DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2022

Nomor: 75
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur

Menetapkan

menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah Pusat ditetapkan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubi Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhie dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2023.
(2)Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
1. a.BABI Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. d.BABIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BABV Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;
6. f.BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
7. g.BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
8. h.BAB VIII Penutup
(2)Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan rancangan APBD tahun anggaran 2023.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2023 dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Pasal 5

(1)Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan RKPD Tahu 2023.
(2)Pimpinan PD harus melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2023 dengan rencana kerja PD.
(3)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2023 oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 30 0 2022 [] 10UBERNUR NUSA TENGGARA TIMURf k VITOR BUNGTiLU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 30 2uni 2022 Pt SEKR! RIS DAERAH (PROVINS {USA\TENGGARA TIMUR,¢ po BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6¢ -- ---- ------------------------------ LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : TAHUN 2022 TANGGAL : 3O Juni 2022 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 DAFTAR II Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Garbar ............................................................. ............................................................. I V i BAB I PENDAHtJ'LUAN . 1.1 La.tar Belakang . 1.2 Dasar Hukum . 1.3 Hubungan Antar Dokumen . 1.4 Maksud dan T,,.tjuan .. 1.4.1 Maksud . 1.4.2 T,,.tjuan . 1.5 Sistematika Penulisan . 2.1 Geografi dan Oemografi . 2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif.........88.8......., 2 . 1 . 1 . 1 Wilayah Rawan Bencana .. 2.1.1.2 Demogra.fi Wilayah . 2.1.2 Potensi Perkembangan Wilayah . 2.1.2.1 Kawasan Lindung .. 2.1.2.2 Kawasan Budidaya .. 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat........88888888....... 2.1.3.1 Pertumbuhan PDR ...88888.888888088800000000.. 2 .1.3.2 Laju Jnfl.asi .. 2.1.3.3 PDRB Per Kapita . 2.1.3.4 Jndeks Oini (Gini Ratio) . 2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia......888.8.8...... 2.1.3.6 Pengeluaran per Ka p i ta . . . . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 » + o o . . . . . . 2.1.3.7 Umur Harapan Hidup . 2.1.3.8 Angka Kemisldnan . 2.1.3.9 Presentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang 2.1.3.10 Tingkat Penggangguran Terbuka .....».8»..... 2.1.3.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah... 2.1.3.12 Skor Pola Pangan Harapan . 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum......88888888888880888888000.0..... 2.1.4.1 Pendidikan . 2.1.4.2 Kesehatan . 2.1.4.3 Pekerjaan Umum . 2.1.4.4 Perhubungan . 1-1 I1-1 I-4 I-8 I-9 1-9 1-9 1-10 II-1 II-1 II-1 I1-2 IL-4 II-5 II-5 I-7 II-8 II-8 I1-11 I-13 II-14 II-14 II-16 I-17 I1-18 II-20 I-21 I-22 I-22 I1-23 11-23 I1-27 II-29 11-35 DAFTARISI IL-i 2.1.4.5 Energi Sumber Daya .....088888888888000800.0.0........ 2.1.4.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .............. 2.1.4,7 Penanaman Modal...888888888888888.888ooooooo 2.1.4.8 Sosial . 2.1.4.9 Pertanian . 2.1.4.10 Kehutanan . 2.1.4.11 Kelautan dan Perikanan . 2.1. 4.12 Peternakan . 2.1.4.13 Pari.\visata . 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah ......888.8888888808.8.8........ 2.1.5.1 Ekonomi Makro Regional......o.so»..oo.so.... 2.1.5.2 Keuangan Pemerintah Daerah . 2.1.5.3 Perkembangan Inflasi . 2.1.5.4 Stabilitas Sistem Keuangan Daerah.....8.».0..... 2.1.5.5 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah ....»..8.88888808.8.880....... 2.1.5.6 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ............... 2.1.5.7 Prospek Perekonomian Daerah . 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi P-RPJMD.. 2.2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021.......... 2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing masing Perangkat Daerah.....88.+8888o.8oooooooo... 2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal {$PM) . 2.2.3.1 Urnsan Pendidikan . 2.2.3.2 Urnsan Kesehatan . 2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum........888888.88888.88........ 2.22.3.4 Urusan Perumahan Rakyat.......88888888888....., 2.2.3.5 Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat . 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah ....o»»so..... 2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah . 2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Dae rah . 2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............ 2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum.................... 2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....»»»>>>... II-36 II-37 I1-38 II-39 11-41 II-47 11-48 JI-51 II-54 II-56 II-56 II-56 II-56 ll-57 II-57 II-57 I1-57 II-58 II-58 II-60 II-93 II-93 Il-96 IJ-114 II-121 II-125 II-131 I1-131 I1-134 II-134 ll-135 II-138 - DAFTARISI If-ii BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.......88888888........ 3 . 1 . 1 Pertumbuhan Ekonomni Tahun 2021......».so.......... 3.1.2 Laju Inflasi. . 3.1.3 Penduduk Miskin . 3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.......»so..sos...o.... 3.1.5 Ratio Gini . 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021 . 3.2.1.2 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan . 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .........»sos....o....... 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............ 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ................... 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............ 4.1.3 Arahan RPJMD Perubaban Tahun 2018-2023 . 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ....»..8.880.......... 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah . 4.3.1 Tema Pembangunan 2023 . 4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 4.3.1.2 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara . 4.3.1.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 . 4.3.2 Prioritas Daerah RKPD 2023..888.88.8.8.8.888.... 4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah . 4.4 Inovasi Daerah . 4.4.1 Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan {TJPS-PK) . 4.4.2 Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Cuna (TTa) Noel bald . 4.4.3 Pemberdayaan Kelompok Perempuan Bambu .... 5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ....8888888888880888...... Iv.4 IV-8 IV-10 IV.-14 IV.-14 IV-14 IV-23 IV-26 IV-27 IV-34 IV-37 IV-40 IV-43 IV-49 v-1 V-3 DAFTARISI I iii - --------------------------------- 5.22 Penduduk Miskin + + + + + + + + 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 + o o o o o o o o o 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka ...8888.8.8888.8.8....... 5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . 5.5 Gini Rasia . 5.6. Fokus Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023...... 5.6.1 Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata...++++++8+8++++8868000+»»+%...., 5.6.2 Pemulihan Kesehatan Daerah....»+.+88..0..0.......... 5.6.3 Penanganan Kemiskinan dan Eradikasi Stunting BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH . BAB VIU PENUTUP .. , , , . , , .. , . , .. , . , .. , . , , . , , .. V-5 V-8 V-11 V-14 V-16 V-17 V V- VI-1 VII-1 VI1-1 DAFTAR ISI I-iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021 II-4 Tabel 2.2 Kawasan Lindung di Provinsi NTI II-6 Tabel 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTI Tahun 2018-2021 11-8 Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT, Tahun 2018-2021 .......so.ooo... I1-9 Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Prociuk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen] Tahun 2018-2021 11-12 Tabel 2.6 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018= 100) Tahu 2017-2019 I-12 Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun2017-2020 11-13 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2 0 1 3 - 2 0 2 1 . » I1-14 Indeks Pembangunan Manusia (1PM) di Provinsi NTT menurut Komponen, Tahun 2015-2021 .......so.so»oooooooo.. II-15 Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . w o o 1-l6 Tabel 2.11 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021 II-17 Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021 II-20 Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2021 II-20 Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2016-2021.......»..o..».». I1-21 Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahu 2013-2021 II-22 Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tahu 2013-2020 I1-22 Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2019-2021 ll-23 Tabel 2.18 Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)................................................... 11-24 Tabel 2.19 Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama ( $ M P) . . . . . . » . 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . w o w I1-25 DAFTAR TABEL I I- v Tabel 2.20 Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) II-26 Tabel 2.21 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017......... I-27 Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) di Provinsi NTI Tahun 2017-2021 11-28 Tabel 2.23 Panjang Jalan Provinsi menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020 11-29 Tabel 2.24 Rekapitulasi Jembatan Provinsi pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020 l!-30 Tabel 2.25 Jalan Nasional di Provinsi NIT..................................... Il-31 Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021.oooooooooooooooooooooooooooooooooo I-34 Tabel 2.27 Arus Pen um pang yang datang dan berangkat pada Pelabuhan Udara setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 11-35 Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021........................................... 11-36 Tabel 2.29 Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2020 ..................................................... I1-37 Tabel 2.30 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT Tahun 2015-2020 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo II-38 Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020 11-38 Tabel 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021 ....o»so..sos.so.oooo I-39 Tabel 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017 I1-40 Tabel 2.34 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 ....» 11-43 Tabel 2.35 Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021 I1-44 Tabel 2.36 Produksi Tanaman Sayuran menutur Kabupaten/ Kota (Kuintal) Tahun 2019-2021......ooooooooooooooooooooo II-45 Tabel 2.37 Luas Hutan Produksi menurut Kabupaten/Kota (Hektar) Di Provinsi NTT Tahun 2017-2020 ..so»ooooooooooooooo I1-47 Tabel 2.38 Produksi Perikanan Tangkap menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2019 :.............. 11-49 DAFTAR TABEL II-vi Tabel 2.39 Produksi Perikanan Budidaya menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun II-50 Tabel 2.40 Produksi Rumput Laut Menurut Subsektor dan Kabupaten/ Kota (Ton) Tahun 2015-2017........................................ Il-51 Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) I1-52 I1-53 Tabe 2.43 Banyaknya Ternak yang Dipotong di Rumah Potong Hewan Tahun 2019-2021 II-54 Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 11-55 Tabel 2.45 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021.. II-59 Tabel 2.46 Pemetaan Program NTT Bangkit NTT Sejahtera dengan Pennendagri 90 Tahun 2019 11-63 Tabel 2.47 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021 .......»». II-TL Tabel 2.48 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran P- RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023................................... 11-76 Tabet 2.49 Pencapaian 5PM Urusan Pendidikan 11-93 Tabel 2.50 Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2021 Tabet 2.51 Pencapaian 5PM Urusan Kcsehatan............................. 11-97 Tabel 2.52 Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2021 11-98 Tabel 2.53 Target pencapaian SPM RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes I1-94 Ku pang Tahun Anggaran 2021 . 11-100 Tabel 2.54 Realisasi Capaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021 II-106 Tabel 2.55 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang Tahun 2021 . Tabel 2.56 Pencapaian 5PM Urusan Pckcrjaan Umum . Tabel 2.57 Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 . Tabel 2.58 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat ......0..... I1-112 I1-115 I1-118 I-122 DAFTAR TABEL f-vii Tabel 2.59 Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Perumahan Rakyat Tahu 2021 Tabel 2.60 Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 Tabel 2.61 Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 Tabel 2.62 Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021 .. Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan I-123 11-125 ll-127 II-130 lapangan usaha ..................................................... III-3 Tabel 3.2 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan Pengeluaran III-5 Tabel 3.3 Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas II-7 Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun2018-202I Ill-II Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021............................................ 111-12 Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2017 -- 2021 II1-12 Tabel 3.7 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi NIT Tahun2017-2021 Ill-13 Tabet 3.8 Kinerja Belanja Daerah Tahun 2018-2021 Ill-14 Tabel 3.9 Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Tahun 2018-2021. III-14 Tabel 3.10 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018-2021 III-15 Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NIT.................................... III-17 Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NIT................................... III-21 Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahu 2018-2021 ..................................................... II1-22 Tabel 3.14 Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT JII-23 Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional IV-3 Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi NTT Tahun 2020-2024 IV.7 Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024........ IV-7 Tabel 4.4 lndikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023 ........ IV-9 Tabe 4.5 Target Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023........ IV-11 Tabel 4.6 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD DAFTAR TABEL (L- vii Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023 ....».o»». IV-12 Tabel 4.7 Daerah tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara . Tabel 4.8 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 IV-25 untuk NTT . IV-25 Tabel 4.9 Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 .....••. IV-32 Tabel 4.10 Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023 · 8 8 + 8 8 0 8 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 . 1y.33 Tabel 4.11 Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 IV-39 Tabel 4.12 Jenis Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 ..»». IV-39 Tabel 4.13 Alokasi Anggaran Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TIO) Noelbaki IV-45 Tabel 5.1 Prediksi dan Target Nilai Rii! PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2023 . » o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o V-4 Tabel 5.2 Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021-2022 ............» V.7 Tabel 5.3 Tiga Pilar Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem V-9 Tabel 5.4 Angka TPT Kab/Kota se-NTT Tahun 2017-2021........». V-10 Tabel 5.5 Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT Tahun Rencana 2023 v-12 Tabel 5.6 Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan 2022.. V-14 Tabel 5.7 Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 · + + + 0 + 8 8 0 0 8 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Tabel 5.8 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022 . . . . 0 0 0 8 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V21 Tabel 5.9 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 V-22 Tabel 5.10 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2022.. V-23 Tabel 5.11 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ngada Tahun 2022. V-24 Tabel 5.12 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Lembata Tahun 2022 V-25 Tabel 5.13 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Belu Tahun 2022 ... V-26 Tabel 5.14 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Malaka Tahun 2022 V-27 Tabel 5.15 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ende Tahun 2022... V-28 Tabel 5.16 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Nagekeo Tahun 22022 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . V29 Tabel 5.17 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Tengah Tahu 2022 v-30 Tabel 5.18 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Tahun 2022 V-31 DAFTAR TABEL -ix Tabel 5.19 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Tabel 5.20 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba. Barat Daya Tahu 2022 v-32 v-33 Tabel 5.21 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 V-34 Tabel 5.22 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sabu Rajjua Tahun 2022 v-35 Tabel 5.23 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 V-36 Tabel 5.24 Lokus Resiko Stunting Kota Kupang Tahun 2022 V-37 Tabel 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 .....•.• VI-L Tabel 6.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah per Program Tahun 2023 VI-3 Tabel 6.3 Persandingan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur VI-30 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Tabel 7 .2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VII-1 Tahun 2023 ..................................................... VI1-3 Tabel 7.3 Indikator Kinerja Urusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 VII-9 DAFTAR TABEL IE-N DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Pcrcncanaan Lamnya 1-9 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Gambar 2.1 Peta Provinsi NTI' 11-l Gambar 2.2 Peta dan data Bencana di NTT tahun 2021.....8.»»... II-3 Gantbar 2.3 1PM NTT tahun 2011-2021 11-15 ambar 3.1 Grafik Perbandingan Laju Inflasi Provinsi NTT dan Nasional III-6 Gambar 3.2 Grafik Perbandingan TPT per Kabupaten/Kota se NTT IIl-9 Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacitadan 7 Agenda/Prioritas Nasional IV-3 Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara IV-6 Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan N1T Sejahtera IV-8 Gambar 4.4 Tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan IV-16 Oambar 4.5 Tiga Pilar Ekonorni lnklusif........................................ IV-16 Gambar4.6 KerangkaPildrTemaRKPTahun2023....................... IV-17 Oambar 4. 7 Strategi Pembangunan Tahun 2023 IV-18 Gambar 4.8 Peta Pembangunan wilayah Nusa Tenggara................ IV-23 Gambar 4.9 lnovasi Pemda NTI Berdasarkanjenis Inovasi............ JV-33 Gambar 4.10 Kerangka Pikir Penentuan Fokus dan Usulan Tahun 2023 IV-35 Gambar 4.11 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabu paten - Kabupaten wilayah Flores................. IV-35 Gambar 4.12 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Timor dan Alor ... lV-35 Gambar 4.13 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao 1V-36 Gambar 4.12 Pengembangan Pariwisata Estate NTT IV-36 Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022..................................................... V-3 Gambar 5.2 Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2012 - September 2021............................. V-6 Gambar 5.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT Tahun 2017-2021 . . 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 o V-13 DAF'TAR GAMBAR It-xi Gambar 5.4 Koefisien Gini NTT Tahun 2015-2020......so.so.so V-16 Gambar 5.5 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting V-18 Gambar 5.6 Strategi dan Program Aksi Nyata Penanggulangan Kemiskinan V-19 Gambar 5.6 lnovasi Konvergensi Stunting di NIT.......................... V-20 DAFTAR GAMBAR IL-xii / I I I f I , • / BAB r PENDAHULUAN I i I • • "', ', ,,_ ' • ,_ ·," • e ' -, -., ! l au %. 'i :=:" BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)] Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023. RKPD ini disusun berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RPD tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018 2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RP.JMD perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 sudah lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan menuju kemandirian lokal, RKPD Tahun 2023 mengupayakan untuk memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi. Penyusunan RKPD 2023 disusun dalam kondisi pasca pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak pada capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 yang tentunya akan mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2023 termasuk perubahan aturan penyusunan yang baru ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RKPD 2023. RKPD 2023 selain berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2023, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan. P D A M I t L A Dimana, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur yaitu : "NUSA TENGGARA TIMUR YANG MA.JU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 periode keempat ditujukan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia NTT yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif, berdaya saing tinggi, didukung oleh SDM berkualitas. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumber daya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan yang didukung dengan pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan, peningkatan jaringan infrastruktur, transportasi, meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika. Selain itu juga untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah yang menjaga keseimbangan lingkungan dibutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan terutama lahan kritis termasuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Visi dan arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018-2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Arah kebijakan periode ke empat adalah : Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menelankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkuaitas. Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD Provins! NTT Tahun 2005 2025 sekaligus mengacu pada tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yaitu : Perullhan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meninglatlat Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lola, maka target pencapaian tema ini, diarahkan untuk mewujudkan NTT Bangkit, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran, Mr PENDAIHt L A A kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT, serta 2) mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dan mewujudkan NTT Sejahtera, yang diukur dari I) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, serta 2) tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial Upaya untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera ini disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023 sebagaimana yang diarahkan RPJMN 2020-2024. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada proses dilakulcan dengan pendekatan politik, teknokratik, top doun, bottom up, dan partisipatif sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses. Pendekatan teknokratis dalam penyusuan RKPD menggunakan metode dan Iogika berpikir ilmiah dalam menganalis masalah secara sistematik dengan data data yang akurat. Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada RKP 2023 dan RPJMN 2020-2024, sedangkan pendekatan bottom up dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat dengan telah dilakukannya konsultasi publik dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan RKPD Tahun 2023 masih dihadapkan pada situasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain ; pertama, ditetapkannya Peraturan Daerah Provins! NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan P E D A I I t I Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian terhadap kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu saja akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan. Keda, Penanganan dampak pasca Pandemi Covid-19 yang telah membawa keresahan dan dampak nyata pada masalah kesehatan dan berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi dalam penanganan pasca pandemi Covid-19 pada Tahun 2023 sangat diperlukan. 1.2. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub1ilc Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); P D \ I n t i
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan,f I D A 4 I l l Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15.Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20.Peraturan Menteri Percncanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011); 1 p i t 4 i
23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20 11 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, RKP Tahun 2023, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2023 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan ,gr D A 4 H I 4 dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2023. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)J Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA. 2023. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sister keuangan terlihat pada Gambar 1.1 berikut. Gaumbar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan KPD dengan Dolumen Perencanaan Laainnya [ Eaan AKee@a RKPD denuDoane Percle ]l AlP8840AN DANPENANGGAAN J 4 Rf0A-gr4 KA- RIAN ! l I . A98N et mew1y l I @± 8 4 RP tA8 A8N SOL NOA • bierhtlon • 0 bier.lee bl A.re.be • • • .J t - $ pie # . A%0 AP tt DA&RAN DA.Rf 0A.RA - all ¥ I tr '1 - #A RNA.N NRA pH AP8O$0o go . • tu] ' ' o¥ ' 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4.1. Maksud Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan cvaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan ppAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. 1.4.2. 'Tujuan Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah: • Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan RAPBD TA. 2023;
2.Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/ kota;
3.Menjadi acuan untuk menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran;
4.Untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, scrta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat;
5.Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RKPD Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1 p p \ i n t 4 l 4 BAB VIII. Penutup BAB ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Tahun 2023 sebagai acuan untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah. F N D A I I ! L t A Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 80 -120 Lintang Selatan dan 1189 - 1259 Bujur Timur. NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/ Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 21 Kabupaten dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut. Garbar 2.1 Peta Provins± NTT u t 4 4 # 4 t s - e .2=iii ..... ·- ,._ 44 4 p t s 4 4 4 u4 p t 4 t D t Surber- BAPPEDA Provins± NTT, 2021 l6AM8ARAN tu KON0HS4 DA±Alt I t- L Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km? (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km? (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km? (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km? (0,96 persen). 2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, Jetusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba.Terdapat 13 gunung berapi aktif di pulau Flores dan Lembata, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal. Sementara risiko bencana hidrometereologis secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana i NTT adalah bencana hidrometereologis, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Salah satu dari bencana hidrometereologis yang melanda Provinsi pada awal bulan April 2021 adalah Badan Siklon Tropis Seroja, dimana terdapat 12 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami dampak paling parah dari bencana tersebut. Total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban meninggal dunia tersebut, yaitu Kabupaten Flores Timur 67 jiwa. Kemudian, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada I, Ende 1 dan Kota Kupang I. Sedangkan hilang, total dari laporan pertemuan koordinasi berjumlah 6l jiwa. Rincian sebagai berikut Kabupaten Lembata 35, Alor 20 dan Flores Ttmur 6. Sementara itu, kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1.114 unit. Dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272 dan rusak ringan 154. a 4GAMA#A uMUMONDS4DAERA • arbar 2.2 Peta dan data Bencana di NTT Tahun 2021 Surber BNPB, 2021 D • --- -- -- ----- • •••• ------· PEA KEADIAN SN(ANA ALAM PROVINS NUSA TENG GARA TIMUR BAHUN 202 Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropologenic) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO2, N2O dan CH2. Adapun sektor - sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu : 1) Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (manure) dan pestisida. 2) Sektor Energi, seperti: Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan industri. 3) Sektor Limbah, seperti: Pembakaran sampah padat dan limbah B3. 4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti ; kerusakan padang lamun. Penebangan mangrove dan f6AM8ARAN UMUM 0ND44DA£RAM [ L. 3 Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut. Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan kemaritiman, yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan. 2.1.1.2 Demograft WIlayah Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2021, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 adalah 100 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun hasil SP 2020 (September 2020) adalah 1,25 persen pada tahun 2021 di prediksi sebesar 0,87%. Kepadatan penduduk tahun 2020 sebesar 1 1 1 Jiwa/Km? menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2018 dan 2019 (BPS Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2022). Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.511 jiwa per km? Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per km? dan Sumba Tengah dengan 48 jiwa per km. Tabe 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahan 2018-2021 Wilaya.h Kepadatan Penduduk (Jiw /lr2) 2018 2019 2020 2021 Kota Ku pang 2.351 2.413 2.456 2.511 Sumba Barat Daya 234 239 210 212 Sumba Barat 173 176 197 201 a 4 gA M g A#A N tMUM KONDHS4 DA£RAM [L.4 Kepadatan Penduduk (Jiwa/lea2) Wlaya.h 2018 2019 2020 2021 Sabu Raijua 205 211 194 197 Sikka 184 185 186 187 Belu 174 176 175 177 Manggarai 174 177 163 164 Flores Timur 145 146 158 160 Malaka 163 165 158 160 Ende 132 132 131 132 Timor Tengah Selatan 118 119 115 116 Nagekeo 102 103 113 115 Rote Ndao 129 134 112 114 Manggarai Timur 113 115 110 1 1 1 Lembata 1 1 1 113 107 109 Timor Tengah Utara 94 95 97 98 Ngada 94 95 96 97 Manggarai Barat 86 87 82 83 Alor 70 70 72 73 Kupang 70 73 66 67 Sumba Tengah 39 40 47 48 Sumba Timur 36 37 35 35 Nusa Tenggara Timur 112 114 1 I I 112 Samber. BPSNTT, 2021 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah terhihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 2.1.2.1 Kawasan Lindung Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut: ]GA48ARAN (MUM KONDO/4DA£At l. Tubel 2.2 Kaw un Lndung di Provins] NTT No. Kawaa.n Lindung Lusa (Ha]
1.Hutan lindung 652.915,78
2.Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat a Sempadan pantai 56.274

b.Sempadan sungai 181.837
c.Kawa.san sekitar danau /waduk 28.944
1. 3.Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, 276.666,85 taman wisata alaumn dan ovontai hutan bakau 4, Kawasan lindung lainnya 695.844,47 Sumber ; RTRW Provins NTT tahun 2010-2030 Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan (provisioning}: pangan, air bersih, serat (fiber), bahan bakar (fluel; (b) 8 Fungsi pengaturan (regulating: pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya (cultural: spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (sense of space), rekreasi dan ecotourism, ikatan budaya-adat pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (supporting: pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan, siklus hara (nutrient), produksi primer. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen). 4&AM&ARAN UMU ONDS4 DA£RAM [1-6 2.1.2.2 Kawasan Budidaya Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman. Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung the ring of beauty: 1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis; 2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung; 3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan Homo Florencis Liangbua, Situs arkeolog Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya; 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang; Kawasan Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan wilayah yaitu ; (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan dengan Timor Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk lima pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III Potensi pengembagan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh tu o f6AM8ARAN UMUM K0ND/S4 DA£RA4 pg. I yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan peristirahatan(rest area) eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan bakau, Kawasan sakura Sumba. Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW; dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB Berdasarkan harga konstan tahun 2021, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2021 nilai PDRB NTT mencapai Rp.70,5386 miliar dibanding tahun 2018 sebesar 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 110.886 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 98.930 miliar. Tab»el 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan U%aha di Provins± N'TT Taha 2018-2021 Produk Dorestik Regional Bruto Ata Poduke porestik Regional Bruto Deur Haga (AD'HB} Berlalu Mfenurut At Das«ur Hara Konstan (AD'HK] apangan Usaha Laapangan Usaha Provins! NTT (Miliar Menurut Lapangan Usha Provins R ' NTT(MLiar Ru 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020° 2021 Pertanian, Kehutanan, dan 28.035 29.804 30.370 32.343 17.838 18.496 18.673 19.599 Perikanan Pertambangan dan 1.202 1. 2 50 1 155 1.189 908 939 814 8.29Pen«Lian Industri Pengolahan 1. 2 53 1.405 1.367 1.312 841 918 867 823 Pengadaan Listrik 75 76 85 91 52 52 58 61 dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan 54 57 60 68 43 45 48 53 Sampah, Limbah dan Daur Ulan Konstruksi 10.745 l 1.606 10.454 11.485 7.255 7.576 6.832 7 311 Perdagangan Besar 11.025 12.266 11.888 12 724 7.785 8.380 7.880 8.217 dan Eceran: GAMBARAN UMUM KONDIS/ DAERAN It-8 Poduk Donestik Regional Brute At Poduk Doretik Regional Brute Daar Marga (ADHB] Berlalu Mentrut Atas Dar Harga Konstan (ADHK] Laapangan Usaha Laapangan U%aha Provine4 NTT (MLHaur Menurut Laapang«an Usha Provinsi R ' NTTmMLlar R us t 2018 2019 2020 2021+ 2018 2019 2020 2021 t.::z Transportasi dan 5,459 5.834 4,917 5.058 3.528 3.646 3.203 3.282 Pero Penyediaan Akomodasi dan 757 806 594 613 493 522 382 400 Makan Minum Informasi dan 6.570 7.078 7.923 8.222 5.794 6. 1 1 8 6.850 7.041 Komunikasi Jasa Keuangan dan 4.072 4.307 4.639 4947 2.589 2.672 2.901 2.976 Asuransi Real Estate 2.475 2.480 2.426 2.467 1.658 1.658 1.632 1.681 Jasa Perusahaan 292 306 191 165 175 182 110 94 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 13.232 14.573 15.191 14.866 8.483 9.175 9603 9.268 Jaminan Sosial Waiib Jasa Pendidikan 9.436 10.246 10.737 10.S98 5.572 5.913 6.025 5.890 Jasa Kesehatan dan 2.151 2.328 2.560 2.864 1.480 1.564 1.633 1.780 Keriatan Sosial Jasa lainnya 2.098 2.267 1.946 1.870 1.434 1.528 1.294 1.233 PDRB 98.930 106.728 106.506 110.886 65.929 69.389 68.810 70.538 Sumber ; BPS NTT_2022 Angla Semetara_ Angla Sacngat Sementara. Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi N'usa Tenggara Timur Tah un 2018 - 2021 PDRB ADH enurut Lapagan U%aha (futa rupiah] Lapagan Usha [Seri 2013] 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan 28,34 . 27,93 28,51 29,17 Perikanan Pertambangan dan Penggalian 1,21 1,17 1,08 1,07 Industni Pengolahan 1,27 1,32 1,28 I, 16 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,08 0,08 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 0,05 0,05 0,06 0,06 u•-- - Konstruksi 10,86 10,87 9,82 10,36 Perdagangan Besar dan Zzz; :zwe 11,14 11,49 11,16 11,48 Transportasi dan Pergudangan 5,52 5,47 4,62 4,56 Penyediaan Akomodasi dan 0,76 0,75 0,56 0,55 Makan Minum Informasi dan Komunikasi 6,64 6,63 7,44 7,41 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,12 4,04 4,36 4,46 a G4t49A4 (MUM0ND/54 DA£RA4 [L. I PDR ADHK menarat Lapangan Usaha (juta rupiah) Lapangan Usaha [Seri 2013] 2018 2019 2020 2021 Real Estate 2,50 2,32 2,28 2,23 Jasa Perusahaan 0,30 0,29 0,18 0,15 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 13,38 13,65 14,26 13,41 Sosial We iib Jasa Pendidikan 9,54 9,64 10,08 9,56 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2,17 2,18 2,40 2,58 Sosial Jasa lainnya 2,12 2,12 1,83 1,69 PDRB 100 10o 100 100 Sumber BPS NTT, 2021;Angla Sementara, Agka Sangat Sementars. Pada tahun 22021, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini mengkomposisi 29,17% (19,599 triliun), terhadap total PDRB NTT yang pada tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 70.538 Triliun (ADHK). Sektor terbesa.r kedua dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib sebesar 13,41%. Sedangkan sektor ekonomi dengan share terkecil dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,06% disusul Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08%. Tabe1 2.5 Laju Perturbuhan Produl Dorne«ti Regional Brute (PDRB ADH 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018 - 2021 Laju Perturbuhan Produk Doestik Regional Brute (PDRB] Menurut Lapangpa U%aha di Lapangan Uaha [Seri 2010] Provinsf NTT (Pere), 2017-2019 2018 2019 2020 2021 pertanian, Kehutanan, dan 2,94 3,69 1,00 4,92 Perikanan Pertambangan dan Penggalian 1,94 3,32 -13,33 1,90 Industri Pengolahan 5,16 9,01 -5,42 -5,10 Pengadaan Listrik dan Gas 9,57 0,82 12,29 4,88 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 5,47 5,44 6,04 11,34 Limbah dan Daur Ulanr Konstruksi 6,39 4,43 -9,82 7,01 Perdagangan Besar dan Eceran, 7,33 7,66 -5,98 4,27 Re si Mobil dan Se, Motor Transportasi dan Pergudangan 7,93 3,34 -12,16 2,47 Penyediaan Akomodasi dan Makan 12,16 6,43 -27,22 4,79 Minum % ] G A M B A # A N UMUM KONDIS4 DAERA4 I - 1 0 Laju Perturbuhaa Produl Donette Regional Brute [PDRB] Mernrut Lapangan U'aha di Laapagan Usaha [Seri 2010] Provins NTT (Per#el 2017-2019 2018 2019 2020 2021 Informasi dan Komunikasi 4,89 5,59 11,96 2,79 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,50 3,22 8,57 2,56 Real Estate 4,85 0,00 -1,54 2,97 Jasa Perusahaan 1,67 3,86 -39,27 -14,67 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 7,56 8,17 4,67 -3,45 Waiib Jasa Pendidikan 2,41 6,12 1,89 -2,24 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,II 5,67 4,38 9,02 Jasa lainnya 6,47 6,55 -15,30 -4,74 PDRB 5,11 5,24 -0,83 2,51 Sumber : Badan Pusat Statistie Poinsj NT2022 ; Angka Sementara ; Angla Sangat Sementara Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.929 miliar naik menjadi Rp. 70.538 miliar pada tahun 2021, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami perlambatan pada tahun 2021 sebesar 2,60 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,1l persen. 2.1.3.2 Laju Inflasi Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, 8& tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. 4GAMBA#AN UMUM KO0ND/S4 DAERAN I t. 1 I Tab»el 2.6 fndels Harga Konsumen dan Laju fnflasi Nusa Teng&aura Tiraar Menurut Kelorpok Pengeluaran (2012= 100), (2018=100) Tahun 2018-2021 taflasi (%) IHK IHK IHK IHK Tinglat TLaglat Tiaglat Kelor pol Deember Desember Desember Deember Inflasi Inflasi nflai Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 Tahon Ta.bun tahon Kalender Kalender Kalender 2019 2020 2021 Makanan, Minuman, dan 144,17 104,21 105,09 105,44 3,68 2,10 0,20 Tembakau Pakaian dan 104,32 105,37 0,98 0,19 Alas Kaki . . Perumahan, Air, Listrik, 131,04 102,48 102,84 1,66 0,32 0,07 Oas dan Bahan Bakar Sandang 122,18 104,73 105,81 4,87 0,95 0,26 Kesehatan 129,04 104,86 107,79 3,16 2,60 0,18 Transportasi . 103,89 103,01 . -1,30 0,00 Informasi, Komunikasi 100,42 100,07 -0,34 0,00 dan Jasa . . Keu Rekreasi, Olahraga dan . 103,15 103,90 . 0,74 0,20 Bidava Pendidikan . 106,21 107,70 . 1,40 0,01 Pendidikan, Rekreasi dan 125,65 . 107,60 3,30 . 0,21 Olah Transpor, Komunikasi 133,78 112,08 -0,40 0,29 dan dasa . . Keu Penyediaan Ma.kanan dan 105,22 1,99 Minuman/ Rest . . . . oran Perawatan Pribadi dan . 105,94 . . 6,1 l . Jasa Lainn+a Nua Teng.gar« 134,7 135,59 . 0,80 0,78 . TLrur Nasional 135,39 131.28 105,68 2,72 1,68 0,13 Surber BPS NTT.Berita Resmi Statistike 2019, 2020, 2021 Dari tabel 2.6. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional, dan jika dilihat dari trend inflasi tahun 2020 hanya 2021 terhihat bahwa angka inflsi mengalami penurunan. 4GAMBARAN UMUM KONDHSI DA£RA [t 12 I Perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka IHK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci, begitu juga yang terjadi pada tahun 2021. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,0l persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen. Sementara kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar 2,72% jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 1,68% dan tahun 2021 sebesar 0,13%. 2.1.3.3 PDRB Per Kapita PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ketahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.27 juta meningkat menjadi Rp. 12,714 juta pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Musa Tengara Timur Tahun 2017 2020 U r a l «a n Nila] PDR (MILHar Rp] - ADHB - ADHK 2010 90.758,93 62.725,41 98.930,19 106.728,07 106.506,13 65.929,19 69.385,99 68.806,67 PDRB perlapita (Rib Rpl U r a i a n 2017 2018 2019 2020 - ADHB 17.165,45 18.448,13 19.591,07 19.220.097 - ADHK 2010 11.863,41 12.276,77 12.714,42 12.416.851 Perturbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 -1,6 3,48 3,56 -2,34 Jumlah penduduk 5.287,30 5.371,52 5.456,20 5.541.394 (000 ongl Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 202 2.1.3.4 Indeks Gini (Gini Ratio) Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 0,339, yang menunjukkan bahwa "kecenderungan ketimpangan" tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTT Lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2021 Surber: BPS BPS, SurveiSosialEkonomi Nasional (Susenas) Than ndikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rasio Gini 0,35 0,36 0,34 0,36 0,36 0,36 0,355 0,356 0,339 . 