DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Penanganan Konflik Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2 0 1 5 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan penanganan konflik sosial.
4.Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5.Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik.
6.Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
7.Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
8.Pemulihan . . . Menetapkan
8.Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
9.Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah tim yang dibentuk oleh Gubemur untuk melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
10.Badan adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025.

Pasal 3

(1)Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegitan:
1. a.Pencegahan Konflik sosial;
2. b.Penghentian Konflik sosial; dan
3. c.Pemulihan Pascakonflik.
(2)Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

(1)Gubemur selaku ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Badan.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
1. a.penyelesaian kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025; dan
2. b.penyampaian laporan oleh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Badan menyusun laporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada setiap periode.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan pada periode:
1. a.B.04 pada bulan januari sampai dengan april;
2. b.B.08 pada bulan mei sampai dengan agustus; dan
3. c.B . 1 2 pada bulan september sampai dengan desember.

Pasal 6

(1)Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan melalui:
1. a.koordinasi; dan/atau
2. b.rapat kerja.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 43 Md 2025 GUBERNUR NU A TE GGARA TIMUR, Diundangkan di Kupang pada tanggal 13 Mu&d 2025 " : PROVINS! N�T TIMUR, KOSMAS DAMIANUS LANA BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR O06 ParafPengundangan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Perancang Peraturan Perundang Undan an Ahli Muda Paraf Penetapan J Sekretaris Daerah + Asisten Pemerintahan dan Kesra f Kepala Biro Hukum a/ LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 9 TAHUN 2025 TANGGAL: 13 M@t2025 TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025 RENCANA AKSI PENANGGUNG INSTANSI TERKAIT JAWAB 1 2 3 RA 01 KRITERIA KEBERHASILAN 4 UKURAN KEBERHASILAN 5 UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12 6 % KETERANGAN CAPAIAN 7 8 Kampanye Damai Gerakan Nasional kita Bersaudara ( RA : 01) Badan BINDA, Korem Meningkatnya TARGET: TARGET B - 04: 100 Kegiatan Kesbangpol, Wiraksati 1 6 1 , pemahaman Terlaksananya Terlaksananya dapat Dinas Lantamal VII, Lanud Pendidikan, El Tari, Polda, Dinas masyarakat Pembinaan/ Sosi kegiatan pembinaan berupa: dan Dinas Pemuda dan Olahraga, terhadap alisasi/Rakor Nilai-nilai 4 • Dialog Pariwisata, Dinas Kebudayaan, pentingnya Gerakan Nilai- nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan; DP3AP2KB FPK, FKDM, FKUB, FKPT Provinsi NTT Nasional Kita Konsensus kebangsaan • Sosialisasi serta lem baga Bersaudara Dasar (Pancasila, UUD dan edukasi masyarakat dan pemangku guna meredam Kebangsaan 1945, Bhinneka • Kegiatan -7 RENCANA AKSI PENANGGUNG INSTANSI TERKAIT KRITERIA UKURAN UKURAN % KETERANGAN JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN KEBERHASILAN CAPAIAN B04, B08, B12 kepentingan sosial konflik sosial. (Pancasila, UUD Tunggal Ika, NKRI) (Rapat lainnya Koordinasi); 1945, Bhinneka bagi elemen Tunggal Ika, masyarakatdengan • Monev; NKRI) bagi melibatkan • Kegiatan elemen partisipasi bermakna Lapangan masyarakat perempuan dan anak • Penyusunan dengan se banyak 1 kali dokumen. melibatkan TARGET B - 08: partisipasi Terlaksananya bermakna kegiatan pembinaan perempuan dan Nilai-nilai 4 anak se banyak Konsensus Dasar 3 Kali kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat dengan melibatkan partisipasi bermakna -8 RENCANA AKSI PENANGGUNG INSTANSI TERKAIT KRITERIA UKURAN UKURAN % KETERANGAN JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN KEBERHASILAN CAPAIAN B04, B08, B12 perempuan dan anak se banyak 1 kali TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak se banyak 1 kali -9 RA 02 Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial (RA : 02) Polda NTT dan Badan Kesbangpol KOREM 1 6 1 , BINDA, BPN, Pemda Kab/Kota, DP3AP2KB Provinsi Terlaksananya Sosialisasi/ Kegiatan terkait Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan konflik Sosial dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak TARGET: Terlaksanaya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 3 kali TARGET B - 04: Terlaksanaya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali TARGET B - 08: Terlaksanaya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali 100 Kegiatan dapat berupa: . Aktifitas pertemuan; . Dialog melalui media massa; . Kegiatan lapangan; . Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen . Monev dan pelaporan -10 TARGET B - 12: Terlaksanaya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali RA 03 Program Strategis Dinas Sosial Bakesbangpol Provinsi Adanya Kegiatan TARGET: TARGET B - 04: 100 Kegiatan dapat lumbung sosial Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota, Program Strategis Terlaksanyanya Terlaksanyanya berupa:

1.Aktifitas dan/atau KOREM lumbung sosial yang Kegiatan Program Kegiatan Program pertemuan; pemberdayaan 161, BINDA, Polda, berpihak pada Strategis Strategis lumbung 2. Dialog
3.melalui pelopor perdamaian Kejati, Satpol PP NTT, kepentingan dan hak lumbung sosial sosial yang berpihak media dalam penanganan BPBD NTTdan perempuan dan anak yang berpihak pada kepentingan dan massa;
4.Kegiatan konflik sosial di DP3AP2KB, UPTD PPA pada kepentingan hak perempuan dan lapangan; Daerah dan lembaga dan hak anak se banyak 1 kali 5. Penyusunan naskah ( RA : 03) masyarakat dan perempuan dan 6. penerbitan pemangku kepentingan anak sebanyak 3 dokumen.
7.Kegiatan sosial lainnya kali psikososial - 1 1 TARGET B - 08: Terlaksanyanya Kegiatan Program Strategis lumbung sosial yang berpihak pada kepentingan dan hak perempuan dan anak sebanyak 1 kali TARGET B - 12: Terlaksanyanya Kegiatan Program
8.Pemberdaya an/ pelopor perdamaian
9.Monev Strategis lumbung sosial yang berpihak pada kepentingan dan hak perempuan dan anak sebanyak 1 kali -12 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se kabupaten/ kota ( RA : 04) Badan Kesbangpol Prov. NIT KOREM 1 6 1 , BINDA, Polda, Kejati, Bakesbangpol Kabupaten/Kota, Dinas Sosial NIT, BPBD NIT dan DP3AP2KB NIT Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim kabupaten/ kota sebanyak 3 kali TARGET: Terlaksananya Kegiatan Rapat Penanganan Konflik Sosial di se kabupaten/kota se banyak 3 kali TARGET B - 04: Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se kabupaten/ kota se banyak 3 kali TARGET B - 08: Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se kabupaten/ kota se banyak 3 kali 100 Kegiatan berupa: • Sosialisasi • Dialog • Rapat • Penyusunan Dokumen • Monev • Kegiatan Lapangan • Layanan Pengaduan, Pelindungan dan Perlindungan • Penerbitan Naskah Terpadu Penanganan koordinasi Tim Konflik Sosial di se- Terpadu Paraf Koordinasi PIt. Kepala Badan Kesbangpol A Kepala Bidang Wasnas dan PK wW Analis Kebijakan Ahli Muda » Paraf Hirarki Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum -12 TARGET B - 12: Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se kabu paten/ kota sebanyak 3 kali GUBERNUR N

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…