DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2022

Nomor: 32
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Baral secara cerrnat, hernat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
b.bahwa Peraturan Gubemur Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pernerintah Provinsi Papua Barat sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat. (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah rnenetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota. Sorong [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian .Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak ,Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202 I tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tcntang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BlAYA PERJALANAN DlNAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! PAPUA BARAT.

BAB I

K.ETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mcnjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
b.menentukan kewajaran belanja standar biaya perjalanan dinas;
c.meminimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pcngelolaari keuangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN Standar Jabatan Biaya Perjalanan Dinas Fungsional Keahlian

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
b.Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon Ill;
c.Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
d.Jcnjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas meliputi biaya transportasi udara, laut dan darat pergi- pulang (PP), biaya penginapan, uang harian, uang representasi dan biaya Rapid/Swab Test dalam rangka penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019.

Pasal 6

(1)Biaya transportasi udara dan laut pergi-pulang (PP) diberikan dengan sistem at cost.
(2)Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan scbagai bcrikut:
1. a.untuk Gubernur, Wakil Gubemur, Pejabat Eselon I, dan Eselon II menggunakan kelas bisriis;
2. b.untuk Pcjabat Eselon III, Eselon IV dan staf mcnggunakan kelas ekonorni; dan
3. c.untuk maskapai penerbangan tanpa fasilitas bagasi, biaya bagasi diberikan urituk maksimal 15 Kg dcngan sistcm At Cost.
(3)Biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II, menggunakan kapal laut kelas Eksekutif atauVIP;
2. b.untuk Pejabat Eselon JTT, Eselon TV dan stat, menggunakan kapal laut kelas 1; dan
3. c.untuk penggunaan sewa mobilitas air clisesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang penggunaannya ditentukan oleh PA atau KPA, dengan harga sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.
(4)Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal harus atas persetujuan PA atau KPA sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

Pasal 7

(1)Biaya transportasi darat pergi-pulang (diberikan dengan sistern Lumpsum.
(2)Biaya transportasi darat pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Biaya transportasi darat pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan kepada pejabat eselon III, eselon IV atau yang disetarakan dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas secara perorangan.
(4)Biaya transportasi darat pergi-pulang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas darat secara kolektif minimal 3 orang.
(5)Transportasi darat untuk Gubernur/Wakil Gubernur, pejabat Eselon II, Eselon I atau yang disetarakan, diberikan fasilitas kendaraan sewa mobilitas darat segala tipe kendaraan dengan biaya sewa sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Pasal 8

(1)Biaya penginapan diberikan dengan sistem At Cost sesuai dengan bukti kuitansi penginapan.
(2)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Cuberntlr/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon atau yang disetarakan dan staf, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan transportasi udara, tidak menginap di hotel/penginapan dan atau tidak dapat menunjukkan kuitansi hotel/penginapan, diberikan uang pengganti hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada. hari yang sama, tidak menginap di hotel atau penginapan dan/atau tidak dapat. merrunjukkan kuitansi hotel atau penginapan tidak diberikan uang pengganti hotel atau penginapan.
(5)Biaya penginapan tidak diberikan apabila fasilitas penginapan nyata-nyata telah disediakan/telah ditanggung biayanya oleh pihak penyelenggara kegiatan dan atau telah tercantum dalam biaya kontribusi peserta.

Pasal 9

(1)Lamanya Perjalanan Dinas dalam daerah maupun luar daerah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari kalender.
(2)Lamanya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPPD.
(3)Lamanya Perjalanan Dinas yang dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebanyak hari pelaksanaan kegiatan ditambahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dan setelah kegiatan maksimal penambahan 3 (tiga) hari kalender dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Dalam hal terjadi hambatan at.au kendala dalam rnelaksanakan Perjalanan Dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan bcrakibat Perjalanan Dinas melebihi waktu yang dituangkan dalam SPPD, maka dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
(5)Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mcndapat persetujuan Kepala S.KPD atau PA/KPA atas usu! Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

(1)Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam rnenjalankan perintah Perjalanan Dinas.
(2)Pihak lain sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rneliputi orang dan/atau sekelompok orang selain Gubernur/Wakil Gubernur, Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Baral dan/atau Aparatur Sipil Negara yang iukut terlibat baik secara langsung rnaupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di lingkungan Pernerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan/atau penunjang penyelenggaraan urusan pernerintahan Daerah.
(3)Uang harian diberikan dengan sistem Lumpsum sesuai dengan larnanya Perjalanan Dinas yang dihitung dari tarif biaya uang harian dikalikan dengan lamanya perjalanan dinas riil.
(4)Lamanya Perjalanan Dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari yang tercantum dalam SPPD.
(5)Lamanya Perjalanan Dinas riil untuk perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara dihitung dari hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan berdasarkan dokumen boarding pass.
(6)Lamanya Perjalanan Dinas riil untuk perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan transportasi darat pergi-pulang pada hari yang sama dan tidak dapat menunjuk.kan kuitansi hotel atau penginapan dihitung maksimal 2 (dua) hari perjalanan dinas riil.
(7)Hari keberangkatan dari Manokwari dan hari kedatangan di Manokwari masing-masing dihitung sebagai l (satu) hari Perjalanan Dinas penuh.
(8)Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas besarannya sama untuk seluruh tingkatan jabatan yang sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(9)Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
(10)Satuan biaya uang representasi Perjalanan Dinas tercantum dalam Larnpiran IV dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(11)Khusus untuk Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan di luar kota Manokwari, satuan biaya uang harian perjalanan dinas selama masa pendidikan dan pelatihan diberikan sebagaimana tercantum dalam La.mpiran III dan ditambah uang harian dengan satuan biaya perjalanan dinas luar kota secara riil sebelum dan setelah masa pendidikan dan pelatihan maksimal 3 hari kalender.
(12)Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di luar kota Manokwari ditanggung oleh masing-masing Perangkat Dacrah Provinsi.
(13)Khusus untuk peserta pcndidikan dan pelatihan di dalarn kota Manokwari diberikan uang harian sesuai ketentuan yang mengatur tentang indeks biaya pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil Provinsi Papua Barat.
(14)Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalarn Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 11

(1)Setiap pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti SPPD yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
(2)Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat atau pcgawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya. -11 •

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

K.ETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN Standar Jabatan Biaya Perjalanan Dinas Fungsional Keahlian

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

K.ETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN Standar Jabatan Biaya Perjalanan Dinas Fungsional Keahlian

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020