2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia. Indikator komponen IPM diperolah dari pengukuran perbandingan dari Angka Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, rata - rata lama sekolah dan Konsumsi per kapita. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka usia harapan hidup yaitu angkaperkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan I indikator angka harapan lama sekolah (Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan) dan angka melek huruf (untuk penduduk usia 15tahun ke atas). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Gambar 2.3 IPM NTT ta.hn 2011-2021 65,23 65,19 65,28 64,39 63,73 63,13 62,26 62,67 61,68 60,81 60,24 I 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2017 sebesar 63,73 menjadi 65,28 tahun 2021,tumbuh 0,14 persen (meningkat 0,09 poin) dibandingkan capaian tahun2020.Walau [PM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal. Pada tahun 2017 IPM NTT 63,73 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 70,81 pada tahun 2021 IPM NTT 65,28, dan IPM rata-rata nasional sudah mencapai 72,29. (BPS, Provinsi NTT dalam Angka 2022) Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provins] NTT Memurut Komponen, Tahun 2015-2021 Than lndilator 2018 20192015 2016 2017 2020 2021 Umur Harapan Hidup (thn) 65,96 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 67,15 Harapan Lama Sekolah 12,84 12,97 13,07 13,10 13,15 13,18 13,20 (HLS] (thn) Rata-rata Lama Sekolah 6,93 7,02 7,15 7,30 7,55 7,63 7,69 (RLS] (thn) Pengeluaran per Kapita 7,003 7,122 7,350 7,566 7,769 7,598 7.554 (PPP(Rp.000 PM NTT 62,67 63,13 63,73 64,39 65,23 65,19 65,28 IPM Ruta-rata Nasional 69,65 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 Sumber; BPS NTT, 2022 [GAMBA#AN (MUM KONDIS4 DAERAN [1.15 d I 2.1.3.6 Pengeluaran per Kapita Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 7,769 juta menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 7,598 juta dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta. Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provins! NTT Tahun 2019-2021 [MetodeBara] PengeluaranRiil per Kapita Dise s ailn wLlaya.h Meurut Kabapaten/Kot% (Rib Rupiah 2019 2020 2021 Sumba Barat 7586.00 7321.00 7307.00 Sumba Timur 9640.00 9406.00 9354.00 Kupang 7698.00 7526.00 7476.00 TiHor Tengah Selatan 6955.00 6861.00 6839.00 Timor Tengah Utara 6479.00 6364.00 6324.00 Belu 7677.00 7479.00 7431.00 Alo 6958.00 6786.00 6751.00 Lembata 7474.00 7305.00 7257.00 Flores Timur 7770.00 7631.00 7578.00 Sikka 8313.00 8081.00 8021.00 Ende 9315.00 9094.00 9027.00 Ngada 8961.00 8865.00 8819.00 Manggarai 7276.00 7203.00 7133.00 Rote Ndao 6720.00 6539.00 6503.00 Manggarai Barat 7602.00 7468.00 7410.00 Sumba Tengah 6198.00 6108.00 6061.00 Sumba Barat Daya 6594,00 6372.00 6355.00 Nagekeo 8469.00 8309.00 8254.00 Manggarai Timur 5919.00 5818.00 5780.00 Sabu Raijua 5354.00 5265.00 5256.00 Malaka 5998.00 5901.00 5861.00 Kota Ku pang 13592.00 13337.00 13218.00 Nusa Tenggara Timur 7769.00 7598.00 7554.00 Sumter : BPS NTT, 2022 46AM8ARAN UMUM KONDIS4 DA£RAH [ 1. g 2.1.3.7 Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2020 angka usia harapan hidup sebesar 67,01 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun. Tahun 2021 angka umur harapan hidup sebesar 67,15 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2021 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan. Tabel 2.11 Urur Harapan Hidup di Provins! NTT Tahun 2015-2021 wllaya.h Uuur Harp.n Hid up Meurut abapaten/Kot% (Ta.bun] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumba Barat 66,11 66,15 66,20 66,58 66,98 67,08 67,12 sumba Timur 63,88 64,00 64,12 64,45 64,94 65,13 65,16 Kupang 63,17 63,33 63,49 63,86 64,39 64,63 64,91 Timor Tengah Selatan 65,55 65,60 65,65 65,91 66,32 66,42 66,46 Timor Tengah Utara 66,09 66,14 66,19 66,45 66,86 66,96 67,09 Belu 63,01 63,21 63,42 63,81 64,35 64,6 64,89 Alor 60,23 60,35 60,47 60,8 61,29 61,48 61,64 Lembata 65,85 66,02 66,19 66,57 66,97 67,07 67,20 Flores Timur 63,28 64,36 64,45 64,7 65,10 65,20 65,31 Sikka 66,10 66,20 66,310 66,61 67,07 67,24 67,45 Ende 64,37 64,42 64,48 64,75 65,17 65,29 65,43 Ngada 67,32 67,34 67,36 67,59 67,96 68,04 68,12 Mang.garai 64,48 65,66 65,84 66,23 66,77 67,03 67,11 Rote Ndao 62,86 63,13 63,41 63,8 64,34 64,60 64,88 Manggarai Barat 65,98 66,19 66,19 66,58 67,12 67,38 67,46 Sumba Tengah 67,65 67,73 67,74 67,96 68,32 68,38 68,42 sumba Barat Daya 67,08 67,71 67,76 68,02 68,43 68,53 68,57 Nagekeo 66,25 66,31 66,36 66,62 67,03 67,13 67,25 Manggarai Timur 67,27 67,39 67,40 67,62 67,98 68,04 68,07 Sabu Raijua 58,38 58,69 59,00 59,53 60,23 60,64 60,66 Mala.ka 64,15 64,27 64,29 64,52 64,89 64,97 65,01 Kota Ku pang 68,34 68,46 68,58 68,9 69,37 69,55 69,73 Nuse Tegar Tl tar 65,96 66,04 66,07 66,38 66,85 67,01 67,15 Surber : BPS NTT, 2022 ]GA4BARAN UMUM KONDIS4 DAERAN 1. 1 I 2.1.3.8 Angka Kemiskinan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2016 menjadi 1.160,53 jiwa, menurun tahun 2017 menjadi 1.150,08 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 1.134,74 jiwa . Sedangkan, Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mencapai 1.173,53 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 24,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 7,44 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat meningkat sebesar 21,21 persen. Pada tahun 2021 Penduduk miskin berjumlah 1.169,31 ribu orang Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan konsep yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang kemudian diukur dalam dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)] dan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 20,44 persen, menurun 0,55 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,77 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang, menurun 23 nbu orang terhadap Maret 2021 dan menurun 27,3 ribu orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,57 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 25,08 persen, turun menjadi 24,4 persen pada September 2021. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak -· -- - ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN Il-18 24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 1.025,70 ribu orang pada September 2021). Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606, /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,-(21,24 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumahtangga miskin/bulan. Kemudian, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-PI), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) di NTT turun dari 4,16 pada September 2020 menjadi 3,96 pada Maret 2021. Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dani 1,24 menjadi 1,05 pada periode September 2020 sampai Maret 2021. ]GABA#AN UMU KONO4SI DAE RAH pl.19 Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021 Angla Keri«linen (%] dilator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah penduduk 1,160,53 1.150,08 1 134,74 1.129,46 1.173,53 1.169.31 miskin (ribu jiwa) Garis Kemiskinan 322.947 343,396 354,898 373,922 403,055 415.116 (rupiah/ kapita/ bulan Indeks kedalaman 4,69 3,83 4,16 4,13 4,15 4,79 kemiskinan (PI) Indeks keparahan 1,30 0,96 1,17 1,12 1,24 1,44 kemiskinan (2) Persentase Penduduk 22.58 22,01 21.38 20,62 21,2 2099 Miskin NTT Persentase Penduduk 10.70 10.12 9,66 9,22 10,19 9,71 Miskin Indonesia Surber : BPS NTT, 2022 2.1.3.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Gii buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita. Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahu 2013-2021 Surber SIPD Provins± NTT, Laporan e.PPGBM 22 kabupaten /kota pd Dinkes pro NTT Februari 2021 Indiletor Pesentase Gii Bruk dan Gii Kurang 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Persentas¢ gizi 1,I0 1,00 0,96 0,87 0,87 1,9 2,5 5,1 2,4 buruk (%) Persentase gizi 6,90 7,15 4,16 2,50 2,84 6,3 6,9 23,1 17,5 kurang (% . Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia ($sGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. Penyematan status merah tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen. 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor 16AM8ARAN UNUM K0NDS4 DA£RAH [L.20 Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah. Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berprevalensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen. Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight I NTT Tahun 2016-2021 Kelorpol TT Tahu lndor esi dilator U'er 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 Baduta Stunting 32.1 29.8 26.5 22.3 17.1 15.8 20. 1 Wasting 17.5 17.9 7.9 9.4 7.6 7.7 12.8 Underweight 23.0 22.8 12.6 9.4 13 13.6 14.8 Babita Stunting 38,7 40,3 35.4 30.0 24.2 22.0 29.6 Wasting 17.4 15.8 8.3 9.4 7.5 8.0 9. 5 Underweight 28.2 28.3 19.6 19.9 18 18.3 17.8 Surber Studi Status Gii Indonesia (99GI) 2021 2.1.3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT padapada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%), Papua (3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01% dan NusaTenggara Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK] Provinsi NTT pada Agustus 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2020. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,11%. ]GAMBA#AN UNUM 0NDIS DAERA4 1- 2 L 2.1.3.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2021 secara berturut turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP], sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tabel 2.15 Opinl BPK Atas Laporan Keuangan Daera.h di Provins! NTT Tahun 2013-2021 Ta.hon Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Opini BP Atas Laporan Keuangan WOP WDP wDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Pemerintah Daerah Surber Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020 2.1.3.12 Skor Pola Pangan Hara pan Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,9 persen. Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinst NTT TAhn 2013-2020 lndilat or Taha (%4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skor PPH 66,2 65,0 71,3 73,0 78,6 69,0 69,2 67,9 4GAMBA#AN UMUM 0N054 DA£RA4 [ . 2 Al 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4.1 Pendidikan
a.Angla Partisipasi Sekola h Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebesar 95,08 tahun 2020 menjadi 95,25 dan APS tahun 2021 sebesar 95,32 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.17. Tabel 217 Angka Partisipasi Sekolah (APS] Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2019.2021 Angka Partisipasi Sekolah (APS] Umur 13-15 Wilayah Tahun 2019 2020 2021 Sumba Barat 95.31 96.14 96.28 Sumba Timur 92.23 92.30 92.72 Kupang 95.57 95.23 95.36 Timor Tengah Selatan 9274 92.61 93.03 Timor Tengah Utara 96.58 97.99 97.60 Belu 92.68 92.43 92.57 Alo 93.45 93.33 93.75 Lembata 93.53 93.90 94.09 Flores Timur 92.37 92.75 92.32 Sikka 93.85 93.06 93.30 Ende 95.16 94.83 95.03 Ngada 97.10 96.91 97.32 Manggarai 96.97 97.01 96.98 Rote Ndao 93.57 94. 1 4 94.37 Manggarai Barat 94.52 95.37 95.38 Sumba Tengah 95.64 95.95 95.82 Sumba Barat Daya 95.25 95.33 95.72 Nagekeo 94.71 95.35 95.02 Manggarai Timur 98.14 99.03 98.66 Sabu Raijua 95.82 95.84 95.89 Malaka 96.81 96.92 96.68 Kota Kupang 98.76 98.64 98.70 Nusa Tenggara Timur 95.08 95.25 95.32 Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2021. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indukator kunci yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). % % f 6 A M 8 A # A N UMUM KONDIS4 DA£RAH [1.23
b.Rasio Guru/ Murid Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah, guru dan murid. Sehubungan dengan itu maka untuk mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan pemenuhan atas tiga aspek strategis pembangunan pendidikan tersebut. Tabel 2.18 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid Guru Sekolah Menengah Ats (SMA] Ju l $, Mud, Guru,d dour4eel rah At. (A4 wayah el.ah arid ear Ratio urld Guru 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Sumba Barat 8 8 8 5174 5372 5572 255 277 280 20 19 20 Bumba Timur 21 21 2l 1086.5 11088 11536 573 624 673 19 18 17 Kupang s7 58 s8 13617 14359 15561 1194 1218 1287 " 12 12 Timor Tengah Selatan 36 37 4.3 13349 1409$ 16872 798 849 970 17 7 16 Timor Tengah Utara 29 30 30 8577 8992 9670 692 709 728 12 13 13 Belu 22 24 25 7808 8579 9318 585 64s 626 13 13 15 Alor 34 3$ 35 660.5 672 7176 672 681 772 10 10 9 Lee.beta 13 15 15 3746 388.3 4307 295 309 303 13 13 14d Flores iur 23 23 23 7516 7714 8076 58.3 630 630 13 12 13 Sikka 20 22 23 9351 9305 9809 57$ 620 655 16 5 15 Ende 21 21 2l 7740 7713 8062 651 650 633 2 12 13 igada 13 13 13 5646 5808 6039 367 384 389 15 1s 16 Manggarad 26 26 26 14724 14288 14819 797 817 826 18 17 18 Rote Ndao 10 12 13 5023 5409 6010 328 346 377 1s 16 16 Manggarad Barat 25 27 27 8539 8831 8981 586 627 6.54 15 4 14 Bumba Tengah d • • 1717 2390 2610 137 142 138 13 17 19 Sumba Barat Daya 21 23 26 89.54 9652 10880 47l $43 $97 19 18 18 Nagekeo " 15 15 4610 5039 5486 36.3 412 417 13 12 13 Mangraui Timur 47 47 47 10549 106.59 106I 884 904 977 12 12 " Sabu Raijua , , 7 3714 3989 453l 216 222 222 7 8 20 Malak.a 25 31 32 7246 7921 8994 6I4 6.59 722 12 12 12 Kota Kup«ng 36 39 4l 16058 164446 16314 1145 1188 1208 14 4 I4 Nu Ten.gear Tiu.r 609 538 553 181128 188253 200234 12781 13456 14084 I4 I4 I4 Sum.ber: BPS, Tahuun 202.2 GAMBA#AN UMUM KONDIS DAERAN [1. -------- Tabel 2.19 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid Guru Sekola h Menengah Pertama (SMP) Juh eolh,furid, Guru,da dour4dee$el64eh Pert ($P wily.hr $e.lo.la farid Ger Ratio f'arid Guru 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Sumba Beat 40 40 40 9696 9600 9749 6.30 643 69 15 15 4 Sumba Timur 74 75 s 15726 16406 17256 936 949 1010 17 17 17 Kupeng 156 164 169 22365 22697 23106 1986 1990 2120 11 II 1 Tior Tengah Selat.an 145 146 174 31375 32022 33561 188f 1936 2261 7 17 15 Timor Tengah Utan# 91 92 9.3 17048 173a42 17856 1328 1338 1487 13 13 12 Belu 46 47 52 13861 140 14297 871 938 1023 16 1s I4 Alo 105 108 109 11593 11825 1256.3 1279 1344 146.3 9 9 9 Lembat.a 51 5 5I 7081 7380 7806 635 684 820 " " 10 Flores Timur 62 63 63 14169 14164 14398 1013 1017 1158 14 14 12 Siller 79 8 85 17437 17717 8507 157 184 1326 15 1s I4 Ende 88 89 89 14848 15013 15468 1242 1227 1260 2 12 12 Ngada 60 61 61 10581 10603 104.50 740 769 820 14 14 13 Manggarai 68 70 76 24355 24330 25013 118t 11a47 1330 21 21 19 Fote Ndao 36 2 43 90a42 9376 96.59 631 687 705 I4 14 I4 Manggarad Barat 88 88 93 18082 18166 19237 1352 1433 1716 13 13 1 Bumba Tengah 33 33 34 5493 564 $800 495 490 576 11 " 10 Sumnba Barat Daya 97 97 102 24579 25091 27165 1311 1342 1541 19 19 18 agelo 56 $6 56 8734 8738 9021 770 781 835 " 1l 1 Manggrai Timur 134 136 137 20371 20506 20820 1620 1523 166.3 13 13 13 $abu aijua 24 24 24 6216 6559 6737 40% 42l $59 15 16 12 Malak $9 $9 69 12925 12577 1308 973 933 1059 13 13 12 Kota Kup«ng $2 $3 56 21888 22160 22502 1400 1439 1470 16 15 1 Nuse Tergra Tira.r 1644 167$ 174l 337465 341880 354052 23739 24215 2689.3 4 14 13 . . 4 G A 8 AR AN tMUMK0404$4 DA£RA4 [ 4. 4 I Tabel 2.20 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid Guru Sekolah Dasar (8D) hamla.h colah, Marid, Guru den Ratio lurid-Guru Selolah Dar (8.D) wyah $ Gr Ratio rid Gere 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Bumba Barat 63 63 63 13939 13257 126.38 742 687 731 19 19 17 Bumba Timur 192 192 192 26880 26073 26470 1946 1842 1967 14 4 13 Ku pang 284 288 288 3786.3 36121 35004 2813 2751 2933 13 13 12 Timor Teng.h Sela tan 357 358 390 $6727 54329 $2200 3568 3469 3832 16 16 14 Timor Tengah Utan« 149 150 158 20064 19165 18976 1491 1419 1529 13 I4 12 Belu 92 92 92 17380 16591 19946 1257 1217 1280 14 14 12 Aler 190 192 194 17518 16891 16831 1477 1495 1720 12 1l 0 Lenn.beta 101 10 01 11390 11318 1184 915 902 1005 12 13 1 lord Tieu.r 152 152 152 18032 17694 17589 1443 1413 1539 13 13 1 Sikka 190 190 190 2386.5 23148 22742 171s 1700 1830 4 I4 12 Ende 177 177 177 18498 1801f 17475 1593 1588 1716 12 l 10 Ngad 111 113 113 13150 12443 12022 926 927 1024 14 13 12 Mang8a.a 156 160 162 29637 28825 27689 147L 1435 1620 20 20 17 Rote Nao 121 121 122 18016 17608 17073 1184 1190 1242 15 1 4 Mang&rai Barat 173 173 174 25068 23417 21961 1695 1716 1917 15 14 11 Bumba Tengah 49 49 49 6875 6.564 6228 558 $36 584 12 12 1 Bumba Barat Daya 134 138 1a4l 40054 38308 366.30 1504 1452 1509 27 26 24 Nagekeo 10o 10o 10o 10536 10379 10087 896 923 951 12 1 l Manggarad Timur 227 226 227 27904 26256 25367 18s9 1826 1997 15 14 13 Sabu Raju 49 49 49 8557 8406 8146 494 $04 581 1 17 14 Malake 121 19 121 15695 14674 140686 1233 177 1282 13 12 11 Kota Ku pang 84 84 $4 28.586 28211 2836.5 15a49 154l 1635 18 18 " Musa Teng8are Timur 3272 3287 3339 486231 4676.89 453709 32329 31710 34424 1s 1s 13 6At8ARAN LUM K0ND/4 DA£RAN [ l. 4 2.1.4.2 Kesehatan
a.Sarana Kesehatan Sampai dengan Tahun 2017 terdapat 50 Rumah Sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.21. Tabel 2.21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017 Jumlah Fasilitas Kesehatan Wilayah Rumah Sakit Bersahr Pskesrna Posryandu Polindes Rumah Sakit 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Sumba Barat . . 9 9 219 244 . 31 2 2 Sumba Timur . . 22 22 560 558 72 72 3 3 Kupang . 26 26 710 734 13 10 ' ' Tior Tengah Selatan 1 . 35 35 788 824 60 66 ' 2 Tieor Tergah Utar«a . . 26 26 508 498 139 144 2 3 Belu . . 17 17 419 419 41 40 • 4 Alor . . 24 26 433 433 40 39 2 2 Lembata . . 9 9 318 316 . 58 3 3 Flores Timur . . 20 21 555 553 80 73 ' 1 Sikka . . 23 23 625 632 120 120 3 3 Ende . . 24 24 635 641 86 26 2 2 Ngada . . 14 14 344 348 42 43 ' ' Mang#arad . . 21 21 575 577 20 23 2 2 Rote Nda . . 12 12 374 374 . 7 1 1 Mang#aurai Baurat . . 18 18 455 460 18 18 2 2 Surba Tengah . . 8 8 186 186 . 29 ' 1 Sumba Barat Daya . . 12 4 465 46.3 57 54 1 1 Nagekeo . , 7 261 268 47 48 . 1 Maggard Timur . . 23 25 559 559 20 17 Sabu Raijua . . 6 6 21 232 . • 1 1 Malak.a . . 17 20 520 419 50 37 1 1 Kota Ku pang . 1 1 1 313 315 39 . 12 13 Nusa Tenggara Timar ' 1 384 394 10033 10053 944 959 46 50 Samber. Din.as Kesehqtan Provinsi Nuse Teng@era Timur % 1GAMBA#AN UL KONDHS4 DA£RAM [4.2 Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2017-2021 sebagaimana TAbel 2.22. berikut ini Taube1 2.22 Jumlah Tenaga Kabupaten/Kota (Jiwa) 2017-2021 Kesehatan Di Provinsi Menurut NTT Tahun Ju.la Ten.ad Keh.te Mr.arutab.%tee/Kot(Ji Wily.ah Teng Mdi her.g/prow f.bide.e Ten fer.g h.tan f0 .w. 2017 2018 2002 2017 2018 202 2017 2018 202 2017 2018 202 2017 2018 202 see.hgt 60 43 . 32 3$18 38 $.8 78 22 18 22 18 47 2l 32 sue.b. fur 23 6.5 8 40 7 63 190 292 3a48 22 " 38 22 40 Ku 3 43 - 169 268 474 29.3 201 675 20 34 $s . 33 79 fleer Te seat 6 4 6.8 205 227 $28 199 319 $96 29 26 59 .. 87 Tero T Ute 39 76 4 06 94 $06 304 306 612 66 6.3 80 . 4.3 73 Bel $% 8 - 5 700 49.3 26.3 197 255 60 64 $0 . 47 .8 Ale 18 42 8 596 292 6 394 231 49 3. 4 9 . 2 8.8 Lb.at 26 30 28 318 289 25 278 26.3 3.22 ,, 35 39 30 37 pore r%et_ 3 35 M 6 458 700 310 350 69.3 50 46 ¥ . 29 $9 Sile 3 99 $1 900 46. 692 325 36. 587 42 52 62 . 38 4 rd 26 $.8 39 416 46.3 78 292 297 71f 36 .. n . 18 53 N • 20 .. 5 247 226 70 1o 103 486 30 36 59 ,, 4 M " 7 46 691 790 880 $96 64g 904 53 4.3 $4 45 72 fed Nd 1$ 20 $1 10 6.3 264 92 8 245 24 24 37 . 2 45 M tart 28 38 4 320 380 56 236 286 $37 30 36 53 . 4l 73 Sub.a T 1 1g 20 219 256 26 9 118 128 4 .. ,, 8 21 Sub. ±at " e a 4 • n 382 44 76 13 • 26 25 ,. • . 1 5 N ·- 20 27 4 257 242 306 232 218 39 28 2 29 . ,, 29 M an fie 9 • 28 6.8.3 822 87$ 23 694 783 27 4l 60 4f 80 ab h 9 20 19 23 16f 20 2 144 16 $ ,, 24 . 15 37 4all. 4 3 48 329 37% 363 274 30 289 69 49 4l 4 48 Kot Ku .. 469 123 29 1280 77$ l9 22 381 33 73 122 67 80 Nu fur 626 14.4 1043 7$9% 9481 246 5176 608.3 9742 727 8.54 169 47 66 118 4GA8ARAN UMUM KONDIS4 DA£RAH I1-28 2.1.4.3 Pekerjaan Umum
a.Jalan dan Jembatan Sampai dengan tahun 2020, Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) sebagaimana Tabel 2.23 berikut ini Tabel 2.23 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020 Pjg Jal« Provitt esrat Kabepten/Kot a. Ko.id Jada ( ayah ad.k eda Rua u Bert 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Samba Barat 58 72 50.00 6124 247 10.26 1026 2.00 2.53 253 24.08 24.91 13.67 Sum.be Timur 99.3l 11 16 10.96 3280 19.09 28.47 20.00 14.37 10.37 121.84 12973 125 88 Ku pang 160.97 164.37 2 1 .00 23.41 12 1 2 $5.00 45.60 38.90 108 22 126 33 87.37 Tiror Tengah Sela tan 165.18 17256 1747l 5.70 450 450 6.00 5.85 3.65 118.23 1 1 1. 8s 1 1 9o Timor Tengah Utar# 128.56 124.36 124.36 3.20 7.40 740 0.65 0.65 0.65 0.60 0.60 0.60 Belu 56.52 54.72 4.72 5.90 770 770 0.60 0.60 0.60 0.40 0.40 0.40 Alot 31.86 27.79 3752 9.20 873 12.34 35.00 25.68 32.64 4766 61.62 4 1 33 Lee.beta 18.26 22.30 37.28 4.36 0.00 0.00 . 0.00 0.00 16.38 16 70 1.72 Flore fiur 89.54 104.39 10291 15.31 4.65 54.00 10.00 1 L 0o 10.90 34.74 29.86 30.68 Sikka 66.50 72.88 72.88 8.25 480 48.00 4.00 0.60 0.60 1 89 12.06 12.06 Ende 105 59 82.54 86.28 15.25 30.20 30.20 6.00 14.53 14.23 1924 18.89 1545 Ngala 115.6l 10434 115.94 3.80 25.96 25.96 32.00 27.63 27.03 47.85 413l 30.31 Ma.nggarai 56.71 65.05 56.20 21.80 12.00 18.60 12.00 740 14.30 77% 13.65 9.00 Rote Nd 23.01 2341 2341 5.00 4.60 4.60 . 0.00 0.00 0.00 0.00 Magera Bara.t 29.91 6131 60.88 18.74 24.00 10.80 21.00 28.80 29 90 72.65 27.69 40.22 Bumba Tengah 18 58 18.30 18 30 $.10 1.50 1.5so 2.00 1.20 1.20 0.80 S45 5.45 Surba aeat Day.% 7677 6745 6745 . 6.14 614 0.07 3.20 320 623 6.28 628 Nag.keo 52.80 53.62 $9.69 420 4.20 4.20 7.00 6.20 6.20 11.37 11.34 $.27 Magri Timur 3470 51.40 69.80 17.60 6.60 8.4 6.00 5.80 6.40 54.90 49.20 38.40 Babu PRaijua 17.60 18.29 23.69 5.00 5.65 4 10 9.00 670 $.41 720 8.36 5.80 Malak.a 64.15 64.38 64.38 3.00 2.00 2.00 055 155 155 0.23 0.00 0.00 ota Kupang 26.72 25.73 28.07 .0o 2.34 0.00 0.00 0.00 0.3$ 0.00 0.00 Nusa Tergsacra Timur 1497.58 1640.35 1649,36 211.10 203.54 208 58 228.66 209.89 21026 712.67 696.23 581.80 [GAM8ARAN UMUM KONDIM DAERA 29 Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2020, panjang Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.24 berikut ini: Tabel 2.24 Relapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020 SEMULA MENJADI No Lokasi Panjang Jumlah Banyaknya Panjang Jumlah Banyaknya Pulau/Kab/ Kota Jembatan Ruas Jembatan Jembatan Ruas Jembatan (M) (M) 1 Kabu paten Alor 331 2 26 331 2 26 2 Kabu ten Lembata 63 1 5 . . . 3 Kabupaten Flotim 163 2 14 163 2 14 4 Kabupaten Sikka 341 7 27 341 7 27 5 Kabupaten Ende 699 6 31 699 6 31 6 Kabupaten Nagekeo 113 2 10 66 1 6 7 Kabupaten Ngada 840 9 40 840 9 40 8 Kabupaten Manggarai 184 I 15 184 1 15 Timur 9 Kabupaten Manggarai 1.005 4 34 763 3 19 10 Kabupaten Manggarai 75 1 3 75 I 3 Barat 11 Kabu paten Sumba 1.117 8 61 344 3 28 Timur 12 Kabupaten Sumba 38 I 6 38 I 6 Ten 13 Kabu paten Sumba 107 2 4 107 2 4 Barat 14 Kabupaten Sumba 107 I ' 107 I 7 Barat Da 15 Kota Ku . . . . . . 16 Kabupaten Kupang 1.272 5 69 1.272 5 69 17 Kabupaten Tts 970 7 37 970 ' 37 18 Kabu paten Ttu 909 4 53 909 4 53 19 Kabupaten Belu 1.110 6 57 1.110 6 57 20 Kabu ten Rote Ndao 252 3 24 . . . 21 Kabupaten Sabu . . . . . . Raifua 9.692 72 523 8.315 61 442 e a % 4 ( A 8A RA N UMUM KONDIS4 DAERA IE-30 I Tabel 2.25 Jalan Nasional di wilayah Provinsi NTT FUNOSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR I BUKAN JALAN TOL (SK-2014 NOMOR RUAS PANJANG ARTER KOLEKTOR NO N A M A R U A S RUA8(KM) (KM) ( KM )BARU 1 ' LABUHAN BAJO MALWATAR 62.157 62.1$7 0 2 ' l ' JLN. WAETAMA 'LABU'HAN BAe» L.6 0 1.6 3 ' 12 K JLN. VAN BEKKUM ILABUHAN BAJ 0.81 0 0.81 4 ' 13 K JLN YOHANIS SAHADUN "LABUHAN BAJ 1.I 0 .I 5 2 MALWATAR BTS KOTA RUTENG 61 152 61.1$2 0 6 2 l K JLN. KOMODO (RUTENG 3.752 3762 0 7 3 BTS KOTA RUTENG - KM 210 46.25 4625 0 8 3 u K JLN. A YANT PRU'TENG 1203 1 203 0 , 3 12 ' JLN RANAKA (RUTENG 0.605 0.605 0 10 • KM 210 BATAS KAB MANGGARAI 46.316 46316 0 i 5 BATAS KAB. MANGGARAI SP BAJ4WA 40.819 40819 0 12 6 BTS KOTA BAJAWA - MALANUZA 15.514 15.514 0 3 6 1 K JLN. GATOT SUBROTO IBA.JAWA 215 2 1 5 0 4 6 12 K JLN. AHMAD YANT IBA.JAW 0.457 0.457 0 15 6 13 K JLN. SOEKARNO • HATTA +BA.JAW 0.,804 0.804 0 16 7 MALANUZA GAKO 18,052 18.052 0 17 8 0AKO - AEGELA 32.662 32.662 0 18 9 AEOELA- BTS KOTA ENDE 53.566 $3556 0 19 9 u K JLN. ARAH BAJAWA VEND 0.997 0997 0 20 9 12 K JLN, PER'WIRA (END 0.122 0122 0 21 9 13 K JLN. SOEKARNO IEND 04 04 0 22 9 14 K JLN KATEDRAL 'END 0.727 0727 0 23 10 BTS KOTA ENDE DETUBOKO 27.635 27.635 0 24 1o l K JLN. A. YANT END 1419 419 0 25 1o 12 K JLN. GATOT SUBROTO VEND 273$ 2735 0 26 1o 13 K JLN. KESEHATAN END 0.56.3 0.563 0 27 u DETUBOKO - WOLOGAl 9068 9.068 0 28 12 WOLOGAI - JUNCTION 919 919l 0 29 13 JUNCTION • WOLOWARU 13.475 13.475 0 30 I4 WOLOWARU - LIAN'UNU 13.968 13968 0 31 15 LANUNU - HEPANG 47694 47694 0 32 16 HEPANG NITA 6 971 6.971 0 33 " NITA .WOLOARA «037 $.037 0 34 18 WOLOARA BTS. KOTA MAUMERE 3.913 3913 0 35 18 u K JLN. GAJAH MADA IMA UMER 267 1,267 0 36 18 12 K JLN. NONGMEAK 'MAU'ME 0.685 0.685 0 37 18 3 K JLN BUG[YO PRANOTO (MAUM ER 04d 044 0 38 19 9TS OTA MAUMERE - WAEPARE 4.999 4 999 0 39 19 1 ' JLN. A. YAN! /MAU MER 1 864 1.864 0 40 19 12 K JLN SUDMRMAN MAU MER L.988 1 988 0 4l 20 WAEPARE - KM 180 26.689 26.689 0 42 21 KM I8O.WAERUNU 36 108 36. 108 0 43 22 WAERUNU BT'S. KOTA LARANTUKA 64047 64.047 0 .. 22 l K JLN BASUKI RAHMAT (LARANTUKA 4447 4447 0 45 22 12 K JLN HERMAN FERNANDES ALARANT'UKAl 178 178 0 46 22 13 K JLN. YOAKIM BL. DEROSARI LARANTU 982 1 982 0 47 22 4 K JLN RENHA ROSARI 'LARANT'U I943 943 0 - l G 4 t s 4 q N Utt4 Op464 DA£RA4 t.3f FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR I BUKAN JALAN TOL (SK-2014 NOMOR RUAS PANIANG ARTER KOLEKTOR NO N A M A R U A S RUA8(KM) ( KM ) 1 ( K M )BARU 48 22 15 K JLN YO8 SUDA.RSO ILARANTUNA 0.935 0.935 0 49 23 BOLO. TENAU 4.332 4.332 0 50 24 11 ' JLN KE TENAU 'KUPANG 5.258 5.258 0 5L 24 13 K JLN PAHLAWAN 'KUPANG 2815 2.81$ 0 52 24 14 K JLN SUKARNO IKUPANG 0.77 0.77 0 53 24 1$ K JLN A YANT (KUPANG L.1 L. 0 54 24 16 K JLN URIP SU MOHARJO IKUPANG 0.3 0.3 0 55 25 13 K JLN. TIMOR TIMUR VKUPANG 6713 6.713 0 56 26 1l K $I4PAN 0ES4PA LAP TERBANG ELTARI 3847 3.847 0 57 26 12 K JLN RAYA ELTARI IKUPANG 103 8.103 0 58 26 13 K LN MOH. HATTA IKUPANG 0.45 0.45 0 59 26 4 K JLN g0EDMAN 'KUPANG 175 1.76 0 60 26 15 K JLN JLN SOEHARTO 'KUPANG 1 5 1.5 0 6 26 16 K JLN A. NISNONT 'KUPANGI 6.6 6.6 0 62 27 0ESAPA OESAO 16.33 16.33 0 63 27 l K OESAPA OE8AO 3.491 3.491 0 64 28 OESAO - BOKONG 41.981 41.981 0 65 29 BOKONO BATUPUTIH 7.019 7019 0 66 30 BATUPUTTH BTS. KOTA SOE 28.08$ 28.085 0 67 30 " ' JLN. GAJAH MADA +$O 4.305 4305 0 68 30 12 K JLN. SUDERMAN 'BO 0.2 0.2 0 69 31 BT9 OTA SOE NTKIN[KL 20.402 20.402 0 7o 31 l K JLN. D4PONE0RO +8O 1.025 1025 0 " 31 12 K JLN. A YANT+gO 5.361 4361 0 72 32 NIKINIKI - NOELMUTT 44.218 44218 0 73 33 NOELMUTT 8TS KOTA KEFAMENANU 6. 1 1 4 6I14 0 7a4 33 11 K JLN PATTI MURA 'KEFAMENAN 0.975 0.975 0 7s 33 12 K JLN AR'TINT 'KEPAMENAN 581 1 581 0 76 33 13 K JLN ELTARI IKERAMENAN 7512 7$12 0 n 34 BTS. KOTA KEFAMENANU MAUBE.SI 12698 12.698 0 78 34 I K JLN A. YANT /ERAMENAN 4393 4.393 0 % 35 MAU9ES NESAM 'KIUPU'KA 13958 13.958 0 80 36 NESAM IKIUPUKA HALILULAK 32881 32.881 0 81 37 HALALULIK BTS. KOTA ATAMBUA 16.219 16.219 0 82 37 l K JLN SUPRAPTO 'ATAMBUA' 418 1418 0 83 37 12 K JLN SUPOMO IATAMBU L032 1.032 0 84 37 13 K JLN M YAMIN ATAMBU 178 1 178 0 85 37 5 K LN SOEKARNO V4TA4BU 1.339 339 0 86 38 BTS. KOTA ATAMBUA - MOTOAIN 30.459 30.459 0 87 38 1 K JLN. MARTADINATA IATAMBU 0.946 0.946 0 8.8 38 12 K JLN, YOS SUDARO ATAMBUA 2.383 2.383 0 89 38 3 K JLN. KI HAJAR DEWANTORO 'ATAMBU 12 1.2 0 90 38 4 K JLN SUTOMO {ATAMBUA 0. 1 5 0.15 0 91 39 BT9. OTA KEFAMENANU OLEFAUB 19,307 0 19307 92 0 WAIKELO - WAITABULA $.039 0 5.039 93 4l WAITABULA BTS. KOTA WAIKABUBAK 32.291 0 32291 94 4L 1 K JLN. SUDIRMAN AIKABUBA .547 0 5547 BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMA 95 42 TIMUR 61,438 0 61,438 a 4GA4BARAN UMUM K0ND/4 DAERA4 I432 FUNGI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR I BUKAN JALAN TOL (SK-2014] NOMOR RUA PANJANG ARTERI KOLEKTOR NO N A M A R U A S RUA8(KM) ( KM ) I ( KM IBARU 96 42 " K JLN SUDIRMAN AIKABUBA 4253 0 4.253 97 43 BATAS KAB. BUMBA TIMUR • KM 35.00 32.815 0 32.815 98 4 KM 35.00BTS OTA WAINGAPU 2 382 0 28.382 99 44 l K JLN. SUPRA9TO AINGA 0.835 0 0.835 10o .. 12 K JLN ANJA[TAN /WAINGA 0.526 0 0.526 101 .. 13 K JLN MT HARYONO AINGA 0.705 0 0.705 102 .. I4 K JLN. A YANT AINGA .189 0 1.189 103 4 15 K JLN. DIPONEGORO AINGA 0.922 0 0.922 104 4 16 K JLN. GAJAM MADA AINGA 0.608 0 0,608 105 44 1 K JLN ADAM MALIK AINGA 2.657 0 2.657 106 44 18 K JLN. MATA'WI AMAHUL AINGA 2164 0 2.164 107 .. 19 K JLN. NANSA MESI AINGA 0.695 0 0.695 108 45 WAINGAPU - MELOLO 67.85 0 57.85 109 4s l K JLN. GATOT SUBROTOA AINQA 182 0 182 11o 45 12 K JLN. PATT\MURA IWAINGA 0.72 0 0.72 11 45 13 ' JLN ANGKASA AINGA 0.78 0 0.78 112 45 4 K JLN CENDANA AINGA 231 0 2.31 113 46 MELOLO BAING 567 0 $6.7 114 47 BTS. KOTA KALABAHI - TARAMANA 40.65 0 40.6.5 115 47 l K JLN. KARIN! [KELA BAHt 0.271 0 0.271 116 47 12 K JLN DEWI SARTIKA 'KALA.BA HI 0944 0 0.944 117 47 13 K JLN BUDIRMAN LABAH 1.345 0 1345 118 47 14 K JLN PANGLIMA POLIM IKALABA HI 0.631 0 0.631 119 47 15 ' JLN. GATOT SUBROTO IKALABAN 0.419 0 0.419 120 47 16 K JLN. SAMAT'ULANGI 'KALABA HD 0.745 0 0.745 121 47 17 K JLN PATTIMURA (KALABA HT 1 125 0 1 125 122 48 TARAMA.NA LANTOA MARITAING 57.671 0 57671 123 49 JUNCTION LAPANGAN TERBANG MALI 8.423 0 8.423 124 50 JLN. LINGKAR LUAR KOTA KUPANG 22 22 0 125 57 TS OTA RUTENG - REO KEDIND 63.409 0 6.3 409 126 57 " K JLN Mt'TANG RUA PRU'TENG 0.66 0 0.66 127 s7 12 K JLN WAECEES 'RUTENG 1405 0 40 128 57 13 K JLN SATOR TACK IRUTENG 1.38 0 1.38 129 58 pAPELA PANTE9ARU 25.95 0 25.95 130 59 9ANT8BARU BAA 30.75 0 30.75 131 60 BOLOW- SEBA 25.15 0 2+1$ 132 6 8EBA MESA.RA 20.12 0 20.12 133 62 JUNCTION KELIMUTU 13.4 0 134 13a 6.3 AEGELA - DANGA 'MBA 29.46 0 2946 135 64 DA.NGA (MBA - NILA -MARAPOKOT 12 0 2 136 65 WAILE.BE .SP SAGU 38.36.3 0 38.36.3 " gov SP WITIHAMA PELADUHAN DERI 137 66 A8D 13.7 0 137 138 67 WAEJARANG - BALAURING 6145 0 61.45 139 68 BARANUSA - KABIR 33.1 0 33.1 JULAH 1.867.91 1.062.33 806.$84 e a a a ]GA4BARAN UMUM KONDISI DAERA [.33
b.Sanitasi Lingkungan Persentase jumlah kepemilikan masih rendah yakni kurang dari setengah jumlah rumah belum memiliki jamban/WC. Untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dibutuhkan percepatan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM]. Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2019-2021 ersentae Ruma.h Tangga Menuut filita Tepat Bung Air Besa (ersend Wilarva.h Sendai Brana Korunad Tidak ala/ Tidak Mengguanal.an 2019 2020 202 2019 2020 2021 2019 2020 20221 2019 2020 2021 sumba arat 45.99 44.84 62.25 1.78 11.50 10.74 1.8l 492 4.67 40.42 38.74 22.35 Suba Timur 62.97 62.98 72 90 9.7l 11.63 13.80 3.47 4 1 l .43 23.8$ 2128 1 88 Ku 84.18 84.66 85.86 10.79 9.05 7.60 0.49 0.77 074 4.54 5.53 5.80 Timar T Selatan 84.8.3 82.89 80.12 7.98 10.6.3 1313 0.39 0.16 719 6 10 658 Tienor Ten Utara 72.48 8122 83 38 20.33 195 10.04 0.36 0.60 0.76 6.83 6.22 5.82 Belu 77.48 7939 8104 13.31 15.65 1356 253 1.03 0.77 6.68 3.93 4.63 Alo 7891 76.54 72.$0 1$.76 1.32 2 1 1 7 273 2.81 3.66 2.60 9.33 277 Ler.beta 90.40 90.13 90.43 64 5.52 5.50 0.00 0.72 0.19 3.19 3.63 3.88 Flores Timur 85.78 83.66 91.9 293 6.32 2.63 0.43 0.00 0.00 10.87 10.03 5.46 Sikka 70.49 74.75 74.54 14.39 17.69 16.62 .62 044 0.31 13.49 712 9.53 Ende 65.85 67.70 72.00 28.61 2321 19.17 5.54 $.66 4.38 0.00 3.43 4.46 N 83.90 92.03 89.14 13.67 5.88 725 0.24 0.26 0.00 2.20 83 3.61 Maun rad 67.08 74.30 81.06 1674 16.34 927 2.81 292 246 1337 64 7.20 Rote Nd 71.83 79.25 85.71 7.75 473 399 0.83 1 54 020 19$9 14.49 10 10 Man ra Earat 68.24 7$.64 79.02 10.76 10.32 10.43 4.63 3.10 329 16 37 10.94 726 Bumba Ten 59.33 68 99 68.73 6.21 377 5.70 L.07 1.20 234 33.38 26.04 23 22 umba Baat DY 59.47 5932 66.49 328 631 5.65 L.00 0.75 2.02 36.25 33.63 25.84 N o 8211 8.8 45 8757 859 6.51 5.86 0.50 L.50 I 50 8.80 3.55 6.07 M aura Time 88 71 8145 8393 8.00 10.06 10.01 103 0.68 152 226 7.81 454 $ab fa 7757 85.20 82.22 9.04 7.05 5.55 l.10 0.18 0.22 1229 7.57 12.02 Mal«lea 58.46 62.51 68.02 20.47 1740 19.$9 4.03 5.38 3.69 17.03 47o 8.69 Kota Ku 73.75 73.57 76.70 24.96 25.09 22.67 1 30 L.07 0.50 0.00 0.27 0.12 Nu Ten %a Tu 74.48 76.39 79.20 13.17 12.63 1.89 .68 1.67 1.4l 10.67 9.30 7.50 e a m GABA#AN (MUN K0NDIS4 DA£RAH [1.34 d I 2.1.4.4 Perhubungan Transportasi Udara sangat strategis dengan load Factor angkutan udara mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan penumpang wisatawan yang datang di NTT arena potensi pariwisata di NTT telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri Bandara EI Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersider dengan status Domestic yaitu Bandara H. Aroebusman, Bandara Frans Seda, Bandara Umbu Mehang Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpan yaitu Bandara Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana, Terdamu dan Bandara DC. Saudale. Tabel 2.27 Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi lNusa Tenggara Timur 2019-2021 Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Bandara (Jiwa) Datang Berangkat 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Tam bolaka - Surnba Barat Daya 103.642 54.633 33.940 106.244 50.006 36.992 Umbu Mehang Kunda - Sumba 72.718 51.044 52.634 77.495 47.519 55.175 Timur Terdamu - Sabu Raijua 5.780 3.952 2.989 5.960 4.191 3.584 A. A. Bere Talo - Belu 42.869 19,610 7.993 45.040 19.674 7.732 Mali - Alor 48.892 29.639 22.310 49.499 28.884 22.17% Wunopito - Lembata 14.01 3.959 4.976 13.090 3.809 4.470 Gewayantana Flores Timur 37.419 24.937 17.753 38.146 25.889 15.650 Frans Seda - Sikka 101.962 59.208 47.324 100.905 54.683 49.376 H. Aroeboesman - Ende 86.939 55.829 54.298 86.404 55.038 55.029 Toreleleo - Ngada 41,083 24.381 21.472 45.90 25.921 23.215 Frans Sales Lega Mang,garai 12925 6.134 10.490 13.244 6.134 11.646 Lekunik Rote Ndao 26.626 13.656 12.218 28.122 14.768 12.357 Komodo - Manggarai Barat 347.510 167.859 154.800 346.505 163.046 163.045 EItani - Kota Kupang 936.224 495.384 499.770 817.758 441.124 440.126 Jumla.h 1.878.600 1.010.225 942.967 1.774.313 940.695 900.573 e 4 G M 6 A RA N UMUMK0ND4S4 DA£RA4 [1-35 I 2.1.4.5 Energi Surber Daya Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik maupun Non Listriksebagaimana Tabel 2.28. Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga Menurut Surber Penerangan (Persen)Tahun 2019-2021 Persentave Rue.ah Tagg Menurut Sumber Penerangan (Persen) wilaryah Listrike pLN dergan meters Listrik LNtaunpa teeteeran Lastrik non PLN Bukan listnik 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Samba Barat 3875 46.53 6298 10.27 7.60 . 2615 23 19 20.57 24.84 22.68 16.45 Bumba Timur 46 30 49.15 71.60 5.21 719 44.06 36.56 25.26 4.43 7.10 314 Ku 66 89 69.94 84.48 1 1 .02 l 1 10 . 1 1 92 810 684 10.17 10.86 8.68 Tior Teng.h Selatan 3371 40.59 68.76 9.85 7.59 . 1996 1354 16.13 36.48 38.28 15.11 Tiner Teng.h Uta 5737 70.38 91.46 1974 1464 . 8.37 6.64 1.82 14.$2 8.35 673 Belu 59.39 73.26 9292 27.04 16.5l . 2.06 0.75 1 12 11.5I 9.47 595 Alo 61.65 70.22 80.99 5.13 8.03 20.74 436 12.41 12.48 7.38 6.60 Lembata 75.35 83.56 95.76 979 785 . 6.28 .84 092 8.58 6.7g 332 lores Timur 88.39 89.58 97.62 7.63 6.59 . 0.25 2.78 0.34 373 1. 05 2.04 Sikka 60 51 68.16 8179 19.03 13.62 . 1 1. 06 3.80 847 94l 14.42 974 Ende 74.86 83.89 93.92 16.07 7.20 . 7.09 3.80 452 98 5.10 1.56 N da 73.58 73.87 82.63 5.51 6.39 . 13.96 12.72 487 695 702 250 M • 47.70 59.82 86.28 24.53 1493 1939 1713 1 1 58 8.39 8.13 314 Rote Nao 60.43 71.65 95.33 8.73 9.67 . 17.16 95 219 13.69 6.74 247 Man ra Barat 39.52 4944 6794 12.87 14.84 . 25.96 25.64 20.41 21.65 10.08 165 Bumba Ten . 32.16 37.05 5386 5.02 342 44.02 41.93 30.60 18.80 17.60 15.54 sumba Bart De a 26.87 32.28 51.55 9.54 6.38 . 32.57 25.94 243l 31.02 35.40 24.14 N keo 69,45 82.04 90.58 695 10.00 . 11.62 3.90 5.04 11.98 4.05 4.38 Manggara Tiroar 29.68 31.38 56.31 12.48 8.55 33.31 23.93 32.89 2453 36.I4 10.80 $abu Rafus 39.$9 4L.14 57.37 7.58 5.78 . 24.14 4732 36 54 28.69 5.76 6.08 Malake 58.08 6701 90.91 24.71 14.57 . 735 8.55 0.84 9.86 9.87 8.25 Kota Ku 85.67 84.10 99 40 14.26 15.88 . 0.00 0.57 0.07 0.02 0.03 Nuse Tenggare Timur 56.83 6334 8112 13.24 10.70 15.9 12.70 11.31 140 13.25 757 Sumber BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas] • 4GA48AA4Lt4Lt440404$4 DA44A4 (4.36 I 2.1.4.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020 terdapat 4.059 3,752 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752 unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Jumlah anggota koperasi tahun 2020 sebanyak 997,050 orang. Usaha kecil berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran kredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan. Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana Tabel 2.29 berikut ini: Tabel 2.29 Posii Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2020 wilayah Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK] Perbankan (Juta Rupiah) 2018 2019 2020 Sumba Barat 269.929 352.974 396.804 Sumba Timur 619.349 698.489 773.847 Ku 1.351.115 1.298.787 730.067 Timor Ten Selatan 382.912 461.289 465.127 Timor Ten Utara 429.477 492.977 541.913 Belu 676.272 856.785 882.848 ALor 330.958 398.024 418.453 Lembata 253.592 288.772 284.078 Flores Timur 364.942 443.806 466.733 Sikka 663.007 740.661 800.370 Ende 576.955 715.155 803.225 N a 414.697 504.816 568,765 Man 569.966 718.605 794.435 Rote Ndao 250.409 257.596 247.498 Man rai Barat 291.444 392.259 462.075 sumba Ten 24.388 31.005 35.701 Sumba Barat Da 145.015 164.424 176.142 N ekeo 155.181 166.886 164.428 Man arai Timur 122.417 117.660 98.032 Sabu Raiiua 35.231 36.252 25.560 Malaka 53.801 85.521 107.787 Kota Ku 2.215.720 2.304.729 2.308.005 Nusa Te Timur 10.196.779 11.527.473 11.551.894 Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 terdapat 4,059 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah Koperasi mengalami peningkatan sebesar 352 unit. Sedangkan di sisi lainnya jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan 358 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktif mengalami penurunan dari 313 menjadi 307 unit (Tabel 2.) Jumlah anggota Mn ]GAMBA8AN UMUM KONDISI DAERAN Il37 I koperasi tahun 2019 sebanyak 811,825 orang dan tahun 2020 sebanyak 997,050 orang antara tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 185,225 orang (Tabel 2.30). Tabel 2.30 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT Tahun 2015-2020 Samber : Dins Kop & Nakertrans Tahun Realisasi Koperasi Tidak Aktif Jumlah Aktif 2015 2,004 318 2,322 2016 2,222 312 2,534 2017 2,408 312 2,72 2018 2,818 312 3,13 2019 3,394 313 3,707 2020 3,752 307 4,059 . Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 581,975 585,695 698,47 811,825 997,05 2.1,4,7 Penanaman Modal Realisasi investasi triwulan IV tahun 2021 di Provinsi NTT mencapai Rp4.634.617.649.240 atau 92,69 %. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai mencapai Rp. 4,29 triliun. Realisasi investasi itu terdiri dari, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA] sebesar Rp. 751.344.820.972 dari 139 perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanam modal (LKPM) Selain itu ada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN] sebesar Rp. 3.789.358.235.188 dari 336 perusahaan yang menyampaikan LKPM. Jika dilihat dari target kinerja sebesar Rp. 5 Miliar, hasil investasi itu mencapai 25 % dengan realisasi PMA 30,05 % dan PMDN 151,57%. Tahun 2021 target realisasi investasi secara nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 triliun sedangkan target sesuai RPJMD sebesar Rp. 7,59 triliun atau 63,49%. Permasalahan utama kurangnya investasi swastaadalah; keterbatasan infrastruktur, masalah kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan investor menyampaikan LKPM; data dan realisasi ada yang tidak sesuai fakta proyek; dan penyimpangan pengguna izin dan fasilitas investasi. a ]GAMBA#AN UMUNM ONDIS4 DA£RA4 [l.3g9 Tabe 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021 e.di Pro.k de let4 94DN4rut Karp.a t /Kot [pi.h] Wilah fen.a meet.i (0.8$% hrti [Rp) po.le 2017 20020 2021 2017 2020 2021 2017 20020 202 2017 2020 2021 Sue Bet 749 1.6 04 514345 997.426 22.500.000.000 75.094435.920 • 3 Sue Timur 6.008 78.88.039 34.339.312 13.784.49.8 1.057.0$9.519.701 01353.9$8.$58 2 42 120 pang 69 43.146.946 106.245.897 262.608.357 $78.205 7985 1.$51 190.098.275 20 5 4 Tier Ten.gh 13 374Sela 10 1 322 999 6.390.418 1$00.727 17728.184.000 93.300.107 047 fie.or Ten.. Ut 2674.104 679.358 35.833.000.000 $918620.000 6 3l bl 2 16.891.937 $37.606 31.061.607 226.31 950.000 7$49.050.000 3 ' Aer 763.809 1 1. 00 6 1 7 1 # 24 16 Lr.b g4 5.469.500 260.05l 69.271.30.930 3796.744.668 • 2 lore Timur 47 1943433 7782 1 700.000 26.0-42.000.000 13618.552 ' al 1.46..16.8 8.360 81.74.230 19512656.520 10 66 tad 4 20.50 42.984 31 10689 27$.365.458 627565.86.5 2 4 10 igda 6.608 726 96.487.397.0.3%8 33 Mong 190 7658652 10.861804 102.625.930.63$ 158.$82 330.902 7 82 et id 75 9 $ $877734 3154.898 25.666.684 78.8 66149099.80 • 0 Mn. bat 37 68 3331675 1011.466 796.67$61 9$671242832 14768$.6.$6.4.34 33 20 uob Ten.h 1$78.627 23047948.350 7 $eh et • 822 12449.891 912393l 131.024.01l 166.828 538.32.3 133.209.396.96.7 28 ,. ho 120.333 17.627.065.305 30 Mai Tur 7206.493 3.832.77 96.567.000.000 $5.958 669 • 109 Sb laju. 949.08 13.856.20.000 • Mak 200 8.76185l 799.120 6.900.000 7.408.807.741 1.083.1$3.352 2 • Kot Kpang 2179 315.238 84.813.137 $76.786.9.84 433.0024186.746 1238271.804.481 11s 328 du Ten.gr ' 4 79% 2.1.4.8 Sosial Pembangunan kesejahtersaan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. 4GAMBA#RAN UMUM K0NDII DAE RAM [1.39 I Tabel 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 he a%.4 • • • - • • - - • • - - 6 - el • • - • - - f - - - - - - - .. • - • - - .. % hi - h • h • t - v 6 • - - 0 - - - - - - -2 204 1 .,, .,, a 20 2 a 2 %1 2 % a a1 a at 2 a a a04 a4 2 a 0 a01 • . • • - . . • .' . ., l • ,. • =
1. 4..., 7 • • . -- -- . ., . • • . • 2% 60 . .. 47. . - • • • el • l • - • • • • • • • . eel ' • « - • • • 0 • • . ' .. . .. - .. • • . . • • . • • • • ·- • ' • " • • • 7 • • 1 • • • • • • . . 4l ' • - ' .' . • R " m e " ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN [L.40 2.1.4.9 Pertanian Perekonomian di Nusa Tenggara Timur dibagi dalam 18 lapangan bidang usaha. Lapangan usaha terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada pada sektor pertanian dengan persentase 29 persen. Selama pandemi, sektor pertanian selalu mengalami pertumbuhan positif. Saat pandemi yang sudah berjalan dua tahun ini, berbgai bidang seperti bidang perdagangan, konstruksi, pariwisata tumbuh negatif. Tetapi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif di masa pandemi ini. Sektor pertanian di NTT tumbuh positif dengan angka 4,26 persen di masa pandemi ini. Jika sektor pertanian tumbuh positif itu berarti meski di masa pandemi setiap orang sangat membutuhkan produk pertanian. Untuk itu, pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor pangan dan pariwisata di NTT khususnya dandapat mendukung semua bidang pada umumnya. Berdasarkan data BPS mayoritas penduduk NTT bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga.
