DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019

Nomor: 71
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi; Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional; Pengendalian dan Evaluasi; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, kasus Stunting yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai angka 42,6 % (empat puluh dua koma enam persen);
c.bahwa penanganan Sunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
d.bahwa upaya pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023; akibatMenimbang: a. bahwa kondisi gagal tumbuh pada anak balita DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, AKSI PERCEPATANPENCEGAHANDANPENANGANANSTUNTING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN2019-2023 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2019 TENT ANG GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR - Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan witayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (limn) tuhun.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.1!t

Pasal 1

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019-2023. Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O 105); ,' 'I . ,/ I . Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.menjadikan pencegahan Stunting sebagai prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
b.meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegritas; ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta seluruh stakeholder dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting.

Pasal 2

7.Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.
8.Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
9.Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10.Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis clan rumah tangga prioritas (rumah tangga yang memiliki balita umur 1000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
11.Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan clan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota dan/ a tau masyarakat,
12.Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur clan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
13.Analisis situasi program penurunan Stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi Stunting dalam wilayah kabupaten/ kota, situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan saat ini, untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK. .. I

(1)Aksi percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi meliputi kegiatan:
1. a.intervensi gizi spesifik; clan
2. b.intervensi gizi sensitif.
(2)Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.penyediaan asupan makanan;
2. b.penanganan infeksi;
3. c.pemantauan status gizi ibu;
4. d.penanganan penyakit menular; dan ~

BAB II

AKSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.aksi percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
b.peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota/masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Intemsional;
c.pengenclalian clan evaluasi;
d.penghargaan; dan
e.pernbiayaan. e Ruang Lingkup

Pasal 5

Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, terbagi atas:

a.sasaran prioritas yaitu ibu hamil clan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK; clan
b.sasaran penting yaitu anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur (WUS) dan remaja putri.

Pasal 4

c.memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa dalam percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
d.meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
e.meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk rnernastikan pernberian layanan yang berrnutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran demi terwujudnya peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

(1)Gubemur menyosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi.
(2)Selain · mensosialisasikan ke bijakan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Gubernur memiliki peran rneiiputi:
1. a.merumuskan kebijakan daerah untuk mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
2. b.mernberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan aksi konvergensi Stunting;
3. c.mendorong Bupati/Walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi; If:!,

Pasal 8

g.aksikonvergensi7;dan
h.aksi konvergensi 8.

(2)Rincian lebih lanjut dari Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a sarnpai dengan huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. a.aksi konvergensi 1;
2. b.aksi konvergensi 2;
3. c.aksi konvergensi 3;
4. d.aksi konvergensi 4;
5. e.aksi konvergensi 5;
6. f.aksi konvergensi 6;
(1)Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:

BAB III

PERAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA/MASYARAKAT/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI INTERNASIONAL

Pasal 7

e.peningkatan kesehatan lingkungan.

(3)Intervensi Gizi Sensitif sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliput i:
1. a.pcningkatan akses pangan bergizi;
2. b.peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
3. c.peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
4. d.penyediaan air minum aman dan sarana sanitasi yang aman; dan
5. e.pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
(1)Bupati/Walikota melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang dikhususkan pada lokasi dengan prevalensi Stunting tinggi dan/ atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
(2)Selain melakukan perencanaan dan penganggaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikotajuga memiliki peran meliputi:
1. a.menyosialisasikan kebijakan 'percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi pada Camat dan Kepala Desa/ Lurah;
2. b.mencanangkan komitmen percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat;
3. c.menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PD tingkat Kabupaten/Kota dan aparat desa dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
4. d.meningkatkan dan/ atau membangun sistem manajemen data terkait percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi; ~ Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pasal 9

d.mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan sistern manajemen data yang terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terin tegrasi;
e.memastikan hasil rembuk Stunting berupa program/kcgiatan yang sudah diakomodir dalam RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f.mcningkatkan koordinasi antara perangkal ducrnh Provins, clcnp;rn per angk« daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan aksi Konv rgrn i Stunting; .g. memastikan program/kegiatan terkait intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang merupakan kewenangan Provinsi terintegrasi pada Rencana Pembangunan Daerah;
h.mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk Kabupaten/Kota dan Desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
i.memastikan sasaran kegiatan intervensi gizi spesifik dan kegiatan intervensi gizi sensitif tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. J. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percept tan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi oleh Kabu paten I Kota secara berkala; dan
k.melakukan penilaian terhadap kinerja Kabupaten/ Kota dalam percepatan pecegahan dan penanganan Stunting. ( 1) Kepala Desa/ Lurah menyosialisasikan upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi kepada masyarakat.

(2)Selain melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/ Lurah memiliki peran, meliputi:
1. a.melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran terkait Stunting ·~an cakupan layanan dasar kepada masyarakat; If:?' Paragraf2 Kepala Desa/Lurah

Pasal 10

terintegrasi pada kelompok sasaran dan lokasi desa; dan

o.bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gisi sensitif pada kelompok sasaran.
e.meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, desa dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi untuk percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
f.menyelenggarakan rembuk Stunting tahunan dengan melibatkan seluruh stakeholder,
g.memastikan semua rencana program dan kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif hasil rembuk Stunting dimuat dalam RKPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah;
h.mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa-desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
1. 1.memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan e intervensi gizi sensitif;
j.rnelakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi serta serasi dan sinergis dengan RKPD Kabupaten/Kota;
k.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi; I. melakukan penilaian kinerja aparat desa dalam percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi;
m.mempublikasikan hasil capaian kinerja percepatan pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota;
n.mengoordinir bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donatur serta pihak lain yang terkait dengan upaya percepatan pencegahan dan penanganan Stunting

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…