DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019

Nomor: 27
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dalam pelayanannya menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Daerah (BLUD);
b.bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur dan

Menetapkan

menetapkan Tarif Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PROVINSIPAPUABARAT Mengingat Menimbang PENETAPANTARIFLAYANANBADANLAYANANUMUM DAERAH PADABADANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIADAERAH _' TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2 3 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
5. 1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
6. 2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
7. 3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selanjutnya disingkat BPSDMD Provinsi Papua Barat adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat.
8. 4.Kepala Badan adalah Kepala BPSDMD Provinsi Papua Barat.
9. 5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BPSDMD Provinsi Papua Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. 6.Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PENYELENGGARAANPENDIDIKANDAN PELATIHANPADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAHPROVINSIPAPUABARAT. Menetapkan Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4 Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan digolongkan sebagai imbalan atas barang danj atau jasa layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pasa14 BABIII GOLONGANTARIF Subyek Tarif adalah orang pribadi danjatau badan yang mendapatkan jasa layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dari BLUD.

Pasal 3

f.Pelatihan Dasar CPNS;
g.Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
h.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
1. 1.Bimbingan Teknis Pengembangan SDM.

Pasal 2

(1)Obyek Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang danjatau jasa layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
(2)Jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
1. a.Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
2. b.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIMII);
3. c.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (PIMIII);
4. d.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (PIMIV);
5. e.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  1. 8.Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tarif yang terutang.
  2. 7.Wajib Bayar Tarif adalah orang pribadi danjatau badan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD diwajibkan membayar Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 5 Pasa18
(1)Pemungutan tariftidak dapat diborongkan.
(2)Tarif dipungut dengan menggunakan SKT dan Iatau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Pungutan disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan BLUD.
(1)Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Struktur dan besarnya tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI

STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

BABV PRINSIPDANSASARAN Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 6 BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27. NATANIEL D.MANDACAN CAP/TTD SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Diundangkan di Manokwari pada tangga130 September 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TTD GUBERNUR PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal30 September2019 Pasal 9 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. KETENTUAN PENUTUP 7 No. Uraian Jumlah Keterangan 1 2 3 4 1 Biaya Diklat Kepernimpinan Tingkat Rp.66.561.000,00 Per Orang, II diasramakan 2 Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat Rp.35.100.000,00 dan khusus PIM II III diinapkan di 3 Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat Rp.34.456.000,00 hotel IV 4 Biaya Pelatihan Dasar (LATSAR) Rp.16.275.000,00 CPNS Golongan I, Golongan II, dan Golongan III 5 Biaya Diklat Prajabatan CPNS Rp.8.502.000,00 Golongan I, Golongan II, dan Golongan III 6 Biaya Diklat Teknis Dan Fungsional Rp.6.413.450,00 7 Biaya Orientasi DPRD Kab/Kota Rp.6.955.000,00 8 Bimtek Pengembangan SDM Rp.6.500.000,00 9 Aula Rp.3.000.000,00 Per Hari 10 RuangKelas Rp.500.000,00 Per Hari 11 Asrama (A) : 10rang/Kmr Rp.75.000,00 Per Hari 20rang/Kmr Rp.125.000,00 Per Hari 30rang/Kmr Rp.150.000,00 Per Hari 40rang/Kmr Rp.175.000,00 Per Hari 12 Asrama (B) : I Orang/Kmr Rp.200.000,00 Per Hari 20rang/Kmr Rp.250.000,00 Per Hari 13 Guest House Rp.750.000,00 Per Hari 14 RuangMakan Rp.l.000.000,00 Per Hari 15 Dapur Rp.500.000,00 Per Hari 16 LCD/OHP/Infocus Rp.250.000,00 Per Hari TARIF LAYANANPENYELENGGARAANPENDIDlKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 8 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN No. Uraian Jumlah Keterangan 1 2 3 4 17 Sound System Rp.250.000,00 Per Hari 18 Kursi Rp.l0.000,00 Per Hari 19 Meja Rp.25.000,00 Per Hari 20 Genset Rp.600.000,00 Per Hari

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018