a.Tanaman Pangan dan Hortikultura Peningkatan ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dilaksanakan melalui dan pengembangan produksi tanaman pangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan,umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah). Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai lebih kurang 305 ribu ha dengan produksi sekitar 735.000 ton atau rata-rata produksi 2,4 ton per ha. Produktifitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton per ha. Permasalahan utama rendahnya produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. salah satu faktor yang paling menentukn r a e GAMBA8AN UMUMKONO/S4 DA£RAM [L.4f dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah ketersediaan sarana produksi berupa : benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen. Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline tanam jagung panen sapi yang dikembangkan dengan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran produksi 7 ton/ha adalah cara Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan. Karena itu dibutuhkan kerja kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin semua arahan dan desain dalam program TIPS PK dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu pendekatan kolaboratif adalah dengan konsep pentha helix atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersinergi dalam satu kesatuan gerak untuk melipatgandakan input sebagai kekuatan besar yang memiliki daya ungkit dalam menggerakan pengelolaan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan. Perkembangan produksi padi selama tahun 2021 dilihat menurut Subround, terjadi kenaikan produksi padi secara berturut-turut pada Subround Januari hingga April 2021 dan Mei hingga Agustus 2021, masing-masing sebesar 9,18 ribu ton GK atau 4,59 persen dan 10,17 ribu ton GKG atau 2,88 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020. Kenaikan produksi padi tersebut disumbang oleh kenaikan luas panen yang terjadi pada Subround Januari hingga April sebesar 1,3 ribu hektar atau 2,57 persen. Di sisi lain, penurunan produksi padi hanya terjadi pada Subround September hingga Desember 2021, yaitu sekitar 12,49 ribu ton gabah kering giling (0KG) atau 7,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020. « « % « a e4GAMBA8RAN UMUM KON0I4 DAERA4 [.4 Sementara produksi padi di NTT sepanjang 2021 mencapai sekitar 731,88 ribu ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 6,85 ribu ton GKG atau 0,95 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 725,02 ribu ton GKG. Tabe1 2.34 Produksi Padi di Provins! NTT Tahun 2019-2021 Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton) Wilayah 2019 2020 2021 Sumba Barat 32.013 23.588 30.574 Sumba Timur 68.917 49.563 54.189 Kupang 61.593 52.086 55.838 Timor Tengah Selatan 20.032 16.496 14.539 Timor Tengah Utara 40.135 12.942 32.661 Belu 17.107 11.761 22.449 Alor 2.382 3.324 3.196 Lembata 2.730 3.591 765 Flores Timur 10.997 I 1.165 8.089 Sikka 13.051 17.235 11.399 Ende 19.561 20.627 23.684 Ngada 55.563 51.771 54.380 Manggara 92.029 92.346 96.433 Rote Ndao 37.776 22.600 26.795 Manggarai Barat 121.440 126.012 100.874 Sumba Tengah 25.883 26.238 27.757 Sumba Barat Daya 35.858 42.689 41.311 Nage keo 40.087 36.790 29.776 Manggarai Timur 88.988 74.361 66.798 Sabu Raijua 4. 063 4.493 8.634 Malaka 19.728 24.383 20.239 Kota Ku pang 1 792 963 1.498 Nusa Tenggara Timur 811.724 725.024 731.878 Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedele. Sedangkan hortikultura yang dikembangkan dengan produksi yang menonjol yaitu; (i) komoditas hortikulutra; alpukat, jeruk keprok, mangga dan pisang; (ii) komoditas biofarmaka; jahe, dan [(iii) komoditas sayur-sayuran: bawang merah, bawang putih, cabe besar dan cabe rawit. e 46AM8ARAN tMt KONDIS4 DAERAN 1.41 Tabel 2.35 Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021 Sumber; BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST Produksi Buah--Buahan Tahunan (Kuintal] Jenis Buah--Buahan Tahunan 2019 2020 2021 Aloukat 116.825 111 186 342.837 An r 183 179 74 Apel 90 76 358 Belimbi 7.555 5.594 6.630 Duku/I sat 160 42 155 Durian 15.742 14.416 37.131 Jambu Air 10.010 10.375 16.850 Jambu Biii 38.755 52.723 151.505 Jeruk Besar 37.095 20.854 18.454 Jeruk Siam/Ke rok 260.177 548.670 568.119 Jeruk/ Orange 518.447 569.524 . Man 38 396.599 854.833 Manis 1.653 9 166 Markisa 210.496 4.242 . N Cem ak 78.093 175.346 255.007 Nenas 678.789 164.040 111.060 Pe a 2.274.612 668.141 1.020.612 Pisa.n 37.537 2.369.251 2.364.974 Rambutan 10.465 37.392 78.555 Salak 8.073 29.372 24. 184 Sawo/Sapodilla 26.655 6.513 9.131 Sirsak 27.852 25.978 42.508 Sukun 21.989 21.012 30.298 m m 46AM8ARAN UMUM KONDHS4DA£#A [L.A ■ I Tabel 2.36 Produlsi Tanamaan Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Tahun 2019-2021 Produki Tama Sayurn Menurut Kabupaten/Kot (Kuintall Wilayah Bawag Mera.h Caber Kentang Kubis Peta Tomat Bawang Putih 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Bumba Bart 351 34 818 227 870 1.276 . 66 186 1.888 19 .048 76 3992 233 55 1.795 47 . Sumba Timur L.753 1.289 1.385 5.324 5.782 4.652 28 134 18 62 4154 174 3531 301 .244 2371 2.229 100 166 342.600 Kupang 1.576 24.877 21.196 14516 18.660 21.026 . $.423 160 6.217 13250 6195 14.687 137 14849 7.474 27235 26.787 204 818 550 Tiror Tenga.h Sela tan 12.130 17340 1$.030 16.654 13.630 10.344 3.900 15.835 2.270 21.450 25.710 10.150 24 350 176 24 900 13.600 15.300 9130 570 3.160 3.740 Timor Tengah Utara 244 360 154 214 187 848 4.5 412 37 435 2355 735 349 " 467 2473 1.153 971 84 303 91 Belu 2.660 3704 2532 7.700 16.806 14 16l . 451 . 1 566 4585 482 3554 138 3863 6172 7.829 6396 2.493 3576 1.162 Alor 3I4 300 1 190 2460 4.155 2540 2217 . 2.404 8.033 2.610 7715 68 9.422 6.276 6.51 4281 . . . Lerbeta 403 315 715 325 14l 67 . . 6 124 . 63 22 107 23 4 58 ' . s pees Timur I4 170 37 134 114 747 . . . 10 251 47 391 10 606 374 7 579 . . Sikka l 204 2112 37% 7.281 10.831 4.670 15 405 609 23 744l 249 25.705 95 0.347 8.036 8.657 6510 6l • . Ende 655 5$0 369 410 2.283 1822 1.300 3.120 880 2560 3.340 2.245 2799 163 3.487 4175 7$90 3.504 510 220 40 Ngada 16 14 4 I64 100 1a47 2 18 42 40 225 154 26.3 48 47 $ . . 29 128 86 Manggarai 792 12.670 7452 1.444 2304 1036 . 1.342 . 767 734 947 1455 119 804 7929 2167 2.079 130 8L 20 Rote Ndao 34.257 27.763 45.952 41.160 38 816 22482 . 595 . 1725 14.206 260 17.235 140 10.311 13757 5.425 11.505 L.799 1320 120 Manggarai Barat 2.940 893 84 7745 9.645 9.900 . 2.270 . 1.165 $.440 3.700 6.321 67 15.960 3.080 3.864 9.840 . . Sumba Tenga.h 376 324 168 249 562 298 . 204 . 190 309 . $74 31 94 148 2l . . . 84 Bumba Barat Daya 57 I4 112 1.649 1.098 9.474 . 2 . . 421 770 651 205 8.979 94 674 9.002 66 2 Nageleo 545 390 . L.31$ 1716 3.46.5 . 200 . 3.350 200 2190 24 3.190 2.985 423 2.205 . . . I i ]GAMBA#AN UMUM KONDISI DAERAN I-45 . . - . Poduki Tana.ran Saryuran Meurut Kabupaten/Kot.a (Kuintal Wilayah Bawang Mer.h Cabai kKetang Kubu eta Tomat Bawang Putih 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Mangrai Timur 6379 8.377 1 139 881 1 764 4468 5 5.110 75 2.752 9.779 3.704 5.679 103 7501 3.002 4.826 4.233 18 52 23 Sabu Raijua 3143 1.631 3498 66.5 277 220 . 10o . 250 1.518 . 3.27 6 2209 1 493 1.016 817 2 Malak.a 2569 698 1O 4.174 7559 8719 . 280 . 475 7735 200 4457 179 494l 3760 1.404 1 540 426 35 Kota Kupang 162 418 I4 670 395 92 . 377 . 240 2.143 347 2.743 49 2.090 1493 5I8 1 440 . . . Musa Teng&are Tur 82.540 10.234 11409 1736 137 39 12245 5.295 39.561 4.097 42507 11799 34 163 129.88 2314 133.62 99.496 98.019 105.44 8.683 9.737 5.787 8 ' • 3 ' 2 6 0 • A L e m " ] G A M B A#A N UMUM KONDISI DAERAN 11.46 I 2.1.4.10 Kehutanan Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industn. Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat. Tabel 2.37 Luis Hutan Produlsi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT Tahun 2017-2020 L huh00..00ab. /iota [eta tut% w1ayah et Te0p vw.. Depot di d 201 201% 20.20 201 2018 200 201 2018 2020 201 208 2020 ob % 191,9 92,0 92.0 106.6.8 4.7876 4.8165 . . . $nb 19.18,6 9.04,76 19.084,76 19.694,9% 25418,21 2.418,2l 4.,8.3 . . 72549,75 61366,0 61.366,0. up 41756.4 40.2 43478,21 61.240,99 60.6.4 6086.4 3.08. 531,3 $31,3 gel 006,8 2.9.,4l 2923,4 43628,I 40.566, 40.66., 180_23 . . . L/ 4.614,16 90, 4909,34 4.01,9 12981,91 12981,91 . 28,1 300,/# 300,% el 618,9 953,28 961,#0 61,80 . . . Alf 26.625,0% 26.6099,0 26990 20.084,0 9.341,02 19.341,0 . . Leb% . . 099, 60,12 605,2 . . ore he 121,2%8 1,6 11. 123,86 4.528,99 4.410,5 4.410, . . $16,42 21,0.3 521,0. see 4.3,9% 734.5.3 734,5.3 90,5 10, 1.0n,12 8ode 40,60 177,15 177,75 3.686,74 29.6.5.3,86 29.603,86 . . 083,8. 928.8 3,8. Neh . . . $.3s, 6.330,4 6.30,4 . 30.3032,00 13.438,30 13.438,30 Mang%d . . . . . . . . 115,14 1.136.2 1.136,25 eel 9.234,74 9.3$2,55 9.3092,55 1.418,3 . . . Ml. . . 8.06,00 18174,1 18174,1 . . . ub en.h 16.045,22 15.189,18 15.189,18 5411,0 $157,06 5157,0%6 . . sub% 4at Dy. 8.420,4. 8.853,18 8.853,48 . . . . . ee0 9.166,3 9176,56 9.176,56 9.65706 0871,63 9.871,6.3 . dad %er 16,19,45 15.583,62 15.583,62 3138,8.5 971,6 916 tab led0 . . . . . . Mae 3006.4 294,4. 2904,4. 2$9,3. 2.547,40 2547,40 . . . . ot .pg . 8,o0 ,9 . .63.7 .604,80 1.604,80 he0 or 18.561,06 16.40.$4 86.400,4 280.96.3,19 276.556.,2.3 276.556,2.3 3.569,8 3.225.58 . 147o,4l 8080.,4 80.80.. Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4GA4gAA4 (t0404$4 D4£RA4 [L.4 I 2.1.4.11 Kelautan dan Perikanan Pembangunan perikanan didukung potensi panjang garis pantai ±5,700 Km dan luas wilayah laut mencapai 15,141.773,10Ha. Potensi yang mendukung sektor perikanan adalah Hutan Mangrove seluas ± 51.854,83 Ha ( 1 1 spesies), Terumbu Karang sebanyak ±160 Jenis). Sumber daya laut sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah pengembangan masing-masing yaitu: (i) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, (ii) Pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Sumba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan (iii) Pengembangan Komoditas Garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Lembata dan Alor. Potensi Perikanan Tangkap, terdiri dari: Potensi Lestari; Jumlah Ikan Ekonomis: (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambangan, dll); (3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang Darah, dll). Potensi Perikanan Budi Daya, terdiri dari budidaya Laut seluas 5,870 Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu); Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha (Udang dan Bandeng}; Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dan Mina Padi seluas 85 Ha. Potensi Budidaya Rumput Laut; Kabupaten yang budidaya rumput lautnya telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah Echeuma CoTonii, Echeuma Sp, dan Alga Merah (red algae). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha, dengan potensi produksi sebesar 1.836.847 Ton/tahun. [GAMBA#AN uUMK0NONI DA£RA4 I4.48 I Tabel 2.38 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2019 Produksi Perikanan Tangkap Menrut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Wilaya.h Perikanan Lat Perairan Unum Jumlah 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Sumba Barat 2.821 7.305 3.009 . . . 2.821 7.305 3.009 Sumba Timur 138 16.984 9.159 . . . 138 16.984 9.159 Ku 2.520 8.010 8.410 . . . 2.520 8.010 8.410 Tirnor Te Selatan 242 1.876 552 . . 56 242 1.876 608 Tor T tara 259 519 748 . . . 259 519 748 Belu 1.532 3.561 1.574 . . . 1.532 3.561 1.574 Alor 9.298 16.079 16.883 . . . 9.298 16.079 16.883 Lembata 7.352 7.540 7.627 . . . 7.352 7.540 7.627 Flores Timur 12.750 13.385 14.055 . . . 12.750 13.385 14.055 Sikka 6.660 17.959 18.863 . . . 6.660 17.959 18.86.3 Ende 3.696 8.994 8.123 . . . 3.696 8.994 8.123 N 378 1.536 274 . . . 378 1.536 274 drat 4.074 7.009 . . . . 4.074 7.009 . Rote Ndao 3.361 3.566 3.696 . . . 3.361 3.566 3.696 M Barat 50.613 5.808 5.331 . . . 50.613 5.808 5.331 Sumba Te 550 3.015 200 550 3.015 200 Sumba Barat Dava 904 907 556 . . . 904 907 556 Nacre 1.098 1.115 1.171 . . 1.098 1.115 1.171 M Timur 4.074 4.060 4.082 . . . 4.074 4.060 4.082 Sabu a 318 2690 2.825 . . . 318 2.690 2.825 Malak.a 354 1.246 506 . . . 354 1.246 506 Kota Ku 25.274 24.524 16.013 . . . 25.274 24.524 16.013 Nusa T a Timur 138.268 157.691 123.658 . . 56 138.268 157.691 123.714 e o4GAMBA#AN UMM 0NHS4 DAE RA It49 Tabel 2.39 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2018 Wilarya.h Budidaya Laat Tambak Kolar Kera.be Jaring Apung Saw.h Jumlah 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 umba Barat 192.720,00 192.720,00 6,40 6,00 206,20 206,00 . . . . . . 192.932,60 192.932,00 Bumba Timur 123.800,85 123.801,00 . 108,78 109,00 0.75 . 1,00 . 123.910,38 123.911,00 Kupang 1.343.128,00 1343.128,00 42271 423,00 154,13 154,00 . . . - . 1.343,704,84 1.343.705,00 Tiror Tega.h Selatan 258,58 259,00 . . . . . . 258,58 259,00 Timor Tengah Utar# . . L.047.88 1048.00 230,39 230,00 . . . - . 1.278,27 1.278,00 Belu 116,60 117,0o 26.20 26,00 . . . . . . 142,80 143,00 Alo 272,00 272,00 3,06 3,00 26,00 26,00 492 $,00 . 305,98 306,00 Lembata 35,90 36,00 0,0$ . ,45 1,0o . . . . . . 37,39 37,00 ores Timur 81.466,19 81.466,00 100,00 100,00 . - - . - 81.566,19 81.$66,00 Sikka . . . . 0,05 . . . . . . 0,05 . Ende 1.968,97 1.969,00 29,66 30,00 31,47 31,00 0.81 - . 1,0O . . 2.030,92 2.031,00 Ngada . . . 1396.71 1.397,00 - . 1.396,71 1.397,00 Manggarad . . 27,07 27,00 88,46 88,00 . . . 115,53 115,00 Rote Ndace 126.212,00 126.212,00 1,65 2,00 3,84 4,00 . - . . . 126.217,49 126.218,00 Mang8rs Bart 458,86 459,00 0,83 1,0O 2133 21,00 . . . . . . 481,02 481,00 Sumba Tengah 273,47 273,00 . - 9,27 10,00 . . . 273.00 . 555,73 283,00 Sum.ba Brat Daya 2.401,60 2.402,00 . . 4,30 4,00 . 2.405,90 2406,00 Nagekeo 14,98 15,00 48,$0 48,00 10,21 10,00 . . . . . . 73,69 73,00 Maggarai Timur 74.93 75,00 3,97 4,00 142,33 142,00 0.15 . . 112.59 113.00 333,96 334,00 Babu Pajua 68.880,00 68.880,00 . . . . . . . - . 68.880,00 68.880,00 Malak . 671483 6715.00 173,96 174,00 . . . . . . 6.888,79 6.889,00 Kota Kupang . . 7,73 . . 8,00 . . . . . . 7,73 8,00 tu fer.r Ti.r 1.941.707.74 1.94L.708,00 .6an 93 8.523.00 2.893.66 2.901,00 6.63 . . 16,00 386 $9 a,00 1.93.624.54 1.983.261. 00 " » t ] G A M B A RA N U M U M KONDISI DAERAH -$0 Tabe 2.40 Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2015-2017 Subsektor dan Produksi Rumnut Laut onl Ww 2015 2016 2017 sumba Barat 160.00 154.70 192.720.,00 Sumba Timur 21.546,50 21.546.50 123.800.85 Ku 1.548.467.00 1.342.582.00 1,343.128,00 Timor Te Selatan . . . Timor Ten Utara . . . Belu . . . Alor 161.347.60 161,347.60 272.00 Lembata 7.375,00 7.375 00 35.,90 Flores Timur 92.849,01 124.526.06 81.466,19 Sikka 2000 20.00 . Ende 25,90 25.76 1.968.97 N a 35.00 35.00 . Man 32.41 681 15 . Rote Ndao 145.840.,00 128.595,13 126.212.00 Man Barat 183.88 185.79 458.86 Sumba Tengah 96. 1 9 76.47 273.47 Sumba Barat Dava 280.04 160.37 2.401,60 N keo 9 7 9.87 14.98 Man Timur 2.311.39 1.311,20 74.93 Sabu Raijua 75.571 72 48.214,49 68.880,00 Malak.a . . . Kota Ku . . . Nusa Ten ara Timur 2.056.151.51 1.836.847.09 1.941707 74 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.1.4.12 Peternakan Kawasan pengembangan peternakan pada rRwp berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2019-2021 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.41. e s a GA48ARAN UMUM K0ND/54 DARA pl.SL Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsf NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) Populi Tern.k Der Murrutburp.at/Ko wilh $%pi Poto pi Perl Kerb Ku.d 2.019 2020 2.021 2019 2.020 2.021 2.019 2.020 2.021 2.019 2.020 2.02 srb 8et 1.692 2400 2549 . . . 13.626 1481l 15.729 6.276 6.90.3 . Sum ba fir $4.999 65.693 60.025 $ • • 40.42 44.007 35.730 33.943 37.338 . Kupon.g 239.2.39 2547 301915 984 2.297 2.078 .. , 5.292 eo Teng.h set 202.000 206.644 223076 13 13 12 4 357 37 957 975 942 ior Tega.h th4 132675 161889 145.132 . . . 80.3 872 "' 44 1.599 . Del 74.126 80.44 77320 ' " " 788 749 699 792 806 780 Alo $.268 7574 8044 . . . . . . 116 2 13$ Lob $14 6.978 .30 . . . . . 2187 2406 . Flore Tie 496.5 5.552 $896 . 1.365 ' Sil. 15.274 18182 9.30 . . . 2135 2.087 2216 3610 2.86.3 ode 38.342 4175 4447 . 2828 3.074 3265 3349 3.684 g 43436 $2968 $6.252 . . . 15.265 16.94 7623 7251 7976 Mer 26.825 27871 29.599 8.448 9.184 753 1299 1428 et N 67736 81.50 86.606 . . . 17736 19.280 20.47 8.019 8.82l . Meri at 1$.97% 1944 1799$ . . 1$.897 1728 18.352 21% 239 24 um.ba Teng.h 8.538 8917 947 10.013 10885 12295 7.300 8030 sob st $.452 4.38. 4.67 . . . 6.331 153 18.84 6.531 7184 . • Nae.k 35917 29.390 1.212 . 7187 7.812 8.29% 3.931 4.323 . Man.grad Timar 16.277 17$80 8.670 . . . 9.360 10.175 10.806 3.85 3943 . Sable 5.827 735% 7812 L.23l 12208 12965 8.652 951 Ma. 8299%6 82512 86.08.8 . . . 471 512 44 7$ 85 Kot Ku.pang 6.912 7619 32 34 34 84 9 9 Nu Teng Tinor 108761$ 188.982 1248.930 2 3$ 31 174.903 189.972 190.833 109.35 11.129 . Sumber: BPS, tahun 2022 4AM8ARAN UM(MK0ND/$4 DA£RA4 [ L. 4 I Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) lei Ternak Keil Menurut Kbu Kot Wilayah Babi Kamb Dorn.be 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumbea Barad 65.$54 76.264 84.501 2.510 2526 2.683 . 66 73 Sumba Timur I49.640 179568 70.145 69.335 70.083 68.725$ 1.280 1.536 9380 Kupang $01.690 525.445 474,396 45.862 172229 155.926 214 220 212 Tenor Teng.h . . Selatan 224.52 240.887 230.560 30.674 32 453 29.542 Timor Tengah Utara 86 131 103 357 95.660 46.666 46 974 $2529 38 46 49 Belu 69 219 70.399 66. 1 1 0 19.205 19,386 17.297 . 37 34 Allor 119459 143 351 158.833 50.984 51.321 54.503 . . . Lembeta 4 988 65 985 73.111 49.248 49573 52.647 624 749 830 lores Timur 104.465 125,358 138.897 76.000 76 01 81.244 928 1.115 123s Skk 160.149 88. 198 97723 67.571 115.5II 122.673 281 337 373 Ende 71247 85.496 94.730 31.161 3 1 366 33.311 16 19 2 gad«a 171.033 205.239 227.405 31.404 31611 33.571 2603 3.123 3460 Mang8a 47.316 36.779 62911 13.554 13.643 I4,489 . . . Rote Ndao 56.656 67.987 75.330 59.592 59.985 63.704 25.342 30.410 33.694 Maggarai . . . Barat 4458.4 $3 500 $9.278 7.235 7283 7.735 Bumba 11734T 42957 51548 57115 1618 13.560 15 Sumba Barat 96725 116.070 128.606 21.507 21.81 23.163 . Nageleo 105.755 126 906 140.612 51 590 51930 $5.150 8.121 9.822 10.883 Manggarai . . . Tur 74 100 88.920 98.523 35.225 35.457 37.655 Babu Fajua 40827 48.992 54.28.3 65.717 66151 70.252 26.08 28.973 32 102 Malak 104.646 125.575 69.301 23.642 23.797 33.996 . Kota Kupang 40.839 49.006 . 8.350 8.405 7.989 61 79 66 Nu Terggar« 2432501 2.694 830 2$98.370 818.650 999.730 1.032.344 65.589 76.532 92.427 Tiur Berdasarkan Tabel 2.40 dan Tabel 2.41, diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak. Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdari dari 27 RPH pemerintah dan l RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. ]GAARAN ULM KONDHSI DA£RAH [l53 Tabel 2.43 Banyaknya Ternak yang Dipotong di Rumah Potong HewanTahun 2019-2021 Banyalny Rush Poto Hewson enurut abpaten/Kot.a (Unit) wiaya.h Pererintah wt Jurla.h 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sum ba Barat ' 1 1 . . . 1 1 'Sur ba Timur 2 2 2 . . . 2 2 2 Kupang 3 3 3 1 ' ' 4 4 4 Tisor Tengah Selatan 2 2 2 . . . 2 2 2 Tieor Tengah Utara ' 1 1 . . . 1 ' 'Belu 2 2 2 . . . 2 2 2 Alor 1 1 ' . . . ' ' ' Lembata 1 1 ' . . . ' 1 l Flores Timur ' 1 ' . . . 1 ' 'Sikka ' 1 ' . . . ' ' ' Ende 1 ' ' . . . 1 ' 'Ngad.a 2 2 2 . . . 2 2 2 Manggara 2 2 2 . . . 2 2 2 Rote Ndao ' ' ' . . . ' 1 ' Manggarai Barat . . . . . . 0 . . Sumba Tengah . . . . . . 0 . . Sumba Barat Daya . . . . . 0 . . Nagekeo . . . . . 0 . . Mang&arai Timur . . . . . . 0 . . Sabu Raijua ' ' ' . . . ' ' 1 Malakca I 1 1 . . . 1 ' 1 Kota Ku pang 2 2 2 . . . 2 2 2 Nu#a Tengara Timur 25 27 27 ' ' 1 26 28 28 Sumber. Din.as Peternakasn Provinsi Mussa Teng@are Timur 2.1.4.13 Pariwisata Pada triwulan III 2021, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 7,17%. Pariwisata tumbuh karena didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tumbuhnya kredit akmamin, serta optimisme masyarakat yang terus membaik. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi antar lembaga optimalisasi peran seluruh pihak dan juga keterlibatan pelaku usaha dan UMKM untuk mendukung upaya perbaikan pariwisata dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah Pemerintah daerah, perusahaan teknologi dan asosisasi bersama-sama mempromosikan Labuan Bajo sebagai sala.h satu kawasan wisata super premium sehingga meningkatkan [GAMBA#RAN UMUM KON0HSI DA£RA It-Sd - --- - - -- kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata. Kinerja lapangan usaha akomodasi dan makan minum pada 2020, menyusul dampak covid-19 pada sektor pariwisata terkontraksi hingga 26,92%, melambat dibandingkan 2019 yang tumbuh sebesar 5,99%. Sehingga vaksinasi sebagai game changer terhadap pelaku pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah di tengah percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai prime mover economy. Tabe 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2019-2021 dan Domestik Menurut Tenggara Timur Juralh Wltwen Mcnega.re dau Dore.ti (Jliw) Wiayah Mancera po ti Jhurla.h 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Sumba Barat 862 946 . 3079 708.3 . 3941 8029 Sumba Timur . 202 87 . 5880 18489 . 608.2 18576 Kupang . 316 0 . 3759 4619 . 4075 4619 Tieor Tengah Selatan . 0 0 . 6927 11038 . 6927 11038 Tior Tengah Utara . 37 0 . 1250 10980 . 1287 10980 Belu 811 34 . 20429 22324 . 21240 22358 Alor . 12 18 . 143l 2382 . 1443 2400 Lembata . 0 0 . 1203 1760 . 1203 1760 Flores Timur . 147 21 . 2685 20156 . 2832 20177 Sikka . 2159 119 . 12296 21214 . 14455 21333 Ende . 31 6 . 2145 13053 . 2176 13059 Ngada . 62 29 . 3841 12384 . 390.3 12413 Mang8era . 116 4 . 2128 10435 . 2244 10439 Rote Ndao . 490 0 . 983 1890 . 1473 1890 Maggarai Barat . 15031 6129 . 64917 136836 . 79948 142965 Sumba Tergah . . . . . . . . Sumba Barat Daya . 4116 172 . 2366 4217 . 6482 4389 Nagekeo . 0 0 . 2142 5252 . 2142 5252 Manggarai Timur . 0 0 . 1001 2488 . 1001 2488 Sabu Raijua . 9 0 . 523 521 . 532 521 Malak.a . 0 0 . 771 622 . 771 622 Kota Ku pang . 20377 1180 202532 235898 . 222909 237078 Nu#a Tenggara Timur 155900 44778 8745 931967 342288 543641 987867 387066 552386 ]GAMBA8RAN UMUM KONDIS DAERAM [1.55 addawl 2.1.5. Aspekr Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.5.1. Elonomi Malro Regional Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan Iv 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10%, membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dar lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Lapangan Usaha Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif scbesar 2,51%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83%. Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja ckonomi bersumber dari LU utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan, dan LU Pertanian. 2.1.5.2. Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN] di Provinsi NTT pada tahun 2021 mencapai Rp. 44,50 Triliun, atau 86,60% dibandingkan dengan total anggaran. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 89,24%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menghambat kinerja belanja daerah. Ke depannya, realisasi anggaran daerah perlu terus diakselerasi guna mendorong optimalisasi peran fiskal sebagai counter cyclical dalam perekonomian Provinsi NTT 2.1.5.3. Perkembangan fnflasi Inflasi Provinsi NTT pada triwulan Iv 2021 tercatat sebesar 1,67%, melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74%. Inflasi terse but lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87%. Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas ma kanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73%. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66%. Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan »., e e 1 G A M B A 8 A N UMuMK0ND54 DA£RA I-S6 mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. 2.1.5.4. Stabilitas Sister Keuangan Daerah Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada tahun 2021 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari ROA sebesar 3,83, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fungsi intermediasi tetap tinggi, dengan LDR sebesar 114,56%. DPK tercatat tumbuh sebesar 8,25%, didorong oleh perbaikan kinerja simpanan jenis tabungan. Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh sebesar 7_77%, didorong oleh perbaikan kinerja kredit konsumsi serta kredit UMKM. Tingkat risiko masih terjaga, dengan NPL (gross) yang tercatat sebesar 1,37% 2.1.5.5. Penyelenggaraan Sister Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah Indikator sistem pembayaran tunai maupun nontunai pada triwulan IV 202l menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan triwulan [II 2021 didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pembatasan sosial pada triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja transaksi tunai dapat terlihat dari peningkatan kinerja transaksi inflow dan outflow dibanding.kan triwulan sebelumnya. Sementara itu, perbaikan transaksi nontunai dapat dilihat dari perbaikan kinerja transaksi RTGS, SKNBI, dan kartu kredit. Di sisi lain, transaksi elektronik masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, meskipun melam bat dibandingkan dengan triwulan III 2021. 2.1.5.6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2021 tercatat 2,92 juta orang, meningkat 2,48% dibanding Agustus 2020 yang sebanyak 2,85 juta orang. Sementara itu, pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,77% pada Agustus 2021 dari 4,28% pada periode yang sama di tahun sebelumnya, Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2021 tercatat sebesar 20,44%, turun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21%. Nilai tukar petani (NTP pada triwulan IV 2021 tercatat masih rendah sebesar 95,68 menurun dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar 96,27. 2.1.5.7. Popek Perelonomian Daerah Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,72% - 5,52%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021, Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya investasi dan konsumsi sejalan dengan program vaksinasi sebagai game changer dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, r " p m " G u » B A RN uuwowors1As 1.s7 d I perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja Lapangan Usaha Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus 0ovIp-19 dan penebalan kebijakan pembatasan. Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun masih tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 3%±1%. Tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pasca vaksinasi yang mempengaruhi permintaan. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada kom ponen volatilefood dan administered prices 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 2.2.1 Capaian Kinerja Malro Daerah tahun 2021 Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Visi Oubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi, yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, 2. Membangun NTT gebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beaut), 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berpedoman pada visi dan misi RPJMD 2018-2023 dan tema RKP 2021, RKPD 2021 menetapkan tema "Perihan Ekonomi melalt Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah" Tema RKPD 2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu ; I. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting; 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat; 3. Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana; 4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata; 5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi; 6. Peningkatan Aksesibilitas 8 Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan; 7, Reformasi Birokrasi. Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indicator makro pembangunan untuk tahun 2021 dapat dicapai. Pencapaian .,,_ a4GAMBA8AN UMUM K0ND/SI DAERAN [L.4g indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabet 2.44 berikut. Tatel 2.44 Pencapaian Kinerja Matro Daerah Tahun 2018-2021 Capain Kinerja Perbangunan No lndilator atan 2018 2019 2020 2021 1 PertumbuhanEkonomi % 5,11 5,24 -0,83 (c to 3,10 (pertumbuhankumulatif) 2 Angka kemiskinan % 21,03 20,62 21,21 20,44 3 Inflasi % 3,07 0,67 0,61 ( on 1,67 4 1PM pon 64,39 65,23 65,19 65,28 5 Usia Harapan Hidup tahun 66,38 66,85 67,01 67,15 6 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,30 7,55 7,63 7,69 ' TpT % 3,01 3,35 4,28 3,77 8 Indeks Gini po 0,351 0,356 0,356 0,339 Sumber: BPS Provinsi NTT, 2022 Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan Iv 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (voy). Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (voy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (y0y). Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,2l persen pada September tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 20,44 persen. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 65,28 persen. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,85 pada tahun ,a; 2019 dan 67,01 pada tahun 2020 menjadi 67,15 ditahun 2021. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019dan pada tahun 2020 menjadi 7,63, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 7,69 tahun. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020, namun ditahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 3,77 persen. Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan, sedangkan untuk bulan September tahun 2021 berada pada posisi 0,339 menurun 0,017 poin apabila dibandingkan dengan September 2020. 2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 maka dapat disimpulkan bahwa kondisinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemic Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah dan akumulasi secara nasional. Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya refocusing dan penyesuaian Kembali berbagai target indicator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
1. 2021.RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 202I, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refocusing akibat pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya. % a t 6 4M A RAN UMUM K0ND/S4 DA£RAM fl.ge Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin. Ssehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyam paian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyam paian laporan dilakukan secara offine maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id /e-kinerja. Penyampaian laporan baik secara online maupun offine telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagni No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi E-monev performance (Kondisi Laporan yang disampaikan ke BappelitbangdaProvinsi NTT s/d tanggal 31 Desember 2021). Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh pp Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program yang dilaksanakan berubah sebagaimana ditentukan Permendagri Nomor 90 Tahun
2. 2019.Hal ini berdampak pada penetapan indikator kinerja program dan penetapan target-target kinerja, dan data dasar. Nomenklatur Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera juga harus disesuaikan dengan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Namun demikian, program-program terse but tetap dijiwai oleh semangat NTT Bangkit menuju Sejahtera. Untuk itu indikator program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera tetap dipertahankan, dengan penyesuaian seperlunya sesuai hasil evaluasi. Pemetaan Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera ke nomenklatur program sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. e rt6AM8ARAN UMUMK0ND/SI DAERAN IL.$1 Program/Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, terdiri dari:
a.3Program Non Urusan yang dilaksanakan oleh seluruh PD, yaitu:
1. 1.Program Pelayvanan Administrasi Perkantoran;
2. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. 3.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
b.Tiga puluh sembilan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, yaitu ; I. Program Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan dan Kelestarian Budaya;
1. 2.Program Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
2. 3.Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga;
3. 4.Program Peningkatan terhadap Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. 5.Program Upaya Kesehatan Perorangan;
5. 6.Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. 7.Program Pelayanan Sosial;
7. 8.Program Pengelolaan Perbatasan Daerah;
8. 9.Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
9. 10.Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan; 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
10. 12.Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. 13.Program Pengelolaan Perbatasan, Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah;
12. 14.Program Pelestarian Lingkungan Hidup;
13. 15.Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana;
14. 16.Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan;
15. 17.Program Peningkatan Produksi Peternakan;
16. 18.Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan; 19, Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
17. 20.Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah;
18. 21.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. 22.Program Pembinaan Tenaga kerja, Koperasi dan UKM;
20. 23.Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah;
21. 24.Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. 25.Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika; 26, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal; r r e r e ]GAMBA#AN UU KONDISI DA£RAH [L.62 I
23. 27.Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah;
24. 28.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 29, Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
25. 30.Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai;
26. 31.Program Layanan Pemerintahan Daerah;
27. 32.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28. 33.Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan;
29. 34.Program Peningkatan Pengelolaan Aset;
30. 35.Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
31. 36.Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi;
32. 37.program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan Protokol;
33. 38.Program Pringkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 39, Program Kesatuan Bangsa dan Politik.
