DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat perlu penghargaan bagi pegawai yang berkinerja dalam bentuk remunerasi;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 35 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 telah mengatur pemberian remunerasi dalam rangka untuk peningkatan kinerja organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3299); DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA REMUNERASI PADABADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PENGELOLAANKAWASANKONSERVASIPERAIRAN KEPULAUANRAJA AMPAT TENTANG PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 GUBERNUR PAPUA BARAT SALINAN Mengingat Menimbang 2
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi .Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4779);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5135);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor310); 3 4
14.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Ketja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN-KP/2008 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
16.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.17/MEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
17.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.2/MEN-KP/2009 ten tang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Kep.101/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pe1aksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
21.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
22.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
23.Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);
24.Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 57); 5 Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3.Gubemur adalah Gubemur Papua Barat.
4.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTDPengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7.Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut KKPKepulauan Raja Ampat adalah Kawasan Konservasi Peraian yang berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan Zatau pensiun.
10.Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab mengelola operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggung-jawab terhadap kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Lainnya.
11.Pemimpin BLUDadalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUDUPTD Pengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat.
12.Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggungjawab atas keuangan dan administrasi BLUDUPTDPengelolaan KKPKepulauan Raja Ampat.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 6

(1)Dasar penetapan gaji Pegawai BLUDadalah besaran UMPdan indeks.
(2)Penentuan besaran gaji Pegawai BLUD berdasarkan rumus sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Nilai indeks masa kerja dasar PegawaiBLUDadalah 0,01 (nol koma nol satu).
(2)Nilai indeks masa kerja dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berlaku untuk pegawaiBLUDyang telah bekerja selama 1 (satu) tahun.
(3)Setiap penambahan masa kerja satu tahun, nilai indeks masa kerja bertambah 0,01 (nol koma nol satu) poin dari indeks masa kerja sebelumnya.
(4)PegawaiBLUDyang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun indeksnya adalah o (nol).
(5)Masa kerja dihitung sejak pegawai diterima dan rnulai bekerja di UPTD BLUD. Pasall0
(1)Nilai indeks tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)huruf d adalah sebagai berikut:
1. a.tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD):;::0,01 (nolkoma nol satu);
2. b.tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)sederajat = 0,02 (nolkoma nol dual;
3. c.tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)sederajat = 0,03 (nol koma nol tiga);
4. d.tingkat pendidikan Diploma 1 (Dl), Diploma 2 (D2),dan Diploma 3 (D3)sederajat = 0,04 (nol koma nol empat);
5. e.tingkat pendidikan Diploma 4 dan SaIjana Strata 1 (S1) sederajat :;:: 0,043 (no!koma no! empat tiga);
6. f.tingkat pendidikan SaIjana Strata 2 (S2)sederajat = 0,047 (nol koma no! empat tujuh); dan
7. g.tingkat pendidikan Strata 3 (S3)sederajat = 0,05 (nolkoma nollima).
(2)Tingkat pendidikan pegawai BLUDdibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir.

Pasal 9

Nilai indeks lokasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:

a.lokasi kerja Waisai = 0,02 (nol koma nol dual;
b.lokasi kerja Misool = 0,07 (nol koma nol tujuh);
c.lokasi kerja Kofiau= 0,07 (nol koma nol tujuh);
d.lokasi kerja Dampier = 0,03 (nolkoma nol tiga);
e.lokasi kerja Teluk Mayalibit= 0,03 (nol koma nol tiga);
f.lokasi kerja Ayau= 0, I (nolkoma satu);
g.lokasi kerja Fam :;::0,03 (nolkoma nol tiga);dan
h.lokasi kerja Kawe= 0,1 (nolkoma satu). 11

Pasal 14

(1)Indeks jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h adalah sebagai beriku t:
1. a.pemimpin BLUD= 2 (dua);
2. b.pejabat keuangan BLUD= 1 (satu);
3. c.pejabat teknis = l(satu); dan
4. d.koordinator area = 0,7 (nol koma tujuh).

