -17,690,000 3 31 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121,013,200 32,497,200 -88,516,000 Komputer 3 31 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 22,864,960 7,997,120 -14,867,840 3 31 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,118,616,344 2,079,689,004 -38,927,340 3 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100 100 10,352,900 7,851,960 -2,500,940 3 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 182,180,544 170,252,544 -11,928,000 3 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,926,082,900 1,901,584,500 -24,498,400 3 31 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 136,440,000 113,640,000 -22,800,000 3 31 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266,428,040 363,092,990 96,664,950 3 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96,359,950 73,714,000 -22,645,950 3 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54,780,000 36,640,000 -18,140,000 3 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16,500,000 11,700,000 -4,800,000 3 31 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 24,864,000 157,351,300 132,487,300 3 31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73,924,090 83,687,690 9,763,600 Jumlah Belanja 23,600,489,081 14,920,825,474 -8,679,663,607 Biro Umum 0 0 p 4 1 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 122,263,889,637 108,502,358,049 -13,761,531,588 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17,686,220 17,686,220 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17,686,220 17,686,220 0 4 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47,768,297,000 44,948,227,621 -2,820,069,379 4 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47,768,297,000 44,948,227,621 -2,820,069,379 4 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 744,074,750 894,064,750 149,990,000 4 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 523,896,600 592,636,600 68,740,000 4 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 51,866,400 114,981,800 63,115,400 4 1 Penyediaan Bahan/Material 320,211,045 550,211,045 230,000,000 4 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas 4,486,521,000 4,335,941,200 -150,579,800 4 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6,104,411,100 4,939,675,100 -1,164,736,000 4 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,077,847,860 536,455,500 -1,541,392,360 4 1 Pengadaan Mebel 243,537,300 22,000,000 -221,537,300 Peralatan dan Mesin 4 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Komputer 268,310,560 514,455,500 246,144,940 4 01 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,566,000,000 0 -1,566,000,000 Peralatan dan Mesin Bangunan Gedung 4 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26,321,750,132 25,960,902,892 -360,847,240 4 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 798,142,300 789,470,300 -8,672,000 4 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 3,871,920,672 3,835,159,872 -36,760,800 4 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,515,924,000 1,545,230,000 29,306,000 4 01 Belanja Pemeliharaan 67,160,000 0 -67,160,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20,135,763,160 19,791,042,720 -344,720,440 4 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 174,280,000 174,280,000 0 4 01 Belanja Pemeliharaan dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 154,000,000 154,000,000 0 4 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16,480,691,790 9,161,822,000 -7,318,869,790 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80,000,000 207,600,000 127,600,000 4 01 Belanja Pemeliharaan 80,000,000 207,600,000 127,600,000 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 560,300,000 1,115,300,000 555,000,000 4 01 Belanja 244,500,000 799,500,000 555,000,000 Pemeliharaan 4 1 Pemeliharaan Mebel 39,800,000 39,800,000 0 4 01 Belanja Pemeliharaan 39,800,000 39,800,000 0 4 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 514,000,000 780,480,000 266,480,000 4 01 Belanja Pemeliharaan 514,000,000 780,480,000 266,480,000 4 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15,286,591,790 7,018,642,000 -8,267,949,790 4 01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 7,059,506,732 4,162,458,000 -2,897,048,732 4 01 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3,204,297,000 3,192,468,981 -11,828,019 4 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2,693,797,000 2,681,968,981 -11,828,019 4 01 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 340,000,000 340,000,000 0 4 01 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 170,500,000 170,500,000 0 Peralatan dan Mesin INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 7,373,825,740 6,240,531,340 -1,133,294,400 4 01 Penyediaan Kebutuhan 1,779,281,720 1,886,272,920 106,991,200 Rumah Tangga Kepala Daerah 4 01 Belanja Pemeliharaan Jaringan 27,500,000 40,000,000 12,500,000 4 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1,188,038,220 1,217,038,220 29,000,000 4 01 Belanja Pemeliharaan 27,500,000 40,000,000 12,500,000 4 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 4,406,505,800 3,137,220,200 -1,269,285,600 4 01 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jaringan 1,000,000 1,000,000 0 4 01 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 6,788,513,000 7,016,753,000 228,240,000 4 01 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 6,788,513,000 7,016,753,000 228,240,000 Jumlah Belanja 122,263,889,637 108,502,358,049 -13,761,531,588 Biro Hukum 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 3,647,076,420 2,229,178,620 -1,417,897,800 4 01 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2,200,079,400 1,359,553,580 -840,525,820 4 01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 738,573,400 515,374,580 -223,198,820 4 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 291,763,800 230,666,800 -61,097,000 141,598,880 131,848,880 -9,750,000 4 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Terlaksananya fasilitasi ranperda dan ranpergub (persen) 100 100 112,620,920 48,697,920 -63,923,000 4 01 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya - - - 192,589,800 104,160,980 -88,428,820 4 01 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya (persen) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 1,461,506,000 844,179,000 -617,327,000 4 1 Fasilitasi Bantuan Hukum - - - 4 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 1,091,444,000 734,067,000 -357,377,000 370,062,000 110,112,000 -259,950,000 4 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Terlaksananya penyelesaian masalah hukum (persen) 100 100 1,446,997,020 869,625,040 -577,371,980 4 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terlaksananya penyelesaian masalah non litigasi dan HAM (persen) 100 100 4 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180,000,000 151,824,000 -28,176,000 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30,000,000 15,636,000 -14,364,000 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - - 30,000,000 15,636,000 -14,364,000 4 01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 10,000,000 0 -10,000,000 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - 10,000,000 0 -10,000,000 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 100,000,000 120,552,000 20,552,000 75,000,000 0 -75,000,000 4 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 4 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75,000,000 0 -75,000,000 4 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 632,307,900 240,491,920 -391,815,980 4 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,500,000 3,500,000 0 2,496,000 2,496,000 0 4 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 39,812,920 40,508,920 696 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 1 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 4 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 24,984,000 24,984,000 0 4 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - 561,514,980 169,003,000 -392,511,980 - - - 386,574,000 300,114,000 -86,460,000 4 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 1 Pengadaan Mebel 111,424,000 134,356,000 22,932,000 Peralatan dan Mesin - - - 4 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 246,150,000 133,358,000 -112,792,000 Peralatan dan Mesin - - - Komputer 4 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29,000,000 32,400,000 3,400,000 Pemeliharaan - - - Peralatan dan Mesin 4 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 121,332,000 125,412,000 4,080,000 4 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,292,000 5,292,000 0 8,400,000 8,400,000 0 4 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa surat menyurat (%) 100 100 107,640,000 111,720,000 4,080,000 4 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 51,783,120 51,783,120 0 4 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44,841,520 44,841,520 0 3,050,000 3,050,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (%) 100 100 Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%) 100 100 3,891,600 3,891,600 0 4 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 3,647,076,420 2,229,178,620 -1,417,897,800 Jumlah Belanja Biro Organisasi Jumlah Pendapatan 0 0 0 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 3,456,777,372 2,203,615,852 -1,253,161,520 4 01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1,001,219,900 788,179,060 -213,040,840 4 01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 361,119,910 312,362,490 -48,757,420 4 01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 174,460,670 155,274,910 -19,185,760 4 01 Penataan Analisis Jabatan 465,639,320 320,541,660 -145,097,660 4 01 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1,719,403,130 1,090,937,350 -628,465,780 4 01 Pembinaan Pelaksanaan 341,747,060 210,864,900 -130,882,160 Reformasi Birokrasi 4 01 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 450,364,790 302,941,750 -147,423,040 4 01 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 88,271,760 77,746,660 -10,525,100 4 01 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 436,702,960 323,753,980 -112,948,980 4 01 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 402,316,560 175,630,060 -226,686,500 4 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 736,154,342 324,499,442 -411,654,900 4 01 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117,215,900 82,981,400 -34,234,500 4 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24,244,710 15,874,710 -8,370,000 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24,909,780 23,049,780 -1,860,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 23,164,650 20,923,650 -2,241,000 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23,133,260 23,133,260 0 4 01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21,763,500 