c.Program/Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019: Tube1 2.46 Peretaa Program NTT Bangkit, NTT Sejahtera dengan Permendagri Noror 90 Tahun 2019. • d KLABIFIKASI KODEFIKA8I DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 Indilator Program 3 INDIKATOR PROGRAM URAI BIDANG [PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD S ebo lun Perubahan) 21 KODE Program NTT Sejahtera Dins Pendidiean dan Kebudayan Jumlah SMK yang PROGRAM direvitalisasi PENGELOLAAN menjadi SMK PENDIDIKAN Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) Din«s Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ]GA8ARAN UMUM KONDIS4 DAERA -63 URAI BIDANG KLASIFIKASI KODEFIKA8I DAN [PROGRAM/ NOMENKLATUR KODE KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (RP,JMD PROGRAM Sebelun Program Indilator Program Per.bahan] 2 3 • 5 PROGRAM Persentase PEMENUHAN UPAYA persentase Program ketersediaan KESEHATAN ketersediaan fasilitas NTT fasilitas kesehatan PERORANGAN keschatan di Sejahtera di Pariwisata DAN UPAYA Pariwisata Estate Estate KESEHATAN MASYARAKAT Dina Pelerjaa Unum dan Peruraban Rakyat Program Persentase PROGRAM Persentaseke NTT ketersediaan jalan PENYELENGOAR tersediaan jalan dan Sejahtera dan jembatan ke AAN JALAN jembatan ke 22 22 Pariwisata (Bangkit) Estate Pariwisata Estate Program Persentase rumah PROGRAM persentase rmah NTT tang.a menurut PENGEMBANGAN tangga menurut ar Sejahtera air layak PERMUKIMAN layak Persentase rumah Persentase rumah tangga menurut tangga menurut sanintasi layak sanintasi layak Dina Pemberdayaan Perempuan dan Perliadungan Ana Jumlah kader PROGRAM Champion yang PENINGKATAN Persentase Program terbibat dalam KUALITTAS Keterlibatan Kader pemenuhan gizi KELUARGA Champion dalam NTT Sejahtera balita dalam pemenuhan Gizi rangka Balita dalam rangka pencegahan pencegahan stunting stunting Din Perberdayaan Mayaralat Des Program NTT Bangkit Jumlah BumDes Aktif di Pariwisata Estate PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Bumdes Aktif di Pariwisata Estate pins Koperas, Tenaga Kerja du Trasrigrasi Persentase Program pertumbuhan NTT Bangkit UKM baru di pariwisata estate PROGRAM PEMBERDA YAAN UISAHA MENENGAH, Persentas¢ pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate (GAMBA8AN UMUM KON0454 DA£RA4 1164 5 KLABIFIKASI KODEFIKA8I DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 ndiator Program 4 USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 3 INDIKATOR PROGRAM URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelo Per.ba han) 21 KODE pleas Llnglung Hid'up dan Kehutanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi PROGRAM Persentase hutan wisata KONSERVASI perlindungan Program mendukung SUMBER DAYA terhadap objek NTT Bangkit ALAM HAYATT Kawasan konservasi pengembangan DAN SDA pariwisata estate EKOSISTEMNYA Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata DH Perhabungun Persentase trayek PROGRAM Program PENYELENGOAR Persentase trayek angkutan umum NTT di pariwisata AAN LALU LINTAS angkutan umum di Sejahtera DAN ANGKUTAN pariwisata estate estate JALAN (LLA.JJ DHaas Korunilasi dan nformatila Program NTT Bangkit Persentase cakupan internet di Pariwisata estate PROGRAM PENGELOLAAN /t..PLIK/t.S/ INFORMATIKA Persentase cakupan internet di Pariwisata estate Dinas Keperudaan den Olahraga Program NTT Bangkit Jumlah olah raga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate Jumlah olah raga rekreasi yang dibina untuk mendukung pariwisata estate PROGRAM Cakupan pembinaan PENGEMBANGAN olahraga tradisional DAYA SAING dan rekreasi untuk KEOLAHRAGAAN mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi Dia Kearsipan de Perputala.an l6AM8ARAN UMUM KONDISI DAERAM -65 ~ ~ - RODE 1 URAI BIDANG KLASIFTKASI KODEFTKASI DAN /PROGRAM/ NOMENKLATUR KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (RP.JMD PROGRAM Sebelam Program [dilator Program Perubahan] 2 3 • s Persentase PROGRAM Persentase Program ketersediaan PEMBINAAN ketersediaan NTT perpustakaan PERPUSTAKAAN perpustakaan umum Sejahtera umum di pariwisata estate di pariwisata estate Dinas Kelautan dan Perilanan Persentase PROGRAM Persentase etersediaan PENGELOLAAN ketersediaan pangan pangan berbasis PERIKANAN berbasis perikanan perikanan di BUDIDA YA budidaya di parrwsata estate pariwisata estate PROGRAM Persentase PENGELOLAAN ketersediaan pangan PERIKANAN berbasis perikanan TANGKAP tangkap di pariwisata estate PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASL PERIKANAN Program NTT Bangkit Jumlah Pariwisata Estate PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINA.SI PARIWISATA Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola nasyaura.k.at Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpilih gender PROGRAM Pertumbuhan usaha PENGEMBANGAN di bidang pariwisata SUMBER DAYA yang dikelola PARIWISATA DAN masyara.kat EKONOMI KREATIF PROGRAM Persentase SDM PENGEMBANGAN Pariwisata dan SUMBER DAYA Ekonomi Kreatif PARIWISATA DAN Tingkat Lanjutan EKONOM KREATIF GAMBARAN UMUM KONDISI DAE RAM l-66 URAI BIDANG KLASIFTKASI KODEFTKASI DAN [PROGRAM/ NOMENKLATUR KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 KODE (RPJMD PROGRAM Sebebmm Program Indilator Program Perubahan] 1 2 3 4 'PROGRAM Rasio Pemanfaatan PENGEMBANGAN produk Ekraf yang EKONOMI sudah difasilitasi Hak Jumlah UMKM KREATIF Kekayaan Intelektual yang berbasis MELALUI PEMANFAATAN ekonomi kreatif DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Dina Pertaniaa dan Ketahann Pangan Proporsi bahan PROGRAM Proporsi bahan pangan pertanan PENINGKATAN pangan pertanian Program dibandingkan DIVERSIFIKAST dibandingkan NTT seluruh hasil DAN KETAHANAN seluruh hasil Sejahtera produksi untuk PANGAN produksi untuk penanggulangan MASYARAKAT penanggulangan Gizi Gizi Buruk Buruk PROGRAM produksi Pertantan, Persentase PENYEDIAAN Peternakan di Program pertumbu han DAN Pariwisata Estate NTT produksi tanaman PENGEMBANGAN Bangkit pangan di PRASARANA parrwrsata estate PERTANIAN pegsentase pertumbu han produksi hortikultura di pariwisata estate persentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate Dina Peternalan Proporsi bahan PROGRAM Proporsi bahan pangan peternakan PENYEDIAAN pangan peternakan Program dibandingkan DAN dibandingkan NTT seluruh hasil PENGEMBANGAN seluruh hasil Sejahtera produksi untuk SARANA produksi untuk penanggulangan PERTANIAN penanggulangan gizi gizi buruk buruk Persentase PROGRAM Persentase Program pertumbu han PENYEDIAAN pertumbu han NTT populasi DAN populasi peternakan f GAMBA8AN UMUMKONDIS DAERAM -67 URAI BIDANG KLABIFIKASI KODEFIKASI DAN [PROGRAM/ NOMENKLATUR KODE KEOIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (RP.JMD PROGRAM Sebelun Program Indiator Program Perubaban) ' 2 3 4 5 Bangkit peternakan di PENGEMBANGAN di Pariwisata estate Pariwisata estate SARANA PERTANIAN Dina Energi dan Surberdaya Mineral Persentase PROGRAM Pengelolaan Potensi Program dukungan PENGELOLAAN EBT di destinasi NTT elektrifikasi di ENERGI wisata Bangkit setiap Pariwisata TERBARUKAN Estate Program Persentase ak8es PROGRAM Rasio elektrifikasi rumah tangga PENGELOLAAN dari non EBT NTT Sejahtera miskin terhadap KETENAGALISTRI listrik KAN Dints Perindustrian dan Perdagangan Perdanganan - Persentase PROGRAM Persentase Pelaku Program pertumbuhan PENGGUNAAN Usaha untuk 3.06.16 NTT sector DAN PEMASARAN Peningkatan Produk Bangkit perdagangan di PRODUK DALAM Dalam Negeri yang Pariwisata Estate NEOERI Difasilitasi Perindustrian persentase PROGRAM Persentase Program pertumbuhan PERENCANAAN pertumbuhan 3.07.16 NTT industri DAN Bangkit pengolahan di PEMBANGUNAN industri pengolahan Pariwisata estate INDUSTRI di Pariwisata estate Keseluruhan Program Pembangunan Daerah diatas, dijabarkan dalam RKPD 2021 secara lebih konkret menurut 5 (lira) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut: e [GAMBA#AN UUM KONDISI DAERAN -6.8 I
1. 1.Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (inclusive] yakni mehibatkan semua pihak (shareholders) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutanya itu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.
2. 2.Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty) NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sector pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sector pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.
3. 3.Misi3 ; Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas social ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas kedaerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
4. 4.Mi«id: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.
5. 5.Misl5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untukmeningkatkan kualitas pelayanan publik Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, %rt e e o r e 4 6 A M 8 ARAN UMuM 0N044 DA£RA If.4q d I bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan apparat diharapkan (dituntut) teknologi bekerja informasi. Birokrasi dan dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT. Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian pelaksanaaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2021 menurut 5 Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu : ► MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari 63 kegiatan dan dilaksakan oleh 15 Perangkat Daerah; » MISI IE: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) terdiri dari 7 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah » MISI IE: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat Daerah » MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23 kegiatan oleh 5S Perangkat Daerah » MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari l (satu) Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaserta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan IV: a a t 6 A M 8 ARAN UMUM0ND/4 DAE8Alt 1. 0 Tabel 2.47 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 ([lira)] Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021 SASARAN PROGRAM ANGARAN REALI8AST % MI8I I: Mewujudlean mayaralt efu hters, mndiri dau adil I. Meningkatnya Program 79,999.163.032,00 65.527.314.440 81,91 ketersediaan, Peningkatan aksesibilitas, kualitas, Produksi, Nilaf dankeamanan pangan Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan pangan Program 43.116.583.297,00 41.736.852.631 96,80 Peningkatan Produksi Peternakan Program 63.138.407.170,00 52.846.846.801 83,70 Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelau tan dan Perikanan
6. 2.Meningkatnya Program 13.519,650.516,00 8.972.992.047 66,37 kinerja industri dan Pengembangan perdagangan dalam Perdagangan dan perekonomiandaerah Perindustrian Program 1.702.121.649,00 1.532.249.908 90,02 Koordinasi Perekonomian Dan Kerja Sama Daerah
7. 3.Terciptanya iklim . - Program 9.952.631 957,00 9,718.745.106 97,65 investasi dan usaha Peningkatan yang kondusif serta Investasi dan kesempatan kerja Perizinan Daerah yang merata bagi semua penduduk - Program 32.785.932.504,00 27.225.438.351 83,04 Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program 40.158.489.269,00 35.255.137.729 87,79 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa L. Meningkatnya Program 38.177.592.484,00 29,843.424.045 78,17 peran semua Pelayanan Sosial penduduk dalam embansunan ]6AM8ARAN UMUM KONDISI DAERAH [l71 lGAM8ARAN UMUM KONDHSI DA£RAM [ 7 , SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI % daerah Program 8.006.865.736,00 7.686.591.107 96,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program 18.089.016.393,00 17.114.018.409 94,6l Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum 2 Meningkatnya Program 1.586.234.357.148,00 1.427.928.168.305 90,02 ketersediaan dan Peningkatan akses terhadap rumah Infrastruktur, layak huni, bagi Tata Ruang dan penduduk miskin Kawasan I. Meningkatnya Program 86.940.417.010,00 49.521.261.529 56,96 kualitas lingkungan Pelestarian hidup Lingkungan Hidup
8. 2.Meningkatnya Program 8.597.804.656,00 7.979.622.501 92,81 ketangguhan bencana Peningkatan dan daerah Pengembangan Penanggulangan Bencana MIST II: M bangan NTT sw b ga. i alah tu gerbang dan pat bangan par iwisataPeng • i al (Ring of B t4 I. Terwujudnya Program 17.026.256.958,00 9.999.520.711 58,73 pengembangan Pengembangan pariwisata NTT melalui Pariwisata dan pemenuhan Ekonomi Kreatif unsur SA pariwisata denganpolapendekatan kawas.an MST III: Meninglatl ketersedia dan lualita. Infrastruktur untul merp cepat penmbangnan I. Meningkatnya Program 1.586.234.357.148,00 1,427.928.168.305 90,02 aksesibilitas dan Peningkatan kualitas infrastruktur Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan Program 37.510.483.145,00 35.792.503.017 95,42 Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan 8ASARAN PROGRAM ANGGARAN REALI8AST % Program 17.300.435.195,00 16.104.975.123 93,09 Peningkatan Energi dan Sumber Daya mineral MI IV; Meningiatlean lea1it umber daya mania I. Meningkatnya akses Progam 2.848.199.421.867,00 1.703.223.254.276 59,80 dan kualitas layanan Peningkatan pendidikan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian Program 17.580.561.602,00 14.672.736.713 83,46 Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan Program 18.473.717.500,00 18.327.775.132 99,21 Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga - -
9. 2.Meningkatnya akses Program 243.060.747.358,00 24.345.069.811 92,30 dan kuahitas Peningkatan layanan kesehatan Aksesibilitas dan KualitasLayanan Kesehatan Program Upaya Keschatan Perseorangan
10. 3.Terwujudnya Program Upaya Penanggulangan Keschatan Masalah Gizi Balita Perscorangan MI8I V: Mewujudlan refo ti birolrasi pemerintaban untuk meninglatan lualits pelay#nan pub.like 1 Meningkatnya Program 26.124.311.245,00 25.797.757.354 98,75 kualitas tatakelola Peningkatan panyelenggaraan Sistem pemerintahan dan Pengawasan pelayanan publik yang Internal efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif Program 23.396.838.387,00 21,487.656.375 91,8 Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah f6AM8ARAN UMUM KONO#SI DA£RAM I-73 SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALI8AST % Program 746.163.213.312,00 634.686.429.243 85,06 Pengelolaan Keuangan Daerah - Program 118.341.123.828,00 88.045,796.128 74,40 Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah Program 19.139.090.690,00 18.545.778.879 96,90 Pengembangan Kepegawaian Dan Kopri Program 139.781,979.153,00 127 145.688.238 90,96 Peingkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program 8.361.244,494,00 7.998.366.,483 95,66 Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PEI Pemerintah Program Tata 1.651.526.070,00 1.592.731.742 96,44 Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan dan Otonomi Daerah Program 1.823.150.122,00 1.748.218.652 95,89 Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi Program Penataan 2.125.583.940,00 1 901.547.393 89,46 Peraturan Perundang undangan Program 61.351.282.407,00 49.068,755.669 79,98 Peningkatan Kompetensi Pegawad Program 11.945.941.274,00 11.026.103.796 92,30 Pengembangan Komunikasi dan Informatika -- Program Layanan 5.768.583.350,00 5.574.758.949 96,64 Pemerintahan Daerah Program 4.314.998.080,00 3.365.698.502 78,00 Pelayanan Hubungan Ma t Dan ]GAMBARAN UMU KONDHSI DAERAN [ 74 SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALI8AST % Protokol Program 8.427,142.662,00 7.951.009.102 94,35 Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional Program 111.617.829.255,00 101.527.577.490 90,96 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daera Berikut disajikan hasil capaian target kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJM Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sesuai dengan Tabel 2.46 berikut ini: GAMBA#AN (MUM KONDIS4 DA£RAH [ 1. 7 5 - - - - Tabel 2.48 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahu 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RP.JMD ProvinAd NTT Tahn 2018-2023 • /0 l 04 0 . 4 % - 4 • - - 4 -6 le$ 200..#/.0 0 h%$$.$14 de-. 44 . 00 % d4 4 • 4. $./0 th# pi, ' ../dhl /d a la -. • iir ii • iiiiii • • • = $774$64% ]er •• .e e-·- - •• 0 - •• • $ ---l lo4 he l4 4$4744$.6 13.2 12 7$.003 4% 70003 oe. 004.N 9004. f--4 1%4$ A.8 =# =# � d � 0 004 -----· • l.8. • 0040.0.0 net4p. e � == • 84.40 / • � 8 a " � - � .f 88$ ($4106200 o -- 400 f-- 00 6 "· 0 6 " �-F- __ ,__ 9.e. 6 $ " � %$0 • e h . -- - 200 A. 43000 $8Nip ,-..- ---- K4000.¥ •0 / l 0 ( $ .4 j u 0 • 0$.% t h$0- 4.-9 4. .h. --- -- 4 $%e . a ll 004%/ ' 4 .% "$ t ' E-. • bee$.4 -- ___....__ 04e • L Dk64 ' • %00 0/ • EE - • - - 0 ., 000 I 04.0 A% + tee=± l= --·-� - 4 . %. $ L.== 400. . s -·- �----- w.Lo. I T " T E " A M 8 A RAN UMUM KONDISI DAERAH I77 --- 0 .po - he-44 -$. --- e • 4 4 .- 444 -·· l /4 4 �- " _., ... --- I ' -- o , ·= ----- I -- - 0 • •• -- - -- --- .% . ··--- --�-- to le -L- •• -t -----·L - - • L - C -- ..% i------ L C -- - E .........--..=-- ----- • 4-9h h4 - . a . . T E _ " " G A M BA R AN UMUM KONDiI DAERAH 78 f - $ l . - . . 4 . - % . % eel 1%% % 6 -- -- • • • • • • -- , e l h4- 4 - - • --- - --- t • • 0 --• •• -- • 0 .04/ --- 0¢ • • • • .. - % __,._ - --- --- -- - -·- • • '· • 4 - ·- 4. • • •a%Lwvoe III 0 •• -e h. . h hi4 f " i f t r " f G A B A R A N UMUM KONDISI DAERA IL.79 .4 l o $. 0 4 - 4 0.h -·· • I - - '• - • ' • I I I 7 I Es •• ----- - -- =i t i • 4 4 f T ' f ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN I-80 I ' - ' --- •• 02%le.% - 096 di --- _....,.,,_ --- •o4. -- th 04y ' . « 4 % " -- - - - - , • 'De • ..4. -- --- le= ------ ]0.... - - ' • 0 42 0% 0 0% -- -- ' l - �--,._- 4 z - - a '/004 ---- ' = -- - t, - - -- • '0. 0 % • --- 4 - •/04 - 1----- i • - E ___,_ /% - l • • Lo.4. • • ooooo or j - • 0 4. -- 0 --- -- -- - •ii di 0to -- - - .±= - - • I ] 4 0 - • - • • - I I ] 4coc o - ' ' 40%0 f f $ 4GAMBA#RAN UMUM KONDISI DAERAH I8l 0 .- $.. f •• . • 0.h --- --4 -- 4% _., ' •a - l • • • -- ' ==t --�--- $ 34" 4 0 7 0%0.%8 LI I 0.0.1% ---- l 00.%4 ff h $ • 4 • 1200. 0..%%4 • • ·- % a. ' • 4.0. --- .4 0 d 0. I I a./. • t • 0 0 I • 0 f%... • 0. ' ' 2 • • 0% %...4 0.0 4 0.
11. 0...... • • - 0. ' ' - • .,___ I 80%.4 0. • 4-. • 42000000 00000.00 e4 4 ,_,,., ......... % 4. - %..4. - .44. ..4 .4 " 74 e • -- - - -- •• '
12. 03.• - -- •• • ' el ' •• 04 - • pee - - - -
13. 0.0 404 e0 • 4 • .0 t4. ··- $ 0 --- - -- $ f r l ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN IL82 I • 0%A. -- •••• • - hi.44 4 l •• ' • - 0.$.. -- - ,, __ -·- �.:.-:.:- [; ,.::--.,:_ .0e.a .4. 0-%4 -- E. is== =E " I ' • "' -· - • % 2 44
14. 2.• % • 940 000% ' 0.0 •• 4 l . • • .00 ' 0. ' 00 • -- - _ T D [ G A M B A R AN UMUM KONDESI DAERAN I83 .0 t.et ...$40.% 0. h $ 4 . $. • 0. • -- _,_ -- 4hf 0y ' .0%4%l ,,_ • -·· z==RE - - - 0o 14%e ' • • I ' et4 �---- I I A I - ' • f 4 %$4/ I ' 1 I tea - � • - , • � •, - 44 ' 9----
15. 8., 232 - •• -- • " • " - • ·-- - ' = - - 4 • be t r=heh - - [= = t== - • " • " • 4 0.. ' , -- , ' 00 -- 4 - - ' =a • 'f ---- e4 . i ' ' , ' - ' • = ' ' ' ' ' • f " L E , s e e r ] 6 A B A A N UMUM KONOstoAERAH I - 84 I 0. -- 4 - h l -% --- .h 4. .4 4 -- 4 4 00% ' 0 l 44 • -·· -<-- - ... , . 4 4 == « - ' ,. • "' ' "' ' 0 - ' ' - l ' ' ' ' - ' z - ' ' ' "' - 4 ' ' ' J== ' - 4 -- ' ' ' -
h.04.. '4 4 a 0 % 4 4 % too no. p ' ,., 4 e . 4 f ... 0. [ r e %. %. • '. 40 ho .. l 40 h 0 % .%...%. 1f ... -204 4 % #a - . . -e 444.4 lGAMBARAN UMUM KONOISI DAERAN I.85 • -- .le. 0 . l 4,$. --- ___ .,,_ --- ho _,_ • 4 ll 0%¢ ' .04J h "$ % % I r ( 4444.4.¥ . _., . . . t 4.4.4. %6%07% 44.4. 4 a $ 4 44.. ., .0. . 0 A4 •% . %. 20% f %. A4 . 1 % 4 a 0 .. 44 • l .. 00..4 7 ] or e.. f • ' ' ' • EL:» "'". ' • 7 4144 %4 t......,............... ,,,_,,.., I 444 4. 7 I 44 ..4.$ 40 4 i= ,.,.. ____ ,...,_ I I 44.4. % .0 4 %. 7 4.4.. -4 4.%.0%4%.%. 044 .4%20..%%. 444 #±==== a # =me =440 • .. 1 l e 0% 2 4 6. I - "·'4i444«a44l " =mt EE =4 . 0 4 4.4 f w a i f w o o e r [ G A M BA 8R A N UMUM KONDISI DAERAN I-86 · · - ·- · • - • · 4 % $ ./ - h e $ i es • __,,,_ --- -- •4 • (4l 0 ' 0h% % "l4 --P-•'""'------- 4 1 4 l e 200 =# =z# = .EE 11.. 4 • ' • ' ' --- -- -- - - - EE - 444.4 � ' .. EEE] � l .0 0.00 I I 0 0 4.4.40. 0. -·• 444. % • 0 • • •• 04444 ., 0 4 4 .% 0 44$. EE 0 - ' - .., ., EE � -. - - I --·-- pa ' ob. - - -- - EE % ' ' ±= � � -- 2 4 ' ' ' -I 4 --h - ' ' 4 2 pd a 4 . f 1GAMBA#RAN UMUM KONDISI DAERAN l 8 - -4 •• .0../. - i f • •
1. 4.4$0 d. • .4 -- 4 00%¥ ' %f h • a • • • • • • • - L 0040. • - o/% 144 08.0.% -- %. ha % 4 a �-,.·-•--· L.. 0 1. p. 4 0442 It - $.l .. - 0 .4e I 2a.Zs== 0. --- 4 0. 39 000 a 000% 40%l 0 % .- - - 00 0 d ff • %. ' - 0 ... • 006 0.. • - 2. - -- =i = to 00 h to - 44412 •• 1.0% f0 • --- - • 4.$. • %.a pee - •• �------ 0 0 0 0440 4 - --·- ,..,. • 40M l • - 2 --4-0. i. e l. • 0e ,.___,._ 7== -i • 4 .. .. 7420 •• .. 00 0es - -- • 4 4 40 00 00 z - ------- ,., 4. ··- $0 ... 0 • -- - __ ,_,_ 44 • 27%% 0. - - ·- - # • - -- - - - --- - .40 4249 0 -- " l 6A M 8 AR AN UMUM KONDISI DAE RAH 1-88 %. e 0. h e 4 4 . 0 - -- i le 04 -- a02$.# - be $ l e 4 $ --- 04% --- 4 4 $.% de4%4 0%f ' f h t La • ¥ • • • • • $ De Lg= 4 % 421487 00.06 104004. 0/ e- d .p.. 00.00 $. -� •.4. 00,0 l ' 00.00 4.%% h - p - e Dee4 ' 20.11. % 40 0.4 • f - 0o 2426240.0% - h%0. D. loo - €--- 00 - • 0 EE • -- %er4 10.00 0..00 - • $ $.. 100.0 - ---- --- • h0 9 0a00/4. ,.. 26a340% 0000. -- be$0. l ' 00.0 8000/0/. €-- - 40..8 3 1.0l0 ---b. %a - el.04 • b.4 a ' $ b • tzz = he -
2. 0.00 2700464 --p fl e9 4 .. $%6 --- - D e0e -0h. ' 2.6430 ' 22091.27 144l 20 1164$46 6%06. $.0.0470 le. he er r . T _ ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN -89 4 - - -- - --- -- .4%. - b l % --- eh% --- h .4 ii$.9 4heh go4; f 4lJ fl - la • • ' • ' • • ' • ' • • • I = -/. ' 1004#4. 0.0 60%. le.p - ••• - %9le -. ' 00.0.% u4.. id ' 24t 100.00 4406447 le.0 -..D. b Ge 44 l 0. ii - - 100.0. D 4$..MD le D /ob 0 ' 100.00 840.0 De0 4l.40 0ell ��- he e -- ' 2440400 100.00 240. led he •..$ l • 0 ' 1$0 0 100.00 7741. OM ·� - 100.0 4. lo • • 3787.72 2%% 42 40 0 0 $4. r r -- ---- l 0 1 00 74740 .D •• ' 00 8 .hh -·� -- ·� - • 8 4744.l - 0014 $. E .. so ' 00 .p lo4h4 $. �·---- ' 0% 8. $ % 4$ • • IEEIEEE.is - ( h0.0000 00 -- - hr$Al0 d0a. - --- h%.Ca$ he.De -De • 0$. lee$./.% - hob.«hi pl d . d.4 404 d4. he _,_ le0 ee 4 I 0.if ' #4% f 4%. " Li. • • • • ' • • ·-- I I ---e --- ' 074.2731 � 41 1746l 8..0 D 4%.pl9 • dlo..0h or0 .TS Er ·� 0 401 1%.l0 0hp foe%/ %.h(h10 4 E-- ·- 30 et.uroe le tee40%..0 th 10Dole /.de .40. lo --- 2467.04 $99/9.00 40.94748. 4hL9 0 --- ' � 4.09844.$.¥ - tH - = el% ·� 1$9.09.%6 � 0.909.00 -- -- 00 100 hf0... - 00 00 hen.. ( == he0.. 411Loe6 I ' 10.06. /t40TD./ .p p 0e041p4.4 f . z $ lo 1686a 2 00 47$6.731.2 401D./ - 0. -- --r oho.0h - -.0 -- -. - 0 4 ---- --- ._ .... .,,_ --- •• ./ -- 4hf 0e ' e4. 4 " -··• • • • • 4-. t -04. 0. '
3. 00.hi 4 .% ..00- -- -------- 0 lb.l h= = - • %. • �--- ------ bu ht world 0 "L o 0lo. 4 4 -- - .,., .. 4 48i 0 0.. - de • 00- 0 -.Et - .al 4 0.0 " e EE ----1--- 0 - ---- ·- -- - .0 --- -- -- -- f re4GAMBARAN UMUM KOND/SI DAERAN I-92 2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2.2.3.1 Urusan Pendidikan.
a.Jeni Pelayanan Dasar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pelaksanaan urusan pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan Provinsi adalah: 1) Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16-18 Tahun) 2) Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia14-18 Tahun)
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Tabel 2.49 Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Jeni lndilator Batas Wart Target Pelayanan Capaian Realisasi Dasar Pencapaian Capaian (%) Pendidikan umlah Warga Negara Tahun 2021 100 75,77 Menengah sia 16-18 Tahun g berpartisipasi alam Pendidikan menengah pendidikan umlah Warga Negara Tahun 2021 100 74,65 Khusus sia 4-18 Tahun yang rpartisipasi dalam pendiddikan nenengah Adapun SPM urusan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur mencakup 2 (dua) indikator pelayanan yakni: I) Partisipasi anak usia16-18 Tahun yang berada pada Pendidikan menengah sebanyak 304.310 anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 401.600 anak. 2) Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB] sebanyak 2.679 anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 3.589 anak. GAMBARAN UMUM KONDISI DAE RAM -93
e.Alokasi Anggaran Alokasi anggaran yang ditetapkan dan dijabarkan dalam kegiatan dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2021 untuk Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut: I) APBD Tabel 2.50 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2021 Keglatan Aloll (Rp] Realisasi (Rp] % Pengelolaan 1.990.192.996.459 317.608.546.091 16% Pendidikan Pengembangan 193.907.060 184.460.000 95% Bahasa dan Sastra Pengembangan 1.815.521.400 1.741 106.897 96% Kebudayaan Pengembangan 1.038.245.737 938.011.837 90% Kesenian Tradisional Pembinaan Sejarah 170.649.860 167.089.600 98% Pelestarian dan 1.100.504.000 1.099.254.000 100 Pengelolaan Cagar Budaya Pengelolaan 1.894.012.130 1.309.822.030 69 Permuseuman Pengelolaan 1.990.192.996.459 317.608.546.091 16% Pendidikan TOTAL 2.848.199,421.867 2) APBN Pada tahun 2021 tidak ada dana APBN yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3) Sumber Dana Lain Yang Sah Pada tahun 2021 tidak ada Sumber Dana Lain Yang Sah yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
d.Dukungan Personil. Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM] adalah ]GAMBARAN UMUM KONDSI DAERAN -94 seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 228 orang, dengan rincian sebagai berikut : 1) Sekretariat :117orang 2) Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah 3) Bidang Pembinaan PKLK 4) Bidang Pembinaan Ketenagaan 5) Bidang Kebudayaan : 34 orang : 2 1 orang : 35 orang : 2 1 orang
e.Permasalahan dan Solusi ) Permasalahan Masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut: a) Masih terdapat guru mata pelajaran yang belum memiliki sertifikat pendidik; b) Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidik; c) Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. 2) Solusi Solusi yang diberikan untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: a) Berkaitan dengan sertifikat pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang Belum memiliki sertifikat pendidik; b) Untuk tahun 2021 masih belum ada uji kompetensi bagi guru karena menyelesaikan kuota guru-guru yang sudah lulus tes PPG namun belum mengikuti Pendidikan profesi guru di Universitas pelaksana; c) Berkaitan dengan kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelat:ihan calon kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah melakukan tahun 2021dan akan dilakukan secara bertahap. ]GAMgARAN tUM KONDIS/ DAERAN 1.95 2.2.3.2 Urusan Kesehatan I. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
a.Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang baik Pemerintahdiselenggarakan Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal. Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah: 1) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi. 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018--2023 (Bab VII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM] Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018-2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing-masing Pelayanan GA8ARAN UMUM KNDIS4 DA£RAM [L.96 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Tabel 2.51 Pencapaian PM Urusan Kesehatan Jenis Pelayanan Indikator Batas Waktu Target Realisasi Dasar Pencapaian Capaian Capaian (% (%) Pelayanan Jumlah Warga ahun 2021 100 100 Keschatan bagi Negara yang pend uduk terdampak krisis terdampak krisis kesehatan akibat kesehatan akibat bencana bencana atau dan/atau berpotensi berpotensi bencana provinsi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Jumlah Warga ahun 2021 100 100 kesehatan bagi Negara yang penduduk pada terdampak krisis kondisi Kejadian kesechatan akibat Luar Biasa bencana provinsi dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatan layanan kesehatan Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM] Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021, untuk 2 indikator tersebut masing-masing 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dipilah wewenang antara provinsi pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
e.Alokasi Anggaran Untuk anggaran SPM, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganggarkan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanan SPM melalui APBD dan APBN, Adapun alokasi tersebut sebagai berikut: ]GAMBA8RAN UMUN KONDI DARA 1L.9 I) APBD Tabe 2.52 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2021 Program/Kegiatan Alokasi Realisasi % (Rp) (Rpl Program Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi 1.299.743.870 1.168.388.670. 89,89 penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Pelayanan kesehatan bag 2.336.138.190 2240.635.400 95,91 penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi 2) APBN Alokasi anggaran sebesar Rp. 608.729.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 524.186.850,-atau 86,11%. 3) Sumber Dana Lain yang Sah Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
d.Dukungan Personil Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM] berjumlah 86 orang yang terdapat pada 2 Bidang Teknis dan Non Teknis: 1) Bidang Pelayanan Kesehatan 29 orang, dengan rincian: a) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan: 1 orang. b) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 14 orang. c) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan: 7 orang. d) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer: 7 orang. 2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 31 orang, dengan rincian: a) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: 1 orang. . . 1GAM8ARAN UMUM KONDISI DA£RA I-98 b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular: 13 orang. c) Seksi Surveilans dan Imunisasi: 12 orang. d) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa: 5 orang 3) Sekretariat a) Sekretaris: I orang b) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi: 1 l orang c) Sub Bagian Keuangan: 14 orang
e.Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan Adanya Refocussing anggaran, sehingga kegiatan lanjutan untuk penyusunan Rencana Kontigensi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencana tidak dilaksanakan sesuai rencana. 2) Solusi a) Mengusulkan kegiatan yang di refocusing pada tahun anggaran berikutnya. b) Kolaborasi dan kerjasama yang kontinyu dengan Kabupaten/Kota serta lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah Kesehatan. II. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
a.Jenis Pelayanan Dasar Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM] Rumah Sakit 1) Pelayanan Gawat Darurat 2) Pelayanan Rawat Jalan 3) Pelayanan Rawat Inap 4) Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) 46AM8ARAN UMUM KONN$/ DA£RAN 14.99 5) Pelayanan Bedah Sentral 6) Pelayanan Rehabilitasi Medik 7) Pelayanan Hemodialisa 8) Pelayanan PKRS 9) Pelayanan Farmasi 10) Pelayanan Radiologi 11) Pelayanan Laboratonum Pato\ogi Klinik 12) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomo 13) Unit Transfusi Darah/Bank Darah (UTDRS/BDRS] 14)Instalasi Pemulasaran Jenasah 15) Instalasi Sterilisasi Pusat (Central Sterilization Supply Dept/CSSD) 16) Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik 17) Pelayanan Loundry 18) Pelayanan Sanitasi/ Pengolahan Limbah 19) Pelayanan IPSRS 20) Pelayanan Covid-19
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1) Target Pencapaian SPM Tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi 80%. 2) Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2021 tertuang pada tabel berikut: Tabel 2.53 Target pencapaian SPM RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Tahun 2021 UNIT/ 8TANDAR PELA'YANAN MTNTMAL NO 8TANDAR PER INS'TALAS/BAOLAN INDIKATOR 8PM MENK E8129 /2008 1 2 3 4 ' Gawat Darurat 1. emampuan menacnguni ifesaving L. 100% ana.k dan Dewasa 2 Jam bu.ka Pelayanan Oawat Darurat 2. 24 Jam
1. 3.Pemberi pelayanan gawat darurat 3. 100% yang bersertifiat yang ma.si.h berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS
2. 4.Ketersediaan tin penanggulangan 4 Satu tin bencana
3. 5.Waketu tanggap pelayanan Dokter di 5. s lira merit Gaswat Darurat terlayan, setelah pasien data.nd
4. 6.Ke uasan Pe 6 270%
5. 7.Kematian pasien « 24 Jar 7 dua ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERA I 100 UNIT/ 8TANDAR PELA'YANAN MINIMAL No TANDAR PER INSTALASI/BAOLAN INDIKATOR SP MENKE8129/2008 1 2 3 4 perseribu (pindah kepelayanan rawat rap etelah 8 iael
6. 8.Tidak adanya pasien yang 8. 100% diharuskan mermbavar uks 2 Rawat jalan ' Dokter pemberi Pelayanan di '. 100 % Dokter Poliklirite e sialis s sialis
7. 2.Ketersediaan Pelayanan 2. 8 Klinik Ana b Khnik Penya.lit dalam € Kinike Kebidanan d.Klink Bedah
8. 3.Jambuka pelayan.an 3. 08.00s/d 13.00 Setiap harikerja ecuali Jumat : 08.00 - 1 1. 00 4, Waktu tun di rawat 4 s60 menit
9. 5.Ke asan Pe 5. 90%
10. 6.asien rawat jalan tuberculosis yang 6 100% di d strate DOTS
11. 7.a.Penegakan diagnose TB Melalui 7 a. 60% oemeriksaan Mikrosko TB b.Terlaksananya kegiata Pencatatan b. 260% dan la ran TB i RS
12. 3.Rawat lnap 1. Pemberi pelayanan di Rawat Ina.p L. a, Dr. S •
b.Perawat minimal pendidikan D3
1. 2.Dokter penanggang jawab pasien 2 100% Rawat inao
2. 3.Ketersediaan Pelayanan Rawat Ina.p 3 a.Ana.k b.Pena.kit Dalam c.Kebidanan
d.Bedah 4, Jam Visite Dokter Spesiahis 4. 08.00 s/d 14.00 setiap harile
s.Kel an infeks ca0 5. $1,5%
1. 6.K adian Infeksi Nosokorial 6 $1,5% 7 Tidake adanya kejadian pesien jatu.h 7. 100% v% beralibat kecacatan/kematian
2. 8.Keratian n » 4 8 am 8. $0.24%
3. 9.Kejadian pulang paksa 9. $5% 10 Ke a.san 10. 90% L Pasien rawat nap tuberkculosis yang 11 100% di 'densan stratesi DOTS 1.2. Rawat Ina T 12. a.Penegakan diagnosis TB3 Melalui a, 260% eriksaan Mikrosk s TB b.Terlaksananya kegatan Pencatatan b. 260% an la ran TB di Rumah Sakit
4. 4.Bedah Sentral I. Waketu tu eleketif 1 « 2 hari [Bedah saja) 2. Kejadian Kematian dime ja 2 $1%
5. 3.Tidak adanya kejadian operasi salah 3. 100% sisi ]GAMBARAN UMUM KONDIS4 DAERAN IM-101 UNIT/ STANDAR PELA'YANAN MINIMAL NO STANDAR PER INS'TALAS/BAOIAN INDIKATOR 8PM MEfKES129/2008 1 2 3 4
6. 4.Tidak adanya kejadian operasi sala.h 4. 100% fie
7. 5.Tidlake adanya kejadian salah 5. 100% tindakaen Aa era.si
8. 6.Tidak adanya kejadian tertinggalnya 6. 100% benda asing/lain pada tubuh pasien setelah
9. 7.Komplikasi anestesi karena 7. 6% overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube
10. 5.Persahinan, 1. Kejadian keratian ibu karena '.
