DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2022

Nomor: 28
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Dacrah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan gubernur tentang kedudukan, su sunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubcrnur tentang Kedudukan Susunan Organisasi Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pembcrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nornor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupatcn Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoriorni Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. 4.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara Republik . 3. J ndonesia Nornor 680 l);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 8.Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor U Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kcpcndudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6354);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah {Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 12.Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomcnklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Penngedalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
12. 13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nornor 18 Tahun 2019 Tcntang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor l Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyclcnggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor J);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nornor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
14. 15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedornarr Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nornor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai urrsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lernbaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pernerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5.Urusan Pemerintahan adalah kckuasaan pcmerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat,
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pernberdayaan Perempuan, Perlidnungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dcngan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian clan keterampilan tertentu.
10.Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pomografi, Anak dengan HIV/ AIDS, Anak korban penculikan, pcnjualan, dan/ atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
11.Pengarusutamaan. Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi Perspektif Kesetaraaan Gender ke dalarn pembangunan di Daerah.
12.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perernpuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam merigakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah.
13.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas clan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas terdi.ri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat:
3. l.Subbagian Perencanaan;
  1. 2.Subbagian Keuangan; dan
  2. 3.Subbagian Umum dan Kepcgawaian.
4. c.Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan; terdiri dari:
  1. 1.Seksi (Pelembagaan) PUG;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
  3. 3.Seksi Penguatan dan Pengembangan (Lembaga Penyedia Layanan Perempuan).
5. d.Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:
  1. 1.Seksi (Pelembagaan) Pemenuhan Hak Anak;
  2. 2.Seksi Penguatan dan Pernngembangan Lembaga (Penyedia Layanan Peningkatan Kualtias Hidup Anak clan Lembaga Penyedia Layanan Kualtias Keluarga); dan
  3. 3.Seksi [Peningkatan] Kualitas Keluarga dan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga.
6. e.Bidang Pencegahan dan Koordinasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perernpuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pencegahan Kekerasan (terhadap Perempuan dan AMPK);
  2. 2.Seksi Koordinasi Penanganan Kekerasan (terhadap Perempuan danAMPK);
  3. 3.Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga (penycdia layarian Perlindungan Perempuan dan AMPK).
7. f.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari.
  1. 1.Seksi Pengendalian Penduduk Advokasi, Kornunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan;
  2. 2.Seksi Keluarga Berencana; dan
  3. 3.Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mernpunyai tugas mernbantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pernberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelcnggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. b.pelaksanaan kcbijakan di bidang Pemberdayaan Pcrempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. d.pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalarn penyusunan rcncana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kcarsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
  1. 1.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiat.an Dinas; J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
9. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyuaunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Stratcgis (Renstra), lndikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan adrninistrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pcngolahan dan penyajian data statistik dan informasi profit Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja lnstansi Pcmerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubemur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan alas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kcdinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (SAKIP);
  1. 1.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan J. melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mcmpunyai lugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP- LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan Jainnya yang telah ditetapkan sesuai ketenruan peraturan perundang- undangan yang diajukan oleh bendahara pengcluaran;
6. f.mcnyiapkan dan mcnerbitkan scrta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pcngesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiat.an, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
  1. 1.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian; J· melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. k.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; I. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
10. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb angka 3 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.rnelaksanakan penomoran, pengagendaan dan pcnggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.mcnyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pcrpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tarnu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dcngan ketentuan dan pedoman yang bcrlaku;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
  1. 1.mengelola barang milik negara/ daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. m.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesua.i dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
13. n.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
14. o.menyiapkan bahan pcnyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
15. p.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
16. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(1)Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
(2)Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perurnusan kebijakan bidang pelembagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
2. b.pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
3. c.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
4. d.pelaksanaan koordinasi alam pengumpulan, pengolahan, analisis, · 13. dan penyajian data gender;
5. e.pelaksanaan pcngumpulan, pengolahan, analisis, dan pcnyajian data gender;
6. f.pelaksanaan pembinaan di bidang pclembagaan PUG, bidang pemberdayaan peremuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualtias keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguat.an dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pcmberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender. bidang pelembagaan hukum, sosial, danpengarusutamaan gender di bidang politik, b. Pasa18
(1)Scksi PUG dan Pernberdayaan Perernpuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pelaksanaan PUG di bidang politik, hukurn, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pernberdayaan perernpuan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan ekoriomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mcwujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan Jembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan Iembaga lembaga periyedia Iayanan kualitas kcluarga;
2. c.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG;
3. d.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan , analisis, dan penyajian data terkait PUG.
4. e.penyiapan bahan pelaksanaan, pengurnpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG;
5. f.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pelembagaan PUG di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pcngembangan Iernbaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia Iayanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG; dan
6. g.penyiapan bahan pclaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan PUG di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan Iernbaga penyedia layanan pernberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pcngumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG.
(2)Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonorni, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kcsetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukurn, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas kcluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG dan pemberdayaan perempuan;
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terkait
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalarn mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang perigurnpulan, pengolahan, analisis. dan penyajian data terkait PUG dan pemberdayaan perempuan; dan
7. g.penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, scsial, dan ekonorni, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pcmberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG dan pemberdayaan perempuan.
(3)Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga (Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
1. a.penyiapan, bahan perumusan kebijakan bidang pengualan dan pengembangan (lembaga penyedia layanan pernberdayaan perempuan] di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonorni, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan (lembaga penyedia layanan pernberdayaan perempuan) di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender , dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pemberdayaan pcrcmpuan dan lcmbaga pcnycdia layanan keluarga;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG;
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pengurnpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG;
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di penguatan dan pengembangan [lernbaga penyedia layarian pemberdayaan perempuan) di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonorni, bidang peningkatan layanan kualitas kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualtias keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG; dan
7. g.penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di penguatan dan pengembangan (lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan) di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalarn mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pcngolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG.
(1)Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf d mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Bidang Pemenuhan Hak Anak.
(2)Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualtias hidup anak dan lembaga penycdia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalarn mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemcnuhan hak anak;
2. b.pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengernbangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan Iembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewjudkan pemenuhan hak anak;
3. c.pelaksanaan pclayanan bagi kcluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
4. d.pelaksanaan koordinasi dalam pcngumpulan, pengolahan, analisis, dan -17 • penyajian data anak;
5. e.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
6. f.pelaksanaan pembinaan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalarn mewujudkan pemenuhan han anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pernenuhan hak anak, dan di bidang pengumpulan, pengloahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
7. g.pclaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan Jayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.

