Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Objek dan Subjek PKB dan BBNKB; Bab 3. Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB; Bab 4. Ketentuan Lain-Lain; Bab 5. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur 4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur . . 2 5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPAD adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 7. Kendaraan Bennotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electic Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listnk dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. 9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagei akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya. 12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kenderaan bermotor. 13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya. 14. Harga asaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang. 16. Hari adalah hari kerja. - 3 BAB II OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB Bagian Kesatu Objel Pajak
(l) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan c. Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus; b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus; c. mobil barang yang terdiri dari blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya; d. mobil roda tiga; e. sepeda motor roda dua; dan f. sepeda motor roda tiga yang terdiri dari sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang. Bagian Kedua Subjek Pajak Pasa 3 (1) Subjek PKB adalah orang pribadi dan badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (2) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi dan badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. BAB III PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB
(l) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perkalian 2 (dua) unsur pokok: a. NJKB; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. • 4
(I) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor. (2) NJKB sebagaimana ketentuan: dimaksud pada ayat (l), ditetapkan dengan a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB. (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya l (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat). (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (l), untuk: a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan l (satu); b. sedan, nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima); c. jeep dan minibus, nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puhuh); d. blind van, pick up, pick up box dan microbus, nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); e. bus, nilai koefisien sama dengan I,I (satu koma satu); f. light truck dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan g. truck dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat). (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor . . ' . ,
Ketentuan mengenai NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(l) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubemur.
fl) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen] dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubemur.
(1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB. - 6 .. (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (5) Pengenaan PK dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubemur.
(I) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB. (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik Daerah dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (5) Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB. (6) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.
Persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5) adalah Kendaraan Bennotor angkutan umum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen sebagai berikut: a. lain Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang; b. Kartu Pengawasan; c. lin Trayek untuk angkutan umum orang dalam trayek; dan/atau d. lain Penyelenggaraan Angkutan Umum Barang Khusus. -7 • BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Membuka PDF…