Pasal 13

(1)Nilai indeks resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g adalah sebagai berikut:
1. a.tingkat resiko rendah = 0,02 (nol koma nol dual;
2. b.tingkat resiko sedang = 0,05 (nol koma nollima);
3. c.tingkat resiko tinggi = 0,075 (nol koma nol tujuh lima); dan
4. d.tingkat resiko sangat tinggi = 0,1 (nol koma satu).
(2)Pemimpin BLUD menetapkan tingkat resiko masing-masing posisi pegawai BLUD.

Pasal 12

(1)Indeks keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f ditentukan sesuai dengan tingkat keahlian yang relevan dengan tugas, posisi atau jabatan berdasarkan sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.
(2)Pemimpin BLUD menetapkan jenis keahlian yang diakui pada tiap posisi dalam BLUD dan lembaga yang mengeluarkannya untuk menentukan tingkat keahlian.
(3)Nilai indeks keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.tidak ada sertifikat keahlian = 0 (nol);
2. b.untuk keahlian tingkat pemula = 07,1 (nol koma satu);
3. c.untuk keahlian tingkat madya = 0,15 (nol koma satu lima); dan
4. d.untuk keahlian tingkat utama = 0,2 (nol koma dual.
(4)Penentuan nilai indeks keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan setelah pegawai BLUD yang bersangkutan mengajukan pengakuan sertifikat kepada Pemimpin BLUD.
(5)Pemimpin BLUDmenetapkan pengakuan keahlian dan tingkatan keahlian yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Lembaga yang berwenang.
(6)Pemimpin BLUD menetapkan prosedur pengajuan dan persetujuan pengakuan sertifikat keahlian.

Pasal 16

(1)Insentif diberikan berdasarkan tingkat capaian kinerja pegawai BLVD setiap bulan.
(2)Insentif diberikan dengan mengacu pada besaran sebagai berikut:
1. a.kategori kinerja baik : 0,8 (nol koma delapan) kali UMPjika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 91 - 1000/0(sembilan puluh satu sampai dengan seratus persen]; 12
(1)Tunjangan tetap diberikan kepada:
1. a.pemimpin BLUD;
2. b.pejabat keuangan BLUD; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Tunjangan tetap terdiri dari:
1. a.tunjangan komunikasi;
2. b.tunjangan transportasi; dan
3. c.tunjangan perumahan.
(3)Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.Besaran tunjangan komunikasi untuk:
  1. 1.pemimpin BLUDsebesar 1 (satu) kali UMP;dan
  2. 2.pejabat keuangan dan pejabat teknis sebesar 0,5 (nol koma lima) kali UMP.
2. b.Besaran tunjangan transportasi untuk:
  1. 1.pemimpin BLUDsebesar 1 (satu) kali UMP;dan
  2. 2.pejabat keuangan dan pejabat teknis sebesar 0,8 (nol koma delapan) kali UMP.
3. c.Besaran tunjangan perumahan untuk:
  1. 1.pemimpin BLUDsebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali UMP; dan
  2. 2.pejabat keuangan dan pejabat teknis sebesar 0,5 (nol koma lima)kali UMP.
(4)Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku jika pejabat yang bersangkutan mendapat fasilitas mobil dinas.
(5)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku jika pejabat yang bersangkutan mendapat fasilitas rumah dinas.
(4)Bonus atas prestasi diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLVDberdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Dimana: BP = Bonus Prestasi Total BP = 20% x (RP- TP)

Pasal 18

(1)Bonus atas prestasi diberikan jika BLUD melampaui target penerimaan lebih dari 10% (sepuluh persen).
(2)Penentuan besaran total bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan dalam laporan keuangan BLVD tahun sebelumnya yang sudah diterima dan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)Besaran total bonus atas prestasi paling besar 200/0 (dua puluh persen) dari realisasi penerimaan dikurangi target penerimaan dihitung dengan rumus:

