DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan kampung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah telah melakukan pendampingan kampung melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Kampung (PTPKam) di setiap Distrik yang terpadu mulai dari Aparatur Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Kampung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung (PKAK) dengan Peraturan Gubernur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, SALINAN 2 Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4);
18.Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Pusat dalam keputusan ini adalah Kementerian Dalam Negeri.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua Barat.
4.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
5.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7.Aparatur Pemerintahan Kampung adalah semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan Kampung yang meliputi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Dusun, Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.
8.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Baperkam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disingkat BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
11.Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
12.Pembinaan Teknis Pemerintahan Kampung selanjutnya disingkat PTPKam merupakan fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui camat terhadap fungsi tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Pelaksana Pembinaan Teknis Pemerintahan dilakukan oleh aparatur yang disebut dengan Aparatur Pembina Teknis Pemerintahan Kampung.
14.Aparatur Pembina Teknis Pemerintahan Kampung adalah aparatur Kecamatan dan Petugas Teknis Kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
15.Fasilitator Distrik adalah anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah Distrik yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Distrik untuk membantu peningkatan kapasitas Pemerintahan Kampung.
16.Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten.
17.Perangkat Daerah (PD) Teknis Kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten.
18.Perangkat Daerah (PD) Teknis Provinsi ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Maksud pengaturan peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung (PKAKam) diseluruh Provinsi Papua Barat merupakan kegiatan yang sistematis dalam peningkatan kapasitas Aparatur Kampung. 5

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pengaturan peraturan Gubernur ini sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimum desa dalam melakukan fasilitasi terhadap:

(1)Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan Aparatur Pemerintah Kampung dan supra kampung yaitu Aparatur fungsional di Distrik, Aparatur Kabupaten, dan Aparatur Provinsi.
(2)Peningkatan kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki Aparatur Kampung yaitu:
1. a.kemampuan dasar tata laksana;
2. b.kemampuan pengelolaan; dan
3. c.kemampuan teknis;

BAB II

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG

Pasal 4

Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung mengacu pada prinsip:

1.Efektif yaitu kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung harus mampu memberikan hasil yang dapat memenuhi terwujudnya tatakelola pemerintahan Kampung yang baik, terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kampung dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kampung.
2.Efisien yaitu Pengembangan kapasitas Aparatur Kampung harus dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal secara maksimal melalui pembiayaan bersama antara Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi.
3.Responsif yaitu setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan merupakan jawaban permasalahan setiap Kampung diseluruh Provinsi Papua Barat.
4.Akseleratif yaitu semua metoda dan model pelaksanaan peningkatan kapasitas Aparatur Kampung harus mampu mendorong percepatan pelaksanaan tata kelola Kampung yang baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kampung.
5.Berkesinambungan yaitu proses pembelajaran dilakukan secara sistematis yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Aparatur Kampung.

Pasal 5

Pelaksanaan pengembangan kapasitas Aparatur Kampung meliputi:

(1)Penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap Aparatur Kampung dan Kelembagaan Kampung.
(2)Penguatan Organisasi dan kelembagaan Pemerintahan Kampung.
(3)Penguatan Sistem dan Prosedur pendukung Pemerintahan Kampung.
(4)Pengembangan sistem informasi dan koordinasi.

Pasal 6

(1)Penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap Aparatur Kampung dan Kelembagaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pelaksanaan proses transfer pengetahuan (pengkapasitasan) yang sistematis melalui mekanisme: 6
1. a.Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan kejar paket A, B dan C bagi Aparatur Kampung yang belum sesuai tingkat pendidikan dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan tentang Desa;
2. b.memastikan pelaksanaan proses dan kegiatan belajar Aparatur Kampung di Kampung;
3. c.memfasilitasi peran Distrik sebagai agen perubahan dan poros strategis pengembangan kapasitas Aparatur Kampung;
4. d.penguatan peran Kabupaten sebagai motor perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan pengembangan kapasitas Aparatur Kampung;
5. e.pengembangan dan penyiapan standarisasi mutu belajar Aparatur Kampung; dan
6. f.pengembangan materi dan alat belajar yang bersifat inovatif serta mendukung dan memampukan proses belajar mandiri.
(2)Peran Distrik sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c adalah:
1. a.Distrik membentuk Pembina Teknis Aparatur Kampung (PTPKam);
2. b.dalam menjalankan tugasnya Distrik dapat membentuk Pusat konsultasi Kampung berupa klinik konsultasi Kampung; dan
3. c.keberadaan PTPKam dan klinik konsultasi Kampung diangkat melalui keputusan Kepala Distrik dengan masa kegiatan yang ditentukan.
(3)Penguatan peran Kabupaten ke Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan, pemantauan kegiatan, Supervisi kegiatan, evaluasi kegiatan dan Menyusun kebijakan pelaksanaannya; dan
2. b.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menjadi leading sektor dalam kegiatan.
(4)Pengembangan dan penyiapan standarisasi dan Pengembangan materi dan alat belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikerjakan oleh Provinsi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1)Penguatan Organisasi dan kelembagaan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 meliputi:
1. a.penyiapan peraturan dan prosedur internal Kampung untuk mendukung tata kelola Kampung;
2. b.penerapan regulasi terkait dengan standard dan mutu penyelenggaraan Pemerintahan Kampung melalui fasilitasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan; dan
3. c.pengembangan dan pelaksanaan sistem penilaian kinerja Aparatur Pemerintahan Kampung.
(2)Penyiapan peraturan dan prosedur internal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kabupaten dan PTPKam dapat memfaslititasi: 7
1. a.penyusunan pedoman teknis untuk standard Pelayanan minimal Kampung dan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Kampung; dan
2. b.fasilitasi penyusunan aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan Pelayanan dasar dan Penguatan ekonomi Kampung.
(3)Penerapan regulasi terkait dengan standard dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.melaksanakan fasilitasi dan pendampingan Kampung secara regular oleh PTPKam melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan; dan
2. b.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Kampung secara berkala oleh Kabupaten yang dibantu PTPKam.
(4)Pemerintah Daerah dapat memperluas kategori penilaian kinerja Aparatur Pemerintahan Kampung melalui lomba Kampung dan kegiatan inovatif lainnya;