0 -21,763,500 4 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96,756,740 0 -96,756,740 4 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 43,736,000 0 -43,736,000 4 01 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 53,020,740 0 -53,020,740 4 01 Administrasi Umum 213,845,500 61,416,500 -152,429,000 Perangkat Daerah 4 01 Penyediaan Barang Penggandaan 20,001,000 20,001,000 0 4 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,492,800 4,492,800 0 4 01 Penyediaan Bahan/Material 20,007,700 20,007,700 0 4 01 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21,918,000 16,600,000 -5,318,000 4 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147,426,000 315,000 -147,111,000 4 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 114,898,560 22,672,000 -92,226,560 4 1 Pengadaan Mebel 80,931,000 0 -80,931,000 Komunikasi, dan Pemancar 4 01 Pengadaan Peralatan Komputer 33,967,560 22,672,000 -11,295,560 4 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70,481,000 70,480,900 -100 4 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,834,500 1,834,500 0 4 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 15,000,000 15,000,000 0 4 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pertimbangan Objektif Lainnya 53,646,500 53,646,400 -100 4 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122,956,642 86,948,642 -36,008,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37,986,642 37,986,642 0 4 01 Pemeliharaan Peralatan 84,970,000 48,962,000 -36,008,000 Jumlah Belanja 3,456,777,372 2,203,615,852 -1,253,161,520 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 2,095,262,619 1,902,441,459 -192,821,160 4 1 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1,311,397,650 1,217,175,090 -94,222,560 4 01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 561,623,900 538,075,900 -23,548,000 4 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro 100 100 314,925,800 291,377,800 -23,548,000 4 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 246,698,100 246,698,100 0 4 01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 443,970,170 406,664,170 -37,306,000 4 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, keluatan dan perikanan 9 9 312,141,480 312,141,480 0 Dinas 4 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 55,315,300 27,949,300 -27,366,000 4 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 76,513,390 66,573,390 -9,940,000 Dinas 4 01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 305,803,580 272,435,020 -33,368,560 4 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa keuangan dan Aneka Usaha 5 5 81,380,660 48,012,100 -33,368,560 4 01 Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 14,465,700 14,465,700 0 4 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 209,957,220 209,957,220 0 Dinas INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 222,419,850 221,724,850 -695,000 4 01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 222,419,850 221,724,850 -695,000 4 01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 222,419,850 221,724,850 -695,000 4 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 561,445,119 463,541,519 -97,903,600 4 01 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,999,000 19,999,000 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19,999,000 19,999,000 0 4 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22,198,000 22,198,000 0 4 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22,198,000 22,198,000 0 4 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 237,057,600 141,806,000 -95,251,600 4 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,964,280 24,964,280 0 4 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bahan Perpustakaan 5,391,400 4,492,800 -898,600 4 1 Penyediaan Bahan/Material 29,973,920 27,481,920 -2,492,000 4 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64,220,000 64,220,000 0 4 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112,508,000 20,647,000 -91,861,000 4 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31,312,000 28,660,000 -2,652,000 4 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer 31,312,000 28,660,000 -2,652,000 4 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126,167,380 126,167,380 0 4 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,507,880 6,507,880 0 4 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16,965,000 16,965,000 0 4 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pertimbangan Objektif Lainnya 102,694,500 102,694,500 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124,711,139 124,711,139 0 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 105,578,139 105,578,139 0 4 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19,133,000 19,133,000 0 Jumlah Belanja 2,095,262,619 1,902,441,459 -192,821,160 Biro Pemerintahan 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 3,539,539,640 2,341,950,880 -1,197,588,760 4 01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1,590,089,480 1,445,078,240 -145,011,240 4 01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 422,506,800 454,194,140 31,687,340 4 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 226,006,580 154,533,080 -71,473,500 4 01 Fasilitasi Penataan Wilayah - - - 196,500,220 299,661,060 103,160,840 4 01 Pelaksanaan Otonomi Daerah - - - 617,964,520 590,143,060 -27,821,460 4 01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 201,044,840 268,965,200 67,920,360 4 01 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan - - - 416,919,680 321,177,860 -95,741,820 4 01 Fasilitasi Kerjasama Daerah - - - 549,618,160 400,741,040 -148,877,120 4 01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 218,658,560 124,712,040 -93,946,520 4 01 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta - - - 203,293,000 190,617,000 -12,676,000 4 01 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama - - - 127,666,600 85,412,000 -42,254,600 4 01 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 1,632,353,010 713,564,020 -918,788,990 4 01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 604,821,480 112,093,800 -492,727,680 4 01 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 604,821,480 112,093,800 -492,727,680 4 01 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar - - - 369,960,730 160,318,750 -209,641,980 4 01 Fasilitasi, Koordinasi,Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 347,113,040 137,471,060 -209,641,980 4 01 Fasilitasi, Koordinasi,Sinkronisasi, Evaluasi,dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan - - - 22,847,690 22,847,690 0 4 01 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar - - - 657,570,800 441,151,470 -216,419,330 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejateraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga,Kebudayaan, dan periwisata 172,694,430 147,355,680 -25,338,750 Sinkronisasi Kebijakan - - - 4 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja - - - 484,876,370 293,795,790 -191,080,580 4 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 317,097,150 183,308,620 -133,788,530 4 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29,982,816 20,683,136 -9,299,680 4 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5,265,210 5,265,210 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - - 4,419,750 4,419,750 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 4,649,750 0 -4,649,750 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - 4,649,930 0 -4,649,930 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 10,998,176 10,998,176 0 27,358,000 6,000,000 -21,358,000 4 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 4 01 Pendidikan dan 27,358,000 6,000,000 -21,358,000 Pelatihan Pegawai - - - 4 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 150,947,680 43,406,680 -107,541,000 4 01 Penyediaan Barang Penggandaan 9,579,000 9,579,000 0 4,492,800 4,492,800 0 4 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 17,610,880 17,610,880 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 11,724,000 11,724,000 0 4 01 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 4 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - 107,541,000 0 -107,541,000 4 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33,988,200 33,988,200 0 4 01 Pengadaan Peralatan Pertimbangan Objektif Lainnya 33,988,200 33,988,200 0 4 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 53,289,280 53,289,280 0 4 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,489,280 9,489,280 0 19,800,000 19,800,000 0 4 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa surat menyurat (%) 100 100 24,000,000 24,000,000 0 4 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 4 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 21,531,174 25,941,324 4,410,150 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18,231,174 22,641,324 4,410,150 Jumlah Belanja Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional (paket) 100 100 3,539,539,640 2,341,950,880 -1,197,588,760 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 8,769,025,604 8,591,640,714 -177,384,890 4 01 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 7,530,396,994 7,355,506,244 -174,890,750 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 6,269,744,020 6,721,777,020 452,033,000 4 01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa - - - 58,678,820 58,678,820 0 4 01 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 6,021,698,040 6,563,301,040 541,603,000 4 01 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa - - - 189,367,160 99,797,160 -89,570,000 4 01 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - - - 495,505,194 399,640,144 -95,865,050 4 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 127,638,560 95,638,560 -32,000,000 4 01 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 80,153,850 58,048,850 -22,105,000 4 01 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin Komputer - - - 287,712,784 245,952,734 -41,760,050 4 01 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - - - 765,147,780 234,089,080 -531,058,700 4 01 Pembinaan KelembagaanPengadaan Barang dan Jasa 549,853,200 80,671,500 -469,181,700 4 01 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa - - - 215,294,580 153,417,580 -61,877,000 4 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - - 1,238,628,610 1,236,134,470 -2,494,140 4 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44,128,060 44,128,060 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 29,151,560 29,151,560 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 14,976,500 14,976,500 0 45,415,000 0 -45,415,000 4 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 4 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45,415,000 0 -45,415,000 217,502,280 176,198,280 -41,304,000 4 