a.Perdara.han perinatologi persalinan $ 1 % b Pre eklarpsia $ 30% €. Sepsis s 0,2 % 2 Penberi pelayanan persalinan 2 a, Dokter normal Sn.0G b Dokter umum terlatih (Asuhan ersalinan Normal
e.Bidan 3 Pemberi pelayanan persalinan 3 Tim PONEK der Anti vane terlatih 4, Pemberi pelayanan persalinan 4. • Dokter dengan tindakan operasi $n.0G b Dokter S A
c.Dokter S.An
s.Kemampuan menangani BBLR 1500 5. 100% 2500
1. 6.Pertolongan persainan melalui 6. 20% seksio cesaia ,. Keluarga Berencana 7 100%
a.Presentase KI (vase ktori tubektori) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B; dr.Su.U, dr.umum terlatih
b.Presentse peserta KB mantap yang 100% mendapat konseling KB mantap bidan terlatih
1. 8.Kepuasan Pelanggan 8. 280%
2. 6.Intensif • Ruta rata pasien yang kembali ke 1. 3% perawatan intensif dengan kaus Sama «7iaurn
3. 2.Pemberi pelayanan Unit Intensif 2. a. Dokter Sp Anestesi dan dokter spesiali sesua dengan kasus yang d ' Peawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir CU/Setaro " I6AM8ARAN UMUM KONDISI DAERAN 11102 UNIT/ STANDAR PELA'YANAN MINIMAL NO TANDAR PER INS'TALAS/BAOLAN INDIKATOR 8PM MENKE8129/2008 1 2 3 • (D4
4. 7.Radiologi • Waktu tunggu hasill pelayan.an '. «.3jar thoraxfoto
5. 2.Pelak.sana 2. Dokter So.Rad 3 Kejadian kegagalan pelayanan 3. erusakan foto Ron n «2%
6. 4.K a.scan langgaon 4, 280%
7. 8.Lab. Patologi Klinik ,. Waketu tung&u hasil pelayanaen '. 140merit laboratoriur. Kirnia darah darah rutin 2 Pelaksana ekspertisi 2. Dokter .PK
8. 3.Tidak adanya esalahaon pemberian 3. 100% ha.sil meriksa laboratoriur 4 ea lacngan 4, 280%
9. 9.Rehabihtas Medik I Kejadian Drop Out pasien terhatap I s50% pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncana.kc.an
10. 2.Tidak adanya kejadian kesalahaunt 2. 100% tindakan rehabilitasi medik
11. 3.K asan Pelacngga0n 3. 80%
12. 10.Farra.si 1. Wakeru tung layanan • a.0bat Jade a. s30 menit b.Racikan b. s60 menit 2 Tidak adanya Kejadian kesala.han 2. 100% mberian o.bat 3 Kepuasan pelanggan 3. 280% 4 Penulisa resepsesua formulaium 4. 100%
13. 1.Guzi 1. Ketepatan waktu pemberian • 290% makaan ket ·cg
14. 2.Sisa makanan yang tidak termaan 2. +20% Ole h en
15. 3.Tidak adanya kejadian kesalaban 3. 100% mberan det
16. 12.Transfusi Dara.h ,. ebutuhan darah bag setiap '. 100% la transfusit uh 2 Kejadiaen Reaksi transfusi 2. $0,01%
17. 13.Pelayanan Pelayanan terhadap pasen Mskn I 100% Masyaura.kat Miskin yang datang ke RS pada setiap unit
18. 4.RekamMedik 1. Kelengkapan pengisian ream medik ,. 100% 24iaurn setelah selesad t ' anan
19. 2.Kelengkapan Informed Concent 2 100% setelah mendapatkan informasi gang -- 3 Waktu penyediaan dokumen rekam 3. l0merit medik lava.nan raewat iala
20. 4.Waktu penyediaan dokumen rekam 4 sl5merit medik lavanan rawat ire 15 Pengelolaan Limbah L Baku mnutu hmbah car 1. a, B0De30 ., 5EoD.do.i e.1ss<30mg/
d.PH6-9 2 pe lolaan limb.ah at nfeksus 2. 100% ]GAMBARAN UMUM KONDIS4 DAERA I-103 UNIT/ 8TANDAR PELA'YANAN MINIMAL NO STANDAR PER.- INSTALASI/BAGAN INDIKATOR SP MENK.ES129/2008 1 2 3 4 sesuai den aturan 16 Administrasida 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil • 100% managemen rteran deks
1. 2.elengapan laporan akuntabilit.as 2. 100% kineria
2. 3.Ketepatan waktu pengusulaon 3. 100% Kenakan t
3. 4.Ketepan Waktu pengurusan gaj 4. 100% berk.ala
4. 5.Karyawan yang mendarpat pelatihan 5 260% minima L20 setahur 6 Cost 6. 40% 7 Ketepatan waktu penyusauna 7. 100% La an keu
5. 8.Kecepatan waktu pemberian 8. s2 jam informasi tentag tagihan pasen awat irao 9 Ketepatan wakt pemberian Im baden 9 100% 'insentif lsesa Keser tan wa.ktu
6. 17.mbulance dan • Watu la ambulane I 2aum Kereta/ Mobil 2. Kecepatan memberikan pelayanan 2 30menit Jenaah ambulance di rurah sakit
7. 3.Waktu la Mobil Jena.ah 3. 24iaum
8. 4.ecepatan memberikan pelaryaan 4, s0merit kereta/Mobil Jena.ah 18 Perulasare.an 1. Waketu tanggap (response time) 1. s2Jam Jenaa.h lavan.an ula.sacra.an naa.h 19 Pelay@nan 1. Kecepatan waktu 1. 280% pemeliharaas menanggaspikerusakanalatkurangdari saran.a ruma.h sakit 5 menit
9. 2.ete tan wa.ktu meliharan alat 2. 100%
10. 3.Peralatan laboratorium darn alatukur 3. 100% yang igunakan dalar pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesua densan ketentuan kadibrasi
11. 20.Pelaanan Laundry L Tidak adanya kejadian linen yang • 100% hilans
12. 2.Ketepatan waktu penyediaan linen 2 100% untuk ru rawattn
13. 21.Pencegahan dan ' Ada anggota Ti PP] gang terlatih ' 75% pen@endalian infeksi 2. Tersedia APD disetiap instalasi/ 2 60% (PPI de men 3 Kegiatan pencatatan daon pelaporan 3 75% infeksi nosokomiad/HAI (Health Care Associated Infection) di rs. (minimal l eterl ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAE RAM -104
e.Realisasi Pada Tahun 2021 Target sebesar 100% dengan realisasi 80% menunjukkan bahwa capaian kinerja SPM Tahun 2021 sebesar 80%. Standar Pelayanan Minimal yang Tercapai sebanyak 76 indikator dan tidak tercapai sebanyak 19 Standar indikator SPM dari jumlah keseluruhan sebanyak 95 standar indikator SPM. Beberapa indikator yang tidak mencapai standar pelayanan minimal sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Kematian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative Tindakan persalinan lain. Tenaga/SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib/disiplinnya petugas Administrasi ruang rawat inap untuk menyetor. Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yang berkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan. Adapun realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan pada RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut: ]GAMBARAN UMUM KONDIS DAERAN -105 Tabel 2.54 - - - Realisasi Capaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Tahun Anggaran 2021 STANDAR PELAYANAN MITAL UNIT/INSTALAS1/ gTANDA PER. REAL.ISAST CAPAIAN KET. No BAGLAN INDIKATOR SPM MENKE8129/2008
1. 1.awat Darurat Kemaumpuan 1 menangani life saving 1. 100% 100% 100% Tercapad an.a.k dan Dewasa Jar buks Pelayan.an 24Jam 100% 100% Tercapa Oawat Darurat Pemberi pelayanan garwat darurat yang bersertifikat yang 100% 86% 86% Tdk ma.sih berlaku Teecapad BLS/PPGD/GELS/ AL s Ketersediaan tin penanggulangan Satut 100% 100% Tercapad beneaa Waktu tanggap lira merit pelayanan Dokter di terlayani,setelah
2. 1.5 100% Tercapa Oawat Darurat pasen datang Kepuasan Pelangga.n 270% 84% 100% Tecapad s dua perseribu ematian pasien «24 (pindah Tdk Jam epelayanaon 8/1000 -200% Tercapad rawat inap Setelah 8 jam) idak adanya pasien yang diharu.skan 100% 100% 100% Tercapad mem bayar uang muka Gwatjala Dokater pemberi 100 % Dokter ' Pelayanan di Poli 1 Spesiadis 100% 100% Tercapa klinik Spesiahis Ketersedaan . Pelayanan . a. Klik Ana.k 100% 100%
b.Klinik Penyakit 100% 100% dalam Tercapa
e.Klink 100% 100% Kebidanan
d.Klinik 100% 100% Bedah 08.00s/d 13.00 Setip hari . Jam buka pelayanan $. kerja kecuali 100% 100% Tereapad Jurat 08.00 1 1. 00 Wakctu tungg di Tdk rawat jalaun 6Omenit 72.31 79% Tercapa Kepuasan Pelan.g8an 290% 80.66 91% Take Tereaped Pasien rawat jalan tuberkulosis yang 100% 100% 100% Tercapa ditangauni dengan strategi DO'TS
a.Penegakan a.260% 87.33 100% diagnosis TB Tercapad Melalui pemeriksaan w e v 4 G A M BA 8RA N UMUM KONDIS DAERA4 -106 STANDAR PELAYANAN MTNTMAL UNIT/INSTALASI/ TANDAR PER REALISABT CAPAIAN KET. NO BAGLAN INDIKATOR SPM MENKE8129/2008 Miroskop TB
b.Terlakcsananya egiatan pencatatan b.260% 86.33 100% dan pelaporan TB di RS awat Inap 1. • a.Dr.Spesiahis 100% 100% Penberi pelayanan b. Perawat Tercapad diRawat Inap minimal 100% 100% pendidikan.D3 Dokter penangkung . jawab 100% 100% 100% Tercapai Pasien rawat inap . a.Ana.k 100% 100% Ketersedaan Pelayanan Rawat lnap
b.PenyakitDalam 100% 100% Tercapad c.Kebidanan 100% 100%
d.Bedah 100% 100% Jam Visite Dokter 08.00/d 14.00 setiap 98.58 100% Tecapai Spesialis Hari kerja Kejadian infeksi pascal_ $1,5% 0 100% Tercapa operas Kejadian Infeksi $1,5% 0.21% 191% Tercapad Nosokomial Tidak adanrya kejadian pasen jatu.h 100% 100% 100% Tercapai yang berakibat ecacatan/keratian Keratian pasien » $0.24% 4.1% -79% Tdke 48jars Tercapai Kejadia pulang «5% 1.82% 100% Tercapad. pa.ksa 10.Kepuasan pelaggan • 290% 75.18% 84% Te Tereaped Paien rawat Inap tuberkulosis $yang 1 100% 100% Tereaped luuagani dengan L. 100% strategi DOTS • Rawat [nap TB 1 . a.Penegak.an 8 260% 92% 100% diagnosis TB Melahui pemeriksaan Mikroskopis TB b.Terlaksananya
b.260% 94% 94% Tercapai kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB Di Rurah Sakit Bedah Sentral (Bedah Waktu tunggu operasi 2 hari 98% 98% Tdk saja) • elektif L Tercapad Kejadian Kermatian di tea 41% 0.11% 100% Tercapa operas Tidak adanya 100% 100% 100% Teecapad. kejadian ]GAMBARAN UMUM KONDIS4 DAERAN IM 10 8TANDAR PELA'YANAN MINIMAL UNIT/INS'TALA8I/ STANDAR PER REALISAST CAPALAN KET. NO BAGLAN INDIKATOR 8PM MENKE8129/2008 Operasi sala.h sisi Tidak adanya . kejadian 100% 100% 100% Tercapad Operasi salah orang Tidak adanya kejadian sala.h 100% 100% 100% Teecapad tindakan pad.a operas Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda a.sing/lain 0 100% 100% 100% Tecapad pada tubuh pasien setelah operasi omplikasi anestesi karena overdo.sis, reaksi anested,da 6% 100% 100% Tercapa sala.h penempatan anestes endotrachealtube Persalinan, • ejadian kematian 1
a.Perdarahan 0% 100% Tercapa perinatologi ibu $1% b.Pe 0% 100% Tercapa na persalinan eklarpia s30% e.Sepsis s0,2 0% 100% Tercapa % Pemberi pelayanan
a.DokterSp.OG 100% 100% persalinan normal
b.Dokter umum terlatih Te@ca pad (Asuhan 100% 100% Persalinan Normal)
c.Bidan 100% 100% Pemberi pelayenan Tie PONEK
h.persalinan dengan Yang terlatih 59% 100% Terceapa penyuhit Pemberi pelayanan a. Dokter9p.0G persainan dengan tindakan operas 100% 100% Tercapai
b.Dokter Sp.A c.Dokter Sp.An Kemampuan Tdke menangan BBLR 100% 81% 89% Tercapad 1500 gr -2500 gr Pertolongan Tdk persalinan melalui 20% 52% -30% gekesiocesaia Tercapad Keluarga Berencan.a 100% 100% 100% a.Presentase KE (vase ktori G tubektori) yang Tercapai dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og dr.Sp.B;dr.Sp.U,drum um terlatih [GAM8ARAN UMU KON0IS4 DAE RA4 • 108 8TANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT/INS'TALAS/ 8TANDAR PER REALISASI CAPALA KET. No BAGAN INDIKATOR SPM MENK8129/2008 b Presentse peserta KB mantap yang 100% 100% 100% mendapat konseling KB mantap bidan terlatih . Kepsa Pelan.ggan . 280% 100% Tercapai ntensif Rata rata pasien yang L. kerbalike perawatan ' 3% 0.2% 100% Tercapai intensif dengan kass yang sama «7jam a.Dokter Sp.Anestesidan Pemberi pelayanan dokter 100%. Unitlntensif 8pialies»a dengan kass yang ditangani 100% Tercapad b.100% Perawatminimal D3 dengan 100% sertifik.at Perawatma.hir ICU/Setara (D4) . adiologi , Waktu tunggu hasl
1. 1.«3jam 36% 36% Td pelayanan thorax foto Tercapa Pelak.sana ekspertisi Dokter Sp.Rad 100% 100% Tercapai Kejadian kegegalan Kerusakan 1.5% 100% Tereapa pelayanaen Rontgen ft02% Kepuasacn pelangga.n 280% 85.25% 100% Tecapai . . Patologi Kini Waketu tunggu ha.sil s 140 merit ' pelayanan 1. Kma darah & 68.77 100% Tecapai laboratorium. darah rutin Pelaksana ekspertisi . Doker Sp.PK 100% 100% Tercapai Tidak adanya esalahan permberian hasil 100% 100% 100% Tercapai Pemeriksa laboratorium Kepuasan pelangan 280% 83% 100% Tercapa ehabilitasi Medike Kejadian Drop Out pasien terhadap
2. 1.pelayanan Rehabilitasi 1. 450% 20% 100% Tereapai Medik yang direncanakan Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan 100% 100% 100% Tercapad Rehabilitasi medik Kepuasan Pelaggan 280% 85% 100% Tereaped
3. 10.arras ' Waletu tunggu pelaya.nan L a.0batJadi a.Omenit 7.74 100% Tercapa b.Racikan b.s60merit 32% 100% Tidal adaya ". 100% 100% 100% Tereaped esalahan pemberian ]GAMBARAN UMUM KONDIS4 DAE RAH Ii 109 8TANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT/INSTALASI/ 8TANDAR PER REALISA CAPAIAN KET. NO BAGIAN IDTKATOR SPM MENK8129/2008 o.bat Kepasan pelanggan 280% 61.72 100% Tercapad. . Peulisan resepsesu 100% 100% 100% Tercapai. formulaium . 1 1 Ketepatan waktu
4. 1.pemberia rakaa 1. 290% 99% 99% Tercapa kepada pasien Sisa makanaan yang tda.k 20% 17.26 100% Tecapad Termakan olch pasien Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian 100% 100% 100% Tercapa diet
5. 12.Transfusi Dara.h Kebutuha darah bagi 1. setiap pelayanan
6. 1.100% 100% 100% Tercapea transfusi terpenu hi Kejadian Reaksi 0.04742 -200% Te transfusi 60,01% Tercapal 13 elayanan Ma.syaura.kat layan.an terhadap Mis.kn Miskin yang 1 100% 100% 100% Tercapai atacng ke RS ada setiap it pelayaaon
7. 14.ekam Medik Kelengkapan pengisian rekam Tdk ' medike 24 jam 1 100% 97% 88.3% Tercapad setelah selesa pelaya.nan Kelengkapan Informed Concen tsetelah 90.3% Tdle mendapat.an 100% 97% Tercapa informasi yang iela.s Waketu penyediaan dokumen reka «I0merit 0.7 100% Tercapad medik Pelayanan rawat falan Wakt penyediaan dokeumen reka «15menit 0.7 100% Teecapad medik pelayan.an rawat inap
8. 15.engelolaan Limbah 1. Baku mutu limbah
9. 1.a. BOD «< 30mg/ car b.COD « 80 mg/l 100% 100% Tercapa c.TSS « 30 mg/l
d.PH6-9 Pengelolaan Limbah padat infeksius 84% Tdke sesauidergan 100% 84% Tercap turan
1. 16.Administrasi dan Tindak lanjut en ' penyelesaan hasi ' 100% 100% 100% Tercapai pertemuan direksi Kelengkapan laporan 100% 100% 100% Tercapai Akuntabilitas kinerja . Ketepatan waktu pengusulean kenaka 100% 100% 100% Tercapai pang.lat ] GAMBARAN UMUM KONDIS4 DAERA I 110 UNIT/INS'TALAS/ STANDAR PELA'YANAN MTNTMAL STANDAR PER REALI8AST CAPAIAN KET. No BAGLAN INDIKATOR SPM MENKE6129/2008 Ketepan Waketu Pengursangag 4. 100% 100% 100% Tercapai berkala Karyawan yang mendapat pelatihan 260% 19% 31% dkTercap minima 120 jarn au setahrun Cost recover . 240% 55% 100% Tercapa Ketepatan wa.ktu penyusnan laporan . 100% 100% 100% Tercapai keuaga.n Kecepatan waktu pemberian informasi s2 jam 100% 100% Tercapai tentang tagihaen pasie Rawat inap Ketepata waktu pemberian Irbala 100% 100% 100% Tercapad [insentif] sesuai Kesepakatan waktu
2. 17.Ambulance dan Waktu pelayanan
3. 1.24jar 100% 100% Tercapa ereta/ Mobil Jena.ah ambulance Kecepatan memberikan Tercapad pelayanan ambulance . 30merit 100% 100% dirumah salit Waletru pelayan.an 24jam 24jar 100% Tercapai kereta/ Mobil Jenazah . ecepatan memberikan . pelayanan s30merit 9.085 100% Tercapa kereta/ Mobil denaah
4. 18.remulasaran Jena.ah Waketu tasnggap 1. (respon setime)
5. 1.s2Jar 0.76 100% Tercapad pelayanan Perulasacra.an jena.a.h' 19 elayanan Kecepatan waktu permelihara.an saran.a menanggap rumah sakit 1. kerusaka 1. 80% 60.19 0% Tercapai alat kurang dari 5 merit Ketepatan waktu 100% 52% 52% Ta4k Perelihara.an alat Tercapad Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunak.an . dala pelayan 100% 100% 100% Tercapai antakalibrasi tepat waktusesua dengan tentuan kahibrasi
6. 0.elayanan Laundry Tidak adarrya kejadian
7. 1.100% 100% 100% Tercapad Linen yang hilang Ketepatan waktu ponyediaan linen 85% 85% Tdk untu.k 100% Tercapad Ruang rawat inap
8. 1.encegahan da Ada angkota Tim PPL Tdk engendalian infeksi • yang 1 75% 67% 89% Tecapai PP terlatih 6AM8ARAN UM( KONDIS DA£RAH 111 8TANDAR PEL.AYANA MTNTMAL UNIT/INSTALASI/ TANDAR PER REALISAST CAPAIAN KET. NO BA6LAN INDIKATOR SPM MENKE8129/2008 Tersedia APD disetiap 60% 75% 100% Tercapai instalasi/departemen Kegiatan pencatatan dan pelaporan infelesi nosokomiad/HAL Tde . (Health Care . 75% 58% 64% Tercapai Associated Infection) dirs. (minimal l parameter)
d.Alokasi Anggaran l) APBD Alokasi anggaran RSUD Prof.Dr. W.Z.Johannes Kupang Tahun 2021 sebesar Rp.313.683.672.965,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.55 Alolasi dan Realisasi Pelalsanaan Angaran RBUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang Tahrun 2021 Surber Dana Angara.n (Rp Reali«si (Rp) % prior Penn«n U'run 219.104.229.17 213.263.436.529 97.33 Pereriatah Dara.h a Perencaaan Penganggarau dan evaluasi kinerja 8.523.500 6.748.750 79.18 Perangkat Daerah b Administrasi Keuangan 111.048.070.000 109.105.219.054 98.25 Peranglat Daerah c Administrasi Urur 42.996.986 36.354.600 84.55 Perangkat Daera.h d Pengadaan Baracng M[Le Daerah Penunjang Urusan 0 0 0 emerintah Daerah e Penediaan Jasea Perunjang 3.424.638.460 3.190.187.353 93.15 Urusan Pemerintah Darah f Perelihara.an Barang Milike Daerah Penunjang 80.300.000 59,467.890 74.06 Pemenntah Daera.h 8 Peningkatan Mutu BLUD 104.499,700.769 100.881.537.328 96.54 Porer Pereruha Uoy« esehat«n Peroratn Dan 79.411.739.230 41.312.04.218 62.02 Upaya Keehtan fyaura.at a Penyediaan fasihita pelayanan, SaranaPrasaran.a dan lat Kesehatan untu.k 68.509.537.380 30,473.348.868 44.48 UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daera.h Provinsi b Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM 10.877.840.200 10.832.109 000 99.58 Rujukan Tingkat daerah Povinsi ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAE RAM 112 c Penerbitan Lin Ruma.h sakit 24.361.650 6.596.350 27.08 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Keschatas Tingkat Daerah Provinsi Progrin Penitas Kap«it Surber day 15.167.704.020 10.098.233.785 66.58 Manuia Keehate • Perencanaan Kebutu.han umber Daya manusia 15.090.319.020 10.084.017.785 66.82 Kesehatan untuke UKM dan UKP Provinsi b Pengembangan Mutu dan Peringkatan Korpetensi Teknis Sumber Daya 77.3485.000 14.216.000 18.37 Manusia Kesehatan Tingk.at Daerah Provinsi
e.Dukungan Personil Sumber Daya Manusia. f, Permasalahan dan Solusi: I) Permasalahan Standar pelayanan minimal yang tidak tercapai sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Keratian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative tindakan persalinan lain. Tenaga /SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat Kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib dan disiplinnya petugas administrasi ruang rawat inap untuk menyetor. Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yangberkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan. GAM&ARAN (MUM KONDIS4 DAERA4 . 1 1 3 2) Solusi Untuk dianggarkan Pelatihan pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS dan pengadaan alat diagnostic canggih yang bersifat emergency. 2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum
a.Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator :
i.Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.
u.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, apartemen dan asrama. ]GAMBARAN UMUM KONDIS4 DAERAN I-114
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Tabel 2.56 Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Jeni Pelayanan lndlieator Target Realii Ket Daer Daerah Pemenuhan Jumlah warga 100% 11,61% Batas Waletu kebutuhan air Negara yang pencapaa adalah mum curah linta memperole.h 100% etiap Tahu.n Kabupaten/Kota kebutuha air Ang8a.ran, esua mum curah dergaPermendagri lntas 100 Kabu paten /Kota Tahun 2018 tentang Penerapan Stasndar Pelayanan Minimal Penyediaan Jumlah wanga 100% . Tidak terdapat pelayanan Pengolaha Negara Yang Kegiatan terkait limbah memperole.h Pelayanan Dasar domestik regional layan.an tersebut pala lnta pengolahan Dina.s PUPR Kabupaten /Kota hmbah domestik Provinsi NTT Regional lintas Kabupaten/ Kota Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1) Bidang Cipta Karya Pada Tahun Anggaran 2021, a1okasi anggaran untuk pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota mengalami refocusing sehingga dengan keterbatasan kemampuan anggaran yang ada maka pelaksananan kegiatan hanya dapat diarahkan untuk membiayai paket-paket kegiatan Provinsi yang sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk penanganan Tahun 2021, anggaran yang tersedia hanya dapat diarahkan untuk membiayai pelaksanaan 3 paket perencanaan SPAM, yakni: ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN -115 a) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Flores (6 lokasi); b) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Sumba (3 lokasi); dan c) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Timor (4 lokasi) yang keluarannya adalah 3 Dokumen RISPAM. Kegiatan penyusunan Dokumen RISPAM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota. 2) BLUD SPAM Provinsi NTT Selain Bidang Cipta Karya, ada juga BLUD SPAM Provinsi yang Juga melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya. Pada Tahun Anggaran 2021 BLUD SPAM Provinsi melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya dengan jumlah kumulatif kapasitas yangterlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota sebanyak 364 Sr dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air min um curah lintas kabupaten/kota adalah sebanyak 17.280 SR. Untuk Wt1ayah Kabupaten Kupang yang terlayani adalah daerah sekitaran Matani dan untuk Wilayah Kota Kupang yang terlayani adalah PDAM Kupang, PT.Angkasa Pura, RS. Siloam, Undana, Politeknik, Politani dan Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Lama. Sebagai gambaran, pencapaian indikator ini pada Tahun 2020 berdasarkan Data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUDSPAM Provinsi adalah: 1642 x100%=7,92% 20.736 ]GAM8ARAN UMUM KONDIS DAERAM -116 Formula Pengukurannya : • S Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota x100% SJ Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi yang bersangkutan Pengukuran ini didasarkan pada data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUD SPAM Provinsi. Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 364 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah sebanyak 17.280 SR. Presentase yang dapat terlayani pada Tahun 2021 diperoleh dari kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada Tahun 2021 ditambah dengan jumlah yang terlayani pada tahun sebelumnya dibagi dengan pemenuhan demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan', sehingga Pencapaian SPM Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2021 adalah :
1. 2.006 x100%= 11,61% 17.280 Sumber Data : Data BLUDSPAM NTT Dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota sebanyak 2.006 SR dengan perkiraan 1 SR = 5 jiwa, maka dapat dihitung jumlah jiwa yang terlayani melalui penyaluran Air GAMBA8RAN ULM KND1S DAERAN l- 1 1 7 Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2021 adalah: 2.006 x 5 =10.030 jiwa Untuk pelayanan dasar Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapandan Pencapaian SPM ini.
c.Alokasi Anggaran Tabel 2.57 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Kegiatan dan Dukungan Pemenuhan kebutu han air Jumlah warga L.Bidang Cipta Kary minum curah lintas Negara yang Program Pengelolaan Kabupaten/Kota memperoleh dan Pengembangan kebutuhan air Sistem minum curah lintas Kabu paten /Kota Penvediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM] Lintas Kabupaten/Kota;Sub Kegiatan Penvusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan Teknis SPAM dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.850.000.000, LUD SPAM Provinsi NTT: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum; Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan jumla anggaran sebesar Rp.2.752.367.000, lGAMBARAN UMUM KONDISI DAE RAM +-118 Jenis Pelayanan Dasar lndikator SPM Kegiatan dan Dukungan Penyediaan pelayanan Jumlah warga Tidak terda pat pengolahan Limbah domestic Negara yang kegiatan terkait kregional lintas memperoleh Pelayanan Dasar Kabupaten /Kota kebutuhan air terse but pada Dinas minum curah lintas PUPR Provinsi NTT Kabupaten/Kota
d.Dukungan Personil Untuk dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kotadan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota adalah sebanyak 54 orang dengan rincian, ASN sebanyak 31 orang (8 orang diperbantukan di APBN, I orang tugas belajar) dan 23 orang Non ASN.
e.Permasala han dan Solusi 1) Permasalahan Identifikasi berbagai permasalahan disertai solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT pada Tahun 2021, sebagai berikut : Untuk dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten /Kotadan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota adalah sebanyak 54 orang dengan rincian, ASN sebanyak 31 orang (8 orang diperbantukan di APBN, 1 orang tugas belajar) dan 23 orang Non ASN. a) Refocusing anggaran menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan keterbatasan anggaran dalam upaya penanganan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kab/Kota; b) Pelaksanaan refocusing anggaran mengakibatkan ketidakpastian pengalokasian angaran yang a ]GAMBA8RAN UMUM KONDIS/ DA£RA I119 tercantum dalam DPA. Perubahan DPA berdampak pula pada proses pelelangan kegiatan; c) Keterlambatan penerimaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); d) Sering terjadi kerusakan pada pompa sentrifugal (pompa air] karena usia pompa sudah mencapai 21 tahun pemakaian; e) Terjadinya kerusakan pada pipa transmisi air baku dari Bendungan Tilong ke Bak Prasedimentasi akibat longsor saat Badai Seroja; f Terjadinya kerusakan pada pipa Distribusi Utama di Wilayah Jembatan Naimata akibat dari Badai Seroja; g) Sering terjadi kerusakan pada gardu listrik di Tilong akibat kekurangan tegangan listrik saat memompa air (daya listrik rendah & tegangan listrik tidak stabil) baik di Tilong maupun di Tulun; h) Belum adanya kerjasama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kabupaten Kupang. 2) Solusi a) Anggaran yang terbatas akibat refocusing anggaran menyebabkan kegiatan hanya bias diarahkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia yakni Penyusunan RISPAM sebagai bagian dari upaya penyediaan dokumen rencana dalam rangka Pemenuhan dan LintasCurahMinumPengembangan Air Kabupaten/Kota; b) Menunggu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terbaru untuk dilakukaan koordinasi lanjutan dengan Barang dan Jasa; Biro Pengadaan c) Mengejar progress pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu yang tersisa; d) Telah melakukan penggantian pompa sentrifugal di Tilong pada Bulan Desember 2021, namun untuk pompa yang di Tulun belum Dilakukan penggantian; IGABARAN ULM KONDIS4 DA£RAt I-120 e) Telah dilakukan perbaikan dan pemasangan baru pipa transmisi di Tilong oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I pada Bulan Juni - Juli 2021; f) Telah dilakukan perbaikan kembali pipa distribusi utama di Jembatan Naimata oleh BLUD SPAM pada Bulan Agustus 2021; g) Telah dilakukan relokasi gardu listrik dan penambahan daya listrik di Tilong pada Bulan Desember 2021, sedangkan yang di Tulun masih belum dilakukan penambahan daya listrik; h) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kota Kupang pada Bulan Januari 2022 dengan Nomor: 001/JB/BLUD-SPAM/I/2021 dan Nomor: 03/A/PERUMDA-AM/KOTA-KPG/1/2021; i) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kabupaten Kupang pada Bulan November 2021 dengan Nomor: 002/JB/BLUD-SPAM/XI/2021 dan Nomor: PK.11/PDAM/KAB-KPG/X1/2021. 2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat
a.Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator : 1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; 2) Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. ]GAM8ARAN UMUM KONDISI DA£RAM I 121
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Tabel 2.58 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Jeni Pelay Indilator Target Relied Ket. Dar Penyediaan dan Jumlah Warga 100% . Batas waktu Rehabilitasi Ruma.h Negara korban peneapaian adalah Yang Layak Huni Bencana yang 10o% setiap tahun Bagi korban Memperoleh rumah anggaran, sesuad Bencana Provins laryak huni dengan Peemendagri 100 Tahun 2018 tentan Fasilitasi Jumlah Warga 100% . Penerapan Standar Penyediaan Rumah Negara yang terkena Pelayanan Minimal Yang Layak Huni relokasi akibat Bagi masyarak.at Program Pererintah Yang terkena Daerah Prov.st Reloksi Program Yang memperoleh emerintah Daerah Fasilitasi penyediaan Provins Rumah yang layak huni Sumber data: Permendagri 100 Tahun 2018 Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: I) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban Bencana Provinsi. Bencana alam adalah faktor yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan akan terjadi sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah Kerusakan rumah akibat bencana. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan: a) Pada saat masa pasca bencana; Bagaimana keadaan atau kondisi pada saat masa pasca bencana. b) Surat penetapan bencana dari Gubernur; Harus ada Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan suatu Bencana sebagai bencana provinsi c) Dampak bencana meliputi lebih daril(satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota; GAMBARAN UMUM KONDISI DAE RAM M-122 Suatu bencana baru dapat ditetapkan sebagai bencana provinsi apabila dampak dari bencana tersebut sudah mencakup 2 s.d 3 Kabupaten. Terkait pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi tidak terdapat Dana Tanggap Darurat atau Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini. Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara l 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bag masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi : Untuk pelayanan dasar terkait Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi, tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.
c.Alokasi Anggaran Tabel 2.59 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021 Jeni Pelaanan ladleator gPM Anggaran Dear Penyediaan dan Jumlah Warga tidak terdapat dana atau RehabilitasiRumah Negarakorban bencana kegiatan terkait yang Layak Huni yangmemperoleh Pelayanan Dasar terse bu bagikorbanbencanaPr rumahlayak pada Dinas PUPR ovinsi huni Provins! NTT sehingga tidak ada yang perlu dilaporkan dalam ]GAMBARAN UMUM KONDIS4 DA£RAH 4 123 Jeni« Pelayanan Ind~kat or PM Angaran Dasar Fasilitasi Penyediaan Jumlah warga negara Laporan. Rumah yang Layak yang terkena relokasi Huni bagi masyarakat akibat program yang terkena Relokasi Pemerintah Daerah Program Pemerinta.h Provinsi yang Daerah Provinsi memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
d.Dukungan Personil Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat berjumlah 30 orang.
e.Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebagai berikut: 1) Permasalahan a) Belum adanya Dana Tanggap Darurat di Bidang Perumahan dan Permukiman, Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II. b) Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT sehingga tidak ada yangharus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini. 2) Solusi a) Koordinasi dengan instansi terkait. b) Akan dimasukkan dalam Usulan Tahun berikutnya. fGABARAN UMUM ONDIS/ DARA 124 2.2.3.5 Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat I. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur
a.Jenis Pelayanan Dasar Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni: 1) Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi 2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubemur
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Tabel 2.60 Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 $PM Target (%) Realisasi (%] Penganganan Gangguan 100 95,71 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam (Satu) Daerah Provinsi Penegakan Peraturan Daerah 100 97,12 Provinsi dan Peraturan Gubernur
c.Alokasi Anggaran 1) APBD Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.253.059.780, untuk mendukung Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT), dengan rincian : Belanja Tidak Langsung:Rp. 18.089.016.393, Belanja Langsung: Rp. 1.164.043.387, ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAM -125 2) APBN Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana APBN, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) Sumber Dana Lain yang Sah Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
d.Dukungan Personil Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM] sebanyak 92 orang pada 2 Bidang: 1) Bidang Ketenteraman, ketertiban Umum (TRANTIBUM) 2) Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA
e.Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a) Belum ada kesadaran masyarakat terkait tempat/sarana prasarana milik pemerintah sehinggasering terjadi penerobosan terhadap hak milik pemerintah. b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tu8as dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. c) Aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat masih marak terjadi. 2) Solusi a) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pendekatan dan sosialisasi atas tanah ]G4MB8ARAN UMUN KONDISI DA£RAM -126 milik pemerintah. b) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. c) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi unjuk rasa dan memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan untukmencarikan solusi. I. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
a.Jenis Pelayanan Dasar 1) Pelayanan informasi rawan bencana 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban becana
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Tabel 2.61 Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 Kegiatan Target Realisasi Pelayanan informasi rawan 22 100% bencana kabupaten/ Kota Pelayanan pencegahan dan 22 27,7% kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/ Kota Pelayanan penyelamatan dan 22 100% evakuasi korban becana kabupaten/ Kota
c.Alokasi Anggaran Alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian SPM Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) Antara lain : + Belanja Belanja Operasi Belanja Modal =Rp. 8.597.804.656, =Rp. 8.397.606.416, =Rp. 200.198.240, ]GAMBARAN UMUM ONDIS DAERAN -12T • Biaya Tak Terduga =Rp. 3.939.835.600, Covid-19 Rp. 778.017.800, Seroja + Pusdalops =Rp. 1.886.124.300, Transisi =Rp. 1.275.693.500, • Dana Slap Pakai (DSP) =Rp. 2.000.000.000, l) APBN Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana APBN, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2) Sumber Dana Lainnya Yang Sah Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang bidang Urusan Penvelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
d.Dukungan Personil Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam mendukung proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)di Provinsi NTT sebanyak 50 orang ASN pada BPBD Provinsi NTT,
e.Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a) Data dan Informasi: Lambatnya penyampaian data dan informasi korban dan dampak bencana dari Kabupaten/Kota. b) Dukungan peralatan penanggulangan bencana yang masih terbatas di 22 Kabupaten/Kota. c) Terbatasnya jumlah pegawai, mengingat PUSDALOPS-PB harus diaktifkan 7 x 24 jam. 2) Solusi a) Meningkatkan Manajemen data dan informasi melalui kerjasama dengan SIAP SIAGA di Kabupaten .... 4GA8ARAN UMU KONDIS DA£RAM l128 Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Barat. b) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas perangkat daerah, lintas instansi untuk mendukung penanganan tanggap darurat di Kabupaten/ Kota. c) Mengajukan telaahan staf kepada Sekretaris Daerah untuk penambahan tenaga pegawai (telaahan no. tanggal) 2.2.3.6 Urusan Sosial
a.Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosialdi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti; 2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti; 3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti; 4) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.
b.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2021 dimuat dalam RPJMD serta realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut: ]GAMBA#AN ULM KONDIS/ DA£RA4 1 129 Tabe1 2.62 Pencapaian 8PM Uruan Sosial tahun 2021 No 8PM Target Reali«i (% (%) ' Rehabilitasi sosial dasar Penyandang 100 100 disabilitas Terlantar di dalam panti. 2 Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di 100 100 dalam Panti 3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia 100 100 Terlantar di dalam Panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat 4, dan setelah tanggap darurat bencana bagi 100 100 korban bencana daerah provinsi c, Alokasi Anggaran Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam rangka pencapaian SPM tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur: 1) APBD Alokasi dana APBD untuk pencapaian $PM Bidang Sosial tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.38.177.592.484,-,terdiridari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.19.971.666.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.205.926.484, 2) APBN Alokasi dana APBN untuk pencapwan SPM Bidang Sosial tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 9.257.070.000,-, terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.9.257.070.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.0, 3) Sumber Dana Lainnya Yang Sah Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang bidang Urusan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
d.Dukungan Personil Dukungan personil pada Dinas Sosial Provinsi yang teribat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 186 Orang terdiri dari: ]GA8ARAN UMU KONDIS/ DAE RA4 130 1) Sekretariat : 38 orang 2) Bidang Pemberdayaan Sosial: 1 1 orang 3) Bidang Pemberdayaan Sosial : 1 1 orang 4) Bidang Rehabilitasi Sosial ·16 orang 5) Bidang Perlindungan dan Jami nan Sosial : 19 orang 6) UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia : 24 orang 7) UPT Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar : 28 orang 8) UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan Karya Wanita· 37 orang
e.Permasalahan dan Solusi ) Permasalahan a) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani; b) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal. 2) Solusi a) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS; b) Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan PMKS dan kualitas pelayanan, pemberdayaan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; c) Peru pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam Penanganan PMKS. 2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Memperhatikan berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai, maka pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu memalukan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021. Permasalahan pembangunan daerah yang menjadi isu-isu memalukan tersebut dimaksud antara lain. ]GAMBARAN UMUM KONDIS4 DAERAN IM 131 I. Masih tingginya angka kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,44% atau berjumlah 1,14 juta orang pada September tahun 2021 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 9,71 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target RPJMD 2018-2023, dimana penduduk dibawah garis kemiskinan berkisar 15 - 12 %
1. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Prevalensi stunting masih sangat tinggi, sebesar 20,0 % persen di Tahun 2021. Ini berarti rata-rata 2 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda
2. 3.Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,51 %, dengan PDRB (ADHB) per kapita mencapai Rp 20,58 juta, Namun, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional sebesar 3,69% pada tahun lalu serta masih di bawah pertumbuhan sebelum terjadi pandemi Covid-19 sebesar 6,12% pada 2019. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penopang terbesar perekonomian NTT dengan kontribusi sebesar 29,17% pada tahun lalu, Diikuti sector administrasi pemerintahan sebesar 13,41%, serta perdagangan besar dan eceran sebesar 11,48%. ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN -132 Pada tahun 2021 ini, berbagai tantangan dan kendala seperti cuaca yang tidak menentu, penyakit ASF yang menyerang ternak babi, Covid-19 yang menyebabkan arus barang, jasa dan orang dihentikan sementara, termasuk dihentikannya berbagai proyek termasuk proyek pemerintah tentu akan semakin mempengaruhi rendahnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya juga mempengaru hi daya beli masyarakat. Rendahnya tingkat belanja pemerintah yang dikarenakan oleh refocussing dan pemotongan dana transfer dari pusat. 4, Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,69 tahun pada 2021. RLS itu meningkat 1,05% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang selama 7,55 tahun. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP]. RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,54 tahun pada 2021. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,18 tahun pada 2020. Angkanya meningkat 0,23% dibandingkan pada 2019 yang mencapai 13,15 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1). Berbeda dengan RLS, HLS di NTT sudah lebih tinggi dari rata-ratanya secara nasional yang sebesar 12,98 tahun.