Pasal 17

(1)Penetapan kinerja bulanan sebagai berikut:
1. a.kinetja bulanan pejabat pengelola, pejabat teknis dan pegawai BLVD ditetapkan oleh pemimpin BLVD;dan
2. b.kinerja bulanan pemimpin BLVDditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2)Penilaian kinerja bulanan adalah sebagai berikut:
1. a.kinerja bulanan pegawai BLVD dinilai oleh atasan langsung di tiap unit kerja;
2. b.kinerja bulanan pejabat teknis dan pejabat pengelola dinilai oleh pemimpin BLVD;dan
3. c.kinerja bulanan pemimpin BLVDdinilai oleh Kepala Dinas.
(3)Pemimpin BLVD menetapkan pedoman penentuan kinerja bulanan pegawai BLVD,pejabat pengelola, pejabat teknis dan pemimpin BLVD.
1. b.kategori kinerja sedang: 0,5 (nol koma lima) kali VMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 81-90% (delapan puluh satu sampai dengan sembilan puluh persen);
2. c.kategori kinerja kurang baik: 0,3 (nol koma tiga) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 71-800/0 (tujuh puluh satu sampai dengan delapan puluh persen); dan
3. d.kategori kinerja buruk: 0,2 (nol koma dual kali VMP jika tingkat capaian kinerja bulanan di bawah 71% (tujuh puluh satu persen). 14 Pasal 20
(1)Pensiun diberikan kepada pegawai BLUDyang berstatus PNS.
(2)Pengaturan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PNS berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

