(1)Pesangon adalah uang yang diberikan sebagai bekal kepada pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan dari pekerjaan dalam rangka pengurangan tenaga kerja.
(2)Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tetap Non PNS.
(3)Sumber dana untuk pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD.
(4)Pengaturan lebih lanjut tentang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
Bagian Keenam Pesangon dan Pensiun BP = Bonus Prestasi Px = Porsi (%)tingkat x JPx = Jumlah pegawai di tingkat x
(7)Contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Dimana: BP per orang = Px x total BP JPx
(5)Porsi pembagian bonus atas prestasi untuk setiap tingkatan mengacu pada persentase sebagai berikut:
a.untuk tingkat I dan II sebesar 50/0 (lima persen) dari total bonus atas prestasi;
b.untuk tingkat III sebesar 10% (sepuluh persen) dari total bonus atas prestasi;
c.untuk tingkat IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total bonus atas prestasi; dan
d.untuk tingkat V sebesar 60% (enam puluh persen) dari total bonus atas prestasi.
(6)Nilai besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD dihitung berdasarkan rumus:
15
(2)Total penghasilan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.bagi PNS, jumlah tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan; dan Jumlah hari tidak mas uk kerja 24 x total penghasilan per bulan Pasal 23
(1)Pegawai BLUD PNS dan non PNS yang tidak masuk kerja diberlakukan pemotongan penghasilan dari total penghasilan per bulan dengan jumlah sebesar:
BABIV DISINSENTIFDANPENGHENTIANTUNJANGAN Pasal 22
(1)Upah harlan dapat diberikan kepada tenaga harlan lepas jika memiliki surat perintah kerja atau kontrak kerja atau dengan nama lain.
(2)Tata cara pembayaran tenaga harian lepas diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD.
(3)Besaran upah harian ditentukan dengan Keputusan Pemimpin BLUD berdasarkan pertimbangan jenis, bobot pekerjaan dan kemampuan keuangan BLVD VPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan standar biaya Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Upah Harian Pasal 21
(1)Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2)Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
a.honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
b.honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 360/0 (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
c.honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
Bagian Kesatu Honorarium Dewan Pengawas BABIII HONORARIUMDEWANPENGAWASDANUPAHHARlAN 16 Pasal 24 (I) Pegawai Non PNS dan Pegawai Kontrak diberikan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jaminan sosial dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagake:rjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABV JAMINANSOSIAL
b.bagi pegawai Non PNS adalah jumlah gaji, tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan.
(3)Tunjangan berdasarkan kinerja dihentikan apabila pegawai BLUD:
a.menjalani cuti di luar tanggungan, cuti besar dan cuti bersalin;
b.menjalankan tugas be1ajar;
c.menjalankan tugas luar lebih dari satu bulan;
d.sedang dibebastugaskan; dan
e.tidak hadir tanpa alasan yang sahjmangkir kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
(4)Penghentian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada saat tanggal yang bersangkutan mulai menjalankannya dan tunjangan diberikan kembali setelah yang bersangkutan kembali bekerja, dengan perhitungan tunjangan berlaku sistem pro rata sesuai hari kerja.
(S) Apabila pegawai BLUD sakit berkepanjangan, maka gaji dibayarkan sebagai beriku t:
a.lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan pertama, mendapat 100% (seratus persen) gaji dan tunjangan tetap;
b.lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan kedua, mendapat 750/0 (tujuh puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap;
c.lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan ketiga, mendapat So% (lima puluh persen) gaji dan tunjangan tetap; dan
d.untuk bulan selanjutnya dibayar 2S% (dua puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap, sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.
(6)Pegawai BLUD yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (S) harus mengirimkan surat dokter yang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.
(7)Apabila sampai dua belas bulan ternyata pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari sakitnya maka dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17 Pasa126 Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 25
(1)Semua penghasilan pegawai BLUD dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 2l.
(2)Besaran dan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pajak penghasilan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan dipotong dari remunerasi yang diperoleh setiap bulan.