3. 5.Infrastruktur yang masih belum memadai, karena itu kita akan selesaikan semua jalan provinsi hingga tahun 2023. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
4. 6.Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana. l GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAM IM-133 2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut: 2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat I. Masih tingginya angka kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,44 % atau berjumlah 1,14 juta orang pada September tahun 2021 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang mencapai 9,71 %, Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target P RPJMD 2018-2023, dimana penduduk di bawah garis kemiskinan berkisar 15-12%.
5. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (S90I) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. Penyematan status merah tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen. 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka, Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah. Ini berarti rata-rata 2 sampai 3 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda. ]GAM8ARAN UMU KONDIS/ DA£RA4 I1134 2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum
6. 1.Pendidikan
a.Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,69 Tahun 2021. Ini hanya mencapai kelas l atau 2 SMP. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang saat ini mencapai 8,54 tahun.
b.Rendahnya Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK dan SLB di masa pandemik Covid-19 dan tatanan kehidupan baru.
c.Rendahnya Koordinasi persiapan dan penerapan arahan Gubernur tentang mata pelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan minat dan bakat anak didik.
d.Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
e.Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
f.Masih rendahnya wawasan kebangsaan pada jenjang pendidikan dasar.
1. 2.Kesehatan
a.Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
b.Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata
c.Rendahnya SDM kesehatan.
d.Masih tingginya angka stunting.
e.Masih terjadinya perbedaan standar biaya insentif dokter spesialis antar kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.
f.Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM]
g.Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
h.Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
i.Belum tercapainya posyandu dan pustu sebagaione stop service
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Belum optimalnya pemanfaatan 7 (tujuh) destinasi wisata yang dibangun tahun 2019 (Liman, Wolwal, Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara) dan pembangunan di destinasi baru (Kelaba Madja, Fatunausus). - - ]GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAN 135
b.Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2021.
c.Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
d.Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
e.Rendahnya kualitas DAS
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
a.Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
b.Masih tingginya rumah tidak layak huni.
c.Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.
1. 5.Perhubungan
a.Belum optimalnya pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua
b.Terbatasnya sarana-prasarana Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi-purpose.
c.Minimnya petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ)
1. 6.Energi dan Sumber Daya Mineral
a.Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%,
b.Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong kantong kemiskinan. 7, Pertanian dan Peternakan
a.Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
b.Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampong;
c.Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
d.Belum tersedianya statistic ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).
1. 8.Perikanan dan Kelautan
a.Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata. 1GAMBARAN UMUM KONDIS DAERAN I 136
b.Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan
1. 9.Sosial Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS] untuk 22 Kabupaten/Kota.
2. 10.Tenaga Kerja
a.Rendahnya jumlah tenaga kerja terampil di destinasi wisata yang didatangkan dari Nusa Tenggara.
b.Belum optimalnya Keikutsertaan pada program working holiday".
1. 11.Kebencanaan Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, dll
2. 12.Pemberdayaan Masyaralat dan Dena
a.Belum optimalnya BUMDES.
b.Masih rendahnya kepemilikan Perijinan dan legalisasi (HaKl) serta pengujian dan sertifikasi mutu produk pada pelaku usaha.
c.Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.
d.Belum optimalnya tenaga pendamping desa.
1. 13.Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a.Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
b.Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
c.Kurangnya penangan sampah dan limbah B3.
d.Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
e.Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
f.Belum optimalnyaPemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
g.Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
h.Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum). - - ]GAM8ARAN UMUM KONDISI DAE RAM -137
1. 14.Perindustrian dan Perdagangan
a.Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
b.Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
c.Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
1. 15.Perbatasan
a.Rendahnya keterhibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
b.Rendahnya Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi pembangunan perbatasan terkait dengan pengejawantahan Inpres Nomor l tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.
1. 16.Penunjang
a.Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender 2.4.2.3 Apek Daya Saing Daerah
1. 1.Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya paya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRE di tahun 2021 sebesar 2,51% namun akibat pandemi Covid19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTT
2. 2.Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Dimana pada tahun 2019, Share Lapangan a»q ]GABA9RAN UMUM KO0NDIS DA£RAH 138 Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB 0,75%, Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB sebesar 2,20% dan Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB hanya sebesar 12,08%.
3. 3.Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana prensentasi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2019 masih rendah yaitu 23,90%.
4. 4.Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2019 mencapai 64,10%. ]6AM8ARAN UMU ONDI/ DA£RAN I139 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi NTT yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2021 Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2023. 3.1.1 Pertumbuhan Ekonori Tahun 2021 Secara Kumulatif, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 3,10% (yoy), lebih baik jika dibandingkan dengan Triwulan II 2021 hanya sebesar 2,36% (yoy) namun ] 4 A N G 4 EK0NO1 D4N+IA64N I4.J D A 4 H pertumbuhan ini sangat rendah jika dibandingkan dengan nasional sebesar 5,02% (yoy). Sedangkan target pertumbuhan ekonomi diharapkan akan semakin membaik di Tahun 2023 berada di kisaran 3,47% - 4,97%. Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan [V 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian seperti pada Tabel 3.1. Lapangan Usaha Konstruksi di dorong oleh meningkatnya aktivitas konstruksi baik pemerintah pusat dan daerah dengan meningkatnya investasi di Provinsi NTT dan belanja barang dan jasa. Sedangkan kimerja Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah pada Triwulan IV 2021 mengalami perbaikan setelah mengalai konstraksi yang cukup dalam pada triwulan II 2021 sebesar 7,79% (yoy). Dengan adanya pelonggaran kebijakan pembatasan telah mendorong aktivitas pariwisata dan kedatangan penumpang di Bandara El Tari dan Bandara Komodo serta bandara lokal lainnya yang berada di kabupaten lainnya. Sedangkan, pada Triwulan IV 2021 laju pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi NTT melambat dibandingkan dengan Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,18% (yoy). Hal ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan komoditas mete dan pengeluaran ternak besar khususnya sapi yang mengalami penurunan mencapai -12,04% (y0y) pada Triwulan IV 2021, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III yang tumbuh sebesar 17,63% (y0y). Untuk akselerasi kinerja pertanian terutama didorong oleh curah hujan yang meningkat pada keseluruhan tahun 2021, telah mendorong produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) pada musim panen Triwulan I dan II dengan jumlah produksi padi tumbuh 64,93% (yoy) secara keseluruhan pada 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkonstraksi sebesar 7,14% (yoy). Hal ini juga didorong oleh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi yaitu Program TJPS-PK (Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan) dengan luasan lahan sebesar 9.000 Ha dan pengembangan food estate di Kabupaten Sumba Tengah menjadi 9,740 Ha di tahun 2021 yang terdiri dari 5.400 Ha tanaman padi dan 4.340 Ha tanaman jagung. Dengan demikian, struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 didominasi oleh empat Lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan e l f # A 6 4 4 0 0 M D A N 4 E t 4 6 4 L E p 4 A l f l Sepeda Motor; serta Konstruksi, Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat perubahan struktur ekonomi pada tahun 2021, di mana Konstruksi kembali menggantikan Pendidikan yang menjadi peringkat keempat penyumbang PDRB Provinsi NTT. Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provins! NTT Berdasarkan Lapangan Usaha I i • I ; '·" $.54 '"
5. 4.• $ 4% t.¢ ,,. • • 38 ' • • 2.00 6.% ,. 16 6.04 .al • 11.0 64 It.M • 0.06 4t 10% IMM 1$.84 .4 $$ .1 1$a4l .se ,. • 0% (le 464 $ a 4$ $.$6 -154 6.9 $% 44 u • 4 $$% 6. 14 2% .4$ 16,45 7 $.0 24 • 45% ' .6 1% 26.. 07 28.9 2% 2. 4 • $$ 1 .% ' t$% 4 " •• $ " • 14 .. % 3.% 4.57 64 4 0.2 2% • 446 6 $9% 4$ •• .54 d $ ,. 9 • 2 • $5i 9.35 4$ •• 4 $42 44 6 • "ah00. - .lt 6.0 • 146 4l 44 • '" 44 145 • 14 % 1 06 .8 9 46 '" 18 24 • % ' 4 • • Ji " 4 14$% $6 $.0 2%%
6. 46.211 2$ 2 1$.0 21.% 4% 1% "' 4M • .% pk$ 4 f • • Sumber Laporan Perekonomian Pro NTT Februari 2022, BI, dan BPS Sedangkan kinerja investasi didukung oleh berlanjutnya Proyek Nasional seperti Pengembangan Bandar Udara Komodo, Pembangunan Bendungan Manikin dan Temef dan percepatan pembangunan infrastruktur Desitinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo di Tana Mori (Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya - Pulau Rinca) untuk mend ukung kegiatan G-20 dan internasional ASEAN Summit pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi NTT, dalam rangka percepatan pemuhihan ekonomi melakukan skema pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi nasional) sebesar lebih dari 1 Triliun dari PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dengan fokus pembangunan antara lain embung dan SPAM, rehabilitasi dan pembangunan jalan provinsi. Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi NTT pada Triwulan IV Tahun 2021 terutama bersumber dari penurunan investasi dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan PDRE tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan IV 2021 (o) berturut-turut adalah konsumsi sebesar 4,88% (yoy) dengan faktor pengaruh adalah penurunan kasus konfirmasi harian Covid-19, penerapan PPKM didominasi Level I dan 2 dan permintaan yang meningkat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2021/2022 serta kegiatanf ]ERAN6A ONOM1 D 4 ¥ D A G A N I4L. p4AH vaksinasi menuju terbentuknya herd immunity dengan pencapaian Vaksinasi I sebesar 70,04% dan Vaksin II sebesar 35,16% pada kondisi Triwulan IV Tahun 2021. Kinerja investasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah sejalan dengan berlanjutnya proyek strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Provinsi NTT. Kinerja konsumsi pemerintah pada Triwulan IV 2021 membaik yang didorong oleh percepatan realisasi belanja barang dan jasa dari Pinjaman PT. SMI dan Bank NTT, percepatan ekspor dan pertumbuhan ekspor ke Vietnam dan Timor Leste yang mencapai 62,10% (yoy) dan 145,04% (yoy) pada ke dua negara tersebut. Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga ya ng terakselerasi pada triwulan IV 2021 memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan ditopang oleh berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga Provinsi NTT pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 1,58% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalamai kontraksi sebesar 1,64% (yoy). Faktor utama pemulihan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat dimana kasus Covid-19 di Provinsi NTT yang semakin terkendali. Dampaknya juga terjadi pada berkurangnya jumlah pengangguran yang pada bulan Agustus 2021 menjadi 3,77%, lebih rendah dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 sebesar 4,28%. Sedangkan kinerja belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% (yoy) dimana realisasi APBD dan APBN pada Triwulan IV 2021 sebesar 26,91% (yoy) meningkat 17,72% (yoy) dari Triwulan III Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy). Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Untuk Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMAJ pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan,4f ] k # A t 4 4 0 N 0 4 4 0 4 N 4 4 ( A4 4 A N [4.4 p4444 tahun sebelumnya karena tingkat keyakinan masyarakat semakin membaik pasca Covid-19. Negara dengan konstribusi realisasi PMA terbesar sepanjang tahun 2021 adalah Singapura (57,72%) dan Qatar (20,56%). Berikut Tabel 3.2 tentang Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan pengeluaran. Dimana secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Provinsi NTT sebesar 2,51% (yoy) yang bersumber dari perbaikan investasi dan konsumsi rumah tangga. Tabel 3.2 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan ll TIET METMEET EEC ' tor.al 4l gel.are rs gt 2n 0,10 2 16 4 11 16 4 33 - l.ors eerr 2 1149 95 4.1 4 25 631 • AS wetMeo k 05 83 94% -""- " 46l 3.64 .4 47% • 44.57 n.6 0 ¥ 5.21 9.31 w 12 186 " ' 1.4 13.60 5 . p 48 2.19 7 36.06 19.03 498 249 IS,58 • $46 0.89 1.7 194 185 1 5% 8.54 3.93 07 0.3 1. 4 0.55 et feor 3% 621 IS.6% 16.86 125% 6.l 68 28% .9 04$ • 45.08 DE 191 1.15 2. 0.22 4,2 1.36 00 4 100,00 Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT - Februari 2022, BI, dan BPS Percepatan pembangunan Infrastruktur juga terjadi melalu pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan fokus utama tahun 2021 adalah pembangunan Embung 22 buah, rehabilitasi jalan, pembangunan jalan provinsi utama tambahan. Kemudian, Kinerja net ekspor Provinsi NTT pada triwulan laporan 2021 mencatat pertumbuhan positif sebesar 11,90% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,89% (yoy). Ekspor luar negeri Provinsi NTT bersumber dari komoditas buah buahan, komoditas biji-bijian berminyak, dan garam dengan negera tujuan yaitu Timor Leste, Vietnam dan Tiongkok. Sedangkan nilai impor bersumber dari gula dan kembang gula dengan pangsa sebesar 89,14% yang berasal dari India dan Timor Leste. Struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirankan didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Administrasi Pemerintah, Perdagangan dan Konstruksi. Kemudian Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tumbuh dimana dengan curah hujan yang cukup bagus mendukung produksi padi dan jagung, serta ] 4 f A N G A EKONOM D4NEU ANGAN I44.S p44RA4l penanganan Virus African Swine Fever (ASF] pada ternak babi yang semakin baik. Untuk sektor pertanian dengan adanya Program Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak dan adanya dukungan pelaksanaan pengembangan food estate di Kabupaten Sumba Tengah dan Belu akan berdampak pada kinerja Lapangan Usaha Pertanian pada tahun 2022. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 dan penebalan kebijakan pembatasan. Sedangkan untuk target Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7-7,3 % (dalam kondisi optimis) dan 3,47-4,97 % ( dalam kondisi moderat), diharapkan melalui konsep penggiatan ekonomi lokal dan pengembangan potensi lokal melalui konsep pemberdayaan dengan mendorong kemandirian UMKM dan mendorong munculnya pelaku usaha baru. 3.1.2 Laju Inflasi Inflasi Provinsi NTT pada Triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan III sebesar 1,74% (yoy) maupun inflasi secara nasional sebesar 1,87% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada tiga tahun terakhir sebesar 1,45% (average yoy). Secara spasial, inflasi kota Kupang sebesar 1,86% (yoy), inflasi kota Maumere sebesar 0,55% (yoy), dan inflasi kota Waingapu sebesar 1,28% (yoy) seperti pada Gambar 3.1. Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Laju Inflasi Provins! NTT dan Nasional . 4 . • %o • 3 • .8 ' 1.6 0 " "' f f ff ,v f "' ,v 2019 2020 202 Sumber Laporan Perekonomian Pro NTT Februari 2022, Bl, dan BPS [ 4 A N G 4 A E O N 4 4 D A4 N 4 A4 6 4 4 4 6 0 4 4 4 Tekanan inflasi Triwulan IV 2021 ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan dalam Kota Kupang, harga daging babi, kenaikan harga minyak dan kenaikan tarif angkutan udara karena mobilitas masyarakat, jasa rawat jalan seperti tariff bidan dan biaya KB, normalisasi harga obat-obatan pasca Covid-19 dan tarif dokter spesialis, upah asisten rumah tangga, kenaikan harga sabun cuci/piring dan furiniture akibat daya beli masyarakat semakin membaik pasca Covid-19. Adapun, kelompok komoditas yang sangat berkontribusi mempengaruhi inflasi antara lain transportasi (4,16% yoy); penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,91% yoy); kesehatan (1,77% yoy); makanan, minuman dan tembakau (1,73% yoy); perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin RT (1,38% yoy) dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar (1,30% y0y) seperti pada Tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas inflasi Umum -0.13 0.49 0.89 0.6 1.74 1.67 1.67 Malnan, Miuman &8 embaku -0.29 07 0.79 287 445 173 0.58 Palaian & Ala6 Kali 0.04 0.17 0.05 0.47 1.43 -0.39 -0.02 Penumahan, Air, Lstrike, & 8ahan Bakar -0.07 0.00 021 0.27 124 1. 30 0.23 RT Perlengkapan, Peralatan, 8 0.12 0.24 0.32 0.60 1.07 138 0.07 Pemeliharaan Rutin RT Kesehatan 0.04 045 116 639 144 1.7 0.03 Transportasi 0.03 1.37 332 4.66 0.40 416 0.55 informasi, Kommunikasi & las.a 0.08 0.0 0.15 2.04 -0.05 0.45 0.02 Keuangan Relreasi, Olahraga & Buday.a 0.09 0.0 0.51 0.12 0.56 0.63 0.01 Pendidikan 000 0.00 000 0.62 0.93 067 0.02 eneediaan Mak.anan 8 000 0.00 1.47 1.60 0.52 1.91 011 Miumar/Retoran Perawatan Pribadi & Jars.a Latoya 0.34 067 0.43 4.06 0.80 0.92 0.06 Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT Februari 2022, BI, dan BPS Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Adapun pengendalian dilakukan khususnya pada komoditas - komoditas bahan makanan penyumbang terjadi inflasi seperti minyak goreng, bawang putih, bawang merah, gula pasir, Lombok, telur dan ayam. Selain itu juga mendorong supply kebutuhan pokok dengan komoditi lokal sehingga mengurangi ketergantungan dari supply luar daerah. Sehingga laju inflasi dan target pada Tahun 2023 dapat mendekati sekitar 3 - 3.2 %. ]k#AG4£0044D4Nk44/464 ll-7 f444A44 3.1.3 Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2021 mengalami penurunan dibandingkan September 2020. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 20,44% atau sejumlah 1,146 juta orang, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21%(1,173 juta orang). Di tingkat Nasional kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,71% (26,50 juta orang) dari sebelumnya 10,19% 027,55 juta orang) pada September 2020. Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (27,38%) dan Papua Barat (21,82%). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir tren penurunan kemiskinan di Provinsi NTT sangat terhihat jelas, akan tetapi dengan adanya pandemic Covid-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Garis Kemiskinan pada September Rp437.606,/kapita/ bulan dengan komposisi 2021 tercatat sebesar Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 92.941,- (21,24 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan. Untuk Target Tahun 2023, pengurangan angka kemiskinan diharapkan minimal sekitar 19,75-16,66 % (target moderat) dan 15-12% (kondisi optimis). Target penurunan ini didasarkan pada kondisi tren tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir dan diakibatkan dengan kondisi pandemic covid. Namun tetap diarahkan untuk dapat mencapai target akhir periode RPJMD Perubahan yaitu sebesar 15-12%. Upaya pengentasan kemiskinan di dorong untuk memprioritaskan lokasi kantong-kantong kemiskinan melalui pelaksanaan program kolaboratif berupa pemberdayaan ekonomi berbasis sector unggulan daerah, selain itu juga mengurangi beban pengeluaran, penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor pemerintah daerah dan swasta lokal. l f A 6 4 4 0 N 0 M p 4 N 4 4 4 4 6 / 4 44L. DA4RAH 3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT pada Agustus 2021 sebesar 3,77%, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-7 sebagai provinsi dengan TPT terendah (3,77%] tercatat lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%. Penduduk Provinsi NTT yang bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 50% dari total penduduk yang bekerja Dengan mayoritas pekerja di Provinsi NTT merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Dimana, pekerjaan di sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja yang mendominasi lima tahun terakhir. Pada Agustus 2021, tercatat sebanyak 2,13 juta orang atau 75,97% dari total penduduk yang bekerja pada kegiatan informal. Jumlah ini menurun sebesar 0,13% dibandingkan Agustus 2020 yang sebanyak 2,07 juta orang atau 76,10%. Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 9,76%. Karena penduduk yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua di Kabupaten Belu sebesar 5,35%. Sedangkan, tingkat Tpr terendah terdapat di Kabupaten Nagekeo yang sebesar 0,97%. Berikut perbandingan TPT per kabupaten/kota se NTT seperti pada Gambar 3.2 Gambar 3.2. Graflk Perbandingan TPT per Kabupaten/Kota se NTT Sumber: Laporan Perekonomian Pro NTT - Februari 2022, BI, dan BPS ] # E A 6 A £ 0 N 0 M I D 4 4 4 4 4 6 4 44L.9 DAR4 Proyeksi TPT Tahu 2023 adalah 3,03 % (kondisi moderat) dan 1,9-1,5 % [kondisi optimis) dengan arah penanganan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas penduduk angkatan kerja untuk terlibat dalam mengambil manfaat dari proses pembangunan. 3.1.5 Ratio Gini Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT membaik, dimana rasio gini tercatat 0,339 pada September 2021, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,356. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional dengan rasio gini sebesar 0,381. Sedangkan target tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin dengan adanya pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru. 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan : ) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, Z) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer pemerintah pusat. 3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT sepanjang tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja yang positif walaupun prosentase realisasi pendapatannya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel 3.4 yang memperhihatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur l4±ANG#KA440044D4444 4G4 444 4 p44RA4 Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Musa Tenggara Timur Tahun 2018-2021 KODE URALAN 2018 2019 2020 2021 4, PENDAPATAN 97,37 96,28 92,84 90,32 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD] 100,44 93,54 79,59 74,04 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 104,62 95,08 89,60 72,14 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 100,27 86,92 33,56 68,42 4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan 98,57 85,93 46,02 100,39 Kekavaan Daerah are Dipisahkan 4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 79,90 91,97 75,44 79,96 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 96,87 97,46 97,61 96,99 4 2 . 1 . Pendapatan Transfer Pemerintah 96,87 97,46 97,61 96,99 Pusat-Dana Perimbangan 4.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnva 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 26,78 66,04 83,22 87,23 YANG SAH 4.3.1. Pendapatan Hibah 26,58 66,04 83,22 87,23 Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 4.781.089.962.593,22 dengan tingkat prosentase sebesar 97,37%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 atau 96,29%, dan tahun 2020 realisasi sebesar Rp 5.419.935.156.637,49 atau 92,84 dan pada tahun 2021 realisasi Pendapatan menjadi Rp. 5.312.446.872.608,51 atau hanya sebesar 90,32%. 3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsiasumsi yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut: - - ] F A N G EKONOM DAN KELA.NGAN l4-If A4RA44 Tabel 3.5 Rat-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 Ta.bun Pendapatan Daerah Persentase Anggaran (Rupiah) Pertumbuhan 2017 4.700.213.492.589,51 2018 4.781.089.962.593,22 1,72 2019 5.354.092.405.679,30 11,98 2020 5.419.935.156.637,49 1,23 2021 5.312.446.872.608,51 -1,98 Rata-Rata Perturbuhan 3,24 Sumber : Badan Keuangan Daerah Pro, NTT_Aiolah. Jika dihihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan, pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan sangat mempengaruhi perhitungan rata-rata ini, namun perlu dilihat lagi dengan kondisi pandemic dan proses pemulihan ekonomi serta kondisi ekonomi daerah. Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (Dana Transfer) yang diikuti oleh pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dihihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut: Asli Daerah Terhadap Nusa Tenggara Timur Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Pendapatan Pendapatan Daerah Provinsi Tahun 2017- 2021- Tehan Pendapatan Daerah Pendapatan Asli . I fa Daerah (Rupiah Proporsi (%) 2017 4.700.213.492.589,51 1.047.491.567.026,51 22,29 2018 4.781.089.962.593,22 1.095.269.978.577,22 22,91 2019 5.354. 092 405.679,30 1.258. 958.953.288,30 23,51 2020 5.419.935.156.637,49 1.166.570.596.936,49 21,52 2021 5.312.446.872.608,51 1.238.032.648.888,51 23,30 Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah. l4ANG4A 00444D4¥440464 4 4 D A R A 4 4 Dilihat dari tabel di atas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dengan proporsi yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan sedikit meningkat di Tahun 2021. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 3.7 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) 1.047.491.567.026,51 1.095.269.978.577,22 1.258.958.953.288,30 1.166.570.596.936,49 1.238.032.648.888,51 RataRata Pertumbuhan Pertumbuhan 4,56 14,95 -7,34 6,13 4,57 Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov NTT, diolah. Untuk Belanja Daerah pada tahun 2021 realisasinya mencapai 80,06% atau sebesar Rp. 5.508.767.906.132,69.- dimana belanja operasi memiliki porsi paling besar. Realisasi belanja operasi dan belanja modal mengalami penurunan. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja operasi dan modal relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang sinkron dengan penganggaran khususnya standar harga dan pagu indikatif. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Kinerja Belanja Daerah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.8, Proporsi Belanja pada Tabel 3.9 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada Tabel 3.10. ] E A G O N O M I DAN EDAN6AN [44.45 DA£AH Tabel 3.8 Kinerja Belanja Daerah Tahun 2018 - 2021 KODE URAIA 2018 2019 2020 2021
7. 5.BELANJA 93.38 91.47 90.69 80.06 5.1 BELANJA OPERASI 94.17 93.88 93.36 92.39 5.1.1. Belania Pe wai 97.80 94.36 91,85 96,10 5.1.2. Belania Ba dan Jasa 91,90 89,28 96,40 89,79 5.1.3. Belania Bun 58,28 5.1.5. Belania Hibah 92.67 97 89 92 92 90.93 5.1.6. Belania Bantuan Sosial 99 75 99 33 87,32 99 47 5.2. BELANJA MODAL 9277 80.37 83.44 48.62 5.2.1. Belani Modal Tanah 72.78 100 00 0,00 14,58 5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan 84,61 86,44 96,48 91,41 Mesin 5.2.3. Belanja Modal Gedung dan 93,57 95,92 97,95 60,54 Bangunan 5.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi 94,4l 83,36 75,52 40,31 dan Jarin 5.2.5. Belanja Modal Aset Tetap 86,37 47,79 83,01 94,34 Lainnva 5.3. BELANJA TAK TERDUGA 3.43 1174 85.26 88.45 5.3.1. Belan Tak Terdu 3.43 11,74 85 26 88.45 5.4 TRANSFER 88 10 94.75 88, 66 86. 29 5.4.01. Belania Ba Hasil 88 OJ 94.73 88. 55 86.08 5.4.02. Belani Bantuan Keu an 100,00 99,69 100,00 95,69 Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov, NTT. Tabel 3.9 Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah Tahun 2018- 2021 KODE URAIAN 2018 2019 2020 2021
8. 5.BELANJA 100 100 100 100 5.1. BELANJA OPERASI 80,17 75,02 69,89 73,74 5.1. l. Belanja Pegawai 26,82 27,34 25,10 29,20 5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 19,67 22,64 21,23 19,57 5.1.3. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,10 0,32 KODE URAIAN 2018 2019 2020 2021 5.1.5. Belanja Hibah 33,24 24,47 23,10 24,46 5.1.6. Belanja Bantuan Sosial 0,44 0,56 0,36 0,19 5.2. BELANJA MODAL 10,93 15,13 17,84 16,40 5.2.1. Belanja Modal Tanah 0,02 0,00 0,00 0,00 5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,21 2,21 3,51 3,37 5.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4,41 2,64 3,09 2,46 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 5.2.4. Jaringan 5,21 8,95 8,77 10,39 5.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,09 1,33 2,46 0,17 5.3. BELANJA TAK TERDUGA 0,00 0,03 4,19 2,46 5.3.1. Belanja Take Terduga 0,00 0,03 4,19 2,46 5.4 TRANSFER 8,90 9,83 8,08 7,40 5.4.01 BelanjaBagiHasil 8,82 9,78 8,00 7,22 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,08 0,05 0,09 0,18 Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov NTT. ] E A G O N 0 1 D A4. ¥ M E A N 6 , 4 N It.44 D4RAH Tabel 3.10 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018 - 2021 Tahun Belanja Daerah (Rupiah) Persentase Pertumbuhan 2018 4.846.839.267.377,67 2019 5.277.064.650.987.30 8.88 2020 5.755.258.016.193.64 9.06 2021 5.508.767.906.132,69 -4.28 Rata-Rata Pertumbuhan 325 Sumber Badan Keuangan Daerah Prov, NTT, 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut: • Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemic Covid 19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid I9, dan akselelerasi percepatan pembangunan melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7-7,3 % (dalam kondisi optimis) dan 3,47-4,97 % ( dalam kondisi moderat).
9. 2.Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77%. menurun jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 4,28%. Jumlah angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,78% atau lebih tinggi dari Agustus Tahun 2020 yang hanya 73,11%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja dengan penamnahan jumlah penduduk dimana jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebesar 2,92 Juta orang. Berdasarkan jenis kelamin ternyata angkatan kerja perempuan sebesar 65,34% atau mengalami peningkatan 1,43%, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%. Target TPT Tahun 2023 adalah 3,03 % (kondisi moderat) dan 1,9-1,5 % (kondisi optimis).
10. 3.Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Rasio NTT Tahun 2021 sebesar 0,339 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,356 dan lebih baik jika ,.,, -- - ]ERANGA EON0MT DANE Ac4N I 4 - I 5 D A 4 dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih tercatat 0,381. Sedangkan target tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin.
11. 4.Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51 % pada tahun 2019 dan 21,52 % pada TA. 2020 serta 23,30 pada TA. 2021. Untuk itu sesuai amanat P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RKPD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar RD. 4,920 Trilyun lebih, berkurang Rp. 142 Miliar lebih atau -2,82% dari anggaran induk tahun 2022 sebesar Rp. 5,063 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut:
12. 1.Pendapatan Asli Daerah PAD diprediksi menjadi sebesar Rp. 1,702 Triliun lebih, turun Rp. 221,490 Milyar lebih atau -11,52 %. Kenaikan terjadi dari komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dimana pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 68,250 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 25,166 Milyar lebih atau 58,41 % dari anggaran tahun 2022, Lain-lain PAD yang sah ditargetkan 220,693 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 10.332 Milyar lebih atau 4,91%. Sedangkan Pajak Daerah turun sebesar Rp 152,861 Milyar lebih atau 10,29% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1,486 Triliun lebih menjadi 1,333 Triliun lebih. Retribusi Daerah juga turun sebesar Rp 152,861 Milyar lebih atau 10,29% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 184,327 Milyar menjadi Rp 80,199 Milyar lebih.
13. 2.Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer diprediksikan naik sebesar Rp 78,343 Milyar lebih atau 2,5% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3,133 Triliun lebih menjadi sebesar Rp 3,212 Triliun lebih.
14. 3.Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah diprediksi naik sebesar Rp 154 Juta lebih, atau 2,50% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6,196 Milyar lebih menjadi Rp 6,351 milyar lebih. ] f l 4 N G 4 0 N 0 4 4 D 4 N 4 4 0/ 4 6 4 4 4 4. 4 6 p 4 4 4 Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provins! NTT NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Prey«ell 2023 plira Maju 2024 1 t2 (3 (4 8 A PENDAPATAN 4.507.833.810.59 5.354.092.405.67 5.419.935.156.63 5.312.446.872.609 5.063.892.995.871 5.985.525.009.6 5.171.608.213.821 1 PENDAPATAN ASLI 1.092.895.995.481 1.258.958.953.2 1.166.570.596.9 1,238.032.648.88 1.923.953.268.54 2.531.591.309.81 1.872.709.037.800 DAERAH +PAD 1.1 Pendapatan Pajak 866.157,779.77 908.207.117.66 924.189.837. 925.862.559 1.486.181.102.22 1.932.035.432.91 1.466.651.437.06 Daera.h 1.2 Pendapatan Retribusi 27.570.244.73 60.831.986.43 34,959.171.07 69.890.857.73 184.327.767.2 258.058.874.1 88.219.602.71 Daerah 1.3 Pendapatan Hail 72.415.455.9% 70.662.452.M 65.135.467.6 64.982.172.0 43.083.127. 60.316.379.00 75.075.000.00u Pengelolaan Kekaya.an Daerah yang Di L.4 Lain-lain PAD Yang Sa.h 126.752.515.04 219.257.396.88 142.286.121.181 177.297.059.71 210.361.271.22 281.180.623.7 242.762.997.61 2 PENDAPATAN 3.409.611.357.2¥ 4.067.952.844.4 4.171.362.593.72 4,000.655.446.44 3.133.743.302.000 3.447.117.632.2 3.292.389.056.66 TRANSFER 2.1 Pendapatan Transfer 3.409.611.357.2t 4.067.952.844.4 4.152.039.227.72 4000.655.446.44 3.133.743.302.000l 3,447.117.632.zu 3.292.389.056 Pemerintah Pusat-Dana Perin 2.2 Pendapatan Transfer 19.323.366.000 Pemerintah Pusat Lannva 3 LAIN-LAIN 5.326.457.8 27.180.607.89 82.001.965.97 73.758.777.27 6 196.425.31 6.816.067.8 6.510.119.37 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.1 Pendapatan Hibah 5.326.457.8. 27.180.607.89 82.001.965.97 73.758.777.27 6.196.425.326 6.816.067.8¢ 6.510.119.358 Sumber Badan Keuangan Daerah ]KERAN6KA EONOMI DAN FAN6AN I 4. 4 7 4Al l ] l ] ] Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pedapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: I Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. 2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 3 Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah. 4 Peningkatan pelayanan publik kesadaran sebagai upaya untuk masyarakat sebagai wajibmenumbu hkembangkan pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pertaturan tentang pendapatan daerah. 5 Optimalisasi pemanfaatan aset daerah. 6 Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah. 7 Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik. 8 Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel. 9 Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik. 10 Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait. 1 1 Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah. 12 Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah ] K ~ A N O K A ONOM DANKEUANGAN I44.18 0 A 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib danurusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023: I Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2 Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD. 3 Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan kenyataannya 4 Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. 5 Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar perangkat daerah. 6 Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan. - - ]MERA6A EON0M1 DAN4ft 464 Ill. DA£RAH Belanja Daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai: I. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut: Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023;
a.Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
b.Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
c.Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil
d.Gubernur;
e.Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
f.Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
g.Kerjasama antar pemerintah daerah;
h.Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2023;
i.Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
1. 2.Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
2. 3.Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian- penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi. e ] E N G 0 N O M I D A4 N M ± I A 6 A N 446 D A 4 Tabe1 3.12 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Belanja Daera.h Tahun 2022-2024 Provins! NTT KODE URALAN 2018 2019 2020 2021 Target 2022 Proyell 2023 pkirau Maju 2024
3. 5.BELANJA 4.846.839.267.378 5.277.064.650.987 5.755.258.016.194 5.508.767.906.133 5.595.612.615.524 5.593.190.664.883 4,777.292.091.487
4. 5.1 . BELANJA OPERASI 3.885.700,364.571 3.958.664,698.490 4.022.397.290.093 4.061,962.995.626 3.618.530.670.704 3.954,759.889.805 3.618.530.670.704 5.1.1. Belanja Pegawai 1.299.772.084.613 1.442.966.171.685 1.444.646.968.075 1.608.464.234.033 1.736.539.785.862 1.892.828.366.590 1736.539.785.862 5.1.2. Belanja Barang dan Jase 953.324.710.208 1.194.831.892.392 1.221.574.013.528 1.078.288.386.249 1.517.136.645.797 1.668.850 310.377 1.517.136.645.797 5.1.3. Belanja Bunge 5.875.483.690 17.483.698.422 82.584.501.105 82.584.501.105 82.584.501.105 5.1.5. Belanja Hibah L.611.082.006 586 1.291.513.467.414 1.329.334.450.800 1.347.483.386.922 239.507.389.940 263.458.128.934 239.507.389.940 5.1.6. Belanja Bantu.an Sos.ial 21.521.563.164 29.353.167.000 20.966.374.000 10.243.290.000 42.762.348.000 47.038.582.800 42.762.348.000 5.2. BELANJA MODAL 529.761.034.603 798.224.255.845 1.026.785.278.415 903.257.622.800 1.324.558.691.975 947.805.603.287 468.199.298.776 5.2.1. Belanja Modal Tana.h 852.255.000 30. 000.000 147.952.000 - - . 5.2.2. Belanja Modal Peralatan 58.493.090.879 116.636.579.503 202.160.307.478 185.901.613.833 139.502.962.647 118577.518.250 34.955.796.293 dan Mesin 5.2.3 Belanja Modal Gedung 213.802.530.521 139.208.422.686 177.836.474.130 135.344.543.385 194.663.982.540 165.464.385.159 145.997,986.905 dan Bansrunan 5.2.4 Belanja Modal Jalan, 252.448.197.953 472.361.496.339 504.964.198.116 572.412.496.697 989.516.835.788 662.976.279.978 287.158.024.478 ' dan Jar ah 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap 4.164.960.250 69.987.757.317 141.824.298.691 9.451.016.885 874.911.000 787.419.900 87.491.100 Lannva 5.3 BELANJA TAK TERDUGA 125.185.304 1.490.608.760 240.938.915.874 135.775.036.685 32.355.619.337 32.418.669.121 32.355.619.337 5.3.1. Belanja Tak Terduga 125.185.304 1.490.608.760 240.938.915.874 135.775.036.685 32.355.619.337 32.418.669.121 32.355.619.337 5.4 TRANSFER 431.252.682.900 518.685.,087.892 465.136.531.812 407.772.251.022 620.167.633.508 658.206.502.670 658.206.502.670 5.4.01. Belanja Bagi Hasil 427.541.748.500 515.982.681.892 460.136.531.812 397.772.251.022 602.238.993.608 640.277.862.770 640.277.862.770 5.4.02. Belanja Bantu.an 3.710.934.400 2.702.406.000 5.000.000.000 10.000.000 000 17.928 639.900 17.928.639.900 17.928.639.900 Keuanea Sum ber Badan Keuangan Daera.h ' ' ' . ] K E N G E 0 N o pNKrtANGAN I I - 2 I p 4 A i 4 j [ j j t ] [ ! ] 4 ! l [ 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daera.h Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. 1.Penerimaan Pembiayaan
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPAJ SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SIPLA tahun berjalan diproyeksikan nol.
