Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
a.P2UPD dengan Auditor;
b.P2UPD dan Auditor dengan organisasi intem;
c.P2UPD dan Auditor dengan penyidik;
d.P2UPD dan Auditor dengan auditan; dan
e.pejabat pengawas pemerintah dan Auditor dengan yang diawasi/diaudit;
dan
f.P2UPD dan Auditor dengan masyarakat.
(2)P2UPD dan Auditor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
5 CAP/TID DOMINGGUSMANDACAN GUBERNURPAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 21 Februari 2019 Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasa112 Pengembangan profesi P2UPD dan Auditor dilaksanakan oleh instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasalll
(1)Pimpinan atasan langsung P2UPD dan Auditor melakukan pembinaan profesi dan mental.
(2)Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.
BABV PEMBINAAN Pasall0 P2UPD dan Auditor yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik. BABIV SANKSI Pasal 9
(1)Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan Zpengaduan danj'atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh P2UPD dan Auditor.
(2)Tim Kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
""1',. .:_. 6 -- AMMAR, SH., M. Hum., MM A UTAMA MADYA . 19650818 199203 1 022 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1. NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal 22 Februari 2019 7 B. Maksud dan Tujuan Kode etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai pengawas pemerintah/ Auditor yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas/ Auditor dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pengawas pemerintah dan Auditor, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan rnasyarakat. A. Umum Kode etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman kode etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap, perilaku pengawas dan Auditor, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat pengawas dan Auditor. Pengawas Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Auditor dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi, sesama anggota tim, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat sehingga pengawas pemerintah dan Auditor dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi an tara pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerja sarna yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak. Oleh karena itu Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor ini perlu dipahami dan ditaati oleh pejabat pengawas pemerintah dan Auditor untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang harus dipertanggungjawab- kan. KODE ETIK PENGAWAS URUSAN DAN LAMPIRANPERATURANGUBERNURPAPUABARAT NOMOR1 TABUN2019 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDI DAERAH AUDITOR 8 E. KodeEtik PengawasPenyelenggaraanUrusan Pemerintahan dan Auditor dengan OrganisasiIntem sebagaiberikut:
1.PengawasPenyelenggaraanUrusan Pemerintahan dan Auditorwajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,kesadaran dan tanggungjawab.
2.PengawasPenyelenggaraanUrusan Pemerintahan dan Auditorharus memilikisemangat pengabdianyang tinggikepada organisasinya.
3.Pengawas Pemerintah dan Auditor harus memiliki integritas dan dedikasiyang tinggi.
4.PengawasPenyelenggaraanUrusan Pemerintahan dan Auditorwajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas D. Tugas Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Auditor wajib mentaati peraturan perundang- undangan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab sebagaiberikut:
1.Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Dilarangmereduksi,melampauidanJatau melanggarbatas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajibanyang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas.
3.Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
4.Wajib melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggungjawab, disiplin,jujur dan transparan.
5.Dilarang mengurangi danJatau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain.
6.Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi dan memakai tanda pengenal.
7.Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosionaldan pengendaliandiri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.
C. Ruang Lingkup Kode etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor ini meliputi : tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku pejabat pengawas dan Auditor dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama pengawas pemerintah dan Auditor, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat. 9 G. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Pemeriksadan Auditorsebagaiberikut:
1.Bekerjasarna untuk mencapaitujuan pemeriksaan.
3.Memilikirasa kebersamaan dan rasa kekeluargaandengan cara:
a.saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Pengawas dan Auditor lain yang akan melakukan pengawasanpada obyekyang sarna;
b.tidak mengatasnamakan sesama Pengawas dan Auditor untuk tujuan pribadi;
c.perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
d.kelemahan, kekurangan, aib sesama Pengawas dan Auditor dilarang dibuka di depan orang lain dan / atau pihak yang diawasi;dan
e.tidak saling menghasut darr/atau menghujat sesama Pengawas dan Auditor.
2.Salingmengingatkan,membimbingdan mengoreksidengan cara:
a.membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilanPengawasdan Auditor;
b.menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Pengawas dan Auditor;
c.memberi dorongan moral terhadap sesama Pengawas untuk bertanggungjawabdalam tugasnya; dan
d.mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Pengawas dan Auditor.
1.Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
a.bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
b.mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
c.menghargai setiap pendapat sesama pengawas pemerintah;
d.percaya sesarna Pengawas Pemerintah;
e.menghilangkan sifat iri hati;
f.mengendalikandiri dan mengendalikanemosi;
g.toleransi sesama Pengawas;dan
h.menghormatisesama Pengawas.
F. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan Pengawas dan Auditor lain sebagai berikut: perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang- undangan. 10 J. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan masyarakat sebagai berikut:
1.Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya.
2.Pengawas pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan danj atau rahasia Negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
I. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan Pihak yang diawasi sebagai berikut:
1.Menjalin interaksi yang sehat dengan cara:
a.berperilaku secara persuasive, edukatif, menarik dan simpatik;
b.memperlakukan sebagai mitra kerja; dan
c.saling menghormati dan memaharni tugas masing-masing pihak.
2.Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
a.menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktek nepotisme; dan
b.pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.
H. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan Penyidik sebagai berikut:
1.Bekerja sarna dan Iatau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan.
2.Saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan.
3.Menghargai pendapat penyidik.
4.Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat danj atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum.
S. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi.
6.Diperbantukan dalarn proses penyidikan kasus.
2.Saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalarn tugas pemeriksaan.
3.Menghargai pendapat Pemeriksa dan Auditor.
4.Mengendalikan dirijmengendalikan emosi.
S. Saling menghormati.
6.Memberikan informasi penting hasil pengawasanjpemeriksaan yang lalu pada suatu obyek tertentu kepada Pemeriksa lain yang akan memeriksa obyek tersebut.
..-.". _- 11 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimasyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan out come/hasil pengawasan yang diharapkan.