BABVI PAJAKPENGHASILAN
(3)Besaran iuran yang harus dibayar oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan pegawai dihitung dengan persentase dari jumlah gaji dan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)luran BPJS Kesehatan ditanggung sebesar 4% (empat persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 10/0 (satu persen) ditanggung oleh pegawai bersangkutan.
(5)luran BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian ditanggung oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
(6)luran untuk Jaminan Hari tua ditanggung sebesar 3,700/0 (tiga koma tujuh nol persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 20/0 (dua persen) ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
(7)Pegawai Non PNS dan Pegawai Kontrak didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setelah menandatangani kontrak kerja, baik itu untuk masa percobaan maupun kontrak kerja tetap.
"'"I_. _. 18 MMAR,SH., M. Hum., MM UTAMAMADYA ~I±:;::::P!1050818 199203 1 022 DR. BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6. NATANIELD. MANDACAN CAP/TTD SEKRETARISDAERAHPROVINSIPAPUABARAT, Diundangkan di Manokwari pada tanggal28 Maret 2019 DOMINGGUS MANDACAN CAP/TID GUBERNURPAPUABARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tanggal28 Maret 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 19 No Posisi Tingkat No Posisi Tingkat Gaji Gaji 1 :2 3 4 5 '" 6 1 Pemimpin BLUD I 38 Staf Patroli (Kepala Pos) IV Area Kepulauan Misool 2 Pejabat Keuangan II 39 Staf Patroli (Kepala Pos) IV Area Kepulauan Fam Kepala Seksi Wilayab I 3 (Ayau, Tlk.Mayalibit dan II 40 Kru Boat Fayam V Selat Dampier) Kepala Seksi Wilayah II 4 (Kofiau dan Boo, Misool II 41 Asisten KJL V dan Kep.Fam) 5 Koordinator Komunikasi III 42 Asisten Akuntansi V dan Informasi 6 Koordinator Area III 43 Asisten Bendahara V Kepulauan Ayau Penerimaan 7 Koordinator Area Teluk III 44 Asisten Bendahara V Mayalibit Pengeluaran 8 Koordinator Area Selat III 45 Asisten Bendahara V Dampier APBD Koordinator Area III Asisten Administrasi 9 Kepulauan Kofiau dan 46 V Umum Boo 10 Koordinator Area III 47 Asisten Kepegawaian V Kepulauan Misool 11 Koordinator Area III 48 Asisten Administrasi V Kepulauan Fam Umum 12 Koordinator Keuangan III 49 Asisten Logistik V 13 Koordinator Administrasi III 50 Asisten Staf Patroli V dan Kepegawaian 14 Koordinator Tarif Jasa III 51 Asisten Dinghy V Lingkungan TINGKATAN GAJI PEGAWAI BLUD UfYfD PENGELOLAAN KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT LAMPIRANI PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT 20 Tingkat Posisi Tingkat No Posisi Gaji No Gaji 4 5 6.2 31 ,.. i·' Asisten Administrasi 52 V15 Staf Akutansi IV Area Kepulauan Ayau 53 Asisten Administrasi V16 Bendahara Penerimaan IV Area Teluk Mayalibit 54 Asisten Administrasi V17 Bendahara Pengeluaran IV Selat Dampier Asisten Administrasi IV 55 Kepulauan Kofiau dan V18 Bendahara APBD Boo 56 Asisten Administrasi V19 Staf Administrasi Umum IV Kepulauan Misool 57 Asisten Administrasi V20 Staf Kepegawaian IV Kepulauan Fam IV 58 Asisten Logistik dan V21 Staf Logistik BBM