b.Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan
a.Penyertaan Modal Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/ Lembaga/Bank Daerah lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
b.Pembayaran kembali pinjaman daerah Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2023 dengan menggunakan skema pinjaman daerah. Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Daerah Provins± NTT Tahun 2018-2021 URAIAN 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN 277.894.564.023 205.602.009.250 403.706.217.941 258 865.991.151 Pegeriraan Pembiavaaen 277.894.564.023 216.350.973.250 430.706.217.941 503.023.089.715 Pergeluaran Pernbiaya.an . 10,748,964.000 27.000.000.000 244.157.098.564 Pembiayan Netto 277.894.564.023 205.602.009.250 403.706.217.941 258.865.991.151 sl Lebih Pemblya.a (61.110.892.757) 282.629.763.942 68.383.358.384 62.544.957.627 (81LP Sumber : Bada Pendapatan dan Aset Daerah, 2021, diolah ] A N 6 A I0No1 DANE AGAN [4f ARA# Tabel 3.14. Target, Proyelksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022-2024 KODE URAIAN 2022 Proyeksi 2023 Prairaan Maju 2024 6 PEMBIAYAAN 6.1. PENERIMAAN 892.226.807.790 35,402,287,820 35,402,287,820 PEMBIAYAAN 6.1.1. Penggunaan SiLPA 135.237.297.415 31,242,555,821 31,242,555,821 6.1.4. Pinjaman Dalam 752.829.778.376 . Nereri . Penerimaan Kembali 6.1.5. Pemberian Pinjaman 4.159.731.999 4,159,731,999 4.159.731.999 Daerah Penerimaan Kembali 6.1.6. Investasi Non . Permanen Lainnva 6.2. PENGELUARAN 360.507.188.157 427,736,632,805 427,736,632,805 PEMBIAYAAN 6.2.1 Pembentukan Dana 121,010,778,472 121,010,778,472 121,010,778,472 Cadan Penyertaan 6.2.2. Modal/ Investasi 41.020.555.352 108,250,000,000 108,250,000,000 Pemerintah Daerah Pembayaran Cicilan 6.2.03. Pokok Utang yang 198.475.854.333 198,475,854,333 198,475,854,333 Jatuh Temre 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran 6.2.5. Investasi Non Permanen Lainnva 6.Z. PEMBIAYAAN 531.719.619.633 (392,334,344,985) (392,334,344,985 NETTO SISA LEBIH 6.2.z. PEMBIAYAAN . . . ANGGARAN (SILPA A N G 4 BONOMI D A N I ANGAN 1lLD D4RA - -- ---------- Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2023 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPJMD PerubahanProvinsi NTT Tahun 2018-2023 untuk tahun rencana 2023. 4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN P-RPJMD 2018-2023 4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)] Tahun 2020-2024, dimana RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPIPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. f- r m ] SASARAN DAN IV.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi;
1. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM], Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:
10. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
11. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
12. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
13. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
14. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
15. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Publik. Pelayanan r -- - - - -- ---- - I SASARAN DAN IV-2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Arahan Presiden, Nawacita dan 7 (tujuh) agenda/prioritas Nasional terhihat pada Gambar 4. 1 berikut. Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional l , _ $0 ) embarcna lee4et 4 Pervert i 0 11-·--- dirt,dry l . • I' . -·--...-le. 1 ---·· ' ,,,.....,._ rile • '· 1•-----M•w"•rib. die g •I'" ............ _ 660.0.th9o 1 .. 1,_..__..., __ ... , R i ni +i i i • I' .... v-. .., ..,_, __ fie4dfrpre I-..--...- elder.to fee% h % • 2 i rd$0Md z et � hf .e.%.i00 0. $ - ., - $ $.%. -le.. )] Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh advttps:/ wwe bappenas.go.id/id beritadarn-siaranpers/re/ Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional enc Jangle Menna.h encans Thurn Target lndilator Satan RP.JMN TahuRPJMD-P RPJMN RPJMD-P RKPD

(2022)(2022) (2023 (2023) RKP 2023 2023 2024 Pertumbuhan Persen 6,9 6,33-6,90 5,7-6,0 6,7-7,3 5,4-5,9 3,47-4,97 5,7 - 6,0 Ekonomi Tingkat Persen 16,15 19,35-16,15 7,0-7,5 15-12 15,56-16,50 19,75-16,66l 6,0-7,0 Kerslan Tingkat Perganggura Persen 2,6 2,5-1,9 4,0-4,6 1,9-1,5 2,92-3,30 3,03 3,6-4,3 n Terbuka Kebutuha (Rp. 71,47 71,47 80,94 80,94. . . Investa.st Triliun) Gini Raso lndeks 0,376 0,378 0,34-0,33 0,374-0,377 0,34-0,32 . 0,345 0,360-0,374 Indeks Nila 73,44 -73,48 67,35- 69,00 74,77 70.71 . 65,73 75,54 Pembanguna n Maus.a Penurunan Persen 26,8 -27,1 17.248.829 26,80 17.248.82 17.248.82 9co2e) . 9tC02e%) 27,3 mist GRK (t002e Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas - - - - - - ] SASARAN DAN IV.-3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah perkebunan, peternakan, pertambangan dan dalam perikanan, panwsata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui: I) pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE); 2) industri kreatif berbasis budaya; 3) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 4) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan 5) pengembangan industri mangan dan tembaga. Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: l Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
1. a.meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
2. b.percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
3. c.pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
4. d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
5. e.percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
6. f.pelaksanaan pembangunan afirmatif. ] SASARAN DAN IV.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2 Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui:
7. a.pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
8. b.pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
9. c.pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
10. d.revitalisasi kawasan transmigrasi;
11. e.pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
12. f.pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan,
13. g.destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
14. h.pengembangan kawasan perkotaan;
15. i.pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
16. j.peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
17. k.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. 3 Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
18. a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
19. b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
20. c.percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah. ] SASARAN DAN IV.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4 Penguatan konektivitas dilakukan antara lain melalui:
21. a.pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
22. b.penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
23. c.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi. 5 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui:
24. a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
25. b.peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
26. c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
27. d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;dan
28. e.peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan. Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 0 --- • • -- -- -- -- -- - -- OM.AANAAAN NA.SfTM DAN l 8NU'NG NG&MANGAN LAYA4LA.AN NU'SA IENG-GAMA (NO4Ah') --- - -- -- -- Q -- ·-" "4 -- o• - - • --- :.:,:,::,:,- • --- ---- - $% • k e - rt •· Sumber; RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran I - - - - ] SASARAN DAN IV. 6 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Tabe1 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 macer»as I
  1. 1.Kab. Manggarai Barat 1. Kab. Sumba Timur
  2. 2.Kab. Manggarai 2. Kab. Sumba Tengah
  3. 3.Kab. Manggarai Timur 3. Kab. Sumba Barat
  4. 4.Kab. Ngada 4. Kab. Sumba Barat Daya
  5. 5.Kab. Nagekeo 5. Kab. Timor Tengah Selatan
  6. 6.Kab. Ende 6. Kab. Timor Tengah Utara
  7. 7.Kab. Sikka 7. Kab. Malaka
  8. 8.Kota Kupang 8. Kab. Belu
  9. 9.Kab. Kupang Sumber; RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 4 Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat S (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 (dua) koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut. Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024 Yang belum masuk di dalam RPJMN didorong sebagai berikut ;
  10. 1.Kab. Flores Timur
  11. 2.Kab. Lembata 1. 2 Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua
  12. 3.Kab. Alor Sumber; Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Tahun 2021 ] SASARAN DAN IV-7 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.3 Arahan RPJMD Perbahan Tahun 2018-2023 Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah "Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makrur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Visi dimaksud dalam arahan periode ke-empat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 dirumuskan untuk penuntasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. Arahan RPJPD untuk periode ke-empat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu : I. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
  13. 2.Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty);
  14. 3.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
  15. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
  16. 5.Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera 4rAGK4Y MEW4uDKA4 MAS YARUA-KAY SA4TtA DAL.A et4GA4 4GARA KEAT4A4 ELL4¢ DONES4A". BANGKIT 4.t Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT SEJAHTERA rpuh.ebutuh • may.art bsang p91a 00 pnb..vi. be.bk% .ply01pl. pen..g.ebb.%.$ ] SASARAN DAN IV.-8 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut: Tube1 4.4 Indikator Kinerja Utama Provins] NTT 2021-2023 BASELINE TAHUN KONDISI PADA INDIKATOR TAHUN AKHIR TAHUN 2019 2021 2022 2023 PERENCANAAN Mis± I Mewujudlan Masaralat Sejahtera, Mandiri dan Adil Pertumbuhan PpRB (%] 5,20 5,87 6,33 -6,90 6,7-7,3 6,7-7,3 Inflasi (%) 0,67 3-3,4 3-3,2 3-32 3-3,2 Persentase Penduduk tdi 19,35 bawah Garis 20,62 21-19,63 16,15 1 5 - 1 2 1 5 - 1 2 Kemiskinan (% PDRB per Kapita (Rp. 19,5 20-23 23-25 25-27 25-27 Juta) Tingkat Pengangguran 3,35 3,2-2,6 2,5-1,9 1,9-1,5 1,9-1,5 Terbuka (TPT) (%) % PAD terhadap 30,12 39,74 39,74 Pendapatan Daerah (%) 23,90 25,31 lndeks Oini (Poin) 0,355 0,35 -0,34 0,34-0,33 0,34-0,32 0,34-0,32 Indeks Pembangunan 92,72 94 95 95 95 Gender (Poin) Mist II : Membangu NTT «ebaggad Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengerbangan Paurlwlat.a Nasional (Ring of Beauty) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di 2 4 6 8 8 Pariwisata Estate (%) Lama Tinggal Wisatawan 2,71 4 4 4 4 (hari) Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 1.057.384 1.065.378 1,278.453 1.634.144 1.634.144 Mist III : Meninglatkan Keterediaan dan Kuaitas Infrastruktur untuk Mes percepat Pembangunan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam 85 90 100 100 100 dalam Kondisi Mantap (% Cakupan Pelayanan 0,390 9,08 45,60 74,81 74,81 Angkutan Darat (% Terbangunannya 70 75.02 76.74 78.46 78.46 Jaringan lrigasi bagi Petani (%) Penambahan Rumah 13.974,00 15.498 9.238 9.238 47.948 Layak Huni (unit) Rasio Elektrifikasi (% 73.29 75 80 85 85 Indeks Kualitas Lingkungan Hid up 62,5 67 69 75 75 (Poin) Jumlah Emisi Gas 17.248.829 17.248.829 17.248.829 17.248.829 Rumah Kaca (Ton CO2) 17.248.829 Kesesuaian Fungsi, 41,7 72,73 85,70 100 100 Struktur dan Pola ruang Indeks Resiko Bencana 147 140 138 135 135 (Poin) i - - - . . , - - . ] SASARAN DAN rv-9'- . d e ' PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ' " BASELINE TAHUN KONDISI PADA INDIKATOR TAHUN 2022 2023 AKHIR TAHUN 2019 2021 PERENCANAAN Mi«i IV ; Meninglatlan Kualitas Surber Daya Manuia Angka Melek Huruf (%) 95,76 96,56 98,47 100 100 Rata-rata Lama Sekolah 7,55 8,25 8,65 9,5 9,5 (tahun) Harapan Lama Sekolah 13,15 14,2 14,6 15 15 (tahun) Usia Harapan Hidup 66,85 68,1 68,8 69 69 (Tahun) peevelensi stunting (% 27,9 21,8 16,7 10- 12 10- 12 Cakupan Pembinaan Pemuda dan 40 60 70 80 80 Keolahragaan (%] Mist V ' Mewujudla.n Reformasi Birolri Pererintahan untuk Meninglatla lualita Pelayanan Pubik [ndeks Reformasi Birokrasi Pemerintah 60,37 65 69 71 71 (Poin) Opini BPK (Opini) WT Wrp wWTP WTP WTp Nila Akuntabilitas Kinerja (SAKIP B A A A A (Predikat) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 2,1 2.3 2,5 2.7 2.7 Elektronik (SPBE) (Skor) Tingkat Keterbukaan 44,4l 50 60 75 75 Informasi Publik (%] Indeks Kepuasan 75 85 90 90 90 Pelayanan Publik (Poinj Indeks Demokrasi 82,32 82,50 83 83 Indonesia (Poin) 82,40 sumber · P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab VIL 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5 ] SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 4.5 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Capai NTT Target RPJMD .P NTT - Indilator 2020 2021 2021 2022 2023 (Baseline] pertumbu han Ekonomi 5,2 -0,83 5,87-6,50 6,33-6,90 6,7-7,3 (%) PDRE per Kapita 19,5 12,41 (ADHK] 20-23 23-25 25-27 (Rp.juta) 19,22 (ADHB) Indeks Pembangunan 65,23 65,19 65,54 -67,00 67,35 - 69,00 70-71 Manusia (poin) Penduduk dibawah 20,62 21,21 2 1 - 1 9, 63 19,35 -16,15 1 5 - 1 2 Garis Kemiskinan (%) Inflasi (%) 0,67 0,61 3-34 3 - 3 2 3 - 3 ,2 - - Tingkat Stunting (%) 27,9 24,1 21,8 16,7 12-10 (agust, 2020) - Indeks Gini (poinj 0,355 0,356 0,35-0,34 0,34-0,33 0,34-0,32 Indeks Pembangunan 92,72 92,72 94 95 95 Gender (poin) Tingkat Pengangguran 3,35 4,28 3,2-2,6 2, 5 - 1 , 9 1,9-1,5 Terbuka ("%) Rasio PAD (%) 23,9 21.52 25,31 30,12 39,74 - � Emisi Gas Rumah Kaca 17.248.829 10.048.289 17.248.829 17 248.829 17.248.829 (tco2eq) Kebutuhan Investasi (Rp 44,93 44,93 63,91 71,47 80,94 Triliun) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah 60,37 60,37 65 69 7 Poin) Sumber . Sumber . P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V dan Olahan Pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4. 6 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RP.JMD Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023. f r" r a r e ] s A S A RA N DAN Iv-11 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH "" Tabel 4.6 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2023 TAHUN TU.JUAN SASARAN INDIKATOR I 8ATUAN 2023 Mii I, Mewuud fry.ralt Sejahtens, Mandiri den Adil Mewujudkan Tumbuhnya ekonomil Pertumbuhan PDRB % 6,7-7,3 masyarakat NTT daerah secara stabl ma.kmtr dan berkelanjutan nflasi % 3-3,2 yang dan seja.htera PDRB per Kapita Rp. Juta 25-27 Berkurangnya Persentase Penduduk di bawah % 15-12 kemiskinan garis kemiskinan ndeks Keparahan Poin 0,85 I Kerslanan Indeks edalaman kemiskinaun Pain 3,40 Terciptanya lapang.an Tigkat Pengan@guran % 1,91,5 kerja dan Terbuka (TPT) meningkatnya produktivita angkatan Tigkat Partisipasi % 69,76 kerja Angkatan Kerja (TPAK) Produktivitas Total Rp. juta 50,360 Daera.h Cakupan pekerja tanpa upah % 21,02 dibandingkan penduduke yang bekerja Mewujudkan NTT Meningatnya % PAD terhadap % 39,74 yang Maju dan kontribusi PAD pendapatan daerah Mandiri terhadap pendapatan daerah Menguatnya pera.nan Rasio ekspor-irpor terhadap % 63,10 NTT dalam PDRB (indikator keterbukauan perdagangan regional ekonori) Menurunny«a Rasio ketegantungan % 62,08 ketergan tungan ekonori masyarakat Mewujudkan Meningkatnya Skor Pola Pangan s.kor 71 NTT yang etahanan dan Harapan Berkeadilan kedau latan pagan Sosal Berkurangnya ndekes Gini Pon 0,34-0,32 ketimpangan antae kelorpok pendapatan dan antar wilaya.h Hadirnya keadilas bagi Indeks Perbangnan Gender poin 95 perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender Poin 74,76 Meningatnya ersentase kekeraa. terhadap % 10o perlindungan terhadap ana.k yang tertaugani perempuan dan aunake Persentase kekerasan terhadap % 100 perempuan yang tertangar r a ] SASARAN DAN 1V-12 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN Mid2tMecbangua¥TT9ebagai Selah Sat Platu Grbang d Put Peerbangan Puiwiota fa.load (Ring of Beauty] Mewujudkan Periwisata sebagad Perggeral Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover] Pergembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsaur 5A dengan pendekatan kawasan hare lapagan usaha penyediaan akomodasi dan ma.k.an minum terhadap PDRB Share lapangan tsaha jasa lainnya terhalap PDR Share lapangan usaha perdagan@an besar dan eceran terhadap PDRB 0,78 2,45 12,23 Perturbuhan UM dan [KM di daerah Wisata ' tinggal wisatawan 4 kunjungan 1.634.144 ii 3;Meningkatkan Keteredloan dan Kualit lnfrstruktur untuk Merperepat Pesbagman Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang berkualit.as dalam pengen bangan ekonoi masryarakat Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dala mendukung onektivitas daerah Meningkatnya uadi ta.s infrastruktur iriga.si dan pengairan dala mendukung perekonofian daerah panjang provinsi dalam kondisi mantap Dwelling Time Pelabuhan Cakeupan pelayan.aon angutan darat Tebacngunny jaringaen irigasi bagi petani 100 74,81 78,46 Meningkatnya ketersediaan infrastrukfur pelayanan daar Meningkatnya akc.ses masyaura.kat terhadap perumahan layak, air inure da sanit.i Penambahan laryak huni 9.238 Indek Kualitas Lingungan Hidup ruma.h menurut sanitasi lay.ak Pesentase rumah menurut air layak Telaksanacnya percepatan pen bangunan elektrifikasi Meningkatkan kualit.as linguwngan hidup daera.h Menjamin terpenuhinya dirensi keberlanjutan lingkungan hidup dalam pembangunan Menurunya eris gas rumah kaca Jumla.h emisi gas rumah kaca Ton CO2 17 248.829 Menjaga perurotsan dan pelaksaan kebijalan bidang penataan ruang Kesesaian fungi, dan pola ruang struktur Meningkatnya etangguahan bencauna daera.h lndelee resiko bencana d u " u h aw ]sASARAN DAN 1V-13 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Py g a g a 3 a . ze es e e Sumber. P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V Tabel 5.5 TAHU TUJUAN 8A8ARAN INDIKATOR SATUAN 2023 Mid;Meningiatl Kuadita Surber Daya Maraia Mewujudkan Meningkatnya kualitas Angka melek huruf % 100 kualitas 9DM NTT yang ting.gi SDM NTT dan Berdaya Sain.g ata-rata lama sekolah Tahun 9,5 yang tinggi dan Harapan laura sekola.h Tahun 15 berday.a Meningatnya deraat Usia harapan hidup Tahun 69 sang esehatan masyarakat Prevalensi stunting % 10-12 NTT - Meningatnya kualitas Cakupan pembinaan penae % 80 pemuda dan prestasi dan keolahraga I keolahragea.n Mids±Mewujudin Reforrai Biro.lr Pesnerintaha untu Mengle.ate. Kudita. Pelyan Pub»l Mewujudkan Meningkatnya kualita.s Indeks reformasi Poin 7 birokrasi yang tata kelola birokrasi pemerinta.h professionalise penyelenggraaun Opini BPK Opini wrp dengan pemerintah.an dan arakteristik pelayanaon publik Nila akuntabhitas Predileat A adaptif, yang efektif, kinerja berintegrit.as, akeuntabel, traspaa lndeks Sister Sor 2.7 berkinerja tinggi, serta partisipat.if Perermtahan bebas dan Berbasis Elektrorik bersih KKN (9PBE Tigkat keterbukaan % 75 informasi publik lndeks Kepuasan Poin 90 Pelayanan Publike lndeks Derokrasi Polin 8.3 Indonesia . 4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.1, Tema Pembangunan 2023 4.3.1.1 Tera dan Prioritas Nasional RKP TAhun 2023 RKP 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2023. Akan tetapi pandemi virus covid-19 yang masih terus berlangsung maka tetap menitikberatkan pada pemulihan Kesehatan dan ekonomi yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana. I r r e e s e e t SASARAN DAN IV. 1 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Namun kembali bangkit Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca Covid-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun
  17. 2045.Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pasca pandemi Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelegence (Al) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. - --- - ----- --- - ] SASARAN DAN 1V-15 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Pada tahun 2023, pemerintah melalui kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk melakukan transformasi utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level minimal sama dengan kondisi sebelum pandemi. Selanjutnya, peningkatan produktivitas ekonomi tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Gambar 4.4 Tansformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan e a 4 5 __,,.,._ -··-···. ·�. - . • ·•··· - ··--· -�--· - - --·- . . ... . -- . . - ··•···--ow :-···-··--- ... - ... . . . . . .. . . . .. . . . P u " . -- . - . .« 4 . . - . . . w Ha « EHN E E I Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis Covid-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum puhihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (l) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Gambar 4.5 Tiga Pilar Ekonomi Inklusif -- --.c.. -Eonoori in4if 4 ..u................ 040 47 04f6et6 Ke/d it4 40 4 ' ] SASARAN DAN IV.16 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tera pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa. Gambar 4.6 Kerangka Pikir Tema RKP Tahu 2023 $0de see$ food l e 4 .00. 0.l ·-- et toe t . . • 4, t i.. 04 6 p e l . . . 00t. 0 - -... % .%.bi. e PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUN TRANSFORAMA5/ £KONOM YANG INKLUSI DAN BERKELANJUTAN • •. . we . . . ...e. 0 . %.e. . .% - Surber; Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan dan Strategi tahun 2023, sebagai berikut : I. Arah Kebijakan Tahun 2023 a Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; b Peningkatan kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan; c Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job; d Mendorong pemulihan dunia usaha; t S A S ARAN DAN IV-17 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH e Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; f Pembangunan Rendah karbon dan transisi ekonomi (respon terhadap perubahan iklim); g Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan h Pengembangan lbu Kota Negara.
  18. 2.Strategi Pembangunan Tahun 2023 Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Gambar 4.7 Strategi Pembangunan Tahun 2023 e ge - • ••• •6.. 4 .. 4.-.. -4. .. . 4. - . - . . 4 . o 6 4 . . . . 4 . i . 4. • •
  19. 0.. . . 44 d ikn 4 . ••••• 4 ._,_.,_.,. ........ -- •• - .D 4 . . • • • • • • .. . . - . e 4. 0 4 •• .... ..4 sumber: Rancangan RKP Tahu 2023, Bappenas Rt
  20. 3.Pioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023 Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PNJ RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut: -- - - - - ] SASARAN DAN IV-18 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PN I. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbu han Kesenjangan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi dan Menjamin Pemerataan PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN.6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan IkLim Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan PN.7 Transformasi Pelayanan Publik
  21. 4.Sasaran Prioritas Nasional 2023 Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut: a Sasaran PN 1 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjuan dengan mendorong peningkatan: (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, dan (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan; 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbungan PDB industri pengolahan, (e) Kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbungan investasi (PMTB), (j) pertumbunan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB. b Sasaran PN 2 ) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) den ] SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH mendorong (a) laju pertumbungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM] di KTI, dan (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI; 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) Indeks Pembangunan Manusia di KBI, dan (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI. c Sasaran PN 3 I) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains) (i) rata-rata lama sekolah pendudukusia 15 tahun ke atas, dan [k) harapan lama sekolah. 4) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP; 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif; 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase Angkatan kerja berpendidikan menengan ke atas, ] SASARAN DAN IV-20 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index. d Sasaran PN 4 I) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan; 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan; 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi. e Sasaran PN 5 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). f Sasaran PN 6 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) ; I SASARAN DAN IV-21 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2) Berkurangnya kerugian akibat bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB; 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emini GRK. g Sasaran PN 7 I) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas Lembaga-lembaga demoktasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal; 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional; 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum; 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional; dan 5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya. Pencapaian tujuh PN di atas di dukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh) proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni:
  22. 1.Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
  23. 2.Pengelolaan Terpadu UMKM; 3. 4. 5. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi; Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); Destinasi Pariwisata Prioritas; ] SASARAN DAN IV-22 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  24. 6.Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
  25. 7.Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
  26. 8.Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
  27. 9.Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
  28. 10.Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; 1 1 . Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
  29. 12.Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
  30. 13.Transformasi Digital; dan
  31. 14.Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3. 4.3.1.2 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Sasaran pembangunan Wilayah Nusa Tenggara pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam Wilayah Nusa Tenggara, kawasan diprioritaskan untuk mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Oambar 4.8. Gambar 4.8 Peta pembangunan wilayah Musa Tenggara • • -- c a a -· 4. .--- ---- -4 ---- 0 -we . ---• -- • .- ] SASARAN DAN 1V-23 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan di dukung dengan lima KP sebagai berikut: 1 Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi lNusa Tenggara Timur dan DP Lombok-Mandalika/KEK Mandahika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2 Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi, kelaps, kakao, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pengembangan perikanan tangkap yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3 Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan Kota Sedang (Kupang); 4 Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur [Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Tiror Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Bumba Timur); 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; L.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 (tujuh) kabupaten di tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.7. ] SASARAN DAN 1V-24 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 4.7 Daerah tertinggal di kepulauan Nusa Tengara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Daerh Tertinggl (Kb] Lombok Utara' Malaka', Sumba Timur. Lembata'. lKupang'. Belu, Sumba Barat' Manggarai Timur, Sumba Barat Daya. Tumor Tengah Selatan, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua Sumber Perpres No. 6.3 Tabun 2020. Keterangan Foks ntervens daerah tertinsgal tabun 202. 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Sedangkan, Tujuh Prioritas Nasional dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8: Tabel 4.8 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT REALISA8I 2020 TARGET TARGET INDIKATOR 2021 2023 Pertumbuhan Ekonomi (%) -0,83 5,01-6,13 5,67-6,34 Angka Kemiskinan (%] 21,21% (sept 2020) 21 20,16 Tingkat Pengangguran (%] 4,28% 5 3,41- 4,14 ] SASARAN DAN 1V-25 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.1.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2023 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021 serta memperhatikan RKP 2023. Gambar 4.9 Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD $ $ $ $ $ rstorr.as embangunan eubaa strultur engemnbag trultur dan berpusat pad lore rruj ratatrl lultur dam $unber dry.a pad industry d prnwrat pmnbagun.an nu. a brbae pert.n Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2023 menetapkan tema Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal". Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows fuuntion, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD. Pendekatan penyusunan RKPD 2023, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2023 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada ] SASARAN DAN 1V-26 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. 4.3.2 PHoritas Daerah RKPD 2023 Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD). Enam prioritas daerah untuk tahun 2023, yaitu: Prioritas Pertama Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat; Prioritas Kedua Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Prioritas Ketiga Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; Prioritas Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi Keempat pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik; Prioritas Kelima Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi; Prioritas Keenam . Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. ] SASARAN DAN 1V-27 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Enam Prioritas Daerah dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut:
  32. 1.PD 1 : Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat ;
29. a.P N 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata dan peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).
  1. 2.PD 2 : Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif:
30. a.PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
31. b.P N 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial)
32. c.PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting).
33. d.PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya pervalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS). ] SASARAN DAN IV-28 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  1. 3.PD 3 : Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja, mendukung Prioritas Nasional (PN):
34. a.PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Indikator yang di dukung peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah dan peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata).
35. b.PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung pembangunan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, area pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan penurunan desa rawan pangan).
36. e.PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
  1. 4.PD 4 Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik, mendukung Prioritas Nasional (PN):
37. a.PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat). b, P N 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).
38. c.P N 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung peningkatan ] SASARAN DAN 1IV.-29 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial].
39. d.P N S : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).
  1. 5.PD 5 : Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta [novasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi, mendukung Prioritas Nasional (PN]:
40. a.PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE).
41. b.PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).
  1. 6.PD 6 : Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Peru bahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana, mendukung Prioritas Nasional (PN]: PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP/SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial]. Dalam rangka mendukung pencapaian target P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya pada Tahun 2023, maka analisis mengenai fakta, isu strategis dan rekomendasi yang akan mendukung pencapaian target Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023 disimpulkan sebagai berikut: ] SASARAN DAN IV-30 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I. Fakta
42. a.Potensi besar pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, dan pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya namun belum dikembangkan secara optimal;
43. b.Merupakan daerah berciri kepulauan dengan infrastruktur/ transportasi publik dan konektivitas yang belum optimal; • Memiliki Potensi sumber energi panas bumi, panas matahari, angin, dan arus laut;
44. d.Sebagian kabupaten merupakan daerah tertinggal, pemenuhan SPM masih tendah, dengan tingkat kemiskinan dan stunting masih cukup tinggi, termasuk kemiskinan ekstrim;
45. e.Perekonomian masih bergantung dari luar NTT dan tingkat konsumsi tinggi, Kurang memproduksi produk akhir, ICOR masih tinggi; dan
46. f.Kapasitas SDM dan kelembagaan research belum optimal.
  1. 2.lsu Strategis/Masalah
47. a.Pengembangan rantai nilai pariwisata dan 5 peningkatan nilai tambah komoditas unggulan yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata melalui hilirisasi komoditas unggulan;
48. b.Belum optimalnya penyediaan sarana perasarana Pendidikan serta Keschatan untuk peningkatan SDM lokal serta pengentasan kemiskinan dan stunting;
49. c.Belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi;
50. d.Belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA untuk pemenuhan kebutu han masyarakat;
51. e.Masih tingginya tingkat kerawanan pangan akses terhadap pangan termasuk pengembangan sistem pangan;
52. f.Tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan, kebakaran, serangan hama dan virus (tanaman dan hewan), serta tsunami, dan gempa bumij; dan
53. g.Belum optimalnya kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi yang saling mendukung satu sama lain.
  1. 3.Rekomendasi
54. a.Mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil;
55. b.Mengoptimalkan sumber-sumber EBT khususnya di Pulau Sumba melalui dukungan dari Pemerintah Pusat; [ SASARAN DAN IV-31 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
56. c.Menjaga kualitas jalan Provinsi, Peningkatan Infrastruktur SDA, bandara, jaringan telekomunikasi dan pelabuhan yang potensial untuk mendukung peningkatan konektivitas yang terintegrasi;
57. d.Meningkatkan Kapasitas SDM (aparatur dan masyarakat) melalui penyediaan pelayanan Keschatan dan Pendidikan yang berkualitas;
58. e.Mengembangkan kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi, untuk dapat memenuhi ke butuhan antar daerah dari dalam wilayah NTT sendiri;
59. f.Meningkatkan Ketahanan Bencana, mitigasi perubahan iklim dan Gas Rumah Kaca. Dengan demikian, sesuai dengan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada Tahun 2023, sebagaimana yang tertuang di dalam P RPJMD Provinsi NTT Tahun 2008 - 2023 dapat terlihat pada Tabel 4.9 di bawah ini: Tabel 4.9 Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provins± NTT Tahun 2018 - 2023 Target P ladlltor per Mai RPJMD Taha 2023 Mi«i I Mewufudln Mayra.lat Sejahter, Mandiri dan Adil Pertumbuhan PDRB (%) 6,7-7,3 Inflasi (% 3,0-3,2 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%] 1 5 - 1 2 PDR per Kapita (Rp. Juta) 25-27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%] 1 , 9 - 1 , 5 % PAD terhadap Pendapatan Daerah (%J 39,74 Indeks Gini (Poin] 0,34-0,32 Indeks Pembangunan Gender (Poin) 95 Mist II ; M bang NTT ebagad Sala.h Batu Gerbang du Pusat Pengerbangan Priwista Nasional (Ring of Beauty) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%] 8 Lama Tinggal Wisatawan (hari) 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 1.534.144 Maj III : Meninglatla eterredian dan Kualita Infra.trualrtar untu Mer percepat Pembagnan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%) 100 Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%4 74,81 Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%] 78.46 Penambahan Rumah Layak Huni (unit) 9.238 Rasio Elektrifikasi (%] 85 Indeks Kualltas Lingkungan Hidup (Poin) 75 Jumlah Emisi Oas Rumah Kaca (Ton CO) 17.248.829 Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang 100 Indeks Resiko Bencana (Poin) 135 I SASARAN DAN 1v-32 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Sumber: Bab VIII P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Tabel 8.1 Hal. VII-2 Target P lndilator per MLai RPJMD Ta.ha 2023 Mit Iv;Meninglatkn Kualita Surber Daya Manuia Angka Melek Huruf (%] 100 Rata-rata Lama Sekolah (tahun] 9,5 Harapan Lama Sekolah (tahun) 15 Usia Harapan Hidup (Tahun) 69 Prevelensi Stunting (% 1 0 - 1 2 Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%] 80 leVzMewujudlea Reformat Biro.lrai Pererintahan untulr Meninglatlean lu.lit Pelayan PubLil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin) 71 Opini BPK (Opini] WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat) A Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE} (Skor] 2.7 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (% 75 ndeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin) 90 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 83 . Dengan target pencapaian Indikator Makro Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.10 di bawah ini: Tabel 4.10 Target Pencapaian Indiator Malro Provinsi NTT Tahun 2023 r%net PT%6 2.023 rt0rel 4 2023 er %itor 4% - net ii f'%0. e8. MD 7%rt.i re. fl. • a 202 2023 ' Pertu bun % 5,1-5.7 S,4 5.9 6.7-7,3 3,47.4,97 Elonoi 2 figloat miin.an % 1 4 , 8 1 3 , 8 16,so 15.6 1 5 1 2 19,7516,66 r t 3 Peng.uran % 3.1 -27 3,30 - 2,92 1 . 9 - 1 , $ 3,03 Terba lode • ere.ban.gun oin 66,6.3 69..8 66.6.3 66.66 7 0 - 7 l 65,73 Maia 5 Raio Gin oin 0,3.3.$- 0,379 0,336 0,33 0.34 -0,32 0345 6 eevelend stin % . o 12 1 0 - 1 2 7 ppygesper apita P . . 2 5 2 7 25-27 Jute • nfai % . . 3-32 3-3.2 ndek , ee.bun Polin . . 9$ 95 Gender 10 evopAD % . . 39.74 39,74 1, E i C us.ah to2 . . 17248.829 17.248.829 Kao 2 ebuuh.an Anti Ro . . 80,9 80,9 iliun 13 ••• Poi ¥ " irokra.t . ] SASARAN DAN 1V-33 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah Fokus pembangunan Tahun 2023 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut. Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:
  1. 1.Konektivitas Wilayah;
  2. 2.Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
  3. 3.Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata; dan
  4. 4.Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga. Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai primemover untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana serta keamanan dan ketertiban umum yang kondusif seperti pada Gambar 4.10 di bawah ini ] SASARAN DAN 1V.-34 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Gambar 4.10 Kerangka Pikir Penentuan Fokus dan Usulan Tahun 2023 Dee0lh " - ---1 . lo. . .. 4.M0 [ 0.ho. I [' d • Ilee.f ! • I , z±l/ ..h.. + I a ha.. Lo. .$..the.l /. -i • - . eo tu . • id • . ..0 0. L- Dengan peta sebaran lokasi prioritas RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 pada 22 Kabupaten/Kota dapat di hihat pada Gambar 4.11 (Wilayah Flores), Gambar 4.12 (Wilayah Timor dan Alor ) dan Gambar 4.13 (Wilayah Sumba, Sabu Rajiua, Rote Ndao) yang berdasarkan Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini: Gambar 4.11 Fokus dan Lokasi Bulan RKPD Provins! NTT Tahun 2023 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Flores ] SASARAN DAN IV-35 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Gamber 4.12 Fokus dan Lokast Usulan RKPD Provins! NTT TAhun 2023 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Timor dan Alor . -. . e 4 .4 . t ee . e rotor+ors oar rotor""""" Gambar 4.13 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahu 2023 di Kabupaten - Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao • #.see..pie.l. • e.%.d .D..l et.4.f l e 0 ../...l.l • 4 Alto ;,fl ] SASARAN DAN 1IV.36 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.4 INOVASI DAERAH Keberhasilan dilaksanakan pembangunan daerah Nusa berdasarkan strategi dan arah Tenggara Timur perlu kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan mapun dalam program pemba.ngunan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbuhnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 . Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatip untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain :
  5. 1.Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang M ] SASARAN DAN 1V.37 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH daerah akan . . 1novas1,mandiri, pasti akan lebih survive. ketinggalan.
  6. 2.Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
  7. 3.Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Innovation Government Award (IGA] merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IGA ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IGA menggambarakan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Oambaran utuh IGA menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil IGA ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasar, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2021 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama dua tahun terakhir (2019/2020 dan 2020/2021). Dengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT terus dimonitor dari tahun ke tahun. ] SASARAN DAN IV-38 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tabel. 4.11 Profll Pencapaian [novasi paerah Provinsi NTT TAhun 2021 Jurla.h Jumlah No Daerah Inovai Video I Provinsi Nusa Tenggara Timur 243 296 2 Kabupaten Rote Ndao 104 53 3 Kabupaten Manggarai Timur 29 17 4 Kabupaten Betu 19 21 5 Kabupaten Manggarai 17 13 6 Kota Kupang 17 16 7 Kabupaten Sikka 13 11 8 Kabupaten Sumba Timur 12 12 9 Kabupaten Timor Tengah Utara 10 5 10 Kabupaten Sumba Barat Daya 9 11 Sumber: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard (Akeses tanggal 1 Deember 2021) Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ada 243 bentuk inovasi di perangkat daerah yang didaftarkan ke dalam sistem (Tabel 4.12). Namun dari jumlah ini, hanya 216 inovasi yang dapat dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Tubel. 4.12 Jenis Inovast Daerah Provins! NTT Tahun 2021 Sumber: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard (Akses tang&al 1 Desember 2021J •• Jenis Inovasi Total Disetujui Total Keseluruhan 1 Digital 31 89 2 Non Digital 25 127 . . Dari jumlah itu, ada 127 inovasi yang masuk kategori non digital dan ada 89 inovasi yang masuk kategori digital Dari jumlah itu, terdapat I (satu) inovasi yang merupakan inisiatif dari kelompok inklusif dan diikutkan dalam ajang ini. Ada 7 (tujuh) aspek penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif (Gambar 4. 14). Ketujuh aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT. ] SASARAN DAN IV-39 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Gambar 4.14 Aspek Penilaian Indels Inovasi g e e 4 d e •• ¢ .0 20 • Source: http//indeks.inovasi.litbang.kemendagr.go.id/dashboard (Akses tanggal 1 Desember 2021 Dari data yang ada, pemerintah provinsi NTT menunjukkan laku inovasi yang cukup kuat sekurang-kurangnya pada 6 (enam) aspek dengan skor di atas 60, namun masih rendah pada pada 1 (satu) aspek yaitu aspek kecanggihan produk inovatif. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2020 dimana pemerintah provinsi NTT hanya menunjukkan laku inovasi yang kuat pada 2 (dua] aspek saja dengan skor di atas 60 yaitu aspek institusi dan SDM dan Penelitian. Pada RKPD Tahun 2023, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 - 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dengan rincian masing - masing sebagai berikut: 4.4.1 TANAM JAGUNG PANEN SAPI POLA KEMITRAAN (TJPS.PK)
  8. 1.Input
60. a.Regulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Stakeholder Terkait, tentang Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat (Non-KUR) atau Pembiayaan Lainnya, tanggal 19 November 2021 Peraturan Gubernur NTT Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi. ] SASARAN DAN IV.40 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
61. b.Anggaran Sumber anggaran berasal dari Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT setiap Tahun Anggaran untuk dukungan Manajemen pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan: I) Kemitraan Bank NTT (Skin Kredit Mikro Merdeka) 2) Kredit Usaha Rakyat dari Himpunan Bank Negara (Himbara) 3) Offtaker untuk pembelian hasil produksi jagung
62. c.Sumber Daya Manusia Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah: I) Petani sebagai Wirausaha Mandiri 2) Pendamping Lapangan (PL) TJPS-PK 3) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Kabupaten 5) Tim Ahli TJPS dan Tim Sckretanat TJPS 6) Tim Pelaksana TJPS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Pelaksana.
63. d.Institusi 4 (empat) Pilar utama yang mendukung Gerakan TJPS Pola Kemitraan yaitu : Akademisi (Tim Ahli), Bussines (Offtaker), Community (Petani/Wirausaha Mandiri), Government/Pemerintah (Pendamping Lapangan (PL), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bidang Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten. Didukung stakeholders terkait.
64. e.Sarana Prasarana Sarana prasarana yang mendukung dalam Gerakan TJPS Pola Kemitraan adalah Benih (Jagung Hibrida Varietas Unggul), Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk Hayati Padat/Cair, Herbisida (Kontak dan Selektif), Insektisida (Belalang dan Ulat Grayak/Tentara (FAW)), Bahan dan peralatan (karung dan terpal), dan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Pra-tanam dan Pasca Panen). ] SASARAN DAN IV-41 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  1. 2.Proses
65. a.Proses pengawalan dan pendampingan pada setiap musim tanam dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : I) Sosialisasi dan identifikasi; 2) Verifikasi, rekapitulasi dan pengusulan oleh PL-TJPS; 3) Verifikasi dan Pengesahan daftar CWCL oleh Bidang Tanaman Pangan serta Surat; 4) Pengantar dari Dinas yang membidangi tanaman pangan untuk diteruskan proses ke Bank; 5) Proses SLIK dan verifikasi lapangan oleh Perbankan; 6) Pemberkasan dan proses RAB oleh PL-TAPS, Perbankan dan Offtaker; 7) Buka Rekening, Akad Kredit dan Pendebetan ke rekening Wiman; 8) Penyediaan dan distnbusi Saprodi oleh Offtaker; 9) Tanam, pemeliharaan, panen, pasca panen oleh petani/wirausahawan mandiri; 10) Pembelian hasil wiman oleh Offtaker dan transfer uang ke rekening petani/wirausahawan mandiri; I1)Pendebetan penjaman kredit petani/wiman sesuai RAB oleh Bank; 12) Informasi pendapatan/sisa uang di rekening Wiman; 13) Petani/Wiman menggunakan sebagian pendapatan untuk integrasi/membeli ternak dan juga untuk memehuhi kebutuhannya dengan pola pemelihara.an : paket I (temak sapi 1 ekor); paket 2 (ternak babi 3 s/d 5 ekor + ternak ayam 25 ekor); paket 3 (ternak kambing 3 s/d 5 ekor ditambah ayam 25 ekor); dan 14)PL TJPS-PK menyampaikan laporan secara periodik perkembangan areal tanam, areal panen, produktivitas, produksi, penjualan dan pembelian/integrasi ternak sesuai form pelaporan. ] SASARAN DAN IV-42 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  1. 3.Masalah Masalah yang dihadapi dari kegiatan gerakan TJPS-Pola Kemitraan adalah Kolaborasi berbagai stakeholders terkait dalam suatu ekosisten masih memerlukan proses bersama/ belum berjalan optimal. Merubah petani/wirausahawan mandiri yang sudah terbiasa menerima bantuan sarana produksi de " pemerintah ke bantuan permodalan usaha berbasis kredit butuh proses dan waktu. Tahapan proses yang masih terkendala pada SOP masing-masing stakeholder dalam suatu luasan usaha tani jagung berskala ekonomi.
