DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Pembayaran; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ...

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Mengingat Menimbang GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026 BAB II... Tenggara Timur.
11.Harl Raya adalah Harl Raya Idul Fitri. MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGANHARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAHTAHUN2026.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5.Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan berstatus sebagai pegawai percobaan sebelum diangkat resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Menetapkan Bagian Ketiga...

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatan.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
(4)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi CPNSmeliputi:
1. a.80 °/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatan.

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNSdan CPNS;
2. b.Gubemur dan Wakil Gubemur;
3. c.Pimpinan dan AnggotaDPRD;
4. d.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. BABV... Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBDtahun 2026.

Pasal 8

( 1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang- undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BAB III PEMBAYARAN

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

( 1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan februari tahun 2026.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan juni tahun 2026.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan juni tahun 2026.
(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5), didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan mei tahun 2026.

Pasal 4

Besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya. ODERMA1{SSOMBU, SH, M.A. M.H NIP. lgff609181986021001 BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR TAHUN 2026 NOMOR 009 FLOURI RITA WUISAN ttd PLH. SEKRETARISDAERAH PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR, Diundangkan di Kupang pada tanggal 11 Maret 2026 E. MELKIADES LAKA LENA ttd Ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Maret 2026 GUBERNUR NUSA TENGGARATIMUR, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. BABV

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…