DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Provinsi Papua Barat adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah atau sebagai lanjutan Sekolah Menengah Pertama/sederajat yang dibangun dengan kerja sama dengan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Magelang dan Komando Daerah Militer XVIII Kasuari. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan Pendidikan menengah yang bersifat khusus pada satuan pendidkan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah berpola asrama berbasis kemiliteran. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman keberlangsungan Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri yang bersifat Pendidikan Khusus di Provinsi Papua Barat, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang Pendidikan menengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa melihat grafik mutu Pendidikan Indonesia, Provinsi Papua Barat masih pada titik terendah dan terlihat pada kualitas lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri dalam persaingan masuk pada Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, khususnya Orang Asli Papua;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Provinsi Papua Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 955);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelak:sanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana lnduk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompotensi Lulusan Untuk Semua Pendidikan Dasar Dan Menengah;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (SD /MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah (SMP /MTs) dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
20.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
21.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah . Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 136); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TARUNA KASUARI NUSANTARA PROVINS! PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6.Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
7.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Provinsi Papua Barat.
8.Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut SMAN Taruna Kasuari adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah atau sebagai lanjutan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang dibangun dengan kerja sama dengan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Magelang dan Komando Daerah Militer XVIII Kasuari.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10.Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan pendidikan lanjutan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengh Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12.Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, Pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13.Guru adalah jabatan fungsional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
14.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Provinsi Papua Barat.
16.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 7. Organisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat OSIS adalah suatu organisasi siswa yang berada di Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Provinsi Papua Barat.
18.Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan menengah yang bersifat khusus pada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah berpola asrama berbasis kemiliteran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman keberlangsungan Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri yang bersifat Pendidikan Khusus di Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang Pendidikan menengah.

(2)SMAN Taruna Kasuari dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dibantu oleh 4 (empat) Wakil Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(4)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, SMAN Taruna Kasuari dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PasalS ( 1) SMAN Taruna Kasuari merupakan Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas.

Pasal 6

( 1) SMAN Taruna Kasuari mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah atas program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMAN Taruna Kasuari menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah serta pengembangan SMAN Taruna Kasuari;
2. b.penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai kurikulum;
3. c.pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para Peserta didik;
4. d.pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali Peserta didik dan masyarakat;
5. e.pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, koordinator asrama, koordinator laboratorium, koordinator perpustakaan, satuan keamanan, tenaga kebersihan, pembina samapta;
6. f.pengelolaan kepegawaian, keuangan clan barang SMAN Taruna Kasuari;
7. g.pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas SMAN Taruna Kasuari;
8. h.pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SMAN Taruna Kasuari;
  1. 1.pengelolaan kearsipan, data dan informasi SMAN Taruna Kasuari; J. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara SMAN Taruna Kasuari; dan
9. k.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SMAN Taruna Kasuari.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

( 1) Organisasi Penyelenggara SMAN Taruna Kasuari terdiri dari:

a.pembina;
b.penanggung jawab;
c.. koordinator; dan
d.pengelola Satuan Pendidikan.

(2)Pengelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
1. a.Kepala Sekolah;
2. b.Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
3. c.Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
4. d.Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
5. e.Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat;
6. f.Kepala Tata U saha;
7. g.Koordinator Manajemen Mutu;
8. h.Koordinator Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
  1. 1.Kepala Asrama; J. Kepala Laboratorium;
9. k.Kepala Perpustakaan;
  1. 1.Koordinator Pengelolaan Makanan;
10. m.Koordinator Kesehatan;
11. n.Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah;
12. o.Pembina Samapta;
13. p.Kepala Satuan Pengamanan; dan
14. q.Koordinator kebersihan.
(3)Bagan Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)Kepada Pengelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan Honor /Tunjangan.
(5)Honor /Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf b sampai dengan huruf n diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Gubernur Papua Barat.

Pasal 10

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat Kepala Dinas.

Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Bidang.

Pasal 12

Organisasi Penyelenggara SMAN Taruna Kasuari, bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem Pendidikan dan keberlanjutan Sekolah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PasalS ( 1) SMAN Taruna Kasuari merupakan Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas.

Pasal 6

ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PasalS ( 1) SMAN Taruna Kasuari merupakan Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas.

Pasal 6

ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021