DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2022

Nomor: 81
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai harga satuan pokok kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
b.bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan harga satuan pokok kegiatan sebagai instrument untuk tolok ukur kinerja yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas Menimbang dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022; - 1 , ·' ' , 1 ' ' , tentang RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara

1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengingat Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); - 2 , ' ' Menetapkan
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1 . Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 948); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
(2)Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pekerjaan Pengadaan dan Pemasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU); dan
2. b.pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
(3)Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. - 3

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l merupakan pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah perkotaan dan kondisi normal.
(2)Dalam ha! terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dit . K g pa du 2022 / {O , EN G G AR A TIMUR 4 } " .c.= Bu i@Tri LA1sKoDAT 48 Diundangkan di Kupang pada tang al K 3 2022 RE ARIS DAERAH , hENGGARA TIMUR# PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 08t . 4 . LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : (TAHUN 2022 TANGGA: Ju 2022 A. DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGATAN (HSPK) PENGAD4AN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN IALAN UMUM (LPU) No URAAN PKERAAN 'u g ly vouMt ARGA SATUAN JUMLAN MARGA 1 Pegadaan dan Pemasangn Unit LPJU Solar Celt 40 Watt -- --- -· A. Pengadan Bahn eatery uth«um ion Poly"" 1 et 7.413.416,67 7.413.416,67 -- Lampu lalan LED Min. 40 Watt + Armateur 1 set 6.546.041,67 6.546.041,67 Lghting Controller / Solar Charge Controller 1 unit 2.881. 706,33 2881.708,33 - Solar cell daya 200 Wp 1 et 7.783.541,67 7.783.541,67 -- Tang Lampu Jalan Oktagonal Single Arm (Panyang lengan 3 m) termasul 1 st 5.300.775,67 $300.775,67akvesorisnya dan angurrya ___ ,_ Stier Logo Pemprow NT 1 bh 2.000,00 2.000,00 SterTahun Argran dan Perirgtan Peal 275 Uu No.22 Tahun 2009 1 bh 3.000,00 3.000,00� UMLAM A 29.930.484,00 ---

8.eras.nan -- Cor pondasi beton 60x60n100cm 2 m.3 1.308.275,00 2.354.895,00 -- -- ·-- Pembesian besi polos dia 12men 135 g 13.683,20 1841.758,35 -- -- Galan tanah dan rug kernbali (6006095cm) 2 m3 66.010,00 112.877,10 -Urugan pasir di bawah pondasi (60r60cm) t15am 0 m3 354.150,00 95.620,50 Betesting pondas 10 m2 50.838,00 488.044,80� � -- Ongkos Pemasangn & Stel Lamnpu/ Solar Celt / Baterai dan Lgttng Controller 1 srt 4.048.513,55 4.048.513,55dan penunyang lainnya - -·Ongkos angkut l unit 1.022.857,58 1.022.857,58 - - uLAM 9.964.566,87._ --- - -- UMLAM A +8 39.895.050,87 --- PN 10% 3.989.505,09 - TOTAL HSPK 43.884.555,96
8.DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI (LTSHE) NI) UAAN PEKERAAN vOut MARGA SATUAN UMuAM MARGA I1 Pengadan Brang ( Modul Suya 30 Wp, Lampu LED 3 Unit, Baterai, Hub, abet, Tang 1 set 2.875.000 2875.000 Penyan@ga Modul, Kabel US8 charger dan Remot Lamp) - - 2 Oya Penginman -35 35.000 122.500 - --- -- 3 soya Gue l unit 10.000 10.000 --- L 4 firya Dtribusi le des.a - 1 unit 72.000 72.000 L 'a. r.a5 I unit 100.000 100.000 --- lurlah 3.179.500 -- PN 10% 317.950 '-· - 3.497.450 Dibulatin 3.500 .000 3.500.0 a [8if%alt.cs.gs.«[ ' \ � .> 4

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…