DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2022

Nomor: 64
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. - 2 B AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5.Gubemur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
10.Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah puma tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 1 . Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. - 3 1 3 . Gaji adalah hak PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut peraturan perundang undangan.
14.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA).
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
17.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Gubemur dan Wakil Gubemur; dan
4. d.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(3)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Janda/duda, Anak atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS. - 4

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada PNS, dalam hal :

a.sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam negen maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

( 1 ) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi Instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
2. b.tunjangan keluarga
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK yang mengabdi dibawah 1 (satu) tahun terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - 5
(6)Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi penenma tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:
1. a.tunjangan profesi, atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan; dan
2. b.tambahan penghasilan bagi guru PNS.

BAB ILL

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

( 1) Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Harl Raya.

(2)Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
(4)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni 2022.
(5)Untuk tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi Instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan akan diberikan sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah dan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Semester I.
(6)Besaran tambahan pengasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan realisasi pembayaran tambahan penghasilan bulan terakhir pada saat pengajuan pembayaran dilakukan.

Pasal 7

( 1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang undangan dan ditanggung pemerintah. - 6

Pasal 8

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. BABV

Pasal 10

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diundangkan di Kupang pada tanggal ' c SEKRETARIS DAERAH 0PROVINS1 NU , TENG9ARA TIMUR,' J/,c:'/ \ hi~f h [ f a j- 1 gt # ' v ' 4BENED1 KT S POLO MAING r 'i F'/ BERITADAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 064 _____ :,, - 7 2022

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…