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,499,200 2,499,200 0 45,000,000 45,000,000 0 4 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) 100 100 8,742,360 8,742,360 0 4 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 44,996,720 44,996,720 0 4 1 Penyediaan Bahan/Material Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 4 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 74,960,000 74,960,000 0 - - - 41,304,000 0 -41,304,000 4 01 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 135,762,000 27,716,000 -108,046,000 4 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 4 1 Pengadaan Mebel 76,300,000 0 -76,300,000 Peralatan dan Mesin 59,462,000 27,716,000 -31,746,000 4 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tersedianya mebeleur (%) 100 100 698,513,030 904,319,990 205,806,960 4 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya peralatan gedung kantor (%) 100 100 4 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,994,200 3,994,200 0 483,551,000 483,551,000 0 4 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa surat menyurat (%) 100 100 9,999,270 9,999,270 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 200,968,560 406,775,520 205,806,960 4 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa jaminan sosial (%) 100 100 97,308,240 83,772,140 -13,536,100 4 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77,380,640 77,380,640 0 19,927,600 6,391,500 -13,536,100 4 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (%) 100 100 8,769,025,604 8,591,640,714 -177,384,890 Jumlah Belanja Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%) 100 100 Biro Administrasi Pimpinan 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 5,099,928,660 4,419,513,700 -680,414,960 4 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5,099,928,660 4,419,513,700 -680,414,960 4 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12,979,650 12,979,650 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2,440,000 2,440,000 0 4 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10,539,650 10,539,650 0 4 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 219,352,630 46,450,000 -172,902,630 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 46,450,000 46,450,000 0 4 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 122,031,000 0 -122,031,000 4 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50,871,630 0 -50,871,630 4 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 649,495,160 315,675,830 -333,819,330 4 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49,673,750 53,144,750 3,471,000 4 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 48,999,400 27,571,300 -21,428,100 Bahan Perpustakaan 4 1 Penyediaan Bahan/Material 45,749,780 74,178,780 28,429,000 4 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu 119,972,000 160,781,000 40,809,000 4 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 385,100,230 0 -385,100,230 4 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 316,362,000 264,330,000 -52,032,000 4 1 Pengadaan Mebel 31,868,000 31,820,000 -48,000 4 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 284,494,000 232,510,000 -51,984,000 Komputer 4 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197,705,800 197,705,800 0 4 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11,976,300 11,976,300 0 4 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 82,500,000 82,500,000 0 4 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pertimbangan Objektif Lainnya 103,229,500 103,229,500 0 4 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220,659,960 212,559,960 -8,100,000 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74,502,220 74,502,220 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122,957,740 122,957,740 0 4 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23,200,000 15,100,000 -8,100,000 4 01 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 2,613,917,150 2,500,356,150 -113,561,000 4 1 Penyiapan Materi Pimpinan 250,417,490 236,923,490 -13,494,000 4 01 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1,224,056,040 1,274,056,040 50,000,000 4 01 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 1,139,443,620 989,376,620 -150,067,000 4 1 Fasilitasi Keprotokolan 869,456,310 869,456,310 0 4 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 565,238,220 565,238,220 0 Dinas 4 01 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 13,500,000 13,500,000 0 4 01 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 290,718,090 290,718,090 0 Jumlah Belanja 5,099,928,660 4,419,513,700 -680,414,960 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4 2 SEKRETARIAT DPRD 142,469,094,857 135,016,624,167 -7,452,470,690 4 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 61,663,308,580 56,933,578,110 -4,729,730,470 4 02 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 3,370,736,940 4,055,295,440 684,558,500 4 02 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 100 100 1,527,133,800 2,622,091,800 1,094,958,000 4 2 Pembahasan Rancangan Perda Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 100 100 525,953,200 449,439,200 -76,514,000 4 02 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 100 100 498,831,000 261,111,000 -237,720,000 4 02 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 100 100 560,000,000 560,000,000 0 4 2 Penyusunan Tata Tertib DPRD Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 100 100 258,818,940 162,653,440 -96,165,500 4 02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2,083,407,000 1,288,032,000 -795,375,000 4 2 Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 100 34,490,000 34,490,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 100 21,400,000 0 -21,400,000 4 2 Pembahasan APBD Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 100 603,693,000 22,650,000 -581,043,000 4 2 Pembahasan Perubahan APBD Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 100 594,987,000 591,687,000 -3,300,000 4 2 Pembahasan Laporan Semester Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 100 14,638,000 7,925,000 -6,713,000 4 02 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 100 814,199,000 631,280,000 -182,919,000 4 02 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 22,484,526,000 19,598,317,000 -2,886,209,000 4 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 3,979,548,000 3,240,639,000 -738,909,000 4 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 4,897,192,000 3,850,018,000 -1,047,174,000 4 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 4,995,582,000 3,937,190,000 -1,058,392,000 4 02 Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 2,190,880,000 2,911,519,000 720,639,000 4 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 2,219,884,000 1,852,155,000 -367,729,000 4 02 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 2,180,449,000 2,098,140,000 -82,309,000 4 02 Pengawasan Penggunaan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 2,020,991,000 1,708,656,000 -312,335,000 4 2 Peningkatan Kapasitas DPRD 2,467,479,550 1,401,749,350 -1,065,730,200 4 2 Bimbingan Teknis DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD 100 100 171,112,000 0 -171,112,000 4 02 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 100 766,011,200 245,794,000 -520,217,200 4 02 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Peningkatan Kapasitas DPRD 100 100 610,935,000 460,374,000 -150,561,000 4 2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Peningkatan Kapasitas DPRD 100 100 540,000,000 540,000,000 0 4 02 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Peningkatan Kapasitas DPRD 100 100 324,160,000 100,320,000 -223,840,000 4 02 Penyusunan Program Kerja DPRD 100 100 55,261,350 55,261,350 0 4 02 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 25,900,072,320 27,565,208,320 1,665,136,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 2 Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 100 2,524,324,000 3,312,460,000 788,136,000 4 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 100 60,522,320 60,522,320 0 4 2 Pelaksanaan Reses Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 100 23,315,226,000 24,192,226,000 877,000,000 4 02 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 202,489,000 133,242,000 -69,247,000 4 2 Pengawasan Kode Etik DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100 100 202,489,000 133,242,000 -69,247,000 4 2 Pembahasan Kerja Sama Daerah 135,208,020 0 -135,208,020 4 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Pembahasan Kerja Sama Daerah 100 100 135,208,020 0 -135,208,020 4 2 Fasilitasi Tugas DPRD 5,019,389,750 2,891,734,000 -2,127,655,750 4 02 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 100 100 1,082,400,000 866,732,000 -215,668,000 4 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 100 100 450,444,750 207,490,000 -242,954,750 4 02 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 3,486,545,000 1,817,512,000 -1,669,033,000 4 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80,805,786,277 78,083,046,057 -2,722,740,220 4 02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105,466,250 48,813,000 -56,653,250 4 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12,280,000 12,280,000 0 4 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,127,120,699 9,278,314,459 151,193,760 4 02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9,108,760,949 9,260,257,709 151,496,760 4 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18,359,750 18,056,750 -303,000 4 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 9,620,000 9,620,000 0 4 02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 58,636,000 0 -58,636,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 02 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,417,775,992 713,084,752 -704,691,240 4 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 86,620,650 61,278,090 -25,342,560 4 02 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59,929,612 55,855,012 -4,074,600 4 02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20,995,200 0 -20,995,200 4 02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170,833,750 98,750,000 -72,083,750 4 02 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 536,803,000 293,718,000 -243,085,000 4 2 Penyediaan Bahan/Material 297,984,780 92,681,650 -205,303,130 4 2 Fasilitasi Kunjungan Tamu 151,362,000 110,802,000 -40,560,000 4 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93,247,000 0 -93,247,000 4 02 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 727,001,000 300,020,000 -426,981,000 4 2 Pengadaan Mebel 727,001,000 300,020,000 -426,981,000 4 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1,700,000 1,700,000 0 4 02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,508,204,360 2,950,738,120 -557,466,240 4 