(1)Pesangon adalah uang yang diberikan sebagai bekal kepada pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan dari pekerjaan dalam rangka pengurangan tenaga kerja.
(2)Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tetap Non PNS.
(3)Sumber dana untuk pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD.
(4)Pengaturan lebih lanjut tentang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
(7)Contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dimana: BP per orang = Px x total BP JPx
(5)Porsi pembagian bonus atas prestasi untuk setiap tingkatan mengacu pada persentase sebagai berikut:
1. a.untuk tingkat I dan II sebesar 50/0 (lima persen) dari total bonus atas prestasi;
2. b.untuk tingkat III sebesar 10% (sepuluh persen) dari total bonus atas prestasi;
3. c.untuk tingkat IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total bonus atas prestasi; dan
4. d.untuk tingkat V sebesar 60% (enam puluh persen) dari total bonus atas prestasi.
(6)Nilai besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD dihitung berdasarkan rumus: 15
(2)Total penghasilan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.bagi PNS, jumlah tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan; dan Jumlah hari tidak mas uk kerja 24 x total penghasilan per bulan Pasal 23
(1)Pegawai BLUD PNS dan non PNS yang tidak masuk kerja diberlakukan pemotongan penghasilan dari total penghasilan per bulan dengan jumlah sebesar: BABIV DISINSENTIFDANPENGHENTIANTUNJANGAN Pasal 22
(1)Upah harlan dapat diberikan kepada tenaga harlan lepas jika memiliki surat perintah kerja atau kontrak kerja atau dengan nama lain.
(2)Tata cara pembayaran tenaga harian lepas diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD.
(3)Besaran upah harian ditentukan dengan Keputusan Pemimpin BLUD berdasarkan pertimbangan jenis, bobot pekerjaan dan kemampuan keuangan BLVD VPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan standar biaya Pemerintah Daerah.
(1)Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2)Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
1. a.honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
2. b.honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 360/0 (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
3. c.honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
(2)Jaminan sosial dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagake:rjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV JAMINANSOSIAL
1. b.bagi pegawai Non PNS adalah jumlah gaji, tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan.
(3)Tunjangan berdasarkan kinerja dihentikan apabila pegawai BLUD:
1. a.menjalani cuti di luar tanggungan, cuti besar dan cuti bersalin;
2. b.menjalankan tugas be1ajar;
3. c.menjalankan tugas luar lebih dari satu bulan;
4. d.sedang dibebastugaskan; dan
5. e.tidak hadir tanpa alasan yang sahjmangkir kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
(4)Penghentian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada saat tanggal yang bersangkutan mulai menjalankannya dan tunjangan diberikan kembali setelah yang bersangkutan kembali bekerja, dengan perhitungan tunjangan berlaku sistem pro rata sesuai hari kerja. (S) Apabila pegawai BLUD sakit berkepanjangan, maka gaji dibayarkan sebagai beriku t:
1. a.lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan pertama, mendapat 100% (seratus persen) gaji dan tunjangan tetap;
2. b.lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan kedua, mendapat 750/0 (tujuh puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap;
3. c.lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan ketiga, mendapat So% (lima puluh persen) gaji dan tunjangan tetap; dan
4. d.untuk bulan selanjutnya dibayar 2S% (dua puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap, sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.
(6)Pegawai BLUD yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (S) harus mengirimkan surat dokter yang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.
(7)Apabila sampai dua belas bulan ternyata pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari sakitnya maka dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 Pasa126 Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(1)Semua penghasilan pegawai BLUD dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 2l.
(2)Besaran dan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pajak penghasilan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan dipotong dari remunerasi yang diperoleh setiap bulan. BABVI PAJAKPENGHASILAN
(3)Besaran iuran yang harus dibayar oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan pegawai dihitung dengan persentase dari jumlah gaji dan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)luran BPJS Kesehatan ditanggung sebesar 4% (empat persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 10/0 (satu persen) ditanggung oleh pegawai bersangkutan.
(5)luran BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian ditanggung oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
(6)luran untuk Jaminan Hari tua ditanggung sebesar 3,700/0 (tiga koma tujuh nol persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 20/0 (dua persen) ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