  2. 4.Output Adapun output dari kegiatan ini adalah tercapainya pengembangan areal tanam jaging TIPS Pola Kemitraan Tahun 2022 seluas 105.000 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5, Outcome Outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya produktivitas jagung hibrida dengan target produktivitas minimal 7 Ton/Ha. 4.4.2 REVITALISASI BALAI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) NOELBAKI
  3. 1.Input
66. a.Regulasi 1) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Timur Nomor: 413.2/06.1/DPMD.4.2/ 2.2021 Teknologi Tepat Guna Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 2025; 2) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara 413.2/81/DPMD.4.2/7.2021 tentang Pembangunan Balai Teknologi Tepat Timur Nomor: Penetapan Lokasi Guna (TTG) pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 345 KEP/HK/2020 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara MM ] SASARAN DAN IV-43 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Timur Tahun 2020; 4) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari 5) Kotoran Ternak di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020; 6) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2021 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Limbah Ternak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021; 7) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 231/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; 8) Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Menengah Negeri 2 Kupang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421.5/SMK.2/239/VIII/2021 dan Nomor: 413.2./V.1 /90/DPMD/IX/2021, tentang Program Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang.
67. b.Anggaran Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 911/9/ DPA/BKUD2/2021, tentang DPA - SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.478.714.624 . Pro se s dalam mendukung penganggaran inovasi ini, dapat dilihat dari progress penganggaran untuk pengembangan TTG sebelum dilakukan rencana inovasi (2018- 2020) sampai dengan persiapan inovasi (2021-2022) hingga implementasi tahun inovasi (2023-2025), yang dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut: ] SASARAN DAN 1V.44 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I pg] Tabel 4.13 Alokasi Anggaran Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TT0) Noelba.ki 201 fbdnlei 21% --- .000.0¢ 00.00.000 390.000.00 00.000.000 has Pet TT nan d 8.,0.06 196 420.000 1885.0100 1I52196 4000$0¢ 190.000.000 I34.000.000 190.000.000 en, Sar Ar 8ops 1.99.$ 285320.400.00 -en Meler -alt er ..._ en.an .re 0eon & total Mot 05.441400 130.124.400 1484A4 2A5.a00.40 $990.000.400 4.000.00 44.000.000
68. c.Sumber Daya Manusia Dukungan SDM terhadap Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025, terdiri dari: 1) Pengarah: 1 orang 2) Penanggung Jawab: I orang 3) Koordinator Umum dan Wakil Koordinator Umum 2 orang 4) Kepala Unit: 4 orang 5) Teknisi Mesin dan Peralatan: 2 Orang 6) PTT: I Orang
69. d.Institusi Keterlibatan Aktor Inovasi antara lain: 1) Kepala Dinas DPMD Provinsi NTT sebagai Pengarah Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TT) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang); ] SASARAN DAN IV-45 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 900.000.000 1 90.000.000 2) Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa sebagai Penanggungiawab Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang); 3) Kasie Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG dan Kasie Bina Sarana Prasarana Desa, sebagai koordinator dan wakil koordinator umum Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Ouna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 orang); dan 4) Para Kepala Unit Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Cuna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (4 orang).
70. e.Sarana Prasarana Bengkel Peralatan TTG, Asama dan Aula. Lahan Persawahan, Gedung Display, Kolam Pemancingan dan Sarana Pubhk Lainnya.
71. a.Proses yang dilakukan Jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2021-2025. Dimulai dengan tahapan persiapan inovasi tahun 2021-2022, dengan fokus pada sarana prasarana Balai TTG. Tahun 2023-2025 adalah fokus pada pengelolaan Balai TTG sebagai salah satu sumber PAD bagi daerah, rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Tahun 2021: Pembangunan Gedung Display; Penandatangan MOU Kerjasama Magang Siswa SMK Kejuruan dan Mahasiswa Politeknik; Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang; dan Produksi Peralatan TTG skala kecil. 2) Tahun 2022: Pembangunan Gedung Kantor dan Aula; Pembangunan Gedung Asrama; Pembangunan Bengkel Besi dan Kayu; Pembangunan Gedung Pemberdayaan Masyarakat; ] SASARAN DAN IV-46 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Ekonomi Pembangunan Kolam Pemancingan dan Resto Apung; Pengadaan Peralatan Kerja Besi dan Kayu; Pengadaan Meubeler Kantor, Aula dan Asrama Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang. 3) Tahun 2023-2025: Produksi Peralatan TTG (Peralatan Kecil, Sedang dan Besar); Penjualan Peralatan TTG; Penjualan Produk-Produk BUMDES se-NTT; Pemasaran penggunaan Aula dan Asrama; Pemasaran Areal Kolam Pemancingan dan kuliner; Pembentukan POSYANTEK tingkat Kecamatan dan Desa; dan Peningkatan Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.
  1. 3.Masalah Kecepatan inovasi sangat ditentukan dengan ketersediaan anggaran, karena sebagian besar anggaran dibutuhkan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pengembangan dan inovasi peralatan TTG. Hasil inovasi yang baik dapat terlihat dengan adanya revitalisasi fisik dan manajemen pengelolaan yang lebih modern untuk memungkinkan pada masyarakat secara maksimal dapat terwujud. Oleh karenanya dasar inovasi ini adalah pembangunan fisik di persiapan inovasi dan kemudian memasuki tahun inovasi dengan penguatan pada manajemen dan pelayanan masyarakat.
  2. 4.Output Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan dalam wujud kemanfaatan inovasi sebagai berikut: a Melayani kebutuhan pelatihan teknis dan ketrampilan pembuatan peralatan TTG; b Melakukan pengembangan/perekayaan dan penerapan TTG (merancang, memproduksi dan memasyarakatkan) baik yang ] SASARAN DAN IV.47 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TTG ' dihibahkan ke kelompok masyarakat dan juga untuk komersial; c Melayani penyewaan sarana aula dan asrama untuk pertemuan, yang diselenggarakan oleh Dinas PMD atau instansi/lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta, dan organisasi pemuda/kemahasiswaan, di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten lainnya di NTT; d Menerima pesanan peralatan TTG yang dibutuhkan pihak luar berdasarkan pengembangan alat yang telah dibuat; Menyediakan jasa pelayanan pertukangan dan bengkel pihak Melakukan pengelolaan lahan persawahan terpadu; Melakukan pemasaran peralatan TTG ke berbagai seperti desa (APBDeS], BUMN (CSR]; h Mengadministrasi hasil pengelolaan sarana dan prasarana f g Balai TTG untuk penyetoran PAD Pemerintah Provinsi NTT; dan i Menerima dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. 5.Outcome Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modem dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya. ] SASARAN DAN IV-48 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.4.3 PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN BAMBU I. Input
72. a.Regulasi 1) PKS dan MOU dengan PMD 2) PKS dan MOU dengan DLHK
73. b.Anggaran Tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
74. c.Sumber Daya Manusia Yayasan Bambu Lestari (Staf Bali, Korkab, Fastek, Fasdes), dan Mama Bambu
75. d.Institusi Gubernur, Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, dan PKK
76. e.Sarana Prasarana I) HP (Handphone) dibagikan ke 350 mama bambu untuk kebutuhan digitalisasi input data dan untuk media pembelajaran. 2) Poly bag 3) Paranet/naungan Proses yang dilakukan:
77. a.Pengajuan Proposal dan anggaran tahun 2021
78. b.Teknis Lapangan 1) Survey & assessment 2) Sekolah Lapang 3) Pembibitan Keluarga Pada tahun 2021, Provinsi NTTPemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini, telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh Kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pembibitan dan 8 ] SASARAN DAN 1V.49 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH penyemaian termaksud sinergis dengan program penguatan KPH dan percepatan perhutanan sosial. 4) Monev Lapangan
79. c.Laporan Pelaksanaan Program 2021
  1. 3.Masalah Tantangan yang dihadapi lebih pada siklus pencairan anggaran, perubahan musim, sebaran dan kapasitas sumber bibit, serta dinamika kelompok yang kemudian membutuhkan penyesuaian target bibit yang diproduksi baik dari sisi jumlah maupun jenis.
  2. 4.Output Tersedianya 2,5 juta bibit bambu sehat dan siap tanam dengan berbagai jenis (Petung, Pering & Aur) di 7 Kabupaten.
  3. 5.Outcome
80. a.Komitmen lintas stakeholder yaitu Gubernur, Bupati, DPMD, DLHK, KPH, PK) dalam pelaksanaan program desa wanatani barnbu.
81. b.Komitmen mama bambu dalam implementasi pelaksanaan program (Pembibitan, pemantauan dan konteks digitalisasi)
82. c.Memberikan sumber pendapatan alternatif baru bagi mama bambu dan keluarga dari kegiatan pembibitan
83. d.Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mama bambu dalam budidaya bamboo
84. e.Peningkatan peran mama bambu dalam musyawarah pembangunan tingkat desa. ] SASARAN DAN IV.50 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BABV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOT A BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Tema pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023 adalah "PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN LOKAL. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut: Prioritas Pertama Prioritas Kedua Prioritas Ketiga Prioritas Keempat Prioritas Kelima Prioritas Keenam Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat; Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik; Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi; Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. Oalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP] 2023, Pemerintah menetapkan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. ]8ABARAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA v- 1 Untuk mencapainya ditetapkan tujuh (7) Prioritas Nasional sebagai berikut: PN • Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PN4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN.6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Dalam kaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dalam RKP tahun 2023, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan makro daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,9%, Penurunan Kemiskinan 16,50-15,56%, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,30-2,92%, Indeks Pembangunan Manusia 66,63-66,66 poin dan Rasio Gini menjadi 0,336-0,335 poin. Sesuai dengan amanat dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 2022, maka pada tahun rencana 2023, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan capaian indikator Makro sebagai berikut: I. Pertumbuhan Ekonomi : 3,47.4,97%
  1. 2.PDRB perkapita : Rp. 25-27 Juta pertahun
  2. 3.IPM : 65,73 Poin
  3. 4.Tingkat Kemiskinan 19,75-16,66%
  4. 5.Prevelensi Stunting 1 0 - 1 2%
  5. 6.Indeks Gini : 0,345 Poin
  6. 7.Indeks Pembangunan Gender : 95 Poin 8 Tingkat Pengangguran terbuka: 3,03%
  7. 9.Rasio PAD : 39,74%
  8. 10.Emisi Gas Rumah Kaca : 17.248.829 tCoe 1 1. Kebutuhan Investasi : Rp. 80,94 T
  9. 12.Indeks Reformasi Birokrasi : 71 Poin ur- 8A8 VARAH KEBIIAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA v2 Dengan target capaian sasaran pembangunan yang digariskan dalam RKP 2022, arahan pembangunan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan besaran kontribusi Kabupaten/Kota terhadap capaian Provinsi NTT secara umum dan dengan memperhatikan trend performa Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir. 5.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMT Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur mengalami kontraksi sebagai dampak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi akibat meluasnya pandemi Covid-19. Trend Laju Pertumbuhan selama triwulan I 2020 sampai triwulan I 2022, ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh cukup berfluktuatif dengan catatan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2021 sebesar 4,32 %. Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Elonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022 ' Perturbuh £lone NT(0y ' 4.4. 2% 0 .6 • 1n 1.% 2 • • • • • • • • • - - . -· Sumber :BeritaesiStatistik, BPS, 09 Mei 2022 Pelambatan ekonomi daerah mulai terjadi pada triwulan II tahun 2020. Output ekonomi NTT terlihat menurun, meskipun masih tumbuh positif pada awal triwulanl 2020, yang hanya dapat tumbuh pada angka 2,98% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya ( on ). Sepanjang triwulan II-IV Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi NTT mulai mengalami kontraksi dan tumbuh di angka -1.97%, -1,75%, dan -2,28% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y on ). Pertumbuhan Ekonomi kemudian mendapatkan kembali titik balik positifnya sehingga terhihat terjadi ekspansi pada triwulan I tahun 2021 sebesar 0.22% ( on ) yang kemudian merangkak naik sebesar 4,32% ( on ). Pada triwulan III tahun 2021 terjadi kontrasi namun masih positif yaitu angka pertumbuhan ekonomi berada di 2,36% ( on y) yang kemudian bergerak naik menjadi 3,10% ( on y) pada triwulan IV tahun 2021. Pada Triwulan I tahun 2022, Ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh 1,62% ( on g), hal ini disumbangkan dari pertumbuhan positif yang terjadi pada I 5 dari 17 kategori lapangan usaha ( on y). a t 8 A 8 V A R A H K E B I J A KA N PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-3 Dengan memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota se.-NTT sepanjang 2020-2022, dan dalam rangka mencapai target pertumbuhan di tahun rencana 2023, maka arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota adalah antara 3,09% (terendah) sampai 4.11% (tertinggi). Tabel 5.1 menampilkan target pertumbuhan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023. Tabel 5.1 Predilesi dan Target NLLad RLHI PD'RB dan Perturbuhan Elonomi Kabupaten/Kota dan Provins± NTT Tahun 2022-2023 NIla± RAH PDRB [Rp.Milyar) Lau Perturbahan Wily.h Predilesi 2022 2023 Predilesi 2022 2023 Sumba Barat 1.540,06 1.582,40 6,93% 3,27% Sumba Timur 4.259,99 4.389,50 6,63% 3,32% sumba Tengah 804,03 825,01 7,08% 3,19% Sumba Barat Daya 2.464,49 2.528,78 7,08% 3,21% Lembata 1.246,21 1.280,76 6,90% 3,27% Flores Timur 3.759,23 3.838,63 7,60% 3,12% Sikka 3.525,51 3.641,52 6,31% 3,21% Nagekeo 1.471,52 1.506,11 7,34% 3,09% Ende 4.367,97 4.511,13 6,38% 3,29% Ngada 2.477,07 2.543,39 7,00% 3,29% Manggarai Timur 2191,87 2.241,57 7.43% 3.37% Manggarai Barat 2.396,85 2.466,64 6,76% 3,21% Manggarai 3.211,08 3.308,24 6.64% 3,32% Alor 2.137,15 2.201,70 6.65% 3.20% Sabu Raijua 841,32 865,13 6,84% 3,33% Rote Ndao 2.063,39 2.126,34 6.62% 3.37% Belu 3.205,28 3.291,01 7.01% 3.63% Malaka 2.013,94 2.058,59 7,49% 3,35% Timor Tengah Utara 3.084,94 3.177,19 6,68% 3,18% Timor Tengah Selatan 5.070,76 5.220,41 6,72% 3,15% Kupang 5.139,35 5.292,59 6,69% 3,29% Kota Kupang 17.867,16 18.600,43 5,54% 4,11% Nu Tengan Tiratr 76.137,14 77.497,06 6,52% 3,47% Sumber :Bappelitbangda Prov.NTT 2022 [BAB VARAH KEBLIAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V4 Meskipun momentum pemulihan ekonomi akan pada tahun rencana 2023 diprediksi terjadi secara merata pada kabupaten/kota, namun variasi akan ditentukan oleh karakteristik wilayah masing-masing. Reboundekonomi di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan lebih cepat terjadi pada wilayah yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, dan pada daerah-daerah yang memiliki luas wilayah relatif kecil. Daerah-daerah yang sektor jasanya tumbuh juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wiayah yang ekonominya masih sangat tergantung kepada sektor primer. Momentum pemulihan dampak pandemi Covid-19 perlu dimanfaatkan dengan mendorong sektor-sektor yang cepat tumbuh, memiliki rantai keterkaitan industrial yang panjang dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan (sekunder) dan jasa (tersier) perlu di dorong untuk tumbuh kembali, Namun di atas itu semua, mendorong peningkatan produktivitas sektor primer mutlak dilakukan karena dua hal. Pertama: sektor primer masih menjadi sektor terbesar dalam ekonomi daerah sehingga peningkatan produktivitas sektor ini akan memberi dampak paling besar dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan; dan kedua: meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari pandemi Covid-19, karena ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting pada masa krisis. Mendorong meningkatnya produktivitas sektor primer, selain dalam rangka mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menjamin ketahanan Nusa Tenggara Timur menghadapi potensi bencana yang mungkin masih akan terjadi di masa yang akan datang. 5.2 PENDUDUK MISKIN Jumlah penduduk miskin sepanjang 2012 sampai 2021, jumlah maupun persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur cenderung memiliki trend yang konstan, tidak signifikan meningkat namun juga tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi NTT adalah dari sektor pengangguran terselubung yaitu sektor pekerja tanpa upah (angka pengangguran tidak naik karena pekerja tetap bekerja akan tetapi tidak diupah, sehingga berkontribusi pada angka kemiskinan). Dengan demikian, data pada September 2012, terdapat 998 ribu jiwa lebih penduduk Miskin yang ada di Nusa Tenggara Timur. lni setara dengan 20,41% dari total Penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun tersebut. Sepanjang periode September 2012 sampai dengan September 201o-- ]BAB VARAM KEBJAKAN PEMBANGUNAN KABU9ATEN/KOTA VS terlihat trend penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada September 2014, jumlah Penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur berkurang menjadi 992 ribu orang, atau setara dengan 19,60% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Namun kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada Maret
  10. 2015.Jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 1.160 ribu jiwa, atau setara dengan 22,61% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Periode Maret 2015 adalah periode dimana persentase penduduk Miskin di NTT tercatat paling tinggi sepanjang 2012-2021 sedangkan pada periode September 2015 merupakan periode dimana jumlah Miskin di Nusa Tenggara Timur tertinggi sepanjang 2012-2021. Pada Periode tersebut jumlah orang miskin meningkat menjadi 1,161 ribu jiwa, meskipun secara persentase, berkurang 0,03 poin persen dibandingkan semester sebelumnya 22,58%. Gambar 5.2 Perkembangan • $$ 4. i$ $ $ Kemiskinan di Nus Tenggar Timur do.. (r Sumber : Derita Resmi Statistike, BPS, 17 Januari 2022 Sepanjang periode Maret 2016 sampai dengan September 2019, terihat trend penurunan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur, walaupun bila ditinjau dari jumlah penduduk miskin masih terdapat penurunan pada periode maret 2017, 2018 dan 2019. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada periode Maret 2020 sebesar 20,90% dan pada September 2020 menjadi 21,21%. Kenaikan persentase pada periode Maret dan September 2020 dipengaruhi terutama oleh Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh -2,27% ( on ). Berkurangnya output ekonomi daerah ini mencerminkan menurunnya permintaan (tergambar dari terkontraksinya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 sebesar 2,38% g on ) dan penawaran yang berarti banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan jga mata pencahanannya. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat paling rentan yang berada dekat dengan ambang batas garis kemiskinan kemudian masulK- 1 BAB VARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA v-6 ke dalam kategori penduduk miskin. Berbeda dengan keadaan pada Maret 2020 dan September 2020, terjadi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timurpada periode Maret 2021 dan September 2021. Jumlah Penduduk Miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang, tu run 23 ribu orang terhadap Maret 2021 dan tu run 27,3 ribu orang terhadap September 2020. Sedangkan secara persentase, Penduduk Miskin pada September 2021 sebesar 20,44%, turun 0,55% poin terhadap Maret 2021 dan turun 0,77% poin terhadap September 2020. Dengan memperhatikan performa pengentasan kemiskinan pada Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan Nusa Tenggara Timur di tahun rencana 2023, maka target penurunan kemiskinan untuk Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.2. di bawah ini, Tabel 5.2 Target Penurunan Peretase Pend uduke Miskin per Kabupaten/Kota se.NTT Tahun 2022-2023 WIla yah 2022 (%) 2023 (%) Sumba Barat 27.22 26.84 Sumba Timur 27.14 26.61 Sumba Tengah 34.66 34.66 Sumba Barat Daya 27.67 27.54 Lembata 23.88 23.60 Flores Timur 8.30 7.98 Sikka 12.45 12.13 Nagekeo 12.73 12.71 Ende 24.36 24.57 Ngada 12.29 12.19 Manggarai Timur 27.41 27.41 Manggarai Barat 16.71 16.26 Manggarai 20.50 20.34 Alor 20.31 19.95 Sabu Raijua 28 71 28.71 ]BAB VARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA v Wilayah 2022 (%) 2023 (%) Rote Ndao 29.18 27.94 Belu 14.84 14.84 Malaka 15.33 15.03 Timor Tengah Utara 24.42 21.03 Timor Tengah Selatan 25.44 21.81 Kupang 19.54 18.27 Kota Kupang 9.36 9.32 Nusa Tenggara Timur 20.09 19.75 Surber : Bappelitbangda Pro.NTT_2022 Tantangan terbesar Provinsi NTT adalah menjaga kelompok masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin dan masyarakat rentan miskin tidak masuk ke dalam kategori miskin pada saat dan pasca pandemi, serta bagaimana memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk mengentaskan lebih banyak penduduk dari kemiskinan. Pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen baik itu fiskal maupun kewenangan meregulasi untuk mencegah bertambahnya orang miskin. Akan tetapi, permasalahan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana meminimalisasi efek resesi ekonomi daerah bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melaksanakan program-program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok-kelompok rentan miskin menjadi korban yang paling terdampak dari resesi ekonomi. Pihihan kebijakan jaring pengaman sosial dapat menjadi salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin di masa-masa resesi, disamping kebijakan-kebijakan ekonomi daerah untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi daerah pasca resesi. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan secara kolaboratif melalui 3 (tiga) pilar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu: Pilar 1 : Komitmen Pemerintah, Pilar 2: Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran, Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi seperti pada Tabel 5.3 di bawah ini. 18A8vARAH KEBIAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-8 Tabel 5.3 Tiga Pilar Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Pilar t Ko verer ui Program,Angaran, dan «saran Pilar l Koritmen Pererintah Tlaglat Pusat Tinglat Daerah Presiden menegaskan Penetapan sPM dan komitmen pemerintah sTpp untuk urusan penghapusan wajib - Seluruh KLuntuk kemiskinan ekstrem Akomodasi (DARK, Transfer APBN ke Dukungan pemda Penetapan terhadap program indikator/rujukan nasional terkait capaian penghapusan cakupan penerima kemiskinanekstrem - volume bantuan dan BPS penghapusan Daerah, dana desa, dan manajemen kemiskinan ekstrem Dana Insetif Daerah) pelaksanaan dalam RP 2022-2024 Kemenkeu Bappeda ekstrem RKPD dan APBD - program Pedoman penyusunan ber kala Setwanpres daerah Evaluasi Menyusun mekanisme pemantauan yang akan dilaksanakan program secara berkala SP, penguatan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem inisiatif terkait komplementer/APBDdanregulasi RKPD prioritas Kemendagri Pedoman Penyusunan - BAPPENAS Penetapan tentang penghapusan emiskinan dan dan lokasi wilayah Kemendagri pemberdayaan tingkat kabupaten Kemenko PMK, KSP, pane lokasl prioritas - pedoman penggunaan ekonomi sektor berbasis Kemendagri unggulan TNP2K Kemendesa PDTT Pemuktahiran daerah - lintas 0pp DTKS l Penguatan kapasitas lansia, l Penguatan kemitraan sasaran Kemensos Pelaksanaan program terkait untuk perlindungan afirmasi penetapan osial kelem bagaan koordinasi sektor Bappeda antar penyandang disabilitas pemerintah daerah dan program tambahan dengan sektor non - Kemensos, Bappenas, Kemenkeu swasta lokal - BUMD, KADINMendorong pelibatan pemerinta.h dan sektor non pemerintah - KemenBUMN, KADIN Edukasi masyarakat kemenkominfo Akses pelayanan dasar kesehatan Akses pelayanan dasar pendidikan Kemendikbud, Kemenag Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2021 " _ A8VARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB[PATEN/KOTA -9 5.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok Provinsi dengan tingkat pengangguranterbuka yang rendah. Apabila di pilah per Kabupaten, terlihat variasi yang meskipun menunjukkan trend penurunan, masih menggambarkan naik dan turunnya angka TPT per tahun pada Kabupaten/Kota tertentu. Terdapat Kabupaten dengan TPT yang tinggi pada tahun tertentu dan mengalami penurunan tajam pada tahun berikutnya, sementara terdapat Kabupaten dengan pola sebaliknya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengangguran terbuka memiliki karakter dominan di perkotaan (urban), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (rural cenderung mencatat TPT yang rendah. Sepanjang 2017-2021, kota Kupang tercatat memiliki TPT tertinggi relatif dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur. Tatel 5.4 Angka TPT Kab/Kota se.NTT Tahun 2017-2021 Wilayah 2021 2020 2019 2018 2017 Sumba Barat 1.74 3.96 3.15 4.06 3.83 Sumba Timur 3.35 3.49 2.13 1.42 2.9 Kupang 3.99 4.9 4.48 2.71 3.52 Timor Tengah Selatan 2.57 2.63 1.94 1.01 1.7 Timor Tengah Utara 3.88 4.26 1.22 0.85 0.6 Belu 5.35 7.42 7.19 5.26 2.47 Alor 2.59 3.11 3.03 4.09 1.86 Lembata 4.94 4.88 4.31 5.4 4.18 Flores Timur 3.81 3.16 3.09 4.01 5.45 Sikka 4.54 4 3.56 2.43 2.5 Ende 2.61 2.95 2.98 289 3.66 Ngada 2.99 4.69 3.38 2.11 3.23 Manggarai 3.7 4.09 3.11 3.21 4.09 Rote Ndao 3.67 4.9 2.73 2.11 2.52 Manggarai Barat 4.94 3.72 2.42 1.19 1.3 Sumba Tengah 1.45 4.02 3.43 3.57 4.26 Sumba Barat Daya 2.04 2.36 1.25 1.01 1.61 Nagekeo 0.97 3.09 2.76 1.88 3.6 Manggarai Timur 1.96 2.1 0.95 1.57 0.5 Sabu Raijua 1.25 3.08 2.89 2.12 2.75 Malaka 3.43 3.63 2.34 3.79 1.07 Kota Kupang 9.76 10.9 9.78 10.17 12.5 Nusa Tenggara Timur 3.77 4.28 3.35 3.01 327 Sumber 2BPS,2022 % ]8A8VARAHKEBLIAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-10 Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur Menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1 , 1 4 poin persen jika dibandingkan dengan angka Agustus 2019 ( on y) yang sebesar 3,35%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi Covid
  11. 19.Sebaliknya pada era new normal dari masa pandemi covid-19, di tahun 2021 terjadi penurunan angka TPT sebesar 0.51 poin menjadi 3,77% ( on ) di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Februari 2021 - Februari 2022. Pada tahun rencana 2022, pemerintah dalam RKP 2022 mentargetkan tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur menurun menjadi sebesar 3,2 4,0%. Penetapan target tersebut tidak lepas dari kalkulasi mengenai pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 terhadap angka pengangguran. Upaya recover ekonomi daerah difokuskan untuk kembali menstimulasi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target penurunan angka pengangguran sebesar 3,03% pada tahun rencana 2023 jika dibandingkan dengan target RKP tahun rencana 2023 untuk NTT sebesar 3,30-2,92%. Dengan memperhatikan perkembangan kinerja angka pengangguran terbuka dalam beberapa tahun dan dengan menggunakan proyeksi RKP 2023, maka target TpT Pada Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT pada tahun rencana 2023 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel 5.5. berikut ini. 1BA8VARAH KEBIAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V.11 Tabe1 5.5 Arahan Penuruna TPT Bagi Kab/Kota se.NTT Than Rencana 2023 r'3ET3MEE'3IE 49 8 52 90 99 45 • 0.8 12 0 6.3 25 60 20 63 ' 9 60 26 • 20 73 1 034 2.4 4 .36 6,64 8,9 •• 1,86 311 2.9% 57 30 $0 28 8 • 31 754 • 2 70 45 r 20 • 0.0 50 6.2 0 6 25 66 27 6 • • 16 2 7 23 .19 70 2 • 39 • 2 • 1 " 00 M 4 19 24 • 31 3 7 4 20 067 ' 61 01 125 1 04 99 60 • 26 28 67 2 0 " 09 4 7 1 0 4 90 '" 21 17.09 2 • 10 7% Surber : Bappelitbangda Prov.NTT, 2022 Trend pengangguran yang tinggi pada wilayah urban masih akan terjadi pada tahun rencana 2023. Pada wilayah-wilayah dengan karakteristik rural yang dominan, angka pengangguran diperkirakan tidak akan terlalu tinggi mengingat lapangan usaha pertanian yang digeluti tidak terdampak sebesar sektor perdagangan dan jasa oleh resesi akibat pandemi Covid-19. Hal berbeda terjadi pada wilayah dengan karakteristik urban seperti kota Kupang. Usaha usaha jasa dan perdagangan yang banyak tutup mengakibatkan lonjakan pengangguran. Namun demikian, upaya pemuhihan ekonomi pada tahun rencana 2023 akan bertumpu dan berfokus pada upaya untuk pemuhihan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan dengan demikian akan menekan angka pengangguran di daerah ini untuk bergerak turun. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kebijakan strategis untuk dapat kembali menekan angka pengangguran lewat momentum recovery ekonomi pasca pelambatan ekonomi daerah dengan, misalnya, memberikan stimulus berupa permodalan, penangguhan pajak atau kemudahan berinvestasi. Langkah antisipasi perlu diambil bukan saja untuk menjamin kelompok-kelompok masyarakat yang menganggur menjadi rentan masuk dalam kelompok masyarakat miskin, namun juga menjamin bahwa momentum pemulihan pasca pandemi Covid-19 dapat memberikan manfaat bagi upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. ]BABVARAH KEBIAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-12 5.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator perbandingan usia harapan hidup, melek huruf, derajat pendidikan dan standard hidup yang digunakan di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah adalah dapat dikatakan maju, berkembang atau terbelakang. [PM dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sepanjang tahun 2017-2021, IPM Nusa Tenggara Timur memiliki trend pemngkatan. Pada tahun 2017, 1PM Nusa Tenggara Timur adalah 63.73 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,39. Hanya pada tahun 2020 IPM NTT mengalami sedikit penurunan sebesar 0,4 poin menjadi 65,19. Penurunan yang disebabkan oleh meluasnya pandemi yang berefek panjang pada aspek aspek lain selain kesehatan seperti ekonomi dan sosial. Meski demikian, pada tahun berikutnya IPM Nusa Tenggara Timur kembali bergerak naik ke angka 65,28 Poin. Dalam satu dekade terakhir pun IPM Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan lebih dari 6 poin. Ini mengindikasikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan juga memberi indikasi bahwa kerja-kerja pembangunan manusia NTT telah berada pada jalur yang benar. Gambar 5.3 Grafik Indels Pembangunan Mannsia Provinai N'TT Indeks Pembangunan Manusia NTT tahun 2017-2022 65.5 65 65.23 65.19 65.28 64.5 64 .39 63.5 63.73 63 62.5 2017 2018 2019 2020 2021 sumber: BPSNTT,22Desember Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, IPM NTT termasuk dalam kelompok yang paling rendah. Pada tahun 2020, rerata IPM Indonesia telah mencapai 71,94, hal yang mengindikasikan bahwa pada aspek-aspek kesehatan, pendidikan dan standard hidup, masyarakat NTT masih tertinggal dibandingkan saudara-saudara lainnya di Indonesia, dan hal ww a ] B A B A R A H K E B I J A K A N PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V.13 ini memberikan peringatan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan standard hidup. Jika dipilah per Kabupaten, terlihat bahwa rata-rata Kabupaten di NTT berbagi skor IPM yang cenderung sama. Hanya Kota Kupang yang tercatat memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Skor IPM kota Kupang bahkan lebih tinggi belasan poin dibandingkan skor IPM Kabupaten tertinggi lainnya di NTT. Pada tahun 2020, IPM Kota Kupang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rerata IPM Indonesia. Dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target capaian [PM 70 71 Poin pada tahun 2023. Ini merupakan target besar mengingat dengan mempertimbangkan capaian tahun 2020 dan hasil evaluasi tahun 2021 maka target IPM pada RKPD tahun 2023 adalah 65,73 Poin. Arahan provinsi bagi Kabupaten/Kota beserta target capaian IPM adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 5.6 Target Capaian Indels Perbangunan Manusia Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan 2022 Ta -·4ewad 2022 2023 unlaearat 6 0o 6 5 r a w
  12. 66.69 67 26 n 6 983 65st 7 p e e r ah elater 62 48 62.50 reefer ah ttara 6.33 88 6 0o Belt 62 92 63 0O Aler 62 36 62 93 Lernbata 6s 0 655 10 F l o r e « r e u r 65 73 66 42 Sile 66 24 66 8 ;'° 6752 6776 cd 68 61 69 17 la ra 66 10 66 830 Rote t4«dee» 6.3 74 6 so tar rai rat 6 9o 6 58 urnlaTe al 62.27 62 74 urnbe Brat De • 62 85 6.3 40 t4a lg€ 67 02 67$7 tar arr rirour 6 9 6 6 2 s s abu Ralua s 7 5 9 68 1o ta4aka 60 67 60 91 Kot Ku 4 80. 21 830 6 'a« %r%it 6 6 6s Sumber : Bappelitbangda Pro.NTT, 2022 ]BABARAHKEBIAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-14 Kota Kupang diprediksi masih akan menjadi "pendorong" utama terhadap peningkatan IPM NTT. Pada tahun 2022, IPM Kota Kupang diperkirakan akan meningkat menjadi 80,21 poin pada tahun berjalan 2022sedangkan berada di angka 80.64 pada tahun rencana 2023. Posisi Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi dan pusat aktivitas pemerintahan dan bisnis memberikan keuntungan tersendiri. Dari sisi demand, sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor perdagangan dan jasa memiliki kemampuan lebih untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih berkualitas, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidupnya. Dari sisi supply, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di kota Kupang tidak lagi menjadi "monopoli" pemerintah namun juga telah menjadi urusan dari masyarakat dan dunia usaha. Tersedianya pilihan atas layanan pendidikan dan kesehatan menjadikan masyarakat memiliki akses dan pihihan yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu luas wilayah yang tidak begitu besar turut andil dalam hal ini Wilayah yang relatif kecil memudahkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat dengan mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM pada kota Kupang menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur. Bagi Kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Timur memiliki skor IPM yang relatif rendah karena sebagian besar Kabupaten di NTT berciri rural, dimana sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan upah yang relatif rendah dan pada akhirnya memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi supply, terdapat kecenderungan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang "undersupply, akibat keterbatasan finansial daerah, luas wilayah dan topografi yang ekstrim Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, target peningkatan IPM pada tahun rencana 2023 bukan pekerjaan yang mustahil, sebagaimana seperti yang telah diperhihatkan pada tahun-tahun belakangan ini. Target tersebut akan dapat dicapai dengan memperkuat fokus pembangunan pada aspek-aspek kunci pembangunan manusia yaitu Kesehatan dan Pendidikan. Untuk tujuan ini, pengerahan sumberdaya yang terukur pada fokus-fokus tersebut akan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur. f8A8VARAHKEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABU9ATEN/KOTA V. 1 5 5.5 GINI RASIO Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dengan gini ratio dapat digambarkan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi gini ratio semakin besar terjadi ketimpangan. Nilai gini ratio mendekati nol menandakan ketimpangan yang rendah sementara nilai gini ratio mendekati I menggambarkan ketimpangan yang tinggi. Pada semester I, 2020 Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,354 yang merupakan koefisien terkecil dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur berada dibawah rerata Nasional yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,381. Gambar 5.4 Koefisien Gini NTT Tahu 2015-2020 Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 (Maret) - 2020 (Maret) • , • t • I • t • t • • • • • 3 • 3 3 4 % - - ¥ l + l l l l l l l - - - - - • • • • • l l l l l 201 2016 20 2018 2019 200 Sumber. BPS NTT, 2021 Salah satu fokus dalam rancangan RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi ketimpangan. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Peru bahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 mengamanatkan upaya pengurangan ketimpangan di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan fokus RKP 2023, dan merujuk kepada amanat RPJMD-P NTT 2018-2023, maka arahan kepada Kabupaten/Kota se.NTT dalam mengupayakan pengurangan ketimpangan diukur pencapaian Gini ratio Provinsi NTT sebesar 0,34-0,32 untuk RKPD 2023 diarahkan target rasio gini provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,345 poin. [BA8VARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-16 Apabila menilik data ketimpangan nasional yang didorong oleh tingginya ketimpangan pendapatan di kawasan perkotaan, maka diperlukan treatment yang berbeda antara apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perkotaan yang aktivitas ekonominya di dominasi oleh perdagangan dan jasa, dengan apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perdesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pemerataan pendapatan distribusi pendapatan yang lebih adil lewat instrumen fiskal seperti pajak dan subsidi maupun kewenangannya untuk membuat regulasi, agar aktivitas ekonomi tidak menjadi sumber ketimpangan yang ada di daerah ini. 5.6 FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT TAHUN 2023 5.6.1 Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata Arahan umum untuk kabupaten kota dalam rangka mendukung pengembangan rantai nilai pariwisata adalah pengembangan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil. Fokusnya adalah penguatan terhadap pariwisata estate untuk Tahun 2023 adalah dukungan amenitas, penguatan promosi untuk 22 kabupaten/kota, pameran ekonomi kreatif dan festival. Untuk komoditas unggulan pertanian dan peternakan, agar kabupaten/kota mendukung program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan areal tanam jagung dan meningkatkan produktivitas jagung. 5.6.2 Permulihan Kesehatan Daerah Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penguatan sistem kesehatan daerah diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyakarat melalui :
(1)Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (2) Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) (3) Penurunan angka kematian ibu dan anak, (4) Peningkatan status gizi anak (5) Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi Kesehatan, (6) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, (7) Peningkatan +8A8VARAHKEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA v.17 pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan. Semuanya dicapai melalui pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan baik mutu SPM kesehatan provinsi dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota. 5.6.3 Penanganan Kemiskinan Dan Eradikasi Stunting Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanankesehatan di daerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui ;
(1)Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rumusan program kegiatan yang dapat dilakukan ditingkat provinsi dan kabupaten / kota adalah: I. Paradigma hidup sehat: Promosi dan preventif tatanan kehidupan baru yang sehat sesuai protokol Covid-19 melalui penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah serta Peningkatan peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat (Germas).

2.Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama pada RKTP dan Penyediaan Faskes Bergerak (Ambulans, RS Bergerak).
3.Perluasan JKN dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevelensi stunting tertinggi di Indonesia. Itulah sebabnya eradikasi stunting dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang utama untuk ditangani pada tahun 2023, disamping tetap mengarahkan adanya pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah di destinasi destinasi pariwisata estate. Tentu saja hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi harus dilaksanakan bersama oleh semua pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada Gambar 5.5 berikut. ] BAB V ARRA KEB1IAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA - 1 8 Gambar S.S Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting . au Mo a0M er/l %0.04 104s,704 MIMIA DAAAAPAD/M To± .ENIF DG4NS44AN END0 /04 D44NAN$70N1N.6 AN6 INK0/.4 I0 44Mt D4Nit/ NY004 0TA sumber: Bappelitbangda Provins NTT, 2021 (re if d Go,0ts, n 04,f06 Sedangkan, strategi dan menggunakan 4 (empat) meningkatkan kemampuan aksi nyata penanggulangan kemiskinanya itu strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, dan pendapatan, mendorong pengembangan UMKM, dan mensinergikan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu Juga melalui program program seperti pada Gambar 5.6 di bawah ini. Gambar 5.6 Strategi dan Program Aksi Nyata Penanggulagan Kemiskinan 4gurgbeba pengel0.a may.aak.a mi. Meningitikrnanpu a pendapatmayak.at mi Mgrbang dam4an eber%jut U.hr0 a Kee.il Mensergkkebij.an da pr0gr% pa0gqlnk.risinaf p PROGRAM rogre a 0.l.4 d pl.an 0.l tp.ad berba. fur.ah t99. k.lg at. ilivid yang bertu tu tell.. pa hk d., pengufhg beb tip d prbe l$ tu .4/. roger pe be rdry.an ya.t da penguar in pl qr.. .l¢ d l yg bertu untie mepit.pr..$ kl0mp0l th.yl. min git. teat10401910400ht 0100066p01b.4 Program ny yang $4c4 gag l. tide. egg d6pat mering.t. legit. 4000/l 0d ks.et my.kt mi.n,tr$u p0g g 040$./4#1 Penanganan Stunting yang dilakukan tidak saja memperhatikan 29 (dua puluh sembilan) indikator penyebab terjadinya stunting melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitive tetapi dari segi implementasinya, dengan adanya upaya inovasi konvergensi stunting sebagaimana pada Gambar 5.7. ]BA8VARAHKEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA v.19 Gambar 5.7 Inovasi Konvergensi Stunting di NTT - ·•· a Shene 4-±.±5-- ----- • --- • --- 4 1 %. 2------% -------- 4. 04M.f 3--- ------ . ----- - -- -- -·- - 9umber Bappelitbangda Prov.NTT,2022 Target penurunan stunting kabupaten/kota seperti pada yang harus dicapai oleh provinsi dan Tabel 5.7. Sedangkan, Lokus dan jumlah kelompok sasaran intervensi penanggulangan stunting di tahun 2023 untuk mengintervensi resiko stunting pada masing-masing kabupaten dapat di Lihat pada Tabel 5. 8 sampai dengan Tabel 5.24 dimana intervensi dilakukan di tahun 2023 merupakan kelanjutan dari intervensi terhadap lokus stunting di tahun 2022. Tabe1 5.7 Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 Surber : Bappelitbangda Provins NTT, 2022 AG4I #NU#UNA IuN NG 022 % % 16 20.54 4 l %l ,. 51 1445 226 4 ·- • 93 735 l n1 th % 21 22 15.4 202 1155 2 2; 1020 ,,. 16 94 194 I0IS $% 34% 3268 4 272 214.2 1o ,. A 4% 11s $1% .44. 4.902 OM4NAU/ARA 4% 12 34 6 5 '" ' 4 43 47. 3.974 22 ' 10 %6 14 15 Mt 225 17 ,,. l 2 4 A.Gurus 2020 • A.(04 • « ' - - 892 26 22 90 ' ' 1$ 6%0 1.10 6 17 32 11111 • r = - r' E 11111 11111 = BABVARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-20

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…