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,145,440 6,300,000 -9,845,440 4 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,116,598,920 817,722,120 -298,876,800 4 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,375,460,000 2,126,716,000 -248,744,000 4 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 184,740,000 184,740,000 0 4 02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,071,445,941 2,666,421,211 594,975,270 4 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95,575,600 333,810,000 238,234,400 4 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169,590,000 263,760,400 94,170,400 4 02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 323,137,334 334,135,414 10,998,080 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0 1,700,000 1,700,000 4 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1,032,713,684 1,284,286,074 251,572,390 4 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1,700,000 1,700,000 0 4 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Layanan Administrasi DPRD 100 100 450,429,323 450,429,323 0 4 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37,615,323 37,615,323 0 4 02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 58,260,116,865 57,337,943,585 -922,173,280 4 2 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD 100 100 56,891,195,615 56,099,022,335 -792,173,280 4 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 100 1,007,700,000 877,700,000 -130,000,000 4 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1,700,000 1,700,000 0 4 02 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 100 361,221,250 361,221,250 0 4 2 Layanan Adminstrasi DPRD 5,520,399,170 4,778,090,930 -742,308,240 4 02 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 9,669,290 11,084,790 1,415,500 4 2 Fasilitasi Fraksi DPRD Layanan Administrasi DPRD 100 100 447,434,880 261,162,240 -186,272,640 4 02 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Layanan Adminitrasi DPRD 100 100 825,405,000 454,455,000 -370,950,000 4 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Layanan Administrasi DPRD 100 100 4,237,890,000 4,051,388,900 -186,501,100 Jumlah Belanja 142,469,094,857 135,016,624,167 -7,452,470,690 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 1 PERENCANAAN 30,279,883,150 29,947,154,179 -332,728,971 5 01 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2,797,134,990 8,051,622,245 5,254,487,255 5 01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1,045,995,888 864,471,688 -181,524,200 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 01 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 106,214,720 106,214,720 0 5 01 Koordinasi PelaksanaaanForum SKPD/Lintas SKPD 98,708,370 75,608,370 -23,100,000 5 01 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 143,013,563 138,008,563 -5,005,000 5 01 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 698,059,235 544,640,035 -153,419,200 5 01 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1,146,105,302 7,112,327,757 5,966,222,455 5 01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 25,019,130 6,543,622,560 6,518,603,430 Pertimbangan 5 01 Pembinaan danPemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 835,256,022 519,549,047 -315,706,975 5 01 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 285,830,150 49,156,150 -236,674,000 5 01 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 605,033,800 74,822,800 -530,211,000 5 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 216,590,720 2,289,720 -214,301,000 5 01 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 355,900,780 39,990,780 -315,910,000 Dinas 5 01 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 32,542,300 32,542,300 0 5 01 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6,821,180,800 4,746,161,280 -2,075,019,520 5 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3,025,216,870 1,690,528,350 -1,334,688,520 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Politik dengan pusat dan Kab/kota, 1 Paket 1 1 512,901,520 0 -512,901,520 5 01 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik di 8 OPD 8 8 101,658,680 101,658,680 0 5 01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Politik di 6 OPD 6 6 715,622,820 83,532,820 -632,090,000 5 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Implementasi RAD SDGs Provinsi NTT tahun 2019- 2023 dan Road Map SDGs Provinsi NTT 2023-2030, 1 dokumen 1 1 211,362,050 193,196,050 -18,166,000 5 01 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD 7 7 59,720,000 59,720,000 0 5 01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD 7 7 808,801,580 808,801,580 0 5 01 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 615,150,220 443,619,220 -171,531,000 5 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1,623,156,580 770,830,580 -852,326,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata, keuangan dan jasa dengan pusat dan kabupaten/kota, 1 paket 1 1 391,476,300 259,028,300 -132,448,000 5 01 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa di 6 OPD 6 6 34,889,360 34,889,360 0 5 01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa di 6 OPD 6 6 366,906,380 98,347,380 -268,559,000 5 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dan SDA dengan pusat dan Kab/kota, 1 Paket 1 1 728,745,640 290,926,640 -437,819,000 5 01 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan SDA di 6 OPD 6 6 59,377,320 59,377,320 0 5 01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Terlaksananya Penyusunan RAD Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon 1 1 41,761,580 28,261,580 -13,500,000 5 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2,172,807,350 2,284,802,350 111,995,000 5 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan pusat dan kabupaten/kota, 1 paket 1 1 1,681,062,370 2,025,028,370 343,966,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 01 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di 6 OPD 6 6 110,615,320 28,868,320 -81,747,000 5 01 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6 OPD 6 6 381,129,660 230,905,660 -150,224,000 5 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20,661,567,360 17,149,370,654 -3,512,196,706 5 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,040,919,920 1,242,636,770 201,716,850 5 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah 139,333,700 189,669,700 50,336,000 5 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 137,188,950 137,188,950 0 5 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 192,604,550 248,572,550 55,968,000 5 01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3,127,160 0 -3,127,160 5 01 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3,160,910 0 -3,160,910 5 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 108,045,970 108,045,970 0 5 01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457,458,680 559,159,600 101,700,920 5 01 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 17,028,182,760 14,038,100,674 -2,990,082,086 5 01 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 790,253,760 818,692,860 28,439,100 5 01 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 260,462,000 260,462,000 0 5 01 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 232,937,760 232,937,760 0 5 01 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 27,524,240 27,524,240 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 244,740,800 248,916,360 4,175,560 5 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30,773,920 30,773,920 0 5 01 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 80,194,880 199,083,440 118,888,560 5 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 133,772,000 19,059,000 -114,713,000 5 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610,644,300 321,678,300 -288,966,000 5 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18,555,200 18,555,200 0 5 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,573,300 19,573,300 0 5 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17,596,800 17,596,800 0 5 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 554,919,000 265,953,000 -288,966,000 5 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 223,660,000 0 -223,660,000 5 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peralatan dan Mesin,Komputer 223,660,000 0 -223,660,000 5 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 809,606,910 650,939,630 -158,667,280 5 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14,680,000 14,680,000 0 5 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 626,091,330 464,824,050 -161,267,280 5 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65,350,720 65,350,720 0 5 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 103,484,860 106,084,860 2,600,000 5 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 443,350,670 386,636,920 -56,713,750 5 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 291,533,670 251,519,920 -40,013,750 5 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90,817,000 90,817,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61,000,000 44,300,000 -16,700,000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2,947,362,916 1,654,581,091 -1,292,781,825 5 05 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2,947,362,916 1,654,581,091 -1,292,781,825 5 05 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 496,219,840 238,839,840 -257,380,000 5 05 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Terlaksananya Kelitbangan Penelitian / Pengembangan / Pengkajian, 2 dokumen 5 5 496,219,840 238,839,840 -257,380,000 5 05 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 524,999,870 285,114,150 -239,885,720 5 05 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Terlaksananya Kelitbangan Penelitian / Pengembangan / Pengkajian, 2 dokumen 2 2 524,999,870 285,114,150 -239,885,720 5 05 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1,926,143,206 1,130,627,101 -795,516,105 5 05 Penelitian, Pengembangan,dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Terlaksananya Inkubator Inovasi Daerah, 1 laporan 1 1 753,175,506 333,312,201 -419,863,305 Peralatan dan Mesin Instalasi 5 05 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Terlaksananya Pembuatan media untuk research inventory terintegrasi dalam portal NTT satu data, 1 dokumen 1 1 353,719,950 309,619,950 -44,100,000 5 05 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Terlaksananya Penyusunan Buku Ilmiah, 5 judul buku 5 5 560,523,880 298,169,880 -262,354,000 Peralatan dan Mesin 5 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 258,723,870 189,525,070 -69,198,800 Jumlah Belanja 33,227,246,066 31,601,735,270 -1,625,510,796 Badan Keuangan Daerah 5 2 KEUANGAN 949,580,517,170 972,165,901,929 22,585,384,759 5 02 PROGRAM PENGELOLAAN 867,108,947,099 919,033,568,239 51,924,621,140 KEUANGAN DAERAH INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 15,495,713,020 13,779,829,760 -1,715,883,260 5 02 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 839,098,250 508,208,220 -330,890,030 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 931,850,890 688,335,390 -243,515,500 5 02 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 228,990,320 86,240,890 -142,749,430 5 02 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 572,702,180 193,750,490 -378,951,690 5 02 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 448,595,870 335,168,340 -113,427,530 5 02 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 551,488,800 573,981,680 22,492,880 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 3,659,676,010 3,629,956,210 -29,719,800 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 3,526,038,030 3,639,114,060 113,076,030 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2,947,150,100 3,426,975,910 479,825,810 5 02 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 476,525,630 72,985,630 -403,540,000 5 02 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 579,108,680 209,252,680 -369,856,000 5 02 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 734,488,260 415,860,260 -318,628,000 5 02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4,002,068,060 3,265,388,060 -736,680,000 5 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 687,708,180 661,341,180 -26,367,000 5 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 528,076,760 528,076,760 0 5 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 494,796,720 494,496,720 -300,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 528,319,280 527,859,280 -460,000 5 02 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 324,561,540 223,283,540 -101,278,000 5 02 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah 557,281,000 184,891,000 -372,390,000 5 02 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 72,316,840 71,396,840 -920,000 5 02 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 56,843,280 56,643,280 -200,000 5 02 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 46,936,400 46,736,400 -200,000 5 02 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 47,889,600 47,779,600 -110,000 5 02 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 388,494,300 190,371,300 -198,123,000 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 268,844,160 232,512,160 -36,332,000 5 02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 4,064,865,980 3,014,136,500 -1,050,729,480 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1,116,423,860 1,097,735,880 -18,687,980 5 02 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 268,408,500 351,331,500 82,923,000 5 02 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 770,537,140 623,573,760 -146,963,380 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 462,440,660 287,196,860 -175,243,800 5 02 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 625,969,500 654,298,500 28,329,000 5 02 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 821,086,320 0 -821,086,320 5 02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4,975,864,140 4,684,727,220 -291,136,920 5 02 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 76,171,840 76,171,840 0 5 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1,161,661,960 1,088,786,980 -72,874,980 5 02 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1,432,471,810 1,417,404,810 -15,067,000 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1,795,943,160 1,592,750,320 -203,192,840 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 151,259,700 151,257,600 -2,100 5 02 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 223,263,900 223,263,900 0 5 02 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 135,091,770 135,091,770 0 5 02 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 838,570,435,899 894,289,486,699 55,719,050,800 5 02 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 39,307,557,170 64,502,620,245 25,195,063,075 5 02 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 109,910,372,509 81,383,681,800 -28,526,690,709 5 02 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 78,123,915,460 211,095,309,592 132,971,394,132 5 02 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 611,228,590,760 537,307,875,062 -73,920,715,698 5 02 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1,521,863,170 823,078,080 -698,785,090 5 02 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,521,863,170 823,078,080 -698,785,090 5 2 Penyusunan Standar Harga Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi NTT (paket) 1 1 1,521,863,170 823,078,080 -698,785,090 5 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80,949,706,901 52,309,255,610 -28,640,451,291 5 02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 941,125,260 379,668,240 -561,457,020 5 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 253,907,040 230,610,640 -23,296,400 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 164,162,000 149,057,600 -15,104,400 5 02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 113,275,840 0 -113,275,840 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 100 293,038,280 0 -293,038,280 5 02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116,742,100 0 -116,742,100 5 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71,468,540,453 45,701,244,140 -25,767,296,313 5 02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25,320,779,299 18,194,568,060 -7,126,211,239 5 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2,476,535,000 2,251,119,100 -225,415,900 5 02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42,745,494,580 24,999,884,560 -17,745,610,020 5 02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 355,719,830 255,672,420 -100,047,410 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 189,162,144 0 -189,162,144 5 02 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 34,999,910 0 -34,999,910 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 196,999,790 0 -196,999,790 5 02 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 148,849,900 0 -148,849,900 5 02 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 181,255,930 160,536,930 -20,719,000 5 02 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 49,999,716 46,320,716 -3,679,000 5 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 81,256,340 64,216,340 -17,040,000 5 02 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 49,999,874 49,999,874 0 5 02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 449,788,700 127,832,160 -321,956,540 5 02 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 99,832,160 99,832,160 0 5 02 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 67,959,860 0 -67,959,860 5 02 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 226,645,000 28,000,000 -198,645,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 55,351,680 0 -55,351,680 5 02 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,881,325,358 1,594,933,740 -1,286,391,618 5 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 39,494,750 39,494,750 0 5 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan sosial 100 100 19,808,160 2,004,000 -17,804,160 Komputer 5 02 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25,106,248 0 -25,106,248 5 02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 499,950,000 100,625,000 -399,325,000 5 02 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 100 100 99,949,200 86,132,800 -13,816,400 5 2 Penyediaan Bahan/Material 351,189,400 504,537,190 153,347,790 5 2 Fasilitasi Kunjungan Tamu 593,680,000 593,680,000 0 5 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,152,481,000 268,460,000 -884,021,000 5 02 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 99,666,600 0 -99,666,600 5 02 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,094,878,000 481,380,700 -613,497,300 5 2 Pengadaan Mebel Terlaksananya Pengadaan mebeleur 100 100 260,500,000 481,380,700 220,880,700 5 02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 834,378,000 0 -834,378,000 Komputer 5 02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,802,768,800 3,075,120,980 272,352,180 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 68,773,200 68,773,200 0 5 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 1,022,400,000 1,022,400,000 0 Komputer 5 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,711,595,600 1,983,947,780 272,352,180 5 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 647,810,000 615,210,000 -32,600,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,130,024,400 788,538,720 -341,485,680 5 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 385,664,400 469,766,640 84,102,240 5 02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 430,410,000 0 -430,410,000 Komputer 5 02 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 274,950,000 279,772,080 4,822,080 5 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39,000,000 39,000,000 0 Jumlah Belanja 949,580,517,170 972,165,901,929 22,585,384,759 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 5 2 KEUANGAN 158,364,909,210 121,194,759,314 -37,170,149,896 5 02 PROGRAM PENGELOLAAN 6,795,330,950 5,043,121,250 -1,752,209,700 BARANG MILIK DAERAH 5 02 Pengelolaan Barang Milik Daerah 6,795,330,950 5,043,121,250 -1,752,209,700 5 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 401,233,730 364,901,730 -36,332,000 450,436,080 423,008,080 -27,428,000 5 02 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi NTT (paket) 1 1 185,974,140 184,924,140 -1,050,000 5 02 Penatausahaan Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (%) 100 100 1,325,714,000 1,238,830,000 -86,884,000 5 02 Inventarisasi Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah (%) 100 100 2,418,361,740 1,288,907,740 -1,129,454,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Pengamanan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah (%) 100 100 82,450,000 82,450,000 0 5 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah (%) 100 100 5 2 Penilaian Barang Milik Daerah 156,762,940 137,798,940 -18,964,000 737,346,600 463,552,600 -273,794,000 5 02 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah (%) 100 100 628,846,100 452,486,400 -176,359,700 5 02 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 171,439,800 169,939,800 -1,500,000 5 02 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Koordinasi,Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (%) 100 100 183,799,820 183,549,820 -250,000 5 02 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (%) 100 100 135,416,000 135,222,000 -194,000 5 02 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 20,884,927,050 19,998,045,050 -886,882,000 5 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) 100 100 5 02 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 