DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2021

Nomor: 85
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 1 5 Tahun 2021 telah ditetapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b.bahwa dalam rangka mendukung akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan keterlibatan pihak ketiga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 1 5 Tahun 2019 ten tang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 1 . Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); - 1
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
5.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 1 5 Tahun 2019 ten tang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 1 1 9 ) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 1 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN BERBASIS ELEKTRONIK. SISTEM PEMERINTAHAN Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 1 5 Tahun 2019 ten tang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 1 1 9 diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyelenggaraan SPBE;
b.penyelenggaraan sistem informasi SPBE;
c.penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
d.penyelenggaraan sistem keamanan informasi;
e.pemantauan dan evaluasi; dan
f.kerjasama, partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
1. 2.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

( 1 ) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus mengutamakan Kode Sumber terbuka (open source) dengan memenuhi ketentuan Keamanan Informasi.

(2)Dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, PD harus memperhatikan:
1. a.aplikasi yang digunakan oleh PD harus berbasis web;
2. b.aplikasi yang dibangun pada PD harus bisa dihubungkan dengan sistem integrasi yang ada;
3. c.dalam proses pengintegrasian aplikasi dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten dan professional di bidang digital; - 2
4. d.PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi harus berkoordinasi dengan Dinas;
5. e.melakukan update data pada PD masing-masing; dan
6. f.setiap aplikasi pengolah data dilengkapi dengan source code dengan penjelasan fungsinya.
(3)PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE harus membuat dokumentasi pengembangan sistem, yang meliputi:
1. a.struktur basis data dan realisasinya;
2. b.diagram alur data;
3. c.fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
4. d.spesifikasi teknis aplikasi;
5. e.manual penggunaan aplikasi;
6. f.kode sumber; dan
7. g.pengelola aplikasi.
(4)Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE yag dikelola oleh Dinas.
(5)Hak cipta atas Aplikasi SPBE yang dibangun atau dikembangkan oleh PD menjadi milik Pemerintah Provinsi.
(6)PD bertanggungjawab dalam pemeliharaan Aplikasi dengan cara menjaga, memperbaiki dan mencegah terjadinya kerusakan.

3.Diantara BAB VII Pasal 43 dan BAB VIII Pasal 44 disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 2 (dua) Pasal baru yaitu BAB VIIA, Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA KERJASAMA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 43A

( 1) Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan sistem pembangunan Aplikasi SPBE.

(2)Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik;
2. b.penyediaan aplikasi layanan publik;
3. c.pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bekerjasama dengan pihak ketiga; dan
4. d.pelaksanaan riset dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Tata cara kemitraan dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk mewujudkan sistem pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 3

Pasal 43B

( 1) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem elektronik meliputi:

a.memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
b.memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
c.membantu menyebarluaskan informasi; dan
d.meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.

(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkandi1Pp& pada tangss'6'Kee 20214 k GUBER"R NUSA; GGARA TIMUR] : ( ' ? 1 \ � - .• )s l�; ' t , - . . 9 vrose»l Diundangkan di Kupang pada [an88 oveec@ 2021 A H p SEKRETARIS DAERAH ENGGARA TIMUR, t ,,,, S POLO MAING BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 08) - 4

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…