(7)Pegawai Non PNS dan Pegawai Kontrak didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setelah menandatangani kontrak kerja, baik itu untuk masa percobaan maupun kontrak kerja tetap. "'"I_. _. 18 MMAR,SH., M. Hum., MM UTAMAMADYA ~I±:;::::P!1050818 199203 1 022 DR. BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6. NATANIELD. MANDACAN CAP/TTD SEKRETARISDAERAHPROVINSIPAPUABARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal28 Maret 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal28 Maret 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 19 No Posisi Tingkat No Posisi Tingkat Gaji Gaji 1 :2 3 4 5 '" 6 1 Pemimpin BLUD I 38 Staf Patroli (Kepala Pos) IV Area Kepulauan Misool 2 Pejabat Keuangan II 39 Staf Patroli (Kepala Pos) IV Area Kepulauan Fam Kepala Seksi Wilayab I 3 (Ayau, Tlk.Mayalibit dan II 40 Kru Boat Fayam V Selat Dampier) Kepala Seksi Wilayah II 4 (Kofiau dan Boo, Misool II 41 Asisten KJL V dan Kep.Fam) 5 Koordinator Komunikasi III 42 Asisten Akuntansi V dan Informasi 6 Koordinator Area III 43 Asisten Bendahara V Kepulauan Ayau Penerimaan 7 Koordinator Area Teluk III 44 Asisten Bendahara V Mayalibit Pengeluaran 8 Koordinator Area Selat III 45 Asisten Bendahara V Dampier APBD Koordinator Area III Asisten Administrasi 9 Kepulauan Kofiau dan 46 V Umum Boo 10 Koordinator Area III 47 Asisten Kepegawaian V Kepulauan Misool 11 Koordinator Area III 48 Asisten Administrasi V Kepulauan Fam Umum 12 Koordinator Keuangan III 49 Asisten Logistik V 13 Koordinator Administrasi III 50 Asisten Staf Patroli V dan Kepegawaian 14 Koordinator Tarif Jasa III 51 Asisten Dinghy V Lingkungan TINGKATAN GAJI PEGAWAI BLUD UfYfD PENGELOLAAN KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT LAMPIRANI PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT 20 Tingkat Posisi Tingkat No Posisi Gaji No Gaji 4 5 6.2 31 ,.. i·' Asisten Administrasi 52 V15 Staf Akutansi IV Area Kepulauan Ayau 53 Asisten Administrasi V16 Bendahara Penerimaan IV Area Teluk Mayalibit 54 Asisten Administrasi V17 Bendahara Pengeluaran IV Selat Dampier Asisten Administrasi IV 55 Kepulauan Kofiau dan V18 Bendahara APBD Boo 56 Asisten Administrasi V19 Staf Administrasi Umum IV Kepulauan Misool 57 Asisten Administrasi V20 Staf Kepegawaian IV Kepulauan Fam IV 58 Asisten Logistik dan V21 Staf Logistik BBM Kepulauan Ayau IV 59 Asisten Logistik dan V22 Staf Pemungut KJL BBM Teluk Mayalibit IV 60 Asisten Logistik dan V23 Staf Promosi BBM Selat Dampier Asisten Logistik dan Staf Admin Website dan IV 61 BBM Kepulauan Kofiau V24 Media Sosial dan Boo IV 62 Asisten Logistik dan V25 Staf Penyuluh BBM Kepulauan Misool IV 63 Asisten Logistik dan V26 Staf Data dan Informasi BBM Kepulauan Fam IV 64 Asisten Penyuluh V27 Kapten Boat Fayam Kepulauan Ayau Staf Monitoring SDA Area IV 65 Asisten Penyu1uh Te1uk V28 Kepulauan Ayau Mayalibit Staf Monitoring SDA Area IV 66 Asisten Penyuluh Selat V29 Teluk Mayalibit Dampier Asisten Penyuluh Staf Monitoring SDA Area IV 67 Kepu1auan Kofiau dan V30 Selat Dampier Boo Staf Monitoring SDA Area 68 Asisten Penyuluh V31 Kepulauan Kofiau dan IV Kepulauan Misool Boo Staf Monitoring SDA Area IV 69 Asisten Penyuluh V32 Kepulauan Misool Kepulauan Fam 21 .,. . . HAMMAR,SH., M. Hum., MM ---1">TA'l>lflD'Yl\lAUTAMAMADYA 650818 199203 1 022 33 Staf Monitoring SDA Area IV 70 Satpam THL Kepulauan Fam 34 Staf Patroli (Kepala Pos) IV 71 Office Boy THL Area Kepulauan Ayau 35 Staf Patroli (Kepala Pos) IV 72 Kru Dinghy THL Area Teluk Mayalibit 36 Staf Patroli (Kepala Pos) IV 73 Penjaga Pos THL Area Selat Dampier Staf Patroli (Kepala Pos) 37 Area Kepulauan Kofiau IV dan Boo Keterangan : THL : Tenaga Harian Lepas GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN Tingkat Gaji PosisiNo Tingkat Gaji PosisiNo """J. _. 22 CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN GUBERNUR PAPUA BARAT, Gaji = Rp 6,138,36l,- Gaji = Rp 2.677.000,- x 2,293 Gaji = Rp 2.677.000,- x (0,5 + 0,75 + 0,07 + 0,043 + 0,03 + 0,1 + 0,1 + 0,7) Maka Gaji Samuel adalah: Gaji = UMPx (a + b + c + d + e + f + g + h) Rumus perhitungan gaji: ama egawai: amue Jenis indeks Informasi Nilai Indeks
1. a.tingkatan (grade) Tingkat III 0,5
2. b.Keluarga Menikah - Anak 2 0,75
3. c.lokasi keria Misool 0,07
4. d.pendidikan Sarjana Sl 0,043
5. e.masa kerja 3 tahun 0,03
6. f.keahlian Pemula 0,1
7. g.resiko ketja Sangat Tinggi 0,1
8. h.jabatan Koordinator Area 0,7 1·SPN NilaiUpah Minimum Provinsi (UMP)= Rp 2.677.000,- CONTOH PERHITUNGAN GAJI LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT .".,. ..:. 23 . HAMMAR, SH., M. Hum., MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 DOMINGGUS MANDACAN -- CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, ya Bonus atas prestasi yang diperoleh Samuel adalah Rp 1.000.000,- BP per orang = Rp 1.000.000 BP per orang = 25%)x Rp 200.000.000,- " 50 BP per orang = 250/0 x Total Bonus atas pre stasi Jumlah staf : 25 % dari total bonus atas prestasi : 50 orang Proporsi untuk tingkat 4 Jumlah staf tingkat 4 : Samuel : Tingkatan 4 Nama Tingkatan (grade) Contoh perhitungan total Bonus atas pre stasi per orang Total BP = 20% x (Rp 12.000.000.000 - Rp 10.000.000.000) Total BP = Rp 200.000.000,- Total Bonus atas pre stasi (BP) = 20% x (RP - TP) : Rp 10.000.000.000,- : Rp 12.000.000.000,- Target Penerimaan (TP) Realisasi Penerimaan (RP) Contoh perhitungan total Bonus atas pre stasi (BP) CONTOH PERHITUNGAN BONUS ATAS PRESTASI LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJAAMPAT

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018