20,884,927,050 19,998,045,050 -886,882,000 5 02 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 116,220,000 116,220,000 0 62,912,020 82,473,020 19,561,000 5 02 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (%) 100 100 152,657,580 144,027,580 -8,630,000 5 02 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penyusunan Kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah (%) 100 100 203,122,850 190,819,850 -12,303,000 5 02 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (%) 100 100 5 2 Penagihan Pajak Daerah 18,667,315,690 17,889,358,690 -777,957,000 373,965,780 275,412,780 -98,553,000 5 02 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah - - - 1,308,733,130 1,299,733,130 -9,000,000 5 02 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pemeriksanaan Pajak Daerah (%) 100 100 130,684,651,210 96,153,593,014 -34,531,058,196 5 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%) 100 100 5 02 Perencanaan, Penganggaran, 874,773,270 482,260,250 -392,513,020 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 74,994,500 74,994,500 0 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - 7,057,250 7,057,250 0 5 02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 24,994,940 244,500 -24,750,440 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 28,834,580 0 -28,834,580 738,892,000 399,964,000 -338,928,000 5 02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%) 100 100 50,707,013,696 49,979,360,161 -727,653,535 5 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5 02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50,589,508,246 49,871,854,211 -717,654,035 29,331,750 29,331,750 0 5 02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 18,279,750 18,279,750 0 5 02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 24,474,800 24,474,800 0 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6,919,900 6,919,900 0 5 02 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - - 28,499,750 28,499,750 0 5 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - - 9,999,500 0 -9,999,500 5 02 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - - - 2,031,388,720 1,997,295,920 -34,092,800 5 02 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10,226,000 4,876,000 -5,350,000 1,981,476,000 1,981,476,000 0 5 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - - 14,834,500 6,311,700 -8,522,800 5 02 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 24,852,220 4,632,220 -20,220,000 5 02 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 96,287,620 23,109,860 -73,177,760 5 02 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 5 02 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 72,677,760 0 -72,677,760 23,609,860 23,109,860 -500,000 5 02 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - - 5 02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 113,510,930 53,429,930 -60,081,000 5 02 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 19,999,930 53,429,930 33,430,000 5 2 Pemindahan Tugas ASN - - - 48,096,000 0 -48,096,000 5 02 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45,415,000 0 -45,415,000 5 02 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 4,067,946,040 3,759,732,440 -308,213,600 5 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 91,980,800 91,980,800 0 1,443,939,300 1,448,433,300 4,494,000 5 02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) 100 100 47,486,400 47,486,400 0 5 02 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersediannya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 1,404,385,540 1,404,928,940 543.4 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 2 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 594,160,000 599,132,000 4,972,000 5 2 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas (%) 100 100 485,994,000 167,771,000 -318,223,000 5 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - 26,504,527,834 25,671,856,218 -832,671,616 5 02 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4,039,659,000 2,267,179,475 -1,772,479,525 493,700,000 200,310,000 -293,390,000 5 2 Pengadaan Mebel Pengadaan kendaraan dinas/operasional (%) 100 100 5 02 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19,183,882,200 6,850,773,200 -12,333,109,000 1,234,013,054 1,110,829,054 -123,184,000 5 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 1,553,273,580 15,242,764,489 13,689,490,909 5 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan perlengkapan gedung kantor (%) 100 100 43,233,116,240 10,723,483,800 -32,509,632,440 5 02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan peralatan gedung kantor (%) 100 100 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64,782,560 161,230,260 96,447,700 41,814,741,220 9,252,817,920 -32,561,923,300 5 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa surat menyurat (%) 100 100 1,353,592,460 1,309,435,620 -44,156,840 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 3,056,086,860 3,463,064,435 406,977,575 5 02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa jaminan sosial (%) 100 100 5 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1,409,331,360 1,452,432,360 43,101,000 199,000,000 94,500,000 -104,500,000 5 02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (%) 100 100 1,260,416,500 1,628,793,075 368,376,575 5 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 187,339,000 287,339,000 100,000,000 5 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanto (%) 100 100 Jumlah Belanja 158,364,909,210 121,194,759,314 -37,170,149,896 Badan Kepegawaian Daerah 5 3 KEPEGAWAIAN 21,683,106,789 19,883,384,339 -1,799,722,450 5 03 PROGRAM KEPEGAWAIAN 9,308,867,429 6,958,491,089 -2,350,376,340 DAERAH 5 03 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 3,635,271,389 2,842,079,729 -793,191,660 5 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 175,550,960 175,550,960 0 5 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 316,958,700 0 -316,958,700 5 03 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 2,340,662,219 1,970,961,979 -369,700,240 5 03 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 215,658,260 211,449,240 -4,209,020 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 3 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 385,451,420 357,002,720 -28,448,700 5 03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 138,868,960 64,993,960 -73,875,000 5 03 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 62,120,870 62,120,870 0 5 3 Mutasi dan Promosi ASN 1,470,659,070 1,331,594,030 -139,065,040 5 3 Pengelolaan Mutasi ASN 219,228,980 198,052,320 -21,176,660 5 03 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 311,362,270 300,857,090 -10,505,180 5 3 Pengelolaan Promosi ASN 940,067,820 832,684,620 -107,383,200 5 03 Pengembangan Kompetensi ASN 3,512,667,840 2,183,117,200 -1,329,550,640 5 03 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1,192,854,520 466,204,340 -726,650,180 5 03 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1,769,180,840 1,709,180,840 -60,000,000 5 03 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 196,495,620 7,732,020 -188,763,600 5 03 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 354,136,860 0 -354,136,860 5 03 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 690,269,130 601,700,130 -88,569,000 5 03 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 366,679,500 278,110,500 -88,569,000 5 3 Pembinaan Disiplin ASN 211,192,400 211,192,400 0 5 03 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 78,360,800 78,360,800 0 5 3 Evaluasi Disiplin ASN 34,036,430 34,036,430 0 5 03 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12,374,239,360 12,924,893,250 550,653,890 5 03 Perencanaan, Penganggaran, 32,865,260 91,046,260 58,181,000 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31,433,360 89,614,360 58,181,000 5 03 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,431,900 1,431,900 0 5 03 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,314,298,440 9,185,051,189 -129,247,251 5 03 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9,230,693,440 9,101,446,189 -129,247,251 5 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 83,605,000 83,605,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 93,428,400 93,428,400 0 5 03 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 93,428,400 93,428,400 0 5 03 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495,860,250 445,675,130 -50,185,120 5 03 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 100 4,125,400 4,125,400 0 5 03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6,205,000 6,205,000 0 5 03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 100 38,485,750 38,485,750 0 5 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 100 8,450,400 14,916,800 6,466,400 5 3 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas 100 100 62,724,880 57,677,680 -5,047,200 5 3 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman 100 100 30,397,000 30,397,000 0 5 03 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 345,471,820 293,867,500 -51,604,320 5 03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,893,774,860 2,558,203,721 664,428,861 5 3 Pengadaan Mebel 251,596,400 244,416,400 -7,180,000 5 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,641,118,460 2,312,727,321 671,608,861 5 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,060,000 1,060,000 0 5 03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424,992,900 449,119,300 24,126,400 5 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100 100 19,972,800 16,470,000 -3,502,800 5 03 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 384,447,000 413,679,000 29,232,000 5 03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20,573,100 18,970,300 -1,602,800 5 03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119,019,250 102,369,250 -16,650,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 100 80,237,250 80,237,250 0 5 03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,182,000 1,182,000 0 5 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 100 37,600,000 20,950,000 -16,650,000 Jumlah Belanja 21,683,106,789 19,883,384,339 -1,799,722,450 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 60,156,509,065 59,530,833,628 -625,675,437 5 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 46,963,342,321 45,774,849,068 -1,188,493,253 5 04 Pengembangan Kompetensi Teknis 2,286,718,180 68,765,000 -2,217,953,180 5 04 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 293,235,800 68,765,000 -224,470,800 5 04 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 242,345,460 0 -242,345,460 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 04 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 1,693,544,020 0 -1,693,544,020 5 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 