DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pengusulan dan tata cara seleksi keanggotaan dewan perwakilan rakyat papua barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah di ubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Peruhanan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 018 / PUU-l/2003; 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomo Khusus Bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 112 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang— Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 8 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUSULAN " DAN TATA CARA SELEKSI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini , yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
2.Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia;
3.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat; . Pememrintah Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua Barat; . Gubernur Papua Barat, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua Barat; .Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat; . Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut MRPB adalah representasi kultur orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, perberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang—Undang; . Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat; .Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun; Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya; 10. 11. 12. 13. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi; Masyarakat Hukum Adat adalahwarga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya; Penduduk Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat; Tim Seleksi adalah kelompok seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur dan memeiliki kewenangan untuk menyeleksi Calon Anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

.Anggota DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan adalah wakil masyarakat adat yang terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan yang pengisian keanggotaannya berdasarkan sistem komunal/kolegial. . Jumlah anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah % (seperempat) kali dari jumlah anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. . Masa jabatan keanggotaan DPRPB periode 2009-2014 berakhir pada saat anggota DPRPB 20014-2019 mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 3

Tata cara penerimaan Calon Keanggotaan DPRB melalui mekanisme pengangkatan diatur berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRPB dan DPRPB sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur lni.

Pasal 4

Persyaratan Calon Anggota DPRPB Persyaratan Calon Anggota DPRPB adalah Warga Negara Republik Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : a'. Orang Asli Papua;

b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita — cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d.Telah berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun atau lebih;
e.Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f.Berpendidlkan paling rendah tamat Sekolah Menegah Atas ( SMA ), Madrasah Aliyah ( MA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ), Madrasah Aliyah Kejuruan ( MAK ) atau bentuk lainnya yang setara;
g.Cakap berbicara, membaca, menulis dalam Bahasa Indonesia;
h.Jujur, arif, dan bijaksana;
i.Memiliki komitmen untuk melindungi, memperjuangkan hak —- hak dan kepentingan masyarakat Asli Papua di Provinsi Papua Barat; ]. Memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat; Sehat jasmani dan rohani; Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap dalam melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana S ( lima ) tahun atau lebih; . Tidak menjadi anggota Partai Politik; Bersedia bekerja penuh waktu; Tidak sedang menduduku jabatan Negeri ( hak — hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat / pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara / Daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRPB sesuai peraturan perundang — undangan; Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

Pasal 5

Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPRB Kelengkapan administrasi calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan : a. b. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; Bukti kelulusan berupa foto copy ijazah terakhir, surat tanda tamat belajar ( STTB ) terakhir, atau yang dipersamakan dengan itu, yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan, dan menunjukkan dokumen aslinya pada saat pendaftaran; Surat pernyataan diatas materai bagi calon anggota DPRPB yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 ( lima ) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; Surat keterangan kesehatan berbadan sehat jasmani dan rohani; Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan negeri ( hak — hak kepegawaian ) sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggopta Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara republic Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat / pengacara, notaries, pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara / Daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRPB sesuai peraturan perundang — undangan;

g.Surat pernyataan tentang bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
h.Surat keterangan dukungan dari masyarakat adat di wilayahnya; dan
i.Surat pernyataan bukan sebagai Anggota Partai Politik.

Pasal 6

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa formulir-formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini

BAB III

PENGUSULAN DAN SELEKSI

Pasal 7

Pengusulan Calon Anggota DPRPB

(1).Calon Anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat melalui musyawarah adat perwilayah yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Peraturan Daerah Khusus Nomor 16 Tahun 2013 tentang keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRP-PB dan DPRPB.
(2).Calon Anggota DPRPB sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRPB.
(3).Jumlah kursi calon anggota DPRPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) kali jumlah anggota yang ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih perwilayah adat sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
(4)-
(1).
(2).
(3).
(4).
(5). Calon Anggota DPRPB yang diusulkan oleh masyarakat adat yang telah diberi pertimbangan dan persetujuan MRP-PB sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftar ke Tim Seleksi sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan Tim Seleksi dengan melengkapi persyaratan calon Anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan selanjutnya akan dilakukan tahapan seleksi.

Pasal 8

Seleksi Pengangkatan calon anggota DPRPB dilakukan dengan cara seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan dibantu oleh Sekretariat Tim Seleksi bekerja selama 14 (empat) belas hari kerja. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) tahapan yaitu tahap Tes Kesehatan Umum, Tes tertulis, Pembuatan Makalah dan tes wawancara. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima pendaftaran Calon keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan dari masyarakat adat selanjutnya dilakukan seleksi sesuai dengan jadual terlampir dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur Ini. Hasil seleksi calon keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari Pada tanggal 20 Mei 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/'ITD ABRAHAM 0. ATURURI Diundangkan diManokwari Pada tanggal 20 Mei 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/'ITD ISHAK LHALLATU. BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 6 Untuk salinan yang sah sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM, CAP/WD WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGUSULAN DAN SELEKSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGUSULAN DAN SELEKSI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2016