Pasal 10

(1)Seksi [Pelernbagaan] Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka l mempunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pemenuhan hak anak;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pemenuhan hak anak:
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak;
4. d.penyiapan bahan koordinasi dalam penumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait kclembagaan pemenuhan hak anak;
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait kclcmbagaan pemenuhan hak anak;
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan pernbinaan di bidang pernerruhan hak anak dan penyajian data terkait kelembagaan pemenuhan hak anak; dan
7. g.penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pcmenuhan hak anak dan penyajian data terkait kelernbagaan pcmcnuhan hak anak. • 18 -
(2)Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga (Penycdia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ct angka 2 rnempunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga pcnycdia layanan kualitas keluarga;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga; dan
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga.
(3)Seksi (Peningkatan) Kualitas Hidup Keluarga (dan Penyedia Layanan Bagi Keluarga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas keluarga dan penycdiaan layanan bagi kcluarga;
2. b.penyiapan bahan pe!aksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; -19 ·
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi alam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga;
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga;
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dan penyediaan data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga; dan
7. g.penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dan penyajian data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga.

Pasal 11

(1)Bidang Pencegahan dan Pcnanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkcnaan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perernpuan dan Bidang Perlindungan Anak.
(2)Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perernpuan dan AMPK, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan Jayanan bagi AMPK, dan bidang penguatan dan pengembangan lernbaga penyedia layanan perlindungan perernpuan dan lernbaga penyedia layanan bagi AMPK;
2. b.pelaksanaan kcbijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK dan bidang penguatan dan pengembangan Iernbaga penyedia layanan perlindungan perernpuan dan lembaga • 20 • penyedia layanan bagi AMPK;
3. c.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi AMPK;
4. d.pelaksanaan koordinasi dalam pengurnpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data pcrempuan korban kekerasan dan data AMPK;
5. e.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perernpuan korban kckcrasan dan data AMPK;
6. f.pelaksanaan pernbinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi AMPK, bidang penguatan dan pengembangan layanan perlindungan perempuan dan lembaga lembaga penyedia penyedia layanan bagi AMPK dan di bidang pcngumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data AMPK; dan
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi AMPK dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data AMPK.

Pasal 12

(1)Seksi Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam (terhadap Perempuan dan AMPK) Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kekerasan terhadap perempuan dan AMPK;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kekerasan terhadap perempuan dan AMPK;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK dan penyajian data terkait pcncegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK; dan
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap perernpuan dan AMPK dan penyajian data terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan danAMPK.
(2)Seksi Koordinasi Penanganan Kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mernpunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPKJ;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK);
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi layanan rujukan lanjutan bagi perernpuan korban kekerasan dan layanan bagi AMPK);
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tcrkait koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK);
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidnag koordinasi penanganan kekerasan (tcrhadap perempuan dan AMPK) dan penyajian data terkait koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK); dan
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK) dan penyajian data terkait koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK).
(3)Seksi Data Kekerasan Terhadap Perempunan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan (Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf e angka 3 mempunyai tugas:
1. a.penyiapan bahan perumusan kcbijakan bidang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lernbaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;
3. c.pcnyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalarn pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perernpuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lcmbaga pcnycdia layanan bagi AM PK; • 22 •
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia. layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;
5. e.penyiapan bahan pclaksanaan pembinaan di bidang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelcmbagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK dan penyajian penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK; dan
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Data Kekerasan Tcrhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK dan penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perernpuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK.

Pasal 13

(1)Bidang Pengendalian Pcnduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2)Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja bidang;
2. b.penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kcsejahteraan keluarga;
3. c.pelaksanaan penetapan rencana strategis di bidang pcngendalian penduduk dan Keluarga Berencana,
4. d.pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah • 23 • daerah bidang pengendalian penduduk, Keluarga Bcrencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. e.pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, kctahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. f.pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, kctahanan dan kesejahteraan keluarga daerah Kabupaten/Kot.a;
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan olch Kcpala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. pemaduan dan sinkronisasi rangka pengendalian kuantitas e.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022