57,592,900 0 -57,592,900 5 04 Sertifikasi, Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 44,676,624,141 45,706,084,068 1,029,459,927 5 04 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional 100 100 134,222,360 0 -134,222,360 5 04 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 100 100 183,728,730 0 -183,728,730 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 04 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 100 100 276,336,080 0 -276,336,080 5 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 100 100 644,034,748 436,187,068 -207,847,680 5 04 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 100 100 79,489,960 0 -79,489,960 5 04 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 100 100 71,042,220 0 -71,042,220 5 04 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 100 100 42,996,308,143 45,269,897,000 2,273,588,857 5 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 100 100 291,461,900 0 -291,461,900 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 04 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,193,166,744 13,755,984,560 562,817,816 5 04 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37,443,580 28,270,960 -9,172,620 5 04 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,915,800 8,457,100 2,541,300 5 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5,975,360 5,975,360 0 5 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5,680,780 5,422,080 -258,700 5 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5,781,460 0 -5,781,460 5 04 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5,673,760 0 -5,673,760 5 04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan-laporan 100 100 8,416,420 8,416,420 0 5 04 Administrasi Keuangan 10,726,015,020 10,303,884,696 -422,130,324 Perangkat Daerah 5 04 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10,715,044,000 10,303,884,696 -411,159,304 5 04 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5,126,360 0 -5,126,360 5 04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5,844,660 0 -5,844,660 5 04 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8,839,260 0 -8,839,260 5 04 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4,290,320 0 -4,290,320 5 04 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4,548,940 0 -4,548,940 5 04 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17,000,000 0 -17,000,000 5 04 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 17,000,000 0 -17,000,000 5 04 Administrasi Umum Perangkat Daerah 354,340,000 159,607,020 -194,732,980 5 04 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31,172,000 31,172,000 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19,982,000 0 -19,982,000 5 04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34,880,000 34,880,000 0 5 04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 69,271,300 5,812,800 -63,458,500 5 4 Penyediaan Bahan/Material 69,630,700 43,390,220 -26,240,480 5 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60,512,000 44,352,000 -16,160,000 5 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68,892,000 0 -68,892,000 5 04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 373,580,000 399,872,000 26,292,000 5 04 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 306,440,000 309,872,000 3,432,000 5 4 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 67,140,000 90,000,000 22,860,000 5 04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,454,496,384 1,869,672,584 415,176,200 5 4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100 100 12,549,600 7,560,000 -4,989,600 5 04 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 343,712,544 648,018,744 304,306,200 5 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,098,234,240 1,214,093,840 115,859,600 5 04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221,452,500 994,677,300 773,224,800 5 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100 100 60,000,000 90,000,000 30,000,000 5 04 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 161,452,500 904,677,300 743,224,800 Jumlah Belanja 60,156,509,065 59,530,833,628 -625,675,437 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Jumlah Pendapatan 0 0 0 5 6 PENGELOLAAN PERBATASAN 8,350,025,410 6,230,660,132 -2,119,365,278 5 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 1,928,067,780 615,358,510 -1,312,709,270 5 06 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 1,344,721,130 588,374,110 -756,347,020 5 06 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan 449,794,980 335,367,130 -114,427,850 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 06 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 84,643,240 84,643,240 0 5 06 Fasilitasi Penegasan,Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara 429,185,330 69,116,600 -360,068,730 5 06 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan 381,097,580 99,247,140 -281,850,440 5 6 Monitoring dan Evaluasi 583,346,650 26,984,400 -556,362,250 5 06 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 486,074,480 0 -486,074,480 5 06 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 97,272,170 26,984,400 -70,287,770 5 06 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6,421,957,630 5,615,301,622 -806,656,008 5 06 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,451,000 19,451,000 0 5 06 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10,021,250 10,021,250 0 5 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 100 9,429,750 9,429,750 0 5 06 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,105,852,000 4,751,893,502 -353,958,498 5 06 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16,200,000 16,200,000 0 5 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16,200,000 16,200,000 0 5 06 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,332,250 7,384,000 -25,948,250 5 06 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7,384,000 7,384,000 0 5 06 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25,948,250 0 -25,948,250 5 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 326,803,880 155,904,200 -170,899,680 5 06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 100 9,860,800 9,860,800 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas 100 100 9,499,200 0 -9,499,200 5 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 100 13,104,000 11,832,000 -1,272,000 5 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 100 26,083,200 10,483,200 -15,600,000 5 6 Penyediaan Bahan/Material 97,795,680 75,130,200 -22,665,480 5 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30,804,000 29,244,000 -1,560,000 5 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139,657,000 19,354,000 -120,303,000 5 06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 347,837,380 119,087,300 -228,750,080 5 6 Pengadaan Mebel 103,328,400 17,940,000 -85,388,400 5 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 244,508,980 101,147,300 -143,361,680 Peralatan dan Mesin 5 06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 427,452,120 408,412,620 -19,039,500 5 06 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100 100 5,683,120 5,683,120 0 5 06 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 100 90,312,000 90,312,000 0 5 06 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 331,457,000 312,417,500 -19,039,500 5 06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145,029,000 136,969,000 -8,060,000 5 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101,416,000 106,016,000 4,600,000 5 06 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 100 12,513,000 12,513,000 0 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 7 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 176,063,360 0 -176,063,360 5 07 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 176,063,360 0 -176,063,360 5 07 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 176,063,360 0 -176,063,360 Jumlah Belanja 8,526,088,770 6,230,660,132 -2,295,428,638 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 5 6 PENGELOLAAN PERBATASAN 4,295,791,500 2,380,642,300 -1,915,149,200 5 06 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 3,075,578,600 871,769,400 -2,203,809,200 5 06 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 3,075,578,600 871,769,400 -2,203,809,200 5 06 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 199,720,000 0 -199,720,000 5 06 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 779,912,000 416,363,800 -363,548,200 5 06 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 2,095,946,600 455,405,600 -1,640,541,000 5 06 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,220,212,900 1,508,872,900 288,660,000 5 06 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,800,900 15,800,900 0 5 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 100 15,800,900 15,800,900 0 5 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 299,476,000 495,024,000 195,548,000 5 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 299,476,000 495,024,000 195,548,000 5 06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 904,936,000 998,048,000 93,112,000 5 06 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61,600,000 82,600,000 21,000,000 5 06 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 843,336,000 915,448,000 72,112,000 Pertimbangan 5 7 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 2,734,032,034 3,362,941,080 628,909,046 5 07 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 793,229,700 1,021,303,980 228,074,280 5 07 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 793,229,700 1,021,303,980 228,074,280 5 07 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya 290,975,700 526,117,980 235,142,280 5 07 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Terlaksananya urusan pemerintah daerah di tingkat pusat 100 100 502,254,000 495,186,000 -7,068,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5 07 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,940,802,334 2,341,637,100 400,834,766 5 07 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 37,000,000 45,000,000 8,000,000 5 07 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 37,000,000 45,000,000 8,000,000 5 07 Administrasi Umum Perangkat Daerah 285,321,334 441,950,700 156,629,366 5 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 53,143,994 58,323,500 5,179,506 5 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,480,000 22,358,000 5,878,000 5 07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 100 100 5,928,000 1,560,000 -4,368,000 5 7 Penyediaan Bahan/Material 71,169,340 135,309,200 64,139,860 5 7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138,600,000 224,400,000 85,800,000 5 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 234,840,000 234,840,000 0 5 07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 234,840,000 234,840,000 0 5 07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202,790,400 202,790,400 0 5 07 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 202,790,400 202,790,400 0 5 07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,180,850,600 1,417,056,000 236,205,400 5 07 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 100 1,043,102,600 1,107,356,000 64,253,400 5 07 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67,280,000 64,400,000 -2,880,000 5 07 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 100 70,468,000 245,300,000 174,832,000 Jumlah Belanja 7,029,823,534 5,743,583,380 -1,286,240,154 Inspektorat Daerah Provinsi NTT 6 1 INSPEKTORAT DAERAH 33,875,307,639 25,200,494,168 -8,674,813,471 6 01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 12,459,903,180 8,629,222,836 -3,830,680,344 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 6 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 11,264,817,970 7,568,105,626 -3,696,712,344 6 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 8,774,161,910 6,376,720,816 -2,397,441,094 6 01 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya Audit Kinerja dan Keuangan (%) 100 100 546,627,530 540,359,530 -6,268,000 6 1 Reviu Laporan Kinerja 222,509,780 195,309,780 -27,200,000 6 1 Reviu Laporan Keuangan Terlaksananya Reviu Kinerja dan Anggaran 100 100 85,680,000 85,680,000 0 6 01 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1,635,838,750 370,035,500 -1,265,803,250 6 01 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1,195,085,210 1,061,117,210 -133,968,000 6 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 104,040,000 104,040,000 0 6 1 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1,091,045,210 957,077,210 -133,968,000 6 01 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 3,771,498,790 2,878,107,550 -893,391,240 6 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2,825,323,220 2,036,433,980 -788,889,240 6 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 100 100 966,179,240 226,790,000 -739,389,240 6 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Terlaksananya kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan 100 100 1,859,143,980 1,809,643,980 -49,500,000 6 1 Belana Perjalanan Dinas 100 307,163,000 307,163,000 0 6 1 Pendampingan dan Asistensi 946,175,570 841,673,570 -104,502,000 6 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 93,593,000 85,093,000 -8,500,000 6 1 Belana Perjalanan Dinas 87,550,000 79,050,000 -8,500,000 6 01 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 732,000,820 732,000,820 0 6 1 Belana Perjalanan Dinas 623,752,000 623,752,000 0 6 01 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 120,581,750 24,579,750 -96,002,000 6 1 Belana Perjalanan Dinas 92,050,000 0 -92,050,000 6 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17,643,905,669 13,693,163,782 -3,950,741,887 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 6 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146,859,750 130,920,750 -15,939,000 6 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39,996,550 34,056,550 -5,940,000 6 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24,995,500 24,995,500 0 6 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 71,868,700 71,868,700 0 6 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,999,000 0 -9,999,000 6 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,641,136,129 9,263,606,150 -2,377,529,979 6 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11,606,136,629 9,228,606,650 -2,377,529,979 6 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 34,999,500 34,999,500 0 6 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,538,516,020 104,967,900 -1,433,548,120 6 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 104,967,900 104,967,900 0 6 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1,306,598,270 0 -1,306,598,270 6 01 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 126,949,850 0 -126,949,850 6 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210,700,690 185,866,690 -24,834,000 6 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19,999,000 19,999,000 0 6 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,999,000 24,999,000 0 6 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,868,800 3,868,800 0 6 1 Penyediaan Bahan/Material 59,999,890 59,999,890 0 6 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu 101,834,000 77,000,000 -24,834,000 6 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,944,742,440 2,902,905,452 -41,836,988 6 1 Pengadaan Mebel 1,994,786,919 1,952,949,930 -41,836,989 6 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 949,955,521 949,955,522 1 6 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 845,004,390 814,310,590 -30,693,800 6 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,995,400 7,360,600 -3,634,800 6 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 345,980,000 333,500,000 -12,480,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 6 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,998,500 5,998,500 0 6 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 482,030,490 467,451,490 -14,579,000 6 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316,946,250 290,586,250 -26,360,000 6 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141,951,250 141,951,250 0 6 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 144,995,000 118,635,000 -26,360,000 6 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30,000,000 30,000,000 0 Jumlah Belanja 33,875,307,639 25,200,494,168 -8,674,813,471 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,158,761,492 7,387,316,370 -771,445,122 8 01 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 340,866,630 87,242,740 -253,623,890 8 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 340,866,630 87,242,740 -253,623,890 8 01 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 340,866,630 87,242,740 -253,623,890 504,612,980 238,811,180 -265,801,800 8 01 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 8 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 504,612,980 238,811,180 -265,801,800 8 01 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 504,612,980 238,811,180 -265,801,800 123,199,840 121,297,040 -1,902,800 Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (%) 100 100 8 01 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 8 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 123,199,840 121,297,040 -1,902,800 8 01 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 39,470,600 38,095,600 -1,375,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 83,729,240 83,201,440 -527,800 8 01 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksana Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (%) 100 100 137,208,240 112,276,500 -24,931,740 8 01 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah (%) 100 100 8 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 137,208,240 112,276,500 -24,931,740 8 01 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 137,208,240 112,276,500 -24,931,740 453,110,300 453,938,950 828,650 8 01 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (%) 100 100 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 8 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 453,110,300 453,938,950 828,650 8 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 51,050,000 0 -51,050,000 245,012,300 215,688,950 -29,323,350 8 01 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (%) 100 100 157,048,000 238,250,000 81,202,000 8 01 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (%) 100 100 6,599,763,502 6,373,749,960 -226,013,542 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 8 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (%) 100 100 8 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41,233,000 26,790,500 -14,442,500 8 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3,956,750 1,901,750 -2,055,000 8 01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - - 4,156,750 56,750 -4,100,000 8 01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 5,836,750 0 -5,836,750 8 01 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - 5,286,750 0 -5,286,750 8 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 21,996,000 24,832,000 2,836,000 8 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5,455,488,390 5,315,575,718 -139,912,672 8 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5,950,000 5,950,000 0 8 01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5,950,000 5,950,000 0 8 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 246,256,512 167,824,192 -78,432,320 8 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,494,300 5,494,300 0 9,221,422 9,221,422 0 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 8 01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) 100 100 Peralatan dan Mesin 22,023,250 22,023,250 0 8 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya peralatan rumah tangga (%) 100 100 13,379,600 13,379,600 0 8 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) 100 100 8 1 Penyediaan Bahan/Material 43,659,940 48,072,620 4,412,680 8 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15,744,000 22,424,000 6,680,000 121,764,000 32,239,000 -89,525,000 8 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%) 100 100 14,970,000 14,970,000 0 8 01 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%) 100 100 - - - 193,008,966 181,340,166 -11,668,800 8 01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8 1 Pengadaan Mebel 11,668,800 0 -11,668,800 73,363,166 73,363,166 0 8 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya mebeleur (%) 100 100 107,977,000 107,977,000 0 8 01 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya peralatan gedung kantor (%) 100 100 8 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 377,014,720 375,524,720 -1,490,000 INDIKATOR TARGET SEBELUM TARGET SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN Kode Rekening BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 8 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,260,000 1,260,000 0 140,496,000 140,176,000 -320,000 8 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa surat menyurat (%) 100 100 7,900,000 6,850,000 -1,050,000 8 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%) 100 100 227,358,720 227,238,720 -120,000 8 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa jaminan sosial (%) 100 100 - - - 280,811,914 300,744,664 19,932,750 8 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35,335,680 39,144,630 3,808,950 - - - 20,994,490 16,811,190 -4,183,300 8 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 224,481,744 244,788,844 20,307,100 8 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (%) 100 100 Jumlah Belanja 8,158,761,492 7,387,316,370 -771,445,122