Pasal 8

(1)Penguatan sistem dan prosedur pendukung Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:
1. a.harmonisasi struktur dan institusi Pembina pemerintahan Kampung di berbagai tingkatan pemerintahan;
2. b.harmonisasi kebijakan dan regulasi di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung;
3. c.penyediaan dan mobilisasi anggaran dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan PKAD;
4. d.penyediaan dan pengembangan sistem insentif/disinsentif bagi seluruh pemangku kepentingan.
(2)Harmonisasi struktur dan institusi Pembina Pemerintahan Kampung di berbagai tingkatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penyelarasan program dari berbagai institusi dan program kerja yang berhubungan dengan Pemerintahan Kampung dan menelaah efektifitas kerjasama yang dibangun;
2. b.mengevaluasi kegiatan institusi lain yang bekerja sama dengan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan dinamika Kampung;
3. c.menguatkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas tata kelola Kampung oleh PTPKam; dan
4. d.memperkuat koordinasi dan kerjasama antar instansi dan program kerja yang terlibat dalam pembanguan Kampung.
(3)Harmonisasi kebijakan dan regulasi di Provinsi, Kabupaten, Distrik dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.melakukan kajian berbagai regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan Peraturan Kampung;
2. b.melakukan perbaikan regulasi dan/atau penyusunan regulasi baru yang dibutuhkan;
3. c.memastikan keberadaan regulasi di daerah untuk menjabarkan regulasi nasional; dan
4. d.mensosialisasikan regulasi yang ada secara efektif dan berkesinambungan. 8
(4)Penyediaan dan mobilisasi anggaran dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan PKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
1. a.Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan sumber daya, peluang pendanaan dan potensi di setiap Pemerintah Kabupaten;
2. b.Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyusun strategi pembiayaan melalui APBD untuk semua kegiatan;
3. c.mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung; dan
4. d.Provinsi dan Kabupaten melakukan kerjasama dengan instansi non- pemerintah.
(5)Pengkajian dan pengembangan sistem insentif/disinsentif bagi seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi:
1. a.Pemerintah Provinsi melakukan kajian atas model sistem insentif dan disinsentif yang tepat dan realistis bagi pelaksanaan PKAD;
2. b.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mengembangkan dan menerapkan sistem insentif berdasarkan kinerja dan capaian; dan
3. c.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mengembangkan dan menerapkan sistem insentif yang lebih baik bagi Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung.

Pasal 9

(1)Pengembangan sistem informasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah:
1. a.pengembangan database dan sistem informasi PKAKam;
2. b.pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKAD; dan
3. c.pengembangan platform komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan.
(2)Pengembangan database dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.Provinsi, Kabupaten dan Distrik menyusun dan mengembangkan sistem informasi managemen PKAKam dan pengelolaan pengetahuan;
2. b.Kabupaten dan Distrik mengkompilasi database; dan
3. c.Kampung menyusun sistim administrasi dan informasi Kampung yang terkoordinasi (linked) dengan Distrik.
(3)Pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud b adalah:
1. a.Provinsi menyusun Standar Operasional Prosedur monitoring dan evaluasi PKAKam dan indikator pencapaiannya;
2. b.Provinsi melakukan supervisi penguatan moninotring dan evaluasi kepada Kabupaten dan Distrik;
3. a.menyusun instrument/alat monitoring dan evaluasi; dan
4. b.melakukan pembinaan dan pengawasan regular kepada Kabupaten dan Distrik.
(4)Pengembangan platform komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah: 9
1. a.mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor;
2. b.melakukan sosialisasi dan advokasi kepada segenap pemangku kepentingan di berbagai tingkatan dan sektor Pemerintahan; dan
3. c.memfungsikan Unit Pelaksana Teknis Distrik sebagai simpul koordinasi lintas-sektor bagi pelaksanaan PKAKam dalam bidang dan tema.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 35 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969