Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969
- Nomor
- 12
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang effektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang perlu Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera diatur kembali sebagai Daerah-daerah Otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/ 1966. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
XXI/MPRS/ 1966;
Dengan ... Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. MEMUTUSKAN : Mencabut : Ketentuan-ketentuan nomor urut 3 dan 6 Lampiran IIA Undang-undang No. 5 tahun 1969. Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Irian Barat terdiri dari 40 orang anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten masing-masing terdiri dari 25 orang anggota, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
… Pasal 4. Menteri Dalam Negeri membentuk Perangkat Daerah di Propinsi dan Kabupaten dengan mengingat kemampuan keuangan Negara dan Daerah serta memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. BAB II. URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH Pasal 5.
Pasal 6. Untuk menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dimaksud pasal 5 Undang-undang ini, Propinsi dan Kabupaten membentuk dan menyusun Dinas-dinas Daerah, yang personil dan materiilnya diambil dari Dinas-dinas yang ada, sesuai dengan keperluan. Pasal 7. Propinsi dan Kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerah antara lain:
BAB III. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10. Selama Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang-undang ini belum terbentuk, urusan-urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas-dinas yang sudah ada sekarang. Pasal 11.
Pasal 12.
- pegawai Daerah, - pegawai Negeri dan - pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah.
Pasal 13. Pemisahan anggaran untuk urusan-urusan Pemerintah Pusat dan Daerah akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972. Pasal 14. Segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Propinsi Irian Barat dan Kabupatennya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku, selama belum diubah, diganti atau dicabut. BAB IV. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 15. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 16.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan ... Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1969 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1969. sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT. I. UMUM :
Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961. Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun 1962 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Propinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Dalam New York Agreement tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak. Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.
Sementara itu sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/ MPRS/1966 maka pada tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang antara lain menetapkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 menjadi Undang-undang dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materinya ditampung bagi penyusunan Undang-undang yang baru. Dengan mengingat ketentuan ini dan sebagai tindak lanjut dari pada manifestasi aspirasi rakyat di Irian Barat, maka untuk pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang effektif demi kemajuan rakyat di Irian Barat, kini sudah tiba waktunya untuk melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 pasal 6, yaitu Propinsi Irian Barat yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963 yang pada hakekatnya mempunyai sifat khusus, perlu diatur kembali agar baik dasar pembentukannya maupun hal-hal lainnya disesuaikan dengan yang berlaku bagi Propinsi-propinsi Otonom lainnya. Meskipun sejak tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Nomor urut 6 Lampiran III, namun pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Dengan demikian beberapa ketentuan-ketentuan pokok dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tersebut masih dipergunakan sebagai dasar penyusunan Undang-undang ini, mengingat perlu segera diaturnya kembali Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya menjadi Daerah Otonom sebagai tindak lanjut daripada Penentuan Pendapat Rakyat.
- peraturan perundangan yang berlaku, - perangkat Daerah yang ada yaitu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota Badan Pemerintah Harian, Sekretaris Daerah dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong.
Urusan-urusan lainnya akan diserahkan berangsur-angsur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan dan kesediaan Daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan-urusan tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk Dinas-dinas Daerah mengenai urusan yang bersangkutan dan penyusunan Dinas-dinas tersebut harus mengindahkan peraturan-peraturan yang belaku. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1. Wilayah Propinsi Irian Barat yang dibentuk dengan Undang-undang ini adalah sama dengan wilayah Propinsi Irian Barat berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962. Pasal 2. Dalam keadaan darurat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 3. Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 4. Dengan pembinaan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan kemampuan keuangan Negara dan Daerah diharapkan bahwa pembentukan perangkat Daerah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dengan mengindahkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
dan 6. Lihat Penjelasan Umum. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Penentuan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berlaku bagi Kabupaten yang sejak berlakunya Undang-undang ini terdapat Wakil Kepala Kabupaten dan bagi Daerah lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 9, 10 dan 11, Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum). Pasal 12. Kepada Menteri Dalam Negeri diberi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai-pegawai yang diperlukan untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya menurut Undang-undang ini. Hal ini tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk mengangkat pegawai Daerahnya berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965, dengan ketentuan harus mengindahkan peraturan-peraturan khusus mengenai kepegawaian dari Pemerintah Pusat. Pasal 13. Pemisahan persediaan Anggaran pendapatan dan Belanja dengan terpisahnya urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah, akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk seluruh wilayah Irian Barat pada waktu berlakunya Undang-undang ini masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 dan 1970/1971. Pasal 14. Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum).
dan 16. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)