Kepulauan Ayau IV 59 Asisten Logistik dan V22 Staf Pemungut KJL BBM Teluk Mayalibit IV 60 Asisten Logistik dan V23 Staf Promosi BBM Selat Dampier Asisten Logistik dan Staf Admin Website dan IV 61 BBM Kepulauan Kofiau V24 Media Sosial dan Boo IV 62 Asisten Logistik dan V25 Staf Penyuluh BBM Kepulauan Misool IV 63 Asisten Logistik dan V26 Staf Data dan Informasi BBM Kepulauan Fam IV 64 Asisten Penyuluh V27 Kapten Boat Fayam Kepulauan Ayau Staf Monitoring SDA Area IV 65 Asisten Penyu1uh Te1uk V28 Kepulauan Ayau Mayalibit Staf Monitoring SDA Area IV 66 Asisten Penyuluh Selat V29 Teluk Mayalibit Dampier Asisten Penyuluh Staf Monitoring SDA Area IV 67 Kepu1auan Kofiau dan V30 Selat Dampier Boo Staf Monitoring SDA Area 68 Asisten Penyuluh V31 Kepulauan Kofiau dan IV Kepulauan Misool Boo Staf Monitoring SDA Area IV 69 Asisten Penyuluh V32 Kepulauan Misool Kepulauan Fam 21 .,. . . HAMMAR,SH., M. Hum., MM ---1">TA'l>lflD'Yl\lAUTAMAMADYA 650818 199203 1 022 33 Staf Monitoring SDA Area IV 70 Satpam THL Kepulauan Fam 34 Staf Patroli (Kepala Pos) IV 71 Office Boy THL Area Kepulauan Ayau 35 Staf Patroli (Kepala Pos) IV 72 Kru Dinghy THL Area Teluk Mayalibit 36 Staf Patroli (Kepala Pos) IV 73 Penjaga Pos THL Area Selat Dampier Staf Patroli (Kepala Pos) 37 Area Kepulauan Kofiau IV dan Boo Keterangan : THL : Tenaga Harian Lepas GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN Tingkat Gaji PosisiNo Tingkat Gaji PosisiNo """J. _. 22 CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN GUBERNUR PAPUA BARAT, Gaji = Rp 6,138,36l,- Gaji = Rp 2.677.000,- x 2,293 Gaji = Rp 2.677.000,- x (0,5 + 0,75 + 0,07 + 0,043 + 0,03 + 0,1 + 0,1 + 0,7) Maka Gaji Samuel adalah: Gaji = UMPx (a + b + c + d + e + f + g + h) Rumus perhitungan gaji: ama egawai: amue Jenis indeks Informasi Nilai Indeks
a.tingkatan (grade) Tingkat III 0,5
b.Keluarga Menikah - Anak 2 0,75
c.lokasi keria Misool 0,07
d.pendidikan Sarjana Sl 0,043
e.masa kerja 3 tahun 0,03
f.keahlian Pemula 0,1
g.resiko ketja Sangat Tinggi 0,1
h.jabatan Koordinator Area 0,7 1·SPN NilaiUpah Minimum Provinsi (UMP)= Rp 2.677.000,- CONTOH PERHITUNGAN GAJI LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT .".,. ..:.
23 . HAMMAR, SH., M. Hum., MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 DOMINGGUS MANDACAN -- CAP/TID GUBERNUR PAPUA BARAT, ya Bonus atas prestasi yang diperoleh Samuel adalah Rp 1.000.000,- BP per orang = Rp 1.000.000 BP per orang = 25%)x Rp 200.000.000,- " 50 BP per orang = 250/0 x Total Bonus atas pre stasi Jumlah staf : 25 % dari total bonus atas prestasi : 50 orang Proporsi untuk tingkat 4 Jumlah staf tingkat 4 : Samuel : Tingkatan 4 Nama Tingkatan (grade) Contoh perhitungan total Bonus atas pre stasi per orang Total BP = 20% x (Rp 12.000.000.000 - Rp 10.000.000.000) Total BP = Rp 200.000.000,- Total Bonus atas pre stasi (BP) = 20% x (RP - TP) : Rp 10.000.000.000,- : Rp 12.000.000.000,- Target Penerimaan (TP) Realisasi Penerimaan (RP) Contoh perhitungan total Bonus atas pre stasi (BP) CONTOH PERHITUNGAN BONUS ATAS PRESTASI LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJAAMPAT